Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Banjarmasin 2013 BAB I PENDAHULUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Banjarmasin

2013

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Gambaran Umum Daerah

Kota Banjarmasin adalah Ibukota Propinsi Kalimantan Selatan yang terletak dekat muara Sungai Barito dan dibelah dua oleh Sungai Martapura sehingga seolah – olah Kota Banjarmasin terbagi menjadi 2 bagian. Kemiringan tanah antara 0.13% dengan susunan geologi terutama bagian bawahnya didominasi oleh lempung sisipan pasir halus dan endapan aluvium yang terdiri dari lempung hitam keabuan dan lunak. Kota Banjarmasin terletak antara 3°16’46” sampai dengan 3°22’54” Lintang Selatan dan 114°31’40” sampai dengan 114°39’55” Bujur Timur. Kota Banjarmasin terletak di bagian selatan Propinsi Kalimantan Selatan pada ketinggian tempat rata – rata 0,16 meter dibawah permukaan air laut dan kondisi wilayah relative datar.

Kelembagaan dibentuk Pemerintahan Kota Banjarmasin mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tersebut dan penyesuaian kondisi dan kepentingan Kota Banjarmasin dalam melaksanakan otonomi daerah maka diterbitkan:

1. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kota Korpri Banjarmasin. 2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kebakaran Kota Banjarmasin.

1


2013

3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin.

Kelembagaan yang ada di Pemerintah Kota Banjarmasin terdiri Sekretariat Daerah dengan 3 Asisten dan 9 Bagian, Sekretariat DPRD, 15 Dinas Daerah, 9 Lembaga Teknis Daerah, 5 Kecamatan dan 52 Kelurahan. Kota Banjarmasin dengan wilayah seluas ± 98,46 Km2 atau 0,26 % dari luas wilayah Provionsi Kalimantan Selatan memiliki batas – batas wilayah administrasi sebagai berikut :

Sebelah Utara

: berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala

Sebelah Timur

: berbatas dengan Kabupaten Banjar

Sebelah Selatan

: berbatas dengan Banjar

Sebelah Barat

: berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala

Kota Banjarmasin adalah Ibukota dari Propinsi Kalimantan Selatan yang terletak di bagian selatan Pulau Kalimantan dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Dengan luas ± 98,46 Km2, kota ini dibagi menjadi 5 wilayah administrasi kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Selatan. Dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kelurahan dalam Daerah Kota Banjarmasin maka jumlah Total Kelurahan di Kota Banjarmasin menjadi 52 Kelurahan.

Kecamatan Banjarmasin Utara Luas Wilayah

: ± 15,83 Km2 (16,08 % luas wilayah Kota Banjarmasin)

Jumlah Kelurahan : 10 (sepuluh) Kelurahan Pusat Kecamatan : Kelurahan Alalak Utara

2


2013

Kecamatan Banjarmasin Selatan Luas Wilayah


Jumlah Kelurahan : 12 (dua belas) Kelurahan Pusat Kecamatan : Kelurahan Kelayan Selatan

Kecamatan Banjarmasin Barat Luas Wilayah


Jumlah Kelurahan : 9 (sembilan) Kelurahan Pusat Kecamatan : Kelurahan Pelambuan

Kecamatan Banjarmasin Tengah Luas Wilayah


Jumlah Kelurahan : 12 (dua belas) Kelurahan Pusat Kecamatan : Kelurahan Antasan Besar

Kecamatan Banjarmasin Timur Luas Wilayah


Jumlah Kelurahan : 9 (sembilan) Kelurahan Pusat Kecamatan : Kelurahan Kuripan

Posisi Kota Banjarmasin sangatlah strategis, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kota Banjarmasin ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Kota Banjarmasin juga ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional dalam kedudukannya sebagai kota inti konstelasi Kota Metropolitan Banjarmasin memegang peranan penting sebagai pusat distribusi dan kontribusi barang antar pulau, terutama Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi. Dengan demikian kota ini menjadi pintu gerbang untuk daerah yang berada di bagian selatan Pulau Kalimantan seperti Palangkaraya, Kapuas, Batulicin, Buntok, Muara Tewe, Purukcahu dan lain – lain.

3


2013

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kota Banjarmasin

A.

Keadaan Penduduk Jumlah penduduk yang besar merupakan modal dasar yang efektif

bagi pembangunan nasional, bila jumlah yang besar tersebut berkualitas baik, namun dengan pertumbuhan penduduk yang pesat sulit untuk meningkatkan mutu. Berdasarkan data sementara BPS Kota Banjarmasin, pada Tahun 2013 penduduk Kota Banjarmasin berjumlah 655.185 jiwa dengan pertumbuhan 1,1 persen. Dari data tersebut terlihat peningkatan dari tahun 2010 s.d 2012.

Berdasarkan wilayah Kecamatan maka hampir sekitar 46,24 % penduduk Kota Banjarmasin bermukim di Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kecamatan Banjarmasin Barat dengan tingkat kepadatan penduduk terbesar pada Kecamatan Banjarmasin Tengah yang mencapai 13.701 jiwa/km2.

4


2013

Laju pertumbuhan penduduk secara alami dipengaruhi oleh jumlah penduduk lahir, mati, dan migrasi. Berdasarkan hasil sensus laju pertumbuhan penduduk di wilayah Kota Banjarmasin mengalami penurunan sejak dua dasawarsa ini. Tercatat laju pertumbuhan penduduk tahun 19801990 sebesar 2,36% dan turun menjadi 1,02% pada periode Tahun 1990 – 2000.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk dan Rata-Rata Pertumbuhan Penduduk Tahun 2010 - 2013 PERTUMBUHAN

TAHUN

JUMLAH

2010

625.481

1,86

2011

634.990

1,52

2012

648.029

2,05

2013

655.185

1,10

(%)

Sumber: BPS Kota Banjarmasin, 2014

B.

Kondisi Ekonomi Dalam rangka percepatan pembangunan, suatu daerah sangat

ditentukan

oleh

kemampuan

daerah

dalam

mengeksplorasi

dan

mengintervensi potensi unggulan daerah. Kota Banjarmasin memiliki potensi unggulan daerah yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata.

Dalam rangka menarik investasi serta kunjungan tamu/wisatwn dari dalam maupun dari luar negeri, Pemerintah Kota mempromosikan potensi yang dimiliki oleh Kota Banjarmasin, diantaranya adalah sebagai kota yang kondusif dan terjamin keamanannya, aksesibilitas yang cepat dengan sarana transportasi yang sangat menunjang serta kondisi lingkungan yang tertata, kemudahan dalam pelayanan publik maupun pelayanan perijinan serta

5


2013

pelayanan transportasi yang memadai, serta sentra perdagangan antar kota. Dari sisi historis, Banjarmasin adalah Ibukota propinsi, yang terus menata perkantoran dan permukiman.

Perkembangan kondisi umum ekonomi Kota Banjarmasin yang merupakan gambaran kinerja makro dari penyeleggaraan pemerintahan dan pembangunan pada beberapa tahun terkahir ini menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun pada kenyataannya perkembangan kondisi nasional tetap memberikan warna dalam menyertai dinamika perkembangan kondisi ekonomi pada daerah-daerah di seluruh Indonesia, termasuk Kota Banjarmasin.

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat suatu wilayah ditentukan oleh kondisi alam serta pola pikir masyarakat di wilayah tersebut. Interaksi dari faktor tersebut dan faktor luar seperti kebijakan pemerintah yang menentukan corak kehidupan masyarakat. Dan salah satu corak yang terbentuk dari interaksi faktor tersebut adalah pada sektor pekerjaan. Berdasarkan mata pencaharian, maka penduduk Kota Banjarmasin lebih banyak bertumpu pada sektor skunder dan tersier sebagaimana dijumpai pada kota-kota lain umumnya.

Kondisi ekonomi daerah secara umum dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menggambarkan nilai tambah bruto / nilai output akhir yang dihasilkan melalui produksi barang dan jasa oleh unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Perekonomian suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan bila terdapat peningkatan nilai tambah dari hasil produksi barang dan jasa pada periode tertentu. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui pertumbuhan angka PDRB sebagaimana tabel berikut :

6


2013

Tabel 1.2 Jumlah PDRB Tahun 2010 - 2013 ADH BERLAKU Tahun

ADH KONSTAN

PDRB

Pertumbuh

PDRB

Pertumbu

(Juta Rupiah)

an (%)

(Juta Rupiah)

han (%)

2010

9.748.272

11,16

4.913.934

6,47

2011

11.258.240

15,49

5.256.671

6,97

2012

12.602.822

11,94

5.575.729

6,07

2013

14.409.454,34

13,44

5.989.012,45

7,17

Sumber: BPS Kota Banjarmasin, 2014

Banjarmasin

merupakan

daerah

yang

sangat

terbatas

akan

kekayaan sumber daya alam, sehingga masyarakat sangat mengandalkan sektor

lainnya

sebagai

mata

pencaharian.

Apalagi

sebagai

pusat

pemerintahan Propinsi Kalimantan Selatan yang menjadi tujuan migrasi bagi penduduk di luar Kota Banjarmasin sehingga pola perekonomian serta komponen pembentuknya menjadi perhatian baik dari besaran maupun kontribusinya serta kemampuan dalam menyerap tenaga kerja yang terus menigkat.

Besarnya dominasi sektor ekonomi yang menjadi motor penggerak perekonomian Kota Banjarmasin Tahun 2010-2013 dapat di lihat dari struktur ekonomi Kota Banjarmasin. Dominasi sektoral diukur dari besarnya konstribusi oleh masing-masing sektor ekonomi terhadap total PDRB Kota Banjarmasin. Semakin besar sumbangan mengindikasikan semakin kuat dominasi faktor tersebut dalam menggerakkan perekonomian regional.

7


2013

Tabel 1.3 PERTUMBUHAN PDRB KOTA BANJARMASIN TAHUN 2010 - 2013 No

Lapangan Usaha

1.

Pertanian

2.

Pertambangan dan

2010

2011

2012

2013

5,12

0,41

5,74

4,75

-

-

-

-

Penggalian 3.

Industri Pengolahan

1,87

1,86

1,93

3,35

4.

Listrik dan Air Minum

7,71

7,37

8,74

6,90

5.

Bangunan

7,69

6,38

10,76

10,61

6.

Perhotelan

10,46

9,80

5,56

6,19

7.

Pengangkutan dan

7,27

8,21

7,08

7,17

1,83

6,80

5,05

11,56

Jasa – jasa

8,25

7,74

7,52

7,43

PDRB

6,47

6,97

6,07

7,17

Komunikasi 8.

Keuangan, Persewaan dan Jasa / Perusahaaan

9.

Sumber : BPS Kota Banjarmasin, 2014 Berdasarkan nilai-nilai nominal PDRB, dapat diketahui sektor-sektor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Tahun 2013 dibandingkan Tahun 2012. Besarnya dominasi sektor ekonomi yang menjadi penggerak perekonomian Kota Banjarmasin adalah sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa/Perusahaan. Besarnya kontribusi ini tentu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Banjarmasin. Pergeseran struktur ekonomi ini sering dipakai sebagai indikator untuk menunjukkan adanya suatu dinamika pembangunan. Misalnya adanya penurunan peran sektor pertanian diikuti dengan kenaikan sektor industri atau sebaliknya. Struktur perekonomian yang seimbang inilah yang dikehendaki oleh RPJP dalam Pola Pembangunan Jangka Panjang. 8


2013

Kontribusi sektor kegiatan terhadap total PDRB yang dapat mencerminkan struktur perekonomian suatu daerah yaitu distribusi PDRB menurut harga berlaku.

1.2.

Kelembagaan dan Perangkat Daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah

propinsi. Daerah propinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah propinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang – undang. Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan - peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pemerintahan daerah Propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota – anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah propinsi, kabupaten, dan kota atau antara propinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan

9


2013

pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat

dan

prinsip

Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 14, Jo. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Banjarmasin terbagi atas urusan wajib dan urusan pilihan. Tujuan peletakan urusan dalam penyelenggaraan otonomi daerah Kota Banjarmasin adalah upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan dan keadilan demokratisasi dan penghormatan budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keragaman budaya daerah.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundangan-Undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang,

Rancangan

Peraturan

Pemerintah

dan

Keputusan

Presiden merupakan suatu/arah dalam rangka menyikapi pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemudian dalam menindaklanjuti, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang sebagai dasar pembentukan struktur organisasi perangkat daerah.

10

2013


Penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagaimana tersirat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah atau yang dkenal juga sebagai Undang-Undang Otonomi Daerah bahwa telah terjadi perubahan pola pikir (paradigma) di dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah

mengenai

otonomi

daerah,

dimana

otonomi

dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara luas dan bertanggung jawab dengan tetap mengacu kapada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, serta tetap memperhatikan NKRI, bahwa peneyelenggaraan otonomi daerah adalah dalam rangka memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kota Banjarmasin dilaksanakan dengan memperhatikan

prinsip-prinsip

demokrasi,

melibatkan

peran

serta

masyarakat, keanekaragaman budaya setempat, pemerataan dan keadilan.

Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarmasin menganut azas : 1. Azas efisiensi dan efektif, yaitu azas ini membutuhkan suatu perhitungan dan pertimbangan yang seksama agar setiap satuan organisasi yang dibentuk tidak memberatkan daerah dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik daerah. 2. Azas unifikasi, yaitu dengan jalan menggabungkan beberapa unit organisasi yang memiliki karakteristik tugas dalam satu wadah. 3. Revitalisasi, yaitu mempertegas dan memperkuat unit organisasi yang masih memiliki peran dan tugas pendukung atas unit-unit lain. 4. Span Control, yaitu penataan organisasi dengan mempertimbangkan kemampuan melakukan pengendalian, pengawasan atau kontrol atas komponen-komponen organisasi dibawahnya. 5. Orientasi

teknologi

manusia,

yaitu

penataan

organisasi

dengan

mempertimbangkan perubahan teknis pendukung tugas serta implikasi yang mungkin timbul atas jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas. 6. Azas melayani, yaitu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat luas yang meliputi pelayanan pendidikan

dasar dan menengah,

11


2013

kesehatan, prasarana perhubungan dan sosial serta pelayanan perizinan terpadu.

Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi, seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Sebagai penyelenggara pemerintah daerah, disamping mempunyai hak, juga mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi mewujudkan keadilan dan pemerataan, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta kewajiban lainnya seperti tersebut pada Pasal 22 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Implementasi otonomi daerah di Indonesia dapat dilihat sebagai sebuah strategi yang memiliki tujuan ganda. Pertama, diberlakukannya otonomi daerah merupakan strategi dalam merespon tuntutan masyarakat didaerah terhadap tiga permasalahan utama, yaitu sharing of powers, distibution of incomes,

dan kemandirian sistem manajemen di daerah.

Kedua, otonomi daerah dimaksudkan sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian daerah dalam memperkokoh perekonomian nasional menuju kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Demikian pula besarnya

partisipasi

masyarakat,

desentralisasi

dengan semakin kemudian

akan

mempengaruhi komponen pemerintahan lainnya, seperti bergesernya orientasi pemerintah dari command and control menjadi berorientasi pada demand (tuntutan) and public needs (kebutuhan publik). Orientasi inilah kemudian akan menjadi dasar bagi pelaksanaan peran pemerintah sebagai stimultor, fasilitator, koordinator dan entrepreneur (wirausaha) dalam proses pembangunan. Oleh karenanya, otonomi daerah akan menjadi formulasi yang tepat apabila diikuti dengan serangkaian perubahan di sektor publik.

12


2013

Dimensi reformasi sektor publik tidak saja sekedar perubahan format institusi, akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efesien, efektif, transparan dan akuntabel sehingga cita-cita mewujudkan good governance benar-benar akan tercapai.

Untuk menciptakan good governance, maka diperlukan reformasi kelembagaan (institutional reform) menyangkut pembenahan seluruh alatalat pemerintahan di daerah baik suprastruktur maupun infrastrukturnya, yang intinya adalah adanya pemberdayaan masing-masing elemen yang ada di daerah, yaitu masyarakat (stakeholder), pemerintah daerah (executive), dan DPRD (shareholder). Disamping itu, pentingnya reformasi manajemen sektor publik (publc management reform) terkait dengan perlunya digunakan manajemen

pemerintahan

yang

baru

dan

sesuai

dengan

tuntutan

perkembangan jaman.

Manajemen publik baru berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja bukan pada kebijakan. Hal ini menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintahan di daerah, diantaranya adalah perubahan pendekatan dalam penganggaran (budgeting reform), dimana pengelolaan uang rakyat (public accuntability). Sedangkan reformasi anggaran (budgeting reform) itu sendiri meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Pembinaan dan pendayagunaan aparatur pemerintah menjadi salah satu tugas pemerintah, dengan penyempurnaaan dan penertibannya secara menerus agar dapat menjadi alat yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah maupun pembangunan. Untuk itu setiap aparat dikembangkan sikap dan tingkah laku yang loyal dan penuh disiplin serta dedikasi terhadap pelaksanaan tugasnya.

13


2013

Disamping itu pengawasan adalah salah satu faktor yang penting untuk mewujudkan good governance dalam rangka memberikan determinasi apa yang telah dilaksanakan, yang dimaksudkan untuk mengevaluasi prestasi kerja, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan kaitannya dengan mengidentifikasi komitmen terhadap tindakan yang ditunjukan untuk hasil masa yang akan datang, sehingga pengawasan dilaksanakan dengan baik dan dapat merefleksikana aktifitas yang dievaluasi secara fleksibel, merefleksikan pola organisasi, ekonomis, dapat dimengerti dan dapat menjamin adanya tindakan korektif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka tersusunlah Peraturan Daerah Kelembagaan Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Sekretariat yang terdiri dari : 1) Sekretariat Daerah; 2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Dinas Daerah yang terdiri dari : 1) Dinas Pendidikan; 2) Dinas Kesehatan; 3) Dinas Pertanian dan Perikanan; 4) Dinas Bina Marga; 5) Dinas Sumber Daya Air dan Drainase; 6) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; 7) Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 9) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 10) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

14


2013

11) Dinas Tata Ruang, Cipta Karya dan Perumahan; 12) Dinas Pendapatan Daerah; 13) Dinas Kebersihan dan Pertamanan; 14) Dinas Pengelolaan Pasar; 15) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

3. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari : 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2) Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan; 3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 4) Badan

Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Perempuan; 5) Badan Lingkungan Hidup; 6) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal; 7) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 8) Inspektorat; 9) Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi.

4. Satuan Polisi Pamong Praja

5. Kecamatan yang meliputi : 1) Kecamatan Banjarmasin Timur; 2) Kecamatan Banjarmasin Barat; 3) Kecamatan Banjarmasin Utara; 4) Kecamatan Banjarmasin Selatan; 5) Kecamatan Banjarmasin Tengah.

6. Kelurahan yang meliputi : 1) Kelurahan Kuripan; 2) Kelurahan Kebun Bunga; 3) Kelurahan Karang Mekar; 4) Kelurahan Sungai Bilu;

15


2013

5) Kelurahan Sungai Lulut; 6) Kelurahan Benua Anyar; 7) Kelurahan Pengambangan; 8) Kelurahan Pekapuran Raya; 9) Kelurahan Pemurus Luar; 10) Kelurahan Belitung Selatan; 11) Kelurahan Belitung Utara; 12) Kelurahan Pelambuan; 13) Kelurahan Telaga Biru; 14) Kelurahan Telawang; 15) Kelurahan Teluk Tiram; 16) Kelurahan Kuin Selatan; 17) Kelurahan Kuin Cerucuk; 18) Kelurahan Basirih; 19) Kelurahan Alalak Tengah; 20) Kelurahan Alalak Utara; 21) Kelurahan Alalak Selatan; 22) Kelurahan Sungai Jingah; 23) Kelurahan Sungai Miai; 24) Kelurahan Surgi Mufti; 25) Kelurahan Pangeran; 26) Kelurahan Antasan Kecil Timur; 27) Kelurahan Kuin Utara; 28) Kelurahan Kelayan Selatan; 29) Kelurahan Kelayan Barat; 30) Kelurahan Kelayan Tengah; 31) Kelurahan Kelayan Timur; 32) Kelurahan Kelayan Dalam; 33) Kelurahan Pekauman; 34) Kelurahan Tanjung Pagar; 35) Kelurahan Murung Raya; 36) Kelurahan Pemurus Dalam;

16


2013

37) Kelurahan Pemurus Baru; 38) Kelurahan Mantuil; 39) Kelurahan Kertak Baru Ilir; 40) Kelurahan Kertak Baru Ulu; 41) Kelurahan Mawar; 42) Kelurahan Teluk Dalam; 43) Kelurahan Antasan Besar; 44) Kelurahan Pasar Lama; 45) Kelurahan Seberang Mesjid; 46) Kelurahan Gadang; 47) Kelurahan Melayu; 48) Kelurahan Sungai Baru; 49) Kelurahan Pekapuran Laut; 50) Kelurahan Kelayan Luar. 51) Kelurahan Sungai Andai; 52) Kelurahan Basirih Selatan;

Pemerintah Kota Banjarmasin juga membentuk kelembagaan lain yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yaitu :

1. Badan

Penanggulangan

Bencana

Daerah

dan

Kebakaran

Kota

Banjarmasin (Perda No. 17 Tahun 2010).

Dasar pembentukan adalah

:

1. UU No. 24 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana. 2. PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 3. Perpres No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 4. Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

17


2013

2. Sekretariat Dewan Pengurus Kota Korpri Banjarmasin (Perwal No. 10 Tahun 2009)

Dasar pembentukan adalah

:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia; 2. Keputusan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2013

melaksanakan Evaluasi

Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin dari hasil evaluasi dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin.

1.3.

Keaparaturan Pemerintah Kota Banjarmasin juga melaksanakan pembinaan

manajemen

pegawai

penyelenggaraan

negeri

manajemen

sipil

daerah

pegawai

negeri

dalam

satu

kesatuan

sipil

secara

nasional.

Manajemen pegawai negeri sipil daerah tersebut meliputi penetapan formasi, pengadaan,

pengangkatan,

pemindahan,

pemberhentian,

penetapan

pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah pegawai.

18


2013

Adapun keadaan dan komposisi pegawai dapat dilihat dari data nominatif dalam beberapa tabel berikut :

Tabel 1.4 DATA JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA BANJARMASIN TAHUN 2010 - 2013 JENIS KELAMIN

2010

2011

2012

2013

Laki – laki

3.409

3.191

2.993

2.876

Perempuan

5.110

4.982

4.817

4.664

JUMLAH

8.519

8.173

7.810

7.540

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin, 2014 Tabel 1.5 DATA PNS KOTA BANJARMASIN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2010 - 2013 JENJANG

2010

2011

2012

2013

PENDIDIKAN S.3

-

-

2

2

S.2

265

333

327

415

S.1

3.634

4.124

3.973

4.092

D.IV

20

34

31

42

D.III

670

723

729

713

D.II

1.406

1.068

980

625

D.I

149

103

94

76

SLTA

2175

1.634

1.544

1.462

SLTP

76

61

52

51

SD

124

93

78

62

8.519

8.173

7.810

7.540

JUMLAH

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin, 2014

19


2013

Tabel 1.6 DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA BANJARMASIN MENURUT GOLONGAN TAHUN 2010 - 2013 GOLONGAN

2010

2011

2012

2013

IV

3.481

3.381

3.171

3.055

III

3.708

3.280

3.146

3.038

II

1.290

1.484

1.466

1.414

I

40

28

27

33

8.519

8.173

7.810

7.540

JUMLAH

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin, 2014

20

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Banjarmasin 2013 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents