LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINASPERHUBUNGAN,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINASPERHUBUNGAN,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013

DINASPERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH Semarang, Januari 2014

LAKIP TAHUN 2013


Kata Pengantar Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami telah dapat menyelesaikan penyusuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013, LAKIP Dinhubkominfo Prov. Jateng Tahun 2012 merupakan bentuk komitmen nyata Dinhubkominfo Prov. Jateng dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP adalah wujud pertanggungjawabn pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinhubkominfo telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LAKIP. Adapun tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dn fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kulitas capian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LAKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsi good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transpransi dan akuntabilitas di lingukungan pemerintah. Demikian LAKIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang

Semarang,

Januari 2014

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

URIP SIHABUDIN, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19661224 199103 1 005

LAKIP TAHUN 2013


IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah merupakan Dinas teknis yang mengampu urusan wajib perhubungan, komunikasi dan informatika di Jawa Tengah. Dengan berubahnya paradigma, lingkungan yang dinamis, globalisasi ekonomi, perubahan perilaku permintaan jasa dan perkembangan iptek transportasi, pos, telekomunikasi, komunikasi, informasi dan telematika serta semakin berkembangnya teknologi dan semakin menggeloranya semangat otonomi daerah, Pembangunan Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Jawa Tengah akan mengalami tantangan yang besar kedepannya. Sektor perhubungan di Jawa Tengah merupakan salah satu pelayanan publik inti (core public service) yang sangat menentukan terwujudnya pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendorong keberhasilan bangsa pada umumnya. Transportasi merupakan tulang punggung (backbone) dan urat nadi pembangunan ekonomi di Jawa Tengah melalui pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang manis dan berkesinambungan yang di wujudkan kedalam tataran tranportasi wilayah (tatrawil) diharapkan akan dapat mengintegrasikan dan mensinergikan pembangunan di Kabupaten/kota maupun pedesaan yang dijabarkan melalui tugas dan pokok fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yaitu perumusan dan kebijakan teknis, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pembinaan, fasilitasi. Tantangan bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008-2013 adalah tingginya mobilitas orang dan barang sejalan dengan pertumbuhan mobil pribadi dan angkutan umum/barang, pertumbuhan sepeda motor, meningkatannya aksesibilitas orang dan barang dari dan keluar negeri sejalan dengan era globalisasi, tingginya tingkat kecelakaan, muatan lebih, pencemaran lingkungan akibat sarana transportasi, meningkatnya pemanfaatan jaringan telekomunikasi dan informatika, peningkatan peran komunikasi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, dalam melaksanakan roda pembangunan khususnya pada urusan perhubungan, komunikasi dan informatika telah menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas. Adapun tujuan dan sasaran dimaksud adalah sebagai berikut : A. TUJUAN Tujuan pembangunan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2013 mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera melalui penyelenggaraan transportasi, komunikasi, publikasi dan informasi yang efektif dan efisien serta pengembangan telematika guna menunjang dan mendorong keberhasilan pembangunan Jawa Tengah. Penyelenggaraan kegiatan yang efektif yaitu berkaitan dengan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan. Sedangkan penyelenggaraan transportasi, komunikasi, publikasi dan informasi serta telematika yang efisien adalah berkaitan dengan maksimalisasi daya guna dan minimalisasi biaya yang menjadi beban masyarakat.

LAKIP TAHUN 2013


B. SASARAN 1. Terwujudnya sistem jaringan pelayanan jasa transportasi, komunikasi, publikasi dan informasi serta telematika,yang menjangkau ke seluruh pelosok Jawa Tengah. 2. Terwujudnya peningkatan produktivitas kinerja operasional sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, publikasi dan informasi serta telematika. 3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan transportasi, komunikasi, publikasi dan informasi serta telematika sesuai kebutuhan masyarakat 4. Meningkatnya peran serta masyarakat, swasta, BUMN, BUMD dan Koperasi dalam pembangunan bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika 5. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi, komunikasi, publikasi dan informasi serta telematika.

C. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Isu-isu Bidang Lalu Lintas Jalan dan Kelaikan Kendaraan 1) Kendala a) Kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi jalan masih belum memadai terutama rambu, marka dan guard rail, sehingga masih sering terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda b) Semakin berkembangnya teknologi rekayasa kendaraan bermotor mengakibatkan semakin cepatnya laju kendaraan disisi lain jumlah kendaraan semakin banyak sehingga membutuhkan ruang untuk berlalu lintas semakin besar pula. c) Jaringan sarana tranportasi jalan saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan angkutan penumpang dan barang, artinya keterjangkauan penumpang, barang sampai daerah terpencil belum terhubungi. d) Tingkat keterpaduan jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transortasi jalan dengan moda lain (antar moda) relatif rendah, sehingga pelayanan dari pintu ke pintu (door to door service) sebagian belum dapat terwujud e) Jaringan pelayanan transportasi jalan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan pola distribusi penumpang dan barang f) Semakin terbatasnya ketersediaan energy dan aspek lingkungan. g) Banyaknya Kabupaten/kota yang menginginkan pembangunan Type A 2) Peluang. Standar teknis bidang lalu lintas jalan dan kelaikan kendaraan bermotor semakin baik a) Manajemen dan rekayasa lalu lintas semakin tahun semakin berorientasi pada standar internasional b) Peran swasta dalam penyelenggaraan bidang lalu lintas jalan dan kelaikan kendaraan bermotor relatif besar. c) Kemajuan teknologi menjadikan kendaraan semakin irit pemakaian BBM. 3) Program prioritas dalam menangani kendala dan pemanfaatan peluang a). Meningkatkan pengadaan pemasangan fasilitas lalu lintas jalan b). Meningkatkan kelaikan sarana prasarana lalu lintas jalan c). Meningkatkan audit kinerja sarpras d). Meningkatkan SDM bidang teknik kendaraan sejalan dengan perkembangan teknologi.

LAKIP TAHUN 2013


2. Isu-isu Bidang Angkutan Jalan 1) Kendala a). Perkembangan pelayanan angkutan umum antar kota dilihat dari ijin trayek angkutan umum masih memiliki tingkat kelaikan armada yang relatif rendah b). Persaingan antar moda yang semakin meningkat memerlukan peningkatan pelayanan dan utilitisasi c). Belum optimalnya jaringan dan ijin trayek d). Masih rendahnya disiplin pengemudi. e). Trayek AKAP jarak jauh terkontraksi akibat krisis dan deregulasi transportasi kereta api dan transportasi udara f). Masih banyaknya terminal penumpang yang belum terbangun dan belum diaturnya terminal barang. 2) Peluang a). Jumlah angkutan umum semakin tahun semakin banyak sehingga masyarakat semakin mudah dalam memilih angkutan yang paling layak b). Kelancaran angkutan penumpang dan barang semakin baik c). Kapasitas dan kualitas pelayanan angkutan antar Provinsi dan angkutan kota dalam provinsi (AKDP) semakin baik d). Berkembangnya angkutan masal dengan Bus Rapid Transport 3) Program prioritas dalam menangani kendala dan pemanfaatan peluang a). Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan penumpang dan barang secara terpadu b). Menyediakan pelayanan angkutan perintis c). Meningkatkan dukungan angkutan lebaran dan tahun Baru d). Meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) dan angkutan kota dalam provinsi (AKDP). e). Meningkatkan jaringan trayek yang mampu menghubungkan jaringan trayek di Kabupaten dan jaringan trayek nasional

3. Isu-isu Bidang Pengendalian Operasional dan Keselamatan Jalan 1) Kendala a). Masih rendahnya kondisi prasarana akibat kerusakan di jalan serta banyaknya pungutan dan retribusi di jalan yang membuat biaya angkut menjadi tidak efisien b). Penanganan lalu lintas jalan belum dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu dari berbagai aspek yaitu : pencegahan, pembinaan, penegakkan hukum, penanganan dampak kecelakaan, penanganan daerah rawan kecelakaan, sistem informasi kecelakaan lalu lintas dan kelaikan sarana dan ijin pengemudi di jalan c). Masih tingginya jumlah pelanggaran, kecelakaan lalu lintas jalan d). Masih kurangnya SDM bidang Penyidik pegawai negeri sipil. e). Masih tinggginya muatan lebih pada angkutan barang di Jalan. f). Pembangunan jalan tol Trans Java mengakibatkan penataan ulang lokasi jembatan timbang yang ada selama ini dalam rangka peningkatan fungsi pengawasan dan pengamanan jalan 2) Peluang a). Pemberlakuan road map to zero accident akan memberikan dampak yang signifikan terhadap aspek keselamatan di jalan raya

LAKIP TAHUN 2013


b). Terbitnya Standar operasi dan prosedur (SOP) akan mempermudah pelaksanaan tugas di lapangan c). Manajemen keterbukaan di jembatan timbang diharapkan akan memberikan pengaruh positif terhadap pelayanan. 3) Program prioritas dalam menangani kendala dan pemanfaatan peluang a). Penurunan jumlah pelanggaran, kecelakaan dan peningkatan lalu lintas jalan. b). Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keselamatan jalan c). Meningkatkan pengendalian angkutan barang secara terpadu d). Sosialisasi keselamatan lalu lintas jalan e). Peningkatan SDM bidang Penyidik pegawai negeri sipil dan penguji kendaraan bermotor. f). Peningkatan Kapasitas Jembatan Timbang 4. Isu-isu Bidang Angkutan Sungai Danau Penyeberangan dan Perkeretaapian 1) Kendala a). Kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi sungai danau dan penyeberangan masih belum memadai b). Jaringan pelayanan transportasi sungai danau dan penyeberangan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan pola distribusi penumpang dan barang dan tingkat ketersediaanya masih relatif rendah c). Keterpaduan jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi sungai danau dan penyeberangan dengan moda lain masih rendah sehingga bentuk pelayanannya door to door service belum dapat terwujud d). Kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi KA masih belum memadai sehingga masih sering terjadi kecelakaan e). Banyaknya perlintasan sebidang yang tidak di jaga menjadikan daerah tersebut rawan kecelakaan f). Prasarana jalan rel yang ada saat ini masih di dominasi oleh single track sehingga kapasitas lintas dan operasi relatif rendah 2) Peluang a). Kepadatan angkutan jalan raya di pantura memerlukan alternatif angkutan selain jalan raya b). Angkutan sungai danau dan penyeberangan dapat mengakses daerahdaerah terpencil yang tidak mungkin di layani oleh moda yang lain c). Untuk jarak jauh biaya angkutan kereta api relatif lebih murah dibanding moda yang lain d). Ketepatan waktu menggunakan kereta api lebih terjamin e). Regulasi bidang perkeretaapian memungkinkan daerah mengoperasikan kereta api f). Menghidupkan kembali jalur kereta api yang tidak beroperasi akan mendorong mobilitas orang/barang melalui angkutan massal 3) Program prioritas dalam menangani kendala dan pemanfaatan peluang a). Pembangunan fasilitas keselamatan pelayaran sungai danau dan penyeberangan b). Rehabilitasi dan sosialisasi keselamatan di perlintasan kereta api dengan jalan raya c). Pembangunan jalur ganda kereta api d). Peningkatan sarpras sungai danau dan penyeberangan serta perkeretaapian

LAKIP TAHUN 2013


5. Isu-isu Bidang Perhubungan Laut 1) Kendala a). Keterpaduan transportasi laut dengan moda lainnya belum optimal b). Fasilitas sarpras keselamatan pelayaran belum memadai c). Pelayanan pelabuhan belum optimal hal ini ditunjukkan dengan tingginya turn around time kapal dan rendahnya bongkar muat di pelabuhan d). Terbatasnya sarpras untuk pelaksanaan penegakan hukum dilaut dan pemberian pertolongan musibah di laut dalam rangka menjamin keselamatan pelayaran e). Pembangunan baru pelabuhan khusus sejalan dengan pertumbuhan industri. 2) Peluang a). Kemajuan angkutan laut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah b). Distribusi barang melalui pelabuhan relatif besar dibanding moda angkutan yang lain c). Angkutan laut akan meningkatkan perdagangan antar pulau maupun antar negara. 3) Program prioritas dalam menangani kendala dan pemanfaatan peluang a). Peningkatan fasilitas pelabuhan laut b). Peningkatan keselamatan pelayaran c). Peningkatan kegiatan usaha di bidang angkutan laut 6. Isu-isu Bidang Perhubungan Udara 1) Kendala a). Peralatan penunjang operasi keamanan dan keselamatan penerbangan masih perlu disesuaikan dengan standar internasional b). Terbatasnya jalur penerbangan dengan provinsi lain maupun luar negeri c). Terbatasnya fasilitas bandar udara baik sisi udara maupun sisi darat 2) Peluang a). Permintaan jasa angkutan udara semakin banyak sejalan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat b). Tumbuhnya investasi di Jawa Tengah mengakibatkan permintaan jasa angkutan udara semakin meningkat c). Pengembangan bandara Dewandaru sejalan dengan pertumbuhan pariwisata d). Pengembangan bandara Ngloram Cepu untuk mendukung pembangunan Block Cepu 3) Program prioritas dalam menangani kendala dan pemanfaatan peluang a). Pengembangan fasilitas bandar udara b). Pengembangan fasilitas keselamatan penerbangan c). Peningkatan kegiatan usaha di bidang angkutan udara 7. Isu-isu Bidang Komunikasi dan Informatika 1. Kendala

a) Krisis ekonomi global memperlambat pertumbuhan usaha jasa titipan; b) Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi merubah perilaku masyarakat dalam menggunakan jasa pos;

LAKIP TAHUN 2013


c) Jaringan pelayanan fixed line belum menjangkau seluruh pedesaan; d) Belum optimalnya peran komunikasi publik, sehingga penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat kurang komprehensif; e) Kurangnya pendayagunaan terhadap peran lembaga komunikasi media tradisional dalam diseminasi informasi; f) Kurangnya pembinaan untuk organisasi profesi pers sebagai pengamat media (media watch); g) Masih rendahnya pemanfaatan telematika untuk membangkitkan potensi dari berbagai sektor. 2. Peluang.

a) Perkembangan ekonomi wilayah akan mendorong tumbuhnya usaha jasa titipan; b) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat desa berdampak positif pada peningkatan penyediaan jaringan internet dan jaringan telepon; c) Peran serta masyarakat terhadap pelestarian kesenian tradisional berpeluang untuk dimanfaatkan sebagai media diseminasi informasi; d) Berkembangnya organisasi profesi pers membantu pemerintah untuk penyebar luasan informasi pembangunan secara lebih obyektif dan berimbang; e) Pesatnya perkembangan teknologi informasi medorong peningkatan kuantitas dan kualitas pengguna internet. f) Memberi peluang swasta dalam pengelolaan jaringan informasi Pemerintah Daerah; g) Pengembangan sistem dan teknologi informasi untuk mendukung pembangunan dan operasional dibidang transportasi 3. Program prioritas dalam menangani kendala dan pemanfaatan peluang

a). Pengembangan pos dan telekomunikasi; b). Peningkatan kapasitas komunikasi publik; c). Pengembangan sistem informasi Jateng-online.

LAKIP TAHUN 2013


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kab./kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat Dalam pelayanan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan peraturan perundangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dirinci berdasarkan UU, PP, Perda, Kepmen ). Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanaan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul. B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penysunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

C. Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah adalah : 1.

Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2008 – 2013; 2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang; 3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun .

LAKIP TAHUN 2013


D. Gambaran Umum Organisasi Beradasrkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2008 Tentang penjabaran Tupoksi Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. a. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. b. Fungsi 1) Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; 3) Pembinaan dan fasilitasi bidang perhubungan, komunikasi dan informatika lingkup provinsi dan kabupaten/kota; 4) Pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas jalan dan kelaikan kendaraan, angkutan jalan, pengendalian operasional dan keselamatan jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, perkeretaapian, perhubungan laut, perhubungan udara, komunikasi dan informatika; 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; 6) Pelaksanaan kesekretariatan dinas; 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas fungsinya. c. Susunan Organisasi Berdasarkan Pasal 58 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008, Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari : 1) Kepala Dinas 2) Sekretariat, membawahkan : a) Sub Bagian Program b) Sub Bagian Keuangan c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3) Bidang Lalu Lintas dan Kelaikan Kendaraan, membawahkan : a) Seksi Manajemen dan Rekayasa b) Seksi Jaringan Transportasi Jalan c) Seksi Kelaikan Kendaraan 4) Bidang Angkutan Jalan, membawahkan : a) Seksi Angkutan Dalam Trayek b) Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek c) Seksi Fasilitasi Angkutan 5) Bidang Pengendalian Operasional, membawahkan : a) Seksi Keselamatan Jalan b) Seksi Pengawasan dan Pengamanan Jalan c) Seksi Pemeriksaan Kendaraan 6) Bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, dan Perkeretaapian, membawahkan : a) Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyebarangan b) Seksi Perkeretaapian

LAKIP TAHUN 2013


c) Seksi Keselamatan Angkutan Sungai, Danau dan Pemyeberangan, dan Perkeretaapian 7) Bidang Perhubungan Laut, membawahkan : a) Seksi Angkutan Laut b) Seksi Kepelabuhan c) Seksi Keselamatan Pelayaran 8) Bidang Perhubungan Udara, membawahkan : a) Seksi Angkutan Udara b) Seksi Teknik Bandara Udara dan Fasilitasi Elektronika c) Seksi Keselamatan Penerbangan 9) Bidang Komunikasi dan Informatika a) Seksi Pos dan Telekomunikasi b) Seksi Pengembangan Komunikasi dan Informatika c) Seksi Telematika 10) UPTD 11) Kelompok Jabatan Fungsional d. Tugas Pokok dan Fungsi Unit Organisasi Dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dijabarkan Tugas Pokok dan Fungsi Unit-unit Organisasi sebagai berikut : 1) Sekretariat : Tugas Pokok Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian. Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut : b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas ecara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program. c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan. d) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administras, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian. e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2) Bidang Lalu Lintas dan Kelaikan Kendaraan Tugas Pokok Bidang Lalu Lintas dan Kelaikan Kendaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang manajemen dan rejayasa, jaringan transportasi jalan, dan kelaikan kendaraan.

LAKIP TAHUN 2013


Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang manajemen dan rekayasa. b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang jaringan transportasi jalan. c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kelaikan kendaraan. d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3) Bidang Angkutan Jalan Tugas Pokok Bidang Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek, dan fasilitasi angkutan. Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang angkutan dalam trayek. b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang angkutan tidak dalam trayek. c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang fasilitasi angkutan. d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4) Bidang Pengendalian Operasional dan Keselamatan Jalan Tugas Pokok Bidang Pengendalian Operasional dan Keselamatan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang keselamatan jalan, pengawasan dan pengamanan jalan, dan pemeriksaan kendaraan. Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang keselamatan jalan. b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan dan pengamanan jalan. c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemeriksaan kendaraan. d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 5) Bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan dan Perkeretaapian Tugas Pokok Bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan dan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang angkutan sungai danau dan

LAKIP TAHUN 2013


penyebarangan Perkeretaapian.

(ASDP),

perkeretaapian,

keselamatan

ASDP

dan

Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang angkutan sungai danau dan penyeberangan. b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perkeretaapian. c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang keselamatan ASDP dan perkeretaapian. d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 6) Bidang Perhubungan Laut Tugas Pokok Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang angkutan laut, kepelabuhanan, dan keselamatan pelayaran. Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang angkutan laut. b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kepelabuhanan. c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang keselamatan pelayaran. d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 7) Bidang Perhubungan Udara Tugas Pokok Bidang Perhubungan Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang angkutan udara, teknik bandar udara dan fasilitasi elektronika, dan keselamatan penerbangan. Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang angkutan udara. b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang teknik bandar udara dan fasilitasi elektronika. c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang keselamatan penerbangan. d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 8) Bidang Komunikasi dan Informatika Tugas Pokok

LAKIP TAHUN 2013


Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pos dan telekomunikasi, pengembangan komunikasi dan Informatika, dan telematika. Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pos dan telekomunikasi. b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pngembangan komunikasi dan informatika. c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang telematika. d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 9) Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Struktur Organisasi Untuk memperjelas susunan organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, dapat diikuti dalam gambar bagan dibawah ini.

LAKIP TAHUN 2013

BIDANG ANGKUTAN JALAN

SEKSI ANGKUTAN DALAM TRAYEK

SEKSI ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK

SEKSI FASILITASI ANGKUTAN

BIDANG LALU LINTAS DAN KELAIKAN KENDARAAN

SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA

SEKSI JARINGAN TRANSPORTASI JALAN

SEKSI KELAIKAN KENDARAAN

LAKIP TAHUN 2013

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BAGAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

SEKSI PEMERIKSAAN KENDARAAN

SEKSI PENGAWASAN DAN PENGAMANAN JALAN

SEKSI KESELAMATAN JALAN

BIDANG PENGENDALIAN OPERASIONAL DAN KESELAMATAN JALAN

UPP

SEKSI KEPELABUHAN

SEKSI KESELAMATAN PELAYARAN

SEKSI KESELAMATAN ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBARANGAN DAN PERKERETAAPIAN

SEKSI ANGKUTAN LAUT

SEKSI ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBARANGAN

SEKSI PERKERETAAPIAN

BIDANG PERHUBUNGAN LAUT

SUB BAGIAN PROGRAM

SEKSI TELEMATIKA

SEKSI PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

SEKSI TEKNIK BANDAR UDARA DAN FASILITASI ELEKTRONIKA

SEKSI KESELMATAN PENERBANGAN

SEKSI POS DAN TELEKOMUNIKASI

BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SEKSI ANGKUTAN UDARA

BIDANG PERHUBUNGAN UDARA

SUB BAGIAN KEUANGAN

SEKRETARIAT

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor : 6 Tahun 2008 Tanggal : 7 Juni 2008

BIDANG ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN &PERKERETAAPIAN

KEPALA DINAS



f. Susunan Kepegawaian dan Sarpras 1) Susunan kepegawaian : SDM merupakan aset penting dan pegang peran dalam ikut serta mencapai tujuan organisasi. Adapun susunan kepegawaian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut : Tabel. 01 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah NO 1 Dinhubkominfo

UNIT KERJA

JUMLAH 198

2

Unit Pelayanan Perhubungan Wilayah Semarang

78

3

Unit Pelayanan Perhubungan Wilayah Pati

40

4

Unit Pelayanan Perhubungan Wilayah Surakarta

24

5

Unit Pelayanan Perhubungan Wilayah Magelang

52

6

Unit Pelayanan Perhubungan Wilayah Wonogiri

19

7

Unit Pelayanan Perhubungan Wilayah Salatiga

39

8

Unit Pelayanan Perhubungan Wilayah Kebumen

32

9

Unit Pelayanan Perhubungan Wilayah Banyumas

22

10

Unit Pelayanan Perhubungan Wilayah Pekalongan

27

11

Unit Pelayanan Perhubungan Wilayah Tegal

28

Jumlah Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian 2013

559

Dalam rangka pengembangan SDM Aparatur Bidang HUBKOMINFO dan guna kepentingan regenerasi organisasi, perlu secara berlanjut dilakukan penyiapan / kederisasi melalui Bintek maupun Diklat Teknis / Fungsional. Aset sarana dan prasarana Gedung Kantor sebagai persyaratan terlaksananya tugas pokok dan fungsi organisasi, perlu dilakukan peningkatan maupun pemeliharaan / perawatan yang effektif secara rutin.

2) Sarana dan Prasarana : a) Perhubungan Darat (1) Jaringan Transportasi Jalan Panjang jalan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 mencapai sekitar 3.837,33 km, dengan perincian 1.297,63 Km jalan Nasional, 2.539,7 km jalan Provinsi dan 22.458,95 km jalan Kab / Kota. Dalam rangka menuju Tertib Pemanfaatan Jalan dan Pengendalian Kelebihan Muatan, telah dilakukan peningkatan kapasitas jembatan timbang Klepu hingga 80 ton dan pengadaan Alat Timbang Portable sebanyak 4 unit guna mendukung pelaksanaan uji petik pengendalian dan pemantauan muatan lebih

LAKIP TAHUN 2013


pada jalan Provinsi dan nasional. Dalam mendukung program pemerintah “Roadmap To Zero Accident” telah dilakukan Manajemen Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan pada ruas jalan di wilayah Kabupaten Purworejo dan Publikasi Keselamatan LLAJ. Sementara itu kondisi angkutan umum menunjukkan kualitas pelayanan yang diberikan masih rendah, belum memuaskan dan masih dalam taraf yang memprihatinkan sehingga perlu dilakukan Pendataan Kinerja Perusahaan Angkutan Umum se-Jateng, Pembinaan dan Penyuluhan Pengemudi Angkutan Umum, Penumpang dan Barang dan Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Umum. Selanjutnya dalam penyediaan Public Goods seperti pelayanan angkutan umum, peranan manajemen dan pendayagunaan sumber daya sangat diperlukan. Masalah transportasi khususnya LLAJ merupakan masalah yang selalu dihadapi baik oleh negara-negara yang telah maju maupun oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia baik bidang transportasi perkotaan (urban transport) maupun transportasi antar kota (regional transportation). Terciptanya suatu system transportasi yang menjamin pergerakan manusia dan / atau barang dengan selamat, lancar, aman, cepat, terjangkau dan nyaman merupakan tujuan pembangunan sektor transportasi. Sehingga pembangunan sektor LLAJ harus direncanakan, dijabarkan dan dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu dan sesuai dengan perkembangan dan perubahan tuntutan di masa mendatang yang justru menunjang pertumbuhan perekonomian, perlu diwujudkan jaringan prasarana jalan, yang mampu seimbang dengan perkembangan teknologi otomotif. Kondisi tersebut diatas telah mengakibatkan belum tertatanya dengan baik jaringan lintas maupun jaringan trayek. Perkembangan Angkutan Penumpang Umum untuk trayek AKAP maupun AKDP cenderung tetap tidak mengalami perubahan baik dari sisi jaringan, jumlah perusahaan otobusnya maupun armadanya, hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi keseimbangan antara permintaan maupun penawaran. Dengan terjadinya keseimbangan tersebut diharapkan pelayanan antar provinsi maupun dalam provinsi dapat terpenuhi. (2) Transportasi Jalan Rel Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan Dirjen Perkeretaapian pada tahun 2013, ruas jaringan jalan rel yang beroperasi dan tidak beroperasi di wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut : Tabel. 02 Data Ruas Jaringan Jalan Rel yang beroperasi Tahun 2013 NO

1.

LINTASAN

Lintas Utara

KELAS

Utama

DAYA PANJANG DUKUNG JALAN (km) (ton) 320

18

SPEED (km/jam)

JENIS REL

KETERANGAN

100

R. 54

 Double Track 182 Km (Brebes-Tgl-Pkl-Kndal)  Double Track 100 Km (Smg tawang-Sulur)

LAKIP TAHUN 2013

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH DAYA PANJANG DUKUNG JALAN (km) (ton)

NO

LINTASAN

KELAS

2.

Lintas Selatan Bag. Barat

Utama

236

3.

Lintas Selatan Bag. Timur

Utama

338

SPEED (km/jam)

JENIS REL

KETERANGAN

18

100

R. 54

Double Track 124 Km (Kutoarjo-Yk-Solo)

18

100

R. 54

-

Sumber : Bidang ASDP dan KA Tabel. 03 Data Ruas Jaringan Jalan Rel yang tidak beroperasi Tahun 2013 NO

LINTASAN

PANJANG JALAN (km)

KEC (km/jam)

JENIS REL

KET

1.

Lintas Utara

392

--

R.25

--

2.

Lintas Selatan Bagian Barat

92

--

R.25

--

3.

Lintas Selatan Bagian Timur

159

--

R.25

--

Sumber : Bidang ASDP dan KA Jumlah Perlintasan sebidang Kereta Api di Jawa Tengah terdiri dari Perlintasan yang dijaga sebanyak 268 buah dan yang tidak di jaga meliputi yang Resmi 1.346 buah. Untuk menjaga kinerja perlintasan sebidang yang dijaga, telah dilakukan Pemeliharaan Perlintasan Sebidang sebanyak 8 lokasi. Dalam upaya menangani permasalahan yang akan terjadi pada saat dioperasikannya jalur ganda lintas pantai utara, telah disusun Study Manajemen Traffic Perlintasan Sebidang di Kota Semarang – Kabupaten Kendal. Sarana Kereta Api di Jawa Tengah tidak mengalami perubahan, yaitu KA Eksekutif / Kelas I sebanyak 26 Buah, Bisnis / Kelas II sebanyak 21 Buah, Ekonomi / Kelas III sebanyak 39 Buah, Krt Lokal sebanyak 14 Buah, Krt Bagasi sebanyak 6 Buah. Jumlah Lokomotif siap operasi di Jateng 132 buah, gerbong barang gandar dua sebanyak 240 buah dan Gerbong Barang Gandar empat sebanyak 255 buah. (3) Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Sampai dengan tahun 2013, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah telah memberikan dukungan operasional Pelabuhan Penyeberangan Kendal yang melayani lintas Kendal – Kumai, pembangunan Dermaga SDP di Kab. Blora, Kab. Sukoharjo, Kab. Kendal dan Kab. Cilacap. Untuk sarana yang ada yaitu KM. Muria melayani lintas Jepara – Karimunjawa PP dan KM. Kartini melayani lintas Semarang – Karimunjawa – Jepara PP. Pelabuhan Penyeberangan Kendal yang melayani lintas Kendal – Kumai telah dilakukan pengerukan alur kolam pelabuhan sampai dengan kedalaman minus 5 meter sebesar 490.000 m³, peningkatan akses jalan sepanjang 1.300 meter. Untuk meningkatkan pelayanan angkutan sungai danau dan penyeberangan, telah disusun Studi RTT Pembangunan Dermaga SDP di P. Nyamuk Karimunjawa kabupaten Jepara dan Studi

LAKIP TAHUN 2013


Pengembangan Transportasi Penyeberangan Wilayah Pantura di Jateng . (4) Fasilitas Pengamanan Lalu Lintas Jalan. Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan penggunaan jalan, diperlukan sarana dan prasarana fasilitas pengamanan Lalu Lintas Jalan, yang dapat berfungsi optimal untuk pelaksanaan pengawasan dan pengamanan lalu lintas jalan. Pengendalian Operasional dan Keselamatan Jalan, lebih diarahkan pada pintu masuk perbatasan provinsi Jawa Tengah yaitu Tanjung Kab Brebes, Sarang Kab. Rembang, Cepu Kab. Blora, Salam Kab. Magelang, Glonggong Kab. Wonogiri, Gondang Kab. Sragen, Kalasan Kab. Klaten, Bitingan Kab. Wonogiri, Kab. Purworejo dan Wanareja Kab. Cilacap serta mengoptimalkan peran forum LLAJ Jumlah jembatan timbang yang beroperasi di Jateng sebanyak 16 JT. Dari 16 JT yang masih beroperasi, sampai dengan bulan November 2013 baru 9 unit yang mampu menimbang kendaraan beserta muatan seberat 80 ton dan pada bulan Desember 2013 telah dilakukan peningkatan kapasitas Jembatan Timbang Klepu Kabupaten Semarang oleh Direktorat LLAJ Kementerian Perhubungan sehingga pada akhir Tahun 2013 jembatan timbang yang mampu menimbang kendaraan beserta muatan seberat 80 ton menjadi 10 unit. Dinas HUBKOMINFO Prov Jateng telah memiliki Alat Timbang Portable sebanyak 4 unit guna mendukung pelaksanaan uji petik pengendalian dan pemantauan muatan lebih pada jalan Provinsi dan nasional. Semua Jembatan Timbang yang ada telah memakai sistem komputerisasi online, sehingga effektif dapat berfungsi sebagai sarana pengawasan berat muatan, itupun belum diikuti dengan fasilitas pendukung yang diperlukan dengan sempurna, sebagai misal keterbatasan lahan parkir, jalan keluar – masuk JT yang masih menggunakan konstruksi aspal, termasuk prasarana penunjang yang lain masih jauh dari sempurna ( gedung rusak, tidak tersedia tempat istirahat petugas dan lain sebagainya ), sisanya masih jauh dari kapasitas yang diperlukan karena rata – rata hanya mampu menimbang berat muatan dan kendaraan maksimum 30 ton, sementara dengan perkembangan teknologi otomotif, telah banyak dioperasikan mobil barang dengan jumlah berat yang diijinkan mencapai 80 Ton. (5) Fasilitas Pengaturan Lalu Lintas Jalan. Perkembangan Fasilitas Pengaturan Lalu Lintas meliputi rambu, RPPJ, APILL, warning lamp, guardrail, marka, cermin tikungan, delinator, paku marka, LPJU, Jembatan Penyeberangan, Halte, ATCS dan Traffic Cone cenderung mengalami peningkatan seiring perkembangan lalu lintas jalan Pada tahun 2013 terjadi peningkatan fasilitas perlengkapan jalan sebagai berikut : No. 1.

Jenis Fasilitas Perlengkapan Jalan Rambu Lalu Lintas

LAKIP TAHUN 2013

Tahun 2012

Tahun 2013

5.549 buah

8.065 buah

Keterangan Bertambah 2.516


No.

Jenis Fasilitas Perlengkapan Jalan

Tahun 2012

Tahun 2013

Keterangan

2.

Marka Jalan

140.564 m’

231.682 m’

Bertambah 91.118 m’

3.

RPPJ

190 buah

297 buah

Bertambah 107 buah

4.

Guard Rail

548 buah

894 buah

Bertambah 346 buah

5.

Warning Lamp

3 unit

3 unit

Tetap

6.

Traffic Light

4 unit

4 unit

Tetap

7.

ATCS

2 unit

2 unit

Tetap

b) Perhubungan Laut Jaringan transportasi laut merupakan suatu jaringan pelayanan pelayaran yang dapat mengangkut barang dan penumpang dalam jumlah besar dan dapat menempuh jarak jauh, baik antar pulau maupun antar negara. Jaringan transportasi laut meliputi jaringan prasarana yang terdiri dari fasilitas pelabuhan yang memiliki tambatan / dermaga, terminal barang, terminal penumpang, lapangan penumpukan barang/kontainer dan alur pelayaran serta peralatan bongkar muat barang yang ditunjang oleh akses yang mudah untuk keluar masuk pelabuhan. Jawa Tengah memiliki 2 (dua) pelabuhan Internasional yaitu Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang dan Pelabuhan Tanjung Intan di Cilacap, 1(satu) Pelabuhan Nasional yaitu Pelabuhan Juwana dan 6 (enam) Pelabuhan Regional yaitu Pelabuhan Brebes, Tegal, Batang, Jepara, Karimunjawa dan Rembang. Pelabuhan regional ini menurut rencana kewenangan penyelenggaraannya akan diserahkan kepada Propinsi Jawa Tengah. Namun demikian, untuk pelabuhan Tegal karena masih dikelola oleh PT. Pelindo III maka belum termasuk Pelabuhan Regional yang akan diserahkan kepada Propinsi Jawa Tengah. Sampai saat ini potensi tersebut masih belum optimal dimanfaatkan, disamping tingkat keselamatan pelayaran dan keamanan perairan untuk transportasi laut masih relatif rendah. Untuk peningkatan dan pengembangan sarana prasarana pelabuhan di Jawa Tengah dilakukan fasilitasi pembangunan sarana pelabuhan meliputi Tanjung Emas, Tanjung Intan, Tegal, Batang, Juwana, Rembang, Karimunjawa, Jepara dan Brebes. Perkembangan sampai dengan akhir Tahun 2013, pada Pelabuhan Tanjung Emas dilakukan revitalisasi Dermaga Pelabuhan Dalam, Dermaga Nusantara dan Samudera, Lapangan Penumpukan Pelabuhan Dalam, sistem drainase lingkungan, pembangunan Container Yard 2,1 Ha dan pengerukan alur pelayaran 350.000 m³. Untuk pelabuhan Jepara, Batang dan Rembang dilakukan pembangunan dermaga lanjutan, sedangkan untuk Pelabuhan Tanjung Intan, Brebes, Tegal dan Juwana secara rutin dilakukan pengerukan alur dan kolam pelayaran. Pelabuhan Kendal sebagai pendukung fungsi Pelabuhan Tanjung Emas telah pula dilakukan pembangunan trestle dermaga niaga, pembangunan fasilitas pelabuhan sisi darat tahap II berupa pengurugan lapangan penumpukan barang seluas 200 X 126,5 m². Selain itu, dilakukan pula kegiatan :

LAKIP TAHUN 2013


(1) Pengoperasian KMC Kartini I; (2) Pengoperasian Kapal Kemujan; (3) Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut; (4) Fasilitasi Pengembangan Pelabuhan di Jateng; (5) Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Sisi Darat di Terminal Kendal Tahap II; dan (6) Fasilitasi Keselamatan Pelayaran di Jateng. Realisasi pelaksanaan Program Pengembangan Perhubungan Laut pada Tahun 2013 yaitu : (1) Pengoperasian Kapal Motor Cepat Kartini 1 telah melayani penyeberangan lintas Semarang – Karimunjawa sebanyak 62 trip, Jepara – Karimunjawa sebanyak 42 trip dan Semarang – Jepaara sebanyak 40 trip; (2) Pengoperasian Kapal KM. Kemujan di Karimunjawa telah melayani penyeberangan reguler antar pulau di Karimunjawa sebanyak 56 trip dan penyeberangan Charter Wisata sebanyak 4 trip; (3) Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut telah menghasilkan pembinaan, pengawasan dan penertiban pada 477 perusahaan, Pencabutan Ijin kepada 8 perusahaan dan Menerbitkan Ijin Baru kepada 38 perusahaan; (4) Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pelabuhan Di Jawa Tengah menghasilkan terfasilitasinya pengembangan 9 pelabuhan di Jawa Tengah serta pengadaan 8 buah fender di pelabuhan Jepara dan 6 buah fender di pelabuhan Karimunjawa serta rehabilitasi ponton untuk sandar KMC Kartini I di Pelabuhan Jepara dan Karimunjawa; (5) Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Sisi Darat di Terminal Kendal Tahap II menghasilkan lapangan penumpukan seluas 126,5 x 200 m untuk angkutan niaga di Terminal Kendal; (6) Fasilitasi Keselamatan Pelayaran di Jawa Tengah telah menghasilkan pemantauan, pengawasan dan pengendalian alur pelayaran, kolam pelabuhan dan SBNP Pelabuhan Jawa Tengah di sepuluh lokasi pelabuhan di Jawa Tengah dan penyuluhan kepada 60 orang yang terdiri dari aparat, pemilik papal dan nelayan tukang perahu di pelabuhan Pati. c) Perhubungan Udara Terdapat 2 (dua) bandar udara internasional yaitu Bandara Ahmad Yani di Semarang dan Bandara Adi Sumarmo di Surakarta sebagai bandara Bukan Pusat Penyebaran serta 2 (dua) bandara lainnya, yaitu Bandara Tunggul Wulung di Cilacap dan Bandara Dewadaru di Karimunjawa yang merupakan bandara bukan pusat penyebaran. Upaya pengembangan perhubungan udara dilakukan melalui kegiatan : Fasilitasi Bandara A Yani, Bandara Adi Sumarmo Dan Bandara Ngloram; Pemantauan Dan Pengawasan Ruang Udara Di Jawa Tengah; Posko Angkutan Haji Di Bandara Adi Sumarmo; Pengadaan Tanah Di Bandar Udara Dewadaru Karimunjawa; Kegiatan Sistem Informasi Geografis Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP); Pembinaan dan Pemantauan Usaha Angkutan Udara; dan Kajian Larap Bandara Dewandaru. Realisasi capaian indikator telah mencapai target pada tahun 2012 yaitu antara lain : terfasilitasinya pengembangan fasilitas dan keselamatan penerbangan

LAKIP TAHUN 2013


Bandara A. Yani Semarang, Adi Sumarmo Surakarta, Tunggul Wulung Cilacap dan Dewadaru Karimunjawa Jepara, serta meningkatnya pemantauan dan pengawasan ruang udara di Jawa Tengah. Pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang pada Fasilitas sisi darat (pemindahan terminal) yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I baik Tahap I yaitu jalan lingkungan dalam kawasan terminal yang telah dimulai proses pelelangan konstruksinya pada akhir tahun 2012 maupun tahap berikutnya yaitu terminal dan fasilitas penunjang dan bangunan pelengkap lainnya ditunda karena Perjanjian Kerjasama antara PT. Angkasa Pura I dengan TNI AD Kodam IV/Diponegoro belum ditandatangani oleh Para Pihak. Pengembangan Bandar Udara Dewadaru Karimunjawa sesuai dengan Masterplan dilakukan perpanjangan runway sepanjang 1.200 meter dengan total kebutuhan lahan seluas ± 155.833 m². Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkewajiban membebaskan lahan seluas 93.500 m². Sampai dengan akhir tahun 2013 telah terealisasi pembebasan tanah seluas 75.819 m² sehingga masih terdapat kekurangan seluas 17.681 m² yang akan diselesaikan pada Tahun Anggaran 2014. d) Pos dan Telekomunikasi Upaya peningkatan aksesibilitas masyarakat melalui jasa pelayanan pos dan telekomunikasi dilakukan melalui perluasan jangkauan pelayanan hingga ke daerah-daerah terpencil termasuk daerah perbatasan. Untuk meningkatkan kinerja pos nasional, termasuk BUMN penyelenggara, serta aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pos. Reformasi penyelenggaraan telekomunikasi telah dimulai melalui pembukaan pasar dan penciptaan kompetisi terbatas (duopoli) dalam penyelenggaraan sambungan tetap yang diharapkan dapat meningkatkan penetrasi akses dan pilihan layanan kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengupayakan peningkatan aksesibilitas masyarakat melalui jasa pelayanan pos dan telekomunikasi dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : (1) Penertiban dan Pengawasan Jasa Titipan di Provinsi Jawa Tengah dengan hasil telah diselenggarakan Penertiban dan Pengawasan Jasa Titipan di 22 kabupaten / kota dengan pembinaan dan pengawasan pada 151 perusahaan jasa titipan yang meliputi Kantor Pusat, Cabang dan Agen. (2) Koordinasi dan Optimalisasi Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal (KPU/USO) Bidang Telekomunikasi di Jateng telah menghasilkan terlayaninya internet pedesaan di Jateng pada 1.552 desa serta bantuan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) pada 478 kecamatan (3) Koordinasi pembinaan pengawasan penggunaan bersama menara telekomunikasi telah menghasilkan koordinasi dalam rangka penataan penempatan lokasi menara bersama sesuai dengan RTRW ( Rencana Tata Ruang Wilayah ) masing – masing kabupaten/kota di Jawa Tengah menuju sinkoronisasi RTRW Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (4) Kegiatan siaran radio dalam rangka mendukung Gelar Promosi Agrobisnis selama 6 hari di STA Soropadan Kabupaten

LAKIP TAHUN 2013


Temanggung , kegiatan siaran radio dalam rangka mendukung Jateng Fair selama 22 hari di kawasan PRPP Semarang dan kegiatan siaran radio akhir pekan selama 36 kali, Pameran Inovasi selama 3 hari , serta dukungan publikasi posko Lebaran/Natal Tahun 2013 selama 8 hari disiarkan dari studio mini Dinhubkominfo Prov Jateng. e) Komunikasi dan Informatika Dalam rangka melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan telematika telah dilakukan pembinaan dan pelaksanaan di bidang komunikasi dan informasi, meliputi : (1) Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Komunikasi Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah yang diharapkan dapat Mendorong terciptanya penyelenggaraan Lembaga Komunikasi Masyarakat yang mandiri dalam rangka pengembangan salah satu sumber informasi kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sadar informasi (2) Kegiatan Fasilitasi Forum Komunikasi Media Tradisional (FKMETRA) sampai dengan Tahun 2013 telah menghasilkan terbentuknya 13 Pengurus FK Metra Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Semarang, Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kab. Kendal, Kab. Batang, Kab. Pekalongan, Kota Surakarta, Kab. Wonogiri, Kab. Sragen, Kab. Magelang, Kab. Purworejo, Kab. Temanggung dan Kab. Purbalingga. (3) Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Melalui Media Massa telah mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah serta pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung peningkatan potensi daerah yaitu melalui berbagai kegiatan sebagai berikut : (a) press tour sebanyak 2 kali dalam rangka mengangkat potensi daerah dengan wartawan media cetak maupun elektronik di Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Tegal. (b) Pameran potensi Hubkominfo dalam rangka mendukung Jateng Fair 2013; (c) Pembuatan spot dan penayangan sebanyak 2 kali dengan tema “ Utamkan Keselamatan Bukan Kecepatan”, “Periksa Perlengkapan Kendaraan Anda Sebelum Melakukan Perjalanan” dan “Sukseskan FFI 2013 di Semarang. Masingmasing spot ditayangkan sebanyak 20 kali di Televisi Lokal. (d) Pembuatan feature serta penayangannya sebanyak satu kali dengan tema “Etika Berkendara” dan ditayangkan satu kali di Stasiun Televisi Lokal. (e) Peliputan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui media cetak dan elektronik. (f) Terlaksananya sosialisasi berbagai kebijakan dan hasil pembangunan sebanyak 5 kali kepada 375 orang dari berbagai kalangan sesuai dengan tema yang dilaksankan yaitu : (g) Sosialisasi Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/1 Tahun 2013 Tentang PPID pada tanggal 7 Pebruari 2013; (h) Sosialisasi Perparkiran di kota Salatiga pada tanggal 20 Pebruari 2013; (i) Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca pada tanggal 24 April 2013; (j) Sosialisasi 5 Pilar Keselamatan Berlalu Lintas pada tanggal 24 Juni 2013;

LAKIP TAHUN 2013


(k) Sosialisasi Memperingati Hari Ibu pada tanggal 16 Desember 2013. (l) Terlaksananya pelayanan informasi kepada masyarakat dengan lebih cepat dan efisien setelah dibuatnya website PPID sebagai salah satu sarana dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat. Disamping itu juga telah dilaksanakan koordinasi dengan 32 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan Koordinasi dengan Prov. Jabar, Jatim, DIY maupun konsultasi dengan Kementerian Kominfo dalam rangka pengembangan dan pelayanan informasi dan kebijakan daerah kepada masyarakat. (4) Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Sosialisasi Kebijakan dan Hasil Pembangunan Melalui Ormas/LSM, OPP dan Media Watch telah menghasilkan sosialisasi berbagai kebijakan dan hasil pembangunan sebanyak 5 kali kepada 375 orang dari berbagai kalangan sesuai dengan tema yang dilaksankan yaitu : (a) Sosialisasi Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/1 Tahun 2013 Tentang PPID pada tanggal 7 Pebruari 2013; (b) Sosialisasi Perparkiran di kota Salatiga pada tanggal 20 Pebruari 2013; (c) Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca pada tanggal 24 April 2013; (d) Sosialisasi 5 Pilar Keselamatan Berlalu Lintas pada tanggal 24 Juni 2013; (e) Sosialisasi Memperingati Hari Ibu pada tanggal 16 Desember 2013. (5) Kegiatan Pengembangan Pelayanan Informasi Kebijakan Daerah telah menghasilkan website PPID sebagai salah satu sarana dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat. (6) Pengelolaan Sistem Informasi Jateng On-Line (SIJOLI) telah menghasilkan konsep perencanaan dan pengembangan : (a) Peningkatan kapasitas Bandwidth dari 80 Mbps pada Tahun 2012 menjadi 85 Mbps pada Tahun 2013. (b) Penambahan kapasitas jaringan intranet, ekstranet berupa Virtual Private Network_Internet Protokol (VPN-IP) pada lokasi yang relatif jauh dari Pusat Data (NOC) dalam mendukung pelaporan Online SIPKD, Simbangda, Simren, Simpeg, Sim Arsip, Sim Trayek, Sim JT dan aplikasi di lingkungan Pemprov. Jateng. (c) Pengelolaan Website jatengprov.go.id sebagai eksistensi pemerintahan Jawa Tengah di dunia maya. (d) Pengelolaan Pusat Informasi Jawa Tengah dengan peningkatan kapasitas kontributor data dari semua SKPD dari lingkup Prov. Jateng. (e) Peningkatan koneksitas jaringan menggunakan Fiber Optic untuk JT Toyogo dan JT Pringsurat dalam mendukung Sistem Informasi Management – Jembatan Timbang (SIM-JT) untuk semua 16 Jembatan Timbang di Jawa Tengah secara online dan Pusat Operasi (Operation Room). (f) Peningkatan kapasitas SDM IT di lingkup Pemprov. Jateng.Fasilitasi Video Conference Bapak Gubernur dengan Kabupaten/Kota dan Kelompok Masyarakat.

LAKIP TAHUN 2013


BAB II RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA Pada Tahun 2013 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah bermaksud memfokuskan pencapaian sasaran utama yaitu : a. Terwujudnya sarpras LLAJ, kelaikan jalan kendaraan bermotor, kualitas pelayanan, kualitas pengawasan dan pengendalian, meningkatnya disiplin, manajemen rekayasa untuk mewujudkan keselamatan jalan b. Terwujudnya peningkatan keselamatan dan pelayanan KA dan ASDP c. Terwujudnya peningkatan kualitas aparatur di bidang LLAJ, ASDP dan KA d. Terwujudnya sarpras, keselamatan, keamanan dan ketertiban angkutan laut e. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan bandara di Jateng f. Terwujudnya Terwujudnya pelayanan jasa Pos dan telekomunikasi g. Meningkatnya sarpras dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika h. Terwujudnya efektifitas penyebarluasan sistem kominfo dengan mass media dan kelompok masyarakat A.

Rencana Stratejik Rencana stratejik adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana stretegjik Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 s/d 2013, merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2008 S/d 2013. Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yaitu : 1. Visi Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013, yaitu : Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera. Dengan mengacu pada Visi Provinsi Jawa Tengah Bali Desa Bangun Ndesa, maka Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah memiliki Visi sebagai berikut : ” Terwujudnya pelayanan dan pengembangan Perhubungan, Komunikasi, Publikasi, Informasi dan Telematika yang efektif, efisien di Provinsi Jawa Tengah” Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 berusaha mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera melalui penyelenggaraan transportasi, komunikasi, publikasi dan informasi yang efektif dan efisien serta pengembangan telematika guna menunjang dan mendorong keberhasilan pembangunan Jawa Tengah.

LAKIP TAHUN 2013


2. Misi Guna mewujudkan visi tersebut terdapat Misi yang harus dilaksanakan, yaitu : Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, adalah sbb: a. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta sikap responsif aparatur sebagai pelayan masyarakat. b. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, pertanian, UMKM, dan industri padat karya. c. Memantapkan kondisi sosial budaya agraris yang berbasiskan kearifan lokal d. Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi secara berkelanjutan e. Peningkatan perwujudan pembangunan fisik dan infrastruktur pembangunan f. Mewujudkan kondisi aman dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan terjamin kepastian hukum.

a. b. c.

d. e. f.

Sedangkan misi SKPD adalah, sebagai berikut : Meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, kualitas dalam penyelenggaraan jasa perhubungan Menciptakan sistem pelayanan perhubungan yang aman, nyaman dan selamat Meningkatkan peran transportasi dalam mempercepat laju pertumbuhan Jawa Tengah dengan sarana, prasarana dan jaringan transportasi yang handal, optimal dan terintegrasi Mewujudkan jasa transportasi yang kompetitif dan berkelanjutan Meningkatkan kapasitas layanan komunikasi, informasi serta kerja sama kemitraan untuk mewujudkan masyarakat berbasis informasi Mendorong pemanfaatan telematika dalam rangka peningkatan pelayanan publik

3. Tujuan Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat Tujuan yang akan dicapai oleh SKPD, yaitu mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera melalui penyelenggaraan transportasi, komunikasi, publikasi dan informasi yang efektif dan efisien serta pengembangan telematika guna menunjang dan mendorong keberhasilan pembangunan Jawa Tengah. Penyelenggaraan kegiatan yang efektif yaitu berkaitan dengan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapsitas, memaksimalkan kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan. 4. Strategik Guna tercapanya tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka diperlukan strategik sebagai berikut : 1) Meningkatknya jaringan pelayanan jalan antar Kabupaten, Kecamatan dengan kawasan perdesaan yang dilalui. 2) Peningkatan fasilitas pengawasan, penertiban dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan. 3) Pengembangan sistem transportasi terpadu baik angkutan jalan, kereta api, ASDP, laut dan udara LAKIP TAHUN 2013


4)

5) 6) 7)

8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15)

16) 17)

18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29)

Penyediaan prasarana terminal penumpang dan barang di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang menjadi jalur antar Provinsi sebagai upaya penyediaan pelayanan barang yang mudah dan cepat. Perbaikan simpul-simpul transportasi angkutan umum diikuti dengan restrukturisasi kelas dan skala pelayanan terminal. Meningkatkan sistem angkutan massal melalui Bus Rapid Transport (BRT) di beberapa kota besar di Jawa Tengah. Penyediaan sarana prasarana jembatan timbang sebagai alat pengawasan dan pengaman jalan yang semakin handal akan mengurangi tingkat pelanggaran lebih muatan angkutan barang di jalan. Penerbitan SOP pemeriksaan kendaraan guna menurunkan angka kecelakaan. Penerapan majanemen keselamatan secara komprehensif oleh penyelenggara trasnportasi di Pusat maupun Daerah. Peningkatan jaringan rel antar kota terutama melalui revitalisasi jaringan lama yang sudah ada. Peningkatan jaringan rel dalam kota sebagai upaya peningkatan angkutan massal. Penyediaan jaringan rel komuter sebagai alternatif moda yang murah dan efisien. Peningkatan keamanan, keselamatan dan ketepatan perjalanan kereta api. Peningkatan angkutan barang melalui kereta api sebagai angkutan alternatif selain jalan raya. Pengembangan fasilitas sarana prasarana ankutan sungai, danau dan penyebrangan yang mampu meningkatkan aksesbilitas intra dan antar Kabupaten maupun Provinsi. Fasilitas pengembangan coastal Ferry sebagai angkutan alternatif selain jalan raya. Peningkatan fasilitas pelabuhan dan fasilitas penunjang yang memadai untuk mendukung bongkar muat barang di pelabuhan sebagai pintu utama kegiatan ekspor impor Peningkatan informasi muatan ruang kapal yang seluas-luasnya bagi pengguna jasa angkutan kapal laut Pemantapan pelaksanaan ISPS-Code di pelabuhan internasional Peningkatan keamanan dan keselamatan pelayaran Revitalisasi bandara yang belum beroperasi Peningkatan kapasitas bandara di Jawa Tengah Peningkatan jaringan pelayanan angkutan udara yang lebih luas keberbagai wilayah Provinsi atau Negara lain Peningkatan fasilitas bandara dan fasilitas keamanan penerbangan Pengembangan jaringan prasarana penunjang telekomunikasi perdesaan Pengembangan prasarana telekomunikasi berupa BTS terpadu sampai perdesaan Pengembangan komunikasi yang berbasi masyarakat Peningkatan fasilitas akses internet sampai ke perdesaan Peningkatan upaya pelestarian kesenian tradisional melalui pembentukan forum komunikasi media tradisional

LAKIP TAHUN 2013


30) Peningkatan penyebaran informasi pembangunan daerah melalui media luar ruang 31) Peningkatan peran media watch dalam mendukung pelaksanaan pembangunan 32) Peningkatan layanan informasi public dan pengelolaan pendapat umum 33) Pengembangan prasarana telpon terpadu sampai ke tingkat perdesaan 34) Pengembangan tekekomunikasi berbasis masyarakat 35) Pengembangan koneksi internet murah di kawasan perdesaan 36) pengembangan layanan pos yang cepat sampai dengan kawasan perdesaan dan daerah terpencil 5. Sasaran Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut : 1) Terwujudnya sistem jaringan pelayanan jasa transportasi, komunikasi, publikasi dan informasi serta telematika yang menjangkau ke seluruh pelosok Jawa Tengah 2) Terwujudnya peningkatan produktivitas kinerja operasional sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, publikasi dan informasi serta telematika 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan transportasi, komunikasi, publikasi dan informasi serta telematika sesuai kebutuhan masyarakat 4) meningkatnya peras serta masyarakat, swasta, BUMN, BUMD dan Koperasi dalam pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika 5) meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi, komunikasi, publikasi, dan informasi serta telamatika B.

Rencana Kinerja Tahun 2013 Dalam rencana kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013, sasaran , indikator dan target yang hendak dicapai adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut : Tabel. 04 Sasaran , Indikator dan Target yang hendak dicapai Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

1). a. Terwujudnya sarpras LLAJ, kelaikan jalan kendaraan bermotor, kualitas pelayanan, 2). kualitas pengawasan dan pengendalian, meningkatnya disiplin, manajemen rekayasa untuk mewujudkan keselamatan jalan 3).

LAKIP TAHUN 2013

Jumlah Juara Tata Nugraha

Wahana

3 kab/kota

Jumlah Perlengkapan Jalan Terpasang Di jalan Provinsi

Rambu 2.516 bh, Marka 91.118 M’, RPPJ 107 bh, Guard Rail 346 beam

% Pelanggaran Lebih Muatan Angkutan Barang

25%


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2) Jumlah Fasilitas Keselamatan ASDP

(3) Ring Bouy 150 Bh Dan Life Jacket 150bh

5).

Jumlah Waduk, Sungai Terencana Dikembangkan

4 lokasi

6).

Jumlah Sebidang Ditingkatkan

7 lokasi

7).

Jumlah Penumpang Angkutan Kapal ASDP

7.500 orang

8).

Fasilitasi Pembangunan Doble Track TGL-PKL

45.000 M’SP

9).

Fasilitasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kendal

40%

4).

Perlintasan Untuk

10). Fasilitasi Pembangunan Dermaga SDP 11). Jumlah Penumpang b. Terwujudnya sarpras, Angkutan Kapal Laut keselamatan, keamanan dan ketertiban angkutan laut 12). Jumlah Bongkar Muat Barang 13). Jumlah Bongkar Muat Container 14). Fasilitasi Pemeliharaan Alur 15). Jumlah Penumpang c. Terwujudnya peningkatan Melalui Bandara kapasitas dan kualitas International pelayanan bandara di Jateng 16). Jumlah Barang Terangkut Melalui Bandara International d. Meningkatnya sarpras dalam 17). Jumlah Desa Berdering Di Jateng penyelenggaraan komunikasi 18). Jumlah Kapasitas dan informatika Bandwidth SIJOLI 19). Jumlah Paket Dilelangkan Melalui LPSE Pembentukan e. Terwujudnya efektifitas 20). Fasilitasi LKM penyebarluasan sistem kominfo dengan mass media 21). Fasilitasi Pembentukan FK METRA dan kelompok masyarakat

C.

Target

4 lokasi

311.855 orang 6.504.360 ton 174.626 teus 1 lokasi 1.959.696 orang

19.733.912 ton

310 desa 5 MBps 120 paket 1 kab/kota 1 kab/kota

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2013 Setelah melalui berbagai tahapan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, rencana kinerja tahunan Tahun 2013 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tidak mengalami perubahan.

LAKIP TAHUN 2013


Adapun Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati antara kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dengan kepala daerah Tahun 2013, yaitu sebagai berikut : Tabel. 05 Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2013 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program/Kegiatan

Anggaran

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

a. Terwujudnya 1) sarpras LLAJ, kelaikan jalan kendaraan bermotor, 2) kualitas pelayanan, kualitas pengawasan dan pengendalian, meningkatnya disiplin, manajemen rekayasa untuk mewujudkan keselamatan jalan

Jumlah Wahana Nugraha

Juara Tata

Jumlah Perlengkapan Jalan Terpasang Di jalan Provinsi

3 kab/kota

Rambu 2.516 bh, Marka 91.118 M’, RPPJ 107 bh, Guard Rail 346 beam

Program Pengembangan Perhubungan Darat Lomba Tertib LLAJ Se - Jawa Tengah

Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Ruas Jalur Alternatif di Jawa Tengah

1.916.464.000

Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wilayah Pati

1.270.000.000

Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wilayah Semarang

1.803.000.000

Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wilayah Pekalongan

LAKIP TAHUN 2013

290.000.000

970.000.000

Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wilayah Magelang

1.285.000.000

Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wilayah Surakarta

1.152.000.000

Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wilayah Kebumen

1.187.000.000

Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wilayah Brebes

971.000.000

Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wilayah Banyumas

933.000.000


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program/Kegiatan

Anggaran

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wilayah Boyolali

3)

% Pelanggaran Lebih Muatan Angkutan Barang

25%

4)

Jumlah Fasilitas Keselamatan ASDP

Ring Bouy 150 Bh Dan Life Jacket 150bh

5)

Jumlah Waduk, Sungai Terencana Dikembangkan

4 lokasi

6)

Jumlah Perlintasan Sebidang Untuk Ditingkatkan

7 lokasi

7)

Jumlah Penumpang Angkutan Kapal ASDP

7.500 orang

8)

Fasilitasi Pembangunan Doble Track TGLPKL

9)

Fasilitasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kendal

10) Fasilitasi Pembangunan Dermaga SDP

LAKIP TAHUN 2013

45.000 M’SP

40%

4 lokasi

1.151.000.000

Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wilayah Wonogiri

931.000.000

Pengawasan dan Penertiban Angkutan Barang

250.000.000

Pengadaan Alat Timbang Portable

500.000.000

Fasilitasi Keselamatan ASDP dan Perkeretaapian Di Jawa Tengah

812.000.000

Pembangunan Dermaga SDP

200.000.000

Studi Kelayakan Pengembangan Angkutan Sungai di Jawa Tengah

150.000.000

Study RTT Pembangunan Dermaga SDP Peningkatan dan Pemeliharaan Perlintasan Sebidang di Jawa Tengah

200.000.000

2.500.000.000

Pengoperasian KMC Kartini I

2.500.000.000

Pengoperasian Kapal Kemujan

250.000.000

Fasilitasi Keselamatan ASDP dan Perkeretaapian Di Jawa Tengah

812.000.000

Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Sisi Darat di Terminal Kendal Tahap II Study RTT Pembangunan Dermaga SDP

5.000.000.000

200.000.000


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program/Kegiatan

Anggaran

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

b. Terwujudnya 11) Jumlah Penumpang sarpras, Angkutan Kapal keselamatan, Laut keamanan dan ketertiban angkutan laut 12) Jumlah Bongkar Muat Barang 13) Jumlah Bongkar Muat Container 14) Fasilitasi Pemeliharaan Alur

c.

Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan bandara di Jateng

15) Jumlah Penumpang Melalui Bandara International 16) Jumlah Barang Terangkut Melalui Bandara International

311.855 orang

Fasilitasi Pengembangan Pelabuhan di Jateng

300.000.000

Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut

150.000.000

Fasilitasi Keselamatan Pelayaran di Jateng

150.000.000

1.959.696 orang

Fasilitasi Pengembangan Bandara Udara di Jawa Tengah

250.000.000

19.733.912 ton

Pemantauan Dan Pengawasan Ruang Udara Di Jateng

100.000.000

6.504.360 ton

174.626 teus

1 lokasi

Pengadaan Tanah Di Bandar Udara Dewandaru Karimunjawa Pembinaan dan Pemantauan Usaha Angkutan Udara

150.000.000

310 desa

Koordinasi & Optimalisasi Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal (KPU/USO) Bidang Telekomunikasi dan Internet Pedesaan

150.000.000

18) Jumlah Kapasitas Bandwidth SIJOLI

5 MBps

Pengembangan Sistem Informasi Jateng On Line

19) Jumlah Paket Dilelangkan Melalui LPSE

120 paket

20) Fasilitasi Pembentukan LKM

1 kab/kota

21) Fasilitasi Pembentukan METRA

1 kab/kota

d. Meningkatnya 17) Jumlah Desa sarpras dalam Berdering Di Jateng penyelenggara an komunikasi dan informatika

e. Terwujudnya efektifitas penyebarluasa n sistem kominfo dengan mass media dan kelompok masyarakat

3.000.000.000

LAKIP TAHUN 2013

FK

Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Komunikasi Masyarakat Fasilitasi Forum Komunikasi Media Tradisional (FKMETRA

1.500.000.000

200.000.000

400.000.000


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas . Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2013 ada 3 (tiga) aspek yang akan dibahas, yaitu : 1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) 2. Akuntabilitas Keuangan 3. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Untuk memudahkan interpertasi atas pencapaian sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut - 90 - 100 = Amat Baik - 80 - 89 = Baik - 50 - 79 = Cukup Baik - < = Kurang Penjelasan lebih lanjut untuk 4 (empat) aspek tersebut, adalah sebagai berikut :

A. Pengukuran Pencapaian Sasaran Hingga akhir Tahun 2013 , Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut : Tujuan : Mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera melalui penyelenggaraan transportasi, komunikasi, publikasi dan informasi yang efektif dan efisien serta pengembangan telematika guna menunjang dan mendorong keberhasilan pembangunan Jawa Tengah Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 5 sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran ke tiga sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

LAKIP TAHUN 2013


a. Sasaran-1 : Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran -1, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut : Tabel. 06 Pengukuran Kinerja Sasaran -1 %

% Capaian Tahun seblmny

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3

100

100

100

85,31

100

40,16

100

100,53

100

15,66

89,45

80,39

100

100

100

100

a. Terwujudnya sarpras LLAJ, kelaikan jalan kendaraan bermotor, kualitas pelayanan, kualitas pengawasan dan pengendalian, meningkatnya disiplin, manajemen rekayasa untuk mewujudkan keselamatan jalan

1) Jumlah Juara 3 kab / Wahana Tata kota Nugraha 2) Jumlah - Rambu Perlengkapan 2.516 bh, Jalan Terpasang - Marka Di jalan Provinsi 91.118 M’, - RPPJ 107 bh, - Guard Rail 346 beam

- Rambu 2.516 bh, - Marka 91.118 M’, - RPPJ 107 bh, - Guard Rail 346 beam

3) % Pelanggaran 25 % 35,55% Lebih Muatan Angkutan Barang 4) Jumlah Fasilitas - Ring Bouy - Ring Bouy Keselamatan 150 Bh 150 Bh ASDP - Life Jacket - Life Jacket 150bh 150bh 5) Jumlah Waduk, Sungai Terencana Dikembangkan 6) Jumlah Perlintasan Sebidang Untuk Ditingkatkan 7) Jumlah Penumpang Angkutan Kapal ASDP 8) Fasilitasi Pembangunan Doble Track TGLPKL

4 lokasi

4 lokasi

100

100

7 lokasi

7 lokasi

100

100

7.500 orang

10.559 orang

140,79

818,64

45.000 M’SP

243.000 M’SP

540

300

9) Fasilitasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kendal

40%

70%

175

300


4 lokasi

4 lokasi

100

100

194,52%

234,07%

Rata-rata capaian sasaran 1

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-1, dari 10 indikator kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan.

LAKIP TAHUN 2013


Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa, prosentase Jumlah Penumpang Angkutan Kapal ASDP lebih tinggi dari target yaitu sebanyak 10.398 orang atau (140,79%) dan pelaksanaan Fasilitasi Pembangunan Doble Track TGL-PKL mencapai 243.000 M’SP atau (540%) serta Fasilitasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kendal mencapai 70% atau (175%) dari target yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2013 Pelabuhan Penyeberangan Kendal yang melayani lintas Kendal – Kumai telah dilakukan peningkatan akses jalan sepanjang 1.300 meter. Untuk Dermaga SDP, telah dibangun Dermaga di Ds. Jimbung Kabupaten Blora dan Sungai Kalibodri Kabupaten Kendal disusun Studi RTT Pembangunan Dermaga SDP di Kab. Blora, Kab. Sukoharjo, Kab. Kendal dan Kab. Cilacap dan pembangunan Dermaga SDP di Kab. Blora dan Kab. Sukoharjo. Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran -1, diantaranya adalah : 1. Keterbatasan APBD Provinsi Jawa Tengah untuk memenuhi kebutuhan jumlah perlengkapan jalan pada ruas jalan provinsi di Provinsi Jawa Tengah; 2. Minimnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi ketentuan batas muatan kendaraan angkutan barang. Pencapaian kinerja sasaran-1 Tahun 2013 sesungguhnya mengalami peningkatan apabila di bandingkan dengan tahun 2012. Terjadinya peningkatan tersebut disebabkan antara lain : 1. Terfasilitasinya pembangunan Terminal tipe A di Klaten mencapai target fasilitasi sebanyak 1 unit terminal yang telah dibangun tahap I pada tahun anggaran 2013; 2. Meningkatnya kapasitas timbang di Klepu dari 40 ton menjadi 80 ton mencapai target sebanyak 1 lokasi Jembatan Timbang, 3. Terfasilitasinya pengoperasian shelter BRT Trans Semarang Koridor IV Lintas Bandara A. Yani - Terminal Cangkiran mencapai target 1 lokasi; 4. Meningkatnya fasilitas perlengkapan jalan berupa Rambu 2.516 bh, Marka 91.118 M’, RPPJ 107 bh, Guard Rail 346 beam; 5. Terfasilitasinya Double Track lintas Pekalongan-Semarang sepanjang 90 KmSp, mencapai target sepanjang 90 KmSp dan terfasilitasinya pembangunan Double Track lintas Semarang-Cepu sepanjang 180 KmSp mencapai target sepanjang 180 KmSp; serta Terfasilitasinya dan terlaksananya pendampingan pembangunan Pelabuhan/ Terminal penyeberangan Kendal dengan progres fisik sebesar 70%. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Lomba Tertib LLAJ Se - Jawa Tengah 2. Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Ruas Jalur Alternatif di Jawa Tengah 3. Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wilayah Pati 4. Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wilayah Semarang 5. Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wilayah Pekalongan 6. Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wilayah Magelang 7. Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wilayah Surakarta 8. Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wilayah Kebumen 9. Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wilayah Brebes

LAKIP TAHUN 2013


10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wilayah Banyumas Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wilayah Boyolali Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wilayah Wonogiri Pengawasan dan Penertiban Angkutan Barang Pengadaan Alat Timbang Portable Fasilitasi Keselamatan ASDP dan Perkeretaapian Di Jawa Tengah Pembangunan Dermaga SDP Studi Kelayakan Pengembangan Angkutan Sungai di Jawa Tengah Study RTT Pembangunan Dermaga SDP Peningkatan dan Pemeliharaan Perlintasan Sebidang di Jawa Tengah Pengoperasian KMC Kartini I Pengoperasian Kapal Kemujan Fasilitasi Keselamatan ASDP dan Perkeretaapian Di Jawa Tengah Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Sisi Darat di Terminal Kendal Tahap II Study RTT Pembangunan Dermaga SDP

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut : 1. Meningkatknya jaringan pelayanan jalan antar Kabupaten, Kecamatan dengan kawasan perdesaan yang dilalui. 2. Peningkatan fasilitas pengawasan, penertiban dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan. 3. Pengembangan sistem transportasi terpadu baik angkutan jalan, kereta api, ASDP, laut dan udara 4. Penyediaan prasarana terminal penumpang dan barang di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang menjadi jalur antar Provinsi sebagai upaya penyediaan pelayanan barang yang mudah dan cepat. 5. Perbaikan simpul-simpul transportasi angkutan umum diikuti dengan restrukturisasi kelas dan skala pelayanan terminal. 6. Meningkatkan sistem angkutan massal melalui Bus Rapid Transport (BRT) di beberapa kota besar di Jawa Tengah. 7. Penyediaan sarana prasarana jembatan timbang sebagai alat pengawasan dan pengaman jalan yang semakin handal akan mengurangi tingkat pelanggaran lebih muatan angkutan barang di jalan. 8. Penerbitan SOP pemeriksaan kendaraan guna menurunkan angka kecelakaan. 9. Penerapan majanemen keselamatan secara komprehensif oleh penyelenggara trasnportasi di Pusat maupun Daerah. 10. Peningkatan jaringan rel antar kota terutama melalui revitalisasi jaringan lama yang sudah ada. 11. Peningkatan jaringan rel dalam kota sebagai upaya peningkatan angkutan massal. 12. Penyediaan jaringan rel komuter sebagai alternatif moda yang murah dan efisien. 13. Peningkatan keamanan, keselamatan dan ketepatan perjalanan kereta api. 14. Peningkatan angkutan barang melalui kereta api sebagai angkutan alternatif selain jalan raya. 15. Pengembangan fasilitas sarana prasarana ankutan sungai, danau dan penyebrangan yang mampu meningkatkan aksesbilitas intra dan antar Kabupaten maupun Provinsi.

LAKIP TAHUN 2013


Adapaun realisasi capaian target Renstra 2008-2013 sampai dengan Tahun 2013, pada sasaran-1 telah mencapai 194,52%. Hal ini berarti terhadap capaian sasaran-1 melebihi dari target yang telah ditetapkan. b. Sasaran-2 : Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran-2, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut : Tabel. 06 Pengukuran Kinerja Sasaran -2

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)

c. Terwujudnya sarpras, keselamatan, keamanan dan ketertiban angkutan laut

311.855 11) Jumlah orang Penumpang Angkutan Kapal Laut 12) Jumlah Bongkar 6.504.360 ton Muat Barang 13) Jumlah Bongkar 174.626 teus Muat Container 1 lokasi 14) Fasilitasi Pemeliharaan Alur Rata-rata capaian sasaran 2

%


(5)

515.717 orang

165,37

76,48

36.701.217 ton

564,26

89,80

498.703

285,58

154,07

1000

-

671,74

106,78

teus

10 lokasi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-2, dari 3 indikator kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari 3 indikator kinerja dicapai melebihi target yang telah ditetapkan. Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa, Jumlah Penumpang Angkutan Kapal Laut meningkat sebanyak 515.717 orang atau (165,37%) dari target yang telah ditetapkan yaitu 311.855 orang, Jumlah Bongkar Muat Barang meningkat sebanyak 36.701.217 ton atau (564,26%) dari target yang telah ditetapkan yaitu 6.504.360 ton, Jumlah Bongkar Muat Container meningkat sebanyak 498.703 teus atau (285,58%) dari target yang telah ditetapkan yaitu 174.626 teus dan Fasilitasi Pemeliharaan Alur meningkat sebanyak 10 lokasi atau (1000%) dari target yang telah ditetapkan yaitu 1 lokasi Untuk peningkatan dan pengembangan sarana prasarana pelabuhan di Jawa Tengah dilakukan fasilitasi pengembangan 9 pelabuhan di Jawa Tengah serta pengadaan 8 buah fender di pelabuhan Jepara dan 6 buah fender di pelabuhan Karimunjawa serta rehabilitasi ponton untuk sandar KMC Kartini I di Pelabuhan Jepara dan Karimunjawa. Pencapaian kinerja sasaran-2 Tahun 2013 sesungguhnya mengalami peningkatan apabila di bandingkan dengan tahun 2012. Terjadinya peningkatan tersebut disebabkan antara lain : 1. Di Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas telah dilakukan revitalisasi Dermaga Pelabuhan Dalam, Dermaga Nusantara dan Samudera, Lapangan Penumpukan Pelabuhan Dalam, sistem drainase lingkungan, pembangunan Container Yard 2,1 Ha dan pengerukan alur pelayaran 350.000 m³.

LAKIP TAHUN 2013


2.

3.

Pada pelabuhan Jepara, Batang dan Rembang dilakukan pembangunan dermaga lanjutan, sedangkan untuk Pelabuhan Tanjung Intan, Brebes, Tegal dan Juwana secara rutin dilakukan pengerukan alur dan kolam pelayaran. Pelabuhan Kendal sebagai pendukung fungsi Pelabuhan Tanjung Emas telah pula dilakukan pembangunan trestle dermaga niaga, pembangunan fasilitas pelabuhan sisi darat tahap I berupa pengurugan lapangan penumpukan barang seluas 200 x 126,5 m²;

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Fasilitasi Pengembangan Pelabuhan di Jateng 2. Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut 3. Fasilitasi Keselamatan Pelayaran di Jateng Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut : 1. Fasilitas pengembangan coastal Ferry sebagai angkutan alternatif selain jalan raya. 2. Peningkatan fasilitas pelabuhan dan fasilitas penunjang yang memadai untuk mendukung bongkar muat barang di pelabuhan sebagai pintu utama kegiatan ekspor impor 3. Peningkatan informasi muatan ruang kapal yang seluas-luasnya bagi pengguna jasa angkutan kapal laut 4. Pemantapan pelaksanaan ISPS-Code di pelabuhan internasional 5. Peningkatan keamanan dan keselamatan pelayaran Adapaun realisasi capaian target Renstra 2008-2013 sampai dengan Tahun 2013, pada sasaran-2 telah mencapai 338,40% Hal ini berarti terhadap capaian sasaran-2 melebihi dari target yang telah ditetapkan. c. Sasaran-3 : Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran-3, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut : Tabel. 07 Pengukuran Kinerja Sasaran -3 %


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Reali sasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3.294.182 orang

168,10

124,15

31.692.370 kg

160,60

135,52

164,45

129,84

1.959.696 c. Terwujudnya 15) Jumlah orang peningkatan Penumpang Melalui Bandara kapasitas dan International kualitas pelayanan 16) Jumlah Barang 19.733.912 bandara di Jateng Terangkut Melalui kg Bandara International Rata-rata capaian sasaran 3

LAKIP TAHUN 2013


Di Provinsi Jawa Tengah terdapat 2 (dua) bandar udara internasional yaitu Bandara Ahmad Yani di Semarang dan Bandara Adi Sumarmo di Surakarta sebagai bandara Bukan Pusat Penyebaran serta 2 (dua) bandara lainnya, yaitu Bandara Tunggul Wulung di Cilacap dan Bandara Dewadaru di Karimunjawa yang merupakan bandara bukan pusat penyebaran. Sampai dengan Tahun 2013 telah dilakukan pengembangan Bandar Udara Dewadaru Karimunjawa dengan rencana perpanjangan runway, yang saat ini telah terealisasi pembebasan tanah untuk perpanjangan runway seluas 75.819 dari total kebutuhan 93.500 m2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-3, dari 2 indikator kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari 2 indikator kinerja dicapai melebihi target yang telah ditetapkan. Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa, Jumlah Penumpang Melalui Bandara International meningkat 3.294.182 orang atau (168,10%) dari target yang telah ditetapkan dan Jumlah Barang Terangkut Melalui Bandara International meningkat sebanyak 31.692.370 kg atau (160,60%) dari target yang telah ditetapkan. Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran -3, diantaranya adalah masih minimnya maskapai penerbangan yang melayani rute internasional di bandara-bandara jawa tengah dan Fasilitas sisi darat (pemindahan terminal) yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I baik Tahap I yaitu jalan lingkungan dalam kawasan terminal yang telah dimulai proses pelelangan konstruksinya pada akhir tahun 2013 maupun tahap berikutnya yaitu terminal dan fasilitas penunjang dan bangunan pelengkap lainnya ditunda karena Perjanjian Kerjasama antara PT. Angkasa Pura I dengan TNI AD Kodam IV/Diponegoro belum ditandatangani oleh Para Pihak. Pencapaian kinerja sasaran-3 Tahun 2013 mengalami peningkatan apabila di bandingkan dengan tahun 2012. Terjadinya peningkatan tersebut disebabkan antara lain : 1. Pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang sampai dengan akhir tahun 2012, untuk pembangunan fasilitas sisi udara telah selesai dilakukan tahapan pekerjaan stabilisasi tanah untuk appron dan taxi way, yang selanjutnya akan diikuti dengan konstruksi perkerasan appron dan taxiway. 2. Dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang berupa pembangunan jalan akses Sungai Siangker menuju terminal yang baru mencapai progres sepanjang 267,5 meter dari rencana 700 meter. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Fasilitasi Pengembangan Bandara Udara di Jawa Tengah 2. Pemantauan Dan Pengawasan Ruang Udara Di Jateng 3. Pengadaan Tanah Di Bandar Udara Dewandaru Karimunjawa 4. Pembinaan dan Pemantauan Usaha Angkutan Udara

LAKIP TAHUN 2013


Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut : 1) Revitalisasi bandara yang belum beroperasi 2) Peningkatan kapasitas bandara di Jawa Tengah 3) Peningkatan jaringan pelayanan angkutan udara yang lebih luas keberbagai wilayah Provinsi atau Negara lain 4) Peningkatan fasilitas bandara dan fasilitas keamanan penerbangan Adapaun realisasi capaian target Renstra 2008-2013 sampai dengan Tahun 2013, pada sasaran-1 telah mencapai 164,45% Hal ini berarti terhadap capaian sasaran-3 melebihi dari target yang telah ditetapkan

d. Sasaran-4 : Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran-4, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut : Tabel. 08 Pengukuran Kinerja Sasaran-4

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Reali sasi

(1)

(2)

(3)

(4)

d. Meningkatnya 17) Jumlah Desa sarpras dalam Berdering Di Jateng penyelenggaraan komunikasi dan 18) Jumlah Kapasitas informatika Bandwidth SIJOLI

310 desa

1.552 desa

5 MBps

130 MBps


120 paket

1.364 paket


%

(5)


500,65

133,87

2600

100

1136,67

1053,33

1.412,44

429,07

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-4, dari 3 indikator kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari 3 indikator kinerja dicapai melebihi target yang telah ditetapkan. Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa, jumlah desa berdering di jateng meningkat sebanyak 1.552 desa atau (500,65%) dari target yang ditetapkan yaitu 310 desa, Jumlah Kapasitas Bandwidth SIJOLI meningkat menjadi 130 Mbps atau (2600%) dari target yang ditetapkan 5 Mbps serta jumlah Paket Dilelangkan Melalui LPSE meningkat 1.364 paket atau (1136,67%) dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukan tercapainya Pembangunan fasilitas telekomunikasi di daerah terpencil melalui program USO (Universal Service Obligation) di Jawa Tengah oleh Pemerintah Pusat dan terwujudnya transparansi proses pelelangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012.

LAKIP TAHUN 2013


Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran -4, diantaranya adalah masih kurangnya sarana prasarana penunjang Teknologi Informasi untuk melayani SKPD di Jawa Tengah; Pencapaian kinerja sasaran-4 Tahun 2013 mengalami peningkatan apabila di bandingkan dengan tahun 2012. Terjadinya peningkatan tersebut disebabkan antara lain : 1. Jumlah Paket Dilelangkan Melalui LPSE mengalami peningkatan sebanyak 1.364 paket atau (1136,67,33%) dibandingkan Tahun 2012; 2. Pelanggan fixed phone/PSTN di Jawa Tengah, meliputi jumlah pelanggan riil sebanyak 687.000 SST, dengan kapasitas terpasang sebanyak 873.000 SST, dengan rencana pengembangan kedepan diperkirakan mencapai 15%. Jumlah Base Transmition Station (BTS) telpon selular sejumlah 14.175 unit dengan operator sebanyak 8 perusahaan. 3. Pembangunan fasilitas telekomunikasi di daerah terpencil melalui program USO (Universal Service Obligation) di Jawa Tengah oleh Pemerintah Pusat dialokasikan sebanyak 1.552 desa dan sudah terealisasi 1.552 desa (100%). Jumlah Pengguna Frekuensi radio di Jawa Tengah sebanyak 8.034 yang terdiri dari Anggota ORARI 5.322 dan RAPI 2.712. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Koordinasi Dan Optimalisasi Pelaksanaan KPU/USO Bidang Telekomunikasi dan Internet Pedesaan 2. Pengembangan Sistem Informasi Jateng On Line Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut : 1. Pengembangan jaringan prasarana penunjang telekomunikasi perdesaan 2. Pengembangan prasarana telekomunikasi berupa BTS terpadu sampai perdesaan 3. Pengembangan komunikasi yang berbasi masyarakat 4. Peningkatan fasilitas akses internet sampai ke perdesaan 5. Pengembangan prasarana telpon terpadu sampai ke tingkat perdesaan 6. Pengembangan koneksi internet murah di kawasan perdesaan 7. pengembangan layanan pos yang cepat sampai dengan kawasan perdesaan dan daerah terpencil Adapun realisasi capaian target Renstra 2008-2013 sampai dengan Tahun 2013, pada sasaran-1 telah mencapai 1.412,44%. Hal ini berarti terhadap capaian sasaran-4 melebihi dari target yang telah ditetapkan

LAKIP TAHUN 2013


e. Sasaran-5 : Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran-5, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut : Tabel. 09 Pengukuran Kinerja Sasaran -5 % Capaian Tahun seblmny

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Reali sasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

35 Kab / Kota

3500

1400

13 kab / kota

1100

1100

2300

1250

e. Terwujudnya efektifitas penyebarluasan sistem kominfo dengan mass media dan kelompok masyarakat

17) Fasilitasi Pembentukan LKM


FK

1 Kab / Kota

1 kab / kota


%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-5, dari 2 indikator kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari 2 indikator kinerja dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa, Fasilitasi Pembentukan LKM di Kab/Kota meningkat 35 Kab / Kota atau (3500%) dari target yang telah ditetapkan, Fasilitasi Pembentukan FK METRA di Kab/Kota meningkat 13 Kab / Kota atau (1300%) dari target yang telah ditetapkan. Sampai dengan tahun 2013 telah dilakukan pemetaan potensi LKM dan FK METRA di 35 Kab/Kota dan fasilitasi pembentukan LKM di 35 Kab/Kota serta pembentukan 13 Pengurus FK Metra Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Semarang, Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kab. Kendal, Kab. Batang, Kab. Pekalongan, Kota Surakarta, Kab. Wonogiri, Kab. Sragen, Kab. Magelang, Kab. Purworejo, Kab. Temanggung dan Kab. Purbalingga. LKM merupakan suatu lembaga yang memfasilitasi penyampaian informasi melalui lembaga/kelompok masyarakat dan penampung inspirasi masyarakat, sedangkan FK METRA pemanfaatan media tradisional yang diakomodir oleh program pemerintah. Tidak ada hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran-5. Pencapaian kinerja sasaran-5 Tahun 2012 sesungguhnya mengalami peningkatan apabila di bandingkan dengan tahun 2011. Terjadinya peningkatan tersebut disebabkan antara lain : 1. Bertambahnya Jumlah LKM yang terbentuk di 35 Kab/Kota; 2. Bertambahnya Jumlah FK-METRA yang terbentuk di 13 Kab/Kota Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Komunikasi Masyarakat 2. Fasilitasi Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-METRA)

LAKIP TAHUN 2013


Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut : 1. Peningkatan upaya pelestarian kesenian tradisional melalui pembentukan forum komunikasi media tradisional 2. Peningkatan penyebaran informasi pembangunan daerah melalui media luar ruang 3. Peningkatan peran media watch dalam mendukung pelaksanaan pembangunan 4. Peningkatan layanan informasi public dan pengelolaan pendapat umum 5. Pengembangan tekekomunikasi berbasis masyarakat Adapun realisasi capaian target Renstra 2008-2013 sampai dengan Tahun 2013, pada sasaran-5 telah mencapai 2.300%. Hal ini berarti terhadap capaian sasaran-5 melebihi dari target yang telah ditetapkan B. Akuntabilitas Keuangan Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, pada tahun anggaran 2013 telah melaksanakan kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, yaitu : a. Target Pendapatan Pada Tahun 2013, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ditargetkan untuk menghasilkan pendapatan sebanyak Rp. 43.267.600.000, namun ternyata pendapatan yang diperoleh adalah sebesar Rp. 41.697.924.500 atau dicapai sebesar 96,37% . Rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel. 10 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2012 Target

Realisasi

(Rp) 3

(Rp) 4

1.978.727.000

1.290.420.000

-688.307.000

65,21

1.247.100.000

794.487.500

-452.612.500

63,71

40.041.773.000

39.613.017.000

-428.756.000

98,93

Jumlah

43.267.600.000

41.697.924.500

-1.569.675.500

96,37

Capaian Tahun 2011

38.500.000.000

35.108.880.000

-3.391.120.000

91,19

4.767.600.000

6.589.044.500

Jenis Pendapatan

No 1

2

1

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Ijin Trayek Lain-Lain PAD yang sah

2 3

Selisih

selisih

%

5

6

Berdasarkan tabel di atas terlihat capaian pendapatan Tahun 2013 dibandingkan Tahun 2012, terjadi kenaikan karena jumlah target dan realisasi pendapatan pada tahun 2013 mengalami peningkatan.

LAKIP TAHUN 2013


b. Pelaksanaan APBD Tahun 2013 Pada Tahun 2013 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mendapatkan Anggaran sebesar Rp 111.783.710.000, dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebesar Rp. 105.203.191.000 atau (94,11%). Anggaran sejumlah Rp. 111.783.710.000, dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebanyak Rp 44.963.299.000 (40,22%) dan belanja langsung sebanyak Rp. 66.820.411.000 (59,78%). Apabila dilihat dari jenis anggaran, maka realisasi belanja tidak langsung adalah sebanyak Rp. 40.889.507.234 (90,94%) dari anggaran yang tersedia sebanyak Rp 44.963.299.000, sedangkan belanja langsung dari anggaran yang ada sebanyak Rp. 66.820.411.000 direalisasikan sebesar Rp. 64.313.684.102 (96,25 %). C. Evaluasi dan Analisis Kinerja Berdasarkan pada hasil perhitungan pengukuran pencapaian sasaran (PPS) yang telah di lakukan di atas dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2012 dikategorikan Amat Baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi kinerja sebagai berikut : Tabel. 11 Target dan Realisasi (per sasaran yang ditetapkan) pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)

1) Jumlah Juara 3 kab / 3 Wahana Tata kota sarpras LLAJ, Nugraha kelaikan jalan 2) Jumlah - Rambu - Rambu kendaraan Perlengkapan Jalan 2.516 bh, 2.516 bh, bermotor, kualitas Terpasang Di jalan - Marka - Marka pelayanan, Provinsi 91.118 M’, 91.118 M’, kualitas - RPPJ 107 - RPPJ 107 pengawasan dan bh, bh, pengendalian, - Guard Rail - Guard Rail meningkatnya 346 beam 346 beam disiplin, manajemen 3) % Pelanggaran 25 % 35,55% rekayasa untuk Lebih Muatan mewujudkan Angkutan Barang keselamatan 4) Jumlah Fasilitas - Ring Bouy - Ring Bouy jalan Keselamatan ASDP 150 Bh 150 Bh - Life Jacket - Life Jacket 150bh 150bh

a. Terwujudnya

5) Jumlah Waduk, Sungai Terencana Dikembangkan 6) Jumlah Perlintasan Tidak Sebidang Terencana Untuk dibangun

LAKIP TAHUN 2013

%


(5) 100

-

100

85,31

100

40,16

100

100,53

100

15,66

89,45

80,39

100

100

100

100

4 lokasi

4 lokasi

100

100

7 lokasi

7 lokasi

100

100


Target

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2) 7) Jumlah Penumpang Angkutan Kapal ASDP 8) Fasilitasi Pembangunan Doble Track TGLPKL

b. Terwujudnya sarpras, keselamatan, keamanan dan ketertiban angkutan laut

(3) 7.500 orang

818,64

540

300

9) Fasilitasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kendal

40%

70%

175

300


4 lokasi

4 lokasi

100

100

194,52 165,37

234,07 76,48

36.701.217 ton

564,26

89,80

498.703

285,58

154,07

1000

-

Rata-rata capaian sasaran 1 311.855 11) Jumlah orang Penumpang Angkutan Kapal Laut 12) Jumlah Bongkar 6.504.360 ton Muat Barang 13) Jumlah Bongkar 174.626 teus Muat Container 1 lokasi 14) Fasilitasi Pemeliharaan Alur


120 paket

Rata-rata capaian sasaran 4 20) Fasilitasi 1 Kab / Pembentukan LKM Kota


FK

1 kab / kota


LAKIP TAHUN 2013

(5) 140,79

243.000 M’SP

Rata-rata capaian sasaran 2 1.959.696 15) Jumlah orang Penumpang peningkatan Melalui Bandara kapasitas dan International kualitas 16) Jumlah Barang 19.733.912 pelayanan Terangkut Melalui kg bandara di Bandara Jateng International Rata-rata capaian sasaran 3 17) Jumlah Desa 310 desa d. Meningkatnya Berdering Di sarpras dalam Jateng penyelenggaraan 18) Jumlah Kapasitas 5 MBps komunikasi dan Bandwidth SIJOLI informatika

efektifitas penyebarluasan sistem kominfo dengan mass media dan kelompok masyarakat

(4) 10.559 orang


45.000 M’SP

c. Terwujudnya

e. Terwujudnya

Realisasi

%

515.717 orang

teus

10 lokasi

671,74

106,78

3.294.182 orang

168,10

124,15

31.692.370 kg

160,60

135,52

1.552 desa

164,45 500,65

129,84 133,87

130 MBps

2600

100

1136,67

1053,33

1.412,44 3500

429,07 1400

1100

1100

2300

1250

1.364 paket

35 Kab / Kota

13 kab / kota


Dari tabel di atas dapat di lihat capaian kinerja sasaran ternyata melebihi target yang telah ditetapkan. Urusan wajib Perhubungan memiliki 8 (delapan) program utama yaitu program pengembangan perhubungan darat, pengembangan perhubungan laut, pengembangan perhubungan udara, Postel dan SAR, Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, Kerjasama Informasi dengan mass media, Komunikasi, informasi dan media massa, fasilitasi pengembangan SDM bidang kominfo. Dari program utama diatas, dijabarkan sasaran tiap – tiap program sesuai Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Sasaran masing – masing program adalah sebagai berikut : 1. Sasaran Terwujudnya sarpras LLAJ, kelaikan jalan kendaraan bermotor, kualitas pelayanan, kualitas pengawasan dan pengendalian, meningkatnya disiplin, manajemen rekayasa untuk mewujudkan keselamatan jalan 2. Sasaran Terwujudnya peningkatan keselamatan dan pelayanan KA dan ASDP 3. Sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas aparatur di bidang LLAJ, ASDP dan KA 4. Sasaran Terwujudnya sarpras, keselamatan, keamanan dan ketertiban angkutan laut 5. Sasaran Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan bandara di Jateng 6. Sasaran Terwujudnya Terwujudnya pelayanan jasa Pos dan telekomunikasi 7. Sasaran Meningkatnya sarpras dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika 8. Sasaran Terwujudnya efektifitas penyebarluasan sistem kominfo dengan mass media dan kelompok masyarakat Sasaran – sasaran program diatas sesuai dengan pengukuran pencapaian sasaran, semua sasaran program menunjukan hasil yang amat baik atau rata-rata 100 %. Selain itu apabila sasaran program dari urusan wajib perhubungan dibandingkan dengan tahun sebulumnya memiliki tren yang cenderung meningkat. hal tersebut perlu juga disebutkan mengenai efisiensi. Untuk kondisi masing – masing outcome yang tercantum di dalam RPJMD 2008-2013, posisi sampai dengan Tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel. 12 Outcome RPJMD 2008-2013, posisi sampai dengan Tahun 2013 NO

OUTCOME

SATUAN

TARGET S/D 2013

1

4 1) Jumlah Juara Wahana Tata Nugraha 2) Jumlah Terminal Dengan Sistem Informasi Terintegrasi 3) Fasilitasi Pembangunan Terminal Tipe A

5 Kab/Kota

6 5

CAPAIAN S/D TAHUN 2013 7 9

Terminal

8

8

Lokasi

4

5

LAKIP TAHUN 2013


NO

OUTCOME

SATUAN

1

4 4) Jumlah Perlengkapan Jalan Terpasang Di jalan Provinsi

5 Buah

5) % Pelanggaran Lebih Muatan Angkutan Barang 6) Fasilitasi Pembangunan BRT 7) Pembangunan Jembatan Timbang 8) Jumlah Fasilitas Keselamatan ASDP

%

CAPAIAN S/D TAHUN 2013 6 7 - Rambu 6.661 - Rambu 8.065 bh, bh, - Marka - Marka 350.000 M’, 231.682 M’, - RPPJ 186 - RPPJ 297 bh, bh, - Guard Rail - Guard Rail 3500 beam, 894 beam, - Warning - Warning Lamp 7 unit, Lamp 3 unit, - Traffic Light - Traffic Light 5 unit, 4 unit, - ATCS 2 Unit - ATCS 2 Unit 25 35,55 TARGET S/D 2013

Lok Unit

3 4

3 -

Buah

Lok

Ring Bouy 500 Bh Dan Life Jacket 500 Bh, Rambu Sungai 20 buah 15

Ring Bouy 350 Bh Dan Life Jacket 700 Bh, Rambu Sungai 20 buah 15

Lok

10

15

Lok

22

78

Org

37.500

183.144

Jalur

6

4

MSP

61

243.000

%

100

70

Lokasi

8

14

%

100

0

9) Jumlah Waduk, Sungai Terencana Dikembangkan 10) Jumlah Perlintasan Tidak Sebidang Terencana Untuk Dibangun 11) Jumlah Perlintasan Sebidang Untuk Ditingkatkan 12) Jumlah Penumpang Angkutan Kapal ASDP 13) Fasilitasi Pengoperasian KA Komuter 14) Fasilitasi Pembangunan Doble Track TGL-PKL 15) Fasilitasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kendal 16) Fasilitasi Pembangunan Dermaga SDP 17) Fasilitasi Pengoperasian Kapal Lintas Kendal-Kumai 18) Jumlah Penumpang Angkutan Kapal Laut 19) Jumlah Bongkar Muat Barang

Org

1.559.275

1.980.240

Ton/M3 Box Lokasi Org

32.521.800 873.132 6 9.798.480

272.924.716

20) Jumlah Bongkar Muat Container 21) Fasilitasi Pemeliharaan Alur

Kg

98.669.560

118.355.414

Desa Kab/Kota Kab/Kota

1.551 35 35

1.552 35 35

22) Jumlah Penumpang Melalui Bandara International 23) Jumlah Barang Terangkut Melalui Bandara International 24) Jumlah Desa Berdering Di Jateng 25) Fasilitasi Pembentukan LKM 26) Fasilitasi Pembentukan FK METRA

LAKIP TAHUN 2013

38.001.583 14 13.228.818


BAB IV PENUTUP A.

Tinjauan Umum Keberhasilan Kebijakan pembangunan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika diarahkan pada pemantapan sistem transportasi dan komunikasi serta informatika yang maju dan handal sesuai dengan perencanaannya sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perubahan tata nilai dan meningkatkan mobilitas serta perilaku masyarakat yang akhirnya dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kelancaran, ketertiban dan keselamatan perhubungan serta pelayanan komunikasi dan informasi di Jawa Tengah dengan tetap memperhatikan perlunya perhatian khusus terhadap sumber PAD bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasar Peraturan Perundang – undangan yang berlaku Bertitik tolak dari hal tersebut diatas, maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagai instansi yang mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika perlu melakukan perencanaan, pembangunan dan pengaturan penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sehingga akan tercapai pelayanan jasa transportasi yang aman, lancar, tertib, nyaman, tepat waktu, terjaminnya keselamatan serta terpenuhinya kebutuhan komunikasi dan informasi yang cepat, up to date dengan biaya yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Dengan memperhatiakan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Hubkominfo Prov. Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan Baik. Hal tersebut dikdukung dengan data sebagai berikut : a. Pendapatan kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 43.267.600.000 hanya tercapai sebesar Rp. 41.697.924.500 (96,37%) b. Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dicapai (100 %) untuk semua kegiatan atau dilaksanakan dengan efektif dan efisien c. Hasil Pengukuran Pencapian Sasaran (PPS) dicapai (100%), dengan rincian sasaran-1 sebesar 194,52%, sasaran-2 sebesar 671,74%, sasaran-3 sebesar 164,45%, sasaran-4 sebesar 1.412,44%, sasaran-5 sebesar 2.300%. d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menggunakan anggaran kurang dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 105.203.191.000 atau (94,11%)dari total anggaran sebesar Rp. 111.783.710.000. Hali ini berarti terjadi efisiensi dari anggaran yang disediakan.

B.

Permasalahan Atau Kendala Yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapi kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya : 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang ada belum dikukuhkan sebagai milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Cq Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut

LAKIP TAHUN 2013


ternyata berdampak pada semangat dan tekad yang dapat kurang mendukung secara optimal tujuan dan sasaran organisasi. 2. Keterbatasan kemampuan anggaran yang dapat dialokasikan untuk kegiatan operasional dinas – dinas perangkat daerah, mengakibatkan tingkat terpenuhinya sarana dan prasarana yang diperlukan belum dapat optimal 3. Sistem pemerintahan Desentralistik / Otonomi Daerah, yang ditanggapi oleh sementara Pemerintah Kabupaten / Kota dengan kebijakan yang cenderung ego sektoral, sehingga mengurangi tingkat penajaman sistem transportasi yang merupakan satu kesatuan sistem yang sinergis. 4. Secara kualitatif dan kuantitatif fasilitas SDM masih jauh dari kebutuhan minimal, sehingga diperlukan upaya optimal dalam rangka pemenuhan SDM baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 5. Beberapa wewenang Pemerintah dalam bidang Perhubungan, yang secara operasional berada di Jawa Tengah, belum diserahkan sebagai wewenang dekonsentrasi, yang berakibat kurang optimalnya penanganan wewenang tersebut oleh Pemerintah Daerah Provinsi C.

Strategi Pemecahan Masalah Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah : 1. Secara optimal memanfaatkan fasilitas yang dapat dialokasaikan untuk kegiatan operasional Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, baik fasilitas ketersediaan dana, fasilitas sarana dan prasarana yang telah tersedia dan peningkatan koordinasi baik horisontal maupun vertikal, yang diikuti dengan mengefektifkan pengawasan. 2. Secara kooperatif meningkatkan keterlibatan peran Pemerintah Kabupaten / Kota dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. 3. Upaya memenuhi kebutuhan SDM secara kuantitatif dilakukan dengan merekrut tenaga – tenaga dari beberapa dari Dinas/Badan/Kantor satuan perangkat daerah. Adapun secara kualitatif dilakukan dengan bentuk pembinaan, bimbingan teknis dan memberikan ijin belajar / tugas belajar. 4. Meningkatkan peran masyarakat dan swasta untuk ikut serta berpartisipasi dalam rangka pengawasan maupun memberikan masukan kontruktif berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. 5. Mengkoordinasikan terselenggaranya wewenang dekonsentrasi oleh Pemerintah Provinsi melalui rapat – rapat teknis maupun hubungan interdep

LAKIP TAHUN 2013


Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2013 untuk Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang Sekian dan terima kasih Semarang, Januari 2013 Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

URIP SIHABUDIN, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19661224 199103 1 005

LAKIP TAHUN 2013

LAKIP TAHUN 2013


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINASPERHUBUNGAN,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013

Recommend Documents