LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP )

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP )

KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK JL. Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO NOMOR 690 GRESIK Telp. (031) 3954513 - 3958968 Fax. (031) 3954534

2015

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah media untuk mengeksplorasi dari mana dan sampai sejauh mana organisasi bergerak sesuai dengan Renstra dan tuntutan perubahan masyarakat. Beberapa produk ketentuan baik yang secara tegas maupun secara tersirat menguatkan alasan mengapa KPU Kabupaten Gresik wajib memenuhi penyusunan LAKIP adalah : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2015

1

2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah); 8. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU,KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; 9. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat

KPU

Kabupaten/Kota

sebagaimana

diubah

dengan

Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2015

2

2015

Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; 10. Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; 11. Keputusan KPU Nomor 63 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2015-2019; 12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja; 14. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, tanggal 25 Maret 2003.

B. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan LAKIP KPU Kabupaten Gresik Tahun 2015 adalah untuk mengidentifikasi karakteristik program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Tujuan dari penyusunan LAKIP KPU Kabupaten Gresik 2015 adalah :

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2015

3

2015

1. Untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen KPU Kabupaten Gresik dalam upaya peningkatan kinerja (performance improvement) organisasi, baik dalam bentuk regulasi, distribusi maupun alokasi sumberdaya yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Gresik. 2. Untuk mengantisipasi perkembangan yang sedang dan akan terjadi, maka sistem perencanaan yang komprehensif menjadi suatu pilihan yang harus dilaksanakan. Dalam perencanaan yang komprehensif semua kegiatan yang akan dilaksanakan telah menjadi suatu rumusan kegiatan dalam dokumen Perencanaan Strategis

(Renstra) dalam

jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan demikian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa satu hingga lima tahun mendatang harus telah dirumuskan sebelumnya,

sehingga

pada

tahap

pelaksanaan

semua

kegiatan

hendaknya telah tertuang dalam rencana strategis tersebut, karena itu keakuratan dalam penyusunan Rencana Strategis menjadi suatu ukuran kualitas strategis yang merupakan hasil rumusan logis, eksis, antisipatif, inovatif dan demokratis dengan melibatkan semua unsur perencana di masing-masing satuan kerja yang sistematis serta terkoordinasi.

C. Tugas dan Fungsi Berdasar

Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2011

tentang

Penyelenggara Pemilu, tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2015

4

2015

1. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; 2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; 3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas sebagai berikut : 1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; 2. Memberikan dukungan teknis administratif; 3. Membantu

pelaksanaan

tugas

KPU

Kabupaten/Kota

dalam

perlengkapan

penyelenggaraan

Pemilu

penyelenggaraan Pemilu; 4. Membantu

pendistribusian

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi; 5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota; 6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten/Kota; 7. Membantu

penyusunan

laporan

penyelenggaraan

kegiatan

dan

pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; 8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang untuk : 1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota


5

2015

berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU; 2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf 1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3. Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten/Kota; 4. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk : 1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; 2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan 3. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan tugas, maka Ketua KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

06 Tahun 2008

tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat

KPU

Provinsi

dan

Sekretariat

KPU

Kabupaten/Kota

sebagaimana diubah dengan peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008. Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga yang dipimpin oleh Sekretaris jenderal KPU, dibantu oleh seorang wakil Sekretaris Jenderal, Sekretaris Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2015

6

2015

KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran Pemilu. Sekretariat KPU kabupaten/Kota terdiri atas 4 (empat) subbagian, yaitu a. Subbagian Program dan Data; b. Subbagian Hukum; c. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat; d. Subbagian Umum Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan di bawahnya adalah staf.


7

2015

D. Struktur Organisasi BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK

SEKRETARIS

KASUBAG PROGRAM & ANGGARAN

KASUBAG TEKNIS PEMILU & HUPMAS

Staf

Staf

KASUBAG HUKUM

Staf

KASUBAG UMUM

Staf

Berikut adalah susunan kepegawaian dalam Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik: Susunan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik terdiri dari 2 (dua) unsur, yakni pegawai pusat dan pegawai DPK. Pegawai pusat atau pegawai organik adalah pegawai yang diangkat melalui melalui SK Sekretaris Jenderal yang ditanggung oleh APBN. Sedangkan pegawai daerah adalah pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik yang diperbantukan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dan dibiayai oleh APBD.


8

2015

Berikut adalah daftar administrasi kepegawaian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik sampai dengan bulan Desember 2015:

No .

Jumlah Uraian

Gol.

Gol.

Gol.

Gol

IV

III

II

.I

Keterangan  1 orang PNS Organik (Gol IV)

1.

PNS

1

11

6

-

 11 orang PNS Organik (Gol III)  6 orang PNS Organik (Gol II)  5 orang DPK/PNS Pemda

2. 3.

CPNS

-

-

Pramu bakti

-

-

-

1

Biaya APBN

4.

Satpam

3

Biaya APBN

5.

Sopir

2

Biaya APBN

TOTAL

24

Daftar pegawai di atas terbagi dalam struktur sesuai dengan aturan perundangan, yakni Sekretaris, Kasubag, dan Staf. E. Sistematika Sistematika penyusunan LAKIP KPU adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI


9

2015

BAB I

PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud, dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat KPU Kabupaten Gresik.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA Diuraikan hasil pengukuran kinerja,

evaluasi

dan analisis

akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. BAB IV

PENUTUP Menjelaskan

simpulan

menyeluruh

dari

keberhasilan

dan

kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Gresik serta strategi pemecahan

masalah

yang

akan

dilaksanakan

di

tahun

mendatang. LAMPIRAN : 1. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2015

10

2015

2. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015


11

2015

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015-2019 Rencana Strategis KPU Kabupaten Gresik sebagaimana paparan pada Laporan Akuntabilitaas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kabupaten Gresik Tahun 2015, bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik selama 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Terselenggaranya Pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam hal ini penyelenggaraan Pemilu yang semakin berkualitas yakni penyelenggaraan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (Luber), Jujur dan Adil

(Jurdil) bertanggung jawab serta Akuntabel merupakan

prasyarat bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik. Dalam rangka itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran, akan diuraikan dalam bab ini. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik merujuk pada Visi Komisi Pemilihan Umum, yakni : “Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai

penyelenggara

Pemilihan

Umum

yang

memiliki


integritas, 12

2015

profesionalisme, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik adalah memperjuangkan kepentingan Nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (core competency) yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dan pelaksanaan demokrasi. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahap Ke-2 (2010-2015) menyiratkan pentingnya penyelenggaraan

Pemilihan

Umum

yang

memiliki

integritas,

profesionalisme, mandiri, transparan dan akuntabel, demi

terciptanya

demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun Misi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut : a.

Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi,

kredibilitas

dan

kapasitas

dalam

menyelenggarakan

Pemilihan Umum. b.

Menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD I, DPRD II, Presiden dan Wakil Presiden,

Pemilukada serta pejabat-

pejabat publik lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku. c.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien, dan efektif. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2015

13

2015

d.

Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat Indonesia khususnya masyarakat di Kabupaten Gresik, untuk berperan aktif dalam Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.

e.

Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilu secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilu secara konsisten sesuai dengan peraturan per-undang-undangan yang berlaku. Tujuan

Komisi

Pemilihan

Umum

disusun

berdasarkan

hasil

identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU. Adapu tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : (a) Tujuan : 

Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilu;



Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu;



Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;



Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis;



Melaksanakan Pemilu secara LUBER dan JURDIL.

(b) Sasaran : Lebih lanjut tujuan tersebut dijabarkan melalui penetapan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :


14

2015



Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis;



Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib;



Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilu, Calon Anggota Legislatif, Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta pejabat-pejabat publik lain sesuai Undang-Undang;



Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilu yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif, dan memenuhi stándar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan sistem Komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;



Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pemilukada yang memadai. Untuk mencapai sasaran RPJMN 2010-2015, arah kebijakan

strategis nasional yang ditempuh adalah sebagai berikut : a. Menjaga dan menciptakan iklim kondusif yang menjamin kebebasan sipil dan penghormatan terhadap hak-hak politik rakyat dan perkembangan demokrasi Indonesia; b. Menjaga dan menciptakan iklim kondusif bagi terjaganya dan semakin meningkatnya pemahaman terhadap nasionalisme, persatuan nasional, ideologi Pancasila, konstitusi, dan Bhinneka Tunggal Ika; c. Meningkatkan akuntabilitas lembaga-lembaga demokrasi; d. Meningkatkan netralitas birokrasi; e. Meningkatkan organisasi dan peran serta masyarakat sipil; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2015

15

2015

f. Memberikan

fasilitasi

untuk

meningkatkan

peran

dan

kapasitas

organisasi partai politik; g. Mempersiapkan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tahun 2015 yang adil dan demokrasi; h. Meningkatkan peran perempuan dalam politik; i. Memperkuat mekanisme dialog politik dan partisipasi politik rakyat; j. Membentuk pusat pendidikan politik dan melaksanakan pendidikan politik; k. Meningkatkan pengelolaan, penyebaran, dan pemerataan informasi politik; l. Mendorong pemanfaatan informasi oleh masyarakat; m. Mengembangkan kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi; dan n. Memberdayakan masyarakat dan mengembangkan kemitraan dalam penyebaran informasi politik. Untuk mencapai sasaran sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan, maka program-program KPU secara garis besar adalah sebagai berikut : a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU. Kegiatan pada program ini berupa : a).

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU, dengan sasaran sebagai berikut : 1. Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2015

16

2015

3. Layanan Perkantoran b).

Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu, dengan sasaran sebagai berikut : 1. Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu

c).

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data, dengan sasaran sebagai berikut : 1. Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan 2. Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum

d).

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian, dengan sasaran sebagai berikut : 1. Penataan Organisasi, Pembinaan, dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia 2. Layanan Peningkatan Kompetensi SDM

e). Penyelenggaraan Operasional danPemeliharaan Perkantoran (KPU) 1. Penatausahaan Barang Milik Negara 2. Pengelolaan Persediaan (stock opname) 3. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan laporan BMN 4. Penataan, pendataan dan penilaian arsip 5. Layanan perkantoran e).

Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dengan sasaran sebagai berikut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2015

17

2015

1. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik. Kegiatan pada program ini berupa : a. Penyiapan

Penyusunan

Rancangan

Peraturan

KPU,

Advokasi,

Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, dengan sasaran sebagai berikut : 1. Advokasi dan Sengketa Hukum 2. Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum 3. Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada b. Pedoman,

Petunjuk

Teknis,

dan

Bimbingan

Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih, dengan sasaran sebagai berikut : 1. Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 2. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilukada 3. Pusat Pendidikan Pemilih 4. Informasi dan Pemilukada

Publikasi

serta

Sosialisasi

Pemilu

dan

5. Tahapan Penyelenggaraan Pilkada Gresik 2015


18

2015

B. Rencana Kinerja Tahun 2015 Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, Rencana Capaiannya, Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu Kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan

harus

didasarkan

pada

perkiraan

yang

realistis

dengan

memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Rencana Kinerja yang terealisir dalam program kerja di atas tertuang dalam Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik. C. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Adapun Tabel Penetapan Kinerja Tahun 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik yang meliputi program, kegiatan serta sasaran dapat dilihat pada Lampiran sebagai berikut :


19

2015

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja berbagai program kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 yang pendanaannya berasal dari APBN, dengan menggunakan DIPA SP DIPA-076.01.2.657701/2015 Tahun 2015 sebesar Rp. 1.305.423.000,- selanjutnya terdapat revisi I menjadi

Rp. 1.404.401.000,- pada tahun 2015 KPU Kabupaten Gresik

mendapat Danah Hibah Daerah untuk Penyelenggaraan Pilkada Gresik 2015 sebesar 36.072.825.000,- yang tercatat dalam revisi II sehingga total anggaran KPU Kab Gresik dalam DIPA 2015 sebesar 37.477.225.000,Pengukuran kinerja kegiatan berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang telah disepakati dan ditetapkan didalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT/TAPKIN) dan dituangkan kedalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan, maka digunakan skala ordinal sebagai berikut :


20

2015

NO.

JUMLAH NILAI

KATEGORI

1

Diatas

100

%

Sangat Berhasil

2

85

s/d

100

%

Berhasil

3

65

s/d

85

%

Cukup Berhasil

4

Kurang dari

65

%

Kurang / Tidak berhasil

Adapun hasil pengukuran kinerja kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU. 

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Di Lingkungan Setjen KPU, Alokasi dana yang tersedia sebesar Rp. 802.910.000,- dan realisasi Anggaran dalam pemenuhan kebutuhan proses kegiatan sebesar Rp. 1.085.548.831,- (135,20 %) anggaran minus sebesar Rp. 282.638.831,-.



Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu. Alokasi dana yang tersedia sebesar Rp. 9.961.000,- dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 1.950.000,- (19,58 %) dan sisa anggaran sebesar Rp. 8.011.000,-.



Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data. Alokasi dana pada kegiatan ini sebesar Rp. 62.550.000,- dan Realisasi Anggaran


21

2015

dalam pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 31.303.000,- (50,04 %) dan sisa anggaran sebesar Rp. 31.247.000,

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian. Alokasi dana pada kegiatan ini sebesar Rp. 3.000.000,- dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 2.510.000,- (83,67 %) dan sisa anggaran sebesar Rp. 490.000,-.



Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU). Alokasi dana sebesar Rp. 389.223.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 365.463.080,- (93,90 %) serta sisa anggaran pada kegiatan ini adalah Rp 23.759.920,-.



Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Alokasi dana sebesar Rp 2.148.000,- dan realisasinya sebesar Rp 2.140.000,- (99,63%) serta sisa anggaran pada kegiatan ini adalah Rp 8.000,-.

2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik. 

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan yang berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu. Alokasi dana pada kegiatan ini sebesar Rp. 3.512.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 2.428.400,- (69,15%) serta sisa anggaran pada kegiatan ini adalah Rp. 1.083.600,-



Pedoman,

Petunjuk

Teknis

dan

Bimbingan

Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2015

22

2015

Pendidikan Pemilih. Alokasi dana pada kegiatan ini sebesar Rp. 64.977.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 32.353.500,- (49,79 %) serta sisa anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.32.623.500,-. 

Penyelenggaraan Tahapan Pilkada 2015 Kabupaten Gresik dana pada kegiatan sebesar Rp. 36.072.825.000,- realisasi sebesar 24.504.428.529,-

(67,93

%)

sisa

anggaran

sebesar

11.568.395.471,- merupakan hasil efisiensi dan anggaran untuk tahapan Pilkada di Tahun 2016.

B. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Pada Tahun 2015, KPU Kabupaten Gresik menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik. KPU Kabupaten Gresik secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2015. Análisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Gresik pada tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut : Sasaran Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi 1

keuangan di Lingkungan Setjen KPU.

Pencapaian kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA 1. Jumlah Draft Juknis/Juklak Pengelolaan Keuangan di KPU 2. Persentase Penyelesaian dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota 3. Jumlah KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) tepat waktu dan valid 4. Persentase KPU Propinsi dan KPU Kab/Kota

TARGET REALISASI 90%

89,90%

100%

100,00%

90%

90,40%

90%

90,00%


23

2015

yang laporan keuangannya sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 5. Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan 6. Persentase Ketepatan waktu dalam Pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU

90%

90,00%

100%

137,82%

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa : 1. Jumlah Draft Juknis/Juklak Pengelolaan Keuangan di KPU adalah sebesar 89,90%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi hampir mencapai target yang telah ditetapkan yakni 90%. 2. Persentase Penyelesaian dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah 100% yang telah mencapai target yang ditetapkan. 3. Jumlah KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) tepat waktu dan valid adalah sebesar 90,40%. 4. Persentase KPU Propinsi dan KPU Kab/Kota yang laporan keuangannya sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah sebesar 90%. 5. Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan adalah sebesar 90%. 6. Pencapaian untuk indikator kinerja pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 137,82%. Hal tersebut dikarenakan terdapat revisi gaji minus di akhir Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2015

24

2015

tahun adanya Tunjangan Kinerja, kenaikan pangkat, gaji berkala dan kenaikan gaji PNS. Pencapaian untuk indikator kinerja ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Faktor melakukan rekon ke KPPN tepat waktu, pelaporan triwulan Sakpa dan pembuatan Pelaksanaan

CALK

mempengaruhi

pencapaian

asistensi/monitoring/evaluasi

target

tersebut.

keuangan

dan

pengelolaan keuangan untuk tingkat UAKPA telah dilaksanakan dan tersusun dalam bentuk laporan. Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi, Sasaran pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan 2

prasarana Pemilu serta terpenuhinya distribusi logistik keperluan Pemilu.

Pencapaian kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KERJA TARGET REALISASI 1. Persentase satker KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu merumuskan kebutuhan logistik pemilu sesuai dengan 100% 19,58% peraturan yang berlaku dan kondisi masingmasing satuan kerja 2. Persentase satker KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan 90% 90,00% pengadaan logistik sesuai dengan peraturan yang berlaku 3. Persentase satker KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan 100% 90,00% pendistribusian logistic pemilu sesuai SOP dan kondisi masing-masing daerah 4. Persentase satker KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu melakukan 100% 90,00% pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu sesuai dengan SOP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2015

25

2015

5. Tingkat Keberhasilan Pemeliharaan Sarana dan Pra Sarana Pemilu

77,50%

75,00%

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa : 1. Pencapaian

untuk

persentase

satker

KPU

Propinsi

dan

KPU

Kabupaten/Kota yang mampu merumuskan kebutuhan logistik pemilu sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kondisi masing-masing satuan kerja hanya terserap sebesar Rp 1.950.000,- dari anggaran yang tersedia sebesar Rp 9.961.000,-. Hal ini dikarenakan kegiatan logistik Pemilukada 2015 menyerap dari anggaran Hibah dari Pemerintah Kabupaten Gresik. Persentase adalah sebesar 19,5% dari anggaran. 2. Persentase satker KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pengadaan logistik sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah sebesar 90%. Dalam hal ketepatan standar mutu pengadaan barang/jasa administrasi dan dokumentasi pengadaan kebutuhan pemilu, capaian 90% dari target 95% dapat dikategorikan berhasil. Demikian pula dengan persentase kemajuan dalam menyusun peta distribusi logistik pemilu Tahun 2015 mencapai 90%. 3. Persentase satker KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pendistribusian logistic pemilu sesuai SOP dan kondisi masing-masing daerah adalah sebesar 90%. 4. Persentase satker KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu melakukan pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu sesuai dengan SOP adalah sebesar 90%. 5. Tingkat keberhasilan pemeliharaan sarana dan prasarana Pemilu mencapai 75% dari 77,5% yang telah ditargetkan. Kegiatan yang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2015

26

2015

dilakukan berupa pengecekan secara intensif kondisi kotak dan bilik suara, gudang penyimpanan, dan lain-lain.

Sasaran 3

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi.

Pencapaian kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : INDIKATOR KERJA 1. Persentase Kesesuaian Antara Renstra dan Renja K/L dan RKA K/L 2. Persentase Fasilitasi Kerjasama KPU dengan Lembaga Lain 3. Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

4. Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU 5. Frekuensi Pemutakhiran Data Pemilih di Tingkat Kelurahan di Seluruh Wilayah Indonesia 6. Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang kongkrit dan terukur 7. Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu

TARGET REALISASI 77,50%

91,12%

77,50% 77,50%

91,12% 91,12%

80%

81,70%

2 kali

2 kali

80%

80,00%

80%

80,00%

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa : 1. Pencapaian untuk indikator kinerja persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA-KL adalah sebesar 91,12%. KPU Kabupaten Gresik telah menyusun dan mengajukan Renja yang disesuaikan dengan Renstra KPU dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis KPU Tahun


27

2015

2010-2015. Sedangkan penyusunan RKA-KL Tahun 2016 dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2015. 2. Pencapaian untuk indikator kinerja persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu adalah sebesar 91,12%. Adapun output dari kegiatan laporan monitoring dan evaluasi adalah : a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahah (LAKIP) KPU Kabupaten Gresik Tahun 2014; b. Penetapan Kinerja (Tapkin) KPU Kabupaten Gresik Tahun 2016; c. Laporan Triwulan sesuai dengan aplikasi PP 39 Tahun 2006 3. Pencapaian untuk Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu adalah sebesar 91,12%. 4. Pencapaian untuk persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU adalah sebesar 81,70%. 5. Pencapaian untuk frekuensi Pemutakhiran Data Pemilih di Tingkat Kelurahan di Seluruh Wilayah Indonesia adalah 2 kali. 6. Pencapaian untuk tersusunnya rencana penerapan e-Government yang kongkrit dan terukur adalah sebesar 80%. 7. Pencapaian untuk Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu adalah 80%. Sasaran Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, 4

pelayanan, dan administrasi kepegawaian.

Pencapaian kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI


28

2015

1. Persentase pengajuan berkas persyaratan administrasi kepegawaian yang diproses 2 bulan sebelum terhitung mulai (TMT) 2. Persentase pelanggaran disiplin pegawai yang dikenai sanksi 3. Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia 4. Persentase CPNS yang diangkat melalui seleksi umum sesuai dengan kebutuhan KPU 5. Jumlah dokumen nominatif kepegawaian yang termutakhirkan setiap bulan 6. Jumlah anggota KPU daerah pemekaran yang akan terseleksi 7. Jumlah rancangan peraturan KPU tentang kepegawaian

90%

86,21%

90%

86,21%

90%

75,00%

90%

-

100%

100,00%

-

-

-

-

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa : 1. Pencapaian untuk indikator kinerja pengajuan berkas persyaratan administrasi kepegawaian adalah sebesar 86,21% dari target awal yakni 90%. 2. Pencapaian untuk persentase pelanggaran disiplin pegawai yang dikenai sanksi adalah sebesar 86,21% dari target awal yakni 90%. 3. Pencapaian untuk indikator kinerja persentase dukungan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan adalah sebesar 75% dari target sebesar 90%. Diklat telah diikuti sebanyak 1 orang sesuai dalam RKA-KL T.A. 2015 KPU Kabupaten Gresik. Adapun diklat yang diikuti adalah: a)

Diklat Protokoler yang diikuti oleh 1 (satu) orang PNS pada bulan Oktober 2015

4. Pencapaian untuk Jumlah dokumen nominatif kepegawaian yang termutakhirkan setiap bulan adalah sebesar 100%.


29

2015

Sasaran Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan 5

perkantoran KPU.

Pencapaian kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA 1. Persentase KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengadministrasikan barang milik Negara dalam aplikasi SIMAK BMN dengan baik dan akurat 2. Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaporkan persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan stock opname tepat waktu 3. Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut 4. Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan review laporan keuangan 5. Jumlah draft pedoman pengelolaan arsip dalam rangka mendukung tertib administrasi kearsipan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota 6. Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang telah menerapkan PKPU tentang tata naskah dinas KPU 7. Jumlah laporan penyelenggaraan/penerapan sistem kearsipan elektronik di lingkungan KPU 8. Jumlah KPU Propinsi yang telah menyelamatkan arsip Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada yang bersifat permanen kepada lembaga arsip KPU 9. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik 10. Persentase pengadaan barang dengan menggunakan E-Procurement 11. Persentase hasil notulensi rapat yang dapat disampaikan dalam waktu 3 hari 12. Jumlah kejadian gangguan keamanan dalam di lingkungan KPU

TARGET REALISASI

100%

71,29%

90%

100,00%

90%

-

90%

90,00%

90%

90,00%

-

-

77,50%

92,92%

-

-

90%

95,61%

90%

90,00%

90%

90,00%

90%

90,00%

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa :


30

2015

1. Pencapaian

untuk

indikator

kinerja

persentase

KPU

Kabupaten/Kota yang mengadministrasikan barang milik negara ke dalam aplikasi SIMAK BMN dengan baik dan akurat adalah sebesar 71,29%. 2. Pencapaian

untuk

indikator

kinerja

persentase

KPU

Kabupaten/Kota yang melaporkan persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan stock opname tepat waktu adalah sebesar 100%. 3. Pencapaian untuk tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan review laporan keuangan adalah sebesar 90% dengan target awal berada dalam angka 90%. 4. Pencapaian jumlah draft pedoman pengelolaan arsip dalam rangka mendukung tertib administrasi kearsipan di lingkungan KPU adalah sebesar 90% dengan target awal adalah 90%. 5. Pencapaian untuk jumlah laporan penyelenggaraan/penerapan sistem kearsipan elektronik di lingkungan KPU adalah sebesar 92,92% dengan target awal adalah sebesar 75,20%. 6. Pencapaian untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik adalah sebesar 95,61% dengan target awal sebesar 90%. 7. Pencapaian untuk pengadaan barang dengan menggunakan EProcurement adalah sebesar 90% dari target awal sebesar 90%. 8. Pencapaian untuk hasil notulensi rapat yang dapat disampaikan dalam waktu 3 hari adalah sebesar 90% dari target 90%. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2015

31

2015

9. Pencapaian untuk jumlah kejadian gangguan keamanan dalam di lingkungan KPU adalah sebesar 90%. Hal ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya yakni 90%.

Sasaran 6

Terlaksananya Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Propinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Pencapaian kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA 1. Penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, kepegawaian dan barang milik negara 2. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti 3. Penyelesaian rekomendasi BPK dan BPKP yang ditindaklanjuti 4. Persentase KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kerja minimal CC 5. Peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP 6. Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien 7. Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi Lakip 8. Tingkat ketepatan pelaksanaan pemeriksaan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kegiatan operasional pemilu 9. Tingkat ketepatan pelaksanaan ujian, penilaian, pemeriksaan atas kebenaran laporan

TARGET REALISASI

90%

99,63%

-

-

90%

90,00%

80%

80,00%

90%

90,00%

90%

90,00%

90%

90,00%

80%

80,00%

80%

80,00%

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa : 1. Pencapaian untuk penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, kepegawaian dan barang milik negara adalah sebesar 99,63% dengan target awal 90%. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2015

32

2015

2. Pencapaian untuk penyelesaian rekomendasi BPK dan BPKP yang ditindaklanjuti adalah sebesar 90%. 3. Pencapaian untuk persentase KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kerja minimal CC adalah 80%. 4. Pencapaian untuk peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP adalah 90%. 5. Pencapaian untuk persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien adalah sebesar 90%. 6. Pencapaian untuk Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi Lakip adalah 90%. 7. Pencapaian untuk tingkat ketepatan pelaksanaan pemeriksaan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kegiatan operasional pemilu adalah sebesar 80%. 8. Pencapaian untuk tingkat ketepatan pelaksanaan ujian, penilaian, pemeriksaan atas kebenaran laporan adalah 80%. Sasaran Terselenggaranya penyiapan penyusunan rancangan 7

peraturan KPU, advokasi hukum, dan penyuluhan .

Pencapaian kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA 1. Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan pemilu yang dimenangkan KPU 2. Jumlah rancangan peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasikan sesuai dengan pedoman pembentukan peraturan perundangundangan 3. Jumlah KPU Propinsi yang mendapatkan sosialisasi peraturan dana kampanye

TARGET REALISASI

85%

37,88%

-

-

-

-


33

2015

4. Jumlah KPU Propinsi yang mendapatkan penyuluhan hukum persiapan penyelenggaraan pemilu 5. Jumlah jenis kategori dokumentasi yang berkaitan dengan sengketa hukum

-

-

90%

99,85%

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa : 1. Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan pemilu yang dimenangkan KPU adalah sebesar 37,88%. 2. Pencapaian untuk indikator jumlah jenis kategori dokumentasi yang berkaitan dengan sengketa hukum adalah sebesar 99,85%. Adapun kegiatannya adalah supervisi, penyuluhan, bimbingan teknis regulasi KPU dan dokumentasi hukum. Sebagai lembaga yang bersifat top down approach kewenangan pembentukan Peraturan KPU berada di tingkat pusat sedangkan di tingkat kabupaten/kota adalah membuat Surat Keputusan. Karena banyaknya peraturan maupun Surat Keputusan yang dikeluarkan,

maka

perlu

didokumentasikan

dan

dihimpun

untuk

mempermudah pencarían. Sasaran 8

Terselenggaranya bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih.

Pencapaian kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA 1. Jumlah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti bimtek pemilukada 2. % proses PAW anggota DPR, dan DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja 3. Jumlah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID

TARGET REALISASI 90%

95,37%

78%

28,77%

-

100%


34

2015

4. Jumlah Propinsi/Kabupaten/Kota yang telah melakukan penataan dan pengisian anggota DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota/Kota Induk/Pemekaran 5. Jumlah penataan daerah pemilihan pasca pemilu 2014 6. Jumlah data serta dokumen pemilu, pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada 7. Jumlah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilukada 8. % Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada 9. % pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada 10. Jumlah penyampaian informasi dan publikasi yang positif pada Pemilu dan Pemilukada 11. % sosialisasi/publikasi dalam Pemilu dan Pemilukada

-

-

85%

85,00%

85%

64,45%

-

-

85%

85,00%

85%

85,00%

85%

85,00%

85%

85,00%

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa : 1. Jumlah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti bimtek pemilukada adalah sebesar 95,37% dari target sebesar 90%. 2. Persentase proses PAW anggota DPR, dan DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja adalah sebesar 28,77%. Pencapaian untuk indikator kinerja persentase pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka PAW Anggota DPR, DPD, DPRD, dan KPU yang diselesaikan dengan akuntabel dan tepat waktu adalah sebesar 77,5 %. Hal ini dikarenakan di tahun 2015 terdapat 1 kali PAW anggota DPRD Kabupaten Gresik, dari PDI Perjuangan. 3. Jumlah penyampaian informasi dan publikasi yang positif pada Pemilu dan Pemilukada adalah sebesar 85% dari target sebesar 85%.


35

2015

4. Indikator keberhasilan Penyelenggaraan Pilkada disamping tuntasnya seluruh tahapan, berlangsungnya Pilkada dengan aman serta terpilihnya Bupati dan wakil Bupati Gresik masa bakti 2016 – 2021, juga diukur dari tingkat partisipasi masyarakat sebagaimana target sebesar 70,15 %, dari target sebesar 75 % yang ditetapkan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tidak jauh berbeda dengan pencapaian target sasaran. Sehingga pada beberapa sasaran strategis terwujud efisiensi dan efektifitas kinerja. Adapun dari 8 (delapan) realisasi pencapaian sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa: 1. Sasaran transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Setjen KPU memperoleh pencapaian sebesar 135,20%. 2. Sasaran terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian,

inventarisasi

sarana

dan

prasarana

pemilu

serta

terpenuhinya distribusi logistik keperluan Pemilu memperoleh pencapaian sebesar 19,58%. 3. Sasaran tersedianya dokumen perencanan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi memperoleh pencapaian sebesar 50,04%. 4. Sasaran terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian memperoleh pencapaian sebesar 83,67%. 5. Sasaran

terselenggaranya

perkantoran

sehari-hari

dukungan

untuk

KPU

operasional seuruh

dan

Indonesia

pemeliharaan memperoleh

pencapaian sebesar 93,90%.


36

2015

6. Sasaran terlaksananya Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Propinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah sebesar 99,63%. 7. Sasaran terselenggaranya penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi hukum, dan penyuluhan memperoleh pencapaian sebesar 69,15%. 8. Sasaran terselenggaranya bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih memperoleh pencapaian sebesar 49,79%. Pada tahun 2015 KPU Kabupaten Gresik telah berhasil melaksanakan 2 (dua) program yang terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) output, sepanjang tahun anggaran 2015, terdapat 2 (dua) kali revisi anggaran yang diakibatkan oleh penambahan jumlah output baru menyangkut Tahapan Pilkada Gresik 2015, sehingga mempengaruhi jumlah kegiatan KPU Kabupaten Gresik. Dengan demikian, jika diukur secara kuantitatif rata-rata pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik pada Tahun 2015 adalah sebesar 69,53 % yang bermakna cukup berhasil. C. Akuntabilitas Keuangan Seperti telah dikemukakan diawal pembahasan, bahwa pada Tahun 2015 KPU Kabupaten Gresik memperoleh dana yang berasal dari DIPA SP DIPA076.01.2.657701/2015 Tahun 2015 sebesar Rp. 1.305.423.000 ,-. Terjadi revisi DIPA pertama menjadi Rp. 1.404.401.000,-, Dengan adanya kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik, dimana dana hibah masuk kedalam DIPA APBN tahun 2015 sejumlah Rp. 36.072.824.000,-, sehingga pada revisi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2015

37

2015

kedua DIPA APBN TA 2015 bertambah menjadi Rp. 37.477.225.000,- Adapun pengalokasian anggaran yang telah ditetapkan dan penyerapannya dapat dilihat pada tabel berikut : NO

PROG. KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI

SISA DIPA

%

1

2

3

4

5

6

1.269.792.000

1.488.914.911

(219.122.911)

117,26

802.910.000

1.085.548.831

(282.638.831)

135,20

29.680.000

26.683.400

2.996.600

89,90

14.379.000

12.999.000

1.380.000

90,40

LAYANAN PERKANTORAN

758.851.000

1.045.866.431

(287.015.431)

137,82

PENGELOLAAN DATA, DOKUMENTASI, PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN INVENTARISASI SARANA DAN PRASARANA PEMILU

9.961.000

1.950.000

8.011.000

19,58

9.961.000

1.950.000

8.011.000

19,58

62.550.000

31.303.000

31.247.000

50,04

22.960.000

20.921.000

2.039.000

91,12

32.858.000

4.882.000

27.976.000

14,86

6.732.000

5.500.000

1.232.000

81,70

076.01.01

3355

3355.003

3355.007

3355.994

3356

3356.008

3357

3357.001

3357.010

3357.018

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU PELAKSANAAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI LINGKUNGAN SETJEN KPU LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN (LPPA)

PERENCANAAN KEBUTUHAN LOGISTIK, PEDOMAN DAN EVALUASI MANAJEMEN LOGISTIK PEMILU PELAKSANAAN MANAJEMEN PERENCANAAN DAN DATA DOKUMEN PERENCANAAN DAN DATA KEPEMILUAN DOKUMEN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DOKUMEN BIDANG PENGANGGARAN PEMILU 2015


38

2015

3358

3358.001

3358.003

3360

3360.008

3360.009

3360.010

3360.015 3360.994

3361

3361.005

076.01.06

3363

3363.010

3363.012

3363.013

PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PENATAAN ORGANISASI, PEMBINAAN, DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA LAYANAN PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA PENGELOLAAN PERSEDIAAN (STOCK OPNAME) EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN BMN PENATAAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN ARSIP LAYANAN PERKANTORAN PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN SETJEN KPU, SEKRETARIAT KPU PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN/KOTA LAPORAN HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN KPU

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK PENYIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KPU, ADVOKASI, PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENYULUHAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN PEMILU ADVOKASI DAN SENGKETA HUKUM DOKUMENTASI DAN INFORMASI PRODUK HUKUM PENYULUHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMILU DAN PEMILUKADA

3.000.000

2.510.000

490.000

83,67

2.320.000

2.000.000

320.000

86,21

680.000

510.000

170.000

75,00

389.223.000

365.463.080

23.759.920

93,90

16.716.000

11.916.500

4.799.500

71,29

1.950.000

1.950.000

-

100,00

2.550.000

-

2.550.000

0,00

9.754.000

9.063.900

690.100

92,92

358.253.000

342.532.680

15.720.320

95,61

2.148.000

2.140.000

8.000

99,63

2.148.000

2.140.000

8.000

99,63

134.609.000

63.345.256

71.247.744

47,06

3.512.000

2.428.400

1.067.600

69,15

1.716.000

650.000

1.066.000

37,88

1.080.000

1.078.400

1.600

99,85

716.000

700.000

16.000

97,77


39

2015

3364

3364.004

3364.006

3364.032

3364.033

3364.034

PEDOMAN, PETUNJUK TEKNIS, DAN BIMBINGAN TEKNIS/SUPERVISI/ PUBLIKASI/SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PENDIDIKAN PEMILIH PAW ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA BIMBINGAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILUKADA

64.977.000

32.353.500

326.235.500

49,79

13.086.000

3.765.000

9.321.000

28,77

11.706.000

11.164.000

542.000

95,37

PUSAT PENDIDIKAN PEMILIH

26.535.000

8.627.500

17.907.500

32,51

INFORMASI DAN PUBLIKASI SERTA SOSIALISASI PEMILU DAN PEMILUKADA

13.650.000

8.797.000

4.853.000

64,45

36.072.824.000

24.504.428.529

11.568.395.471

67,93

37.477.225.000

26.056.688.696

11.420.536.304

69,53

TAHAPAN PEMILIHAN JUMLAH

Anggaran

KPU

Kabupaten

Gresik

Tahun

2015

sebesar

Rp.

37.477.225.000,- (Tiga Puluh Jutuh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Dua Puluh Lima Ribu Rupiah ) dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 26.056.688.696,- ( Dua Puluh Enam Milyard Lima Puluh Enam Juta Enam ratus Delapan Puluh Delapan Rinu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah ) atau sebesar 69,53% dari pagu anggaran.


40

2015

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Dalam

mengakhiri

penyusunan

Laporan Akuntabilitas

Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik ini, ada beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan antara lain : 1. Secara keseluruhan penyerapan anggaran pada Tahun anggaran 2015 sebesar 69,53 % bisa dikategorikan cukup berhasil berdasarkan skala ordinal pengukuran akuntabilitas kinerja. 2. Dari 8 kegiatan yang merupakan penjabaran dari 2 program yang dilaksanakan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2015 sebesar 75,12 % dan bisa dikategorikan cukup berhasil. B. Saran – Saran Adapun saran-saran yang dapat disampaikan dalam penyusunan LAKIP ini adalah sebagai berikut : 1. Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerja sama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan menjalankan tugas dan fungsi pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik. 2. Diperlukan dukungan dari Sekjen Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat sehingga dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan akan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2015

41

2015

sesuai dengan kebutuhan yang ada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Jawa Timur, khususnya pada KPU Kabupaten Gresik.


42

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP )

Recommend Documents