LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP )
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2014
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan ke hadirat ALLAH SWT, atas rahmat dan ridhonya, dengan semangat untuk reformasi maka telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 sesuai yang direncanakan. Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(LAKIP)
merupakan laporan perencanaan operasional tahunan, sebagai tolok ukur pertanggungjawaban APBD, berikut penilaian kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran, dalam rangka untuk melaksanakan misi yang telah ditetapkan, berlandaskan etika, profesionalisme, dan sikap mental perilaku sebagai pelayanan masyarakat. Akhir kata, semoga kita semua dapat mewujudkan segala apa yang telah direncanakan, sebagaimana apa yang telah dicita-citakan bersama dan saran dan kritik senantiasa kami harapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di tahun mendatang, Amin. Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUWANGI
M.Y. BRAMUDA, S.Sos, MBA, MM Pembina Tk. I NIP. 19730126 199201 1 001
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
IKHTIAR EKSEKUTIF Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Kabupaten
Banyuwangi sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang di bentuk berdasarkan PERDA Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan
Tata
Kerja
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Kabupaten Banyuwangi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dengan susunan organisasi sebagai berikut : 1.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.
Sekretaris
3.
Kepala Bidang Kebudayaan
4.
Kepala Bidang Pariwisata
5.
Kepala Bidang Pemasaran
Pelaksanaan tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengacu pada Renstra, Visi dan Misi yang dituangkan ke RPJMD
dalam
mencapai
tujuan
dan
sasaran
dilakukan
pelaksanaan program dan kegiatan, tujuan pelaporan inin dalam rangka mengetahui sejauh mana program dan kegiatan dapat di capai sevara terukur menggunakan indikator yang realistis dan diperkirakan dapat dilaksanakan sesuai dengan penetapan kinerja tahun 2014.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja program dan evaluasi kinerja kegiatan maka prestasi yang dicapai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi selama tahun anggaran 2014 adalah pencapaian kinerja Pendapatan Asli
Daerah
(PAD)
72,37%
atau
terserap
Rp. 7.481.790.471,- dan pencapaian kinerja program dan kegiatan dengan status baik. Demikian
Laporan
Pemerintah
(LAKIP)
Kabupaten
Banyuwangi
Akuntabilitas
Dinas ini
Kinerja
Kebudayaan
da
disampaikan
perhatiannya di ucapkan terima kasih.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
Instansi
Pariwisata dan
atas
DAFTAR
ISI
HALAMAN JUDUL ............................................................................. i KATA PENGANTAR .......................................................................... ii IKHTIAR EKSEKUTIF ...........................................iii DAFTAR ISI ......................................................................................... iv
BAB I
PENDAHULUAN .............................................................. A. LATAR BELAKANG .................................................... 1. Maksud dan Tujuan
…………………………………
2. Dasar Hukum ………………………………………… B. GAMBARAN UMUM ................................................... 1. Kondisi Geografis dan Demografis ………………… C. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK dan FUNGSI ........... 1. Struktur Organisasi ................................................. BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ............. A. RENCANA STRATEGI ORGANISASI ........................ 1. Visi
……………………………………………………
2. Misi …………………………………………………… 3. Tujuan ..................................................................... 4. Sasaran ………………………………….................... 5. Strategi dan arah Kebijakan ………………………. 6. Program dan kegiatan ............................................ B. RENCANA KINERJA TAHUN 2014 ........................... 1. Permasalahan pembangunan ................................ 2. Isu-isu strategis yg dihadapi ................................... 3. Prioritas pembangunan ..........................................
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA .......................................... A. Pengukuran Kinerja .................................................... B. Evaluasi Kinerja .......................................................... C. Permasalahan dan Solusi
…………………………….
D. Analisis Akuntabilitas Kinerja …………………………. 1. Faktor-faktor yg mempengaruhi keberhasilan ........ 2. Analisis keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan, Program, kebijakan, sasaran, tujuan, misi dan visi E. Akuntabilitas Keuangan ………………………………... 1. Pengelolaan pendapatan ............................................. 2. Target dan realisasi pendapatan ................................. 3. Target dan realisasi belanja ........................................ 4. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan ..............
BAB IV.
PENUTUP .................................................................. TABEL – TABEL ………………………………
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Undang - Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme pada pasal 3 disebutkan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas akuntabilitas. Selanjutnya dijelaskan bahwa azas Akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah telah menerbitkan instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan penggalian sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan yang telah dirumuskan sebelumnya,
Keputusan
Kepala
Lembaga
Administrasi
Negara
Nomor:239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2014 dan Dokumen Penyampaian Laporan Akuntabilitas kinerja tahun 2014 dan Dokumen Penetapan kinerja tahun 2014 dan telah berakhirnya tahun anggaran 2014. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dalam rangka mengupayakan pelaksanaan Pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas
kinerja
Instansi
Pemerintah
dilakukan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
dengan
melakukan
pertanggungjawaban dan pelaporan secara periodik melalui lembaga yang berwenang. Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam upaya mencapai misi dan tujuan instansi serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi tahun 2014.
1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Lakip : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dibuat sebagai perwujudan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 sebagai bagian Integral dari siklus sistem Akuntabilitas kinerja yang utuh dan memiliki dua fungsi utama, yaitu : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media bagi Instansi Pemerintah untuk menyampaikan hasil kinerjanya selama kurun waktu satu tahun anggaran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu sumber informasi dan bahan masukan bagi instansi yang bersangkutan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang secara berkesinambungan, dalam rangka memperoleh hasil yang maksimal. Untuk memenuhi kedua fungsi utama tersebut maka Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berisi informasi mengenai Rencana Srategik, Rencana Kinerja Tahunan dan Pengukuran Kinerja kegiatan tahun 2014. Disamping informasi mengenai capaian kinerja, juga disajikan faktor-faktor penunjang berikut permasalahan / hambatan yang dihadapi serta alternatif pemecahan masalah yang dilakukan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2014 ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan tetap dapat memberikan informasi kepada pihakpihak yang berkepentingan, khususnya bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi sendiri dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang. Tujuan Lakip adalah Memberi pertanggung jawaban kepada pemberi amanah ( Stakeholder) Memberi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan tupoksi dalam upaya mencapai misi dan visi Memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan ( khususnya jangka pendek dan jangka menengah).
2. Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntabilitas Pemerintah. 2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah 4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi
Pemerintah 5. KepMenPan Nomor 135 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
6. Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010. 7. Peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
PER/01/M.PAN/01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 8. Peraturan Mentri Negara PAN nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. 9. RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005 – 2025. 10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
B. GAMBARAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1. Kondisi Geografis dan Demografis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi memiliki luas 5.040m2 yang beralamat di Jl. A. Yani 78 Banyuwangi dengan status tanah Hak Pakai tanggal sertifikat 15 Agustus 1981 Nomor : 10/5959425. Menurut letak geografis Kabupaten Banyuwangi yang berada di ujung timur Pulau Jawa, dengan selat Bali yang membujur dari arah selatan ke utara merupan bats bagian timur Kabupaten Banyuwangi. Batas ini sangat potensial untuk beberapa sektor ekonomi, seperti Pelabuhan Tanjung Wangi di ketapang yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
melimpahnya jenis biota laut yang dapat memberikan mata pencaharian pokok bagi penduduk di kawasan ini. Batas selatan membujur Samudra Indonesia, batas utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo. Bagian selatan dan utara ini sebagian merupakan hamparan hutan lindung, yang banyak menghasilkan produk kehutanan. Sedang batas bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Bondowoso. Umumnya dari arah timur sampai dengan batas barat ini terhampar luas daratan subur sebagai daerah penghasil produk pertanian, misalnya potensi padinya yang termasuk lumbung padi di Propinsi Jawa Timur. Berdasarkan
batas
dengan
segala
potensi
tersebut,
Kabupaten
Banyuwangi Memiliki luas sekitar 5.782,50 km² dengan jumlah Penduduk 1.475.348 jiwa yang terletak antara 70˚,43 - 80˚,46 Lintang Selatan serta 113˚,53 - 114˚,38 Bujur Timur, dengan rata-rata ketinggian antara 25 - 100 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Banyuwangi terletak pada ketinggian 0- 1.000meter diatas permukaan laut, diklasifikasikan berdasarkan wilayah tanah usaha (WTU) yang dibedakan atas : Ketinggian 0-25m diatas permukaan laut, meliputi luas wilayah 41.924ha (12,04%) dari luas daerah. Ketinggian ini didapat pada Kecamatan Banyuwangi, Rogojampi, Srono, Tegaldlimo, dan Wongsorejo. Ketinggian 25-100m diatas permukaan laut, meliputi luas wilayah 92.001ha (26,45%) dari luas daerah. Ketinggian ini pada hampir semua Kecamatan walaupun Kec. Genteng, Glenmore, Kalibaru, Singojuruh, Sempu, dan Songgon dengan luas yang relatif sempit. Ketinggian 100-500m diatas permukaan laut, meliputi luas wilayah 158.939ha (46,65%) luas daerah, Ketinggian ini didapat hampir semua Kecamatan, kecuali Banyuwangi, Muncar dan Purwoharjo yang tingginya kurang dari 100m diatad permukaan laut
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
Ketinggian 500-100m diatas permukaan laut , meliputi luas wilayah 36.527ha (10,49%) dari luas daerah, Ketinggian ini didapat pada Kec.Genteng, Giri, Glagah, Glenmore, Kabat, Songgon dan Purwoharjo Ketinggian lebih dari 1.000m diatas permukaan laut, meliputi Kec.Giri, Glagah, Glenmore, Kabat, Songgon dan Wongsorejo Daerah pantai melipiti Kec.Wongsorejo, Kalipuro, Banyuwangi, Kabat, Rogojampi, Muncar, Tegaldlimo, Purwoharjo dan Pesanggaran. C. Potensi Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata. b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. Pelayanan yang Diberikan untuk Mencapai Tugas Pokok dan Fungsi : Untuk mencapai tugas pokok dan fungsi dimaksud, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi memberikan beberapa pelayanan, yaitu : a. Pelayanan di bidang administrasi umum dan kepegawaian b. Pelayanan di bidang keuangan dan perlengkapan c. Pelayanan di bidang penyusunan program d. Pelayanan di bidang pemberdayaan seni dan budaya e. Pelayanan di bidang adat budaya f. Pelayanan di bidang pemberdayaan sarana wisata g. Pelayanan di bidang sumber daya alam h. Pelayanan di bidang Informasi budaya dan wisata i. Pelayanan di bidang promosi budaya wisata Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah , dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Kepala Dinas, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang kebudayaan dan pariwisata. b. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang kebudayaan dan pariwisata. c. Mengkoordinasikan pelaksanaan
program dan kegiatan di bidang
kebudayaan dan pariwisata. d. Mengendalikan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kebudayaan dan pariwisata. e. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. f. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku. g. Menilai
prestasi
bawahan
sebagai
bahan
pertimbangan
dalam
pengembangan karier. h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. i. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 2. Sekretariat, mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan tahunan dan pengendalian serta pengelolaan keuangan dan urusan umum. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas. b. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait c. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sekretaris, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sekretariat berdasarkan Rencana Kerja Dinas. b. Menyelenggarakan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas. c. Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satua kerja perangkat daerah terkait. d. Mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan Dinas. e. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung. f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier. g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya. h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 2.1 Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas : a) Menyusun rencana Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja Dinas. b) Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian. c) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung. d) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier. e) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya. f)
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
2.2 Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai tugas: a) Menyusun rencana Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan rencana kerja Dinas. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
b) Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan inventaris. c) Menyusun
rencana
kebutuhan
dan
mendistribusikan
barang
perlengkapan. d) Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai Dinas. e) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung. f)
Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier.
g) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. h) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 2.3 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas : a) Menyusun rencana Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan rencana kerja Dinas. b) Menghimpun
bahan
dalam
rangka
perencanaan
dan
program
pengembangan kegiatan dinas. c) Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dinas. d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. e) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung. f)
Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier.
g) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. h) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
3. Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan pelestarian di bidang kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi : a. Pembinaan, pengembangan dan pelestarian kebudayaan. b. Fasilitasi pagelaran budaya sebagai obyek wisata. c. Pemrosesan
pemberian
rekomendasi
izin
pendirian
lembaga
pendidikan/sanggar di bidang seni budaya. d. Fasilitasi penyusunan kemasan paket wisata budaya. e. Peningkatan kemitraan penelitian dan pengkajian pengembangan kebudayaan dan arkeologi. f. Pengembangan pengelolaan seni budaya dan arkeologi serta museum. g. Peningkatan pemahaman dan pengembangan nilai-nilai adat dan tradisi lokal. h. Fasilitasi penyusunan data base kebudayaan. i. Peningkatan pemahaman nilai sejarah dan tradisi. j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepala Bidang Kebudayaan, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana bidang kebudayaan sesuai dengan rencana kerja Dinas. b. Membina, mengembangkan dan melestarikan kebudayaan. c. Memfasilitasi pagelaran budaya sebagai obyek wisata. d. Memproses
pemberian
rekomendasi
izin
pendirian
lembaga
pendidikan/sanggar di bidang seni budaya. e. Memfasilitasi penyusunan kemasan paket wisata budaya. f. Meningkatkan
kemitraan
penelitian
dan
pengkajian
pengembangan
kebudayaan dan arkeologi. g. Mengembangkan pengelolaan seni budaya dan arkeologi serta museum. h. Meningkatkan pemahaman dan pengembangan nilai-nilai adat dan tradisi lokal.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
i. Memfasilitasi penyusunan data base kebudayaan. j. Meningkatkan pemahaman nilai sejarah dan tradisi. k. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung. l. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier. m. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya. n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 3.1 Kepala Seksi Pemberdayaan Seni dan Budaya, mempunyai tugas : a) Menyusun rencana Seksi Pemberdayaan Seni da Budaya sesuai dengan rencana kerja Dinas. b) Meningkatkan
kemitraan pengembangan pengelolaan
kebudayaan,
arkeologi serta museum. c) Meningkatkan kemitraan penelitian, pengkajian seni budaya, sejarah dan nilai-nilai tradisi serta arkeologi. d) Menyusun data base kebudayaan. e) Memantau evaluasi kegiatan pemberdayaan seni dan budaya. f)
Menyusun laporan pelaksanaan pengembangan pemberdayaan seni dan budaya.
g) Menyelenggarakan pembinaan, dan pendukungan pengelolaan dalam rangka pemberdayaan seni dan budaya. h) Memberikan kajian dan memproses rekomendasi perizinan pendirian lembaga pendidikan di bidang kebudayaan. i)
Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
j)
Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier.
k) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuia tugas pokok dan fungsinya. l)
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
3.2 Kepala Seksi Adat Budaya, mempunyai tugas : a) Menyusun rencana Seksi Adat Budaya sesuai dengan rencana kerja Dinas. b) Menyelenggarakan pembinaan dan pendukungan dalam pagelaran budaya sebagai obyek wisata baik tingkat daerah Kabupaten, Propinsi maupun ke luar negeri. c) Menyiapkan bahan misi kesenian baik oleh perseorangan maupun kelompok sebagai duta seni di dalam maupun di luar negeri. d) Menyiapkan bahan kemasan paket wisata seni dan budaya. e) Melaksanakan pemantauan terhadap penembangan budaya. f)
Melaksanakan kebijakan di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa.
g) Melaksanakan kebijakan dalam rangka pembinaan lembaga adat skala kabupaten. h) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung. i)
Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier.
j)
Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
k) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 4.
Kepala Bidang Pariwisata mempunyai tugas pokok menyelanggarakan pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan obyek wisata, sarana, tenaga kerja kepariwisataan dan sumber daya alam wisata. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kepala Bidang Parwisata mempunyai fungsi : a. pembinaan dan pengembangan Obyek wisat,sarana,tenaga kerja kepariwisataan dan sumber daya alam wisata:. . b. .Pemberian pertimbangan teknis pemrosesan perizinan di bidang usaha Obyek Wisata,Taman Rekreasi,Akomodasi ,rumah makan ,bar dan biro perjalanan wisata. c. Pemantauan dan evaluasi kegiatan pembinaan ,pengembangan obyek wisata ,sarana ,tenaga kerja kepariwisataan dan sumber daya alam wisata;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
d. Pembinaan
dan
mengembangkan
lembaga-lembaga
masyarakat
dan
kelompok sadar wisata; e. Penyusun bahan laporan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan obyek wisata,sarana wisata dan usaha jasa kepariwisataan; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi; Kepala Bidang Pariwisata mempunyai tugas: a. Menyusun rencana Bidang Pariwisatasesuai dengan rencana Dinas; b. Membina dan mengembangkan Obyek Wisata ,sarana ,tenaga kerja kepariwisataan dan sumber daya alam wisata ; c. Memberikan pertimbangan teknis pemrosesan perizinan dibidang usaha Obyek Wisata, Taman Rekreasi, Akomodasi, rumah makan, bar dan biro perjalanan wisata; d. Memantau dan mengevaluasi kegiatan pembinaan, pengembangan obyek wisata ,sarana ,tenaga kerja kepariwisataan dan sumber daya alam Wisata; e. Membina dan mengembangkan lembaga-lembaga masyarakat dan kelompok sadar wisata; f. Menyusun bahan laporan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan obyek wisata ,sarana wisata dan usaha jasa kepariwisataan ; g. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 4.1 Kepala Seksi Pemberdayaan Sarana Wisata mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Pemberdayaan Sarana Wisata sesuai dengan rencana kerja Dinas ; b. Membina dan mengembangkan Obyek Wisata ,Taman Rekreasi,Hiburan Umum,sarana wisata dan usaha jasa pariwisata Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
c. Mengembangkan pengelolaan Usaha Jasa Kepariwisataan ; d. Meningkatkan kemitraan penelitian dan pengkajian pengembangan obyek wisata dan sarana wisata ; e. Melaksanakan pengkajian dan pemrosesan rekomendasi izizn pendirian lembaga pendidikan kepariwisataan perhotelan dan usaha pariwisata ; f. Meningkatkan kemitraan pengembangan usaha industri penunjang wisata ; g. Melakukan upaya-upaya dalam rangka terciptanya sistem dan iklim usaha jasa pariwisata yang sehat ; h. Memberdayakan usaha perjalanan wisata ; i. Menyusun
laporan
pelaksanaan
pembinaan
dan
pengembangan
pemberdayaan obyek dan sarana wisata ; j. Meningkatkan profesionalisme dan daya saing SDM kebudayaan dan pariwisata k. Melakukan pendataan, pemantauan dan pengawasan terhadap pemandu wisata dan tenaga kerja kepariwisataan ; l
Meningkatkan
kemitraan
penyelenggaraan
pelatihan
tenaga
kerja
kepariwisataan ; m. Melakukan pembinaan dan peningkatan profesionalisme kelompak sadar wisata n. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling menrdukung ; o. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; p. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; q. Melaporkan hasil pelaaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 4.2
Kepala Seksi Sumber Daya Alam Wisata mempunyai tugas ;
a. Menyusun rencana Seksi Sumber Daya Alam Wisata sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. Melakukan pendataan,pemantauan dan pengawasan terhadap potensi sumber daya alam Wisata ; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
c. Menggali dan mengembangkan potensi sumber daya alam wisata ; d. Mengoordinasi bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung ; e. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; f. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 5. Kepala Bidang Pemasaran mempunyai tugas pokok melaksanakan Pembinaan dan pemantauan dalam rangka pengembangan jaringan Usaha pemasaran wisata. Kepala Bidang Pemasaran mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan upaya pengembangan pemasaran wisata . b. Peningkatan kerjasama pemasaran baik didalam maupun luar negeri dengan menonjolkan keunggulan-keunggulan daerah ; c. Peningkatan keoordinasi pengembaganjaringan aksesibilitas ; d. Pelaksanaan promosi intensif di dalam dan di luar negeri ; e. Perancangan
dan
mensinergikan
pembuatan
even-even
untuk
meningkatkan kunjungan ; f. Peningkatan kemitraan pengembangan produk dan promosi ; g. Peningkatan pembangunan sistem informasi pelayanan kepariwisataan ; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya ; Kepala Bidang Pemasaran mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Bidang Pemasaran sesuai dengan rencana dinas b. Melaksanakan upaya pengembangan pemasaran wisata ; c. Meningkatkan kerja sama pemasaran baik di dalam maupun di luar negeri dengan menonjolkan keunggulan-keunggulan daerah ; d. Meningkatkan keoordinasi pengembangan jaringan aksebilitas; e. Melaksanakan promosi intensif di dalam dan di luar negeri ; f. Merancang
dan
mensinergikan
pembuatan
meningkatkan kunjungan ; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
even
–even
untuk
g. Meningkatkan kemitraan pengembangan produk dan promosi ; h. Meningkatkan pembangunan sistem informasi pelayanan kepariwisataan i. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung ; j. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier k. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan kepada atasan ; 5.1 Kepala Seksi Informasi Budaya dan Wisata mempunyai tugas ; a. Menyusun rencana Seksi Informasi Budaya dan Wisata sesuai Dengan rencana kerja Dinas ; b. Menyelenggarakan
pembinaan
dan
kemitraan
dalam
rangka
meningkatkan informasi kepariwisataan ; c. Menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta
dalam
pengadaan
dan
memajukan
sarana
informasi
kepariwisataan ; d. Melakukan upaya informasi melalui media cetak, film, slide, poster, brosur, leaflet, internet dan lain-lain ; e. Membuka pusat - pusat informasi wisata ; f. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang informasi kepariwisataan ; g. Menyiapkan bahan penyelenggaraan informasi, mengelola pusat-pusat informasi pariwisata ; h. Mengoordinasi bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung ; i. Menilai hasil kerja sama bawahan untuk bahan pengembangan karier ; j. Melaksanakan tugas kedinasan yang di berikan oleh atsan sesuai tugas pokok dan ungsinya ; k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
5.2 Kepala Seksi Promosi Budaya dan Wisata mempunyai tugas ; a. Menyusun rencana Seksi Pelayanan Informasi Budaya dan Wisata sesuai dengan rencana kerja Dinas ; b. Menyelenggarakan pembinaan dalam rangka peningkatan promosi kepariwisataan di dalam dan di luar negeri ; c. Menyiapkan bahan dan membuka jaringan kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam pengadaan dan memajukan sarana promosi kepariwisataan ; d. Melakukan upaya promosi melalui media cetak, film, slide,poster, brosur, leaflet, internet dan lain-lain ; e. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang promosi kepariwisataan ; f. Menyiapkan
bahan
penyelenggaraan
promosi,
mengelola,dan
memperluas pusat-pusat promosi pariwisata ; g. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung ; h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUWANGI
Plt. KEPALA DINAS Plt.
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS M. Y. BRAMUDA, S.Sos, MBA, MM
SUBBAG Administrasi, Umum dan Kepegawaian Suryani Agus W, SH
BIDANG KEBUDAYAAN
BIDANG PARIWISATA
Ir. CHOLIQUL RIDHA, MSi
Dariharto, SH, MM
SUBBAG Keuangan dan Perlengkapan
Penyusunan Program
Dra. Siti Ngaisah
Akhmad Samsudin, SAP
SUBBAG
BIDANG PEMASARAN Drs. ENDRO DWI R, MSi
SEKSI PEMBERDAYAAN SENI DAN BUDAYA
SEKSI PEMBERDAYAAN SARANA WISATA
SEKSI INFORMASI BUDAYA DAN WISATA
......................................
H. Agus Siswarso, SAP
AINUR ROFIK, S.Sos
SEKSI ADAT BUDAYA
SEKSI SUMBER DAYA ALAM WISATA
SEKSI PROMOSI BUDAYA DAN WISATA
Aekanu Hariyono, S.Pd
Kholik Yoemarsono
ARUM WAHYUNI, SAP
BAB II PERENCANAAN dan perjanjian kinerja
A. Rencana Strategis 1. Visi Penetapan Visi merupakan satu langkah penting dalam menjalankan satu organisasi, mengingat tujuan penetapan Visi antara lain adalah mencerminkan apa yang akan dicapai organisasi, mencerminkan arah dan fokus strategi yang jelas menjadi perekat dan menyatukan beberapa gagasan strategik serta memiliki orientasi terhadap masa depan. Visi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan perwujudan dalam lingkup yang lebih kecil dari Visi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 - 2015. Untuk itu Visi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga merupakan manifestasi sistem yang saling terkait untuk saling menyukseskan satu dengan yang lainnnya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dibawah Pasangan H. Abdullah Azwar Anas - Yusuf
Widyatmoko telah membuat visi Kabupaten Banyuwangi
2010-2015 sebagai berikut : “ TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANYUWANGI YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA “. Penjelasan Visi : 1. Kemandirian Daerah adalah kemampuan riil atau nyata pemerintah daerah dan
masyarakatnya
daerah/rumah
dalam
tangganya
mengatur
sendiri
dan
menurut
mengurus prakarsa
kepentingan dan
aspirasi
masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara setahap demi setahap misa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerah daerah lain yang saling menguntungkan. 2. Kesejahteraan Masyarakat yang Berakhlaq Mulia, ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dan adanya perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya ekonomi yang memadai. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan
masyarakat
miskin
sehingga
secara
simultan
dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan yang sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Perlu ditekankan di sini bahwa kemajuan-kemajuan yang ingin kita raih, tidak hanya sekedar kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi kita berupaya keras pula untuk dapat meraih kemajuan-kemajuan pada dimensi mental -spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta berakhlaqul mulia. 3. Peningkatan perekonomian diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian
rakyat
dengan
mendorong
secara
sungguh-sungguh
simpulsimpul ekonomi rakyat utamanya pertanian, industri, perdagangan dan jasa, lembaga keuangan dan koperasi, serta pariwisata yang didukung oleh infrastruktur fisik dan non-fisik yang memadai. 4. Untuk mempercepat program-program tersebut perlu ditingkatkan pelayanan publik melalui optimalisasi kinerja instansi Pemerintah Daerah yang efektif, terpadu dan berkesinambungan. Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi : Berdasarkan rumusan Visi Bupati Banyuwangi Tahun 2010 – 2015 maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mentapkan Visinya sebagai berikut : Sesuai tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan visi sebagai berikit :
”MEWUJUDKAN BANYUWANGI SEBAGAI DAERAH TUJUAN WISATA
NASIONAL
YANG
BERBASIS
POTENSI ALAM SERTA LINGKUNGAN.”
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
KEBUDAYAAN
DAN
Penjelasan Visi : Pariwisata Kabupaten Banyuwangi diperlukan dukungan semua pihak untuk penciptaan kondisi keamanan yang kondusif, bersih, indah, aman, ramah, dan penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang mendorong pertumbuhan sektor kebudayaan dan pariwisata serta membangun citra Kabupaten Banyuwangi sebagai tempat wisata yang berbasis kebudayaan dan potensi alam serta lingkungan sekaligus terposisi sebagai pintu gerbang pariwisata. 2. Misi : Misi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai satu organisasi instansi pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama dapat diupayakan perwujudannya, untuk itu harus disusun suatu tahapan yang secara umum akan terbagi ke dalam 2 (dua) tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya, salah satunya penetapan misi, dimana misi Disbudpar antara lain : 1. Memberikan pelayanan prima terhadap para pelaku usaha industri pariwisata, wisatawan, dan seluruh lapisan masyarakat; 2. Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, aparat, para pelaku usaha industri pariwisata dan peran serta masyarakat; 3. Memasyarakatkan sadar wisata dalam rangka terwujudnya sapta pesona, promosi dan hubungan lembaga wisata; 4. Menumbuhkembangkan kemitraan dengan para pelaku usaha industri pariwisata dan masyarakat; 5. Menumbuhkembangkan potensi objek wisata yang berdaya saing; 6. Menumbuhkembangkan nilai luhur budaya masyarakat Kab. Banyuwangi; 7. Menggalakkan pelestarian dan pemeliharaan Benda Cagar Budaya dan Kepurbakalaan. 8. Menggali, melestarikan dan mengembangkan potensi seni dan budaya, adat-istiadat serta peninggalan sejarah menjadi destinasi wisata. 9. Menciptakan iklim investasi dan investor yang kondusip dan program isentif dibidang pariwisata. 10. Menciptakan dan mendorong kerjasama dengan sektor lainnya dalam rangka menciptakan usaha pariwisata.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
3. Maksud dan Tujuan : Maksud dan tujuan penyusunan Lakip Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2014, adalah : a. Menjamin adanya konsistensi Pelaksanaan Program terhadap masalah dan potensi daerah serta kegiatan rutin sesuai dengan ketentuan pembangunan pariwisata dan kebudayaan daerah. b. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program pembangunan yang sudah difokuskan secara partisipatip dengan semua Stake Holder pelaku pariwisata mulai dari penetapan misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sehingga dengan demikian setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun. c. Memperkuat landasan penetapan program dan kegiatan tahunan dinas secara kronologis dan berkelanjutan. d. Meningkatkan kualitas pelayanan prima bagi pelaku-pelaku pariwisata e. Mewujudkan sapta pesona pariwisata f. Mewujudkan dan meningkatkan fasilitas yang memadai di lingkungan destinasi g. Mengembangkan pola partisipasi dalam pengembangan destinasi pariwisata h. Mengamankan
dan
mengkondisikan
bangunan
dan
situs-situs
dan
peninggalan sejarah i. Menciptakan dan mencari icon Banyuwangi yang tepat sesuai dengan sejarah j. Meningkatkan dan mengembangkan kehidupan berkebudayaan sebagai salah satu basis pengembangan kepariwisataan, k. Menciptakan Paket-paket wisata dengan bekerjasama dengan travel-trevel dan biro perjalanan wisata l. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan pelaku-pelaku wisata m. Melestarikan dan mengembangkan nilai – nilai tradisi sebagai akar budaya lokal, n. Meningkatkan seluruh sumber daya pariwisata agar lebih profesional
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
4. Sasaran Sasaran
merupakan
penjabaran
dari
tujuan
organisasi
dan
menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan, diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari perencanaan dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria specific, measurable, agresive but attainable, result oriented and time bond. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Dari pengertian tersebut diatas, maka sasaran harus sesuai dengan tujuan yang dikehendaki adalah : - Terlaksananya sapta pesona pariwisata - Terwujudnya masyarakat akan sadar wisata - Terwujudnya Branch image positif di mata wisatawan - Terwujudnya peningkatan ekonomi untuk masyarakat - Terwujudnya kenyamanan perjalanan bagi wisatawan - Terjaganya peninggalan-peninggalan sejarah untuk generasi penerus - Terciptanya branch image positif bagi wisatawan - Terjaganya seni budaya dan adat istiadat Banyuwangi - Terwujudnya peningkatan arus kunjungan wisatawan - Terwujudnya pelayanan wisatawan yang prima
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
5. Strategi dan arah kebijakan Strategi yang digunakan adalah akselerasi program yaitu dengan menggerakkan potensi dan penunjang kepariwisataan secara terpadu dan berkelanjutan untuk menjadikan Banyuwangi mempunyai daya tarik Kebijaksanaan dan strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian Misi. Strategi diuraikan ke dalam arah kebijakan, tujuan, sasaran program dan kegiatan prioritas yang akan diimplementasikan dalam periode waktu tertentu. Untuk menjaga konsistensi Visi dan Misi, terutama dalam menjabarkannya pada kebijakan perencanaan pembangunan selama lima tahun ke depan, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyuwangi telah menetapkan strategi untuk mewujudkan Visi dan Misi sebagai berikut : 1.
Koordinasi; adalah suatu upaya komunikasi yang dijalin, baik secara horizontal maupun diagonal untuk mencapai tujuan tertentu;
2.
(Friendly system); adalah system yang menyenangkan wisatawan;
3.
(Improve); adalah upaya untuk memperbaiki tingkat pelayanan kepada wisatawan secara continue;
4.
(Exceed Expectations; adalah upaya yang dilakukan untuk melampauhi/
memenuhi
yang
diharapkan
wisatawan
untuk
menguasai pasar dengan menetapkan standar pelayanan yang tinggi dan mengkomunikasikan standarisasi tersebut kepada staf; 5.
Motivasi; adalah adanya dorongan untuk melakukan yang terbaik secara terus-menerus dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
6.
Eligible; mengandung makna yaitu sesuatu yang dihasilkan selalu memuaskan pelanggan, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan yang diharapkan;
7.
Coorporate culture; penciptaan kultur organisasi yang didedikasikan untuk pelayanan prima. Penekanannya adalah bagaimana membangun nama baik dimata wisatawan, penciptaan citra organisasi (brand image) melalui pelayanan yang memberikan kepuasan wisatawan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
sebagai daerah tujuan wisata dengan memanfaatkan Momentum : 1) Penetapan Kata Kunci kepariwisataan " BANYUWANGI THE SUNRISE OF JAVA “, karena matahari terbit paling awal di BANYUWANGI. 2) Penetapan Gandrung sebagai Maskot Pariwisata Kabupaten Banyuwangi sesuai SK Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor: 173 tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002. 3) Pembangunan Segi Tiga Berlian (meliputi Kawah Ijen, Sukamade dan Plengkung) sebagai ikon pariwisata alam Banyuwangi. 4) Mewujudkan Bayuwangi sebagai “CITY OF ART” dengan keragaman budaya yang dimiliki, akar budaya lokal yang kuat dan Interaksi budaya antar etnis yang ada serta letak geografis yang terletak di persimpangan. KEBIJAKAN : Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi perlu menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka kebijakan yang diambil adalah : 1 Bidang Pariwisata a. Pengembangan kerjasama dengan semua stake holder b. Peningkatan kualitas SDM bagi pelaku-pelaku pariwisata c. Menciptakan Branch image positif bagi pariwisata 2 Bidang Pemasaran a. Peningkatan promosi melalui berbagai media dan website b. Peningkatan kerjasama dengan daerah-daerah tujuan wisata yang telah maju c. Mendorong terlasksananya dan keikutsertaan Kab. Banyuwangi dengan even-even di luar daerah maupun di dalam daerah 3 Bidang Kebudayaan a. Peningkatan atraksi seni dan budaya diberbagai daerah b. Peningkatan kerjasama dan PHRI dan semua instansi dalam rangka penampilan seni budaya dan adat istiadat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
c. Meningkatkan seni dan budaya Banyuwangi ke berbagai even di dalam maupun di luar daerah. Dalam pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi meletakkan dasar kebijakan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan pada RIPP tahun 1993 telah membagi menjadi 3 (tiga) wilayah pengembangan disebut SEGITIGA BERLIAN "THE DIAMOND TRIANGLE" yaitu : 1) Wilayah pengembangan Pariwisata I meliputi: 1. Obyek wisata Pantai Banyuwangi dan pantai pulau santen 2. Obyek wisata Pantai Kampe 3. Obyek wisata Pantai Blimbingsari dan sekitarnya 4. Obyek wisata Bahari Pulau Tabuhan 5. Obyek wisata Tirta (Air Terjun) Selogiri 6. Obyek Wisata Tirta (Air Terjun) Antogan 7. Obyek Wisata Tirta (Air Terjun) Kalongan 8. Obyek Wisata Tirta Kolam Taman 9. Obyek Wisata Wana Wisata Watudodol 10. Obyek Wisata Wana Wisata Rowo Bayu 11. Obyek Wisata Agro Kaliklatak 12. Obyek Wisata Agro Bayu Lor 13. Obyek Wisata Vulcanologi Kawah Ijen 14. Obyek Wisata tirta kolam taman suruh 15. Obyek Wisata Budaya Desa Kemiren, Bakungan dan sekitarnya 16. Obyek wisata Air Terjun Lider, Bayu Kidul, dengan titik pusat daya tarik adalah Kawah Ijen 2) Wilayah pengembangan Pariwisata II Meliputi Obyek wisata yang berada di Banyuwangi bagian Tenggara, yaitu: 1. Obyek Wisata Pantai Kayu Aking 2. Obyek Wisata Pantai Trianggulasi, Pancur dan Plengkung 3. Obyek Wisata Pantai Muncar dan Sembulung 4. Obyek Wisata Pantai Segara Anakan dan Grajagan 5. Obyek Wisata Penyu di Ngagelan 6. Obyek Wisata Banteng, Rusa, Merak, Babi Hutan di Sadengan ;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
Titik pusat daya tarik adalah Plengkung dengan kegiatan khusus Surfing, Flora Fauna, Taman Nasional Alas Purwo dan Wisata Religi 3) Wilayah pengembangan Pariwisata III Meliputi Obyek Wisata yang berada di Banyuwangi bagian Barat laut, yaitu: 1. Obyek Wisata Pantai Lampon 2. Obyek Wisata Pantai Pulau Merah 3. Obyek Wisata Pantai Pancer 4. Obyek Wisata Pantai Rajekwesi 5. Obyek Wisata Pantai Teluk Hijau 6. Obyek Wisata Pantai Sukamade 7. Obyek Wisata Agro Sukamade 8. Obyek Wisata Tlogosari 9. Agro Wisata Perkebunan Sungai Lembu 10. Agro Wisata Kendeng Lembu 11. Air Terjun Alas Wangi 12. Air Terjun Wonorejo ; Dengan obyek Daya tarik unggulan mengintip Penyu bertelur di Sukamade, Plengkun yang mempunyai ombak 7m, dan Kawah Ijen yang mempunyai panorama yang sangat indah. Pola Pengembangan Kemitraan Dalam upaya peningkatan informasi dan promosi Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi digunakan pola kemitraan melalui berbagai unsur, antara lain: 1) BP3B (Badan Pengembangan Promosi Pariwisata Banyuwangi) 2) PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) 3) DKB (Dewan Kesenian Blambangan) 4) BK3B (Badan Koordinasi Kesenian Kepariwisataan Banyuwangi) 5) Masyarakat Peduli Wisata sebagai pengembang dan POKDARWIS 6) Radio 7) PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) 8) Biro / Agen Perjalanan Wisata
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
6. PROGRAM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Terlampir
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
Capaian Target Indikator Kinerja RPJMD Tahun 2014 HASIL SINKRONISASI SASARAN RPJMD DAN INDIKATOR KINERJA RPJMD ( PENGUKURAN TARGET KINERJA TAHUNAN) No.
MISI
1. Mewujudkan tata pemerintahan yg baik dan bersih (good and clean governance) 2.
3.
Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yg berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal
Mewujudkan kesejahteraan
TUJUAN
SASARAN RPJMD
Meningkatkan tata kelola pemerintahan Menguatnya yg baik dan kapasitas bersih melalui kelembagaan harmonisasi melalui regulasi kebijakan yg yg konprehensif komprehensif dan berkeadilan dan berkeadilan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan merata dlm upaya Meningkatnya mewujudkan pemanfaatan kemandirian potensi ekonomi pariwisata masyarakat seperti kawah ijen, pantai plengkung
Meningkatkan kesejahteraan
Meningkatnya upaya
INDIKATOR SASARAN
KET SKPD (TERCAPAI/TDK PENANGGUNG TERCAPAI) JAWAB Tercapai Disbudpar
SATUAN
TARGET 2014
REALISASI 2014
%
Restoran
59
90
100
Penginapan /hotel
62
70
100
Tercapai
Disbudpar
Kunjungan wisata domestik
org
951.198
48,7
Tercapai
Disbudpar
Kunjungan wisata mancanegara
org
24.729
31,50
Tercapai
Disbudpar
Kontribusi sektor pariwisata thd PDRB
%
3,71
(Wisatawan yg berkunjung ke Hotel = 495.638 org Wisatawan yg berkunjung ke obyek wisata = 1.459.670 org). (Wisatawan yg berkunjung ke Hotel = 47.802org Wisatawan yg berkunjung ke obyek wisata = 30.681org) 4,07 (triwulan 3)
91,1
Tercapai
Bappeda
Jumlah group kesenian
Group
755
100
Tercapai
Disbudpar
Jenis, kelas dan jml restoran Jenis, kelas dan jml penginapan/hotel
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
755
masyarakat melalui optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan
melalui optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
pelestarian dan pengembangan
Jumlah gedung Penyelenggaraan festival seni dan budaya
Gedung Kali
2 8
2 8
100 100
Tercapai Tercapai
Disbudpar Disbudpar
budaya lokal
Benda, situs dan kawasan cagar budaya yg dilestarikan
Bh/tempat
29
29
100
Tercapai
Disbudpar
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
Perencanaan Kinerja Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan
indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam tencana Strategik. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dengan sumber dana yang terbatas sehingga secara realistis dapat diprogram secara terarah dan terpadu dalam pengelolaannya. Perencanaan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 merupakan perencaan kinerja yang menjabarkan rencana Strategis 2010 – 2015 dan dilaksanakan secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan. Perencanaan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini merupakan alat yang bermanfaat untuk mengecek apakah Dinas dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan, Selain itu dengan rencana kerja akan lebih mudah mengukur tingkat capaian kinerja pada akhir tahun 2014 sebagai bahan evaluasi melalui lima indikator kinerja yaitu input, out put, out come, benefits dan impacts. TUJUAN Tujuan yang diwujudkan dalam kurun waktu 1 tahun adalah : a. Meningkatkan dan mengembangkan pengusahaan obyek wisata yang berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat dan juga pengiriman duta wisata. b. Pengembangan informasi pariwisata melalaui website maupun media cetak dan elektronika. c. Meningkatkan dan mengembangkan sarana pariwisata yang memadai serta tenaga pariwisata yang profesional. d. Meningkatkan keterpaduan, efektifitas promosi, pelayanan informasi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. e. Mengembangkan dan melestarikan Seni budaya serta adat istiadat. 1. Permasalahan pembangunan Permasalahan
pembangunan
mengenai
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata harus mempertimbangan faktor-faktor internal dan eksternal organisasi dan memperhatikan pula arahan dari Bupati dan aspirasi yang berkembang
masyarakat.
Keadaan
dan
perkembangan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
pembangunan
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Kabupaten
Banyuwangi
sampai
dengan
berakhirnya tahun 2014 secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) : 1. Keadaan dan perkembangan pembangunan kebudayaan 2. Keadaan dan perkembangan pembangunan pariwisata Perkembangan pembangunan kebudayaan sudah ada pembinaan yang cukup berarti. Hal ini terlihat dengan tingkat pertumbuhan sanggar seni dan budaya serta aktifas pembangunan sarana dan prasarana pada situs budaya yang ada, namun dari segi pendanaan nilai masih relatif sangat kecil termasuk dukungan untuk mengikuti fastival even budaya dan pertunjukkan kesenian. Sementara perkembangan pembangunan pariwisata tarlihat adanya semangat dan kegairahan yang cukup besar terhadap kegiatan, meskipun kondisinya masih tetap berada pada tahap iventarisasi, promosi dan pembangunan prasarana dasar, walaupun demikian sektor pariwisata lebih berpeluang untuk menarik wisatawan untuk berkunjung . 2. Isu-isu strategis yg dihadapi Urusan Kebudayaan : a. Permasalahan kekayaan budaya : 1. Masih perlunya sarana dan prasarana berupa pembuatan pondok utk petugas juru pelihara makam situs 2. Perlu perbaikan infrastruktur/jalan dan penambahan rambu-rambu menuju situs makam bersejarah b. Permasalahan pengembangan dan pelestarian seni gandrung antara lain masih kurangnya minat dan antusias para remaja pitri terhadap pelestarian kesenian gandrung, sehingga dikhawatirkan dalam kurun 5 (lima) mendatang tari gandrung akan terancam punah c. Pemasalahan museum d. Masih terbatasnya tenaga ahli di bidang pengelolaan benda pusaka. Urusan Pariwisata : a. Terbatasnya infrastruktur dan sulitnya akses menuju obyek wisata b. Kurangnya kesadaran masyarakat di sekitar obyek wisata dan pengelola obyek wisata
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
c. Kemampuan bahasa dan pengetahuan tentang obyek wisata dan daya tarik wisata bagi pramuwisata d. Belum secara berkala pengelola obyek wisata dan rekreasi hiburan umum (RHU), hotel/rumah makan melaporkan kunjungan wisata e. Masih terbatasnya tingkat pemasaran dan data kepariwisataan f. Belum optimalnya peran para pelaku usaha jasa pariwisata dan media masa g. Belum maksimalnya peningkatan SDM dalam rangka pengembangan usaha jasa pariwisata obyek desa tempat wisata (ODTW). 3. Prioritas pembangunan Dengan demikian agenda prioritas pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai berikut : 1. Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera 2. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia 3. Meningkatkan sarana dan prasarana ODTW yang tersusun dalam program pembangunan daerah. 4. Meningkatkan hubungan dan kemitraan dengan investor 5. Meningkatkan kemitraan dgn masyarakat lokal guna mengembangkan usaha wisata. 6. Mempromosikan potensi-potensi yg ada di Kabupaten Banyuwangi melalui media cetak, media elektronika 7. Meningkatkan website tentang gambaran Kabupaten Banyuwangi dan obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi yg ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar dapat di lihat di mancanegara maupun domestik.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA 1. Penetapan Indikator Kinerja Pada masa lalu Kinerja instansi pemerintah dilihat kinerjanya melalui kemampuan menyerap anggaran yang telah ditetapkan, maka pola seperti ini diubah melalui sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP).
Penetapan indikator merupakan bagian integral dari perencanaan Strategik. Tanpa Indikator kinerja yang jelas maka rencana Strategis tidak dapat diimplementasikan secara baik karena tidak ada alat ukur yang jelas dalam setiap kegiatan yang akan dicapai.
Indikator kinerja tidak hanya menunjukkan apa yang hendak dicapai oleh kegiatan, tetapi juga sejauh mana sumber-sumber daya digunakan secara efisien, efektif dan ekonomis bagi pelaksanaan kegiatan dimaksud.
Perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja Strategis dan Tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan nilai capaian Kinerja Sasaran dikelompokkan dalam skala pengukur ordinal sebagai berikut: 85 % s/d 100 %
: Sangat Berhasil
70 % s/d <85 %
: Berhasil
55 % s/d <70 %
: Cukup Berhasil
<55 %
: Tidak Berhasil
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
B. Evaluasi kinerja : No
Sasaran
Indikator Sasaran
Rencana Capaian
Realisasi Capaian
1
2
3
4
5
1.
Pengembangan 1. Meningkatnya ruang apresiasi thd potensi pariwisata budaya lokal dan peran serta (Meningkatkan 719 sanggar masyarakat dlm obyek wisata yang pembangunan berwawasan pariwisata ( jml lingkungan dan grup kesenian ) berbasis masyarakat) 2. Meningkatnya potensi pariwisata dan peran serta masyarakat dlm pembangunan pariwisata ( jml gedung )
2.
Melestarikan dan mengembangan budaya lokal
755 sanggar
2
2
3. Berkembangnya penerapan nilai baru yang positif dan produktif dlm rangka pengelolaan kekayaan adat budaya daerah, yang terwujud dlm setiap, aspek kebijakan pembangunan (data situs yg di tangani)
27 benda situs
29 benda situs
1. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya (Penyelenggaraan festival sebi dan budaya) 2. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 3. Jenis, kelas dan jml restoran
6 kali pementasan
6 kali pementasan ( 1 kali di Jakarta )
9
9
59
90
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
4. Jenis, kelas dan jml penginapan/hotel 3.
62
70
Meningkatnya 1. Meningkatnya Domestik pemanfaatan potensi jumlah kunjungan 870.048 orang pariwisata seperti wisatawan kawah ijen, plengkung, sukamade dll
1.955.308 (Wisatawan yg berkunjung ke Hotel = 495.638 org Wisatawan yg berkunjung ke obyek wisata = 1.459.670 org).
Mancanegara 83.704 orang
78.318 (Wisatawan yg berkunjung ke Hotel = 47.638 org Wisatawan yg berkunjung ke obyek wisata = 30.681 org)
2. Kontribusi sektor pariwisata thd PDRB
4,07%
3,71%
Secara rinci capaian masing-masing indikator sasaran tahun 2013 sebagai berikut: Sasaran : ”MEWUJUDKAN BANYUWANGI SEBAGAI DAERAH TUJUAN WISATA NASIONAL YANG BERBASIS KEBUDAYAAN DAN POTENSI ALAM SERTA LINGKUNGAN.”
Dengan capaian kinerja sebagai berikut: No.
SASARAN
1 1.
2 Meningkatnya potensi pariwisata dan peran serta masyarakat dlm pembangunan pariwisata ( jml grup kesenian )
2.
Meningkatnya potensi pariwisata dan peran serta masyarakat dlm
REALISASI CAPAIAN 3
PENGUKURAN KINERJA 4
755 sanggar
Berhasil
2
Behasil
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
pembangunan pariwisata ( jml gedung ) 3.
4.
5.
6. 7.
8.
Berkembangnya penerapan nilai baru yang positif dan produktif dlm rangka pengelolaan kekayaan adat budaya daerah, yang terwujud dlm setiap, aspek kebijakan pembangunan (data situs yg di tangani) Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya (Penyelenggaraan festival sebi dan budaya) Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
29 situs
Berhasil
6 kali pementasan
Sangat berhasil
9
Berhasil
90
Berhasil
70
Berhasil
Jenis, kelas dan jml restoran Jenis, kelas dan penginapan/hotel
jml
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Domestik
1.955.308 (Wisatawan yg berkunjung ke Hotel = 495.638 org Wisatawan yg berkunjung ke obyek wisata = 1.459.670 org).
Sangat berhasil Mancanegara
78.318 (Wisatawan yg berkunjung ke Hotel = 47.638 org Wisatawan yg berkunjung ke obyek wisata = 30.681 org)
9.
Kontribusi sektor pariwisata thd PDRB
4,07%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
Sangat Berhasil
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja analisa pencapaian kinerja diatas dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran yang secara umum dapat disimpulkan "Sangat Berhasil" dengan rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 99.9%. C. Permasalahan dan solusi idikator kinerja : OPSI 1 : Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut: - Sumber daya manusia sebagai input kegiatan secara kuantitatif sudah cukup memadai - Sarana dan prasarana penunjang pelayanan cukup mendukung meskipun dipandang perlu ada peningkatan - Kerja sama dan koordinasi antar faktor terkait terjalin relatif cukup bagus di semua lini. - Tersedianya website untuk bisa mengakses dan menyebarluaskan potensi dan berkembangan pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Hambatan dan permasalahan yang dihadapi : SDM yang ada belum berjalan secara optimal Sulitnya transportasi munuju lokasi obyek wisata Kurangnya kesadaran masyarakat di sekitar obyek wisata dan pengelola obyek wisata Kemampuan bahasa dan pengetahuan tentang obyek wisata dan daya tarik wisata bagi pramuwisata Belum secara berkala pengelola obyek wisata dan rekreasi hiburan umum (RHU) dan maupun Hotel / rumah makan melaporkan kunjungan wisata Masih terbatasnya tingkat pemasaran dan data kepariwisataan Belum optimalnya peran para pelaku usaha jasa pariwisata dan Mass media
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
Strategi Pemecahan Masalah : Mempermudah transportasi menuju lokasi obyek wisata dengan penambahan trayek dan peningkatan jalan yang ada Peningkatan peran pelaku jasa pariwisata dan Mass media dalam kepariwisataan dan pengetahuan obyek wisata Peningkatan pembinaan dan pengetahuan masyarakat sekitar obyek wisata dan optimalisasi peran pengelola obyek wisata Peningkatan pengetahuan dan penguasaan bahasa bagi pramuwisata. OPSI 2 : Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan sasaran adalah sebagai berikut : Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Pembinaan secara berkala terhadap sanggar-sanggar seni. Penyelenggaraan Gebyar, Festival dan Pameran Seni budaya dan Adat serta makanan khas banyuwangi, baik tingkat regional maupun nasional. Kemudahan-kemudahan transportasi munuju obyek wisata. Hambatan dan permasalahan yang dihadapi : Pemahaman terhadap peran serta dunia kepariwisataan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat masih rendah; Terbatasnya infrastruktur menuju obyek-obyek wisata; Pengelolaan lembaga-lembaga kesenian masih lemah; Sarana pengembangan seni, adat dan tradisi masih sangat terbatas. Strategi Pemecahan Masalah : Menambah sarana dan prasarana di obyek wisata Memanfaatkan secara maksimal sumber daya yang ada sebagai obyek wisata Menumbuhkan kesadaran masyarakat sekitar dan pengelola obyek wisata tentang arti penting sarana dan prasarana serta lingkungan Penambahan brosur Peta, Leaflet dan papan / arah obyek wisata Membangun fasilitas menuju segi tiga berlian sebagai ikon wisata alam banyuwangi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
Berusaha
mengundang
investor
yang
benar-benar
berminat
mengembangkan wisata di Kabupaten Banyuwangi D. Analisis akuntabilitas kinerja : Kegiatan-kegiatan Inovasi kegiatan yang dilaksanakan : - Mengikutkan Karyawan/Wati di diklat-diklat untuk peningkatan SDM dan memotivasi kinerja. -
Mengikutsertakan Pameran-pameran bertaraf internasional.
-
Banyuwangi Ethno Carnival (BEC)
-
Festival Kuwung Banyuwangi
Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka prioritas yang diambil adalah : 1 Bidang Pariwisata a. Pengembangan kerjasama dengan semua stake holder b. Peningkatan kualitas SDM bagi pelaku-pelaku pariwisata c. Menciptakan Branch image positif bagi pariwisata 2 Bidang Pemasaran a. Peningkatan promosi melalui berbagai website / media eleltronik dan cetak b. Peningkatan kerjasama dengan daerah-daerah tujuan wisata yang telah maju c. Mendorong terlaksananya dan keikutsertaan Kab. Banyuwangi dengan even-even di luar daerah maupun di dalam daerah dan juga evenn-even ke luar negeri 3 Bidang Kebudayaan a. Pelaksanaan Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) Tahun 2014 b. Peningkatan atraksi seni dan budaya diberbagai daerah c. Peningkatan kerjasama dan PHRI dan semua instansi dalam rangka penampilan seni budaya dan adat istiadat d. Meningkatkan seni dan budaya Banyuwangi ke berbagai even di dalam maupun di luar daerah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
Faktor-faktor penentu keberhasilan : a. Melakukan study dan kajian terhadap potensi sumber daya alam daerah b. Menyusun data dan informasi daerah c. Melakukan study dan kajian untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) d. Melakukan study dan kajian untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) e. Melakukan kerjasama dengan pihak lain, untuk membuka peluang investasi f. Mewujudkan pelayanan yang prima g. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam daerah (SAD) h. Mengikuti dan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi global i. Melakukan study dan kajian dengan seniman dan budayawan j. Melakukan study dan kajian terhadap aset-aset Budaya dan sejarah.
E. AKUNTABILITAS KEUANGAN Sesuai dengan Keputusan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 239/IX/6/8 /2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), perlu dilaporkan akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi atau Tugas-tugas lainnya. Untuk itu berikut ini disajikan Laporan Akuntabilitas Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 sebagai berikut :
Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran yang disediakan untuk program dan kegiatan pada Dinas Kebudayaan
dan
Rp.
10.338.176.120,-
Rp.
7.481.790.471
Pariwisata Sedangkan ,-.
tahun
realisasi
Dengan
2014
anggaran
capaian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
adalah
kinerja
sebesar sebesar 72,37%.
TABEL : LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUWANGI SUMBER DANA APBD KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014 NO
1
KODE REKENING
NAMA KEGIATAN/
PLAFON
SUB KEGIATAN
ANGGARAN
2
3
4
REALISASI PELAKSANAAN
PELAKSANAAN KEGIATAN
VOLUME
5
LOKASI
SWAKELOLA
KONTRAK
S/D BULAN LALU
KEGIATAN
(UP/GU/TU)
(LS)
KEUANGAN
%
FISIK
KEUANGAN
%
FISIK
KEUANGAN
%
FISIK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1.
117.01.01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.000.000
Banyuwangi
GU
4.000.000
100,00
2.
117.01.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik
66.000.000
Banyuwangi
GU
44.106.949
66,83
3.
117.01.01.08
Penyediaan Jasa Perkantoran
54.000.000
Banyuwangi
GU
45.000.000
83,33
4.
117.01.01.09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
15.000.000
Banyuwangi
GU
13.150.000
5.
117.01.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
40.000.000
Banyuwangi
GU
39.997.850
6.
117.01.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
30.000.000
Banyuwangi
GU
7.
117.01.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
43.634.000
Banyuwangi
GU
8.
117.01.01.13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
80.000.000
Banyuwangi
-
9.
117.01.01.14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10.000.000
Banyuwangi
GU
10.
117.01.01.16
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
100.000.000
Banyuwangi
11.
117.01.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
40.000.000
12.
117.01.01.18
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah
232.000.000
Banyuwangi Dlm & Luar Prop.
13.
117.01.02.03
Pembangunan Dornitory di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bwi.
1.500.000.000
Banyuwangi
14.
117.01.02.10
Pengadaan Mebeler
39.470.000
Banyuwangi
15.
117.01.02.24
Pemeliharaan Ruti/berkala Kendaraan dinas/operasional
44.925.000
Banyuwangi
16.
117.01.02.42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
125.000.000
Banyuwangi
17.
117.01.06.01
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
25.000.000
Banyuwangi
GU
24.968.000
18.
117.01.15.01.5.2
Festival Karya Tari Daerah
67.500.000
Banyuwangi
GU
65.569.600
19.
117.01.15.01.5.2
Banyuwangi Ethno Carnival (BEC)
750.000.000
Banyuwangi
LS
20.
117.01.15.01.5.2
Penyusunan Buku Budaya Banyuwngi
54.000.000
Banyuwangi
LS
21.
117.01.15.01.5.2
Festival Endog-endogan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
Banyuwangi
BULAN INI
0,00
4.000.000
100,00
7.609.044
11,53
51.715.993
78,36
9.000.000
16,67
54.000.000
100,00
-
0,00
13.150.000
87,67
99,99
-
0,00
39.997.850
99,99
30.000.000
100,00
-
0,00
30.000.000
100,00
LS
43.628.600
99,99
-
0,00
43.628.600
99,99
LS
79.969.200
99,96
-
0,00
79.969.200
99,96
10.000.000
100,00
-
0,00
10.000.000
100,00
78.470.700
78,47
21.513.200
21,51
99.983.900
99,98
GU
29.995.000
74,99
2.700.000
6,75
39.965.000
99,91
GU
212.149.700
91,44
19.706.700
8,49
LS
44.458.000
2,96
-
0,00
44.458.000
2,96
LS
39.229.000
99,39
-
0,00
39.229.000
99,39
39.524.500
87,98
11,25
44.579.500
99,23
LS
GU LS
GU
-
S/D BULAN INI
5.055.000
124.750.000
53.964.200
231.856.400
-
0,00
99,87
-
0,00
24.968.000
99,87
97,14
-
0,00
65.569.600
97,14
0,00
718.090.000
95,75
99,93
-
0,00
99,18
-
0,00
124.750.000
99,94
718.090.000 53.994.200
99,80
95,75 99,99 99,18
150.500.000
149.269.100
149.269.100
22.
117.01.15.01.5.2
Pengemasan Kegiatan Upacara Adat budaya daerah
200.000.000
Banyuwangi
GU
LS
156.055.600
78,03
42.950.000
21,48
23.
117.01.15.01.5.2
Pementasan sanggar tari sbg Aktualisasi pengembangan Seni bdy daerah
1.109.206.120
Banyuwangi
GU
LS
1.056.719.550
95,27
49.400.000
24.
117.01.16.01.5.2
Peningkatan Peran dan pemahanan masy.thd Situs budaya
95.000.000
Banyuwangi
GU
73.585.500
77,46
20.700.000
25.
117.01.17.01.5.2
Festival Kesenian Kawasan Selatan (FKKS)
50.000.000
Jember
GU
49.825.050
99,65
26.
117.01.17.01.5.2
Audisi dan Workshop calon peserta BEC
325.000.000
Banyuwangi
GU
LS
45.075.000
13,87
274.898.500
84,58
27.
117.01.17.01.5.2
Pameran Lukisan
50.000.000
Banyuwangi
GU
LS
0,00
46.699.200
93,40
28.
117.01.17.01.5.2
Menumbuhkembangkan kreatifitas sanggar seni dengan mengikuti event
387.941.000
Banyuwangi
GU
LS
GU
LS
383.000.800
-
98,73
-
199.005.600
99,50
4,45
1.106.119.550
99,72
21,79
94.285.500
99,25
0,00
49.825.050
99,65
319.973.500 46.699.200
98,45 93,40
0,00
383.000.800
98,73
keluar daerah 29.
117.01.17.05.5.2
Festival Kuwung Banyuwangi
400.000.000
Banyuwangi
30.
2.04.117.01.15.02
Kerjasama Promosi Pariwisata dengan media elektronik/cetak
586.989.500
Banyuwangi
31.
2.04.117.01.15.02
Pembuatan Bahan Promosi dan Inf. Pariwisata Kab. Bwi
263.010.500
Blitar
32.
2.04.117.01.15.03
Pengiriman Duta Wisata (Raka-raki),Duta penari dan AWN
50.000.000
33.
2.04.117.01.15.03
Festival dan Gelar Makanan dan Minuman Khas
34.
2.04.117.01.15.03
35.
-
0,00
396.811.300
99,20
396.811.300
99,20
LS
223.901.500
38,14
353.800.000
60,27
577.701.500
98,42
GU
LS
204.960.500
77,93
58.050.000
22,07
263.010.500
100,00
GU
LS
49.006.450
98,01
95.000.000
Bwi & Sby Dlm dan luar prov
44.605.900
46,95
Pemilihan dan Pemberdayaan Jebeng Thulik
200.000.000
Banyuwangi
GU
LS
190.089.000
95,04
2.04.117.01.15.03
Pemasangan Media Promosi/Baliho Pariwisata
50.000.000
Banyuwangi
LS
37.000.000
74,00
36.
2.04.117.01.15.03
Famtrip
125.000.000
GU
LS
123.247.000
98,60
-
0,00
37.
2.04.117.01.15.05
Pembangunan Pasar Seni
500.000.000
Banyuwangi Dlm dan luar prov
GU
LS
16.549.500
3,31
-
0,00
16.549.500
3,31
38.
2.04.117.01.15.05
Pembangunan Dornitory tourism di Pulau Merah
750.000.000
Banyuwangi
GU
LS
27.534.500
3,67
-
0,00
27.534.500
3,67
39.
2.04.117.01.15.05
Pembuatan Buku Destinasi Pariwisata Banyuwangi
100.000.000
GU
LS
30.911.600
30,91
68,75
99.665.600
99,67
40.
2.04.117.01.15.05
Pelaksanaan Promosi pariwisata nusantara di dlm maupun luar negeri
550.000.000
Banyuwangi Dlm dan luar prov
GU
LS
512.022.678
93,10
41.
2.04.117.01.17.08
Pemberdayaan Masyarakat sekitar Obyek Wisata
100.000.000
Banyuwangi
GU
LS
58.520.000
46,82
42.
117.01.15.01.5.2
Pementasan Seni untuk mendukung Banyuwangi Festival
180.000.000
Banyuwangi
GU
LS
175.883.500
35,18
-
0,00
175.883.500
97,71
43.
117.01.17.01.5.2
Pagelaran Wayang Kulit
200.000.000
Banyuwangi
GU
LS
189.934.300
25,32
-
0,00
189.934.300
94,97
44.
117.01.17.01.5.2
Gandrung Sewu
300.000.000
Banyuwangi
GU
LS
-
0,00
299.452.550
99,82
299.452.550
99,82
45.
117.01.17.08.5.2
Pengelolaan Cagar Budaya
50.000.000
Banyuwangi
GU
LS
-
0,00
28.070.050
56,14
46.
2.04.117.01.17.01
Penerimaan dan Pelayanan Tamu-tamu untuk promosi dan informasi Par
150.000.000
Banyuwangi
GU
3.890.000
2,59
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
GU
145.410.000
145,41
31.047.600 13.000.000
0,00
49.006.450
98,01
32,68
75.653.500
79,64
0,00 26,00
68.754.000 37.255.000
0,00 37,26
190.089.000 50.000.000 123.247.000
512.022.678 95.775.000
28.070.050 149.300.000
95,04 100,00 98,60
93,10 95,78
56,14 99,53
JUMLAH …………….
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
10.338.176.120
4.966.038.327
48,04
-
2.508.452.144
24,26
7.481.790.471
72,37
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
BAB IV PENUTUP
Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 ini disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Tugas pokok dan fungsi tersebut dijabarkan berdasarkan tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana Strategik (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Hasil capaian kinerja tahun 2014 menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi telah memenuhi sasaran kategori Sangat Berhasil yang direncanakan yaitu : Meningkatnya obyek wisata yang berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat dengan indikator sasaran meliputi : Meningkatnya potensi pariwisata dan peran serta masyarakat dlm pembangunan pariwisata ( jml grup kesenian ). Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana obyek wisata dan Pengembangan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur. Meningkatnya pelestarian dan pelestarian pengembangan kekayaan budaya. Meningkatnya potensi pariwisata dan peran serta masyarakat dalam pembangunan pariwisata. Sedang satu sasaran terpenuhi dengan kategori Berhasil mencakup Sasaran antara lain : Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke penginapan/hotel Meningkatnya jumlah restoran untuk meningkatkan pelayanan bagi wisatawan domestik maupun mancanegara Tersedianya data-data kepariwisataan untuk menunjang pelayanan informasi. Meningkatnya potensi pariwisata dan peran serta masyarakat dlm pembangunan pariwisata ( jml gedung )
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB di Kabupaten Banyuwangi Dengan demikian maka sesuai dengan keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor:589/IX/6/1999, tentang Pedoman Potensi Pemerintah dengan melihat hasil berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran tersebut maka dapat disimpulkan pada kategori Sangat berhasil. Pencapaian sasaran tersebut belum maksimal dan masih dijumpai adanya kekurangan, hambatan dan permasalahan antara lain sebagai berikut : 1. Belum optimalnya dukungan, kerjasama, kemitraan dan koordinasi pihakpihak terkait 2. Belum optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia 3. Kurang dukungan dana dan Sarana kegiatan yang memadai. Beberapa alternatif pemecahan masalah yang perlu dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian Sasaran antara lain : 1. Peningkatan kinerja petugas, institusi dan sektor terkait misalnya melalui pembinaan, pelatihan, Refreshing, Kediklatan dan lain sebagainya. 2. Pemantapan koordinasi kemitraan dan kerjasama melalui pertemuan, MOU dan lain sebagainya. 3. Pengajuan dan perencanaan kebutuhan dana dan sasaran harus diupayakan mencukupi kebutuhan guna mendukung pencapaian sasaran secara optimal. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudyaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi tahun 2014 disajikan dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, dengan harapan di satu sisi dapat dijadikan salah satu masukan untuk penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana yang diharapkan dan di sisi lain dapat mendorong Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi untuk terus meningkatkan kinerjanya di masa-masa yang akan datang.....Amin.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2014)