KATA PENGANTAR. berkat dan rahmatnya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal

2016 - 2021

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan rahmatnya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan tahun 2016 – 2021 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra tahun 2016 -2021 ini disusun dengan tujuan untuk memandu perencanaan 5 tahun kedepan DPMPTSP dalam rangka mendukung visi Walikota Tangerang Selatan 2016-2021 “TERWUJUDNYA TANGSEL

KOTA CERDAS, BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

BERBASIS TEKNOLOGI DAN INOVASI”. Selanjutnya visi tersebut memandu penetapan tujuan dan sasaran strategis, serta program dan kegiatan yang perlu dijalankan. Ke depan, tantangan akan semakin besar, seiring dengan pesatnya informasi dan kemajuan teknologi informasi. Hal ini akan meningkatkan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat. Di samping itu, persaingan antar daerah untuk menarik investasi akan semakin kompetitif. Daerah akan berlomba-lomba menarik minat investasi melalui pelayanan perijinan yang mudah dan cepat, dan juga melalui regulasi dan sistem yang semakin memudahkan investor untuk mengurus perijinan. Untuk itu DPMPTSP Kota Tangerang Selatan tidak akan berpangku tangan. DPMPTSP akan terus menerus melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam hal pelayanan perijinan terpadu guna memenangkan persaingan dengan daerah lain untuk mendatangkan investasi ke Kota Tangerang Selatan yang akan menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan. i

2016 - 2021

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Semoga rencana strategis ini dapat memandu upaya perbaikan terus menerus

dalam pelayanan perijinan terpadu Kota Tangerang Selatan. tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2021 ini, semoga tujuan dan sasaran strategis ini dapat diwujudkan untuk kemajuan DPMPTSP, pemerintah, dan masyarakat Kota Tangerang Selatan

Mengetahui, Kepala KPMD

Ir. Oting Ruhiyat, MM NIP. 19590611 199403 1 002

Tangerang Selatan, Desember 2016 Kepala BP2T

Drs. H. Dadang Sofyan MM. NIP. 19610124 198603 1 006

ii

2016 - 2021


DAFTAR ISI

Kata Pengantar

.....................................

i

Daftar Isi

.....................................

iii

PENDAHULUAN

.....................................

I-1

1.1. LATAR BELAKANG

.....................................

I-1

1.2. LANDASAN HUKUM

.....................................

I-4

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

.....................................

I-4

1.4 . SISTEMATIKA PENULISAN

.....................................

I-5

.....................................

II-1

.....................................

II-1

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

.....................................

II-1

2.1.2 Struktur Organisasi Dinas

.....................................

II-2

2.1.3 Bagan Struktur Organisasi Dinas

.....................................

II-37

.....................................

II-38

2.2.1 Kualitas Sumber Daya Manusia

.....................................

II-38

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

.....................................

II-42

.....................................

II-43

2.3.1 Gambaran SPM Bidang Penanaman Modal

.....................................

II-43

2.3.2 Capaian Kinerja

.....................................

II-48

BAB I

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP 2.1. TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI

2.2. SUMBER DAYA ORGANISASI

2.3. KINERJA PELAYANAN

iii

2016 - 2021


2.4. TANTANGAN DAN PELUANG

.....................................

II-63

2.4.1 Tantangan yang Dihadapi

.....................................

II-63

2.4.2 Peluang yang Dimiliki

.....................................

II-65

DAN FUNGSI

.....................................

III-1

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas

.....................................

III-1

.....................................

III-2

3.2.1 Visi dan Misi Walikota Periode 2016-2021

.....................................

III-2

3.2.2 Program Prioritas RPJMD 2016-2021

.....................................

III-6

.....................................

III-6

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

.....................................

III-7

3.4. Telaahan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayanh dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

.....................................

III-8

3.6.1 Telaah RTRW

.....................................

III-8

3.6.2 Telaah KLHS

.....................................

III-10

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

.....................................

III-13

3.6. Penentu Isu-Isu Strategis Kantor

.....................................

III-18

3.6.1 Metode Analisa Isu Strategis

.....................................

III-18

3.6.2 Pencermatan Lingkungan

.....................................

III-18

PENGEMBANGAN PELAYANAN

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS

Fungsi Pelayanan 3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.3 Keterkaitan Renstra DPMPTSP Kota Tangerang Selatan dengan Visi Misi Walikota

iv

2016 - 2021


BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DPMPTSP KOTA TANGERANG

.....................................

IV-1

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

.....................................

IV-1

4.2. Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4.2.1 Analisis SWOT

.....................................

IV-2

.....................................

IV-2

.....................................

IV-6

.....................................

V-1

5.1. Program

.....................................

V-1

5.2. Kegiatan

.....................................

V-1

5.3. Pendanaan Indikatif

.....................................

V-4

.....................................

VI-1

BAB VII PENUTUP

.....................................

VII-1

LAMPIRAN

.....................................

L 1-1

SELATAN

4.2.2 Kebijakan BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

v

2016 - 2021

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan BAB I PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG Secara teoritis, birokrasi Pemerintahan memiliki tiga fungsi utama, yaitu; fungsi

pelayanan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat (public service), fungsi pembangunan yang berhubungan dengan unit oganisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan (development function), dan fungsi pemerintahan umum, berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (regulation function), termasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut, menunjukan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, cakupannya sangat luas yaitu pelayanan yang menghasilkan public good, seperti jalan, jembatan, pasar dan lain-lain, dan pelayanan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat (fungsi regulasi), seperti perizinan, KTP, SIM dan lain-lain. Dengan demikian, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama, adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga, adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan desentralisasi semakin luas diserahkan kepada Pemerintah Daerah sehingga memiliki kewenangan yang besar dalam menjalankan roda pemerintahannya sendiri sesuai kebutuhan daerahnya yang nantinya dapat berimbas positif dan dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat di daerahnya masing-masing. Dengan semangat Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi birokrasi secara mandiri dan atas prakarsa sendiri dengan dukungan dari seluruh masyarakatnya untuk mengelola sumber daya yang ada di daerahnya, sehingga dapat tercipta keseimbangan pembangunan daerah yang berdampak positif pada pembangunan nasional yang merata dan berkesinambungan. Konsekuensi dari hal tersebut, Pemerintah Daerah I-1

2016 - 2021


sebagai leading sektoral pembangunan daerah berkewajiban untuk menetapkan arah dan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan fasilitas maupun sumberdaya daerah sesuai pelimpahan kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dikarenakan setiap daerah memiliki keterbatasan dalam pengelolaan asset, dana, maupun sumber dayanya, sehingga perlu disusun formulasi prioritas pembangunan secara akurat terkait strategi pelaksanaan, pengendalian, serta pengawasannya, agar hasil pembangunan nantinya dapat lebih maksimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan dan kualitas birokrasi pemerintahan yang berdayaguna, berhasilguna, serta bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka semua Bupati dan Walikota yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memberikan pernyataan terkait Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ada di wilayah kerjanya masing-masing dalam bentuk pelaporan setiap akhir tahun anggaran sebagai wujud pertanggungjawaban moral instansi pemerintahan yang dipimpinnya tersebut terhadap visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, dengan mengikuti petunjuk teknis dari Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah dalam

memenuhi

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan setiap pelaksanaan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik, terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan satu sama lain meliputi : a. Perencanaan dan Penyusunan Strategi Pelayanan Pemerintahan b. Pelaksanaan Kinerja atas Strategi yang telah di susun c. Pengukuran Kinerja atas Strategi yang telah di susun d. Pelaporan Hasil Kinerja atas Strategi yang telah di susun Hal tersebut disusun adalah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun sekali, dan I-2

2016 - 2021


Walikota terpilih wajib menyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sekali yang merupakan penjabaran serta bagian dari pelaksanaan RPJPD itu sendiri. Berkaitan hal tersebut, dikarenakan Kota Tangerang Selatan pada periode RPJMD ke-2 (2016-2021) sebagai Kota Otonomi Daerah relatif baru di Provinsi Banten pada Tahun 2008 maka penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan Periode 2016-2021 menitik beratkan pada prioritas pembangunan, pengembangan dan peningkatan. Lebih lanjut untuk pelaksanaan RPJMD Kota Tangerang Selatan periode ke-2 dijabarkan setiap tahunnya kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Selatan yang yang menjadi pedoman bagi tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Tangerang Selatan dengan cara menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan isu strategis dan kebutuhan daerah yang ada. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan maka dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijabarkan dalam Rancangan Peraturan Walikota Tangerang Selatan yaitu mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan memperhatikan standar norma pelayanan publik. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang. Perencanaan strategis menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya.

I-3

2016 - 2021


Fokus dari perencanaan strategis adalah keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target. 1.2.

LANDASAN HUKUM Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 adalah : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik; 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 7. Inpres Nomor 3 Tahun 2006, tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016; 10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan; 11. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. MAKSUD Maksud disusunnya Rencana Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Tahun 2016-2021 yaitu : a. Memberikan gambaran arah kebijakan dan program dalam rangka pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang penanaman modal dan perizinan di Kota Tangerang Selatan I-4

2016 - 2021


b. Sebagai penjabaran implementasi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan. c. Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan.

1.3.2. TUJUAN Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016-2021, yaitu : a. Membantu seluruh jajaran petugas/aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan dalam mencapai tujuan dan sasaran berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan di Kota Tangerang Selatan. b. Untuk memudahkan bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan penanaman modal dan pelayanan perijinan di Kota Tangerang Selatan. c. Mengarahkan pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan di Kota Tangerang Selatan pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

1.4.

SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2021 sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

I-5

2016 - 2021


BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD KOTA TANGERANG SELATAN 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi 2.2. Sumber Daya Organisasi 2.3. Kinerja Pelayanan 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Propinsi Banten 3.4. Telaah Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 3.6. Penentu Isu – Isu Strategis Dinas BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DPMPTSP KOTA TANGERANG SELATAN 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 4.2. Strategi dan Kebijakan BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP

I-6

2016 - 2021

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan BAB II GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANGERANG SELATAN

2.1.

TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan

dibentuk Berdasarkan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan dijabarkan dalam Rancangan Peraturan Walikota Tangerang Selatan. Berdasarkan Rancangan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan. 2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu lembaga/unsur pelaksana teknis Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang memiliki tugas pokok merencanakan, menyelenggarakan, memfasilitasi, membina, mengkoordinasikan,

mengawasi,

mengendalikan,

memonitoring,

dan

mengevaluasi

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyelenggaraan Penanaman Modal. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis bidang perencanaan, pengembangan dan pengaduan, bidang penanaman modal, bidang perizinan pembangunan, bidang perizinan ekonomi, bidang perizinan kesejahteraan rakyat, bidang ketenagakerjaan, dan bidang perizinan sosial budaya; b. Perumusan, penetapan, pelaksanaan program dan anggaran bidang bidang perencanaan, pengembangan dan pengaduan, bidang penanaman modal, bidang perizinan pembangunan, bidang perizinan ekonomi, bidang perizinan kesejahteraan rakyat, bidang ketenagakerjaan, dan bidang perizinan sosial budaya; c. pembinaan,

pengawasan,

pengendalian,

pemantauan

pelaksanaan

urusan

penanaman modal; II-1

2016 - 2021


d. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas dilingkup Dinas; e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang perencanaan, pengembangan dan pengaduan, bidang penanaman modal, bidang perizinan pembangunan, bidang perizinan ekonomi, bidang perizinan kesejahteraan rakyat, bidang ketenagakerjaan, dan bidang perizinan sosial budaya; f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Dinas; g. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal; h. Pembuatan peta potensi investasi; i. Penyelenggaraan promosi penanaman modal; j. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal; k. Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu; l. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi; m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Dinas; dan n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi. 2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Penyelenggaraan organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan, yaitu sebagai berikut : 2.1.2.1 Kepala Dinas Kepala Dinas memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam tugasnya menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis bidang perencanaan, pengembangan dan pengaduan, bidang penanaman modal, bidang perizinan pembangunan, bidang perizinan ekonomi, bidang perizinan kesejahteraan rakyat, bidang ketenagakerjaan, dan bidang perizinan sosial budaya; b. perumusan, penetapan, pelaksanaan program dan anggaran bidang bidang perencanaan, pengembangan dan pengaduan, bidang penanaman modal, bidang

II-2

2016 - 2021


perizinan pembangunan, bidang perizinan ekonomi, bidang perizinan kesejahteraan rakyat, bidang ketenagakerjaan, dan bidang perizinan sosial budaya; c. pembinaan,

pengawasan,

pengendalian,

pemantauan

pelaksanaan

urusan

penanaman modal; d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas dilingkup Dinas; e. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang perencanaan, pengembangan dan pengaduan, bidang penanaman modal, bidang perizinan pembangunan, bidang perizinan ekonomi, bidang perizinan kesejahteraan rakyat, bidang ketenagakerjaan, dan bidang perizinan sosial budaya; f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Dinas; g. penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal; h. pembuatan peta potensi investasi; i. penyelenggaraan promosi penanaman modal; j. pengendalian pelaksanaan penanaman modal; k. pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu; l. pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi; m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Dinas; dan n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi. 2.1.2.2 Sekretariat Sekretaris memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian, serta mengoordinasikan administrasi urusan penanaman modal. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam tugasnya menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian bahan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup sekretariat dan Dinas; b. pengoordinasian penyusunan, perumusan dokumen perencanaan program dan anggaran di lingkup Dinas; c. pelaksanaan penyusunan, perumusan dan analisa dokumen perencanaan program dan anggaran di lingkup sekretariat; d. pengoordinasian pelaksanaan penelitian/asistensi/pembahasan program, kegiatan dan anggaran dengan Unit Kerja internal/kementerian/lembaga/ instansi terkait; II-3

2016 - 2021


e. pengoordinasian penyusunan, perumusan dokumen pelaporan kinerja, program dan kegiatan serta pertanggung jawaban pemerintah lingkup sekretariat dan Dinas; f. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulan, semester dan tahunan; g. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan; h. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan capaian program dilaksanakan oleh Dinas; j. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen catatan atas laporan keuangan Dinas; k. pengoordinasian kesejahteraan pegawai, hukuman disiplin pegawai, permasalahan yang dihadapi pegawai yang berdampak pada kinerja pegawai dengan Unit Kerja/lembaga/instansi terkait; l. pengoordinasian

penyusunan

dan

analisa

kebutuhan

pegawai/pengadaan

barang/pemeliharaan aset dinas/perjalanan dinas/penyelenggaraan rapat Dinas; m. pengoordinasian penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan dan standar komptensi jabatan di lingkup Dinas; n. pengoordinasian hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada lingkup Dinas; o. pengelolaan barang milik daerah, arsip dan hubungan masyarakat; p. pengoordinasian penyediaan data dan dokumentasi serta informasi publik; q. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Dinas; r. pelaksanaan penyusunan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkup tugas Subbagian Perencanaan, Keuangan serta Umum dan Kepegawaian; s. pengoordinasian dan penyampaian hasil pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkup dinas kepada Kepala Dinas; dan t. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

II-4

2016 - 2021


 Sekretariat membawahkan: a) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; Kepala Subbagian Perencanaan memiliki tugas: a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup urusan perencanaan meliputi program, evaluasi dan pelaporan di lingkup Dinas; b. memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan Dinas; c. menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan/dokumen

perencanaan

program dan kegiatan serta anggaran meliputi Daftar Rencana Program dan Kegiatan, Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkup Subbagian Perencanaan dan Dinas; d. mengkoordinir penelitian/asistensi/pembahasan

program,

kegiatan

dan

anggaran meliputi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; e. memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan dan Pertanggung Jawaban di lingkup Dinas; f. menghimpun / menyusun / menganalisa / merumuskan dokumen Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja, Laporan dan melakukan

evaluasi

Instansi

Pemerintah,

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban di lingkup Dinas; g. menyiapkan bahan dan dokumen pendukung pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Subbagian Perencanaan; h. memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan di lingkup Dinas; II-5

2016 - 2021

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan i. menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan/dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan di lingkup Subbagian Perencanaan dan Dinas; j. menghimpun data dan dokumentasi serta informasi publik; k. melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

pengendalian,

pemantauan

pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Perencanaan; l. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Subbagian Perencanaan; m. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Perencanaan; dan n. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

b) Sub Bagian Keuangan; Kepala Subbagian Keuangan memiliki tugas: a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria bidang urusan keuangan di lingkup Dinas; b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran pada Subbagian Keuangan; c. menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pada Subbagian Keuangan; d. menyiapkan jadwal rencana pengajuan kebutuhan dana untuk pelaksanaan kegiatan di lingkup Subbagian Keuangan dan Dinas; e. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Subbagian Keuangan; f. menyelenggarakan penatausahaan keuangan di lingkup Dinas; g. melaksanakan pemungutan dan penagihan retribusi di lingkup Dinas; h. melaksanakan pencatatan, menerbitkan Surat Setoran Retribusi Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah, dan verifikasi piutang; i. menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan di lingkup Subbagian Keuangan dan Dinas; j. menghimpun / menyusun / menganalisa / merumuskan / dokumen pelaporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan di lingkup Dinas;

II-6

2016 - 2021

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan k. menghimpun / menyusun / menganalisa / merumuskan / dokumen catatan atas laporan keuangan di lingkup Dinas; l. mengoordinasikan laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan kepada Unit Kerja/Perangkat Daerah terkait; m. melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

pengendalian,

pemantauan

pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Keuangan; n. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas: a. menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria Subbagian Umum dan Kepegawaian; b. menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; c. menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; d. melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

pengendalian,

pemantauan

pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; f. melaksanakan pelayanan ketatausahaan; g. melaksanakan pelayanan kerumahtanggaan; h. melaksanakan pengadaan dan pengelolaan barang milik daerah; i. melaksanakan pengadaan dan pencatatan kebutuhan perlengkapan kantor barang pakai habis; j. melaksanakan kehumasan dan informasi publik; k. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian; l. melaksanakan peningkatan kemampuan dan kapasitas pegawai; m. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan lingkup Dinas; n. melaksanakan pelayanan dan pengelolaan perjalanan dinas; o. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian; II-7


2016 - 2021

p. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

2.1.2.3 Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengaduan Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pengaduan memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan perencanaan dan pengembangan penanaman modal, inovasi pelayanan, pengelolaan data dan informasi penanaman modal

perizinan

dan

nonperizinan

yang

terintegrasi,

pembangunan

dan

pengembangan sistem teknologi informasi pelayanan, perumusan kebijakan/regulasi, dan pengelolaan pengaduan masyarakat, serta advokasi permasalahan hukum. Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pengaduan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam tugasnya menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup bidang Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pengaduan; b. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pengaduan; c. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pengaduan; d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pengaduan; e. pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkup bidang Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pengaduan; f. pengoordinasian

pelaksanaan

tugas

di

lingkup

Seksi

Perencanaan

dan

Pengembangan, Seksi Dokumentasi Data dan Informasi, dan Seksi Regulasi, Pengaduan dan Advokasi; g. pengoordinasian pelaksanaan perencanaan dan pengembangan penanaman modal dan inovasi pelayanan; h. pengoordinasian pelaksanaan perencanaan target perolehan retribusi atas obyek izin yang dipungut retribusi; i. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi penanaman modal perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi; II-8

2016 - 2021


j. pengoordinasian pelaksanaan perumusan kebijakan/regulasi penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan; k. pengoordinasian pengelolaan pengaduan masyarakat; l. pengoordinasian advokasi permasalahan hukum; m. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pengaduan; dan n. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.  Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengaduan membawahkan : a) Seksi Perencanaan dan Pengembangan; Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan memiliki tugas: a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Perencanaan dan Pengembangan; b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Perencanaan dan Pengembangan ; c. melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

pengendalian,

pemantauan

pelaksanaan urusan Perencanaan dan Pengembangan; d. melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

pengendalian,

pemantauan

pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Perencanaan dan Pengembangan; e. melaksanakan perencanaan dan pengembangan inovasi pelayanan; f. melaksanakan perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perizinan di lingkup Dinas maupun dengan instansi lain; g. melaksanakan pengkajian dan analisa permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan iklim penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan; h. melaksanakan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah; i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur pelayanan; j. menyelenggarakan survei atas indeks kepuasan masyarakat terhadap jenis pelayanan yang dilaksanakan Dinas; k. melaksanakan perencanaan target perolehan retribusi atas obyek izin yang dipungut retribusi;

II-9

2016 - 2021

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan l. melaksanakan perumusan kebijakan/regulasi dalam rangka perencanaan dan pengembangan penanaman modal dan inovasi pelayanan; m. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Perencanaan dan Pengembangan; n. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengembangan; dan l. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

b) Seksi Dokumentasi, Data dan Informasi; Kepala Seksi Dokumentasi, Data dan Informasi memiliki tugas: a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Dokumentasi, Data dan Informasi; b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Dokumentasi, Data dan Informasi; c. melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

pengendalian,

pemantauan

pelaksanaan urusan Dokumentasi, Data dan Informasi; d. melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

pengendalian,

pemantauan

pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Dokumentasi, Data dan Informasi; e. melaksanakan pengelolaan data dan informasi penanaman modal perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi; f. melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi untuk mempermudah pelayanan perizinan dan nonperizinan; g. melaksanakan pemeliharaan, monitoring dan evaluasi terhadap operasional program aplikasi sistem teknologi informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan; h. melaksanakan inventarisasi masalah serta penyelesaiannya terkait sistem teknologi informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan; i. melaksanakan pengelolaan kearsipan dokumen perizinan dan nonperizinan dalam bentuk fisik/berkas maupun digital; j. melaksanakan perumusan kebijakan/regulasi dalam rangka pengelolaan data dan informasi penanaman modal perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi

II-10

2016 - 2021

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan serta

pembangunan

dan

pengembangan

sistem

teknologi

informasi

pelayanan; k. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Dokumentasi Data dan Informasi; l. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Dokumentasi Data dan Informasi; dan m. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

c) Seksi Regulasi, Pengaduan dan Advokasi. Kepala Seksi Regulasi, Pengaduan dan Advokasi memiliki tugas: a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Regulasi, Pengaduan dan Advokasi; b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Regulasi, Pengaduan dan Advokasi; c. melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

pengendalian,

pemantauan

pelaksanaan urusan Regulasi, Pengaduan dan Advokasi; d. melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

pengendalian,

pemantauan

pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Regulasi, Pengaduan dan Advokasi; e. melaksanakan perencanaan pelaksanaan perumusan kebijakan/regulasi terkait penanaman modal pelayanan perizinan dan nonperizinan; f. melaksanakan pendokumentasian/pengarsipan produk kebijakan/regulasi terkait penanaman modal pelayanan perizinan dan non perizinan; g. melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan/regulasi termasuk prosedur dan persyaratan perizinan dan nonperizinan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang

lebih

tinggi

atau

untuk

kepentingan

penyederhanaan prosedur dan persyaratan; h. melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan; i. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan di lingkup Dinas maupun dengan instansi lain;

II-11

2016 - 2021

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan j. mewakili Dinas dalam menyelesaikan sengketa/gugatan dalam perkara hukum baik secara litigasi maupun non litigasi terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan; k. melaksanakan

konsultasi

dan

koordinasi

dalam

penyelesaian

sengketa/gugatan dalam perkara hukum baik secara litigasi maupun non litigasi terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan di lingkup Dinas maupun dengan instansi lain; l. melaksanakan pemrosesan secara hukum terhadap dugaan tindakan pemalsuan dokumen perizinan dan nonperizinan; m. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Regulasi, Pengaduan dan Advokasi; n. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Regulasi, Pengaduan dan Advokasi; dan o. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

2.1.2.4 Bidang Penanaman Modal Kepala Bidang Penanaman Modal memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam menetapkan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal, pembuatan peta potensi

investasi

daerah,

penyelenggaraan

promosi

penanaman

modal,

penyelenggaraan kerjasama dengan pihak ketiga, dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta pelayanan perizinan penanaman modal. Kepala Bidang Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam tugasnya menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup bidang Penanaman Modal; b. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang Penanaman Modal; c. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Penanaman Modal; d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup bidang Penanaman Modal; e. pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkup bidang Penanaman Modal;

II-12

2016 - 2021


f. pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Promosi Daerah, Seksi Fasilitasi dan Pengendalian Penanaman Modal, dan Seksi Pelayanan Perizinan Penanaman Modal; g. pengoordinasian pelaksanaan dalam penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal; h. pengoordinasian pelaksanaan pembuatan peta potensi investasi daerah; i. pengoordinasian pelaksanaan promosi penanaman modal; j. pengoordinasian pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga; k. pengoordinasian pengelolaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal; l. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan perizinan penanaman modal; m. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Bidang Penanaman Modal; dan f. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.  Bidang Penanaman Modal, membawahkan: a) Seksi Promosi Daerah; Kepala Seksi Promosi Daerah memiliki tugas: a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Promosi Daerah; b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Promosi Daerah; c. melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

pengendalian,

pemantauan

pengendalian,

pemantauan

pelaksanaan urusan Promosi Daerah; d. melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Promosi Daerah; e. melaksanakan penyiapan pembuatan peta potensi investasi daerah; f. melaksanakan perencanaan dan kebijakan serta strategi promosi daerah; g. melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan promosi penanaman modal baik di dalam maupun luar negeri dalam bentuk kegiatan pameran dan/atau forum bisnis; h. melaksanakan penerimaan misi penanaman modal dari luar daerah maupun luar negeri;

II-13

2016 - 2021

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan i. melaksanakan penyediaan bahan dan material untuk sarana promosi penanaman modal dan publikasi/sosialisasi pelayanan perizinan dan nonperizinan; j. melaksanakan publikasi/sosialisasi promosi penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui kegiatan pertemuan maupun lewat media cetak/media luar ruang/media elektronik; k. melaksanakan fasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan; l. melaksanakan penyiapan bahan inventarisasi dan identifikasi calon mitra usaha; m. melaksanakan perumusan kebijakan/regulasi dalam rangka penyelenggaraan promosi penanaman modal dan penyelenggaraan kerjasama dengan pihak ketiga; n. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Promosi Daerah; o. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Promosi Daerah; dan p. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

b) Seksi Fasilitasi dan Pengendalian Penanaman Modal; Kepala Seksi Fasilitasi dan Pengendalian Penanaman Modal memiliki tugas: a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Fasilitasi dan Pengendalian Penanaman Modal; b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Fasilitasi dan Pengendalian Penanaman Modal; c. melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

pengendalian,

pemantauan

pelaksanaan urusan Fasilitasi dan Pengendalian Penanaman Modal; d. melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

pengendalian,

pemantauan

pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Fasilitasi dan Pengendalian Penanaman Modal;

II-14

2016 - 2021

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan e. melaksanakan perencanaan dan kebijakan/regulasi penetapan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan di bidang penanaman modal; f. melaksanakan penetapan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan di bidang penanaman modal; g. melaksanakan perencanaan dan kebijakan serta strategi pengendalian pelaksanaan penanaman modal; h. melaksanakan fasilitasi dan pengelolaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal; i. melaksanakan pemantauan dan pemeriksaan di lapangan dalam rangka pengendalian penanaman modal; j. melaksanakan pendataan dan pelaporan target/rencana dan realisasi penanaman modal; k. melaksanakan bimbingan teknis penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha; l. melaksanakan penyelesaian masalah dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan penanaman modal; m. melaksanakan proses pembatalan atau pencabutan izin penanaman modal jika terjadi pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; n. melaksanakan fasilitasi kemitraan Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri dengan usaha mikro kecil menengah; o. melaksanakan pembinaan pemberian Corporate Social Responsibility kepada masyarakat dunia usaha; p. melaksanakan perumusan kebijakan/regulasi dalam rangka penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal; q. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Promosi Daerah; r. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Promosi Daerah; dan g. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

II-15

2016 - 2021


c) Seksi Pelayanan Perizinan Penanaman Modal. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Penanaman Modal memiliki tugas: a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pelayanan Perizinan Penanaman Modal; b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Pelayanan Perizinan Penanaman Modal; c. melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

pengendalian,

pemantauan

pelaksanaan urusan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal; d. melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

pengendalian,

pemantauan

pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pelayanan Perizinan Penanaman Modal; e. melaksanakan pengelolaan pelayanan pendaftaran izin penanaman modal; f. melaksanakan pemeriksaan/verifikasi dokumen persyaratan administrasi dan teknis izin penanaman modal; g. melaksanakan proses peninjauan lapangan terhadap obyek izin penanaman modal jika diperlukan; h. melaksanakan proses penolakan permohonan izin penanaman modal jika tidak sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis; i. melaksanakan persiapan penerbitan produk izin penanaman modal dalam bentuk Keputusan atau dalam bentuk lain; j. melaksanakan pengelolaan Sistem Pelayanan Informasi dan Pelayanan Investasi Secara Elektronik; k. melaksanakan perumusan kebijakan/regulasi dalam rangka pelayanan perizinan penanaman modal; l. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Pelayanan Perizinan Penanaman Modal; m. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Perizinan Penanaman Modal; dan n. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

II-16

2016 - 2021


2.1.2.5 Bidang Perizinan Pembangunan Kepala Bidang Perizinan Pembangunan memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan perizinan bidang pembangunan yang meliputi tahap pendaftaran, pemeriksaan syarat administrasi dan teknis, peninjauan/pemeriksaan lapangan, penetapan retribusi (untuk obyek izin yang dipungut retribusi), dan penerbitan izin, serta penolakan, pembatalan dan pencabutan izin bidang pembangunan. Kepala Bidang Perizinan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam tugasnya menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup bidang Perizinan Pembangunan; b. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang Perizinan Pembangunan; c. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Perizinan Pembangunan; d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup bidang Perizinan Pembangunan; e. pengoordinasian

pelaksanaan

tugas

di

lingkup

bidang

Perizinan

Pembangunan; f. pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Pelayanan Perizinan Pembangunan, Seksi Verifikasi Perizinan Pembangunan, dan Seksi Penetapan Perizinan Pembangunan; g. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan penerbitan izin bidang pembangunan yang meliputi tahap pendaftaran, pemeriksaan syarat administrasi dan teknis, peninjauan/pemeriksaan lapangan (jika diperlukan), penetapan retribusi (untuk obyek izin yang dipungut retribusi), dan penerbitan izin; h. pengoordinasian pelaksanaan proses penolakan, pembatalan atau pencabutan izin bidang pembangunan jika tidak sesuai persyaratan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; i. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan daftar Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah, nota perhitungan dan penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah terhadap obyek izin bidang pembangunan yang dipungut retribusi;

II-17

2016 - 2021


j. pengoordinasian pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan instansi lain terkait perizinan pembangunan; k. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan mekanisme penerbitan izin kebijakan di

lingkup

Dinas maupun

instansi

dan

lain terkait

perizinan pembangunan; l. pengoordinasian

proses

peninjauan/pemeriksaan

lapangan

terhadap

obyek

permohonan izin bidang pembangunan yang memerlukan peninjauan/pemeriksaan lapangan; m. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Bidang Perizinan Pembangunan; dan n. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.  Bidang Perizinan Pembangunan, membawahkan: a) Seksi Pelayanan Perizinan Pembangunan; Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Pembangunan memiliki tugas: a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pelayanan Perizinan Pembangunan; b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Pelayanan Perizinan Pembangunan; c. melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

pengendalian,

pemantauan

pelaksanaan urusan Pelayanan Perizinan Pembangunan; d. melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

pengendalian,

pemantauan

pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pelayanan Perizinan Pembangunan; e. melaksanakan proses pelayanan pendaftaran izin bidang pembangunan; f. melaksanakan

pemeriksaan

dokumen

persyaratan

administrasi

dan

persyaratan teknis izin bidang pembangunan; g. melaksanakan penerbitan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah; h. melaksanakan penolakan permohonan izin bidang pembangunan jika tidak sesuai dengan persyaratan administrasi; i. melaksanakan penolakan permohonan izin bidang pembangunan jika tidak sesuai dengan pertimbangan teknis;

II-18

2016 - 2021

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan j. melaksanakan perumusan mekanisme dan kebijakan dalam rangka pelayanan pendaftaran dan pemeriksaan syarat administrasi dan teknis serta penolakan izin bidang pembangunan; k. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Pelayanan Perizinan Pembangunan; l. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Perizinan Pembangunan; dan m. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

b) Seksi Verifikasi Perizinan Pembangunan; Kepala Seksi Verifikasi Perizinan Pembangunan memiliki tugas: a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Verifikasi Perizinan Pembangunan; b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Verifikasi Perizinan Pembangunan; c. melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

pengendalian,

pemantauan

pelaksanaan urusan Verifikasi Perizinan Pembangunan; d. melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

pengendalian,

pemantauan

pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Verifikasi Perizinan Pembangunan; e. melaksanakan persiapan peninjauan/pemeriksaan lapangan terhadap obyek permohonan

izin

bidang

pembangunan

yang

memerlukan

peninjauan/pemeriksaan lapangan; f. melaksanakan permohonan

peninjauan/pemeriksaan izin

bidang

lapangan

pembangunan

terhadap yang

obyek

memerlukan

peninjauan/pemeriksaan lapangan; g. melaksanakan verifikasi atas kesesuaian permohonan izin dengan kondisi lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara; h. melaksanakan pengusulan penolakan permohonan izin bidang pembangunan jika secara teknis tidak sesuai dengan hasil peninjauan lapangan; i. melaksanakan perumusan mekanisme dan kebijakan dalam rangka peninjauan/pemeriksaan

lapangan

atas

permohonan

izin

bidang

pembangunan; II-19

2016 - 2021

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan j. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Verifikasi Perizinan Pembangunan; k. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Verifikasi Perizinan Pembangunan; dan l. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

c) Seksi Penetapan Perizinan Pembangunan. Kepala Seksi Penetapan Perizinan Pembangunan memiliki tugas: a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Penetapan Perizinan Pembangunan; b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Penetapan Perizinan Pembangunan; c. melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

pengendalian,

pemantauan

pelaksanaan urusan Penetapan Perizinan Pembangunan; d. melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

pengendalian,

pemantauan

pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Penetapan Perizinan Pembangunan; e. melaksanakan persiapan penerbitan dan penyerahan produk izin bidang pembangunan dalam bentuk Keputusan atau dalam bentuk lain kepada pemohon; f. melaksanakan penerbitan nota perhitungan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah terhadap obyek izin wajib retribusi bidang pembangunan; g. melaksanakan proses pembatalan atau pencabutan izin bidang pembangunan jika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; h. melaksanakan perumusan mekanisme dan kebijakan dalam rangka penetapan izin bidang pembangunan dan pembatalan atau pencabutan izin; i. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Penetapan Perizinan Pembangunan; j. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Penetapan Perizinan Pembangunan; dan k. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

II-20

2016 - 2021


2.1.2.6 Bidang Perizinan Ekonomi Kepala Bidang Perizinan Ekonomi memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan perizinan bidang ekonomi yang meliputi tahap pendaftaran, pemeriksaan syarat administrasi dan teknis, peninjauan/pemeriksaan lapangan, penetapan retribusi (untuk obyek izin yang dipungut retribusi), dan penerbitan izin, serta penolakan, pembatalan dan pencabutan izin bidang ekonomi. Kepala Bidang Perizinan Ekonomi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam tugasnya menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup bidang Perizinan Ekonomi; b. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang Perizinan Ekonomi; c. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Perizinan Ekonomi; d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup bidang Perizinan Ekonomi; e. pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkup bidang Perizinan Ekonomi; f. pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Pelayanan Perizinan Ekonomi, Seksi Verifikasi Perizinan Ekonomi, dan Seksi Penetapan Perizinan Ekonomi; g. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan penerbitan izin bidang ekonomi yang meliputi tahap pendaftaran, pemeriksaan syarat administrasi dan teknis, peninjauan/pemeriksaan lapangan (jika diperlukan), penetapan retribusi (untuk obyek izin yang dipungut retribusi), dan penerbitan izin; h. pengoordinasian pelaksanaan proses penolakan, pembatalan atau pencabutan izin bidang ekonomi jika tidak sesuai persyaratan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; i. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan daftar Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah, nota perhitungan dan penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah terhadap obyek izin bidang ekonomi yang dipungut retribusi; j. pengoordinasian pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan instansi lain terkait perizinan ekonomi; k. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan mekanisme penerbitan izin dan kebijakan di lingkup Dinas maupun instansi lain terkait perizinan ekonomi; II-21

2016 - 2021


l. pengoordinasian

proses


lapangan

terhadap

obyek

permohonan izin bidang ekonomi yang memerlukan peninjauan/pemeriksaan lapangan; m. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Bidang Perizinan Ekonomi; dan n. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.  Bidang Perizinan Ekonomi, membawahkan: a) Seksi Pelayanan Perizinan Ekonomi; Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Ekonomi memiliki tugas: a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pelayanan Perizinan Ekonomi ; b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Pelayanan Perizinan Ekonomi; c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pelayanan Perizinan Ekonomi; d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pelayanan Perizinan Ekonomi; e. melaksanakan proses pelayanan pendaftaran izin bidang ekonomi; f. melaksanakan pemeriksaan dokumen persyaratan administrasi dan persyaratan teknis izin bidang ekonomi; g. melaksanakan penerbitan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah; h. melaksanakan penolakan permohonan izin bidang ekonomi jika tidak sesuai dengan persyaratan administrasi; i. melaksanakan penolakan permohonan izin bidang ekonomi jika tidak sesuai dengan pertimbangan teknis; j. melaksanakan perumusan mekanisme dan kebijakan dalam rangka pelayanan pendaftaran dan pemeriksaan syarat administrasi dan teknis serta penolakan izin bidang ekonomi; k. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Pelayanan Perizinan Ekonomi; l. menyusun laporan dan melakukan evaluasi

pelaksanaan tugas

Seksi

Pelayanan Perizinan Ekonomi; dan II-22

2016 - 2021


m. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

b) Seksi Verifikasi Perizinan Ekonomi; Kepala Seksi Verifikasi Perizinan Ekonomi memiliki tugas: a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Verifikasi Perizinan Ekonomi; b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Verifikasi Perizinan Ekonomi; c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Verifikasi Perizinan Ekonomi ; d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Verifikasi Perizinan Ekonomi ; e. melaksanakan persiapan peninjauan/pemeriksaan lapangan terhadap obyek permohonan izin bidang ekonomi yang memerlukan peninjauan/ pemeriksaan lapangan; f. melaksanakan peninjauan/pemeriksaan lapangan terhadap obyek permohonan izin bidang ekonomi yang memerlukan peninjauan/pemeriksaan lapangan; g. melaksanakan verifikasi atas kesesuaian permohonan izin dengan kondisi lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara; h. melaksanakan pengusulan penolakan permohonan izin bidang ekonomi jika secara teknis tidak sesuai dengan hasil peninjauan lapangan; i. melaksanakan

perumusan

mekanisme

dan

kebijakan

dalam

rangka

peninjauan/pemeriksaan lapangan atas permohonan izin bidang ekonomi; j. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Verifikasi Perizinan Ekonomi; k. menyusun laporan dan melakukan evaluasi

pelaksanaan tugas

Seksi

Verifikasi Perizinan Ekonomi; dan l. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

c) Seksi Penetapan Perizinan Ekonomi. Kepala Seksi Penetapan Perizinan Ekonomi memiliki tugas: a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Penetapan Perizinan Ekonomi; II-23

2016 - 2021


b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Penetapan Perizinan Ekonomi; c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Penetapan Perizinan Ekonomi; d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Penetapan Perizinan Ekonomi ; e. melaksanakan persiapan penerbitan dan penyerahan produk izin bidang ekonomi dalam bentuk Keputusan atau dalam bentuk lain kepada pemohon; f. melaksanakan penerbitan nota perhitungan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah terhadap obyek izin wajib retribusi bidang ekonomi; g. melaksanakan proses pembatalan atau pencabutan izin bidang ekonomi jika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; h. melaksanakan perumusan mekanisme dan kebijakan dalam rangka penetapan izin bidang ekonomi dan pembatalan atau pencabutan izin; i. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Penetapan Perizinan Ekonomi; j. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Penetapan Perizinan Ekonomi; dan k. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

2.1.2.7 Bidang Perizinan Kesejahteraan Rakyat Kepala Bidang Perizinan Kesejahteraan Rakyat memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan perizinan bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi

tahap

pendaftaran,

pemeriksaan

syarat

administrasi

dan

teknis,

peninjauan/pemeriksaan lapangan, penetapan retribusi (untuk obyek izin yang dipungut retribusi), dan penerbitan izin, serta penolakan, pembatalan dan pencabutan izin bidang kesejahteraan rakyat. Kepala Bidang Perizinan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam tugasnya menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup bidang Perizinan Kesejahteraan Rakyat;

II-24

2016 - 2021


b. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang Perizinan Kesejahteraan Rakyat; c. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Perizinan Kesejahteraan Rakyat; d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup bidang Perizinan Kesejahteraan Rakyat; e. pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkup bidang Perizinan Kesejahteraan Rakyat; f. pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat, Seksi Verifikasi Perizinan Kesejahteraan Rakyat, dan Seksi Penetapan Perizinan Kesejahteraan Rakyat; g. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan penerbitan izin bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi tahap pendaftaran, pemeriksaan syarat administrasi dan teknis, peninjauan/pemeriksaan lapangan (jika diperlukan), penetapan retribusi (untuk obyek izin yang dipungut retribusi), dan penerbitan izin; h. pengoordinasian pelaksanaan proses penolakan, pembatalan atau pencabutan izin bidang kesejahteraan rakyat jika tidak sesuai persyaratan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; i. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan daftar Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah, nota perhitungan dan penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah terhadap obyek izin bidang kesejahteraan rakyat yang dipungut retribusi; j. pengoordinasian pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan instansi lain terkait perizinan kesejahteraan rakyat; k. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan mekanisme penerbitan izin kebijakan di lingkup Dinas

maupun

dan

instansi lain terkait perizinan

kesejahteraan rakyat; l. pengoordinasian permohonan

proses

izin


bidang

kesejahteraan

lapangan

rakyat

terhadap

yang

obyek

memerlukan

peninjauan/pemeriksaan lapangan; m. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Bidang Perizinan Kesejahteraan Rakyat; dan i. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

II-25

2016 - 2021


 Bidang Perizinan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan: a) Seksi Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat; Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat memiliki tugas: a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat; b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat; c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat; d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat; e. melaksanakan proses pelayanan pendaftaran izin bidang kesejahteraan rakyat; f. melaksanakan pemeriksaan dokumen persyaratan administrasi dan persyaratan teknis izin bidang kesejahteraan rakyat; g. melaksanakan penerbitan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah; h. melaksanakan penolakan permohonan izin bidang kesejahteraan rakyat jika tidak sesuai dengan persyaratan administrasi; i. melaksanakan penolakan permohonan izin bidang kesejahteraan rakyat jika tidak sesuai dengan pertimbangan teknis; j. melaksanakan perumusan mekanisme dan kebijakan dalam rangka pelayanan pendaftaran dan pemeriksaan syarat administrasi dan teknis serta penolakan izin bidang kesejahteraan rakyat; k. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat; l. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat; dan h. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

II-26

2016 - 2021


b) Seksi Verifikasi Perizinan Kesejahteraan Rakyat; Kepala Seksi Verifikasi Perizinan Kesejahteraan Rakyat memiliki tugas: a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Verifikasi Perizinan Kesejahteraan Rakyat ; b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Verifikasi Perizinan Kesejahteraan Rakyat; c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Verifikasi Perizinan Kesejahteraan Rakyat; d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Verifikasi Perizinan Kesejahteraan Rakyat ; e. melaksanakan persiapan peninjauan/pemeriksaan lapangan terhadap obyek permohonan

izin

bidang

kesejahteraan

rakyat

yang

memerlukan

peninjauan/pemeriksaan lapangan; f. melaksanakan peninjauan/pemeriksaan lapangan terhadap obyek permohonan izin bidang kesejahteraan rakyat yang memerlukan peninjauan/pemeriksaan lapangan; g. melaksanakan verifikasi atas kesesuaian permohonan izin dengan kondisi lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara; h. melaksanakan pengusulan penolakan permohonan izin bidang kesejahteraan rakyat jika secara teknis tidak sesuai dengan hasil peninjauan lapangan; i. melaksanakan

perumusan

mekanisme

dan

kebijakan

dalam

rangka

peninjauan/pemeriksaan lapangan atas permohonan izin bidang kesejahteraan rakyat; j. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Verifikasi Perizinan Kesejahteraan Rakyat; k. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Verifikasi Perizinan Kesejahteraan Rakyat; dan h. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

II-27

2016 - 2021


c) Seksi Penetapan Perizinan Kesejahteraan Rakyat. Kepala Seksi Penetapan Perizinan Kesejahteraan Rakyat memiliki tugas: a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Penetapan Perizinan Kesejahteraan Rakyat ; b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Penetapan Perizinan Kesejahteraan Rakyat; c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Penetapan Perizinan Kesejahteraan Rakyat; d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Penetapan Perizinan Kesejahteraan Rakyat; e. melaksanakan persiapan penerbitan dan penyerahan produk izin bidang kesejahteraan rakyat dalam bentuk Keputusan atau dalam bentuk lain kepada pemohon; f. melaksanakan penerbitan nota perhitungan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah terhadap obyek izin wajib retribusi bidang kesejahteraan rakyat; g. melaksanakan proses pembatalan atau pencabutan izin bidang kesejahteraan rakyat jika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; h. melaksanakan perumusan mekanisme dan kebijakan dalam rangka penetapan izin bidang kesejahteraan rakyat dan pembatalan atau pencabutan izin; i. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Penetapan Perizinan Kesejahteraan Rakyat; j. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Penetapan Perizinan Kesejahteraan Rakyat; dan i. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

2.1.2.8 Bidang Perizinan Ketenagakerjaan Kepala Bidang Perizinan Ketenagakerjaan memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan perizinan bidang ketenagakerjaan yang meliputi tahap pendaftaran, pemeriksaan syarat administrasi dan teknis, peninjauan/pemeriksaan lapangan, penetapan retribusi (untuk obyek izin yang dipungut retribusi), dan penerbitan izin, serta penolakan, pembatalan dan pencabutan izin bidang ketenagakerjaan. II-28

2016 - 2021


Kepala Bidang Perizinan Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam tugasnya menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup bidang Perizinan Ketenagakerjaan; b. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang Perizinan Ketenagakerjaan; c. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Perizinan Ketenagakerjaan; d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup bidang Perizinan Ketenagakerjaan; e. pengoordinasian

pelaksanaan

tugas

di

lingkup

bidang

Perizinan

Ketenagakerjaan; f. pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Pelayanan Perizinan Ketenagakerjaan, Seksi

Verifikasi Perizinan Ketenagakerjaan, dan Seksi

Penetapan Perizinan Ketenagakerjaan; g. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan penerbitan izin bidang ketenagakerjaan yang meliputi tahap pendaftaran, pemeriksaan syarat administrasi dan teknis, peninjauan/pemeriksaan lapangan (jika diperlukan), penetapan retribusi (untuk obyek izin yang dipungut retribusi), dan penerbitan izin; h. pengoordinasian pelaksanaan proses penolakan, pembatalan atau pencabutan izin bidang ketenagakerjaan jika tidak sesuai persyaratan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; i. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan daftar Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah, nota perhitungan dan penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah terhadap obyek izin bidang ketenagakerjaan yang dipungut retribusi; j. pengoordinasian pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan instansi lain terkait perizinan ketenagakerjaan; k. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan mekanisme penerbitan izin kebijakan di

lingkup

Dinas maupun

instansi

dan

lain terkait

perizinan ketenagakerjaan; l. pengoordinasian permohonan

proses izin

peninjauan/pemeriksaan bidang

lapangan

ketenagakerjaan

yang

terhadap

obyek

memerlukan

peninjauan/pemeriksaan lapangan; II-29

2016 - 2021


m. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Bidang Perizinan Ketenagakerjaan; dan n. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.  Bidang Perizinan Ketenagakerjaan, membawahkan: a) Seksi Pelayanan Perizinan Ketenagakerjaan; Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Ketenagakerjaan memiliki tugas: a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pelayanan Perizinan Ketenagakerjaan ; b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Pelayanan Perizinan Ketenagakerjaan; c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pelayanan Perizinan Ketenagakerjaan ; d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pelayanan Perizinan Ketenagakerjaan; e. melaksanakan proses pelayanan pendaftaran izin bidang ketenagakerjaan; f. melaksanakan pemeriksaan dokumen persyaratan administrasi dan persyaratan teknis izin bidang ketenagakerjaan; g. melaksanakan penerbitan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah; h. melaksanakan penolakan permohonan izin bidang ketenagakerjaan jika tidak sesuai dengan persyaratan administrasi; i. melaksanakan penolakan permohonan izin bidang ketenagakerjaan jika tidak sesuai dengan pertimbangan teknis; j. melaksanakan perumusan mekanisme dan kebijakan dalam rangka pelayanan pendaftaran dan pemeriksaan syarat administrasi dan teknis serta penolakan izin bidang ketenagakerjaan; k. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Pelayanan Perizinan Ketenagakerjaan; l. menyusun laporan dan melakukan evaluasi

pelaksanaan tugas

Seksi

Pelayanan Perizinan Ketenagakerjaan; dan m. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

II-30

2016 - 2021


b) Seksi Verifikasi Perizinan Ketenagakerjaan; Kepala Seksi Verifikasi Perizinan Ketenagakerjaan memiliki tugas: a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Verifikasi Perizinan Ketenagakerjaan; b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Verifikasi Perizinan Ketenagakerjaan ; c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Verifikasi Perizinan Ketenagakerjaan ; d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Verifikasi Perizinan Ketenagakerjaan; e. melaksanakan persiapan peninjauan/pemeriksaan lapangan terhadap obyek permohonan izin bidang ketenagakerjaan yang memerlukan peninjauan/ pemeriksaan lapangan; f. melaksanakan peninjauan/pemeriksaan lapangan terhadap obyek permohonan izin

bidang ketenagakerjaan

yang memerlukan peninjauan/pemeriksaan

lapangan; g. melaksanakan verifikasi atas kesesuaian permohonan izin dengan kondisi lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara; h. melaksanakan pengusulan penolakan permohonan izin bidang ketenagakerjaan jika secara teknis tidak sesuai dengan hasil peninjauan lapangan; i. melaksanakan

perumusan


mekanisme lapangan

atas

dan

kebijakan permohonan

dalam

rangka

izin

bidang

ketenagakerjaan; j. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Verifikasi Perizinan Ketenagakerjaan; k. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Verifikasi Perizinan Ketenagakerjaan; dan l. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

II-31

2016 - 2021


c) Seksi Penetapan Perizinan Ketenagakerjaan. Kepala Seksi Penetapan Perizinan Ketenagakerjaan memiliki tugas: a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Penetapan Perizinan Ketenagakerjaan; b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Penetapan Perizinan Ketenagakerjaan ; c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Penetapan Perizinan Ketenagakerjaan ; d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Penetapan Perizinan Ketenagakerjaan; e. melaksanakan persiapan penerbitan dan penyerahan produk izin bidang ketenagakerjaan dalam bentuk Keputusan atau dalam bentuk lain kepada pemohon; f. melaksanakan penerbitan nota perhitungan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah terhadap obyek izin wajib retribusi bidang ketenagakerjaan; g. melaksanakan proses pembatalan atau pencabutan izin bidang ketenagakerjaan jika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; h. melaksanakan perumusan mekanisme dan kebijakan dalam rangka penetapan izin bidang ketenagakerjaan dan pembatalan atau pencabutan izin; i. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Penetapan Perizinan Ketenagakerjaan; j. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Penetapan Perizinan Ketenagakerjaan; dan k. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

2.1.2.9 Bidang Perizinan Sosial Budaya Kepala Bidang Perizinan Sosial Budaya memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan perizinan bidang sosial budaya yang meliputi tahap pendaftaran, pemeriksaan syarat administrasi dan teknis, peninjauan/pemeriksaan lapangan, penetapan retribusi (untuk obyek izin yang dipungut retribusi), dan penerbitan izin, serta penolakan, pembatalan dan pencabutan izin bidang sosial budaya. II-32

2016 - 2021


Kepala Bidang Perizinan Sosial Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam tugasnya menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup bidang Perizinan Sosial Budaya; b. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang Perizinan Sosial Budaya; c. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Perizinan Sosial Budaya; d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup bidang Perizinan Sosial Budaya; e. pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkup bidang Perizinan Sosial Budaya; f. pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Pelayanan Perizinan Sosial Budaya, Seksi Verifikasi Perizinan Sosial Budaya, dan Seksi Penetapan Perizinan Sosial Budaya; g. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan penerbitan izin bidang sosial budaya yang meliputi tahap pendaftaran, pemeriksaan syarat administrasi dan teknis, peninjauan/pemeriksaan lapangan (jika diperlukan), penetapan retribusi (untuk obyek izin yang dipungut retribusi), dan penerbitan izin; h. pengoordinasian pelaksanaan proses penolakan, pembatalan atau pencabutan izin bidang sosial budaya jika tidak sesuai persyaratan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; i. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan daftar Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah, nota perhitungan dan penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah terhadap obyek izin bidang sosial budaya yang dipungut retribusi; j. pengoordinasian pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan instansi lain terkait perizinan sosial budaya; k. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan mekanisme penerbitan izin dan kebijakan di lingkup Dinas maupun instansi lain terkait perizinan sosial budaya; l. pengoordinasian

proses


lapangan

terhadap

obyek

permohonan izin bidang sosial budaya yang memerlukan peninjauan/pemeriksaan lapangan; m. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Bidang Perizinan Sosial Budaya; dan II-33

2016 - 2021


n. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.  Bidang Perizinan Sosial Budaya, membawahkan: a) Seksi Pelayanan Perizinan Sosial Budaya; Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Sosial Budaya memiliki tugas: a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pelayanan Perizinan Sosial Budaya; b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Pelayanan Perizinan Sosial Budaya; c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pelayanan Perizinan Sosial Budaya; d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pelayanan Perizinan Sosial Budaya; e. melaksanakan proses pelayanan pendaftaran izin bidang sosial budaya; f. melaksanakan pemeriksaan dokumen persyaratan administrasi dan persyaratan teknis izin bidang sosial budaya; g. melaksanakan penerbitan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah; h. melaksanakan penolakan permohonan izin bidang sosial budaya jika tidak sesuai dengan persyaratan administrasi; i. melaksanakan penolakan permohonan izin bidang sosial budaya jika tidak sesuai dengan pertimbangan teknis; j. melaksanakan perumusan mekanisme dan kebijakan dalam rangka pelayanan pendaftaran dan pemeriksaan syarat administrasi dan teknis serta penolakan izin bidang sosial budaya; k. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Pelayanan Perizinan Sosial Budaya; l. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Perizinan Sosial Budaya; dan m. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

II-34

2016 - 2021


b) Seksi Verifikasi Perizinan Sosial Budaya; Kepala Seksi Verifikasi Perizinan Sosial Budaya memiliki tugas: a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Verifikasi Perizinan Sosial Budaya; b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Verifikasi Perizinan Sosial Budaya; c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Verifikasi Perizinan Sosial Budaya; d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Verifikasi Perizinan Sosial Budaya; e. melaksanakan persiapan peninjauan/pemeriksaan lapangan terhadap obyek permohonan

izin

bidang

sosial

budaya

yang

memerlukan

peninjauan/pemeriksaan lapangan; f. melaksanakan peninjauan/pemeriksaan lapangan terhadap obyek permohonan izin bidang sosial budaya yang memerlukan peninjauan/pemeriksaan lapangan; g. melaksanakan verifikasi atas kesesuaian permohonan izin dengan kondisi lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara; h. melaksanakan pengusulan penolakan permohonan izin bidang sosial budaya jika secara teknis tidak sesuai dengan hasil peninjauan lapangan; i. melaksanakan

perumusan

mekanisme

dan

kebijakan

dalam

rangka

peninjauan/pemeriksaan lapangan atas permohonan izin bidang sosial budaya; j. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Verifikasi Perizinan Sosial Budaya; k. menyusun laporan dan melakukan evaluasi

pelaksanaan tugas

Seksi

Verifikasi Perizinan Sosial Budaya; dan e. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

c) Seksi Penetapan Perizinan Sosial Budaya. Kepala Seksi Penetapan Perizinan Sosial Budaya memiliki tugas: a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Penetapan Perizinan Sosial Budaya; II-35

2016 - 2021


b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Penetapan Perizinan Sosial Budaya; c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Penetapan Perizinan Sosial Budaya; d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Penetapan Perizinan Sosial Budaya; e. melaksanakan persiapan penerbitan dan penyerahan produk izin bidang sosial budaya dalam bentuk Keputusan atau dalam bentuk lain kepada pemohon; f. melaksanakan penerbitan nota perhitungan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah terhadap obyek izin wajib retribusi bidang sosial budaya; g. melaksanakan proses pembatalan atau pencabutan izin bidang sosial budaya jika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; h. melaksanakan perumusan mekanisme dan kebijakan dalam rangka penetapan izin bidang sosial budaya dan pembatalan atau pencabutan izin; i. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Penetapan Perizinan Sosial Budaya; j. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Penetapan Perizinan Sosial Budaya; dan f. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

2.1.2.10 Kelompok Jabatan Fungsional.

II-36

2016 - 2021


2.1.3. Bagan Struktur Organisasi Dinas Setelah menguraikan penjelasan terkait tugas pokok dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan seperti diatas, maka dapat disusun bagan struktur organisasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait penyelenggaraan organisasi Dinas secara hirarki dan berjenjang yang dilaksanakan aparatur pemerintah daerah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan sebagaimana Gambar berikut :

Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi Penanaman Modan Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan

II-37

2016 - 2021

2.2.


SUMBER DAYA ORGANISASI

2.2.1. Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2016 – 2021, Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu dan Kantor Penanaman Modal masih terpisah. Sehingga penjabaran mengenai Sumberdaya aparatur masih terpisah pula. Dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan sebagai pelaksana teknis Pemerintah Kota Tangerang Selatan di bidang penanaman modal daerah, selain kuantitas jumlah sumber daya manusia yang harus memadai juga dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang mencukupi diukur dari pengalaman kerja, pendidikan, maupun keahlian nya untuk mendukung kemampuan pelaksanaan tugas setiap aparatur pemerintah daerah. Sumber Daya Aparatur merupakan unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut. Kondisi saat penyusunan Renstra ini, untuk Sumber Daya Aparatur di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan gabungan dari aparatur Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) di gabung dengan aparatur Kantor Penanaman Modal Daerah (KPMD), yang memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal. Secara kuantitatif, DPMPTSP memiliki pegawai yang cukup memadai, yaitu sebanyak 212 orang, terdiri dari 99 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 113 orang pelaksana/Non PNS, dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Komposisi Pegawai Badan Perijinan dan Pelayanan Terpadu No.

Uraian

Golongan

Pendidikan Formal

Diklat Penjenjangan

1

Kepala Badan

IV/c

S2

Diklatpim Tk. II

2

Sekretaris Badan

IV/a

S1

Diklatpim Tk. III

3

Kabid Pelayanan Perijinan Pembangunan Kabid Pelayanan Perijinan Ekonomi & Kesejahteraan Rakyat Kabid Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Kabid Data, Informatika dan Regulasi Kasubag Umum dan

IV/a

S2

Diklatpim Tk. III

III/d

S1

Diklatpim Tk. III

III/d

S1

Diklatpim Tk. III

III/d

S1

Diklatpim Tk. III

III/d

S1

Diklatpim Tk. IV

4

5 6 7

II-38

2016 - 2021

No.


Golongan

Pendidikan Formal

Diklat Penjenjangan

Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan Kasubag Keuangan

III/d

S2

Diklatpim Tk. IV

III/d

S2

Diklatpim Tk. IV

Kasie Pengembangan TIK & Sistem Pelaporan Kasie Pelayanan Perijinan Bid. Pembangunan Kasie Verifikasi dan Penetapan Perijinan Bid. Pembangunan Kasie Perijinan Bidang Ekonomi & Kesra Kasie Verifikasi & Penetapan Perijinan Bid. Ekonomi & Kesra Kasie Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Bid. Pembangunan Kasie Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Bid. Ekonomi dan Kesra Kasie Regulasi dan Dokumentasi Pelaksana

III/c

S2

Prajabatan

IV/a

S2

Diklatpim Tk. IV

III/d

S2

Diklatpim Tk. IV

III/d

S1

Diklatpim Tk. IV

III/d

S1

Diklatpim Tk. IV

III/d

S2

Diklatpim Tk. IV

III/c

S2

Diklatpim Tk. IV

III/d

S1

Diklatpim Tk. IV

Uraian Kepegawaian

8 9 10 11 12

13 14

15

16

17 18

Gol III : 52 Orang Gol II : 16 Orang Total

: 68 Orang

S2 : 5 Orang S1 : 40 Orang D3 : 7 Orang SMA : 16 Orang Total : 68 Orang

19

Pelaksana (Tenaga Kerja Sukarela)

83 Orang

S2 : 1 Orang S1 : 45 Orang D3 : 5 Orang SMA : 24 Orang SMP : 4 Orang SD : 4 Orang Total : 83 Orang

II-39


2016 - 2021

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Kantor Penanaman Modal NO

STATUS

TUGAS POKOK DAN

JUMLAH

KEPEGAWAIAN

FUNGSI

(ORANG)

1

SATUAN

TOTAL

4

5

Kepala Kantor

1

14

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

1

Kepala Seksi Promosi

1

Kepala Seksi Investasi

1

Pelaksana

10

Pembantu Pelaksana

30

3

2

Pegawai Negeri Sipil

1

Tenaga Kerja Sukarela

2

TOTAL

30 44

Dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat di lingkungan Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Tangerang Selatan sebagai pelaksana teknis Pemerintah Kota Tangerang Selatan di bidang penanaman modal daerah, selain kuantitas jumlah sumber daya manusia yang harus memadai juga dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang mencukupi diukur dari pengalaman kerja, pendidikan, maupun keahlian nya untuk mendukung kemampuan pelaksanaan tugas setiap aparatur pemerintah daerah.

Tabel 2.3 Kualitas Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Tangerang Selatan SUMBER DAYA MANUSIA NO

TINGKAT PNS

PENDIDIKAN

1

2

TKS

PEGAWAI

JUMLAH

PERSEN

JUMLAH

PERSEN

JUMLAH

PERSEN

3

4

5

6

7

8

1

S.3

-

-

-

-

-

-

2

S.2

3

21.43

-

-

3

6.81

3

S.1

10

71.43

14

46.66

24

54.54

4

D3

-

-

1

3.33

1

2.28

5

SLTA / STM

1

7.14

15

50

16

36.37

6

SLTP

-

-

-

-

-

-

14

100

30

100

44

100

TOTAL

Sumber : Data KPMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016

II-40

2016 - 2021

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Dari jumlah personil sebanyak 44 (Empat puluh empat) orang di lingkungan

Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Tangerang Selatan, bila diukur berdasarkan tingkat pendidikannyamaka sebanyak 6.81 % (Enam point delapan puluh satu persen) mampu menyelesaikan pendidikan hingga sampai ke jenjang Pasca Sarjana (S2), 54.54 % (Lima puluh empat point lima puluh empat persen) mampu menyelesaikan pendidikannya sampai ke jenjang Sarjana (S1), 2.28 % (Dua point dua puluh delapan persen) mampu menyelesaikan pendidikannya sampai ke jenjang Diploma (D3) dan hanya 36.37 % (tiga puluh enam point tiga puluh tujuh) yang menyelesaikan pendidikannyasetingkat SMA / SMK.

Tabel 2.4 Kualitas Sumber Daya Manusiaberdasarkan Jabatan Struktural Pada Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Tangerang Selatan JUMLAH NO ESELON JABATAN SATUAN TOTAL 1

2

1

IV.a

2

IV.a

3

-

3

4

5

Kepala Kantor

1

1

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

1

3

Kepala Seksi Promosi

1

Kepala Seksi Investasi

1

Pelaksana

10

10

14

14

TOTAL Sumber : Data KPMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016

Tabel 2.5 Kualitas Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kepangkatan Pada Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Tangerang Selatan NO PANGKAT / GOLONGAN RUANG JUMLAH PERSEN 1

2

3

4

1

Pembina Tingkat I

1

7,14

3

21.42

3

21.42

5

35,71

( IV/b ) 2

Pembina ( IV/a )

3

Penata Tingkat I ( III/d )

4

Penata Muda Tingkat I ( III/b )

II-41

2016 - 2021

5

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Penata Muda

1

7,14

1

7,14

14

100

( III/a ) 6

Pengatur Muda Tingkat I ( II/c ) TOTAL

Sumber : Data KPMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016

Apabila kita melihat uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas sumber daya manusia yang ada di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan dilihat dari tingkat pendidikan, kepangkatan, dan pengalaman kerjanya mampu bersaing dalam meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat, hanya tinggal memiliki kemauan untuk lebih mengasah lagi kemampuannya dengan cara mengefektifkan waktu luang yang ada untuk rajin membaca literatur-literatur baik menyangkut pengetahuan umum, keahlian ilmu terapan pengetahuan dan teknologi, maupun peraturan perundangundangan yang uptodate guna mencapai tingkat pengetahuan tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya. Juga diharapkan dari pihak Pemerintah Daerah dapat lebih memperhatikan kualitas sumber daya manusia yang ada di lingkungannya dengan cara memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi aparatur pemerintah daerah yang ingin meningkatkan kualitas keahliannya baik di tingkat pendidikan maupun pelatihan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar kepada pemerintah daerah itu sendiri pada waktunya nanti.

2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu PintuKota Tangerang Selatan masih menggunakan sarana dan prasarana yang belum optimal dan memadai. Untuk menyelenggarakan tugas perkantoran sebagai lembaga / instansi pelaksana teknis Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu PintuKota Tangerang Selatan masih belum memiliki lahan dan bangunan sendiri sehingga masih menggunakan gedung milik BLK Provinsi Banten dan sewa 2 Rumah Toko (Ruko) berlantai 3 (tiga) di Perumahan Toko (Ruko) yang berada di kawasan Kota Bumi Serpong Damai (BSD City), kedepan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu diharapkan memiliki gedung sendiri.

II-42

2016 - 2021


Namun demikian dengan sarana dan prasarana yang dinilai minimum diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan kedepannya dapat memberikan konstribusi dan pelayanan masyarakat yang maksimal sehingga dapat menjadikan Kota Tangerang Selatan sebagai kawasan yang diperhitungkan para investor baik di dalam maupun luar negeri.

2.3.

KINERJA PELAYANAN Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan

merupakan merupakan instansi teknis yang menangani masalah Penanaman Modal di Tangerang Selatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan demikian Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan diberikan mandat melayani, merencanakan, mempromosikan investasi sebanyak mungkin untuk mewujudkan visi dan misi Walikota yang dijabarkan kedalam RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan daerah terdiri dari urusan wajib (pelayanan dasar) dan urusan pilihan (sektor unggulan). DPMPTSP Kota Tangerang Selatan termasuk dalam urusan Wajib yaitu Urusan Wajib Bidang Penanaman Modal. Dalam rangka melaksanakan urusan wajib tersebut maka BKPM RI menetapkan Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman modal Provinsi dan Kabupaten. SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. SPM bidang Penanaman Modal adalah tolok ukur kinerja pelayanan bidang penanaman modal yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal (PDPPM) dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal (PDKPM).

2.3.1. Gambaran SPM Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintumerupakan instansi teknis di bidang penanaman modal sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas Walikota Tangerang Selatan yaitu menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota yaitu :

II-43

2016 - 2021

No 1


Tabel 2.6 Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Tanggungjawab Pemerintah Kota Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Indikator Nilai Target Kebijakan Penanaman

Tersedianya

informasi 1

Modal

peluang usaha sektor/bidang sektor/ bidang sektor/ unggulan

(satu) 1

usaha/ tahun

(satu)

bidang usaha/ tahun

2

Kerjasama Penanaman

Terselenggaranya fasilitasi 1 (satu) kali/ 1

Modal

pemerintah daerah dalam tahun rangka

(satu)

kali/ tahun

kerjasama

kemitraan:

 Antara Usaha Mikro,  Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat

(UMKMK) Kota

dengan

pengusaha nasional/asing. 3

Promosi Penanaman

Terselenggaranya

promosi 1 (Satu) kali/ 5

Modal

peluang penanaman modal tahun

(enam)

kali/ tahun

Kota Tangerang Selatan. 4

Pelayanan Penanaman

Terselenggaranya pelayanan 100%

Modal

perizinan dan non perizinan

100%

bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal:

 Izin  Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri

5

Pengendalian

Terselenggaranya

1 (satu) kali/ 1

(satu)

II-44

2016 - 2021

No

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Standar Pelayanan Minimal

Jenis Pelayanan Dasar

Indikator

Nilai

Pelaksanaan Penanaman

bimbingan

pelaksanaan tahun

Modal

Kegiatan Penanaman Modal

Target kali/ tahun

kepada masyarakat dunia usaha. 6

Pengelolaan Data dan

Terimplementasikannya

Sistem Informasi

Sistem Pelayanan Informasi

Penanaman Modal

dan

Perizinan

Secara

100%

100%

Investasi Elektronik

(SPIPISE). 7

Penyebarluasan,

Terselenggaranya sosialisasi 1 (satu) kali/ 1

Pendidikan dan Pelatihan

kebijakan penanaman modal tahun

Penanaman Modal.

kepada masyarakat dunia

(satu)

kali/ tahun

usaha

Langkah-langkah Strategi dan kebijakan pengembangan penanaman modal dalam rangka mencapai Target SPM bidang Penanaman Modal dan meningkatkan Realisasi Investasi di Kota Tangerang Selatan antara lain : a. Melaksanakan program/kegiatan sesuai arahan Standar Pelayanan Minimal bidang penanaman modal; b. Perbaikan/pemilihan perekonomian daerah melalui upaya menggerakan kembali kegiatan investasi di daerah. c. Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih kondusif di daerah khususnya Kota Tangerang Selatan antara lain dengan rencana pembuatan perda tentang intensif/kemudahan penanaman modal, menghapus/ mengurangi pungutan-pungutan serta memberikan pelayanan Prima melalui PTSP di Bidang Penanaman Modal. d. Mempersiapkan stimulus peraturan-peraturan baik berupa peraturan daerah maupun peraturan Walikota untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi para investor untuk menanamkan modalnya. e. Mendorong percepatan pembangunan dan penyediaan infrastruktur penunjang kegiatan investasi di Daerah. II-45

2016 - 2021


f. Mengembangkan SDM baik aparatur pemerintah maupun pelaku usaha di Daerah. g. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan promosi investasi melalui kerjasama dan program investasi dalam dan luar negeri serta pelayanan informasi melalui internet. h. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penanaman modal di Daerah. i. Meningkatkan kualitas data dan informasi penanaman modal di Daerah. Untuk melaksanakan 7 jenis pelayanan dasar tersebut diatas maka KPMD Kota Tangerang Selatan sudah menyusun rencana dan penerapannya, disamping itu juga menetapkan target kinerja berdasarkan indicator yang terdapat di Permendagri nomor 54 tahun 2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

II-46

2016 - 2021

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tabel 2.7 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Tangerang Selatan Periode Renstra Sebelumnya

No (1)

1

2

3

4

5

6

7

Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Skpd Kpmd (2)

Tersedianya Informasi Sektor/Bidang Unggulan

Peluang

Usaha

Terselenggaranya Fasilitasi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Kerjasama Kemitraan:  Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah  Dan Koperasi (Umkmk) Tingkat Kota Dengan Pengusaha Nasional/Asing. Terselenggaranya Promosi Peluang Penanaman Modal Kota Tangerang Selatan. Terselenggaranya Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Ptsp) Di Bidang Penanaman Modal:  Izin  Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri

Terselenggaranya Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha. Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (Spipise). Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha

Target Spm

Target Ikk

Target Indikator Lainnya

(3)

(4)

(5)

Target Renstra Skpd Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian Pada Tahun Ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(2 0)

1 (Satu) Sektor/ Bidang Usaha/ Tahun

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

1 (Satu) Kali/ Tahun

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 (Lima) Kali/ Tahun

5

5

5

5

5

5

5

5

17

5

100%

-

-

-

100%

100%

-

-

-

100%

100%


1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100%

-

-

-

100%

100%

-

-

-

100%

100%


-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

II-47

2016 - 2021


2.3.2. Capaian Kinerja Sebagai SKPD yang melaksanakan Urusan Penanaman Modal di Kota Tangerang Selatan, maka capaian target kinerja program RPJMD Tahun 2011-2015 dan proyeksi capaian target Tahun 2016 berdasarkan alokasi anggaran program di Tahun Anggaran 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut : A.

Capaian Kinerja Kantor Penanaman Modal Daerah

Tabel 2.8 Evaluasi Capaian RPJMD Kantor Penanaman Modal Daerah Tahun 2011 – 2016 Indikator

Program

Program

Rumusan indicator Program

REALISASI

Target RPJMD

Peningkatan

Penyeleng

Jumlah

Promosi dan

garaan

pameran

5 kali

Kerjasama

Pameran

expo per

pertahun

Investasi

Investasi

tahun

2011

2012

2013

2014

2015

5

5

5

17

5

Target

%

Th.

Capaian

2016

s.d 2015

6

120

Penjelasan pencapaian target kinerja sesuai dengan RPJMD tahun 2011-2016 sebagaimana tersebut di atas adalah berikut : Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi a. Penyelenggaraan Pameran Investasi Untuk memperkenalkan peluang dan potensi investasi di Tangerang Selatan dalam rangka menarik minat investor untuk berinvestasi di Tangerang Selatan telah dilaksanakan berbagai kegiatan promosi oleh KPMD-Tangsel selama Tahun 2013 s/d Tahun 2015 sebagai berikut :

 Kegiatan Promosi Dalam Negeri : 1. Pameran APEKSI Tahun 2013 Tanggal 05 s/d 10 Mei 2013 di Lapangan Samanan Mantikei Palangkaraya - Kalimantan Tengah 2. Pameran Bali Inafact Provinsi Bali Tanggal 02 s/d 07 Oktober 2013 di Mall Galeri Provinsi Bali. 3. Pameran Kota Banjar - Kalimantan Selatan Tanggal 24 s/d 28 April 2014 di Lapangan Dr. Murdjani Banjar Batu Kalimantan Selatan. 4. Pameran APEKSI Kota Dumai Provinsi Riau Tanggal 19 s/d 24 Mei 2014 di Lapngan Bukit Kota Dumai Gelanggang Kota Dumai dan Hotel Comfort Kota Dumai 5. Pameran Balikpapan Trade, Turis and Investment Expo 2014 Tanggal 14 s/d 18 Mei 2014 di Mall Balcong City, Kota Balikpapan Kalimantan Timur II-48

2016 - 2021


6. Pameran Banjarbaru Fair Tanggal 25 s/d 28 April 2014 di Kalimantan Selatan 7. Pameran Lombok Sumbawa Expo 2014 Tanggal 07 s/d 11 Mei 2014 di Mataram Mall 8. Pameran Batam Investment, Tourim and Trade Expo (Batam Bittra Expo) Tanggal 03 s/d 08 Juni 2014 di Nagoya Hill Shoping Mall Batam 9. Pameran Jogja Indonesia Craft & Tourism Expo 2014 Tanggal 19 s/d 22 Juni 2014 di Plasa Ambarrukmo 10. Pameran Makasar Inafact 2014 Tanggal 28 s/d 30 Agustus 2014 di Trans Studio Mall 11. Pameran Pesona Manado Tanggal 11 s/d 15 Juni 2014 di Manado Town Square 12. Pameran Nasional Batam Craft, Tourism and Investment Tahun 2015 Tanggal 19 s/d 22 Maret 2015 di Mall Nagoya Hill 13. Pameran BUMD Expo 2014 Tanggal 16 s/d 20 Desember 2014 di JX Internasional Expo, Surabaya 14. Pameran Segigi Beach Expo 2014 Tanggal 03 s/d 04 Desember 2014 di Senggigi Square Lombok 15. Pameran Bali Craft Investment and Tourism Expo 2014 Tanggal 26 s/d 30 November 2014 di Mall Bali Galleria 16. Pameran Banten Expo 2014 Tanggal 24 s/d September 2014 di Lapangan Serang, Banten. 17. Pameran Nasional Hallo Sultra 2015 Tanggal 22 s/d 26 April 2015 di Lapangan Kabupaten Kolaka Timur 18. Rakernas APEKSI dan Indonesia City expo 2015 Tanggal 05 s/d 09 Mei 2015 di The Natsepa Resort and Conference Center Jl. Raya Natsepa No. 36 Suli Salahatu Ambon Island 19. Pameran Nasional Bali Investment Art, Fashion, Craft And Tourism (Inafact) 2015 Tanggal 13 s/d 17 Mei 2015 di Lippo Mall Kuta - Bali

 Kegiatan Pameran Luar Negeri:

1. Pameran Bangkok Internasional Gift Of Houseware Fair 2013 (BIG + BIH) Tanggal 19 s/d 22 Maret 2013 di Bangkok Internasional Trade Exhibition (BITCE) 2. Pameran BAUMA 2013 Tanggal 15 s/d 19 April 2013 di Munich Jerman 3. Pameran China 2014 4. Diving Resort and Travel EXPO 2014 Tanggal 11 s/d 15 Desember 2014 di Hongkong Convention & Exhibition Center

II-49

2016 - 2021


5. Pameran Tong Tong Fair 2015 Tanggal 2 s/d 11 Juni 2015 di The Malieveld In The Centre Of The Hague Den Haag. b. Data Realisasi Investasi Tahun 2011 – 2015 1. Jumlah Proyek dan Nilai Investasi Kota Tangerang Selatan

Penanaman modal atau investasi adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanaman modal asing maupun dalam negeri, penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Berdasarkan peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal, maka penanam modal dalam negeri teridiri dari perorangan maupun badan usaha. Dalam skala usaha ekonomi kecil dan menengah atau koperasi, kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pengusaha kecil dan menengah maupun koperasi adalah dalam rangka meningkatkan pendapatan dan keuntungan dengan melakukan investasi. Dalam era otonomi daerah, kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah merupakan elemen yang penting. Dengan banyaknya investasi dunia usaha di daerah diharapkan dapat memacu pertumbuhan perekonomian daerah sekaligus pemerataan pendapatan masyarakat serta dapat menambah lapangan kerja dan dapat menampung angkatan kerja. Hal ini akan berdampak dalam menciptakan kemandirian daerah yang pada hakikatnya merupakan makna otonomi daerah. Salah satu sumberdaya (resource) yang sangat dibutuhkan adalah sumber daya ekonomi. Pemerintah daerah dalam praktek penyelenggaraannya di daerah dalam upaya mencukupi kebutuhan sumber daya ekonomi memiliki dua sumber utama pembiayaannya itu transfer dari pemerintah diatasnya dan otoritas atau kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah sendiri untukmemungut pajak dan retribusi. Dalam mewujudkan peningkatan investasi Daerah maka daerah harus memiliki potensi yang dapat “dijual” kepada para investor.Selain menjual sumber daya yang ada, pemerintah daerah harus mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif dan mendukung investasi seperti adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi investasi di daerah.Untuk melihat berhasil atau tidaknya kebijakan pemerintah Kota Tangerang Selatan di bidang penanaman modal dapat dilihat dari data investasi.Mengacu pada data perusahaan PMA dan II-50

2016 - 2021


PMDN yang mendaftarkan perizinan di Badan Koordinasi Penanaman Modal RI di Jakarta maupun melalui Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2015, data Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat terdata. Data dari BKPM RI per November 2015, perusahaan yang mengurus rencana perizinan penanaman modal yang dilihat dari jumlah proyek realisasi yang berupa Izin Usaha Penanaman modal dan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) adalah 71 izin dari perusahaan (sumber data: BKPM RI, KPMD Kota Tangerang Selatan). Berdasarkan Perpres 27/2009 tentang PTSP, Perka BKPM No 11 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perka BKPM Nomor: 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2011, Serta Surat Edaran Nomor: 500/1191/V/Bangda Tahun 2009 tentang Penyempurnaan Panduan Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat menerbitkan perizinan bidang penanaman modal PMDN yaitu : PPM, Izin Prinsip maupun Izin Usaha. Data yang ada masih memisahkan data penanaman modal berdasarkan perizinan penanaman modal (PPM, Izin Prinsip, dan Izin Usaha Penanaman Modal) yang selama ini dilaksanakan BKPM RI/ PDKPM tingkat Provinsi maupun PDKPM tingkat Kabupaten/Kota) maupun izin teknis yang selama ini masih dilaksanakan oleh BP2T Kota Tangerang Selatan. Sehingga dengan kondisi ini tentunya akan berpengaruh terhadap data investasi yang sebenarnya. Tabel 2.9 Perkembangan Realisasi Investasi PMDN/PMA Tahun 2011 s/d Desember 2015 PMA PMDN NO

TAHUN

JUMLAH

INVESTASI

JUMLAH

INVESTASI

PROYEK

(Rp. JUTA)

PROYEK

(Rp. JUTA)

1

2011

12

49.047.432.000

2

4.855.000.000

2

2012

17

123.900.709.100

1

962.700.000

3

2013

36

404.874.419.600

1

0

4

2014

45

487.163.100.500

3

2.990.000.000

5

2015

71

494.694.875.660

9

3.943.625.600

Sumber: BKPM RI, 2015 Keterangan: IU+LKPM : Izin Usaha Penanaman Modal + Laporan Kegiatan Penanaman Modal (Realisasi) Catatan : (IDR : Asumsi US$1= Rp. 13.847)

II-51


2016 - 2021

Sejak diterbitkannya Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu PintuKota Tangerang Selatan telah menerbitkan Izin khusus PMDN dari Tahun 2011 s/d 2015. Izin PMDN yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10 Izin Penanaman Modal Yang Diterbitkan Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 S/D 2015 IP

IP

IU

IU

PERLUASAN

PERUBAHAN

PERLUASAN

PERUBAHAN

-

-

-

-

-

-

-

2012

-

1

2

-

-

-

3

2013

-

-

1

-

-

-

1

2014

3

-

-

-

-

-

3

2015

3

-

-

1

-

-

4

TOTAL

6

1

3

1

-

-

11

TAHUN

IP

2011

IU

JUMLAH

Dalam penerbitan izin PMDN dilaksanakan melalui Sistim Pelaksanaan Pelayanan di Bidang Penanaman Modal di laksanakan dengan Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi dengan SPIPISE BKPM RI di Jakarta.

Tabel 2.11 Daftar Nilai Investasi Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Di Luar Perizinan BKPM RI NO

STATUS

JUMLAH PROYEK/ NILAI INVESTASI PERUSAHAAN (Rp) 1773 10.637.889.413.220

1

PMDN**)

2

PMDN Usaha Kecil Menengah (UKM) *)

488

3.854.750.000

3

PMDN Berasal dari Koperasi *)

552

33.129.239.476

KET

Per November 2015 Hasil Data Survey 2 Kelurahan (Kelurahan Serua dan Kelurahan Cipayung) Tahun 2015 Per November 2015

II-52

2016 - 2021

4


PMDN (Badan Usaha maupun Perorangan) berdasarkan data dari Disperindag menurut Ijin Usaha Industri *)

12

53.492.462.769

2819

JUMLAH

Per November 2015

10.728.365.865.465

-

Sumber: BP2T, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Disperindag Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 (data diolah kembali). Keterangan: *)

PMDN diartikan setiap penanaman modal yang modal asalnya seluruhnya dari modal dalam negeri seperti: PT, CV maupun perorangan dalam negeri dan sebagainya. **) Berdasarkan data dari BP2T berasal dari penanam modal/pelaku usaha selain yang mengajukan ijin penanaman modal ke BKPM RI/KPMD Kota Tangerang Selatan

Perbandingan data berdasarkan penerbitan perijinan penanaman modal ini dikarenakan perlu adanya pendataan tambahan untuk lebih mendekati data investasi yang lebih riil/nyata. Penambahan data dihimpun berdasarkan data perizinan dari BP2T (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu), Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan data dari BP2T tahun 2015, jumlah pelaku usaha yang menanamkan modalnya di Kota Tangerang Selatan sebanyak 1773 pelaku usaha baik perusahaan besar, menengah,

kecil,

maupun

perorangan

dengan

nilai

investasi

sebesar

Rp.

10.637.889.413.220,-. Untuk data yang ada dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 data nilai investasi didapat hanya dari 12 perusahaan saja. Nilai investasi yang didapat hanya mencapai Rp. 53.492.462.769. Nilai investasi lainnya adalah berasal dari koperasi dan usaha kecil menengah. Nilai investasi yang masuk berdasarkan pendirian koperasi adalah Rp 33.129.239.476 dari jumlah 552 koperasi. Terdapat 488 usaha kecil menengah dengan nilai total investasi Rp. 3.854.750.000,-. Kemajuan dalam pembangunan ekonomi di Kota Tangerang Selatan selama kurang lebih lima tahun kota otonom baru ini berdiri dikarenakan banyaknya pelaku usaha yang menanamkan modalnya di Kota Tangerang Selatan. Jika diperbandingkan antara investasi yang berasal dari perusahaan PMA dan PMDN (data dari BKPM) atau yang dulu sering disebut sebagai fasilitas, dan perusahaan PMDN yang berasal dari perusahaan besar, kecil, menengah, koperasi maupun perorangan (yang dulu disebut non fasilitas), maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

II-53

2016 - 2021


Tabel 2.12 Data Nilai Investasi Kota Tangerang Selatan Berdasarkan 2899 Perusahaan/ Proyek Pma, Pmdn (Fasilitas) Dan Pmdn Badan Usaha (Perusahaan Besar, Kecil, Menengah, Koperasi Dan Perorangan Tahun 2015) NO

STATUS

1 2 3 4

PMA*) PMDN*) PMDN**) PMDN Usaha Kecil Menengah PMDN Berasal dari Koperasi PMDN (Badan Usaha maupun Perorangan) berdasarkan data dari Disperindag menurut Ijin Usaha Industri JUMLAH

5 6

JUMLAH PROYEK/ NILAI INVESTASI PERUSAHAAN (Rp) 71 494.694.875.660 9 3.943.625.600 1773 10.637.889.413.220 488 3.854.750.000

KET

Realisasi Realisasi -

552 12

33.129.239.476 53.492.462.769

-

2899

11.227.004.366.725

-

Sumber: BKPM RI, KPMD, BP2T, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Disperindag Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 (data diolah kembali) Keterangan: *) Data berdasarkan data BKPM RI, per November 2015 **) Berdasarkan data dari BP2T Tahun 2015

Gambar 2.1. Diagram Investasi Pmdn, Pelaku Usaha Dan Apbd kota Tangerang Selatan Di Luar Perizinan Bkpm Ri

Sumber: BKPM RI, KPMD, BP2T, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Disperindag Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 (data diolah kembali)

2. Investasi Menurut Bidang Usaha Berdasarkan data PMA dari BKPM RI periode 1 Januari 2011 sampai dengan 30 November 2015 bidang usaha yang mendominasi di Kota Tangerang Selatan setiap tahunnya II-54

2016 - 2021


yaitu perdagangan besar. Tahun 2015 jumlah bidang usaha perdagangan besar terdiri dari 17 perusahaan, sedangkan di tahun 2014 sebanyak 15 perusahaan, tahun 2013 sebanyak 15 perusahaan. Tahun 2015 dan 2014 bidang usaha kedua terbanyak yaitu Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa, di tahun 2013 bidang usaha terbanyak yaitu bidang usaha perdagangan besar sebanyak 16 perusahaan dan Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa sebanyak 5 perusahaan. Kota Tangerang Selatan memang identik dengan sektor perdagangan dan jasa yang sangat berkembang dan menjadi potensi daerah untuk lebih mengembangkan investasi bagi para investor. Sedangkan data PMDN dari BKPM RI periode 1 Januari 2011 sampai dengan 30 November 2015 bidang usaha yang ada di tahun 2015 hanya perdagangan dan reparasi, serta jasa lainnya masing-masing sebanyak 1 perusahaan. Secara rinci, total perusahaan per bidang usaha menurut BKPM RI adalah sebagai berikut : Tabel 2.13 Data Perusahaan Pma Berdasarkan Bidang Usaha Di Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2015 (Per November 2015) NO

BIDANG USAHA

1

Perdagangan eceran (retail) skala besar Perdagangan besar dan kegiatan konsultansi managemen lainnya Pendidikan non formal dan pelatihan kerja Kegiatan pusat kebugaran/fitness center Jasa pelaksana konstruksi sipil, mekanikal dan elektrical serta perdagangan besar Perdagangan besar Penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (direct selling) dan perdagangan besar Pembangunan dan pengelolaan pusat perbelanjaan Pembangunan dan pengelolaan

2

3 4

5

6 7

8

9

TAHUN 2011 1

TAHUN 2012 -

TAHUN 2013 -

TAHUN 2014 1

TAHUN 2015 -

1

-

1

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

1

-

-

14 -

16 1

15 -

15 -

17 -

-

1

-

-

-

-

1

-

-

II-55

2016 - 2021

NO

10 11

12 13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

29 30

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan BIDANG USAHA perumahan Konstruksi khusus lainnya Perdagangan besar, penyewaan alat konstruksi dengan operator dan kegiatan konsultansi manajemen lainnya Kegiatan konsultansi manajemen lainnya Jasa teknik film Jasa pertambangan dan perdagangan besar Jasa pelaksana konstruksi, Jasa konsultansi bisnis dan manajemen lainnya Hotel dan Restoran Jasa akomodasi (hotel melati) Industri produk makanan, roti dan kue Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam Industri barang dari kertas dan karton Department store dan supermarket Jasa konstruksi Perdagangan besar dan restoran Jasa pelaksana konstruksi Jasa pendidikan lainnya Jasa konstruksi jaringan saluran elektrikal dan telekomunikasi lainnya Industri lampu tabung gas (lampu pembuang listrik) dan perdagangan besar Industri kertas khusus Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

1 1

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1 1

1

1 -

3 -

4 -

1

-

-

1

1

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

1

-

-

1

1

-

1 2

-

-

-

-

1

-

-

1

-

1

1

-

-

-

1

2

1

-

-

1

-

-

-

-

1 1

-

-

-

II-56

2016 - 2021


NO

BIDANG USAHA

31

Industri mesin keperluan khusus lainnya Industri barang kimia lainnya Industri alat ukur dan alat uji elektrik Industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi Industri pembuatan logam dasar bukan besi Jasa biro perjalanan wisata Jasa pelayanan penunjang kesehatan Perdagangan besar dan biro perjalanan wisata Perdagangan besar dan jasa pelayanan purna jual Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik bukan batu bata dan genteng Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi, perlengkapan orthopaedic dan prosthetic serta industri sepeda dan kursi roda termasuk becak Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya Jasa inspeksi teknik instalasi Jasa pengurusan transportasi (JPT) Penampungan, penjernihan dan penyaluran air bersih Penerbitan piranti

32 33 34

35

36 37 38 39

40

41

42 43

44

45 46 47

48

TAHUN 2011 -

TAHUN 2012 1

TAHUN 2013 1

TAHUN 2014 2

TAHUN 2015 -

-

1

-

1

-

-

1

1

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

4

-

-

1

2

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

2

2

1

-

-

-

-

5

5

5

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II-57

2016 - 2021

NO

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan BIDANG USAHA

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

-

-

-

-

1

29

1 41

1 36

1 38

4 41

lunak (software) Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi Jasa Lainnya JUMLAH

49

50

Sumber : BKPM RI, 2015 (PPM+IP)

Tabel 2.14 Data Perusahaan PMDN Berdasarkan Bidang Usaha Di Kota Tangerang

Selatan Tahun 2011-2015 (Per November 2015) NO

BIDANG USAHA

1 2 3 4 5

Industri pembuatan minyak pelumas Jasa konstruksi Industri produksi Kartu Perdana (GSM) Perdagangan Ekspor dan impor Industri alas kaki untuk keperluan seharihari Minimarket Pasar Swalayan (SUPERMARKET ) Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, perdagangan besar, hypermarket dan restoran Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya Industri Makanan Restoran dan Penyedia Makanan Jasa Survey Perdagangan dan Reparasi Lainnya JUMLAH

6 7 8

9 10 11 12 13 14

TAHUN 2011 1 -

TAHUN 2012 1 1 1 -

TAHUN 2013 1

TAHUN 2014 -

TAHUN 2015 -

-

-

1 1 3

6

-

-

-

-

1

-

1

1 4

2 8

1 8

1 1 2

Sumber: BKPM RI, 2015

2. Investasi Proyek PMA Berdasarkan Asal Negara Berdasarkan data perbandingan asal negara investor proyek PMA di Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Singapura dan Jepang menjadi negara dengan investor PMA terbesar di Kota Tangerang Selatan, kemudian disusul oleh Korea Selatan, Malaysia, Cina, dan Gabungan Negara hal tersebut membuktikan bahwa negara Singapura percaya untuk menanamkan modalnya di Kota Tangerang Selatan. Selain itu, dapat dilihat pula negara yang menanamkan modal di Kota Tangerang Selatan diantaranya Hongkong, India, Nigeria dan Perancis. Tahun 2014 negara yang menanamkan modal di Kota Tangerang Selatan yang terbanyak adalah negara Singapura dan disusul oleh Gabungan Negara, Korea selatan, II-58

2016 - 2021


Jerman, RRC, Jepang, Malaysia, Hongkong, Australia, Belanda, British Virgin Island, Turki, dan Selandia Baru. Sedangkan Tahun 2013 negara yang menanamkan modalnya di Kota Tangerang Selatan diantaranya Korea Selatan, Malaysia, Jepang, Gabungan Negara, Singapura, China, Australia, Jerman, dan Amerika Serikat. Keadaan ini menunjukan bahwa potensi investasi Kota Tangerang Selatan telah menjadi perhatian negara di berbagai belahan dunia. Tabel 2.15 Data Perbandingan Asal Negara Investor Proyek Pma Di Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2015 (Per November 2015) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

PERUSAHAAN Australia Malaysia Gabungan Negara Inggris Singapura Jerman Belanda British Virgin Islands Kanada Korea Selatan Taiwan R.R.China Thailand Swiss Turki Amerika Serikat Jepang Mesir Norwegia Polandia Yordania Sri Lanka Hongkong, RRC Selandia Baru Spanyol India Nigeria Perancis JUMLAH

TAHUN 2011 5 5 4 3 1 1

TAHUN 2012 1 6 3 3 1 1 -

TAHUN 2013 2 6 4 2 2 4 -

TAHUN 2014 2 6 11 3 1 1

TAHUN 2015 2 3 3 7 3 1 1

1 3 1 1 1 1 1 1 29

13 3 1 4 1 1 1 1 1 41

7 1 3 2 1 1 1 36

5 3 3 2 1 38

5 1 3 1 6 2 1 1 1 41

Sumber: BKPM RI, 2015

II-59

2016 - 2021

B.


Capaian Kinerja Badan Pelayanan Perijinan dan Terpadu Kinerja pelayanan BP2T Kota Tangerang Selatan maka capaian target kinerja

program RPJMD Tahun 2011-2015, antara lain sebagai berikut: Tabel 2.16 Evaluasi Capaian RPJMD BP2T Tahun 2011 – 2015

Di bidang pelayanan, realisasi pendaftaran dan penerbitan ijin tahun 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 2.17 Realisasi pendaftaran dan penerbitan ijin tahun 2015 No.

Jenis Izin

1. Ijin Gangguan (HO) 2. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 3. Upaya Pemantauan Lingkungan / Upaya Kelola Lingkungan (UPL / UKL) 4. Ijin Operasional Perusahaan Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh 5. Ijin Lokasi 6. Ijin Usaha Perdagangan (IUP) 7. Penerbitan Ijin Lembaga Bursa Kerja

Jumlah Pemohon Izin 450 3157 0

Jumlah SK Terbit 343 3626 0

0

0

21 858 0

22 2856 0 II-60


2016 - 2021

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Ijin Penyelenggaraan Parkir Ijin Penyelenggaraan kursus dan kelembagaan Tanda Daftar Gudang (TDG) Ijin Usaha Waralaba Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) Ijin Usaha Pusat Pembelanjaan (IUPP) Site Plan Ijin Reklame Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) Ijin Layak Huni / Sertifikat Laik Fungsi Ijin Usaha Industri (IUI)

0 44 10 0 2460 910 0

0 41 9 0 2929 2832 0

3 2486 2648 218 226 23 0 12

2 2339 1280 198 205 15 0 11

Di bidang pengawasan dan pengendalian, dilakukan upaya penertiban perijinan bidang pelayanan perijinan pembangunan dan bidang pelayanan perijinan ekonomi dan kesejahteraan

rakyat.

Kegiatan

penyelenggaraan perijinan

tersebut

bertujuan

untuk

mendukung

terciptanya

reklame sesuai prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam

Peraturan Walikota Tangerang Selatan No. 32 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame, dimana mengatur estetika dan tata letak reklame. Adapun pengawasan serta tindakan pengendalian yang telah dilakukan pada Reklame/Billboard yang tidak berijin sebanyak 178 tindakan pada 7 kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.18 Rekapitulasi stikerisasi reklame/ billboard tidak berijin Tahun 2014 No. 1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan Serpong Serpong Utara Setu Pamulang Ciputat Ciputat Timur Pd. Aren TOTAL

Jumlah 35 31 19 32 12 3 46 178

Di samping itu, Dalam kurun waktu Januari sampai tanggal 31 Desember 2014 tercatat sebanyak 179 Pemohon (Rekapitulasi Surat Perintah Penghentian Pelaksanaan Pembangunan (SP4B). II-61

2016 - 2021


Tabel 2.19 Realisasi pendapatan retribusi tahun 2011-2015 Uraian

2011

2012

1). Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

14,404,867,342

43,396,639,532

2). Retribusi Izin Gangguan (HO)

3,049,585,898

7,018,314,317

2013

2014

2015

53.924.052.426

62.121.906.050

65.109.232.104

9.638.085.400

7.508.507.670

8.701.142.832

Tabel 2.20 Target Pendapatan Dan Realisasi Retribusi Tahun 2011-2015 TAHUN NO.

ANGGARAN

REALISASI MURNI

PERUBAHAN

SISA ANGGARAN/ PELAMPAUAN

PENDAPATAN

ANGGARAN

1

2011

2

2012

3

2013

4

2014

5

2015

Rp

Rp

Rp

%

Rp

26,000,000,000

15,000,000,000

17,454,453,240

116.36

(2,454,453,240)

21,700,000,000

27,700,000,000

50,640,482,558

182.82

(22,940,482,558)

35,000,000,000

55,000,000,000

63.562.137.826

115.57

(13.285.967.026)

42,500,000,000

67,500,000,000

69.630.413.720

103.16

(2.130.413.720)

45,000,000,000

72.500.000.000

73.810.374.936

101.81

(1.310.374.936)

II-62

2016 - 2021

2.4.


TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

2.4.1. Tantangan yang Dihadapi Adapun Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatansebagai lembaga / instansi pelaksana teknis di bidang penanaman modal daerah yang baru terbentuk dalam proyeksi 5 (lima) tahun kedepan,adalah sebagai berikut : a. Masyarakat Kota Tangerang Selatan yang belum memiliki pengetahuan, gambaran, maupun wawasan yang cukup terkait keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang mengelola kegiatan penanaman modal, pengembangan investasi dan pelayanan seluruh perizinan usaha yang ada di daerah ini ; b. Sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan yang masih belum memadai, menjadikan ruang gerak yang terbatas bagi aparatur pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan usaha untuk mengoptimalkan kualitas dan kuantitas pelayanannya kepada masyarakat khususnya bagi para palaku usaha yang berinvestasi di Kota Tangerang Selatan; c. Belum efektif dan efisiennya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan sebagai upaya menarik minat calon investor baik tingkat lokal, domestik, maupun mancanegara guna meningkatkan penanaman modal di Kota Tangerang Selatan; d. Masih belum tersedianya Sistem Information Technology (IT Based) yang up to date, akurat dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan informasi bagi calon investor dalam kaitannya dengan penanaman modal di daerah mengingat penggunaan IT (IT based) dalam pelayanan perizinan dapat mendukung percepatan waktu, transparansi dan kemudahan akses bagi masyarakat pengguna layanan; e. Sinkronisasi dan harmonisasi arah dan kebijakan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan yang hingga saat ini belum tersedia dan masih terjadi tumpang tindih, akibat dari banyaknya jenis peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. II-63

2016 - 2021

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Pemerintah Daerah harus berani mengambil peran, bersinergi dan berkolaborasi untuk mensinkronkan kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dari hulu hingga hilir.

f. Belum tersedianya dasar hukum dalam bentuk peraturan daerah Kota Tangerang Selatan yang mengatur tentang arah dan kebijakan penanaman modal di daerah ini, sehingga aparatur pemerintah daerah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan tidak memiliki regulasi teknis yang dapat menguatkan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai Undang-Undang yang berlaku di bidang penanaman modal daerah. Keberadaan dasar hukum menjadi aspek yang sangat krusial karena memberikan kepastian terhadap kewenangan yang dimiliki, kemudahan berkoordinasi dengan SKPD teknis, dukungan sumber daya, serta kapasitas organisasi dalam memberikan pelayanan investasi dan perizinan di daerah; g. Pelimpahan seluruh kewenangan di bidang perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan juga masih menjadi masalah klasik yang belum selesai. Tarik menarik antara SKPD teknis dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan masih kental mewarnai birokrasi pelayanan perizinan secara umum. Oleh karena itu akselerasi optimal pelayanan perizinan melalui berbagai terobosan belum memberikan hasil yang signifikan. h. Business Process PTSP yang belum optimal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan. Business Process yang tepat bagi PTSP, yaitu harus memiliki core business yang jelas, yaitu fungsi pemberian perizinan, penolakan perizinan, legalisasi dan duplikasi perizinan, pengawasan perizinan, pencabutan perizinan, pengaduan perizinan serta pengkajian dan monev perizinan dalam rangka penyerderhanaan birokrasi. i.

Tuntutan masyarakat khususnya investor akan pelayanan perijinan terpadu yang mudah,cepat dan pasti semakin meningkat serta jaminan ketersediaan informasi yang akurat dan kekinian menyangkut peluang investasi dan kerjasama di Kota Tangerang Selatan. Hal tersebut sangat diperlukan oleh Kota Tangerang Selatan untuk menarik investasi dalam rangka mendorong pertumbuhan Perekonomian Kota Tangerang Selatan.

II-64

2016 - 2021

j.

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Kualitas Sumber Daya Aparatur (SDA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan perlu terus ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal, mengikuti semakin tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan perijinan yang mudah, cepat dan pasti.

k. Pengintegrasian layanan, yaitu integrasi dengan layanan yang terkait langsung maupun yang tidak langsung terkait. Dalam konteks ini setiap layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan harus berada pada satu kawasan dengan pusat konsultansi perizinan investasi, pusat informasi peluang investasi, pusat informasi RTRW, pusat informasi pemasaran, pusat informasi ketenagaker-jaan, pusat informasi perpajakan atau bisa disebut kawasan pelayanan investasi terpadu (KPIT). l.

Dampak dari krisis ekonomi global yang sedang melanda dunia, akan secara langsung maupun tidak langsung ikut mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia khususnya di Kota Tangerang Selatan.

2.4.2. Peluang Yang Dimiliki Dalam rangka mengakselerasi

perekonomian Kota Tangerang Selatan di bidang

penanaman modal dan pelayanan perijinan, selain melihat pada kekuatan yang ada, aparatur pemerintah daerah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan juga wajib mengetahui celah atau peluang yang ada sehingga mampu membuat perencanaan strategi yang inovatif dan dapat bersaing dengan daerah lain dalam pemberian layanan perijinan yang mudah, cepat dan pasti serta menarik banyak minat para investor yang ingin menanamkan modalnya di Kota Tangerang Selatan. Adapun peluang yang mampu dimanfaatkan tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 1) Letak geografis Kota Tangerang Selatan yang sangat strategis yang mendukung kepada peningkatan perekonomian masyarakat sehingga dapat mempercepat pembangunan di daerah ini secara signifikan. 2) Tersedianya dasar hukum yang kuat dari Pemerintah Pusat yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengembangkan akses penanaman modal dan aspek perijinan usaha yang ada di daerah dengan seluas-luasnya. 3) Tersedianya anggaran yang memadai dari sumber-sumber pendapatan yang sah yaitu APBN, APBD Provinsi Banten, dan APBD Pemerintah Kota Tangerang Selatan. II-65

2016 - 2021


4) Tersedianya jaringan infrastruktur daerah sehingga masih memungkinkan untuk lebih dikembangkan guna meningkatkan gairah usaha para investor di Kota Tangerang Selatan. 5) Tersedianya sumber daya daerah yang meliputi masyarakat, alam, maupun berbagai potensi usaha masyarakat yang masih belum dikembangkan secara optimal. 6) Banyaknya lahan yang belum dimanfaatkan masyarakat sehingga dapat menjadikan modal daerah untuk menarik minat para investor yang ingin mengembangkan usahanya di Kota Tangerang Selatan. 7) Bergulirnya era pasar bebas yang telah dicanangkan Pemerintah Pusat sehingga memberikan ruang yang lebih luas bagi pengembangan investasi daerah khususnya Kota Tangerang Selatan. 8) Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang semakin pesat membuka peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan untuk lebih mengakselerasi, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perijinan terpadu agar lebih efisien dan efektif bagi masyarakat dalam mengurus perijinandengan lebih mudah dan lebih cepat.

II-66


2016 - 2021

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan dihadapkan pada permasalahan-permasalahan antara lain : 1. Belum optimalnya pelayanan perijinan dan nonperijinan yang mudah,cepat serta penuh kepastian (dari sisi waktu pelayanan dan biaya). Permasalahan ini harus diantisipasi dan ditemukan solusi permasalahannya, yaitu antara lain dengan : a. Memastikan bahwa pelayanan perijinan dan nonperijinan diselenggarakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan perijinan dan nonperijinan yang ada dan berlaku; b. Tersedianya Media Informasi Pelayanan Perijinan dan Nonperijinan yang applicable dan accesible sesuai dengan perkembangan teknologi; c. Tersediannya tenaga-tenaga pelayanan yang ramah,kompeten dan profesional; d. Tersedianya data potensi dan data eksisting perijinan dan nonperijinan yang up to date, valid dan terukur. 2. Belum terukurnya tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan perijinan dan nonperijinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan kepada masyarakat. Permasalahan ini perlu diatasi melalui perlunya diadakan secara rutin pengukuran tingkat kepuasan pelayanan perijinan dan nonperijinan melalui kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam bidang pelayanan perijinan dan nonperijinan. 3. Masih banyaknya pengaduan masyarakat terkait dengan perijinan dan nonperijinan sehingga untuk menanganinya perlu adanya unit penanganan pengaduan yang komprehensif dengan dukungan keterlibatan OPD teknis terkait dan data yang akurat. 4. Belum tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bukti kepemilikan perijinan dan nonperijinan. Dari data yang ada, tingkat partisipasi masyarakat untuk mengurus perijinan masih cukup rendah sehingga permasalahan ini dapat diantisipasi melalui kegiatan rutin sosialisasi tentang perijinan dan nonperijinan langsung di wilayah kecamatan atau penyebaran informasi melalui media informasi yang sudah ada, melalui brosur, pamplet ataupun media lainnya. III-1

2016 - 2021


5. Belum tertatanya dan terdokumentasinya arsip perijinan dan nonperijinan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan yang komprehensif dan aman. Dalam mengatasi masalah ini maka perlu peningkatan tata kelola kearsipan dan dokumentasi perijinan dan nonperijinan. Dalam skala lebih besar dimungkinkan perlunya 1 bank arsip perijinan dan nonperijinan yang representatif. 6. Belum efektifnya peran Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan dalam proses pelayanan perijinan dan nonperijinan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan. Dalam mengatasi masalah ini maka harus dilakukan reposisi peran tim teknis dalam pelayanan perijinan dan nonperijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan serta meningkakan efektifitas koordinasi antar tim teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan.

3.2.

Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi dan Misi Walikota Periode 2016 – 2021 Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada 5 tahun mendatang yang secara dinamis dipengaruhi oleh beberapa paradigm pembangunan kota diantaranya Smart city, Livable city, Sustainable Deevelopment Goals (SDGs) serta kebijakan yang tertuang dalam RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahap kedua, serta penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan

VISI : “TERWUJUDNYA TANGSEL KOTA CERDAS, BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING BERBASIS TEKNOLOGI DAN INOVASI”

Selanjutnya dengan memperhatikan arahan tahapan RPJPD, RTRW, SPM, isu-isu strategis nasional dan provinsi, peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, evaluasi

III-2

2016 - 2021


capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, maka rumusan Visi Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 adalah: Visi sebagai sebuah cita-cita perubahan kondisi yang didambakan, juga merupakan jawaban atas permasalahan-permasalahan dan isu strategis di Kota Tangerang Selatan lima tahun kedepan. Tabel 3.1 berikut ini menjelaskan hubungan antara permasalahan/isu strategis dengan visi yang dicita-citakan. Tabel. 3.1. Penjelasan Korelasi Isu Strategis dengan Visi No 1

Isu Strategis Kualitas Sumber Daya Manusia

Visi Korelasi dengan bagian dari visi Tangsel Cerdas

Meskipun IPM (79,38) relatif lebih baik dibanding kab/kota lain di Provinsi Banten, namun Angka Melek Huruf (AMH) dan Indeks Kemampuan Daya Beli Masyarakat/Purchasing Power Parity (PPP) Kota Tangsel masih perlu ditingkatkan, agar daya saing daerah meningkat. 2

Pertumbuhan penduduk Pertumbuhan penduduk (3,36%) dan Kepadatan Penduduk (10.143 jiwa/km²) menjadi tantangan tersendiri terhadap masalah sosial, migrasi penduduk, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

3

Sarana dan Prasarana wilayah

Korelasi Tangsel Cerdas dengan penduduk yang terkendali dan tingkat pendidikan serta kesehatan yang baik

Korelasi dengan visi berkualitas sehingga memiliki daya saing

Aksesibilitas orang, barang dan jasa masih membutuhkan peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana wilayah apalagi sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah penyumbang terbesar PDRB Kota Tangsel (31%). Disamping itu ketaatan pada pemanfaatan ruang yang masih kurang, tata kota semrawut, kemacetan, serta minimnya ruang terbuka hijau (RTH) untuk publik. 4

Perekonomian Daerah Meskipun perekonomian Kota Tangsel mampu tumbuh diatas nasional dan provinsi (dengan kisaran 7,258,81% dalam 5 tahun terakhir) namun tingkat inflasi relatif fluktuatif di antara 3% s/d 10,57%, tertinggi di Tahun 2014 dan terendah di angka 3,24% di Tahun 2015. Hal tersebut berpengaruh pada tingkat daya beli masyarakat, ketimpangan pendapatan dan laju pertumbuhan ekonomi.

5

Kemiskinan dan kesejahteraan sosial Tingkat kemiskinan 1,69% dan tingkat pengangguran terbuka 6,23% sebagai dampak urbanisasi merupakan

Korelasi dengan perekonomian yang berdaya saing berbasis inovasi produk unggulan daerah

Korelasi dengan masyarakat cerdas yang memiliki pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang baik

III-3

2016 - 2021

No

6


Isu Strategis permasalahan kota yang harus diantisipasi agar tidak semakin meningkat. Tata kelola pemerintahan Masih belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah, diantaranya terdapat produkproduk hukum (perda) yang blm diselesaikan tepat waktu, pelayanan publik masih perlu ditingkatkan, Opini BPK RI atas laporan keuangan 2 tahun berturutturut masih WDP. NiIai AKIP Kota Tangsel masih CC.

Visi

Korelasi dengan pengelolaan sistem pemerintahan melalui aparatur yang cerdas berbasis teknologi dan inovasi

Selanjutnya visi di atas perlu diperjelas dan dipertegas lagi agar penjabaran ke dalam misi, tujuan serta sasaran dapat memperlihatkan keselarasan antara yang akan dicapai dengan yang akan dilakukan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021. Tabel 3.2 menguraikan penjelasan visi sebagai berikut: Tabel. 3.2. Penjelasan Visi Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2021 Visi “Terwujudnya Tangsel Kota Cerdas, Berkualitas, Berdaya Saing berbasis Teknologi dan Inovasi”

Pokok-pokok Visi Kota Cerdas

Penjelasan Visi Mengandung makna bahwa prinsip yang dikedepankan dan menjadi fondasi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat yang ada di wilayah adalah prinsip cerdas, yang mencerminkan konsepsistematis, efisiensi, efektifitas, profesionalisme, partisipasi dan akuntabilitas. Prinsip ini kemudian akan diturunkan dalam tataran praktis untuk membangun smart people, smart economy, smart mobility, smart environment, smart living dan smart governance. Upaya dalam mewujudkan visi cerdas ini sejauh mungkin akan memaksimalkan manfaat aspek teknologi dan inovasi.

Kota Berkualitas

Memiliki arti bahwa yang ingin diwujudkan oleh semua stakeholder yang ada di wilayah adalah sebuah standar kualitas tertinggi dalam setiap aspek. Sumberdaya manusia yang kompeten, kondisi infrastruktur yang memenuhi standar yang ditetapkan, lingkungan yang ditata dengan mengedepankan prinsip berkesinambungan dan mendukung produktifitas warga, penyelenggaraan pemerintahan yang menerapkan kaidah-kaidah good governance, dan kehidupan sosial masyarakat yang madani dan mencerahkan, adalah batasan kualitas yang ingin dicapai. Dalam mencapai standar tersebut konsep pembangunan berbasis kewilayahan, inovasi dankolaborasi dari setiap elemen yang ada menjadi pilihan.

Kota Berdaya Saing

Membawa pesan bahwa yang ingin dituju adalah sebuah kota yang memiliki berbagai keunggulan baik komparatif maupun kompetitif sehingga menjadi sebuah kawasan yang nyaman sebagai tempat hunian dan menarik untuk berinvestasi. Kota yang berdaya saing ini diterjemahkan melalui penyediaan transportasi publik yang baik, kondusifitas wilayah yang terjaga,

III-4

2016 - 2021

Visi

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Pokok-pokok Visi

Berbasis Teknologi dan Inovasi

Penjelasan Visi daerah yang ramah inovasi, dunia usaha khususnya industri kreatif dan UMKM yang berkembang, serta mekanisme pelayanan perijinan yang mencerminakan prinsip excellent service delivery. Inovasi adalah pintu utama untuk mewujudkan kota yang memiliki nilai lebih dan berdaya saing. Untuk mewujudkan Kota Cerdas, berkualitas dan berdaya saing diupayakan dengan memanfaatkan teknologi sebagai basis pendukung dan mendorong tumbuh kembangnya inovasi mulai dari pembuatan kebijakan, pengembangan system sistem, perumusan strategi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan.

Antara Visi dan Misi memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dan saling terkait. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi dalam dokumen RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Rancangan misi Pemerintah Kota Tangerang SelatanTahun 2016-2021, tetap berada dalam kerangka melanjutkan dan meningkatkan, memperkuat serta memantapkan pencapaianpembangunan periode sebelumnya. Upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) Misi Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021sebagai berikut:

III-5

2016 - 2021


MISI : 1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing; 2. Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional; 3. Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan; 4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan; 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.

3.2.2. Program Prioritas RPJMD 2016 – 2021 Program prioritas Wali Kota Tangerang Selatan 2016-2021 adalah meneruskan penataan pembangunan yang sudah berjalan dengan baik, serta meningkatkan programprogram pembangunan yang akan memberikan manfaat bagi warga masyarakat dengan berbasis teknologi dan inovasi. Program prioritas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang akan diwujudkan melalui program, antara lain: 1. Pengembangan investasi 2. Pengembangan pelayanan perijinan 3.2.3. Keterkaitan Renstra DPMPTSP Kota Tangerang Selatan dengan Visi Misi Walikota Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan harus selaras dengan Visi dan Misi Walikota terpilih untuk masa pemerintahan 2016-2021. Adapun Visi Misi Walikota tersebut di atas. Keterkaitan antara Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan dengan Visi Misi Walikota adalah sebagai berikut: Misi Walikota Tangerang Selatan salah satunya pada misi ke empat yaitu Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang Selatan akan melakukan promosi investasi untuk produk-produk inovasi dan unggulan daerah sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Tangerang Selatan. III-6

2016 - 2021


Selain itu, Misi Walikota untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi juga tercermin dalam tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang Selatan yaitu dengan membangun sistem informasi pemerintahan berbasis teknologi informasi. Pembangunan sistem informasi ini juga dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan terpadu serta promosi investasi dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk menarik pasar investasi yang lebih luas.

3.3.

Telaah Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Banten bahwa salah satu permasalahan yang menjadi kendala bagi perkembangan usaha di Indonesia adalah birokrasi perizinan. Kondisi pelayanan perizinan masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, terlihat dari banyaknya keluhan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai kinerja aparatur. Banyaknya peraturan yang tumpang tindih, prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, tingginya biaya yang harus dikeluarkan, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, sikap petugas yang kurang responsif, sarana yang kurang menunjang dan lain-lain menimbulkan citra kurang baik terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Provinsi Banten pada hakekatnya merupakan salah satu upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara berkesinambungan, yang dilaksanakan melalui pembenahan sistem pelayanan perizinan secara menyeluruh, dan terintegrasi dengan strategi maupun kebijakan nasional. Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Tangerang Selatan 2016-2021, prioritas pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan diarahkan pada: 1. Program Pengembangan Investasi 2. Program Pengembangan Pelayanan Perijinan 3. Program Pengembangan Komunikasi, Sistem Informasi dan Media Massa 4. Program Pengembangan Data dan Informasi 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah III-7

2016 - 2021


6. Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Program Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur 8. Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran

3.4.

Telaah Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaah RTRW Dalam kebijakan RTRW Kota Tangerang Selatan ditetapkan sebagai PKN yang memposisikannya sebagai bagian dalam kota metropolitan Jabotabek, yaitu di BPMPTSP sebagaimana dapat disimak pada gambar 3.1

Gambar 3.1. Peta Rencana Sistem Perkotaan Kota Tangerang Selatan Tahun 2030

Wilayah Pengembangan Kota (WPK) Kota Tangerang Selatan direncanakan dibagi menjadi 4 wilayah. Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan pembagian ini adalah agar dicapai efisiensi dalam pembangunan kota sebagai implementasi dari RTRW. Adapun dasar pertimbangan dari penetapan WPK ini adalah batas administrasi, aksesibilitas dan kesamaan karakteristik pembangunan saat ini.WPK Kota Tangerang Selatan terdiri dari 4 WPK, sebagai berikut: 1) WPK I, meliputi: BPMPTSP Serpong dan Serpong Utara. 2) WPK II, meliputi: BPMPTSP Pondok Aren. 3) WPK III, meliputi: BPMPTSP Pamulang, Setu dan Setu Timur. 4) WPK IV, meliputi: BPMPTSP. III-8

2016 - 2021


Peta wilayah pengembangan Kota Tangerang Selatan ditunjukkan pada gambar 3.2

Gambar 3.2. Peta Wilayah Pengembangan Kota (WPK) Kota Tangerang Selatan Tahun 2030

Sedangkan pusat kota di Kota Tangerang Selatan ditetapkan 3 (tiga) jenis pusat kota dengan rincian sebagai berikut: 1) Pusat pemerintahan 2) Pusat perdagangan dan jasa 3) Pusat pendidikan Rincian penetapan masing-masing pusat kota tersebut dapat dirinci sebagaimana tersebut dibawah ini: 1) Pusat pemerintahan Pusat pemerintahan di Kota tangerang Selatan terdiri dari: a) Pusat pemerintahan untuk skala pelayanan primer berada di DPMPTSP b) Pusat pemerintahan untuk skala pelayanan sekunder di DPMPTSP c) Pusat pemerintahan untuk skala pelayanan tersier/lingkungan ada pada semua kantor DPMPTSP 2) Pusat perdagangan dan jasa Pusat perdagangan dan jasa di Kota tangerang Selatan terdiri dari: a) Pusat perdagangan dan jasa untuk skala pelayanan primer berada di BPMPTSP Serpong III-9

2016 - 2021


b) Pusat perdagangan dan jasa untuk skala pelayanan sekunder di BPMPTSP Serpong Utara c) Pusat perdagangan dan jasa untuk skala pelayanan tersier/lingkungan ada pada semua BPMPTSP 3) Pusat pendidikan Pusat pendidikan di Kota tangerang Selatan terdiri dari: a) Pusat pendidikan untuk skala pelayanan primer berada di BPMPTSP Serpong dan Pamulang b) Pusat pendidikan untuk skala pelayanan sekunder di BPMPTSP dan Setu Timur c) Pusat pendidikan untuk skala pelayanan tersier/lingkungan ada pada semua

Dengan melihat rancangan wilayah Kota Tangerang Selatan dapat diketahui bahwa tantangan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan adalah pengembangan wilayah dalam hal pelayanan ekonomi. Untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan pelayanan dalam penanaman modal maka perlu adanya strategi – strategi serta perencanaan yang baik dan terarah. 3.4.2. Telaah KLHS Berdasarkan dokumen kajian lingkungan hidup strategis Kota Tangerang Selatan tahun 2015, isu-isu pembangunan Kota Tangerang Selatan dirumuskan berdasarkan daftar panjang permasalahan pembangunan yang selama ini terjadi di Kota Tangerang Selatan. Daftar panjang permasalahan yang dibahas meliputi tiga bidang, seperti yang terlihat pada table 3.3.

Tabel 3.3 Daftar Panjang Permasalahan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Tangerang Selatan No.

Permasalahan Pembangunan

Bidang Lingkungan: 1.

Pengelolaan sampah baru menjangkau sekitar 30% potensi sampah di Kota Tangerang Selatan

2.

Sebagian masyarakat masih menjadikan sungai pembuangan sampah

3.

Pencemaran udara di beberapa bagian kota akibat emisi kendaraan/ transportasi

sebagai tempat

III-10

2016 - 2021


No.

Permasalahan Pembangunan

4.

Kondisi perairan sungai secara keseluruhan telah mengalami pencemaran akibat limbah domestik maupun sampah

5.

Pemenuhan air kebutuhan air bersih masih tergantung pada wilayah lain (Kabupaten Tangerang)

6.

Pasokan air bersih dari PDAM hanya 200 m3/det, dan 50% dari pasokan tersebut dialokasikan ke Bumi Serpong Damai

7.

Masih terjadi kerawanan banjir di beberapa lokasi di Kota Tangerang Selatan

8.

Pendangkalan dan penyempitan situ-situ yang ada di Kota Tangerang Selatan

9.

Reklamasi (pengurugan) pemukiman

10.

Sempadan sungai belum tertata, bahkan sebagian dimanfaatan masyarakat untuk bangunan/rumah/tempat usaha

11.

RTH masih belum mencukupi, terutama kawasan di luar wilayah pengembang

setu

oleh

masyarakat/pengembang

untuk

Bidang Ekonomi: 1.

Infrastruktur jalan belum memadai dibandingkan dengan potensi ekonomi yang tinggi, khususunya laju peningkatan jumlah dan mobiltas kendaraan, untuk mendukung distribusi barang dan jasa

2.

Perekonomian belum meningkatkan daya beli yang tinggi

3.

Pelayanan publik yang belum optimal (pelayanan perizinan, izin usaha, dan lain-lain)

Bidang Sosial: 1.

Tingginya arus urbanisasi dari berbagai suku/daerah dapat menjadi potensi konflik sosial

2.

Tingginya arus urbanisasi menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk dan mobilitasnya, sehingga menyebabkan tingginya arus lalu lintas

3.

Kesenjangan sosial antara, khususnya pribumi dan pendatang

4.

Tingginya angka kemiskinan

5.

Masih terdapat jumlah rumah tangga miskin

6.

Masih besarnya masalah PMKS (kecacatan, keterlantaran, anak jalanan, wanita tuna susila, tuna wisma, pengemis, dan lain-lain)

7.

Tingkat pendidikan yang masih terlalu jauh dari harapan

8.

Pelayanan kesehatan belum menjangkau seluruh masyarakat

III-11

2016 - 2021

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Berdasarkan

daftar

panjang

permasalahan

pembangunan,

selanjutnya

dirumuskan daftar pendek permasalahan pembangunan yang ditetapkan sebagai isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kota Tangerang Selatan seperti yang tertera pada tabel 3.4.

No.

Tabel 3.4. Isu Strategis di Kota Tangerang Selatan Permasalahan Pembangunan

Bidang Lingkungan: 1.

Pengelolaan sampah

2.

Sungai sebagai tempat pembuangan sampah

3.

Pencemaran sungai akibat limbah domestik dan sampah

4.

Kebutuhan air bersih masih tergantung wilayah lain (Kabupaten Tangerang)

5.

Pasokan air bersih masih minim

6.

Banjir

7.

Pendangkalan dan penyempitan situ-situ

8.

Reklamasi (pengurukan) situ oleh masyarakat/pengembang untuk permukiman

9.

Sempadan sungai belum tertata

10.

Kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Bidang Sosial-Ekonomi: 1.

Kemacetan lalu lintas dan masalah transportasi umum

2.

Pelayanan publik yang belum optimal

3.

Tingginya tingkat kemiskinan

4.

Tingginya kesenjangan dan kerawanan social

Atas isu-isu strategis berdasarkan hasil identifikasi KLHS tersebut, terdapat isu strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan dpmp3akb yaitu tingginya tingkat kemiskinan. Faktor pendorong kemiskinan tinggi antara lain adalah: (1) lapangan kerja yang terbatas dan tidak merata; (2) pertumbuhan penduduk yang tinggi; (3) rendahnya kualitas angkatan kerja (rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja); (4) akses yang sulit terhadap kepemilikan modal; dan (5) rendahnya tingkat penguasaan teknologi.

III-12

2016 - 2021


Penentuan Isu – Isu Strategis

3.5.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, dapat di elaborasi dari aspek potensi dan masalah yang digali dari kondisi existing Kota Tangerang Selatan itu sendiri terutama berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk menyusun program dan kegiatan selama periode 2016-2021. Selanjutnya identifikasi potensi dan masalah tersebut dapat dilihat dari internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan selama 5 (lima) tahun kedepan. Adapun isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut : 1. Harmonisasi dan sinkronisasi di bidang peraturan perundang-undangan telah membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang Selatan sebagai instansi teknis yang menangani penanaman modal dan perizinan usaha di Tingkat Kota Tangerang Selatan sehingga dapat memainkan peran yang lebih baik dalam menggerakkan sektor ekonomi melalui penanaman modal/investasi dan pengembangan dunia usaha dalam lima tahun mendatang. Tata Cara Permohonan dan Jenis Perizinan Serta Nonperizinan Di Bidang Penanaman Modal cukup memberikan waktu bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang Selatan untuk melakukan konsolidasi internal dan sosialisasi eksternal. 2. Tugas merumuskan kebijakan, koordinasi dan harmonisasi dengan instansi teknis dan Pemerintah Kota diharapkan dapat berjalan lebih baik. Dengan semangat peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha yang menjadi salah satu prioritas dalam RPJMN 2014-2019, setiap lembaga dan daerah mestinya dapat bekerja secara sinergis untuk kepentingan nasional. 3. Kemajuan di bidang tata kelola pemerintahan, kompetensi SDM, dan kecukupan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan. Dinamika SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang Selatan yang telah mengalami berbagai perubahan kebijakan sejak awal orde baru telah menempa kematangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan sebagai sebuah entitas mandiri di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan usaha. Berbagai indikator kemajuan diantaranya dengan meningkatnya kecepatan dan kesederhanaan pelayanan PMA dan PMDN melalui penyediaan sistem operasi standar dan dengan III-13

2016 - 2021


dukungan infrastruktur teknologi informasi yang terus dimutakhirkan. Sementara itu, capaian kinerja yang menggembirakan selama periode 2011-2016 makin memberikan keyakinan akan kapasitas lembaga dan kompetensi aparaturnya. Didukung dengan lingkungan kantor

yang sangat memadai, telah tumbuh etos dan budaya kerja

aparatur yang sangat penting bagi upaya pencapaian tujuan-tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan sebagai lembaga teknis yang menangani penanaman modal. 4. Keluarnya Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang PTSP di bidang penanaman modal dipandang sebagai momentum peningkatan kualitas pelayanan, koordinasi, dan harmonisasi kebijakan dengan instansi teknis dan Pemda. Artinya, terdapat iklim kerja yang lebih kondusif dan regulatif bagi instansi lain dan daerah, sehingga membuka jalan lebih lebar bagi tercapainya tugas-tugas koordinasi yang dijalankan Dinas Penanaman

Modal

dan

Pelayanan

Terpadu

Satu

Pintu

Kota

Tangerang

Selatan.Diharapkan, dengan adanya peraturan ini, hambatan-hambatan yang bersifat kepentingan sektoral dan kedaerahan dapat secara bertahap diatasi. Dalam konteks ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan di antaranya berkewajiban untuk membangun norma, standar dan prosedur pelayanan di bawah system PTSP di bidang penanaman modal, termasuk memfasilitasi pelaksanaan PTSP penanaman modal di daerah. Dengan demikian, terdapat indikator kinerja yang terukur yang berguna bagi instansi lain dan Pemerintah Kota dalam melakukan hubungan koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Banten dan BKPM Pusat. 5. Kondisi Potensi dan peluang investasi di Kota Tangerang Selatan sangat strategis yang diyakini akan menjadi salah satu pemicu pertumbuhan PMA dan PMDN ke depan. Keyakinan akan pertumbuhan ekonomi nasional dapat mancapai target dalam tahun-tahun mendatang merupakan cerminan potensi makro ekonomi daerah yang tetap baik di tengah ketidakpastian pemulihan perekonomian pasca krisis keuangan. 6. Perekonomian Indonesia terbukti tangguh menghadapi gejolak internasional dan memiliki daya saing dibanding negara-negara lain sekawasan. Di sisi lain, dalam dua tahun terakhir peringkat daya saing Indonesia yang diterbitkan berbagai lembaga Nasional bergerak naik. Agenda pertumbuhan telah menjadi komitmen Tangerang Selatan yang diusung pemerintah sesuai dengan visi-misi Walikota dan Wakil

III-14

2016 - 2021


Walikota terpilih. Fakta-fakta tersebut memberikan sinyal positif akan potensi pertumbuhan aliran PMA dan PMDN dalam lima tahun mendatang. 7. Dikeluarkannya Paket Kebijakan Ekonomi jilid I s/d XII. Paket–paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah merupakan obat bagi perekonomian Indonesia saat ini. Paket –paket yang telah diluncurkan pemerintah juga tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain karena paket–paket tersebut memiliki sasaran dan target yang berbeda tetapi jika digabungkan, maka akan sampai pada suatu arah dan tujuannya sama yaitu untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Oleh karenanya, kebijakan yang tepan sasaran, terorganisir dan tersinergi serta dapat merangkum keinginan masyarakat sangat ditunggu guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang sustainable dimasa yang akan datang termasuk yang terkini kebijakan Tax Amnesty merupakan sebuah peluang yang perlu di antisipasi dengan cepat dan sigap oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. 8. Kemiskinan dan Pengangguran. Adanya Laju Pertumbuhan Penduduk, Angkatan Kerja, tingkat pendidikan yang rendah, besarnya Angkatan Kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja serta struktur lapangan kerja yang tidak seimbang serta kurangnya perhatian dari pemerintah merupakan akumulasi penyebab terjadinya kemiskinan dan pengangguran. Dengan banyaknya pengangguran berarti banyak masyarakat tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Karena tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Secara otomatis pengangguran telah menurunkan daya saing dan beli masyarakat. Sehingga, akan memberikan dampak secara langsung terhadap tingkat perekonomian suatu daerah. Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja, memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sektor yang kelebihan ke tempat dan sektor ekonomi yang kekurangan, mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan kerja, perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industriindustri baru, terutama yang bersifat padat karya, deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru, menggalakkan pengembangan sektor Informal, seperti home indiustri serta pelaksanaan proyekproyek umum oleh pemerintah seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, PLTA, dan lain-lain sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta.

III-15

2016 - 2021


9. Peningkatan Sumber Daya Manusia dilakukan melalui upaya meningkatkan kompetensi (Kompetensi teknis, Kompetensi konseptual, kemampuan untuk beriteraksi secara afektif), mengembangkan kreatifitas dan inovasi, mendayagunakan modal intelektual Sebagai kekayaan baru organisasi dan mengantisipasi kompetensi global dengan membangun sikap kompetitif, berarti membangun sumber daya manusia handal, memiliki wawasan luas, dan sekaligus “concern” terhadap kemajuan. Kaitannya dengan upaya mengantisipasi kompetensi, tuntutan terwujudnya sumber daya menusia yang kreatif, inovasi dan mampu mendayagunakan modal intelektual tidak dapat lepas dari perubahan lingkungan khusunya di Kota Tangerang Selatan, karena perubahan lingkungan akan menuntut perubahan besar dan mendasar cara hidup dalam berbagai tatanan dunia kerja dan berperan aktif dalam pembangunan daerah di Kota Tangerang Selatan. 10. Perekonomian Daerah jangka menengah akan semakin berkualitas ditopang oleh konsistensi kebijakan dalam mengawal stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta reformasi struktural Pemerintah Pusat. Sejalan dengan implementasi reformasi struktural yang ditempuh, perekonomian domestik ke depan diperkirakan akan semakin kuat. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diprakirakan tetap meningkat mencapai 6,3-6,8 % pada tahun 2020. Proyeksi pertumbuhan tersebut ditopang oleh membaiknya perekonomian global, keberhasilan reformasi struktural yang terlihat dari pembangunan infrastruktur dan kemudahan proses berinvestasi, serta peningkatan investasi di Indonesia. Konsumsi rumah tangga diperkirakan semakin kuat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk kelas menengah dan membaiknya perlindungan sosial. Reformasi struktural dalam bentuk pembangunan infrastruktur akan mendorong peningkatan investasi langsung dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Belanja modal Pemerintah untuk mendukung pembangunan infrastruktur akan terbuka lebar seiring dengan penurunan subsidi. Defisit transaksi berjalan diprakirakan membaik seiring dengan meningkatnya daya saing produk Indonesia. Dari sisi regional, peningkatan alokasi transfer ke daerah akan memperkuat perekonomian daerah dan mendukung pemerataan pembangunan di daerah. 11. Infrastruktur Dasar dan Kawasan Perkotaan. Pembangunan perkotaan juga menghadapi berbagai permasalahan dalam pengelolaan internal kotanya, yaitu belum optimalnya upaya koordinasi pembangunan perkotaan baik di tingkat pusat, sektor, maupun daerah; belum jelasnya mekanisme dan terintegrasinya kelembagaan III-16

2016 - 2021


pengelolaan kawasan perkotaan dan metropolitan; masih terbatasnya kapasitas pemerintah kota dalam melaksanakan perencanaan dan pengelolaan pembangunan perkotaan, termasuk penerapan prinsip tata kepemerintahan yang baik; belum optimalnya upaya peningkatan peran sektor informal dan kelembagaan ekonomi dalam pengembangan ekonomi perkotaan; belum optimalnya pembangunan serta pengembangan pembiayaan penyediaan pelayanan publik di perkotaan untuk memenuhi kebutuhan penduduk perkotaan yang terus bertambah; serta rendahnya implementasi rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di perkotaan, termasuk dalam perizinan pemanfaatan ruang dalam bentuk Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Tata Kelola Pemerintahan : Prinsip good govenance merupakan konsep yang erat kaitanya dengan pelayanan publik, partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabel, responsif, efektif dan efisien, kesetaraan, konsensus dan penegakan hukum. Pada hakikatnya good governance bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik baiknya. Kapan pelayanan dikatakan baik apabila satu pelayanan yang efisien artinya, adalah perbandingan yang terbalik antara input dan output yang di capai dengan input yang menimal maka tingkat efisiensi menjadi lebih baik. Input pelayanan dapat berupa uang, tenaga dan waktu dan materi yang di gunakan untuk mencapai output. Harga pelayanan publik harus dapat terjangkau oleh kemampuan ekonomi masyarakat. Kedua; pelayanan yang nonpartisipan sistem pelayanan yang memberlakukan penguna pelayan secara adil tanpa membedakan dan berdasarkan status sosial ekonomi, kesekuan etnik, agama kepartaian, latar belakang pengunaan pelayanan tidak boleh di jadikan pertimbangan dalam memberikan pelayanan. penyelengaraan pemberian pelayan berdasarkan pada prinsip equal before the law kesamaan dalam hukum dan pemerintahan. Ketiga; adalah efektif dan responsif yang tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak berbelit belit .

3.6.

Penentu Isu – Isu Strategis Dinas

3.6.1. Metode Analisa Isu Strategis Dalam menentukan isu strategis yang sedang berkembang di Kota Tangerang Selatan sebagaimana uraian penjelasan di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan menggunakan metode analisa Teori SWOT untuk menentukan isu strategis yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasinya selama jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. III-17

2016 - 2021


Adapun pengertian dari Analisa Teori SWOT adalah analisa yang dilakukan secara ilmiah dan sistematis untuk mendapatkan kesimpulan sebagai upaya memecahkan suatu permasalahan yang dihadapidengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (strenght), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity), dan tantangan (Threat) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedomanpelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu. Dari pengertian Analisa Teori SWOT tersebut, dapat kita kelompokkan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu organisasike dalam 2 (dua) kategori sebagai berikut : a.

Faktor Lingkungan Internal Adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas / organisasi yang

dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi / situasi tertentu pada komunitas / organisasi tersebut. b. Faktor Lingkungan Eksternal Adalah suatu keadaan yang berasal dari luar komunitas / organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi / situasi tertentu pada komunitas / organisasi tersebut.

3.6.2. Pencermatan Lingkungan a. Pencermatan Lingkungan Internal Pencermatan lingkungan internal terdiri dari kekuatan (strenght) dan kelemahan (weakness). Beberapa faktor yang dianggap kekuatan (strenght) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan adalah : 1.

Adanya landasan hukum tentang kewenangan DPMPTSP.

2.

Adanya komitmen dan dukungan dari para stakeholders.

3.

Tersedianya Sumber Daya Manusia.

4.

Tersedianya anggaran yang memadai.

5.

Merupakan daerah perkotaan.

6.

Letak geografis yang strategis.

7.

Tersedianya jaringan infrastruktur. III-18

2016 - 2021


8.

Banyaknya pengembang.

9.

Laju pertumbuhan ekonomi relatif besar

10. Potensi pengembangan jasa dan perdaganggan tinggi 11. Pertumbuhan UMKM di Kota Tangerang Selatan yang mampu menyerap tenaga kerja 12. Memiliki daya dukung pengembangan dibidang pendidikan dan kesehatan Sedangkan beberapa faktor yang dianggap kelemahan (weakness) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan adalah : 1.

Belum adanya pedoman pelaksanaan penanaman modal.

2.

Belum optiomalnya sosialisasi tentang DPMPTSP.

3.

Kemampuan SDM DPMPTSP tidak merata.

4.

Budaya kerja aparatur DPMPTSP yang kurang inovatif dan kurang responsif.

5.

Belum optimalnya pengawasan perizinan.

6.

Sarana dan Prasaran Perkantoran yang belum lengkap.

7.

Data base yang belum lengkap.

8.

Koordinasi dan kerjasama antar instansi yang belum optimal.

9.

Lahan budidaya sangat terbatas.

10. Keterbatasan sarana dan prasarana pemerintahan dalam konteks optimalisasi pelayanan publik pada umumnya dan penciptaan iklim investasi khususnya 11. Kurang ketersediaan marketing tools daerah dan kegiatan pembukaan dan pencarian pasar untuk yang memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi 12. Belum efisiennya pengelolaan pendidikan dalam konteks pengembangan teknologi dan lainnya yang memberikan daya dukung untuk pengembangan investasi Kota Tangerang Selatan

III-19

2016 - 2021


13. Masih adanya tingkat pengangguran pada usia produktif dan keterbatasan lapangan kerja b. Pencermatan Lingkungan Eksternal Pencermatan lingkungan eksternal meliputi peluang (opportunities) dan tantangan /ancaman (threats). Beberapa faktor yang dianggap sebagai peluang (opportunities) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan adalah : 1.

Peluang pengembangan sektor perdagangan dan jasa terbuka lebar

2.

Optimalisasi lembaga pendidikan sebagai teknologi transfer dan eksistensi PUSPITEK untuk kepentingan penciptaan iklim investasi

3.

Daerah perbatasan sebagai lokasi pengembangan infrastruktur dan pemukiman yang terintegrasi

4.

Banyak minat yang menanamkan investasi di kota tangerang selatan.

5.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di jabotabekjur.

6.

Tersedianya tempat dan even pameran yang berskala internasional.

7.

Adanya pasar bebas.

8.

Adanya sejumlah masyarakat dan institusi yang sudah menggunajan teknologi informatika untuk pengembangan usaha

9.

Adanya gerakan reformasi birokrasi dan pengembangan pelayanan publik

10. Gerakan Internationalisasi lembaga pendidikan dan kesehatan diwilayah Kota Tangerang Selatan Sedangkan yang termasuk dalam tantangan (threats) di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan adalah : 1.

Ketatnya aturan tentang tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan kebijakan daerah.

2.

Isu keamanan yang kurang mendukung investasi.

3.

Meningkatnya daya tarik investasi daerah lain se jabodetabek.

4.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi.

5.

Koordinasi dan kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah belum optimal.

6.

Masih adanya masyarakat miskin dan pengangguran usia produktif

III-20

2016 - 2021

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DPMPTSP KOTA TANGERANG SELATAN 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan dalam masa periode renstra (2016-2021) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan

Sasaran Target

Uraian Meningkatkan tata kelola penyelengaraan pelayanan & administrasi OPD yang efektif & efisien

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tingkat ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Nilai Evaluasi AKIP Perencanaan Pembangunan

Menumbuhkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis produk unggulan

Satuan

Nilai

Nilai

A

%

Nilai

%

100

Uraian Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan public yang prima

BB

100

Persentase peningkatan SDA

%

100

Cakupan data & informasi OPD

%

Jumlah Investasi PMA

USD

3,650 M

Jumlah Investasi PMDN

IDR

475 M

100

Meningkatnya Investasi

Target

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tingkat ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Nilai Evaluasi AKIP Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan OPD Persentase Pegawai yang mendapat diklat per tahun Tingkat ketersediaan data dan informasi Jumlah Investasi PMA


2016

2017

2018

2019

2020

2021

B

B

A

A

A

A

100%

100%

100%

100%

100%

100%

B

B

B

B

B

BB

50%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

95%

95%

100%

100%

100%

32 PMA

37 PMA

42 PMA

47 PMA

52 PMA

10 PMDN

12 PMDN

14 PMDN

16 PMDN

18 PMDN

57 PMA, 3,650 M (USD) 20 PMDN, 475 M (IDR)

IV-1

2016 - 2021


Persentase Penerapan pelayanan & prijinan satu pintu & satu atap

Persentase penangganan pengaduan masyarakat

4.2.

%

%

100

100

Persentase Penerapan pelayanan & prijinan satu pintu & satu atap Presentase ijin sesuai waktu Presentase Penanganan Pengaduan Massyarakat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4.2.1. Analisis SWOT Identifikasi SWOT merupakan upaya untuk memetakan kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) yang dimiliki, serta peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Hasil identifikasi SWOT tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Identifikasi Kekuatan (Strengths) Faktor – faktor yang dianggap kekuatan (Strengths) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan adalah: a. Staff dan pegawai dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memadai b. Jumlah anggran daerah untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah memadai c. Terdapatnya struktur tugas dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang jelas d. Tersedianya sarana dan prasaran pendukung 2. Kelemahan (weakness) a. Terdapat kendala dalam dukungan data perijinan dan nonperijinan b. Kualitas saranan dan prasarana pelayanan yang kurang optimal c. Koordinasi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan yang belum efektif d. Kurangnya kompetensi untuk petugas pelayanan

IV-2

2016 - 2021


3. Peluang (opportunities) a. Terdapat pembinaan yang diberikan pemerintah pusat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan b. Iklim investasi yang berkembang cukup baik di Kota Tangerang Selatan c. Berkembangnya daerah – daerah komersil di Kota Tangerang Selatan 4. Ancaman/Tantangan (Threats) a. Adanya alih fungsi tata ruang di Kota Tangerang Selatan b. Terdapat persaingan global antar investor c. Menurunnya kepercayaan publik maupun investor terhadap pemerintah daerah maupun birokrasi d. Stabilitas politik Eksternal

Internal

Tabel 4.1. Analisis SWOT Peluang (opportunities) a. Peluang pengembangan sektor perdagangan dan jasa terbuka lebar b. Optimalisasi lembaga pendidikan sebagai teknologi transfer dan eksistensi PUSPITEK untuk kepentingan penciptaan iklim investasi c. Daerah perbatasan sebagai lokasi pengembangan infrastruktur dan pemukiman yang terintegrasi d. Banyak minat yang menanamkan investasi di kota tangerang selatan. e. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di jabotabekjur. f. Tersedianya tempat dan even pameran yang berskala internasional. g. Adanya pasar bebas. h. Adanya sejumlah masyarakat dan institusi yang sudah menggunajan teknologi informatika untuk pengembangan usaha i. Adanya gerakan reformasi birokrasi dan

Ancaman (Threats)

a. Ketatnya aturan tentang tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan kebijakan daerah. b. Isu keamanan yang kurang mendukung investasi. c. Meningkatnya daya tarik investasi daerah lain se jabodetabek. d. Pertumbuhan penduduk yang tinggi. e. Koordinasi dan kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah belum optimal. f. Masih adanya masyarakat miskin dan pengangguran usia produktif

IV-3

2016 - 2021


Kekuatan (Strengths)

pengembangan pelayanan publik j. Gerakan Internationalisasi lembaga pendidikan dan kesehatan diwilayah Kota Tangerang Selatan Strategi (SO/Comparative Strategi ST/Mobilization. Advantage. Menggunakan kekuatan Memungkinan organisasi yang dimiliki dengan cara bisa berkembang lebih cepat menghindari ancaman a. Meningkatkan a. Meningkatkan sarana kompetensi dari tugas dan prasarana dengan pokok dan fungsi dukungan anggran untuk pewagai Dinas meningkatkan Penanaman Modal dan kepercayaan publik dan Pelayanan Terpadu Satu investor dalam Pintu pelayanan Dinas b. Mengoptimalkan Penanaman Modal dan dukunagn anggaran Pelayanan Terpadu Satu untuk memperoleh Pintu pembinaan pusat dalam b. Mendayagunakan dan mengembangkan potensi peningkatan pelayanan pegawai untuk c. Mendayagunakan menghadapi persaingan pegawai, sarana dan global prasaranan yang ada untuk mendukung iklim c. Meningkatkan lualitas pegawai dibidang teknis investasi dan bisnis di penataan ruang untuk Kota Tangerang Selatan mengantisipasi alih fungsi tata rauang

a. Adanya landasan hukum tentang kewenangan DPMPTSP. b. Adanya komitmen dan dukungan dari para stakeholders. c. Tersedianya Sumber Daya Manusia. d. Tersedianya anggaran yang memadai. e. Merupakan daerah perkotaan. f. Letak geografis yang strategis. g. Tersedianya jaringan infrastruktur. h. Banyaknya pengembang. i. Laju pertumbuhan ekonomi relatif besar j. Potensi pengembangan jasa dan perdaganggan tinggi k. Pertumbuhan UMKM di Kota Tangerang Selatan yang mampu menyerap tenaga kerja l. Memiliki daya dukung pengembangan dibidang pendidikan dan kesehatan Kelemahan (weakness) Strategi WO/Divestment Strategi /Investment. Control.

1.

2.

3.

Belum adanya pedoman pelaksanaan penanaman modal. Belum optiomalnya sosialisasi tentang DPMPTSP. Kemampuan SDM

Pemanfaatan peluang dengan cara mengatasi kelemahan yang ada a. Mendukung perkembangan industri dan bisnis di Kota Tangerang Selatan dengan meningkatkan ketersediaan data yang valid dan akurat

WT/Damage

Meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman a. Meningkatkan efektivitas koordinasi tim teknis agar tidak terjadi alih fungsi lahan dalam tata ruang b. Meningkatkan efektivitas koordinasi IV-4

2016 - 2021

4.

5. 6.

7. 8.

9. 10.

11.

12.

13.

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan DPMPTSP tidak b. Mendorong investasi dalam seluruh pegawai merata. dengan meningkatkan Dinas Penanaman Modal Budaya kerja aparatur kualitas sarana dan dan Pelayanan Terpadu DPMPTSP yang kurang prasarana. Satu Pintu untuk inovatif dan kurang mengatasi persaingan global yang terjadi responsif. d. Meningkatkan Belum optimalnya efektivitas koordinasi pengawasan perizinan. antar pegawai Dinas Sarana dan Prasaran Penanaman Modal dan Perkantoran yang belum PelayananTerpadu Satu lengkap. Pintu agar mampu Data base yang belum memberikan pelayanan lengkap. yang baik dan Koordinasi dan pengarsipan data kerjasama antar instansi yang belum optimal. Lahan budidaya sangat terbatas. Keterbatasan sarana dan prasarana pemerintahan dalam konteks optimalisasi pelayanan publik pada umumnya dan penciptaan iklim investasi khususnya Kurang ketersediaan marketing tools daerah dan kegiatan pembukaan dan pencarian pasar untuk yang memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi Belum efisiennya pengelolaan pendidikan dalam konteks pengembangan teknologi dan lainnya yang memberikan daya dukung untuk pengembangan investasi Kota Tangerang Selatan Masih adanya tingkat pengangguran pada usia produktif dan keterbatasan lapangan kerja

IV-5

2016 - 2021


4.2.2. Kebijakan Arah kebijakan dan strategi DPMPTSP Kota Tangerang Selatan memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif untuk memecahkan berbagai permasalahan strategis dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti dalam jangka menengah guna tercapainya tujuan, dan sasaran strategis DPMPTSP Kota Tangerang Selatan. Arah kebijakan DPMPTSP adalah sebagai berikut : Tabel 4.2 Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tujuan Sasaran akuntabilitas Meningkatkan tata kelola Meningkatnya penyelengaraan pelayanan & kinerja dan pelayanan public administrasi OPD yang efektif & yang prima efisien

Meningkatan Investasi Menumbuhkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis produk unggulan

Strategi

Kebijakan

Meningkatkan perencanaan penganggaran & pelaksanaan pembangunan Meningkatnya kinerja & efektifitas pelayanan publik pemkot

Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah

Menguatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Meningkatkan kualitas pelayanan adm & sarana prasarana perkantoran Optimalisasi anggaran daerah yang Meningkatkan & mengembangkan pengelolaan akuntabel dan berbasis TI keuangan daerah Meningkatnya kapasitas sistem & Membina & mengembangkan kapasitas sumber aparatur melalui pendidikan dan daya aparatur pelatihan diimbangi dengan optimalisasi sistem dan manajemen tata kelola peemerintahan Membangunan layanan yang ramah Informasi wilayah yang terintegrasi dan menarik dengan pengembangan SI disemua pelayanan publik termasuk optimalisasi penggunaan TI yang terintegrasi bagi seluruh layanan publik menuju cyber city Optimalisasi kinerja pelayanan Meningkatkan investasi melalui promosi dan perijinan investasi, menjaga iklim kerjasama investasi yang kondusif dan kolaborasi Meningkatkan pengendalian, pengawasan dan pendanaan pembangunan kualitas pelayanan perijinan yang bermutu IV-6

2016 - 2021


Adapun program prioritas DPMPTSP Kota Tangerang Selatan sesuai RPJMD 20162021 yang berkait dengan lingkup tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kota Tangerang Selatan untuk mendukung strategi dan arah kebijakan daerah adalah : 1. Program Pengembangan Investasi, melalui peningkatan misi investasi di dalam maupun luar negeri serta peningkatan bahan-bahan promosi yang mampu berdaya saing; 2. Program Pengembangan Pelayanan Perijinan, melalui program berikut ini: a. Pengembangan SPIPISE dan Penyelenggaraan PTSP; b. Peningkatan pengawasan/monitoring pelayanan perizinan; c. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan di setiap kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan sistem SIPATEN secara profesional, mudah ,cepat, tepat, Transparan dan Akuntabel d. Peningkatan kualitas SIMPONIE (Sistem Informasi Manajemen Perijinan Online) dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat akan layanan perizinan yang mudah, cepat dan tepat waktu.

IV-7

2016 - 2021

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. PROGRAM Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Program yang ditetapkan sebagai pelaksanaan kebijakan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut: a. Rencana Program Prioritas/Utama, terdiri dari : 1. Program Pengembangan Investasi; 2. Program Pengembangan Pelayanan Perijinan; b. Rencana Program Reguler/(Urusan Dasar), terdiri Dari : 1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik 2. Program Pengembangan Komunikasi Sistem Informasi dan Media Massa. 3. Program Pengembangan Data dan Informasi; 4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 5. Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Program Pengembangan Sistem Manajemen Sumberdaya Aparatur; 7. Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran.

5.2. KEGIATAN Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program- program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan yang telah ditetapkan dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Program Prioritas/Utama : 1. Program Pengembangan Investasi Kegiatan : 1) Promosi Potensi Investasi Daerah 2) Peningkatan Jalur Kerjasama Investasi

3) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 4) Pengembangan Penanaman Modal V-1

2016 - 2021


2. Program Pengembangan Pelayanan Perijinan Kegiatan : 1) Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Penanaman Modal 2) Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Pembangunan 3) Fasilitasi Verifikasi Perijinan Bidang Pembangunan 4) Fasilitasi Penetapan Bidang Pembangunan 5) Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Ekonomi 6) Fasilitasi Verifikasi Perijinan Bidang Ekonomi 7) Fasilitasi Penetapan Bidang Ekonomi 8) Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Kesra 9) Fasilitasi Verifikasi Perijinan Bidang Kesra 10) Fasilitasi Penetapan Bidang Kesra 11) Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Ketenagakerjaan 12) Fasilitasi Verifikasi Perijinan Bidang Ketenagakerjaan 13) Fasilitasi Penetapan Bidang Ketenagakerjaan 14) Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Sosial Budaya 15) Fasilitasi Verifikasi Perijinan Bidang Sosial Budaya 16) Fasilitasi Penetapan Bidang Sosial Budaya 17) Penyusunan / Penyempurnaan Regulasi Perizinan 18) Sosialisasi dan Publikasi Perizinan 19) Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Objek Perijinan 20) Penyusunan Standar Layanan Perizinan

b. Program Reguler/Dasar 1. Program Pengembangan Komunikasi, Sistem Informasi dan Media Massa Kegiatan : 1) Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Perijinan 2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik Kegiatan : 1) Survey Kepuasan Masyarakat 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1) Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran V-2

2016 - 2021


4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; Kegiatan : 1) Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan 5. Program Pengembangan Data dan Informasi; Kegiatan : 1) Pengelolaan Data Informasi 6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; Kegiatan : 1) Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur 7. Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan : 1) Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

5.3

PENDANAAN INDIKATIF Indikatif pendanaan program dan kegiatan didasarkan kepada program dan kegiatan yang efeknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat atau stake holder terkait. Untuk lebih jelasnya mengenai indikatif pendanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada lembar lampiran matrik indikatif pendanaan program dan kegiatan:

V-3


2016 - 2021

Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif OPD Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan

PROGRAM

SASARAN STRATEGIS

TUJUAN

1

Meningkatkan tata kelola penyelengaraan pelayanan & administrasi OPD yang efektif & efisien

1

Meningka tnya akuntabili tas kinerja dan pelayanan publlik yang prima

INDIKATOR KINERJA

1

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

URAIAN

1

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik

INDIKATOR PROGRAM

1

Indeks Kepuas an Masyar akat (IKM)

KEGIATAN

T2016

T2017

T2018

T2019

T2020

T a r g e t

T a r g e t

T a r g e t

T a r g e t

T a r g e t

B

R p .

3 2 , 7 0 0 , 0 0 0

B

R p .

6 5 , 2 4 9 , 2 0 0

A

R p .

1 6 5 , 6 7 9 , 0 0 0

A

R p .

1 9 5 , 0 0 0 , 0 0 0

A

R p .

2 0 0 , 8 5 0 , 0 0 0

T2021

T a r g e t

A

R p .

2 0 6 , 8 7 5 , 5 0 0

INDIKATOR KEGIATAN

URAIAN

1

Survey Kepuasan Masyarakat

1

2

2

Tingkat ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran

2

Pelayananan administrasi & sarana prasarana perkantoran

1

Cakupa n pelayan an adminis trasi perkant oran

1 0 0 %

9 , 0 2 6 , 8 6 3 , 1 0 0

1 0 0 %

7 , 5 5 4 , 5 0 0 , 8 0 0

1 0 0 %

6 , 7 0 5 , 0 9 6 , 0 0 0

1 0 0 %

7 , 0 1 2 , 9 0 5 , 2 5 0

1 0 0 %

7 , 3 8 5 , 0 3 5 , 5 3 1

1 0 0 %

7 , 7 7 6 , 5 8 7 , 7 9 8

1

Penyediaan dan Pemeliharaa n Barang dan Jasa Perkantoran

V-4

1


K o n d i s i A w a l 2 0 1 5

B

T2016

T2017

T2018

T2019

T2020

T2021

T a r g e t

T a r g e t

T a r g e t

T a r g e t

T a r g e t

T a r g e t

B

R p .

3 2 , 7 0 0 , 0 0 0

A

R p .

6 5 , 2 4 9 , 2 0 0

Survey Indeks Integritas

Kebutuhan Rutin OPD

A

A

1 0 0 %

1 0 0 %

9 , 0 2 6 , 8 6 3 , 1 0 0

1 0 0 %

7 , 5 5 4 , 5 0 0 , 8 0 0

1 0 0 %

R p .

6 5 , 2 5 2 , 0 0 0 1 0 0 , 4 2 7 , 0 0 0 6 , 7 0 5 , 0 9 6 , 0 0 0

A

A

1 0 0 %

R p .

8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 1 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 7 , 0 1 2 , 9 0 5 , 2 5 0

A

A

1 0 0 %

R p .

8 5 , 0 0 0 , 0 0 0 1 1 5 , 8 5 0 , 0 0 0 7 , 3 8 5 , 0 3 5 , 5 3 1

A

A

1 0 0 %

R p .

8 9 , 8 7 5 , 5 0 0 1 1 7 , 0 0 0 , 0 0 0 7 , 7 7 6 , 5 8 7 , 7 9 8

Target Akhir RPJMD

Bidang/Bagian yang Menangani Berdasarkan Usulan Struktur OPD

A

Kasi Perencanaan dan Pengembangan

A

100%

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2016 - 2021


3

Nilai Evaluasi AKIP

3

4

Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan

5

Ketepatan waktu penyampaia n laporan keuangan OPD

6

7

Persentase Pegawai yang mendapat diklat per tahun

Tingkat ketersediaan data dan informasi

4

5

6

Perencanaan pembangun an daerah

Pengemban gan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengemban gan sistem manajemen sumber daya aparatur

Pengemban gan data dan informasi

1

Cakupa n dokume n perenca naan pemban gunan daerah yg disusun

1

Cakupa n laporan keuang an di OPD sesuai kebutuh an

1

1

Cakupa n Pengem bangan SDA di OPD

Cakupa n data & informa si OPD

1 0 0 %

1 0 0 %

1 0 0 %

1 0 0 %

5 5 1 , 4 0 0 , 0 0 0

2 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 1 0 1 , 3 2 5 , 0 0 0 1 3 6 , 9 9 8 , 0 0 0

1 0 0 %

2 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0

1 0 0 %

2 1 5 , 2 0 0 , 0 0 0

1 0 0 %

1 4 1 , 7 5 0 , 0 0 0

1 0 0 %

1 3 7 , 0 0 0 , 0 0 0

1 0 0 %

3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0

1 0 0 %

2 8 3 , 2 5 0 , 0 0 0

1 0 0 %

3 0 2 , 8 2 0 , 0 0 0

1 0 0 %

6 5 , 0 0 0 , 0 0 0

1 0 0 %

3 1 0 , 4 7 0 , 0 0 0

1 0 0 %

2 9 1 , 7 4 7 , 5 0 0

1 0 0 %

3 1 1 , 9 0 4 , 6 0 0

1 0 0 %

7 0 , 0 0 0 , 0 0 0

1 0 0 %

3 1 1 , 8 1 8 , 1 0 1

1 0 0 %

3 0 0 , 4 9 9 , 9 2 5

1 0 0 %

3 2 1 , 2 6 1 , 7 3 8

1 0 0 %

7 5 , 0 0 0 , 0 0 0

1 0 0 %

3 1 2 , 3 4 2 , 4 2 4

1 0 0 %

3 0 9 , 5 1 4 , 9 2 3

1 0 0 %

3 3 0 , 8 9 9 , 5 9 0

1 0 0 %

8 0 , 0 0 0 , 0 0 0

1

Perencanaan , Pengendalia n, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan

1

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

1

1

Pembinaan, peningkatan kapasitas kelembanga an dan aparatur

Pengelolaan Data Informasi

V-5

1

1

1

1

Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi & Pelaporan

Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Aparatur yang bertambah wawasannya dan pengetahuannya

Pemuktahiran Data

1 0 0 %

1 0 0 %

1 0 0 %

1 0 0 %

1 0 0 %

5 5 1 , 4 0 0 , 0 0 0

1 0 0 %

2 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0

1 0 0 %

1 , 1 0 1 , 3 2 5 , 0 0 0

1 0 0 %

1 3 6 , 9 9 8 , 0 0 0

1 0 0 %

2 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0

1 0 0 %

2 1 5 , 2 0 0 , 0 0 0

1 0 0 %

1 4 1 , 7 5 0 , 0 0 0

1 0 0 %

1 3 7 , 0 0 0 , 0 0 0

1 0 0 %

3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0

1 0 0 %

2 8 3 , 2 5 0 , 0 0 0

1 0 0 %

3 0 2 , 8 2 0 , 0 0 0

1 0 0 %

6 5 , 0 0 0 , 0 0 0

1 0 0 %

3 1 0 , 4 7 0 , 0 0 0

1 0 0 %

2 9 1 , 7 4 7 , 5 0 0

1 0 0 %

3 1 1 , 9 0 4 , 6 0 0

1 0 0 %

7 0 , 0 0 0 , 0 0 0

1 0 0 %

3 1 1 , 8 1 8 , 1 0 1

1 0 0 %

3 0 0 , 4 9 9 , 9 2 5

1 0 0 %

3 2 1 , 2 6 1 , 7 3 8

1 0 0 %

7 5 , 0 0 0 , 0 0 0

1 0 0 %

3 1 2 , 3 4 2 , 4 2 4

100%

Kepala Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan

1 0 0 %

3 0 9 , 5 1 4 , 9 2 3

100%

Kepala Sub Bagian Keuangan

1 0 0 %

3 3 0 , 8 9 9 , 5 9 0

100%

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1 0 0 %

8 0 , 0 0 0 , 0 0 0

100%

Kepala Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan


2016 - 2021

7

2


2

Meningka tnya Investasi

1

2



1

Pengemban gan Komunikasi , Sistem Informasi & Media Massa

Pengemban gan investasi

1

1

Cakupa n pemban gunan, opersio nal & pemelih araan Sistem di OPD

Pening katan Jumlah Investa si PMA & PMDN

1 0 0 %

7 1 P M A & 9 P M D N

3 , 1 3 4 , 6 0 0 , 0 0 0

4 , 4 4 5 , 6 0 0 , 0 0 0

1 0 0 %

3 7 P M A & 1 2 P M D N

3 , 9 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0

3 , 3 7 1 , 5 0 0 , 0 0 0

1 0 0 %

4 2 P M A & 1 4 P M D N

3 , 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0

3 , 6 2 2 , 6 4 5 , 0 0 0

1 0 0 %

4 7 P M A & 1 6 P M D N

3 , 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0

3 , 7 4 6 , 8 2 4 , 3 5 0

1 0 0 %

5 2 P M A & 1 8 P M D N

3 , 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0

3 , 8 6 4 , 1 2 9 , 0 8 1

1 0 0 %

5 7 P M A & 2 0 P M D N

3 , 4 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0

4 , 0 6 8 , 3 3 5 , 5 3 5

1

1

Pemeliharaa n& Pengemban gan Sistem Pelayanan Perijinan

Promosi Potensi Investasi Daerah

1

1

2

3

4

V-6

Peningkatan SistemPelayanan Informasi Publik, Penanaman modal dan pelayanan Perijinan satu Pintu

Promosi Investasi

Roadshow Promosi Investasi

Dokumen Kajian Investasi Unggulan

Penyelenggaraan Temu Investor

1 0 0 %

4 4 K a l i

5 K a l i

B a r u

5 K a l i

1 0 0 %

3 , 1 3 4 , 6 0 0 , 0 0 0

9 K a l i

2 , 4 3 0 , 7 4 9 , 0 0 0

1 K a l i

1 3 7 , 5 1 5 , 0 0 0

1 D o c

3 7 4 , 2 9 6 , 0 0 0

1 K a l i

7 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0

1 0 0 %

3 , 9 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0

6 K a l i

1 , 6 1 2 , 2 5 0 , 0 0 0

2 K a l i

1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0

1 D o c

1 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0

1 K a l i

2 7 5 , 0 0 0 , 0 0 0

1 0 0 %

3 , 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0

6 K a l i

1 , 6 6 6 , 5 5 0 , 0 0 0

2 K a l i

1 5 4 , 5 0 0 , 0 0 0

1 D o c

1 9 5 , 7 0 0 , 0 0 0

1 K a l i

2 8 3 , 2 5 0 , 0 0 0

1 0 0 %

3 , 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0

6 K a l i

1 , 7 2 2 , 7 9 6 , 5 0 0

2 K a l i

1 5 9 , 1 3 5 , 0 0 0

1 D o c

2 0 1 , 5 7 1 , 0 0 0

1 K a l i

2 9 1 , 7 4 7 , 5 0 0

1 0 0 %

3 , 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0

6 K a l i

1 , 7 8 0 , 7 9 0 , 3 9 5

2 K a l i

1 6 3 , 9 0 9 , 0 5 0

1 D o c

2 0 7 , 6 1 8 , 1 3 0

1 K a l i

3 0 0 , 4 9 9 , 9 2 5

1 0 0 %

3 , 4 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0

100%

Kasi Dokumentasi Data dan Informasi

6 K a l i

1 , 8 8 2 , 7 7 9 , 9 1 5

36 Kali

Kasi Promosi Daerah

2 K a l i

1 7 2 , 1 0 4 , 5 0 3

11 Kali

1 D o c

2 1 7 , 9 9 9 , 0 3 7

6 Doc

1 K a l i

3 1 5 , 5 2 4 , 9 2 1

6 Kali

2016 - 2021


2

Peningkata n Jalur Kerjasama Investasi

1

2

3

Pengendalia n Pelaksanaan Penanaman Modal

1

2

3

V-7

Peningkatan Kerjasama Pemerintah & Badan Usaha

Penyusunan Pengembangan Promosi Penanaman Modal

B a r u

B a r u

Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal

Fasilitasi Rapat Forum CSR

Rapat Tim Pengendalian

1 D o c

B a r u

B a r u

1 D o c

1 0 0 P e r u s a h a a n

8 1 , 5 0 0 , 0 0 0

6 K a l i

1 0 1 , 9 4 0 , 0 0 0

2 7 3 , 0 0 0 , 0 0 0


8 0 , 0 0 0 , 0 0 0

4 K a l i

7 8 , 0 0 0 , 0 0 0

2 K a l i

5 8 , 2 5 0 , 0 0 0

1 D o c

1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0

2 7 5 , 0 0 0 , 0 0 0


8 8 , 4 0 0 , 0 0 0

4 K a l i

8 1 , 0 0 0 , 0 0 0

2 K a l i

5 9 , 5 9 5 , 0 0 0

1 K e r j a s a m a

1 D o c

1 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0

2 7 7 , 0 0 0 , 0 0 0


9 7 , 0 5 2 , 0 0 0

4 K a l i

8 3 , 0 0 0 , 0 0 0

2 K a l i

6 1 , 8 1 2 , 8 5 0

1 K e r j a s a m a

1 D o c

1 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0

2 7 9 , 0 0 0 , 0 0 0


1 0 5 , 9 6 3 , 5 6 0

4 K a l i

8 5 , 0 0 0 , 0 0 0

2 K a l i

6 4 , 1 5 7 , 2 3 6

1 K e r j a s a m a

1 D o c

2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0

2 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0

3 Kerjasam a

Kasi Promosi Daerah

5 Doc


1 2 1 , 2 6 1 , 7 3 8

600 Perusahaa n

4 K a l i

8 7 , 0 0 0 , 0 0 0

26 Kali

2 K a l i

6 9 , 6 1 5 , 0 9 7

10 Kali

Kasi Fasilitasi dan Pengendalian Penanaman Modal

2016 - 2021


4

Pengemban gan Penanaman Modal

1

2

3

4

5

V-8

Fasilitasi Klinik Bisnis dan Investasi

Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

Fasilitasi Pelatihan LKPM

B a r u

5 I n v e s t o r y g T e r l a n i

1 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0

B a r u

B a r u

Workshop Investasi

6 K a l i

2 K a l i

Fasilitasi Kemitraan PMA/PMDN dengan UMKM

3 K a l i

2 K a l i

2 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 9 , 6 0 0 , 0

1 0 I n v e s t o r y g T e r l a n i

1 7 3 , 9 1 3 , 0 0 0

1 D o c

2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0

2 K a l i

9 4 , 6 5 0 , 0 0 0

1 K a l i

6 1 , 5 5 1 , 0 0 0

2 K a l i

1 2 4 , 8 8 6 , 0


1 7 8 , 2 5 0 , 0 0 0

1 D o c

9 4 , 9 1 0 , 0 0 0

2 K a l i

1 1 5 , 5 5 0 , 0 0 0

2 K a l i

1 2 4 , 0 0 0 , 0 0 0

2 K a l i

1 5 5 , 9 4 0 , 0


1 8 2 , 7 4 7 , 5 0 0

1 D o c

9 8 , 4 0 0 , 0 0 0

2 K a l i

1 1 9 , 2 4 0 , 0 0 0

2 K a l i

1 2 4 , 5 5 0 , 0 0 0

2 K a l i

1 5 7 , 7 7 2 , 0


1 8 6 , 2 5 5 , 2 8 5

1 D o c

1 0 4 , 2 7 5 , 0 0 0

2 K a l i

1 2 1 , 7 4 5 , 0 0 0

2 K a l i

1 2 6 , 3 3 2 , 5 0 0

2 K a l i

1 5 8 , 5 8 3 , 0


1 9 7 , 0 5 0 , 3 2 4

105 Investor yg Terlani

1 D o c

1 0 7 , 0 0 0 , 0 0 0

1 Doc

2 K a l i

1 2 5 , 0 0 0 , 0 0 0

10 Kali

2 K a l i

1 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0

9 Kali

2 K a l i

1 6 3 , 0 0 0 , 0

10 Kali

Kasi Fasilitasi dan Pengendalian Penanaman Modal

2016 - 2021

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan 0 0

1

Persentase Penerapan pelayanan & prijinan satu pintu & satu atap 2

2

Presentase ijin sesuai waktu

Pengemban gan Pelayanan Perijinan

1

Penerap an Pelayan an dan Perijina n Satu Pintu dan Satu Atap

2 8 J e n i s I j i n

5 , 1 4 5 , 9 9 9 , 2 0 0 . 0 0


5 , 9 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0


6 , 0 9 7 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0


6 , 2 8 0 , 5 2 8 , 0 0 0 . 0 0


6 , 5 9 4 , 5 5 4 , 4 0 0


6 , 9 2 4 , 2 8 2 , 1 2 0

1

Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Pembangun an

1

2

2

3

Fasilitasi Verifikasi Perijinan Bidang Pembangun an

Fasilitasi Penetapan Perijinan Bidang Pembangun an

V-9

1

1

Fasilitasi Pelayanan Pendaftaran Perijinan Bidang Pembangunan

6 5 0 0 p e m o h o n

8 0 0 0 p e m o h o n

2 1 0 , 4 8 5 , 3 0 0

Pelayanan Perijinan Keliling

Fasilitasi Verifikasi Perijinan Bidang Pembangunan

Fasilitasi Penetapan Perijinan Bidang Pembangunan

6 5 0 0 B A P L

8 0 0 0 B A P L

6 0 0 0 S K

7 5 0 0 S K

T e r b i t

T e r b i t

3 9 8 , 6 7 5 , 0 0 0

2 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

7 5 0 0 p e m o h o n

3 0 5 , 0 0 0 , 0 0 0

8 0 0 0 p e m o h o n

2 4 7 , 2 0 0 , 0 0 0

8 5 0 0 p e m o h o n

2 5 4 , 6 1 6 , 0 0 0

9 0 0 0 p e m o h o n

2 6 9 , 8 9 2 , 9 6 0

9 5 0 0 p e m o h o n

2 8 3 , 3 8 7 , 6 0 8

41000 pemohon

1 2 l a p o r a n

2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0

1 2 l a p o r a n

1 5 4 , 5 0 0 , 0 0 0

1 2 l a p o r a n

1 5 9 , 1 3 5 , 0 0 0

1 2 l a p o r a n

1 6 8 , 6 8 3 , 1 0 0

1 2 l a p o r a n

1 8 0 , 1 8 2 , 1 9 5

12 laporan

7 5 0 0 B A P L

3 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0

8 0 0 0 B A P L

3 2 4 , 4 5 0 , 0 0 0

8 5 0 0 B A P L

3 3 4 , 1 8 3 , 5 0 0

9 0 0 0 B A P L

3 5 4 , 2 3 4 , 5 1 0

9 5 0 0 B A P L

3 7 5 , 4 8 8 , 5 8 1

41000 BAPL

Kasi Verifikasi Perijinan Bid. Pembangunan

3 5 7 , 6 0 8 , 1 7 2

39300 SK Terbit

Kasi Penetapan Perijinan Bid. Pembangunan

7 1 2 6 S K T e r b i t

3 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0

7 7 0 0 S K T e r b i t

3 0 9 , 0 0 0 , 0 0 0

8 2 0 0 S K T e r b i t

3 1 8 , 2 7 0 , 0 0 0

8 7 7 4 S K T e r b i t

3 3 7 , 3 6 6 , 2 0 0

9 5 0 0 S K T e r b i t

Kasi Pelayanan Perijinan Bid. Pembangunan

2016 - 2021


4

Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Ekonomi

1

2

5

Fasilitasi Verifikasi Perijinan Bidang Ekonomi

1

2

3

V-10

Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Ekonomi

3 0 0 0 p e m o h o n

3 2 0 0 p e m o h o n

8 2 , 2 0 0 , 0 0 0

4 0 0 0 p e m o h o n

2 3 5 , 0 2 3 , 0 0 0

4 2 0 0 p e m o h o n

1 5 4 , 5 0 0 , 0 0 0

4 3 5 0 p e m o h o n

1 5 9 , 1 3 5 , 0 0 0

4 7 0 0 p e m o h o n

1 6 8 , 6 8 3 , 1 0 0

5 0 0 0 p e m o h o n

1 7 8 , 8 0 4 , 0 8 6

20450 pemohon


1 2 l a p o r a n

1 2 l a p o r a n

1 6 7 , 8 0 0 , 0 0 0

1 2 l a p o r a n

2 6 4 , 9 7 7 , 0 0 0

1 2 l a p o r a n

1 5 4 , 5 0 0 , 0 0 0

1 2 l a p o r a n

1 5 9 , 1 3 5 , 0 0 0

1 2 l a p o r a n

1 6 8 , 6 8 3 , 1 0 0

1 2 l a p o r a n

1 7 8 , 8 0 4 , 0 8 6

12 laporan

Survey Lapangan Bidang Ekonomi

3 2 0 B A P L

3 2 0 B A P L

1 5 2 , 9 2 0 , 0 0 0

4 0 0 B A P L

2 0 4 , 3 4 4 , 0 0 0

4 2 0 B A P L

1 0 3 , 0 0 0 , 0 0 0

4 3 5 B A P L

1 0 6 , 0 9 0 , 0 0 0

4 7 0 B A P L

1 1 2 , 4 5 5 , 4 0 0

5 0 0 B A P L

1 1 9 , 2 0 2 , 7 2 4

2045 BAPL

Fasilitasi Verifikasi Perijinan Bidang Ekonomi

1 2 l a p o r a n

1 2 l a p o r a n

2 0 3 , 4 3 0 , 0 0 0

1 2 l a p o r a n

1 0 , 6 5 6 , 0 0 0

1 2 l a p o r a n

1 5 , 4 5 0 , 0 0 0

1 2 l a p o r a n

1 5 , 9 1 3 , 5 0 0

1 2 l a p o r a n

1 6 , 8 6 8 , 3 1 0

1 2 l a p o r a n

1 7 , 8 8 0 , 4 0 9

12 laporan

1 1 l a p o r a n

1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0

1 1 l a p o r a n

1 0 5 , 0 0 0 , 0 0 0

1 1 l a p o r a n

1 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0

1 1 l a p o r a n

1 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0

11 laporan

Tim Pengendali Reklame

Kasi Pelayanan Perijinan Bid. Ekonomi

Kasi Verifikasi Perijanan Bid. Ekonomi

2016 - 2021


6

7

Fasilitasi Penetapan Perijinan Bidang Ekonomi

Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Kesra

1

1

2

8

Fasilitasi Verifikasi Perijinan Bidang Kesra

1

2

V-11

3 0 0 0 S K

3 0 0 0 S K

T e r b i t

T e r b i t

Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Kesra

3 0 0 0 p e m o h o n

3 0 0 0 p e m o h o n

8 2 , 2 0 0 , 0 0 0

3 6 4 0 p e m o h o n

7 9 , 5 9 9 , 0 0 0

3 8 0 0 p e m o h o n

1 0 3 , 0 0 0 , 0 0 0

4 1 5 0 p e m o h o n

1 0 6 , 0 9 0 , 0 0 0

4 3 0 0 p e m o h o n

1 1 2 , 4 5 5 , 4 0 0


1 2 l a p o r a n

1 2 l a p o r a n

1 6 7 , 8 0 0 , 0 0 0

1 2 l a p o r a n

2 2 0 , 4 0 1 , 0 0 0

1 2 l a p o r a n

1 0 3 , 0 0 0 , 0 0 0

1 2 l a p o r a n

1 0 6 , 0 9 0 , 0 0 0

1 2 l a p o r a n

Survey Lapangan Bidang Kesra

3 0 0 B A P L

3 0 0 B A P L

1 5 2 , 9 2 0 , 0 0 0

3 6 4 B A P L

1 0 4 , 3 4 4 , 0 0 0

3 8 0 B A P L

1 0 3 , 0 0 0 , 0 0 0

4 1 5 B A P L

1 0 6 , 0 9 0 , 0 0 0

Fasilitasi Verifikasi Perijinan Bidang Kesra

1 2 l a p o r a n

1 2 l a p o r a n

2 0 3 , 4 3 0 , 0 0 0

1 2 l a p o r a n

1 0 , 6 5 6 , 0 0 0

1 2 l a p o r a n

1 5 , 4 5 0 , 0 0 0

1 2 l a p o r a n

1 5 , 9 1 3 , 5 0 0

Penetapan Perijinan Bidang Ekonomi

2 3 7 , 0 0 0 , 0 0 0

3 7 0 0 S K T e r b i t

2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0

3 8 0 0 S K T e r b i t

2 0 6 , 0 0 0 , 0 0 0

4 1 5 0 S K T e r b i t

2 1 2 , 1 8 0 , 0 0 0

4 3 0 0 S K

4 5 0 0 S K

2 3 8 , 4 0 5 , 4 4 8

18890 SK Terbit

Kasi Penetapan Perijinan Bid. Ekonomi

4 5 0 0 p e m o h o n

1 1 9 , 2 0 2 , 7 2 4

18890 pemohon

Kasi Pelayanan Perijinan Bid. Kesra

1 1 2 , 4 5 5 , 4 0 0

1 2 l a p o r a n

1 1 9 , 2 0 2 , 7 2 4

12 laporan

4 3 0 B A P L

1 1 2 , 4 5 5 , 4 0 0

4 5 0 B A P L

1 1 9 , 2 0 2 , 7 2 4

1899 BAPL

1 2 l a p o r a n

1 6 , 8 6 8 , 3 1 0

1 2 l a p o r a n

1 7 , 8 8 0 , 4 0 9

12 laporan

T e r b i t

2 2 4 , 9 1 0 , 8 0 0

T e r b i t

Kasi Verifikasi Perijinan Bid. Kesra

2016 - 2021


3

9

1 0

1 1

Fasilitasi Penetapan Perijinan Bidang Kesra

Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Ketenagaker jaan

Fasilitasi Verifikasi Perijinan Bidang Ketenagaker jaan

1

1

1

2

V-12

1 1 l a p o r a n

Tim Pengendali Reklame

Penetapan Perijinan Bidang Kesra

3 0 0 0 S K

3 0 0 0 S K

T e r b i t

T e r b i t

2 3 7 , 0 0 0 , 0 0 0

3 0 0 0 S K T e r b i t

2 6 0 , 6 8 3 , 8 0 0

6 4 , 3 1 6 , 2 0 0

4 0 0 p e m o h o n

2 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0

Survey Lapangan Bidang Ketenagakerjaan

Fasilitasi Verifikasi Perijinan Bidang Ketenagakerjaan

Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Ketenagakerjaan

3 5 0 0 S K T e r b i t

1 3 1 , 7 5 0 , 0 0 0

4 2 0 p e m o h o n

2 0 6 , 0 0 0 , 0 0 0

3 5 0 B A

1 7 8 , 5 4 0 , 0 0 0

2 l a p o r a n

1 1 , 4 6 0 , 0 0 0

3 8 0 0 S K T e r b i t

1 3 3 , 7 0 2 , 5 0 0

4 5 0 p e m o h o n

2 1 2 , 1 8 0 , 0 0 0

3 7 5 B A

1 8 3 , 8 9 6 , 0 0 0

2 l a p o r a n

1 1 , 8 0 4 , 0 0 0

4 0 0 0 S K T e r b i t

1 3 8 , 0 2 4 , 6 5 0

4 3 0 0 S K

1 3 8 , 2 0 6 , 1 2 9

17300 SK Terbit

Kasi Penetapan Perijinan Bid. Kesra

5 0 0 p e m o h o n

2 3 8 , 4 0 5 , 4 4 8

1745 pemohon

Kasi Pelayanan Perijinan Bidang Ketenagakerjaan

1575 BA

Kasi Verifikasi Perijinan Bidang Ketenagakerjaan

2 laporan

T e r b i t

4 7 5 p e m o h o n

2 2 4 , 9 1 0 , 8 0 0

4 1 0 B A

1 8 9 , 0 0 0 , 0 0 0

4 4 0 B A

1 9 4 , 6 7 0 , 0 0 0

4 6 5 B A

2 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0

2 l a p o r a n

1 2 , 5 7 1 , 0 0 0

2 l a p o r a n

1 8 , 9 9 5 , 2 6 0

2 l a p o r a n

2 5 , 4 8 5 , 1 7 6

2016 - 2021


1 2

1 3

1 4

Penetapan Perijinan Bidang Ketenagaker jaan

Pelayanan Perijinan Bidang Sosial Budaya

Fasilitasi Verifikasi Perijinan Bidang Sosbud

1

1

1

2

1 5

Penetapan Perijinan Bidang Sosial Budaya

V-13

1

Penetapan Perijinan Bidang Ketenagakerjaan

3 5 0 S K

3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0

Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Sosial Budaya

1 0 0 0 p e m o h o n

3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0

Survey Lapangan Bidang Sosbud

8 5 0 B A

2 7 8 , 5 4 0 , 0 0 0

1 0 0 0 B A

1 8 3 , 8 9 6 , 0 0 0

Fasilitasi Verifikasi Perijinan Bidang Sosbud

2 l a p o r a n

1 1 , 4 6 0 , 0 0 0

2 l a p o r a n

1 1 , 8 0 4 , 0 0 0

8 5 0 S K

3 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0

1 0 0 0 S K

2 0 6 , 0 0 0 , 0 0 0

Penetapan Perijinan Bidang Sosial Budaya

3 7 5 S K

2 0 6 , 0 0 0 , 0 0 0

1 2 0 0 p e m o h o n

2 0 6 , 0 0 0 , 0 0 0

4 1 0 S K

2 1 2 , 1 8 0 , 0 0 0

4 4 0 S K

2 2 2 , 7 8 9 , 0 0 0

1 5 0 0 p e m o h o n

2 1 2 , 1 8 0 , 0 0 0

4 6 5 S K

2 3 6 , 1 5 6 , 3 4 0

1575 SK

Kasi Penetapan Perijinan Bidang Ketenagakerjaan

1 8 0 0 p e m o h o n

2 2 2 , 7 8 9 , 0 0 0

2 0 0 0 p e m o h o n

2 3 6 , 1 5 6 , 3 4 0

5500 pemohon

Kasi Pelayanan Perijinan Bidang Sosial Budaya

1 2 0 0 B A

1 8 9 , 0 0 0 , 0 0 0

1 5 0 0 B A

1 9 4 , 6 7 0 , 0 0 0

1 8 0 0 B A

2 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0

4550 BA

Kasi Verifikasi Perijinan Bidang Sosbud

2 l a p o r a n

1 2 , 5 7 1 , 0 0 0

2 l a p o r a n

1 8 , 9 9 5 , 2 6 0

2 l a p o r a n

2 5 , 4 8 5 , 1 7 6

2 laporan

1 2 0 0 S K

2 1 2 , 1 8 0 , 0 0 0

1 5 0 0 S K

2 2 4 , 9 1 0 , 8 0 0

1 8 0 0 S K

2 3 8 , 4 0 5 , 4 4 8

4550 SK

Kasi Penetapan Perijinan Bidang Sosial Budaya

2016 - 2021


1 6

1 8

1 9

Penyusunan / Penyempurn aan Regulasi Perizinan

Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Penanaman Modal

Sosialisasi dan Publikasi Perizinan

V-14

1

Jumlah perwal terkait perijinan dan penanaman modal yang ditetapkan

1

Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Penanaman Modal

2

Pendataan dan Peninjauan Lapangan terhadap Objek Izin Penanaman Modal

3

Investarisasi Data Pelayanan dan Pendataan Perijinan Penanaman Modal

1

Sosialisasi dan Pameran Perizinan dan Penanaman Modal

7 p e r w a l

2 r a p e r w a l, 1 r a p e r d a

7 s o si a li s a si , 3 p a m e r a n

4 1 5 , 3 7 8 , 0 0 0

2 , 1 8 4 , 7 6 0 , 9 0 0

2 r a p e r w a l

5 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0

2 r a p e r w a l

9 5 7 , 9 0 0 , 0 0 0

2 r a p e r w a l

9 8 6 , 6 3 7 , 0 0 0

2 r a p e r w a l

1 , 0 3 5 , 9 6 8 , 8 5 0

2 r a p e r w a l

1 , 0 8 7 , 7 6 7 , 2 9 3

8 raperwal

Kasi Regulasi Pengaduan dan Advokasi

4 J e n i s I j i n

2 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0

4 J e n i s I j i n

1 7 4 , 0 0 0 , 0 0 0

4 J e n i s I j i n

1 8 0 , 7 2 5 , 0 0 0

4 J e n i s I j i n

1 8 7 , 6 8 1 , 7 5 0

4 J e n i s I j i n

1 9 4 , 8 7 7 , 2 0 3

4 Jenis Ijin

Kasi Pelayanan Perijinan Bid. Penanaman Modal

1 D o c

7 4 , 2 2 5 , 0 0 0

1 D o c

7 5 , 0 0 0 , 0 0 0

1 D o c

7 5 , 5 0 0 , 0 0 0

1 D o c

7 6 , 0 0 0 , 0 0 0

1 Doc

1 D o c

9 , 2 7 5 , 0 0 0

1 D o c

9 , 5 0 0 , 0 0 0

1 D o c

1 0 , 0 0 0 , 0 0 0

1 D o c

1 0 , 5 0 0 , 0 0 0

1 Doc

6 s o s i a l i s a s i

1 , 1 3 3 , 0 0 0 , 0 0 0


1 , 1 6 6 , 9 9 0 , 0 0 0

7 s o s i s a l i s a s i

1 , 1 9 9 , 9 8 3 , 9 9 0


1 , 2 3 5 , 9 2 3 , 0 3 5

32 sosialisasi

1 2 s o s i a l i s a s i

3 2 5 , 0 0 0 , 0 0 0

2016 - 2021


3

Presentase Penanganan Pengaduan Massyarakat

2 0

Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Objek Perijinan

1

2

2

JUMLAH

Jumlah layanan perizina n yang berserti fikasi ISO

2 2 j e n i s i j i n

3 2 , 7 0 0 , 0 0 0

2 3 , 8 5 8 , 1 8 5 , 3 0 0


3 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0

2 1 , 9 2 5 , 2 0 0 , 0 0 0


3 6 0 , 5 0 0 , 0 0 0

2 1 , 0 5 2 , 5 9 0 , 0 0 0


3 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0

2 1 , 7 5 9 , 3 7 9 , 7 0 0


4 0 1 , 7 0 0 , 0 0 0

2 2 , 6 0 4 , 8 4 8 , 7 7 6


4 1 3 , 7 5 1 , 0 0 0

1

Penyusunan Standar Layanan Perizinan

2 3 , 8 7 2 , 5 8 8 , 8 9 0

Penanganan Pengaduan Masyarakat

Penanganan Gugatan Tata Usaha Negara dan Perdata

3

Penanganan Pemalsuan Dokumen Perijinan

1

Peningkatan Layanan Perijinan Melalui Audit Internal ISO 9001 dan ISO 27001



3 2 , 7 0 0 , 0 0 0

2 3 , 8 5 8 , 1 8 5 , 3 0 0

V-15

1 0 0 %

8 8 , 0 0 0 , 0 0 0

1 0 0 %

9 0 , 6 4 0 , 0 0 0

1 0 0 %

1 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0

1 0 0 %

1 8 5 , 4 0 0 , 0 0 0

1 0 0 %

3 2 , 0 0 0 , 0 0 0


3 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0

2 1 , 9 2 5 , 2 0 0 , 0 0 0

1 0 0 %

9 3 , 3 5 9 , 2 0 0

1 0 0 %

1 9 0 , 9 6 2 , 0 0 0

1 0 0 %

3 2 , 9 6 0 , 0 0 0


3 6 0 , 5 0 0 , 0 0 0

2 1 , 0 5 2 , 5 9 0 , 0 0 0

1 0 0 %

1 0 0 , 9 6 7 , 9 7 5

100%

1 0 0 %

2 0 6 , 5 2 5 , 4 0 3

100%

100%

22 jenis ijin

1 0 0 %

9 8 , 0 2 7 , 1 6 0

1 0 0 %

2 0 0 , 5 1 0 , 1 0 0

1 0 0 %

3 3 , 9 4 8 , 8 0 0

1 0 0 %

3 5 , 1 1 5 , 7 9 0

1 0 0 %

3 6 , 1 6 9 , 2 6 4


3 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0


4 0 1 , 7 0 0 , 0 0 0


4 1 3 , 7 5 1 , 0 0 0

2 1 , 7 5 9 , 3 7 9 , 7 0 0

2 2 , 6 0 4 , 8 4 8 , 7 7 6

2 3 , 8 7 2 , 5 8 8 , 8 9 0

Kasi Regulasi Pengaduan dan Advokasi

Kasi Perencanaan dan Pengembangan

2016 - 2021

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan BAB VI

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Sebagaimana Visi Kota Tangerang Selatan untuk RPJMD Tahun 2016 – 2021 : “TERWUJUDNYA TANGSEL KOTA CERDAS, BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING BERBASIS TEKNOLOGI DAN INOVASI” dan Misi yang diemban untuk mengimplementasikan perwujudan visi dimaksud di atas, yaitu : 1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing; 2. Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional; 3. Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan; 4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan; 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.

Dari Misi tersebut diatas, keterkaitan pelaksanaan Urusan sekretariat umum, urussan perencanaan, urusan statistik, urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan urusan komunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Misi 5. Sedangkan untuk Urusan penanaman modal daerah adalah pada misi 4 dengan target indikator sasaran sebagai berikut :

VI-1

2016 - 2021


Tabel 6.1. Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD NO

TUJUAN

SASARAN

1

Meningkatkan tata kelola penyelenggaraa n pelayanan dan administrasi OPD yang efektif dan efisien

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik yang prima

2


Meningkatnya investasi

INDIKATOR KINERJA Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Nilai Evaluasi AKIP Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan OPD Persentase pegawai yang mendapat diklat per tahun Tingkat ketersediaan data dan informasi Jumlah Investasi PMA

Jumlah Investasi PMDN Persentase Penerapan Pelayanan dan Perijinan Satu Pintu dan Satu Atap Persentase ijin sesuai waktu Persentase penanganan pengaduan masyarakat

TARGET 2016

2017

2018

2019

2020

2021

B

B

A

A

A

A

100%

100%

100%

100%

100%

100%

B

B

B

B

B

BB

50%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

95%

95%

100%

100%

100%

32 PMA

37 PMA

42 PMA

47 PMA

52 PMA

57 PMA 3650 M (USD)

10

12

14

16

18

PMDN

PMDN

PMDN

PMDN

PMDN

PMDN

475 M (IDR)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

20

VI-2

2016 - 2021




Penanaman Modal Asing atau (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakui sisi perusahaan Penanaman Modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Penanaman Modal Asing (PMA) lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya jangka panjang, banyak memberikan adil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini, sangat penting bagi negara sedang berkembang mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk penyediaan



lapangan kerja. Penanaman Modal Dalam Negeri atau (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur di dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007



tentang Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan Penyelengaaran Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan Pendelegasian atau Pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya SK perijinan. Proses penyelesaian perijinan tersebut dilakukan dalam satu tempat, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan public, memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya mencapai good governance.

VI-3

2016 - 2021

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tabel 6.2. Sandingan RENSTRA dan RPJMD

RENSTRA 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Indikator Program

Kondisi Awal 2015

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

1

Pengembangan investasi

Peningkatan Jumlah Investasi PMA & PMDN

71 PMA &9 PMDN

32 PMA & 10 PMDN

4,445,600,000

37 PMA & 12 PMDN

3,371,500,000

42 PMA & 14 PMDN

3,622,645,000

47 PMA & 16 PMDN

3,746,824,350

52 PMA & 18 PMDN

3,864,129,081

57 PMA & 20 PMDN

4,068,335,535

2

Pengembangan Pelayanan Perijinan

Penerapan Pelayanan dan Perijinan Satu Pintu dan Satu Atap

27 Jenis Ijin

28 Jenis Ijin

Jumlah layanan perizinan yang bersertifikasi ISO

21 jenis ijin

22 jenis ijin

No

Program

JUMLAH

5,145,999,200

32,700,000

9,624,299,200

40 Jenis Ijin

22 jenis ijin

5,920,000,000

350,000,000

9,641,500,000

45 Jenis Ijin

22 jenis ijin

6,097,600,000

360,500,000

10,080,745,000

50 Jenis Ijin

22 jenis ijin

6,280,528,000

390,000,000

10,417,352,350

55 Jenis Ijin

22 jenis ijin

6,594,554,400

401,700,000

10,860,383,481

60 Jenis Ijin

22 jenis ijin

6,924,282,120

413,751,000

Target Akhir RPJMD

267 PMA & 90 PMDN

60 Jenis Ijin

22 jenis ijin

11,406,368,655

VI-4

2016 - 2021


RPJMD 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Indikator Program

Kondisi Awal 2015

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

1



71 PMA &9 PMDN

32 PMA & 10 PMDN

4,445,600,000

37 PMA & 12 PMDN

3,371,500,000

42 PMA & 14 PMDN

3,622,645,000

47 PMA & 16 PMDN

3,746,824,350

52 PMA & 18 PMDN

3,864,129,081

57 PMA & 20 PMDN

4,068,335,535

2



27 Jenis Ijin

28 Jenis Ijin


21 jenis ijin

22 jenis ijin

No

Program

JUMLAH

5,145,999,200

32,700,000

9,624,299,200

40 Jenis Ijin

22 jenis ijin

5,920,000,000

350,000,000

9,641,500,000

45 Jenis Ijin

22 jenis ijin

6,097,600,000

360,500,000

10,080,745,000

50 Jenis Ijin

22 jenis ijin

6,280,528,000

390,000,000

10,417,352,350

55 Jenis Ijin

22 jenis ijin

6,594,554,400

401,700,000

10,860,383,481

60 Jenis Ijin

22 jenis ijin

6,924,282,120

413,751,000

Target Akhir RPJMD

267 PMA & 90 PMDN

60 Jenis Ijin

22 jenis ijin

11,406,368,655

VI-5

2016 - 2021

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2021 merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan. Rencana Strategis lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan untuk mendukung arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan 2016 – 2021. Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stakeholder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 -2021 harus dapat berfungsi sebagai : 1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan selama 5 tahun mendatang. 2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang mengacu pada visi misi Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021. 3. Dasar evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan di Kota Tangerang Selatan, sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Strategis tahap selanjutnya. Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan dalam perencaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu kelancaran pada tataran penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perijinan di Kota Tangerang Selatan. Tangerang Selatan,

2016

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

AIRIN RACHMI DIANY

VII-1

2016 - 2021


LAMPIRAN TUJUAN, INDIKATOR DAN TARGET DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2016 - 2021 Tujuan

Indikator

Target Satuan

Nilai

Nilai

A

%

100

Nilai

BB

Perencanaan Pembangunan

%

100

Persentase peningkatan SDA

%

100

%

100

Meningkatkan tata kelola

Indeks Kepuasan Masyarakat

penyelengaraan pelayanan &

(IKM)

administrasi OPD yang efektif &

Tingkat ketercapaian

efisien

pelayanan administrasi perkantoran Nilai Evaluasi AKIP

Cakupan data & informasi OPD Menumbuhkan perekonomian


USD

3,650 M

daerah yang berdaya saing


IDR

475 M

berbasis produk unggulan

Persentase Penerapan %

100

%

100

pelayanan & prijinan satu pintu & satu atap Persentase penangganan pengaduan masyarakat

LAMPIRAN I-1

2016 - 2021


LAMPIRAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2016 – 2021 Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan public yang prima

Meningkatnya Investasi

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tingkat ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Nilai Evaluasi AKIP Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan OPD Persentase Pegawai yang mendapat diklat per tahun Tingkat ketersediaan data dan informasi Jumlah Investasi PMA


Persentase Penerapan pelayanan & prijinan satu pintu & satu atap Presentase ijin sesuai waktu Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat

Target 2018 2019

2016

2017

2020

2021

B

B

A

A

A

A

100%

100%

100%

100%

100%

100%

B

B

B

B

B

BB

50%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

95%

95%

100%

100%

100%

32 PMA

37 PMA

42 PMA

47 PMA

52 PMA

10 PMDN

12 PMDN

14 PMDN

16 PMDN

18 PMDN

57 PMA, 3,650 M (USD) 20 PMDN, 475 M (IDR)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

LAMPIRAN I-2

2016 - 2021


LAMPIRAN ALUR LOGIS TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2016 – 2021 Program Tujuan

Sasaran

Meningkatkan tata kelola penyelengaraan pelayanan & administrasi OPD yang efektif & efisien

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publlik yang prima

Strategi Meningkatnya kinerja & efektifitas pelayanan publik pemkot

Meningkatkan perencanaan penganggaran & pelaksanaan pembangunan

Arah Kebijakan

Uraian

Indikator Program

Target

Kegiatan

2016 B

2017 B

2018 A

2019 A

2020 A

2021 A

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran.

Cakupan dokumen perencanaan pembangunan daerah yg disusun

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan

Menguatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik

Rata2 Nilai SKM di masing2 OPD

Meningkatkan kualitas pelayanan adm & sarana prasarana perkantoran

Pelayanan adm & sarana prasarana perkantoran

Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah

Perencanaan pembangunan daerah

LAMPIRAN I-3


2016 - 2021

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Optimalisasi anggaran daerah yang akuntabel dan berbasis TI

Meningkatkan & mengembangka n pengelolaan keuangan daerah

Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Cakupan laporan keuangan di OPD sesuai ketentuan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Meningkatnya kapasitas sistem & aparatur melalui pendidikan dan pelatihan diimbangi dengan optimalisasi sistem dan manajemen tata kelola peemerintahan

Membina & mengembangka n kapasitas sumber daya aparatur

Pengembangan sistem manajemen sumber daya aparatur

Cakupan pengembanga n SDA di OPD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur

Membangunan layanan yang ramah dan menarik dengan pengembangan SI disemua pelayanan publik termasuk optimalisasi penggunaan TI yang terintegrasi bagi seluruh layanan publik menuju cyber city

Informasi wilayah yang terintegrasi

Pengembangan data dan informasi

Cakupan data & informasi OPD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pengelolaan Data Informasi

Pengembangan Komunikasi, Sistem Informasi & Media Massa

Cakupan pembangunan, opersional & pemeliharaan Sistem di OPD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pemeliharaan & Pengembangan Sistem Pelayanan Perijinan

LAMPIRAN I-4

2016 - 2021


RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Meningkatnya Investasi

Optimalisasi kinerja pelayanan perijinan investasi, menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaborasi pendanaan pembangunan

Meningkatkan investasi melalui promosi dan kerjasama



32 PMA & 10 PMD N

37 PMA & 12 PMD N

42 PMA & 14 PMD N

47 PMA & 16 PMD N

52 PMA & 18 PMD N

57 PMA & 20 PMD N

Promosi Potensi Investasi Daerah Peningkatan Jalur Kerjasama Investasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pengembangan Penanaman Modal

Meningkatkan pengendalian, pengawasan dan kualitas pelayanan perijinan yang bermutu



28 Jenis Ijin

40 Jenis Ijin

45 Jenis Ijin

50 Jenis Ijin

55 Jenis Ijin

60 Jenis Ijin

Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Pembangunan

Fasilitasi Verifikasi Perijinan Bidang Pembangunan Fasilitasi Penetapan Perijinan Bidang Pembangunan Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Ekonomi Fasilitasi Verifikasi PerijinanBidang Ekonomi

LAMPIRAN I-5

2016 - 2021

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Fasilitasi Penetapan Perijinan Bidang Ekonomi Fasilitasi Verifikasi Perijinan Bidang Kesra Fasilitasi Verifikasi Perijinan Bidang Kesra Fasilitasi Penetapan Perijinan Bidang Kesra Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Ketenagakerjaan Fasilitasi Verifikasi Perijinan Bidang Ketenagakerjaan Fasilitasi Penetapan Perijinan Bidang Ketenagakerjaan Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Sosial Budaya Fasilitasi Verifikasi PerijinanBidang Sosial Budaya

LAMPIRAN I-6

2016 - 2021

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Fasilitasi Penetapan Perijinan Bidang Sosial Budaya Penyusunan/ Penyempurnaan Regulasi Perizinan Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Penanaman Modal Sosialisasi dan Publikasi Perizinan


22 jenis ijin

LAMPIRAN I-7

22 jenis ijin

22 jenis ijin

22 jenis ijin

22 jenis ijin

22 jenis ijin

Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Objek Perijinan Penyusunan Standar Layanan Perizinan

2016 - 2021


LAMPIRAN Dampak dan Hasil Pembangunan

LAMPIRAN I-8

2016 - 2021


LAMPIRAN I-9

2016 - 2021


LAMPIRAN I-10

2016 - 2021


LAMPIRAN I-11

2016 - 2021


LAMPIRAN I-12

2016 - 2021


LAMPIRAN I-13

KATA PENGANTAR. berkat dan rahmatnya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal

Recommend Documents