KAJIAN REVISI PP38 DAN NSPK SEKRETARIAT JENDERAL
RIATI ANGGRIANI,SH,MARS,MHum KEPALA BAGIAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN, BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN
Dasar Hukum • Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah • Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota • Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah • Kepmenkes Nomor 922/Menkes/Sk/X/2008 Tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1144/MENKES/PER/VIII/2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN
Tugas • Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
Fungsi • perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan; • pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan; • pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan; • pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kesehatan di daerah; dan • pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional
Pengorganisasian • Sekretariat Jenderal; • Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan; • Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; • Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak; • Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan; • Inspektorat Jenderal; • Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; • Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
• • • • • • •
Pusat Data dan Informasi; Pusat Kerja Sama Luar Negeri; Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan; Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; Pusat Komunikasi Publik; Pusat Promosi Kesehatan; Pusat Inteligensia Kesehatan; dan
• Pusat Kesehatan Haji.
Tugas • Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.
Fungsi • Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi : – koordinasi kegiatan Kementerian Kesehatan; – koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Kesehatan; – pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Kementerian Kesehatan;
– pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; – koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan dan bantuan hukum; – penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan – pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Kesehatan.
Sekretariat Jenderal (Biro dan Pusat ) • • • • •
Biro Perencanaan dan Anggaran; Biro Kepegawaian; Biro Keuangan dan Barang Milik Negara; Biro Hukum dan Organisasi; dan Biro Umum.
PP No 38 Tahun 2007 • Upaya Kesehatan – Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit. – Lingkungan Sehat. – Perbaikan Gizi Masyarakat – Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat
• Pembiayaan kesehatan – Pembiayaan Kesehatan Masyarakat.
• Sumber Daya Manusia Kesehatan. – Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan.
• Obat dan Perbekalan Kesehatan. – Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan.
• Pemberdayaan Masyarakat • Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). • Manajemen Kesehatan • Kebijakan. • Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. • Kerjasama Luar Negeri. • Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas. • Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK).
SUBSISTEM SKN (KMK No 374 Tahun 2009) • • • •
Subsistem Upaya Kesehatan Subsistem Pembiayaan Kesehatan Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan Subsistem Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan • Subsistem Manajemen dan Informasi Kesehatan • Subsistem Pemberdayaan Masyarakat
UU NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN • Sumberdaya Di Bidang Kesehatan: – Tenaga Kesehatan – Fasilitas Pelayanan Kesehatan – Perbekalan Kesehatan – Teknologi dan Produk Teknologi
Upaya Kesehatan • pelayanan kesehatan; • pelayanan kesehatan tradisional; • peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit; • penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan; • kesehatan reproduksi; • keluarga berencana; • kesehatan sekolah; • kesehatan olahraga;
• • • • • • • • •
pelayanan kesehatan pada bencana; pelayanan darah; kesehatan gigi dan mulut; penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran; kesehatan matra; pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan; pengamanan makanan dan minuman; pengamanan zat adiktif; dan/atau bedah mayat.
• Kesehatan ibu,bayi,anak,remaja, lanjut usia, dan penyandang cacat • Gizi • Kesehatan jiwa • Penyakit menular dan tidak menular • Kesehatan lingkungan • Kesehatan kerja
Subbidang Upaya Kesehatan • Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer • Upaya Kesehatan Sekolah, Upaya Kesehatan Remaja, Upaya Kesehatan Anak yang Membutuhkan Perlindungan • Kesehatan Olah Raga dan Kesehatan Perkotaan
• • • • • • • •
Kesehatan Ibu Pembinaan Gizi Masyarakat Upaya Kesehatan Kerja Peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit Kesehatan lingkungan Pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat Penanggulangan krisis kesehatan Pelayanan kesehatan haji
• Jaringan Penelitian • Pengembangan produk penelitian • Jaringan penelitian dan pengembangan kesehatan
Subsistem Pembiayaan Kesehatan • • • •
Perencanaan dan alokasi anggaran kesehatan Pemetaan aliran dana kesehatan Jaminan kesehatan Efektifitas dan Efisiensi pembiayaan kesehatan
Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan • Peningkatan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan
Subsistem Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan • Penyediaan dan pengelolaan bufferstok obat, serta alkes, reagensia, dan vaksin tertentu • Registrasi, akreditasi, sertifikasi komoditi kesehatan. • Pemberian izin industri komoditi kesehatan, alat kesehatan dan pedagang besar farmasi (PBF)
• Subsistem Manajemen dan Informasi Kesehatan • Sistem informasi kesehatan • Hukum kesehatan
Subsistem Pemberdayaan Masyarakat • Peningkatan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
Sub Bidang -Draft Perpres SKN • • • • •
upaya kesehatan; penelitian dan pengembangan kesehatan; pembiayaan kesehatan; sumber daya manusia kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan; • manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan; dan • pemberdayaan masyarakat
Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 • Urusan Pemerintahan Absolut dan Konkuren • Urusan konkuren terbagi atas urusan yang bersifat wajib dan urusan yang bersifat pilihan. • Urusan wajib terdiri dari urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan bukan pelayanan dasar. • Urusan pilihan terdiri dari urusan yang berkaitan dengan pengembangan sektor unggulan di daerah
• Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan tidak diserahkan ke daerah. • Urusan pemerintahan bersama atau urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
Urusan Absolut • • • • • •
politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama.
• • • • • • • • • • • •
Pelayanan dasar
pendidikan; kesehatan; lingkungan hidup; pekerjaan umum; ketahanan pangan; kependudukan dan pencatatan sipil; keluarga berencana; sosial; tenaga kerja ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan perlindungan anak;
• Pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. • Pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah pusat. • Standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, sumberdaya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana
Bukan Pelayanan Dasar • • • • • • • •
penataan ruang; pertanahan; pembangunan daerah; perhubungan; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; perumahan; kepemudaan dan olah raga
• • • • • • • •
pemberdayaan masyarakat; pemberdayaan perempuan; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan. komunikasi dan informatika
Urusan Pilihan • • • • • • • •
kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumberdaya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.
Urusan Absolut • • • • • •
politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama.
Kewenangan • Pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi
• Urusan pemerintahan yang bersifat absolut diselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat. • Urusan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dapat diselenggarakan: • sendiri oleh pemerintah pusat; • dengan menggunakan azas dekonsentrasi melalui • pelimpahan kepada gubernur selaku wakil • pemerintah pusat; atau • dengan menggunakan azas tugas pembantuan kepada • pemerintahan daerah.
• Urusan konkuren yang menjadi kewenangan provinsi dapat diselenggarakan: • sendiri oleh pemerintahan daerah provinsi; atau • dengan menggunakan azas tugas pembantuan kepada • pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di • wilayah provinsi yang bersangkutan.
• Urusan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dapat diselenggarakan: – sendiri oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; dan – dengan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat atau desa yang ada di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
• Kewenangan pemerintah pusat berdasarkan kriteria adalah: – menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria oleh kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian yang dijadikan pedoman bagi pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
– melaksanakan fasilitasi kepada pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan; – melaksanakan monitoring, supervisi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah; dan – melaksanakan urusan pemerintahan yang berskala nasional atau lintas provinsi dan internasional.
• Kewenangan pemerintahan daerah provinsi berdasarkan kriteria mencakup kegiatan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.
• Kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota berdasarkan kriteria mencakup kegiatan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berskala kabupaten/kota dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.
• Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria oleh kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini. • Pemerintahan daerah wajib mempedomani norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah
• Apabila pemerintahan daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian maka pemerintah pusat dapat membatalkan kebijakan daerah dan/atau menjatuhkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan
• Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian belum menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria, maka pemerintahan daerah melaksanakan kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang terkait
JENIS DAN HIERARKHI PERATURAN PER-UU-AN SESUAI UU NO 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN.
1. UUD NEGARA RI TAHUN 1945 2. UU/ PERPU 3. PERATURAN PEMERINTAH 4. PERATURAN PRESIDEN 5. PERATURAN DAERAH: a. PERATURAN DAERAH PROVINSI b. PERATURAN DAERAH KAB/KOTA c. PERATURAN DESA/ PERATURAN YG SETINGKAT. file r.analisa pp.hukor
PROLEGNAS 2010- 2014 INISIATIF PEMERINTAH • RUU tentang Tenaga Kesehatan (70 ) • RUU tentang Karantina Kesehatan (90 ) • RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (95) • RUU tentang Bahan Berbahaya ( 226 ) • RUU tentang Bioteknologi di Bidang Kesehatan (228) • RUU tentang Penggunaan Bahan Biologis dan Larangan Bahan Biologis Sebagai Senjata ( 238 ) • RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular(242) • RUU tentang Sediaan Farmasi ( Non Prolegnas)
PROLEGNAS TAHUN 2010-2014 INISIATIF DPR • RUU tentang Keperawatan ( 18 ) • RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (28 ) • RUU tentang Pendidikan Kedokteran (130) • RUU tentang Kesehatan Jiwa (151) • RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia ( 162) • RUU tentang Perlindungan Pasien ( 172) • RUU tentang Praktik Bidan ( 202 ) • RUU tentang Praktik Kefarmasian ( 203 )
PRODUK UU • UU No 1 Tahun 1962 Tentang Karantina Laut • Uu No 2 Tahun 1962 Tentang Karantina Udara • UU No 4 Tahun 1984 Menular
Tentang Wabah Penyakit
• UU No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika • UU Nomor Kedokteran • • • •
29
Tahun
2004
Tentang
Praktik
UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit UU Nomor 52 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
PRODUK PP • PP No 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh • PP No 1 Tahun 1988 Tentang Masa Bakti Dan Praktik Dokter Dan Dokter Gigi • PP No 40 Tahun 1990 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular • PP No 69 Tahun 1991 Tentang Pemeliharaan Kesehatan PNS, Penerima Pensiun, Veteran Dan Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya
• PP No 39 Tahun 1995 Tentang Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan • PP No 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan • PP No 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan • PP No 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan • PP No 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasiaan • PP No 44 Tahun 2010 tentang Prekursor • PP No 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah • PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika
UU NARKOTIKA • RPP Tentang Transito Narkotika • RPP Tentang Prekursor ( Sudah Menjadi PP ) • RPP Tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika( sudan menjadi PP) • RPP Tentang Pembinaan Dan Pengawasan • RPP Tentang Syarat Dan Tata Cara Penyimpanan, Pengamanan, Pengawasan, Penyerahan Dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Dan Prekursor Narkotika.
• RPP Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengambilan Dan Pengujian Sampel Di Laboratorium • RPP Tentang Perlindungan Saksi, Pelapor, Penyidik, Penuntut Umum, Dan Hakim Yang Memeriksa Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Beserta Keluarganya • RPP Tentang atau Cara Penggunaan Harta Kekayaan Atau Aset Yang Diperoleh Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika
UU Kesehatan • RPP Tentang Perencanaan, Pengadaan, Pendayagunaan, Pembinaan Dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan • RPP Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan/Atau Pelatihan Tenaga Kesehatan • RPP Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan • RPP Tentang Teknologi Dan Produk Teknologi Kesehatan
• RPP Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan • RPP Tentang Standar Mutu Pelayanan Kesehatan • RPP Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional • RPP Tentang Transplantasi Organ Dan/ Atau Jaringan Tubuh • RPP Tentang Implan Obat Dan/Atau Alat Kesehatan • RPP Tentang Bedah Plastik Dan Rekonstruksi
• • • •
RPP Tentang Kesehatan Reproduksi RPP Tentang Aborsi RPP Tentang Kesehatan Sekolah RPP Tentang Pelayanan Darah ( Sudah Menjadi PP ) • RPP Tentang Pengamanan Dan Penggunaan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan • RPP Tentang Praktik Kefarmasian • RPP Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
• • • • • • •
RPP Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif RPP Tentang Kesehatan Jiwa RPP Tentang Karantina Kesehatan RPP Tentang Kesehatan Lingkungan RPP Tentang Kesehatan Kerja RPP Tentang Sistem Informasi RPP Tentang Pembiayaan Kesehatan
UU RUMAH SAKIT • • • • •
RPP Tentang Tenaga Kesehatan Asing RPP Tentang Rumah Sakit Pendidikan RPP Tentang Insentif Pajak RPP Tentang Subsidi Atau Bantuan Pemerintah RPP Tentang Badan Pengawas Rumah Sakit
Permenkes/Kepmenkes 2010 • Permenkes No. 003/Menkes/Per/2010 Tentang Saintifikasi Jamu Dalam Pelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan • Permenkes No.039/Menkes/SK/I/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu • Permenkes No.HK.02.02/Menkes/068/I/201 Tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah .
• Kepmenkes No. HK.03.01/Menkes/146/1/ 2010 Tentang Harga Obat Generik. • Permenkes No.147/ Menkes/Per/I/2010 Tentang Perizinan Rumah Sakit. • Permenkes No.HK.02.02/Menkes/148/I/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat. • Permenkes No. HK.02.02/ Menkes/149/I/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. • Kepmenkes No. HK.03.01/Menkes/150/I/2010 Tentang Pemberlakuan Suplemen Pertama (1) Farmakope Indonesia Edisi IV. • Permenkes No.155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KSM) Bagi Balita.
• Kepmenkes No. 156/Menkes/SK/I/2010 Tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kerja Kesehatan Dalam Rangka Penugasan Khusus Puskesmas Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan. • Kepmenkes No.HK.03.01/Menkes/159/I/2010 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah. • Permenkes No.161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan • Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No. 15 Tahun 2010 dan No.162/Menkes/PB/I/2010 Tentang Pelaporan Kematian Dan Penyebab Kematian.
• Kepmenkes No.229/Menkes/SK/II/2010 tentang Pedoman Asuhan Kebidanan Masa Perimenpause • Kepmenkes No. 262/ Menkes/SK/II/2010 Tentang Pedoman Terapi Stimulasi Sensorik. • Kepmenkes No.263/Menkes/SK/II/2010 Tentang Pedoman Rehabilitasi Kognitif . • Kepmenkes No. 264/Menkes/SKII/2010 Tentang Pedoman Penanggulangan Masalah Kesehatan Intelegensia Akibat Gangguan Degeneratif. • Kepmenkes No. 265/Menkes/SK/II/2010 Tentang Pedoman Komunikasi Otak Untuk Meningkatkan Kesehatan Intelegensia Pada Remaja • Kepmenkes No.267/Menkes/SK/II/2010 tentang Penetapan Roadmap dan Respon Cepat di Kementerian Kesehatan.
• Permenkes No.299/Menkes/Per/II/2010 Tentang Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Pasca Internsip. • Permenkes No.317/Menkes/Per/III/2010 Tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia - Mencabut 441/1980 • Kepmenkes No.329/Menkes/Per/III/2010 Tentang Bantuan Sosial Untuk pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) Tahun 2010. • Permenkes No.340/Menkes/Per/III/2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit
• Permenkes 374/Menkes/Per/III/2010 Tentang Pengendalian Vektor • Kepmenkes No.381/Menkes/SK/III/2010 Tentang Komisi Ahli Pengendalian Vektor • Kepmenkes No. 400/Menkes /SK/III/2010 Tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonseia • Kepmenkes No.410/Menkes/SK/III/2010 Tentang Perubahan atas Kepmenkes No. 1014/Menkes/SK/XI/2008 Tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di sarana pelayanan kesehatan. • Permenkes No.411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik. • Kepmenkes No. 420/Menkes/SK/III/2010 Tentang Pedoman Layanan Terapi dan Rehabilitasi Komprehensif pada Gangguan penggunaan Napza Berbasis Rumah Sakit.
• Kepmenkes No. 420/Menkes/SK/III/2010 Tentang Pedoman Layanan Terapi dan Rehabilitasi Komprehensif pada Gangguan penggunaan Napza Berbasis Rumah Sakit. • Kepmenkes No.421/Menkes/SK/III/2010 Tentang Standar Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Gangguan Penggunaan Napza • Kepmenkes No. 422/Menkes/SK/III/2010 Tentang Penata-laksanaan Medik gangguan Penggunaan Napza • Kepmenkes No. 454/Menkes/SK/IV/2010 Tentang Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Keputusan Mutasi Kepegawaian oleh Pejabat di Lingkungan Kementerian Kesehatan
• Permenkes No.462/Menkes/Per/IV/2010 tentang Pengdaan Barang /Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Kesehatan. • Permenkes No.492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas air Minum • Kepmenkes No.494/Menkes/SK/IV/2010 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan. • Kepmenkes No. 612/Menkes/SK/V/2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Pada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan Dunia.
• Permenkes No.736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata laksana Pengawasan Air Minum. • Kepemenkes No.686/Menkes/SK/VI/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat. • Permenkes No.681/Menkes/per/VI/2010 Tentang Riset Kesehatan Nasional. • Permenkes No.743/Meneks/Per/VI/2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Kantor Kesehatan Pelabuhan Di Lingkungan Kementeri Kesehatan. • Kepmenkes No.796/Menkes/SK/VII/2010 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim. • Kepmenkes No.801/Menkes/SK/VII/2010 tentang Tim Dokter Pelaksana Pemeliharaan Kesehatan Bagi Menteri dan Pejabat Tertentu.
• Permenkes No.812/Menkes/Per/VII/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. • Kepmenkes No.834/Menkes/SK/VII/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan High Care Unit (HCU) di Rumah Sakit. • Kepmenkes No.908/Menkes/SK/VII/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keperawatan Keluarga. • Kepmenkes No.910/Menkes/SK/VII/2010 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Di Lingkungan Kementerian Kesehatan. • Kepmenkes No.933/Menkes/SK/VII/2010 tentang Pedoman Tata Laksana Flu Burung Di Rumah Sakit
• Kepmenkes No.1028/Menkes/SK/VII/2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Yang Akan Bekerja Ke Luar Negeri • Kepmenkes No.1079/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Harga Obat Kontrasepsi dan Alat Kontrasepsi Tahun 2010. • Kepmenkes No.1087/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Di Rumah Sakit. • Kepmenkes No.1134/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Keanggotaan, Organisasi dan Tata Kerja Majelis Tenaga kesehatan Indonesia
• Permenkes No.1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. • Permenkes No.1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika. • Permenkes No.1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika. • Kepmenkes No.1177/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Harga Perbekalan Kesehtaan dan Obat Gigi Tahun 2010. • Permenkes No.1189/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. • Permenkes No.1190/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga • Permenkes No.1191/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Penyalut Alat Kesehatan
• Kepmenkes No.1195/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Lembaga /Badan Akreditasi Rumah Sakit Bertaraf Internasional. • Kepmenkes No.1208/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Petugas Pengelola Sistem Informasi Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. • Kepmenkes No.1307/Menkes/SK/IX/2010 tentang Penghasilan Pokok dan Isentif Khusus Dokter Pegawai Tidak Tetap dan Bidang Pegawai Tidak Tetap. • Kepmenkes No.1308/Menkes/SK/IX/2010 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan. • Kepmenkes No.1314/Menkes/SK/IX/2010 tentang Pedoman Standar disasi Sumberdaya Manusia, Sarana dan Prasarana di Lingkungan KKP. • Kepmenkes No.1334/Menkes/SK/IX/2010 tentang Komisi Nasional Saintifikasi Jamu.
• Kepmenkes No.1436/Menkes/SK/IX/2010 tentang Susunan jabatan, Uraian Jabatan Serta tata Hubungan Kerja Balai Pelatihan Kesehatan Salaman, Lemah Abang dan Batam. • Kepmenkes No.1438/Menkes/SK/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran. • Kepmenkes No.1443/Menkes/SK/IX/2010 tentang Susunan Jabatan Uraian Jabatan Serta Tata Hubungan Kerja Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto, Jakarta dan Makasar. • Kepmenkes No.1454/Menkes/SK/IX/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana dan Anggaran Kementerian Kesehatan. • Kepmenkes No.1455/Menkes/SK/X/2010 tentang Formularium Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
• Kepmenkes No.1457/Menkes/SK/X/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Bagi Jemaah Haji Pada Embarkasih/Debarkasi dan Rumah sakit Rujukan Haji Serta Rumah sakit Rujukan Haji. • Kepmenkes No.1459/Menkes/SK/X/2010 tentang Panduan Perencanaan dan Anggaran Responsif Gender Bidang Kesehatan. • Kepmenkes No.1460/Menkes/SK/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta. • Kepmenkes No.1461/Menkes/SK/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makasar. • Kepmenkes No.1462/Menkes/SK/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung. • Permenkes No.1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.
• Permenkes No.1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya • Kepmenkes No.1627/Menkes/SK/XI/2010 tentang Standar Pedoman Pelayanan Kegawatandaruratan Psikitrik. • Permenkes No.1636/Menkes/Per/XI/2010 tentang Sunat Perempuan. • Kepmenkes No.1740/Menkes/SK/XII/2010 tentang Komite Koordinasi Penanggulangan Aids, Tuberkulosis dan Malaria di Indonesia. • Kepmenkes No.1778/Menkes/SK/XII/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Intensif Care Unit (ICU) di Rumah Sakit. • Permenkes No.1787/Menkes/Per/XII/2010 tentang Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan.
• Kepmenkes No.1792/Menkes/SK/XII/2010 tentang Pedoman Pemeriksaan Klinik. • Kepmenkes No.1798/Menkes/SK/XII/2010 tentang Pedoman Pemberlakuan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat. • Permenkes No.1799/Menkes/Per/XII/2010 tentang Industri Farmasi. • Kepmenkes No.1816/Menkes/SK/XII/2010 tentang Prosedur Tetap Akuntansi Persediaan. • Kepmenkes No.1981/Menkes/SK/XII/2010 tentang Pedoman Akuntasi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit.
• Kepmenkes No.2011/Menkes/SK/XII/2010 tentang Susunan Jabatan Serta Tata Hubungan Kerja Lokal Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Baturaja, Ciamis, Banjarnegara, Tanah Bumbu, Waikabubak • Kepmenkes No.2012/Menkes/SK/XII/2010 tentang Pemberlakuan Suplemen Kedua (II) Farmakope Indonesia Edisi IV.
Permenkes/Kepmenkes 2011 • Permenkes No.028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik • Kepmenkes No.057/Menkes/SK/I/2011 tentang Pedoman Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Dan Staf Di Lingkungan Kementerian Kesehatan. • Kepmenkes No.059/Menkes/SK/I/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pada Penanggulangan Bencana. • Kepmenkes No.091/Menkes/SK/I/2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Paua Barat di kementerian Kesehatan. • Kepmenkes No.138/Menkes/SK/I/2011 tentang Komite Internsip Dokter Indonesia. • Permenkes No.150/Menkes/Per/I/2011 tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
• PB. Menkes dan Mendagri No.188/Menkes/PB/I/2011 dan No.7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan tanpa Rokok. • Kepmenkes No.193/Menkes/SK/I/2011 tentang Tim Seleksi Calon Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. • Permenkes No.210/Menkes/Per/I/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan. • Kepmenkes No.221/Menkes/SK/II/2011 tentang Keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia • Permenkes No.324/Menkes/Per/II/2011 tentang Program Bantuan Untuk fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan. • Permenkes No.330/Menkes/Per/II/2011 tentang Pedoman Deteksi Dini Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktifitas (GPPH) Pada Anak Serta Penanganannya.
• Permenkes No.416/Menkes/Per/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. ASKES (Persero). • Permenkes No.417/Menkes/Per/II/2011 tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit. • Kepmenkes No.418/Menkes/SK/II/2011 tentang Susunan Keanggotaan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Masa Bakti Tahun 2011-2014. • Permenkes No.519/Menkes/Per/III/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anesfesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit. • Kepmenkes No.563/Menkes/SK/III/2011 tentang Harga Serum Dan Vaksin Program Imunisasi tahun 2011. • Permenkes No.565/Menkes/Per/III/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011 – 2014
• Permenkes No.631/Menkes/Per/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan. • Kepmenkes No.632/Menkes/SK/III/2011 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Generik Tahun 2011. • Kepmenkes No.633/Menkes/SK/III/2011 tentang Harga Obat Untuk Pengadaan Pemerintah Tahun 2011. • Kepmenkes No.683/Menkes/SK/III/2011 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis/Dokter/Dokter Gigi dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap. • Permenkes No.706/Menkes/Per/IV/2011 tentang Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia • Kepmenkes No.721/Menkes/SK/IV/2011 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Masa Bakti Tahun 2011-2016.
• Kepmenkes No.731/Menkes/SK/IV/2011 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten / Kota Tahun 2011. • Kepmenkes No.753/Menkes/SK/IV/2011 tentang Kelompok Kerja Nasional Peningkatan Program Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi. • Permenkes No.755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit. • Kepmenkes No. 758/Menkes/SK/IV/2011 tentang Penetapan Kabupaten, Kecamatan dan Puskesmas di Perbatasan Darat dan Pulau-pulau kecil Terluar Berpengaruh yang Menjadi Sasaran Prioritas Nasional Program Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Tahun 20102014. • Kepmenkes No.782/Menkes/SK/IV/2011 tentang Rumah Sakit Rujukan Bagi Orang Dengan HIV/AIDS (DDHA).
• Kepmenkes No.805/Menkes/SK/IV/2011 tentang Komite Ahli dan Tim Perumus Penyusunan Peraturan Pemerintah, Pedoman, dan Road Map Sistem Informasi Kesehatan. • Kepmenkes No.816/Menkes/SK/IV/2011 tentang Tim Penelaah Perjanjian Alih Material (Material Transfur Agreement). • Kepmenkes No.827/Menkes/SK/IV/2011 tentang Tim Proyek Penguatan Sistem Kesehatan dalam Pengendalian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). • Permenkes No.889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. • Permenkes No.903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat • Permenkes No.996/Menkes/Per/V/2011 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.
• Permenkes No.1018/Menkes/Per/V/2011 tentang Strategi Adaptasi Sektor Kesehatan Terhadap Dampak Perubahan Iklim. • Kepmenkes No.1019/Menkes/SK/V/2011 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Kementerian Kesehatan. • Kepmenkes No.1021/Menkes/SK/V/2011 tentang Sentra Pelatihan Gender Bidang Kesehatan di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta.
• Kepmenkes No.1030/Menkes/SK/V/2011 tentang Kabupaten/Kota Pelaksana Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji. • Permenkes No.1031/Menkes/Per/V/2011 tentang Batas Maksimum Cemaran Radioaktif Dalam Pangan. • Permenkes No.1077/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruang Rumah. • Kepmenkes No.1099/Menkes/Sk/VI/2011 tentang Indikator Kinerja Utama Tingkat Kementerian Kesehatan Tahun 2010 – 2014.
