NSPK PENGADAAN. Bagian Umum Direktorat Jenderal PAUDNI

NSPK PENGADAAN

Bagian Umum Direktorat Jenderal PAUDNI

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan pasal 115 huruf c, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal melaksanakan fungsi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) ini disusun sejalan dengan implementasi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bertujuan melaksanakan proses pengadaan yang efektif, efisien, terbuka, serta akuntabel dari segi tata kelola dan administrasi.

Hal-hal yang diatur dalam Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) ini mencakup pelaksanaan terhadap Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Saya berharap seluruh karyawan yang terlibat secara langsung atau yang tidak langsung dapat menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan dapat menaati segala peraturan yang telah disepakati sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan.

i

Pada akhirnya Saya selaku Direktur Jenderal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan kritik dalam penyusunan Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Layanan Pengadaan ini.

Jakarta, Direktur Jenderal,

Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi. Psikolog NIP 19570322 198211 2 001

ii

KATA PENGANTAR Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Layanan Pengadaan yang membahas mengenai Norma-Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria terkait urusan pengadaan yang alhamdulillah tepat pada waktunya.

Tentunya, NSPK ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada kita semua tentang prosedur pengadaan yang baku di lingkungan Sekretariat Ditjen PAUDNI sehingga seluruh karyawan yang bertugas melaksanakan pengadaan barang/jasa dapat merujuk pada NSPK ini guna menghindari kesalahan penafsiran.

Kami menyadari bahwa NSPK ini masih terus memerlukan perbaikan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu Kami harapkan demi kesempurnaan NSPK ini.

Akhir kata, Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan NSPK ini.

Jakarta, Sekretaris,

Dr. Gutama NIP 19530818 197903 1 001

iii

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL ........................................................................................................................ KATA PENGANTAR ................................................................................................................ III DAFTAR ISI ............................................................................................................................. IV BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................ 1 A. LATAR BELAKANG ............................................................................................................... 1 B. MAKSUD DAN TUJUAN .......................................................................................................... 2 1. MAKSUD ........................................................................................................................................... 2 2. TUJUAN ............................................................................................................................................ 2 C. RUANG LINGKUP.................................................................................................................. 3 D. PENGERTIAN ........................................................................................................................ 3 BAB II NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA ................................................... 5 A. NORMA ................................................................................................................................ 5 B. STANDAR .............................................................................................................................. 6 C. PROSEDUR ........................................................................................................................... 8 1. TUJUAN ............................................................................................................................................ 8 2. BAHAN YANG DIPERLUKAN.............................................................................................................. 8 3. TAHAPAN PENGADAAN LANGSUNG ................................................................................................. 9 4. TAHAPAN PELELANGAN/SELEKSI UMUM/SEDERHANA ................................................................. 12 5. TAHAPAN PENUNJUKAN LANGSUNG ............................................................................................. 15 D. KRITERIA........................................................................................................................... 19 BAB III PENUTUP................................................................................................................... 21

iv

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 119 dinyatakan bahwa: “Sekretariat Direktorat Jenderal PAUDNI terdiri atas (1) Bagian Perencanaan dan Penganggaran, (2) Bagian Keuangan, (3) Bagian Hukum dan Kepegawaian, dan (4) Bagian Umum”

Lalu Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 134 dinyatakan bahwa: “Bagian Umum terdiri atas (1) Subbag Persuratan dan Kearsipan, (2) Subbag Rumah Tangga, dan (3) Subbag Barang Milik Negara”

Berikutnya lagi, Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 135 dinyatakan bahwa: “Subbagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, penghapusan, dan penyusunan laporan barang milik negara Direktorat Jenderal”

Pengadaan Barang/Jasa khusus di instansi pemerintahan telah diatur secara komprehensif dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah mengalami Perubahan Kedua yakni Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan dilengkapi berbagai entitas produk hukum yang beragam khususnya yang merupakan keluaran dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). LKPP sendiri merupakan lembaga non kementerian yang berfungsi: 1.

Menyusun kebijakan, regulasi, norma, standar, prosedur, manual dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha. 1

2.

Menyusun strategi, kebijakan, rencana, program pembinaan SDM serta sistem pengujian kompetensi profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

3.

Memberikan bimbingan teknis, advokasi, pendapat, rekomendasi dan tindakan koreksi, bantuan, nasehat, pendapat hukum dan kesaksian ahli terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.

4.

Menyusun kebijakan dan sistem pemantauan, penilaian dan evaluasi pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah, melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengembangan sistem electronic procurement

Mengingat terkadang terjadi salah penafsiran pemahaman tentang prosedur pengadaan yang disebabkan karena lahirnya peraturan terkait pembiayaan belanja yang dikeluarkan dari Kementerian Keuangan. Begitupun dengan banyaknya produk hukum lain yang lebih tinggi atau sejajar atau yang lebih rendah yang mengatur masalah terkait pengadaan menyebabkan terjadinya salah penafsiran bagi semua entitas yang terlibat dalam proses pengadaan akan sebuah proses pengadaan yang baku.

Oleh karena itu, Bagian Umum perlu membuat sebuah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengadaan di lingkungan Direktorat Jenderal PAUDNI.

B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud a.

Menciptakan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Setditjen PAUDNI;

b. Menciptakan keseragaman dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Setditjen PAUDNI; 2. Tujuan a. Untuk menciptakan efisiensi proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Setditjen PAUDNI; b. Untuk menciptakan efektivitas proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Setditjen PAUDNI; c. Untuk menciptakan akuntabilitas proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Setditjen PAUDNI;

2

C. Ruang Lingkup Lingkup NSPK ini adalah pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal PAUDNI.

D. Pengertian 1.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa

2.

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

3.

Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing K/L/D/I

4.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD

5.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

6.

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada yang bertanggung jawab atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa

7.

Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung

8.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan dan bertanggung jawab atas hasil akhir pelaksanaan pengadaan

9.

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya

3

10. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang 11. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya 12. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware) 13. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang 14. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung 15. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa 16. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 17. ADK adalah Arsip Data Komputer 18. SERUNDENG adalah Sistem Registrasi untuk Deposisi Pengadaan. Sistem pengagendaan pengadaan barang.jasa di lingkungan Setditjen PAUDNI yang berbasis web. 19. SIREPOT adalah Sistem Repository Procurement. Sistem penyimpanan arisp digital pengadaan yang berbasis web.

4

BAB II NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA A. Norma Dasar hukum yang terkait dalam penyusunan NSPK: 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;

7.

Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

8.

Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

9.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengelolaan BMN;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sisa Pelaksanaan Tahun Anggaran; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian; 12. Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah; 13. Peraturan Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 2012 tentang Laporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 14. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Pengadaan; 15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66 Tahun 2005 tentang Mekanisme Pencairan APBN; 5

B. Standar Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas (1) PA/KPA, (2) PPK, (3) ULP/Pejabat Pengadaan, dan (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

PA/KPA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: 1.

menetapkan Rencana Umum Pengadaan;

2.

mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;

3.

menetapkan PPK;

4.

menetapkan Pejabat Pengadaan;

5.

menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

6.

mengawasi pelaksanaan anggaran;

7.

menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

8.

menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan

9.

mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa

PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: 1.

menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi (a) Spesifikasi teknis, (b) HPS

2.

menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

3.

menandatangani Kontrak;

4.

melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

5.

mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

6.

melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

7.

menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

8.

menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

9.

menetapkan tim pendukung 6

10. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP 11. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa

ULP/ Pejabat Pengadaan memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: 1.

menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

2.

menetapkan Dokumen Pengadaan;

3.

menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;

4.

mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masingmasing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

5.

menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;

6.

melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

7.

menjawab sanggahan;

8.

menetapkan Penyedia Barang/Jasa

9.

menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;

10. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 11. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; 12. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA; da n 13. mengusulkan perubahan HPS atau spesifikasi teknis kepada PPK;

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: 1.

melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;

2. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan 3. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

7

Karyawan yang mendapat penugasan dalam proses pengadaan harus memiliki standarstandar di bawah ini: 1.

memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;

2.

memahami pekerjaan yang akan diadakan;

3.

memahami jenis pekerjaan yang menjadi tugas yang bersangkutan;

4.

memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;

5.

memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan;

6.

menandatangani Pakta Integritas.

Selain standar-standar di atas, anggota layanan pengadaan juga harus memenuhi standar tambahan berikut: 1.

mampu bekerja dalam tim;

2.

mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN

3.

memiliki pemahaman atas penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen perkantoran;

4.

memiliki pemahaman mendalam atas UU Pelayanan Publik;

5.

memiliki pemahaman mendalam atas UU Keterbukaan Informasi Publik;

6.

memiliki pemahaman mendalam atas UU Informasi dan Transaksi Elektronik;

C. Prosedur 1. Tujuan a.

Memastikan dokumen pengadaan sudah baku dan sesuai dengan acuan dari LKPP;

b.

Menciptakan keseragaman dokumen pengadaan;

2. Bahan yang diperlukan a.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);

b.

Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);

c.

Rencana Umum Pengadaan (RUP;

d.

Surat Usulan Permohonan Proses Pengadaan;

e.

Spesifikasi Teknis;

f.

Harga Perkiraan Sendiri; 8

g.

Disposisi Persetujuan KPA;

h.

Arsip Data Komputer (jika diperlukan);

i.

Kerangka Acuan Kerja (jika diperlukan).

3. Tahapan Pengadaan Langsung Proses Pengadaan Langsung ialah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung. Pengadaan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk pengadaan langsung dilakukan ketika PPK telah mengirimkan permohonan atas Barang/Jasa dengan melampirkan spesifikasi Barang/Jasa yang dilengkapi dengan analisa Harga Perkiraan Sendiri yang mengacu pada sumber terpercaya dan kredibel. Hasil akhir dari kegiatan ini ialah satu set Dokumen Pengadaan dimulai dari Standard Bidding Document yang di dalamnya mengatur kriteria Penyedia Barang/Jasa sebagai pelaksana pekerjaan hingga dokumen pemeriksaan atas kriteria yang disetujui bersama antara PPK dan Penyedia Barang/Jasa.

Adapun tahapan-tahapannya: a.

Persiapan 1) Melakukan cross-check MAK pada Surat Usulan Permohonan dengan MAK pada POK dan DIPA; 2) Meng-entry permohonan pengadaan ke dalam aplikasi SERUNDENG (serundeng.info) 3) Mem-printout

hasil

input

SERUNDENG

dan

diserahkan

kepada

ULP/Pejabat Pengadaan untuk mulai memproses dan mengarsipkan Dokumen Persiapan Pengadaan (Printout SERUNDENG, Copy Surat Usulan Permohonan Proses Pengadaan, Spesifikasi Teknis dan HPS baik manual maupun digital; 4) Mengaktifkan komputer dan login kedalam Repository Bagian Umum khususnya Sub-Repository Template 2013 untuk mengunduh Form SPK Pengadaan Langsung;

9

b.

Pelaksanaan ULP/Pejabat Pengadaan: 1) Verifikasi kelengkapan Dokumen Persiapan Pengadaan; 2) Merekam Dokumen Persiapan ke dalam Form SPK Pengadaan Langsung; 3) Melakukan kualifikasi pemilihan Penyedia berdasarkan Daftar Perkenalan dan Klasifikasi Usaha dan membuat Surat Undangan Penyedia beserta SBD berdasarkan pada Spesifikasi Teknis yang dilampirkan; 4) Mengundang Calon Penyedia Barang/Jasa untuk mengirimkan Penawaran dengan melampirkan SBD dan Total HPS. Apabila Calon Penyedia Barang/Jasa tidak tertarik maka dilanjutkan dengan mengundang Calon Penyedia Barang/Jasa lain dengan melampirkan SBD dan Total HPS. Apabila Calon Penyedia Barang/Jasa tertarik maka dilanjutkan ke langkah berikutnya; 5) Melakukan negosiasi teknis dan harga kepada Calon Penyedia Barang/Jasa dan merekam hasil negosiasi ke dalam Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BA-HPL); 6) Membuat Surat Penetapan Pemenang kepada PPK; 7) Merekam data Penyedia ke dalam Form SPK Pengadaan Langsung; PPK: 8) Membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) maksimal dua hari kerja setelah diterimanya Surat Penetapan Pemenang; 9) Membuat Surat Perintah Kerja (SPK) dengan Penyedia Barang/Jasa maksimal empat belas hari kerja setelah diterimanya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); 10) Membuat Surat Pesanan (khusus Pengadaan Barang) atau Surat Perintah Mulai Kerja (khusus untuk Pengadaan bukan Barang apabila diperlukan) maksimal empat belas hari kerja kerja setelah diterimanya Surat Perintah Kerja (SPK); 11) Melakukan update data ke dalam Form SPK Pengadaan Langsung;

10

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan: 12) Menerima Laporan Penyelesaian Pekerjaan dari PPK lalu mengarsipkan; 13) Setelah pekerjaan dinyatakan selesai sesuai dengan jangka waktu dalam Surat Perintah Kerja (SPK), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap Hasil Akhir Pekerjaan dan membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BA-STHP); 14) Mengarsipkan Faktur Barang, Foto-foto pelaksanaan pekerjaan, Laporan Progress Pekerjaan, Absensi Pekerjaan, dll baik manual maupun digital; 15) Melakukan update data ke dalam Form SPK Pengadaan Langsung; PPK: 16) Membuat Ringkasan Kontrak dan SPTB sebagai dasar pencairan pada KPPN; 17) Melakukan legalisir terhadap Kuitansi Penyedia Barang/Jasa; 18) Melakukan update data ke dalam Form SPK Pengadaan Langsung; ULP/Pejabat Pengadaan: 19) Mengarsipkan

Disposisi

Pengadaan

ke

dalam

aplikasi

SIREPOT

(sirepot.info); 20) Mengarsipkan ADK final Form SPK Pengadaan Langsung baik manual maupun

digital

dan

menyimpan

Arsip.Pengadaan.Langsung

serta

ke

dalam dalam

Sub-Repository aplikasi

e-

SIREPOT

(sirepot.info); 21) Mengarsipkan SP2D, SPM, SPP apabila sudah tersedia dan menyimpan dalam Sub-Repository Hasil.Scan.SP2D serta ke dalam aplikasi SIREPOT (sirepot.info); 22) Mengadministrasikan laporan realisasi anggaran dan progress pengadaan.

Adapun keluarannya: Pihak ULP/Pejabat Pengadaan: a.

SBD;

b.

Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BA-HPL);

c.

Surat Penetapan Pemenang;

d.

Laporan Realisasi Progress Pengadaan;

e.

Scan disposisi pengadaan, SP2D, SPM, SPP;

f.

ADK final Form SPK Pengadaan Langsung; 11

Pihak PPK: g.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

h.

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

i.

Surat Perintah Kerja (SPK)

j.

Surat Pesanan (apabila Pengadaan Barang); atau Surat Perintah Mulai Kerja (apabila diperlukan); atau Surat Perintah Mulai Kerja

k.

Ringkasan Kontrak;

l.

SPTB;

Pihak Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan: m. Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan (BA-STHP); n.

Scan Faktur Barang, Foto Pelaksanaan, Laporan Progress Pekerjaan, Absensi Pekerjaan, dll.

4.

Tahapan Pelelangan/Seleksi Umum/Sederhana Proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa pada prinsipnya dilakukan melalui Pelelangan Umum untuk pengadaan barang, jasa konstruksi, dan jasa lainnya serta melalui Seleksi Umum untuk pengadaan jasa konsultansi. Seluruh prosesi tersebut dilakukan melalui mekanisme Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dimana terjadi minim pertemuan tatap muka antara pihak ULP dengan Penyedia Barang/Jasa kecuali pada tahap evaluasi kualifikasi. PPK bersangkutan mengirimkan permohonan atas Barang/Jasa dengan melampirkan spesifikasi Barang/Jasa yang dilengkapi dengan analisa Harga Perkiraan Sendiri yang mengacu pada sumber terpercaya dan kredibel. Hasil akhir dari kegiatan ini ialah satu set Dokumen Pengadaan dimulai dari Standard Bidding Document yang di dalamnya mengatur kriteria Penyedia Barang/Jasa sebagai pelaksana pekerjaan hingga dokumen pemeriksaan atas kriteria yang disetujui bersama antara PPK dan Penyedia Barang/Jasa.


Persiapan 1) Melakukan cross-check MAK pada Surat Usulan Permohonan dengan MAK pada POK dan DIPA; 2) Meng-entry permohonan pengadaan ke dalam aplikasi SERUNDENG (serundeng.info)

12

3) Mem-printout hasil input SERUNDENG dan diserahkan kepada ULP untuk mulai memproses dan mengarsipkan Dokumen Persiapan Pengadaan (Printout SERUNDENG, Copy Rencana Umum Pengadaan, Spesifikasi Teknis, Terms of Reference dan HPS baik manual maupun digital; 4) Mengaktifkan komputer dan login kedalam LPSE; b.

Pelaksanaan ULP: 1) Verifikasi kelengkapan Dokumen Persiapan Pengadaan; 2) Membuat SBD berdasarkan pada Dokumen Persiapan; 3) Mengirim Form Permohonan User ID kepada LPSE; 4) Melakukan login ke dalam LPSE untuk mulai membuat paket pengadaan; 5) Mengisi form yang tersedia pada LPSE dengan memperhatikan Dokumen Persiapan; 6) Membuat jadwal pelaksanaan paket pengadaan; 7) Memberikan penjelasan (aanwidjzing) secara online melalui LPSE kepada Penyedia Barang/Jasa pada saat tahap penjelasan; 8) Membuat Berita Acara Penjelasan (BAP) secara manual dengan merujuk data LPSE (apabila diperlukan); 9) Melakukan klarifikasi Jaminan Penawaran; 10) Melakukan evaluasi administrasi, teknis, serta harga secara offline dan merekam hasil evaluasi ke dalam LPSE; 11) Membuat Berita Acara Evaluasi Pengadaan (BA-EP) secara manual dengan merujuk data LPSE; 12) Melakukan negosiasi harga serta teknis (khusus pengadaan yang memerlukan tahapan ini secara offline dan membuat Berita Acara Negosiasi Pengadaan (BA-NP); 13) Melakukan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi yang dilakukan secara offline dan merekam hasil evaluasi ke dalam LPSE; 14) Membuat Berita Acara Hasil Pengadaan (BA-HP) secara manual dengan merujuk data LPSE; 15) Menetapkan pemenang secara online melalui LPSE dan mengirimkan Surat Penetapan Pemenang kepada PPK;

13

PPK: 16) Membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) secara online melalui LPSE maksimal dua hari kerja setelah diterimanya Surat Penetapan Pemenang; 17) Melakukan klarifikasi Jaminan Pelaksanaan serta Jaminan Uang Muka (apabila memerlukan Jaminan) dan membuat Surat Keabsahan Jaminan; 18) Membuat Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa maksimal empat belas hari kerja setelah diterimanya SPPBJ dan merekamnya kedalam LPSE; 19) Membuat Surat Pesanan (khusus Pengadaan Barang) atau Surat Perintah Mulai Kerja (apabila diperlukan) secara offline maksimal empat belas hari kerja setelah diterimanya Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak; Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan: 20) Menerima Laporan Penyelesaian Pekerjaan dari PPK lalu mengarsipkan; 21) Setelah pekerjaan dinyatakan selesai sesuai dengan jangka waktu dalam Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap Hasil Akhir Pekerjaan dan membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BA-STHP); 22) Mengarsipkan Faktur Barang, Foto-foto pelaksanaan pekerjaan, Laporan Progress Pekerjaan, Absensi Pekerjaan, dll baik manual maupun digital; PPK: 23) Membuat Ringkasan Kontrak dan SPTB sebagai dasar pencairan pada KPPN; 24) Melakukan legalisir terhadap Kuitansi Penyedia Barang/Jasa; ULP/Pejabat Pengadaan: 25) Mengarsipkan

Disposisi

Pengadaan

ke

dalam

aplikasi

SIREPOT

(sirepot.info); 26) Mengarsipkan ADK Pelelangan baik manual maupun digital dan menyimpan dalam Sub-Repository e-Arsip.Pelelangan.Umum serta ke dalam aplikasi SIREPOT (sirepot.info); 27) Mengarsipkan SP2D, SPM, SPP apabila sudah tersedia dan menyimpan dalam Sub-Repository Hasil.Scan.SP2D serta ke dalam aplikasi SIREPOT (sirepot.info) 28) Mengadministrasikan laporan realisasi anggaran dan progress pengadaan. 14

Adapun keluarannya: Pihak ULP/Pejabat Pengadaan: a.

SBD;

b.

Daftar Jadwal Pelaksanaan Paket;

c.

Berita Acara Penjelasan (BAP);

d.

Berita Acara Evaluasi Pengadaan (BA-EP);

e.

Berita Acara Negosiasi Pengadaan (BA-NP);

f.

Berita Acara Hasil Pengadaan (BA-HP);

g.


h.


i.


j.

ADK final Pelelangan Umum;

Pihak PPK: k.


l.

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

m. Surat Keabsahan Jaminan; n.

Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak;

o.

Surat Pesanan (apabila Pengadaan Barang); atau Surat Perintah Mulai Kerja (apabila diperlukan);

p.

Ringkasan Kontrak;

q.

SPTB;

Pihak Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan: r.

Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan;

s.


5. Tahapan Penunjukan Langsung Proses Penunjukan Langsung ialah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi. Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai

dengan

harga

pasar

yang

berlaku

dan

secara

teknis

dapat

dipertanggungjawabkan.

15

Penunjukan Langsung hanya boleh dilakukan apapbila memenuhi salah satu kriteria pada Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. PPK bersangkutan mengirimkan permohonan atas Barang/Jasa dengan melampirkan spesifikasi Barang/Jasa yang dilengkapi dengan analisa Harga Perkiraan Sendiri yang mengacu pada sumber terpercaya dan kredibel. Hasil akhir dari kegiatan ini ialah satu set Dokumen Pengadaan dimulai dari Standard Bidding Document yang di dalamnya mengatur kriteria Penyedia Barang/Jasa sebagai pelaksana pekerjaan hingga dokumen pemeriksaan atas kriteria yang disetujui bersama antara PPK dan Penyedia Barang/Jasa.


Persiapan 1) Melakukan cross-check MAK pada Surat Usulan Permohonan dengan MAK pada POK dan DIPA; 2) Meng-entry permohonan pengadaan ke dalam aplikasi SERUNDENG (serundeng.info) 3) Mem-printout

hasil

input

SERUNDENG

dan

diserahkan

kepada

ULP/Pejabat Pengadaan untuk mulai memproses dan mengarsipkan Dokumen Persiapan Pengadaan (Printout SERUNDENG, Copy Surat Usulan Permohonan Proses Pengadaan, Spesifikasi Teknis dan HPS baik manual maupun digital; 4) Mengaktifkan komputer dan login kedalam Repository Bagian Umum khususnya Sub-Repository Template 2013 untuk mengunduh Form SPK v2.2 Pengadaan Langsung; b.

Pelaksanaan ULP/Pejabat Pengadaan: 5) Verifikasi kelengkapan Dokumen Persiapan Pengadaan; 6) Merekam Dokumen Persiapan ke dalam Form SPK Penunjukan Langsung; 7) Melakukan kualifikasi pemilihan Penyedia berdasarkan Daftar Perkenalan dan Klasifikasi Usaha dan membuat Surat Undangan Penyedia beserta SBD berdasarkan pada Spesifikasi Teknis yang dilampirkan; 8) Mengundang Calon Penyedia Barang/Jasa untuk mengirimkan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa dengan melampirkan

template Daftar Isian 16

Kualifikasi. Apabila Calon Penyedia Barang/Jasa tidak memenuhi Kualifikasi, maka dilanjutkan dengan mengundang Calon Penyedia Barang/Jasa lain. Apabila Calon Penyedia Barang/Jasa memenuhi kualifikasi, maka dilanjutkan ke langkah berikutnya 9) Membuat Berita Acara Evaluasi Prakualifikasi (BA-EK); 10) Melakukan penjelasan kepada calon Penyedia Barang/Jasa dan meminta untuk mengirimkan penawaran paling lambat satu hari kerja setelah penjelasan dengan melampirkan SBD dan Total HPS, dan dilanjutkan dengan membuat Berita Acara Penjelasan (BAP); 11) Melakukan evaluasi administrasi, serta negosiasi teknis dan harga kepada calon Penyedia Barang/Jasa dan merekam hasil negosiasi ke dalam Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung (BA-HP); 12) Membuat Surat Penetapan Pemenang kepada PPK; 13) Merekam data Penyedia ke dalam Form SPK Penunjukan Langsung; PPK: 14) Membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) maksimal dua hari kerja setelah diterimanya Surat Penetapan Pemenang; 15) Membuat Surat Perintah Kerja (SPK) dengan Penyedia Barang/Jasa maksimal empat belas hari kerja setelah diterimanya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); 16) Membuat Surat Pesanan (khusus Pengadaan Barang) atau Surat Perintah Mulai Kerja (khusus untuk Pengadaan bukan Barang apabila diperlukan) maksimal empat belas hari kerja kerja setelah diterimanya Surat Perintah Kerja (SPK); 17) Melakukan update data ke dalam Form SPK Penunjukan Langsung; Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan: 18) Menerima Laporan Penyelesaian Pekerjaan dari PPK lalu mengarsipkan; 19) Setelah pekerjaan dinyatakan selesai sesuai dengan jangka waktu dalam Surat Perintah Kerja (SPK), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap Hasil Akhir Pekerjaan dan membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BA-STHP); 20) Mengarsipkan Faktur Barang, Foto-foto pelaksanaan pekerjaan, Laporan Progress Pekerjaan, Absensi Pekerjaan, dll baik manual maupun digital; 21) Melakukan update data ke dalam Form SPK Penunjukan Langsung; 17

PPK: 22) Membuat Ringkasan Kontrak dan SPTB sebagai dasar pencairan pada KPPN; 23) Melakukan legalisir terhadap Kuitansi Penyedia Barang/Jasa; 24) Melakukan update data ke dalam Form SPK Penunjukan Langsung; ULP/Pejabat Pengadaan: 25) Mengarsipkan

Disposisi

Pengadaan

ke

dalam

aplikasi

SIREPOT

(sirepot.info); 26) Mengarsipkan ADK final Form SPK Penunjukan Langsung baik manual maupun

digital

dan

menyimpan

Arsip.Penunjukan.Langsung

serta

dalam ke

dalam

Sub-Repository aplikasi

e-

SIREPOT

(sirepot.info); 27) Mengarsipkan SP2D, SPM, SPP apabila sudah tersedia dan menyimpan dalam Sub-Repository Hasil.Scan.SP2D serta ke dalam aplikasi SIREPOT (sirepot.info); 28) Mengadministrasikan laporan realisasi anggaran dan progress pengadaan.

Adapun Keluarannya: Pihak ULP/Pejabat Pengadaan: a.

SBD;

b.

Berita Acara Evaluasi Prakualifikasi (BA-EK);

c.

Berita Acara Penjelasan (BAP);

d.

Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung (BA-HPL);

e.


f.


g.


h.

ADK final Form SPK Penunjukan Langsung;

Pihak PPK: i.


j.

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

k.

Surat Perintah Kerja (SPK)

l.

Surat Pesanan (apabila Pengadaan Barang); atau Surat Perintah Mulai Kerja (apabila diperlukan); atau Surat Perintah Mulai Kerja

m. Ringkasan Kontrak; 18

n.

SPTB;

Pihak Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan: o.

Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan (BA-STHP);

p.


D. Kriteria Kriteria pengadaan yang diproses melalui Pengadaan Langsung: 1. Nominal HPS dibawah 100 Juta; 2. Pengadaan barang/jasa berteknologi sederhana; 3. Memiliki resiko pekerjaan yang kecil; 4. Merupakan kebutuhan operasional; 5. Dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang-perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil

Kriteria pengadaan yang diproses melalui Pelelangan/ Seleksi Umum/ Sederhana: 1. Nominal HPS diatas 100 Juta;

Kriteria pengadaan yang diproses melalui Penunjukan Langsung: 1. pekerjaan

penyelenggaraan

penyiapan

konferensi

yang

mendadak

untuk

menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden; 2. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah; 3. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; 4. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/ diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition); 5. Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan 19

kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan; 6. Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat; 7. Sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.

20

BAB III PENUTUP 1.

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Layanan Pengadaan berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan;

2.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam NSPK ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

3.

NSPK ini akan disesuaikan apabila terdapat perubahan peraturan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4.

Bagian Umum Ditjen PAUDNI akan melakukan pembinaan dan koordinasi sesuai dengan perkembangan dan perubahan peraturan dalam urusan pengadaan kepada semua satuan kerja di lingkungan Ditjen PAUDNI.

Ditetapkan di Jakarta Direktur Jenderal,

Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi. Psikolog NIP 19570322 198211 2 001

21

NSPK PENGADAAN. Bagian Umum Direktorat Jenderal PAUDNI

Recommend Documents