NSPK PENGHAPUSAN BMN. Bagian Umum Direktorat Jenderal PAUDNI

NSPK PENGHAPUSAN BMN

Bagian Umum Direktorat Jenderal PAUDNI

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan pasal 115 huruf c, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal, serta pasal 115 huruf e, pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal sebagai penguatan sistem manajemen dan dukungan teknis pendidikan anak usia dini, nonformal, dan informal yang meliputi tata kelola dan akuntabilitas.

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) ini dibuat sejalan dengan reformasi dibidang penatausahaan Barang Milik Negara, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dengan harapan dapat terciptanya sistem penatausahan Barang Milik Negara yang lebih efektif dan efisien.

Salah satu bagian terpenting dari penatausahaan Barang Milik Negara adalah efetifitas dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan Barang Milik Negara. Hal-hal yang diatur dalam NSPK ini mencakup proses, tahapan dan keluaran yang dapat digunakan dalam penyusunan laporan Barang Milik Negara. Penyesuaian dan pengembangan lebih lanjut oleh masing-masing satuan kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal sangat dimungkinkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

Hal lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah penghapusan Barang Milik Negara, yang mana disebutkan dalam Bab I pasal 1 angka 14 dan Bab IX pasal 41 sampai dengan pasal 44 bahwa tindakan i

menghapus Barang Milik Negara/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang ada dalam penguasaannya. Hal itu tentunya mempertimbangkan bahwa penghapusan dilakukan dengan alasan ekonomis karena biaya operasional dan pemeliharaan barang dikeluarkan lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh. Hal-hal yang diatur dalam NSPK ini mencakup proses, tahapan dan keluaran yang dapat digunakan dalam proses penghapusan barang milik negara.

Saya berharap seluruh entitas yang terlibat secara langsung atau yang tidak secara langsung dapat menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan dapat menaati segala peraturan yang telah disepakati sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan.

Pada akhirnya Saya selaku Direktur Jenderal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pikiran dan tenaga dalam penyusunan Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Penghapusan Barang Milik Negara ini.

Jakarta, Direktur Jenderal,

Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi. Psikolog NIP 19570322 198211 2 001

ii

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karuniaNya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Penghapusan Barang Milik Negara yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.

Penyusunan laporan Barang Milik Negara dan penghapusan Barang Milik Negara merupakan salah kegiatan administrasi yang penting dalam pengelolaan Barang Milik Negara, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Hal-hal yang diatur dalam NSPK ini mencakup proses, tahapan dan keluaran yang dapat digunakan dalam proses penyusunan laporan barang milik negara dan penghapusan barang milik negara dan diharapkan semua pihak yang berkepentingan baik internal dan eksternal dapat mengetahui: 1) ketentuan yang mengatur pelaksanaan penyusunan laporan barang milik negara dan penghapusan barang milik negara; 2) standar yang harus dilakukan dan standar output yang dihasilkan; dan 3) batasan waktu yang harus diselesaikan. Selain dari itu dengan adanya NSPK ini diharapkan menjadi indicator kinerja pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Ditjen PAUDNI.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan NSPK ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin

Jakarta, Sekretaris,

Dr. Gutama, NIP 19530818 197903 1 001 iii

DAFTAR ISI SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL ........ I KATA PENGANTAR ........................................................................................................................... III DAFTAR ISI ....................................................................................................................................... IV BAB I PENDAHULUAN.........................................................................................................................1 A. LATAR BELAKANG ............................................................................................................................1 B. TUJUAN ........................................................................................................................................3 C. RUANG LINGKUP .............................................................................................................................3 D. DASAR HUKUM ..............................................................................................................................3 BAB II KEWENANGAN DALAM PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA .....................5 A. KEWENANGAN DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BMN .................................................5 B. KEWENANGAN MENERBITKAN PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BMN ............................................................5 BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMN.....................................................................7 A. KETENTUAN DALAM PELAKSANAAN PENGHAPUSAN .................................................................................7 B. PERSYARATAN PENGHAPUSAN ............................................................................................................9 C. TATA CARA PENGHAPUSAN ATAS BARANG MILIK NEGARA YANG BERADA PADA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL........................................................................................... 10 BAB IV DOKUMEN TEKNIS PENGHAPUSAN ........................................................................................ 18 A. DAFTAR UMUM DOKUMEN USULAN PENGHAPUSAN ............................................................................. 18 B. DOKUMEN PENDUKUNG USULAN PENGHAPUSAN ALAT ANGKUT KENDARAAN DARAT BERMOTOR ................... 19 C. DOKUMEN PENDUKUNG USULAN PENGHAPUSAN ALAT ANGKUT APUNG BERMOTOR .................................... 20 D. DOKUMEN PENDUKUNG USULAN PENGHAPUSAN GEDUNG DAN BANGUNAN .............................................. 20 E. DOKUMEN PENDUKUNG USULAN PENGHAPUSAN PERALATAN KANTOR ...................................................... 22 BAB V PENUTUP............................................................................................................................... 23 LAMPIRAN I SURAT PERMOHONAN ................................................................................................... V LAMPIRAN II KEPUTUSAN PEMBENTUKAN PANITIA .......................................................................... VI LAMPIRAN III BERITA ACARA PENELITIAN ......................................................................................... IX LAMPIRAN IV SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGADAKAN KENDARAAN DINAS BARU ........................ X LAMPIRAN V SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGGANGGU OPERASIONAL ......................................... XI

iv

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Dalam rangka menjamin terlaksananya tujuan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yaitu Tertib administrasi, Tertib Hukum dan Tertib Fisik, diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2008.

PP Nomor 6 Tahun 2006 pada dasarnya merupakan penyatuan peraturan-peraturan mengenai Pengelola BMN yang telah ada sebelumnya, mengatur hal-hal yang b elum tertampung dalam peraturan-peraturan yang ada sebelumnya, dan memberikan landasan hukum yang lebih kuat agar tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMN/D dimaksud dapat diwujudkan. Oleh karena itu, dengan adanya PP Nomor 6 Tahun 2006 diharapkan Pengelolaan BMN/D semakin tertib baik dalam hal pengadministrasiannya maupun pengelolaannya, sehingga dimasa mendatang dapat lebih efektif dan efisien.

Adapun pengertian Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) sesuai dengan pasal 1 angka 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D atau berasal dari perolehan lain yang sah. Selanjutnya, dalam pasal 2 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2006, dari pengertian BMN/D yang berasal dari perolehan lain yang sah dimaksud dirinci dalam 4 bagian, yaitu : (a)

Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/sejenisnya,

(b)

Diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/ kontrak,

(c)

Diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, dan

(d)

Diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

1

Dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 diatur pejabat yang melakukan pengelolaan barang milik negara/daerah termasuk kewenangannya. Untuk pengelolaan BMN, Menteri Keuangan adalah Pengelola Barang, Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang, dan Kepala Kantor Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Barang.

Ruang lingkup pengelolaan BMN/D dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 seperti tertuang dalam pasal 3 ayat 2 adalah meliputi semua aktivitas yang berkaitan dengan BMN/D terdiri dari: a.

perencanaan kebutuhan dan penganggaran;

b.

pengadaan;

c.

penggunaan;

d.

pemanfaatan (meliputi sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah/bangun serah guna);

e.

pengamanan (meliputi administrasi, fisik dan hukum) dan pemeliharaan;

f.

penilaian;

g.

penghapusan;

h.

pemindahtanganan (meliputi penjualan, tukar menukar, hibah, dan Penyertaan Modal Pemerintah);

i.

Penatausahaan (meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan);

j.

pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Terkait dengan Penghapusan BMN dari daftar BMN Pengelola Barang dan Pengguna Barang dan atau Kuasa Pengguna Barang, oleh Kementerian Keuangan telah di keluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

2

Penghapusan Barang Milik Negara adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya.

B.

Tujuan Prosedur Penghapusan BMN ini bertujuan untuk memberikan petunjuk umum bagi pengelola BMN yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, hukum dan fisik/pengelolaan BMN Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.

C.

Ruang Lingkup Prosedur Operasi Standar ini berlaku untuk seluruh pelaksanaan penghapusan BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

D.

Dasar Hukum 1.

Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

2.

PP nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;

3.

PP nomor 38 tahun 2008 ttg perubahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

4.

PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BArang Milik Negara.

5.

KMK nomor 218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Menteri Keuangan Yang Telah dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan.

6.

PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. 3

7.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan & Kodefikasi BMN;

8.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.06/2008 tentang Penilaian Barang Milik Negara.

4

BAB II KEWENANGAN DALAM PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA A.

Kewenangan dalam Mengajukan Permohonan Penghapusan BMN Pada dasarnya yang berhak dan berwenang mengajukan permohonan/ usul penghapusan Barang Milik Negara adalah pengguna barang. Pengguna Barang adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pengguna Barang dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya, secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Namun demikian mengacu kepada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 045/P/2012 Tentang Pemberian Kuasa kepada pejabat tertentu untuk menandatangani surat permohonan persetuuan usul pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan BMN di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (revisi terakhir 2013 dalam proses), kuasa pengguna barang di lingungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat mengajukan usul pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan

BMN kepada

pengelola barang yaitu KPKNL dan Kanwil DJKN.

B.

Kewenangan Menerbitkan Persetujuan Penghapusan BMN Pada dasarnya yang berwenang menerbitkan persetujuan Penghapusan BMN adalah Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang. Namun kewenangan tersebut telah didelegasikan/dilimpahkan sebagaimana diatur dalam KMK nomor 218/KM.6/2013, yaitu: 1. Kantor Pusat DJKN a.

Penghapusan BMN yang tidak ditindaklanjuti dengan pemindahtanganan (dimusnahkan) 

Tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN per paket usulan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00

5



Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN per paket usulan lebih dari Rp. 1.000.000.000,00

b.

2.

Yang ditindaklanjuti dengan pemindahtanganan (al..dijual, ruilslag)

Kantor Wilayah DJKN a. Penghapusan BMN yang tidak ditindaklanjuti dengan pemindahtanganan (dimusnahkan) 

Tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Presiden atau DPR dengan nilai tanah berdasarkan Surat Keterangan NJOP lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00



Selain Tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Presiden atau DPR dengan perolehan BMN per paket usulan lebih dari Rp. 500.000.000,00 sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00

b. 3.

Yang ditindaklanjuti dengan pemindahtanganan (al..dijual, ruilslag)

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ditindaklanjuti dengan pemindahtanganan (misal: dijual, ruilslag): 

Tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Presiden atau DPR dengan nilai tanah berdasarkan Surat Keterangan NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00



Selain Tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Presiden atau DPR dengan perolehan BMN per paket usulan lebih dari Rp. 500.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00

6

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMN A.

Ketentuan dalam Pelaksanaan Penghapusan 1.

Penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilakukan dalam hal Barang Milik Negara dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang karena salah satu hal di bawah ini: a. Penyerahan Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang; b. Pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengguna Barang lain; c. Pemindahtanganan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan kepada pihak lain; d. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, atau menjalankan ketentuan undang-undang; e. Pemusnahan; f.

Sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluwarsa, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak dari terjadinya force majeure.

2.

Penghapusan dilakukan setelah surat keputusan penghapusan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu: a.

Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang, untuk penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.

3.

Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan kepada Pengelola Barang dengan dilampiri keputusan penghapusan, berita acara penghapusan, dan/atau bukti setor, risalah lelang, dan dokumen lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen diterima.

7

4.

Kendaraan bermotor dinas operasional hanya dapat dihapuskan apabila telah berusia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun: a.

Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru;

b.

Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada huruf a; sebagaimana tercatat sebagai Barang Milik Negara dan tidak akan mengganggu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan.

5.

Penghapusan kendaraan bermotor selain tersebut angka 4 dapat dilakukan apabila kendaraan bermotor tersebut hilang, atau rusak berat akibat kecelakaan atau force majeure dengan kondisi paling tinggi 30% (tiga puluh persen) berdasarkan keterangan instansi yang kompeten.

6.

Pemusnahan dapat dilakukan dalam hal: a.

Tidak

dapat

digunakan,

tidak

dapat

dimanfaatkan,

dan

tidak

dapat

dipindahtangankan; b. 7.

Alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemusnahan dilakukan dengan cara: a.

Dibakar;

b.

Dihancurkan;

c.

Ditimbun;

d.

Ditenggelamkan dalam laut; atau

e.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8

B.

Persyaratan Penghapusan 1.

Persyaratan penghapusan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan adalah sebagai berikut: a.

Memenuhi persyaratan teknis: 1) secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki; 2) secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi; 3) barang telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluarsa; 4) barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lain-lain sejenisnya; atau 5) berkurangnya barang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/ susut dalam penyimpanan/pengangkutan.

b.

Memenuhi persyaratan ekonomis, yaitu lebih menguntungkan bagi negara apabila barang dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh; atau

c.

Barang hilang, atau dalam kondisi kekurangan perbendaharaan atau kerugian karena kematian hewan atau tanaman.

2.

Persyaratan penghapusan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan adalah sebagai berikut : a.

barang dalam kondisi rusak berat karena bencana alam atau karena sebab lain di luar kemampuan manusia (force majeure);

b.

lokasi barang menjadi tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) karena adanya perubahan tata ruang kota;

c.

sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;

d.

penyatuan lokasi barang dengan barang lain milik negara dalam rangka efisiensi; atau

e.

pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pertahanan.

9

C.

Tata Cara Penghapusan atas Barang Milik Negara yang Berada pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal 1.

Pembentukan Panitia Penghapusan a.

Panitia penghapusan yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah kepala Satker (Kuasa Pengguna Barang).

2.

Tugas Panitia Penghapusan a.

Meneliti dan Memeriksa barang yang akan dihapuskan, meliputi : 1) Menginventarisir dan meneliti barang yang akan dihapus. 2) Menilai kondisi fisik barang yang akan dihapus. 3) Menetapkan perkiraan nilai limit terendah penjualan barang yang akan dihapus. 4) Membuat berita acara penilaian / pemeriksaan.

3.

b.

Menyelesaikan kelengkapan administrasi usul penghapusan.

c.

Menyiapkan usulan penghapusan BMN.

d.

Mengkoordinasikan dengan KPKNL untuk pelaksanaan penghapusan.

e.

Menyusun laporan pelaksanaan penghapusan.

Penghapusan karena penyerahan Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang a.

Tahap pelaksanaan penghapusan 1) Pengguna Barang memperoleh keputusan penetapan penyerahan Barang Milik Negara dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Lampiran I PMK Nomor 96/PMK/2007 tentang Tata Cara Penggunaan; 2) Berdasarkan keputusan penetapan penyerahan Barang Milik Negara dari Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan penghapusan barang dimaksud dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan penyerahan barang ditandatangani;

10

3) Tembusan keputusan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna tersebut disampaikan kepada Pengelola Barang; 4) Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang menyerahkan Barang Milik Negara dimaksud kepada Pengelola Barang yang dituangkan dalam berita acara serah terima Barang Milik Negara. b.

Tahap pelaporan pelaksanaan penghapusan Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penghapusan harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

4.

Penghapusan karena pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara kepada Pengguna Barang lain a.

Tahap pelaksanaan penghapusan 1) Berdasarkan persetujuan pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara dari Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan penghapusan barang dimaksud dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan pengalihan status penggunaan barang ditandatangani; 2) Tembusan keputusan penghapusan barang dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna tersebut disampaikan kepada Pengelola Barang; 3) Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang menyerahkan Barang Milik Negara kepada Pengguna Barang lain yang dituangkan dalam berita acara serah terima Barang Milik Negara.

b.

Tahap pelaporan pelaksanaan penghapusan 1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penghapusan dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan 11

Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang; 2) Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang menerima pengalihan Barang Milik Negara dari Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang lain harus mencatat barang dimaksud dalam Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna serta harus mencantumkan barang tersebut dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang. 5.

Penghapusan karena pemindahtanganan Barang Milik Negara a.

Tahap pelaksanaan penghapusan 1) Berdasarkan persetujuan pemindahtanganan Barang Milik Negara dari Pengelola Barang, Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang melakukan penghapusan barang dimaksud dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan pemindahtanganan Barang Milik Negara ditandatangani; 2) Berdasarkan keputusan penghapusan barang dimaksud, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang menghapus Barang Milik Negara tersebut dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dan memindahtangankan Barang Milik Negara kepada pihak yang telah disetujui Pengelola Barang sebagaimana tersebut dalam butir 1); 3) Pemindahtanganan Barang Milik Negara tersebut dalam butir 2) harus dituangkan dalam berita acara serah terima Barang Milik Negara; 4) Tembusan keputusan penghapusan barang dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna berikut berita acara serah terima barang dimaksud disampaikan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak serah terima; 5) Atas dasar dokumen tersebut dalam butir 4), Pengelola Barang menghapuskan barang dimaksud dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang apabila barang tersebut ada dalam Daftar Barang Milik Negara.

12

b. Tahap pelaporan pelaksanaan penghapusan Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pemindahtanganan harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

6.

Penghapusan karena hal-hal tersebut dalam butir A. 6 yang mengharuskan dilakukannya pemusnahan a.

Tahap persiapan penghapusan 1) Pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Negara menyampaikan usul penghapusan Barang Milik Negara yang berada dalam pengurusannya kepada Kuasa Pengguna Barang, dengan dilengkapi data pendukung sebagai berikut: a)

Alasan

penghapusan,

yang

mencerminkan

dipenuhinya

persyaratan penghapusan dengan tindak lanjut untuk dimusnahkan yang didukung dengan surat pernyataan dari pejabat yang mengurus barang dan/atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; b)

Data Barang Milik Negara yang diusulkan untuk dihapuskan, termasuk keterangan tentang kondisi, lokasi, harga perolehan/perkiraan nilai barang, fotokopi dokumen kepemilikan disertai asli/fotokopi surat keputusan penetapan status penggunaan (untuk bangunan), kartu identitas barang, serta foto/gambar atas Barang Milik Negara dimaksud.

2) Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul penghapusan kepada Pengguna Barang disertai dengan penjelasan tindak lanjut penghapusan berupa pemusnahan. 3) Pengguna Barang menyampaikan usul penghapusan barang kepada Pengelola Barang dengan tindak lanjut pemusnahan. b.

Tahap pelaksanaan penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan 1)

Pengelola melakukan penelitian usul penghapusan untuk menyetujui atau tidaknya usul penghapusan barang dari Pengguna Barang; 13

2)

Dalam

hal

usul

penghapusan

tidak

disetujui,

Pengelola

Barang

memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai dengan alasannya; 3)

Dalam hal usul penghapusan disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan;

4)

Berdasarkan

persetujuan

dari

Pengelola

Barang,

Pengguna

Barang

menerbitkan keputusan penghapusan barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan penghapusan ditandatangani; 5)

Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang menghapus Barang Milik Negara tersebut dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dan melakukan pemusnahan atas Barang Milik Negara yang dituangkan dalam berita acara pemusnahan;

6)

Tembusan keputusan penghapusan barang dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dan berita acara pemusnahan disampaikan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan setelah pemusnahan;

7)

Atas dasar dokumen tersebut dalam butir 6), Pengelola Barang menghapuskan barang dimaksud dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang apabila barang tersebut ada dalam Daftar Barang Milik Negara.

c.

Tahap pelaporan pelaksanaan penghapusan Perubahan Daftar Barang Pengguna atau Kuasa Pengguna Barang sebagai akibat dari penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.

14

7.

Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya atau penghapusan untuk menjalankan ketentuan undang-undang a.

Tahap persiapan penghapusan 1) Pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Negara menyampaikan usul penghapusan barang yang berada dalam pengurusannya kepada Kuasa Pengguna Barang dengan dilengkapi data : a)

Salinan/fotokopi putusan pengadilan, yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;

b)

Identitas dan kondisi barang;

c)

Tempat/lokasi barang; dan

d)

Harga perolehan barang bersangkutan.

2) Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul penghapusan kepada Pengguna Barang dengan disertai sebab-sebab/penjelasan penghapusan; 3) Pengguna Barang menyampaikan usul penghapusan barang kepada Pengelola Barang dengan disertai sebab-sebab/penjelasan usulan penghapusan. b.

Tahap pelaksanaan penghapusan 1) Berdasarkan usulan Pengguna Barang, Pengelola Barang melakukan penelitian untuk menyetujui usulan penghapusan barang dengan memperhatikan batas kewenangan pemberian persetujuan penghapusan; 2) Berdasarkan persetujuan Pengelola Barang, Pengguna Barang menerbitkan surat keputusan penghapusan barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan penghapusan Barang Milik Negara ditandatangani; 3) Berdasarkan surat keputusan penghapusan, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang menghapus Barang Milik Negara tersebut dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna dan melakukan pemusnahan yang dituangkan dalam berita acara penghapusan Barang Milik Negara; 4) Tembusan keputusan penghapusan barang dan berita acara penghapusan Barang Milik Negara tersebut disampaikan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemusnahan; 15

5) Atas dasar dokumen tersebut dalam butir 5), Pengelola Barang menghapuskan barang dimaksud dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang apabila barang tersebut ada dalam Daftar Barang Milik Negara. c.

Tahap pelaporan pelaksanaan penghapusan Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penghapusan harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.

8.

Penghapusan karena sebab-sebab lain a.

Tahap persiapan penghapusan 1) Pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Negara menyampaikan usul penghapusan barang yang berada dalam pengurusannya kepada Kuasa Pengguna Barang dengan dilengkapi data : a)

Surat keterangan dari kepolisian/instansi berwenang/hasil audit, sesuai dengan penyebab dari usulan penghapusan;

b)

Identitas dan kondisi barang;

c)

Tempat/lokasi barang; dan

d)

Harga perolehan/perkiraan nilai barang bersangkutan.

2) Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul penghapusan kepada Pengguna

Barang

dengan

disertai

sebab-sebab/penjelasan

usulan

penghapusan; 3) Pengguna Barang menyampaikan usul penghapusan barang Pengelola

Barang

dengan

disertai

sebab-sebab/penjelasan

kepada usulan

penghapusan. b.

Tahap pelaksanaan penghapusan 1) Pengelola Barang melakukan penelitian untuk menyetujui atau tidak usulan penghapusan barang dari Pengguna Barang terhadap persyaratan/ketentuan dalam butir II.1., butir IV.1.f., dan butir IV.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007;

16

2) Dalam

hal

usulan

penghapusan

tidak

disetujui,

Pengelola

Barang

memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai dengan alasannya; 3) Dalam hal usulan penghapusan disetujui, Pengelola Barang menerbitkan keputusan persetujuan penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan; 4) Berdasarkan persetujuan Pengelola Barang, Pengguna Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan penghapusan Barang Milik Negara ditandatangani; 5) Berdasarkan keputusan penghapusan barang dimaksud, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang menghapus Barang Milik Negara tersebut dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna dan membuat berita acara sesuai alasan penghapusan; 6) Tembusan keputusan penghapusan barang dan berita acara tersebut disampaikan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan setelah penghapusan; 7) Atas dasar dokumen tersebut dalam butir 6), Pengelola Barang menghapuskan barang dimaksud dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang apabila barang tersebut ada dalam Daftar Barang Milik Negara. c.

Tahap pelaporan hasil pelaksanaan penghapusan Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai akibat dari penghapusan harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

17

BAB IV DOKUMEN TEKNIS PENGHAPUSAN Usulan penghapusan Barang Milik Negara yang disampaikan harus melampirkan hasil penelitian dan penilaian Panitia Penghapusan yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh seluruh Panitia Penghapusan serta diketahui oleh Pimpinan Satker.

A.

Daftar Umum Dokumen Usulan Penghapusan Adapun daftar lampiran dokumen usulan penghapusan secara umum, meliputi : a.

Nama Barang Milik Negara. Yang dimaksudkan dengan nama Barang Milik Negara adalah nama barang yang tercatat dalam Daftar SIMAK BMN Kuasa Pengguna Barang yang sudah terlapor;

b.

Penggolongan dan Kodefikasi BMN. Yang dimaksudkan dengan Penggolongan dan Kodefikasi BMN adalah penggolongan dan

kodefikasi

BMN

berdasarkan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara; c.

Nomor Urut Pendaftaran (NUP) Yang dimaksud dengan NUP adalah nomor urut pendaftaran yang tercatat dalam SIMAK BMN;

d.

Tahun Pembuatan dan Tahun Perolehan BMN. Yang dimaksudkan dengan Tahun Pembuatan dan Tahun Pembuatan adalah Tahun dimana BMN tersebut di buat dan atau diperoleh dan sesuai dengan data BMN pada laporan SIMAK BMN Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;

e.

Nilai Perolehan BMN. Yang dimaksudkan dengan nilai perolehan BMN adalah yang perolehannya tercatat pada laporan SIMAK BMN;

f.

Nilai Buku. Yang dimaksud nilai buku adalah nilai yang tercatat dalam daftar pengguna/ kuasa pengguna atau laporan barang pengguna/ kuasa pengguna; 18

g.

Nilai Limit Yang dimaksud nilai limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh penjual/ pemilik barang.

h.

Kondisi BMN Yang dimaksudkan dengan Kondisi BMN adalah Kondisi BMN yang akan dihapuskan berdasarkan Laporan hasil Inventarisasi BMN dan Laporan Kondisi BMN pada SIMAK BMN Kuasa Pengguna Barang.

i.

Alasan penghapusan Yang dimaksudkan dengan alasan penghapusan adalah data tentang alasan BMN dihapus karena rusak berat atau sebab-sebab lain yang memenuhi persyaratan penghapusan yang bersifat krusial sehingga BMN tersebut tidak bisa dipertahankan dan tidak lagi mendukung tugas dan fungsi.

B.

Dokumen Pendukung Usulan Penghapusan Alat Angkut Kendaraan Darat Bermotor a.

Surat usulan Penghapusan disertai penjelasan, alasan dan tindak lanjut;

b.

SK Panitia Penghapusan;

c.

Berita Acara Penelitian Barang berisi lampiran berupa daftar barang yang dilengkapi identifikasi (Nama barang, Kode barang, NUP, Merk/Type, nomor mesin, nomor rangka, tahun perolehan, nilai perolehan, nilai buku, nilai limit, kondisi barang);

d.

Surat Pernyataan tidak mengganggu pelaksanaan tugas fungsi kedinasan;

e.

Surat Pernyataan tanggung jawab atas besaran nilai limit:

f.

Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);

g.

Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

h.

Kartu Identitas Barang (KIB);

i.

Foto Kendaraan bermotor yang diusulkan berwarna dari 4 (empat) sisi;

j.

Fotocopy laporan tahunan BMN yang memuat BMN yang akan dihapuskan;

k.

Keterangan penelitian teknis kendaraan dari Dinas Perhubungan setempat, yang memuat antara lain kondisi fisik, dan perkiraan harga jual minimum alat angkutan darat bermotor apabila dijual.

19

C.

Dokumen Pendukung Usulan Penghapusan Alat Angkut Apung Bermotor a.


b.


c.

Berita Acara Penelitian Barang berisi lampiran berupa daftar barang yang dilengkapi identifikasi (Nama barang, Kode barang, NUP, Merk/Type, nomor mesin, nomor rangka, tahun perolehan, nilai perolehan, nilai buku, nilai limit, kondisi barang);

d.


e.


f.

Fotokopi Bukti kepemilikan;

g.


h.

Foto alat angkut apung bermotor yang diusulkan berwarna dari 4 (empat) sisi;

i.


j.

Keterangan penelitian teknis kendaraan dari instansi terkait, yang memuat antara lain kondisi fisik, dan perkiraan harga jual minimum alat angkutan darat bermotor apabila dijual.

D.

Dokumen Pendukung Usulan Penghapusan Gedung dan Bangunan a.

Dihapus Karena Akan Direkonstruksi 1)


2)


3)

Berita Acara Penelitian Barang berisi lampiran berupa daftar barang yang dilengkapi identifikasi (Nama barang, Kode barang, NUP, Konstruksi, luas bangunan, tahun dibangun, nilai perolehan, nilai buku, nilai limit, kondisi barang);

4)


5)

Surat Pernyataan tanggung jawab atas besaran nilai limit;

6)


7)

Foto bangunan yang akan dihapuskan;

8)


20

9)

Keterangan penelitian teknis dari Dinas Pekerjaan Umum setempat, yang memuat antara lain kondisi fisik, dan perkiraan harga jual minimum bangunan gedung apabila dijual;

10)

b.

Fotokopi Dokumen Penganggaran (DIPA).

Dihapus Karena Terkena Planalogi Kota. 1)


2)


3)

Berita Acara Penelitian Barang berisi lampiran berupa daftar barang yang dilengkapi identifikasi (Nama barang, Kode barang, NUP, Konstruksi, luas bangunan, tahun dibangun, nilai perolehan, nilai buku, nilai limit, kondisi barang);

4)


5)

Surat Pernyataan tanggung jawab atas besaran nilai limit;

6)


7)

Foto bangunan yang akan dihapuskan;

8)


9)

Keterangan penelitian teknis dari Dinas Pekerjaan Umum setempat, yang memuat antara lain kondisi fisik, dan perkiraan harga jual minimum bangunan gedung apabila dijual.

10)

Fotokopi Peraturan Daerah tentang tata ruang wilayah dan penataan kota.

21

E.

Dokumen Pendukung Usulan Penghapusan Peralatan Kantor a.


b.


c.

Berita Acara Penelitian Barang berisi lampiran berupa daftar barang yang dilengkapi identifikasi (Nama barang, Kode barang, NUP, Merk/Type, tahun perolehan, nilai perolehan, nilai buku, nilai limit, kondisi barang);

d.


e.


f.

Foto barang yang diusulkan berwarna;

g.


22

BAB V PENUTUP 1.

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Penghapusan BMN berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan;

2.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam NSPK ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

3.

NSPK ini akan disesuaikan apabila terdapat perubahan peraturan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4.

Bagian Umum Ditjen PAUDNI akan melakukan pembinaan dan koordinasi sesuai dengan perkembangan dan perubahan peraturan dalam urusan pengadaan kepada semua satuan kerja di lingkungan Ditjen PAUDNI.

Ditetapkan di Jakarta Direktur Jenderal,

Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi. Psikolog NIP 19570322 198211 2 001

23

LAMPIRAN I SURAT PERMOHONAN KOP Nomor : ……………………….. Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan Rekomendasi Kepada Yth : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I di,- Jakarta Sehubungan dengan adanya beberapa barang inventaris Barang Milik Negara yang disebabkan umur maupun kondisi barang tidak layak dipakai (rusak berat) yang masih terdaftar/tercatat dalam laporan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK.BMN) pada unit kerja ………………… Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bersama ini kami sampaikan kelengkapan dokumen sebagai berikut : 1. Surat usulan penghapusan dari Pengguna barang 2. Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penghapusan 3. Berita Acara Penelitian / Penilaian Barang Inventaris yang ditanda tangani semua anggota panitia dan diketahui Kepala kantor 4. Daftar Barang yang diusulkan akan dihapus 5. Laporan BMN semester terakhir 6. Surat Pernyataan Bertanggung jawab atas Nilai Limit 7. Laporan Kondisi Barang BMN yang dihapuskan dalam hal usulan penghapusan terhadap BMN berupa kendaraa bermotor terlampir pula : -Foto copy STNK, Foto copy KIB 8. Foto Kendaraan yang diusulkan penghapusan 9. Surat pengujian kendaraan bermotor dari Dinas Pengujian Kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Makassar. Untuk itu kami Mengusulkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I untuk menerbitkan Rekomendasi Penghapusan Barang Milik Negara pada Satker Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak ucapkan terima kasih.

Tembusan : 1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud

Satuan Kerjan………

…………………………….. NIP………………………….

v

LAMPIRAN II KEPUTUSAN PEMBENTUKAN PANITIA KOP SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DITJEN PAUDNI……………….. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor ……………………………………………………. TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN ……………. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Menimbang :

a. Bahwa barang-barang Milik Negara pada ....................................... Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi berdasarkan pertimbangan tehnis maupun ekonomis maka perlu dihapus dari daftar inventaris. b. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu di bentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan ....................................... Kementerian Pendidikan Nasional. c. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.

Mengingat :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtangan Barang Milik Negara c. KMK nomor 31/KM.6/2008 ttg Pelimpahan sebagian wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara Kepada Kepala Kanwil dan Kepala KPKNL Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan.

MEMUTUSKAN

PERTAMA :

KEDUA:

Menetapkan: Membentuk Panitia Penghapusan Barang- Barang Milik Negara Di Lingkungan ....................................... Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menunjuk dan mengangkat Pejabat yang namanya tercatum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini masing-masing dalam kedudukanya sebagai panitia Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana tersebut dalam kolom 4 dalam kolom yang sama sebagai berikut : Keputusan ini masing-masing dalam kedudukannya sebagai Panitia Penghapusan Barang Milik Negara

vi

KETIGA:

Panitia Penghapusan bertugas untuk Meneliti / memeriksa, menginventarisasi; menilai kondisi fisik dan menetapkan perkiraan nilai barang dan melaksanakan pelelangan dengan Kantor Pelayanan Lelang dan Kekayaan Negara terhadap barang- barang yang akan dihapuskan serta membuat berita acara penilaian/Pemeriksaan

KEEMPAT:

Biaya yang akan timbul akibat pembentukan Panitia Penghapusan dibebankan pada DIPA ....................................... Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2011

KELIMA:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggai ditetapkan, dengan keputusan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Tembusan : 1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud 2. Pertinggal

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal …………………………… .......................................,

………………………………………… NIP.

vii

Lampiran Surat Keputusan Nomor : ……………………………. Tanggal :………………… SUSUNAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILK NEGARA PADA …………………………… KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN No

Nama / NIP

1

2 ……………………………

1

Jabatan Struktural/Fungsional 3

Keterangan Panitia/Tim 4

…………………………….

Koordinator

…………………………….

Ketua

……………………………

Sekertaris

…….……………………..

Anggota

…….……………………..

Anggota

5

NIP.……………………… 2

…………………………… NIP.………………………

3

…………………………… NIP.………………………

4 5

…………………………… NIP.……………………… …………………………… NIP.………………………

viii

LAMPIRAN III BERITA ACARA PENELITIAN KOP

BERITA ACARA PENELITIAN, PENILAIAN, DAN PEMERIKSAAN BARANG INVENTARIS DI LINGKUNGAN ............................... KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor : ……………………………… Pada hari ini, ……………….. tanggal …………………….., kami yang bertanda tangan di bawah ini : No. Nama Jabatan dalam dinas Jabatan dalam panitia 1. ……………………… Koordinator 2. ……………………… Ketua 3. ……………………… Sekertaris 4. ……………………… Anggota 5. ……………………… Anggota Memenuhi perintah yang diberikan oleh ……………………… Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan berdasarkan Surat Keputusan tanggal Nomor ………………………………. Tanggal …………………………………….. dan disaksikan oleh …………………………. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan telah meneliti dan memeriksa barang-barang inventaris yang akan diusulkan untuk dihapus yang berada di Lingkungan ............................... untuk dihapus dari daftra barang milik Negara kuasa pengguna barang ............................... Kemdikbud; Mengetahui/Menyaksikan …………………………

………………………… NIP………………………

Panitia Penghapusan Barang Inventaris 1. Koordinator : ………… 2. Ketua : ………… 3. Sekretaris : ………… 4. Anggota : ………… 5. Anggota : …………

ix

LAMPIRAN IV SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGADAKAN KENDARAAN DINAS BARU KOP Nomor : ……………………….. Lampiran : Perihal : Surat Pernyataan Kepada Yth : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I di,- Jakarta Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ……………………….. NIP : ……………………….. Pangkat/Gol : ……………………….. Jabatan : ……………………….. Dengan ini menyatakan bahwa : Selama dalam proses penghapusan Barang Milik Negara pada ……………………. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak mengadakan pengadaan Kendaraan Operasional berupa kendaraan roda 4 (empat) baru atas beban APBN. Demikian pemyataan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, …………………… Panitia Penghapusan Barang Inventaris 1. Koordinator : ………… : …………

2. Ketua 3. Sekretaris

: ………… : …………

4. Anggota 5. Anggota

: …………

x

LAMPIRAN V SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGGANGGU OPERASIONAL KOP

SURAT PERNYATAAN Nomor: ………………… Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ……………………….. NIP : ……………………….. Pangkat/Gol : ……………………….. Jabatan : ……………………….. Dengan ini menyatakan bahwa dengan dilakukannya penghapusan kendaraan dinas yang sudah nisak berat tidak akan mengganggu kegiatan operasional pada …………………………… Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Jakarta, …………………… Panitia Penghapusan Barang Inventaris 1. Koordinator : ………… : …………

2. Ketua 3. Sekretaris

: ………… : …………

4. Anggota 5. Anggota

: …………

xi

NSPK PENGHAPUSAN BMN. Bagian Umum Direktorat Jenderal PAUDNI

Recommend Documents