Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0164 pp. 11- 22
12 Pages
PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN PERAN MANAJERIAL PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH. Fauzan Rahman1, Nadirsyah 2, Syukriy Abdullah 3 2.3)
1) Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Staf Pengajar Magister AkuntansinPascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
Abstract: The purpose of this research is to acquire knowledge about the effect of budgetary participation, accounting information system and managerial role of local finance on local government performance in partially and simultaneously.There are 34 respondents used in this research taken from local governments agencies (SKPK) in Aceh Tengah as budget user. The research type used is verificative research by using cencus method. This research is using multiple regressions analysis. The result indicates that: budgetary participation, accounting information system and managerial role have influences positively on local government performance. Partially, budgetary participation, accounting information system and managerial role of local finance on local government performance Key word:
Budgetary Partcipation, Accounting Information System and Managerial Role of Local Finance, Local Government Performance
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran, sistem informasi akuntansi dan peran manajerial pengelola keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah kabupaten Aceh Tengah. Responden penelitian ini sebanyak 34 orang yaitu SKPK sebagai Pengguna Anggaran. Metode yang digunakan adalah sensus, yaitu seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu dalam pengumpulan data. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran, sistem informasi akuntansi dan peran manajerial pengelola keuangan daerah secara bersama-sama dan sendirisendiri berpengaruh terhadap kinerja pemerintah kabupaten Aceh Tengah.
Kata kunci: Partisipasi Anggaran, Sistem Informasi Akuntansi, Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Kinerja.
PENDAHULUAN Kinerja
organisasi
dapat
penurunan kinerja pemerintahan di kabupaten
tentang
Aceh Tengah dalam pengelolaan keuangan.
kemampuan suatu organisasi dalam pencapaian
Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
tujuan. Penilaian atas kinerja tersebut dapat
(BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah
dipakai untuk mengukur kegiatan-kegiatan
Kabupaten Aceh Tengah tahun 2011 dan 2013
organisasi dalam pencapaian tujuan dan juga
memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian
sebagai bahan untuk perbaikan di masa yang
(WDP),
akan datang.
Fenomena yang terjadi pada
memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian
organisasi sektor publik khususnya di dalam
WTP. Sehingga, berdasarkan hasil opini dari
organisasi kepemerintahan di Kabupaten Aceh
BPK fakta yang terjadi menunjukkan bahwa
Tengah pada tahun 2011 sampai dengan 2013
kinerja pemerintah kabupaten Aceh Tengah
dijelaskan
sebagai
sektor suatu
publik kajian
terjadi 11 -
Volume 4, No. 4, November 2015
sementara
pada
tahun
2012
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dalam
pengelolaan
keuangan
mengalami
penurunan.
yang secara substansi harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
Kinerja
adalah
dari
kinerja dan pagu anggaran yang telah disetujui
kegiatan/program yang akan atau telah dicapai
dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan
sehubungan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
dengan
keluaran/hasil
sesuai dengan target
penggunaan
anggaran
dengan kuantitas dan kualitas yang terukur
RKA-SKPK
(Permendagri No.13/2006). Kinerja organisasi
dokumen anggaran partisipatif di pemerintah
sektor publik adalah hasil akhir (output)
daerah secara internal terkait penentuan alokasi
organisasi sesuai dengan tujuan organisasi,
anggaran
transparan dalam pertanggungjawaban, efisien,
diakomodasi di dalam Rencana Anggaran dan
sesuai
jasa
Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dan
informasi, visi dan misi, berkualitas, adil serta
akhirnya dalam Peraturan Daerah (Perda)
diselenggarakan dengan sarana dan prasarana
APBD (Abdullah, 2012). Kinerja tidak hanya
yang
dipengaruhi oleh partisipasi anggaran. Sistem
dengan
kehendak
memadai
pengguna
(Kurotomo
dan
Erwan,
2005:103).
dan
yang
target
disebut
kinerja
sebagai
yang
akan
informasi juga ikut berpengaruh terhadap
Soetrisno (2010) menemukan bahwa partisipasi
inilah
anggaran
berpengaruh
kinerja.
terhadap
Kinerja
pemerintah
hubungannya
anggaran berpengaruh terhadap kinerja. Kinerja
akuntansi. Susilastri dkk (2010) menemukan
pemerintah semakin baik dikarenakan SKPD
bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh
dilibatkan
terhadap kinerja. Adanya keterlibatan pemakai
menjadikan
penganggaran
anggaran
berorientasi
terhadap
lebih
sehingga
efektif
kinerja.
dan
Kinerja
sistem
erat
kinerja. Keterlibatan SKPD dalam menyusun
dalam
dengan
daerah
informasi
dalam menjalankan sistem informasi akan meningkatkan
kinerja
sistem
informasi
pemerintah daerah akan meningkat dengan
akuntansi. Pada konteks sektor pemerintahan,
adanya partisipasi anggaran. Partisipasi dalam
sistem
konteks
pemerintah daerah berupa ”Sistem Informasi
pemerintahan
daerah
adalah
informasi
keterlibatan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
Manajemen
(SKPK)
merupakan
dalam
penyusunan
Anggaran
yang
Daerah sistem
diterapkan (SIMDA)”,
informasi
pada yang
akuntansi
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
terkomputerisasi bagi pemerintahan daerah
Kepala SKPK merupakan Pengguna Anggaran
serta semua SKPK yang dibawahinya. Sistem
(PA)/Pengguna Barang (PB), yang diberi
akuntansi pemerintahan daerah merupakan
kesempatan untuk mengajukan usulan terkait
serangkaian
dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran,
SKPK
SKPK
sampai dengan pelaporan keuangan dalam
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan
yang
dipimpinnya.
Kepala
prosedur
mulai
dari
Volume 4, No. 4, November 2015
proses
- 12
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
keuangan tahunan pemerintah daerah yang
(APBD).
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Dalam rangka mewujudkan kinerja
Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan
pemerintahan secara menyeluruh tidak berhenti
Peraturan Daerah (Permendagri Nomor 13
pada
namun
Tahun 2006 pasal 1 ayat 9). Sebagai rencana
dibutuhkan peran manajerial pimpinan daerah
keuangan tahunan pemerintah daerah, maka
khususnya pengelola keuangan yang ada di
dalam APBD tergambar semua hak dan
daerah. Hasil penelitian Herminingsih (2009)
kewajiban
menemukan bahwa peran manajerial pengelola
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat
keuangan daerah berpengaruh positif dan
dinilai dengan uang, termasuk didalamnya
signifikan terhadap kinerja organisasi. Peran
segala bentuk kekayaan yang berhubungan
manajerial menurut Mintzberg (1973) terdiri
dengan hak dan kewajiban daerah dalam kurun
atas peran perseorangan, peran informasi dan
waktu
peran pengambilan keputusan. Peran manajerial
keuangan
pengelola keuangan daerah memungkinkan tercapainya
tahap
awal
kinerja
penganggaran,
dan
mekanisme
1
daerah
tahun.
dalam
Selain
rangka
sebagai
rencana
pemerintah
daerah,
APBD
merupakan
instrumen
dalam
rangka
mewujudkan
pelayanan
dan
peningkatan
penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan
kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya
efisien.
tujuan bernegara.
Memperhatikan betapa pentinganya
partisipasi anggaran, sistem informasi akuntansi
Mardiasmo dalam
(2002:70)
partisipasi
menyebutkan
dan peran manajerial pengelola keuangan
bahwa
daerah dan kinerja pemerintah daerah, peneliti
akuntansi sektor pemerintahan terdapat empat
tertarik untuk meneliti pengaruh partisipasi
siklus anggaran yang meliputi: tahap persiapan
anggaran, sistem informasi akuntansi dan peran
anggaran,
manajerial pengelola keuangan daerah terhadap
implementasi/pelaksanaan
kinerja pemerintah daerah Kabupaten Aceh
pelaporan dan evaluasi anggaran. Penganggaran
Tengah.
di pemerintahan tidak sepenuhnya “tergantung
tahap
anggaran
ratifikasi, anggaran,
pada
tahap tahap
pada” karyawan. Di organisasi pemerintahan, 1. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran,
karyawan
atau
birokrat
mengemban
Dan Hipotesis
akuntabilitas ganda (dual accountability), yakni
Partisipasi Anggaran
bertanggungjawab kepada kepala organisasinya
Anggaran yang digunakan oleh suatu
(di Pemda disebut SKPD atau Kepala Daerah)
daerah bersumber dari pendapatan daerah,
dan juga kepada masyarakat (yang diwakili oleh
belanja
daerah.
lembaga perwakilan atau DPRD). Pada saat ini,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dalam penganggaran di pemerintahan daerah di
selanjutnya disebut APBD adalah rencana
Indoesia dikenal mekanisme penganggaran
13 -
daerah
dan
pembiayaan
Volume 4, No. 4, November 2015
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala partisipatif,
yakni
dengan
melibatkan
pemerintah daerah memiliki transaksi yang
masyarakat secara langsung melalui mekanisme
komplek dan besar volumenya. Oleh karena itu,
Musrenbang
Perencanaan
pemanfaatan teknologi informasi akan sangat
dilaksanakan
membantu mempercepat proses pengolahan data
secara berjenjang, yang mencakup tingkat
transaksi dan penyajian laporan keuangan.
desa/kelurahan,
Sistem informasi akuntansi yang digunakan
(Musyawarah
Pembangunan).
Musrenbang
kecamatan,
kabupaten/kota,
provinsi, dan nasional (Abdullah, 2008).
oleh
Pemerintah
Informasi
informasi
akuntansi
Sistem
Keuangan
Daerah
adalah
suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat,
Peran
menyimpan
Daerah
dan
Pengelolaan
adalah
(SIPKD).
Sistem Informasi Akuntansi Sistem
Daerah
memproses
data
untuk
menghasilkan informasi yang digunakan untuk
Manajerial
Pengelola
Keuangan
Pengelolaan keuangan daerah adalah
pembuat keputusan (Romney dan Steinbart
keseluruhan
kegiatan
(2006:6). Kegunaan sistem informasi akuntansi
perencanaan,
pelaksanaan,
adalah: (1) Menghasilkan laporan ekternal.; (2)
pelaporan,
Mendukung aktivitas rutin.; (3) Pengambilan
pengawasan daerah (Permendagri No.13/pasal 1
keputusan. Informasi juga dibutuhkan untuk
ayat
mendukung pengambilan keputusan non rutin
berorientasi pada kinerja menuntut adanya
pada tingkat dalam organisasi; (4) Perencanaan
desentralisasi.
dan
keuangan
pengendalian.;
pengendalian
internal.
(5)
Impelementasi
(Rama
dan
Jones,
2006:6).
yang
penatausahaan,
petanggung
8).
Pengelolaan
jawaban,
keuangan
Desentralisasi
daerah
meliputi
dan
yang
pengelolaan
merupakan
desentralisasi
administratif, yaitu pendelegasian wewenang pelaksanaan sampai pada tingkat hierarkhi yang
Pada penjelasan PP No.56/2005 tentang
paling rendah. Dalam hal ini Pengelola
Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)
Keuangan Daerah diberi wewenang dalam batas
disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah
yang telah ditetapkan dalam sistem pengelolaan
Daerah berkewajiban untuk mengembangkan
keuangan daerah, namun mereka memiliki
dan
teknologi
elemen kebijaksanaan dan kekuasaan serta
informasi untuk meningkatkan kemampuan
tanggungjawab tertentu dalam halsifat dan
mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan
hakekat jasa dan pelayanan yang menjadi
Informasi Keuangan Daerah kepada publik.
tanggungjawabnya
Pemanfaatan teknologi informasi penting bagi
Kementrian Keuangan, 2013).
memanfaatkan
kemajuan
berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan
Manajer
(Coralie,
merupakan
1982
orang
dalam
yang
mendayagunakan informasi keuangan daerah
bertanggungjawab atas organisasi atau unit
secara cepat dan akurat. Sistem akuntansi di
yang
dipimpinnya.
Tugas
manajer
Volume 4, No. 4, November 2015
dapat - 14
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala digambarkan dalam kaitannya dengan berbagai
sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan
“peran”
yang
kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan
terorganisir yang diidentifikasi dengan suatu
keluaran. Indikator ini dapat berupa dana,
posisi (Mintzberg, 1973 dalam Herminingsih,
sumber daya manusia, informasi, kebijakan atau
2009). Mitzberg menjelaskan bahwa para
peraturan
manajer dapat memainkan tiga peran melalui
sebagainya. Indikator keluaran (outputs) adalah
kewenangan
didalam
sesuatu yang dicapai dari suatu kegiatan yang
melaksanakan tugas- tugas yang dipercayakan
dapat berupa fisik dan atau non fisik. Indikator
antara
hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang
atau
lain:
serangkaian
dan
perilaku
statusnya
peran
antar
pribadi,
peran
informasional, peran pengambil keputusan. Peran manajerial pengelola keuangan
perundang-undangan,
dan
mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada
jangka
menengah
(efek
langsung).
daerah memungkinkan tercapainya kinerja dan
Indikator manfaat (benefits) adalah sesuatu
mekanisme
yang
penyelenggaraan
pemerintahan
terkait
dengan
akhir
pelaksanaan
partisipasi seseorang dalam mewujudkan tujuan
(impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan
organisasi.
pengelola
baik positif maupun negatif pada setiap
keuangan daerah menunjukkan tercapainya
tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang
mekanisme
telah ditetapkan.
yang
efisien
manajerial
penyelenggaraan dan
efektif.
pemerintahan
Indikator
dari
yang efisien dan efektif. Peran menunjukkan
Peran
kegiatan.
tujuan
dampak
Desentralisasi
memberikan kesempatan Pengelola Keuangan
Pengaruh
Daerah untuk mendorong kreatifitas pengelola
Informasi Akuntansi dan Peran Manajerial
keuangan daerah. Individu yang terlibat dan
Pengelola
diberi
Kinerja Pemerintah Daerah
tanggungjawab
dalam
penyusunan
anggaran akan bekerja lebih keras untuk
Partisipasi
Keuangan
Anggaran,
Daerah
Sistem
terhadap
Anthony dan Govindarajan (2005:87)
mencapai tujuan, sehingga kinerja organisasi
menjelaskan
bahwa
partisipasi
anggaran
akan semakin tinggi (Rohman, 2007).
memiliki dampak positif karena dua alasan yaitu: (a) kemungkinan ada penerimaan yang lebih besar atas cita-cita anggaran jika anggaran
Kinerja Pemerintah Daerah Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat
pencapaian
pelaksanaan
kegiatan/program/kebijaksanaan
suatu dalam
mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi
dipandang berada dalam kendali pegawai dibandingkan bila secara eksternal, (b) hasil penyusunan
anggaran
partisipatif
adalah
pertukaran informasi yang efektif.
organisasi (Lembaga Administrasi Negara,
Hasil penelitian Herminingsih (2009)
1999:3). Lebih lanjut LAN-RI mendefinisikan
menemukan bahwa partisipasi anggaran dan
indikator masukan (inputs) adalah segala
peran manajerial pengelola keuangan daerah
15 -
Volume 4, No. 4, November 2015
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala berpengaruh
terhadap
kinerja
organisasi.
Kementerian Keuangan, 2013). Herminingsih
Adanya keterlibatan dari manajemen pada saat
(2009) menemukan bahwa peran manajerial
proses penyusunan anggaran dapat mencapai
pengelola keuangan daerah berpengaruh positif
tujuan organisasi sehingga dapat meningkatkan
dan signifikan terhadap kinerja organisasi.Hal
kinerja organisasi.
ini mengindikasikan bahwa adanya suatu peran
Kinerja erat hubungannya dengan
yang
dilakukan
oleh
keuangan
akuntansi sektor publik merupakan sistem
pengguna anggaran/ barang) untuk mendorong
pembagian
dan memotivasi bawahannya untuk mencapai
dalam
organisasi
(pengguna
pengelola
sistem informasi akuntansi. Sistem informasi
kekuasaan
daerah
pejabat
tujuan
keuangan mulai dari catatan akuntansi sampai
manajerial tersebut, mendorong para pengelola
dengan penyajian informasi dalam laporan
keuangan daerah untuk lebih berpartisipasi
keuangan. Perancangan sistem pengolahan
dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah
informasi
mengelola
yang lebih baik, melaksanakan tujuan yang
informasi akuntansi (Bastian, 2007:4). Sistem
telah ditetapkan oleh organisasi pemerintah
informasi akuntansi sektor publik disusun
daerah.
karena adanya perubahan sistem politik, sosial
Berdasarkan tinjauan terhadap teori kerangka
dan
pemikiran, maka dapat dirumuskan hipotesis
kemasyarakatan
untuk
serta
ekonomi
yang
dibawa oleh arus reformasi yang menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintah yang baik. Pengelolaan
yang
adanya
peran
sebagai berikut: 1. Partisipasi anggaran, sistem informasi akuntansi
keuangan
Dengan
kuasa
Pemerintah Daerah melalui pemrosesan data
diintegrasikan
organisasi.
dan
dan
pengelola
peran
manajerial
keuangan
daerah
berorientasi pada kinerja menuntut adanya
berpengaruh
desentralisasi.
terhadap kinerja pemerintah Kabupaten
keuangan
Desentralisasi
daerah
merupakan
pengelolaan desentralisasi
administratif, yaitu pendelegasian wewenang
secara
bersama-sama
Aceh Tengah. 2. Partisipasi
anggaranberpengaruh
pelaksanaan sampai pada tingkat hierarkhi yang
terhadap kinerja pemerintah Kabupaten
paling rendah. Dalam hal ini Pengelola
Aceh Tengah.
Keuangan Daerah diberi wewenang dalam batas
3. Sistem
informasi
akuntansi
yang telah ditetapkan dalam sistem pengelolaan
berpengaruh
terhadap
kinerja
keuangan daerah, namun mereka memiliki
pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
elemen kebijaksanaan dan kekuasaan serta
2. Peran manajerial pengelola keuangan daerah
tanggungjawab tertentu dalam halsifat dan
berpengaruh terhadap kinerja pemerintah
hakekat jasa dan pelayanan yang menjadi
kabupaten Aceh Tengah.
tanggungjawabnya
(Coralie,
1982
dalam Volume 4, No. 4, November 2015
- 16
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 3. Metode Penelitian
Pengelola
Penelitian ini dilakukan di Pemkab
Teknik
penumpulan
data
pada
penelitian ini dengan menggunakan kuesioner.
Daerah
Hasil uji regresi dengan menggunakan bantuan software SPSS adalah seperti pada Tabel 1.
Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis
Tabel 1
yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan
Hasil Uji Regresi
dijawab
oleh
responden,
biasanya
dalam
alternatif jawaban yang cukup jelas (Sekaran, 2006:82). Setiap kuesioner dengan pernyataan positif akan diberi bobot 1 sampai 5 terhadap tingkat
setuju
atau
ketidaksetujuannya.
Penelitian ini menggunakan skala likert dengan interval 5 point yaitu:Kuesioner diberikan langsung kepada Pengguna Anggaran (PA) atau kepala SKPK di Kabupaten Aceh Tengah.
Koefisien Regresi (β) 2.465
menggunakan
pengujian
analisis
regresi linier berganda.. Persamaan regresi linear berganda yang digunakan untuk meneliti pengaruh X1, X2 dan X3 terhadap Y adalah sebagai berikut:
Berdasarkan Tabel 1 dapat ditulis
Y
= Kinerja Pemerintah Daerah
α
= Konstanta
β1β2β3
= Koefisien regresi
X1
= Partisipasi Anggaran
ε
persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: Y= 2.465+0.528X1+0.190X2+0.231X3 Berdasarkan Tabel 1, koefisien regresi (β) untuk semua variabel ≠ 0. Hal ini menunjukkan
akuntansi dan peran manajerial pengelola
Keterangan :
X3
R2
bahwa partisipasi anggaran, sistem informasi
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ε
X2
R
Nama Variabel Konstanta Partisipsi Anggaran 0.528 Sistem Informasi 0.774 0.599 Akuntansi 0.190 Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah 0.231 Sumber: Data Primer Diolah (2014)
Teknik analisis data pada pengujian hipotesis
terhadap
Kinerja Pemerintah Darah
Aceh Tengah yaitu SKPK Kabupaten Aceh Tengah.
Keuangan
keuangan
daerah
berpengaruh
secara
terhadap
bersama-sama
kinerja
pemerintah
daerah dan menerima hipotesis. Koefisien korelasi (R) sebesar 0.774 yang menunjukkan bahwa derajat hubungan (korelasi) antara
= Sistem Informasi Akuntansi = Peran Manajerial Pengelola Keuangan
variabel bebas dengan variabel terikat sebesar 77.4%,
= Error
artinya
variabel
bebas
partisipasi
anggaran, sistem informasi akuntansi dan peran manajerial
4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan Pengaruh
Partisipasi
Anggaran,
Sistem
Informasi Akuntansi dan Peran Manajerial 17 -
Volume 4, No. 4, November 2015
pengelola
keuangan
daerah
mempunyai hubungan yang erat dengan kinerja pemerintah daerah.
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0.599
atau
59.9%,
hal
ini
dapat
organisasi
pemerintahan,
karyawan
atau
birokrat mengemban akuntabilitas ganda (dual
diinterpretasikan bahwa variasi yang terjadi
accountability),
pada variabel kinerja pemerintah daerah (Y)
kepada kepala organisasinya (di Pemda disebut
sebesar 59.9% dipengaruhi atau disebabkan
SKPD atau kepala daerah) dan juga kepada
oleh perubahan yang terjadi secara bersama-
masyarakat
sama
perwakilan atau DPRD). Pada saat ini, dalam
pada
partisipasi
anggaran,
sistem
yakni
(yang
di
bertanggungjawab
diwakili
oleh
informasi akuntansi dan peran manajerial
penganggaran
pengelola keuangan daerah, sedangkan 40.1%
Indonesia dikenal mekanisme penganggaran
sisanya disebabkan oleh faktor-faktor dari
partisipatif,
variabel-varibel lain yang tidak tercakup dalam
masyarakat secara langsung melalui mekanisme
model regresi tersebut.
Musrenbang
yakni
terhadap
Pengujian
hipotesis
kedua
yaitu
di
melibatkan
Perencanaan
Musrenbang
dilaksanakan
secara berjenjang, yang mencakup tingkat desa/kelurahan,
Kinerja Pemerintah Daerah
dengan
daerah
(Musyawarah
Pembangunan). Pengaruh Partisipasi Anggaran
pemerintahan
lembaga
provinsi,
dan
kecamatan, nasional
kabupaten/kota,
(Abdullah,
2008).
pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja
Keterlibatan SKPD dalam pengangaran akan
pemerintah daerah dilakukan dengan analisis
memudahkan organisasi dalam mencapai tujuan
regresi liner berganda dengan bantuan SPSS.
yang telah ditetapkan dalam RPJM Kabupaten,
Hasil olah data regresi linier berganda dapat
sehingga kinerja pemerintah akan meningkat.
dilihat pada Tabel 1. Untuk menguji pengaruh anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah
Pengaruh
dilakukan dengan melihat koefisien regresi (β).
terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Sistem
Informasi
Akuntansi
Koefisien regresi (β) partisipasi anggaran
Pengujian hipotesis ketiga yaitu pengaruh
sebesar 0.528, dimana β ≠ 0. Hasil penelitian
sistem informasi akuntansi terhadap kinerja
menerima hipotesis kedua yaitu partisipasi
pemerintah Kabupaten Aceh Tengahdilakukan
anggaran
dengan
berpengaruh
terhadap
kinerja
melihat
koefisien
regresi
(β2).
pemerintah daerah. Partisipasi anggaran (X1)
Berdasarkan Tabel 4.8, koefisen regresi (β2)
mempunyai pengaruh yang positif atau dengan
sistem
kata lain setiap terjadi 1% perubahan dalam
Dimana β2 ≠ 0. Hal ini menunjukan bahwa
variabel partisipasi anggaran secara relatif akan
sistem
menaikan
terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Aceh
0.528% variabel kualitas kinerja
peerintah daerah.
informasi
informasi
akuntansisebesar
akuntansi
0.190.
berpengaruh
Tengah sehingga menerima hipotesis. Variabel
Penganggaran di pemerintahan tidak
ssitem informasi akuntansi (X2) mempunyai
sepenuhnya “tergantung pada” karyawan. Di
pengaruh yang positif atau dengan kata lain Volume 4, No. 4, November 2015
- 18
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala setiap terjadi 100% perubahan dalam variabel
pengaruh yang positif atau dengan kata lain
sistem informasi akuntansi secara relatif akan
setiap terjadi 100% perubahan dalam variabel
menaikan 19% variabel kinerja pemerintah
peran manajerial secara relatif akan menaikan
Kabupaten Aceh Tengah.
23.1% kinerja pemerintah Kabupaten Aceh
Kinerja
pemerintah
kabupaten
juga
Tengah.
dipengaruhi oleh sistem informasi akuntansi.
Peran manajerial ikut berpengaruh
Sistem adalah sekumpulan dari dua atau lebih
terhadap kinerja. Dalam organisasi sektor
komponen saling berkaitan dan berinteraksi
publik, Kepala SKPK adalah manajer atau
untuk mencapai tujuan. Informasi merupakan
bagian dari manajerial yang menjadi pelaksana
data yang telah di organisasikan dan di proses
program dan kegiatan pemerintah kabupaten.
untuk
pengguna
Adanya peran manajerial akan memudahkan
(Romney dan Steibart, 2006:4-5). Pemerintah
pemerintah kabupaten dalam mencapai visi dan
kabupaten aceh tengah sudah menggunakan
misi Kepala Daerah. Herminingsih (2009)
sistem informasi akuntasi dalam pengelolaan
menemukan bahwa peran manajerial pengelola
keuangan. Tujuan adanya sistem informasi
keuangan daerah berpengaruh positif dan
akuntansi di SKPK akan membuat akuntabilitas
signifikan terhadap kinerja organisasi. Peran
keuangan peemrintah menjadi transparan dan
manajerial menurut Mintzberg (1973) terdiri
dapat
Sehingga
atas peran perseorangan, peran informasi dan
pelaporan keuangan yang menjadi bagian dari
peran pengambilan keputusan. Peran manajerial
kinerja peerintah dalam pengelolan keuangan
pengelola keuangan daerah memungkinkan
akan selesai tepat waktu.
tercapainya
menyediakan
arti
bagi
dipertanggungjawabkan.
kinerja
dan
mekanisme
penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan Pengaruh
Peran
Keuangan
Manajerial
Daerah
terhadap
Pengelola
efisien.
Kinerja
Pemerintah Daerah
5. Kesimpulan, Keterbatasan Dan Saran
Pengujian hipotesis keempat yaitu
Kesimpulan
pengaruh peran manajerial terhadap kinerja
Berdasarkan hasil penelitian yang
pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. dilakukan
diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai
dengan
berikut:
melihat
koefisien
regresi
(β3).
Berdasarkan Tabel 4.8, koefisen regresi (β3)
1. Partisipasi anggaran, sistem informasi
peran manajerial sebesar 0.231. Dimana β3 ≠ 0.
akuntansi
Hal ini menunjukkan bahwa peran manajerial
pengelola keuangan secara bersama-
berpengaruh
sama
terhadap
kinerja
pemerintah
dan
peran
manajerial
berpengaruh terhadap kinerja
Kabupaten Aceh Tengahsehingga menerima
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
hipotesis. Peran manajerial (X3) mempunyai
Hal ini menunjukkan bahwa ketiga
19 -
Volume 4, No. 4, November 2015
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala variabel
dapat
menignkatkan
digunakan kinerja
dalam
mempengaruhi kinerja seperti budaya
pemerintah
organisasi dan sistem pengendalian
daerah kabupaten aceh tengah. 2. Partisipasi
anggaran
intern.
berpengaruh
2. Responden penelitianini hanya Kepala
terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten
SKPK sebagai Pengguna Anggaran,
Aceh Tengah. Hal ini menunjukkan
sebaiknya
bahwa
dengan pejabat-pejabat teknis lainnya.
adanya
partisipasi
dalam
penganggaran
pemerintah
dapat
meningkatkan
kinerja
pemerintah
daerah kabupaten aceh tengah. 3. Sistem
informasi
berpengaruh
terhadap
kinerja
ditambah
Berdasarkan
penelitian
maka
yang
telah
diajukan
saran-saran
dapat
memberikan
sebagai berikut: 1. Penelitian
ini
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
masukan kepada Pemerintah Kabupaten
Hal ini menunjukkan bahwa sistem
Aceh Tengah
informasi yang terintegrasi membantu
kinerja pemerinah kabupaten adanya
pemerintah
mecapai
partisipasi anggaran, sistem informasi
sehingga
akuntansi
tujuan
daerah
dari
berdampak
dalam
organisasi terhadap
dan
untuk meningkatkan
peran
manajerial
peningkatan
sehingga target yang ingin dicapai
kinerja pemerintah daerah kabupaten
pemerintah kabupaten setiap tahunnya
aceh tengah.
akan tercapai.
4. Peran Manajerial pengelola keuangan berpengaruh
1.
bisa
Saran
dilaksanakan,
akuntansi
kedepan
terhadap
Nilai Koefisien determinasi (R2) sebesar
kinerja
0.599 menunjukkan masih ada variabel lain
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
yang diduga mempengaruhi kinerja pemerintah
Hal ini menunjukkan bahwa peran
daerah.
manajerial
dalam
memasukkan variabel yang diduga berpengaruh
mencapai target kinerja pemerintah
terhadap kinerja pemerintah daerah seperti
daerah kabupaten aceh tengah.
serapan anggaran.
sangat
penting
Keterbatasan
selanjutnya
diharapkan
DAFTAR PUSTAKA
Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Penelitian ini
Penelitian
hanya
menggunakan
partisipasi anggaran, sistem informasi akuntansi dan peran manajerial, diduga masih banyak faktor-faktor lain yang
Abdullah, Syukriy. 2008. http://syukriy.wordpress.com/2008/12/ 25/ partisipatif-di-penganggaranpemerintahan-dan-bisnis-perbedaandan-isu-isu-penelitian. Abdullah, Syukriy. 2012. Http://syukriy.wordpress.com/2012/02 Volume 4, No. 4, November 2015
- 20
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala /23/anggaran-partisipatif-dipemerintahan-daerah-samakahdengan-di-sektor-bisnisswasta/#more2638. Anthony, Robert N dan Vijay Govindarajan. 2005. Management Control System. Jakarta: Salemba Empat. Arikunto, S. 2002. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. Atmosudirjo, Slamet Prayudi. 1997. Administrasi dan Managemen Umum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Jakarta: LAN.
Instansi
Kumorotomo, Wahyudi. 1996. Etika Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Kumorotomo, Wahyudi dan Erwan Agus Purwanto. 2005. Anggaran Berbasis Kinerja, Konsep dan Aplikasinya. Magister Administrasi Publik. Yogyakarta: UGM.
Bastian, Indra. 2007. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Kusrini dan Andri Koniyo. 2007. Tuntunan Praktis Membangun Sistem Informasi Akuntansi dengan Visual Basic & Microsoft SQL Server. Yogyakarta: Andi.
Cooper, Donald and Pamela Schindler. 2006. Marketing Research (International Edition). Boston: McGraw Hill.
Kuncoro, Mudrajarad. 2009. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
Donnelly. Mike, John F. Dalrymple, dan Ivan P. Hollingsworth. 1994. The Use and Development of Information Systems and Technology in Scottish Local Government. International Journal of Public Sector Management. Vol. 7 No. 3: 4-15.
Mahsun,
Dwiyanto, Agus Pratini. 2006. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Herminingsih. 2009. Partisipasi dalam Penganggaran dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Demak). Tesis. Semarang: Program Pasca sarjana Universitas Diponegoro.
Mohammad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. McKeen. J.D, T. Guaimares & J.C. Wetherbe. 1994. The Relationship between User Participation and User Satisfaction: An Investigation of Four Contingency Factors. MIS Quartely Vol. 18 4: 427451. Mintzberg, H, 1973, The Nature of Manajement Work, Harper Row: New York Palmer, J. 1991. Information Technology at Your Service. Personnel Management. Vol. 23 No. 6: 57-60.
Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1998. Metodogi Penelitian Bisnis. Yogyakarta: BPFE.
Rama, Dasaratha V. dan Frederick L. Jones. 2006. Sistem Informasi Akuntansi Buku 1. Terjemahan oleh M. Slamet Wibowo. Jakarta: Salemba Empat.
Kementrian Keuangan. 2013. Perencanaan dan Penganggaran. Jakarta.LAN. 1999. Pedoman Penyusunan Laporan
Republik Indonesia, 2006. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
21 -
Volume 4, No. 4, November 2015
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala ----------, 2007. Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. ----------, 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. ----------, 2011. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemerintah Aceh. ----------, 2013. Kementrian Dalam Negeri. http://www.kemendagri.go.id /pages/sipkd/sistem-informasipengelolaan-keuangan-daerah-sipkd. -----------, 2014. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Ratnawati, Jul dan Petrus, Arnold C.W. 2011. Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemeriksaan Intern serta Pengaruhnya terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Dian. Vol. 11 No. 2:182-191. Robbins, Stephern P. 1998. Organization Behavior, Concepts, Controversies, Application. Seventh Edition. Englewood Cliffs. Jakarta: PT. Prenhallindo. Rohman,
Abdul. 2007. Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemeriksaan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. (Survey pada Pemda Kota, Kabupaten dan Provinsi di Jawa Tengah), Jurnal Maksi. Vol. 7 No. 2:206-220.
Romney, Marshal R. dan Paul John Steinbart. 2006. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2010. Research Methods for Business-A Skill Building Approach. 5th Edition. Wiley. Sekaran, Uma. 2006. Research Methods for Business. Edisi 4 buku 1. Terjemahan Yon, Kwan. Jakarta: Salemba Empat. ---------,
2006. Research Methods for Business.Edisi 4 buku 2. Terjemahan Yon, Kwan. Jakarta: Salemba Empat.
Suhartono, Erhmann. 2004. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah dengan Motivasi sebagai Variabel Pemoderasi. Tesis. Tidak di Publikasikan Susilatri, Amaris, Rusli, Tanjung dan Surya Pebrina. 2010. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi pada Bank Umum Pemerintah Kota Pekan Baru. Jurnal Ekonomi. Vol. 18 No. 2:121132. Susanto, Azhar. 2008. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Gramedia. Soetrisno. 2010. Pengaruh Partisipasi, Motivasi dan Pelimpahan Wewenang dalam Penyusunan Anggaran dan Kinerja Manajerial. Tesis. Semarang: Tidak Dipublikasikan. Universitas Diponegoro. Tuaskial, Askam. 2008. Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Jurnal Keuangan Dan Perbankan, Vol 10 No 1:66. Thoyib Armanu. 2005. Hubungan Kepemimpinan, Budaya, Strategi dan Kinerja: Pendekatan Konsep, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Vol.7 No.1:60-73.
Volume 4, No. 4, November 2015
- 22
