Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0164 pp. 24- 35
12 Pages
PENGARUH PERSONAL BACKGROUND, POLITICAL BACKGROUND DAN PEMAHAMAN ANGGOTA DPRA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN LEGISLATIF DI PEMERINTAH ACEH Fenny Silfia Putri1, Hasan Basri2, Muhammad Arfan3 1)
Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2,3)
Staff Pengajar Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Personal background, Political background dan pemahaman anggota DPRA tentang pengelolaan keuangan Aceh terhadap fungsi pengawasan pelaksanaan anggaran legislatif di Pemerintah Aceh, baik secara bersama-sama maupun parsial. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa latar belakang individu berpengaruh terhadap perilaku individu dalam aktivitas politik. Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota DPRA Periode 2014-2019 Provinsi Aceh. Metode pengambilan sampel adalah sensus, di mana seluruh populasi menjadi sampel penelitian. Jumlah responden yang berhasil diperoleh adalah 76 orang. Sumber data yang digunakan adalah data primer, dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuisioner kepada responden. Penelitian ini merupakan pengujian hipotesis dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda yang bertujuan untuk mengukur pengaruh dua atau lebih variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent) Hasil penelitian baik secara bersama-sama maupun parsial mendukung hipotesis penelitian bahwa personal background, political background, dan pemahaman anggota DPRA tentang pengelolaan keuangan Aceh, berpengaruh terhadap fungsi pengawasan pelaksanaan anggaran legislatif di Pemerintah Aceh.
Kata Kunci:
Personal Background, Political Background, Pengelolaan Keuangan, Fungsi Pengawasan legislatif.
Abstract: The Purpose of this study is to examine the effect of Personal background, Political background and understanding of the members of the provincial parliament of Aceh concerning the financial management of Aceh on the legislative budget implementation oversight function in the Government of Aceh, either simultaniously or partially. This research was motivated by the fact that the individual's background influence the behavior of individuals in political activity. The population of this study were all members of provincial parliament of Aceh Province Period 2014-2019. The sampling method was census, in which the entire population as sample. The number of respondents who successfully obtained are as many as 76 people. Source data used are primary data, with data collection through questionnaires to the respondents. This study is hypothesis testing using multiple linear regression analysis method that aims to measure the impact of two or more independent variables (independent) and the dependent variable (dependent) The results of both studies simultaniously and partially support the research hypothesis that the Personal background, Political background, and understanding of the members of the provincial parliament of Aceh concerning the financial management of Aceh, affect on the legislative budget implementation oversight function in the Government of Aceh.
Keywords: Personal Background, Political Background, Financial Management, legislative oversight function.
yang sama dengan daerah lainnya pasca
PENDAHULUAN Aceh
sebagai
salah
satu
daerah
reformasi politik tahun 1998, terutama dalam
Provinsi di Indonesia mengalami perubahan
pelaksanaan otonomi daerah. Bahkan melalui Volume 5, No. 2, Mei 2016
- 24
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang
Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan di
Otonomi Khusus, yang selanjutnya dipertegas
daerah, sehingga fungsi pengawasan DPRA
melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2006
pada pelaksanaan Anggaran di Pemerintah Aceh
tentang
merupakan kewenangan yang melekat pada
Pemerintahan
Aceh,
maka
Aceh
berstatus sebagai daerah Otonomi Khusus. Terdapat
tiga
aspek
utama
DPRA secara yang
hukum
dan
DPRA wajib
memainkan perannya secara optimal dalam
mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu
mengemban
pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan,
pelaksanaan Anggaran di Pemerintah Aceh.
dimana ketiga hal tersebut pada dasarnya
fungsi
pengawasan
terhadap
Pada beberapa tahun terakhir ini, fungsi
berbeda, baik konsepsi maupun aplikasinya
pengawasan
(Mardiasmo,
dengan
Anggaran di Pemerintah Aceh masih sangat
hubungan antar eksekutif (Pemerintah Aceh)
lemah, indikasinya terlihat berdasarkan hasil
dan legislatif (DPRA), maka aspek pengawasan
kajian
merupakan konsep dan aplikasi yang tepat
Capacity Strengthening Program (PECCAP)
menurut
pengawasan
pada tahun 2014 tentang APBA, dimana
mengacu pada tingkatan atau kegiatan yang
disampaikan bahwa Perencanaan Anggaran
dilakukan
yaitu,
Aceh disusun tidak sesuai data, sehingga telah
daerah. (kursif,
mengakibatkan kekeliruan pemetaan kebutuhan
2002:219).
Mardiasmo,
diluar
masyarakat
Terkait
karena
pihak
dan legislatif
eksekutif
penulis)
DPRA,
Public
pembangunan. Berkaitan dengan fungsi pengawasan khususnya
pengawasan
pada
DPRA
ditunjukkan
dalam
Expenditure
Salah dengan
pelaksanaan
Analysis
satu Indeks
and
contohnya, Pembangunan
Manusia (IPM) Aceh yang masih rendah
pelaksanaan Anggaran di Pemerintah Aceh
dibandingkan
maka dasar hukum yang mengaturnya antara
padahal di sisi lain belanja Provinsi Aceh untuk
lain: Undang-Undang No. 11 tahun 2006
pendidikan, justru merupakan yang tertinggi
Tentang Pemerintahan Aceh, pada pasal 23 ayat
keempat di Indonesia. Selanjutnya pada saat
(1) yakni, Tugas dan wewenang DPRA
yang bersamaan, Parlemen Aceh justru ikut
melaksanakan
terhadap
menikmati besarnya Anggaran Aceh, dimana
peraturan
tahun 2014 anggaran yang dikucurkan untuk
perundang-undangan lain; Qanun No. 1 tahun
mendukung kegiatan-kegiatan DPRA totalnya
2008 Tentang Pengelolaan keuangan Aceh,
hingga mencapai Rp. 154 miliar. Dana itu
pada
DPRA
mendapat kenaikan luar biasa dibandingkan
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
tahun 2000 sampai 2002, yang hanya sebesar
Qanun tentang APBA. Berdasarkan ketentuan
Rp. 2 miliar–5 miliar. Sehingga dalam hal ini,
pada
maka
Parlemen Aceh dianggap ikut bertanggung
kedudukan DPRA setara dengan Pemerintah
jawab terhadap ketimpangan pembangunan di
pelaksanaan
25 -
pasal
pengawasan Qanun
275
peraturan
Aceh
dan
menyebutkan,
perundangan
ini,
Volume 5, No. 2, Mei 2016
dengan
rata-rata
nasional,
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Aceh (PECAPP, 2014).
dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta
Sementara dari hasil audit investigasi
tujuan organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa,
BPK Perwakilan Aceh, ditemukan adanya salah
dengan dimilikinya sumber daya manusia yang
kelola pada dana otonomi khusus (otsus) Aceh
berkualitas maka kinerja sebuah organisasi atau
selama 2008-2012. BPK Perwakilan Aceh
institusi dapat berjalan dengan baik, demikian
menunjukkan sekitar Rp. 5,1 triliun (24%) dari
halnya
total Rp. 21,1 triliun alokasi dana otsus yang
menjalankan
telah diterima Aceh selama lima tahun tersebut
pelaksanaan anggaran.
tidak jelas keberadaannya (Kompas, 2/10 2013;
Faktor
Serambi, 24/10 2013). Selanjutnya dalam
mempengaruhi
Laporan Hasil Pengauditan (LHP) APBA oleh
Political
Badan
(BPK)
menyatakan tingkat pendidikan, pengalaman di
Perwakilan Aceh dalam beberapa tahun terakhir
bidang politik dan pemerintahan yang memadai,
banyak juga ditemukan penyimpangan yakni,
memiliki pengaruh terhadap peran dan kinerja
temuan kasus oleh BPK pada Anggaran
DPRD dalam pengawasan keuangan daerah,
Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2013 yang
karena bagaimanapun pengalaman akan sangat
jumlahnya hingga mencapai Rp. 1 triliun lebih
menentukan
(Harian Aceh, 16 Juni 2014); Pada Laporan
DPRD dalam berpolitik. Faktor penting lainnya
Hasil Pengauditan (LHP) APBA 2014 Badan
yang diduga mempengaruhi fungsi pengawasan
Pemeriksaan
Perwakilan
adalah, pemahaman anggota DPRA tentang
Aceh kembali menemukan total dana hibah dan
Pengelolaan keuangan Aceh. Pada faktor ini,
bansos senilai Rp 94,5 miliar belum bisa
hendak
dipertanggungjawabkan.
anggota DPRA tentang pengelolaan keuangan
Pemeriksaan
Keuangan
Keuangan
Berangkat
(BPK)
fungsi
legislatif
pengawasan
selanjutnya fungsi
background.
tingkat
menjelaskan
terhadap
yang
pengawasan Wiyana
diduga adalah
(2011:121)
kematangan
tingkat
dalam
anggota
kemampuan
publik, baik aturan, prinsip, azas dan tujuan
dapat
yang terkait dengan tindakan perencanaan,
meningkatkan fungsi pengawasan pelaksanaan
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan
anggaran
APBD, barang inventaris daerah maupun
ini,
legislatif,
beberapa
anggota
uraian
permasalahan
dari
dengan
maka
untuk
mendesak
dilakukan
analisis lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang
BUMD,
diduga dapat mempengaruhinya. Beberapa
Pemerintah Aceh. Indriantoro dan Supomo
faktor yang diduga dapat mempengaruhi fungsi
(1999) dalam Winarna & Murni (2006:16)
pengawasan
menyatakan bahwa pengetahuan diperoleh dari
diantaranya
adalah
personal
dalam
penyelenggaraan
background, dimana Willey (2002) dalam
pendidikan
Kartikasari
bahwa
pengetahuan akan memberikan kontribusi yang
sumber daya manusia merupakan pilar utama
lebih baik apabila didukung pendidikan dan
penyangga, sekaligus penggerak roda organisasi
pengalaman yang memadai di bidang tugasnya.
(2012:13)
menjelaskan
dan
proses
pengalaman,
Volume 5, No. 2, Mei 2016
dimana
- 26
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Yudono (2002:45) kian memperjelas dengan
aspirasi
menyatakan
bahwa
sebagai
pemegang
akan
mampu
kedaulatan relatif terabaikan. Dengan demikian,
secara
tepat,
fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan
melaksanakan tugas dan kewajibannya secara
pemerintahan sangat diperlukan, karena melalui
efektif
serta
berjalannya fungsi pengawasan yang baik, akan
secara
proporsional,
menggunakan
DPRD
masyarakat
haknya
menempatkan jika
kedudukannya setiap
anggota
memberikan jaminan tercapainya tujuan dari
mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal
rencana yang telah ditetapkan serta sekaligus
konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan,
memberi
kebijakan publik dan lain sebagainya. Dengan
penyimpangan.
demikian, pemahaman tentang pengelolaan
Fungsi
peringatan
dini
jika
pengawasan
terjadi
pelaksanaan
keuangan Aceh sangat penting dimiliki oleh
Anggaran legislatif di Pemerintah Aceh dapat
anggota DPRA yang tugas dan fungsinya
diartikan sebagai pengawasan legislatif daerah
termasuk melakukan pengawasan terhadap
terhadap
pelaksanaan anggaran di Pemerintah Aceh.
Peraturan Gubernur, Pelaksanaan Peraturan
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji
pengaruh
perundangan
lain
Daerah
yang
Provinsi
terkait
dan
dengan
background,
penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dan
Political background dan pemahaman anggota
menindaklanjuti hasil pemeriksaan laporan
DPRA tentang pengelolaan keuangan Aceh
keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan
terhadap
pelaksanaan
(Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang
anggaran legislatif di Pemerintah Aceh, baik
Pemerintahan Daerah, Pasal 100). Fungsi
secara
pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRA
fungsi
Personal
Peraturan
pengawasan
bersama-sama
maupun
parsial.
Penelitian ini dimulai dengan membahas
dapat
tinjauan
dengan
mekanisme yaitu melalui rapat kerja, rapat
penjelasan metode penelitian dan kemudian
dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum,
diikuti dengan pembahasan mengenai hasil
dan kunjungan kerja. Menurut Dewi (2011)
penelitian.
Untuk
pustaka,
dilanjutkan
Terakhir
ditutup
dengan
memberikan kesimpulan dan saran.
dilaksanakan
melaksanakan
melalui
fungsi
beberapa
pengawasan,
DPRD dapat menggunakan hak-hak yang dimilikinya antara lain Hak Interpelasi, Hak
TINJAUAN PUSTAKA Pengawasan merupakan bagian penting
Angket, Hak Menyatakan Pendapat. Kaho (2001) dalam Dewi (2011) menyatakan bahwa,
dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
untuk
Tanpa adanya fungsi pengawasan, kekuasaan
melakukan pengawasan, DPRD mempunyai
dalam sebuah Negara akan berjalan sesuai
hak
kehendak dan interpretasi pemegang kekuasaan
pertanggungjawaban dari Gubernur, Walikota,
(power maker). Dalam kondisi demikian,
dan
27 -
Volume 5, No. 2, Mei 2016
melaksanakan
antara
Bupati;
lain:
fungsi
ketiga
meminta
memperoleh
yaitu
laporan
penjelasan
dari
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pemerintah daerah; melakukan pemeriksaan;
politik yang mempengaruhi perilaku politik
memberikan usulan-usulan.
yaitu sistem dan individu, Sehingga kelemahan
Dengan demikian DPRA sebenarnya
yang terjadi atas peranan legislatif dalam
mempunyai posisi, tugas dan fungsi yang
pengawasan keuangan daerah dapat mungkin
penting dalam pengawasan APBA. Pelaksanaan
terjadi, karena kelemahan sistem politiknya
fungsi pengawasan keuangan daerah (APBA)
ataupun individunya sebagai pelaku politik
oleh
(Sastroatmodjo dalam Winarna dan Murni,
DPRA
harus
dimulai
dari
proses
perencanaan sampai dengan prosess pelaporan.
2007:4).
Mardiasmo
behaviorisme,
(2001:13)
berpendapat
bahwa
Sedangkan
melalui
individulah
pendekatan
yang
dipandang
pengawasan merupakan tahap integral dengan
secara aktual melakukan kegiatan politik,
keseluruhan
dan
sedangkan perilaku lembaga politik pada
pengawasan
dasarnya merupakan perilaku individu dengan
diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada
pola tertentu. Oleh karena itu, maka untuk
tahap evaluasi saja. Pengawasan yang dilakukan
menjelaskan perilaku suatu lembaga yang perlu
oleh
proses
ditelaah bukan lembaganya, melainkan individu
penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan
yang berada di dalamnya yang secara aktual
pertanggungjawaban
mengendalikan lembaga (Subakti, 1977:38)
tahap
pelaporan
pada
APBD,
dewan
penyusunan
sehingga
dimulai
pada
saat
APBD.
Selanjutnya,
Alamsyah (2007:7) memperjelasnya dengan menguraikan
tujuan
daripada
pengawasan
Faktor
Personal
background
merupakan latar belakang diri yang melekat
APBD yakni untuk menjaga agar: (1) anggaran
pada
yang disusun benar-benar
dijalankan, (2)
dipahami sebagai identitas diri. Di dalamnya
pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran
meliputi banyak aspek, antara lain seperti nama,
yang telah digariskan, dan (3) pelaksanaan
jenis kelamin, usia, agama, latar belakang
APBD
pendidikan dan lain sebagainya. Penjelasan
benar-benar
dapat
dipertanggungjawabkan.
seorang individu, atau
yang
biasa
umum tentang Personal background atau latar
Fungsi pengawasan legislatif terhadap
belakang diri, cenderung dijelaskan berdasarkan
pelaksanaan APBA faktanya masih sangat
keterkaitannya dengan isi sebuah tulisan.
lemah. Faktor-faktor yang diduga berpengaruh
Berbeda halnya dengan penjelasan umum
adalah
tentang identitas, dimana relatif lebih mudah
Personal
background,
Political
background dan pemahaman anggota DPRA
diperoleh,
meskipun
tentang
pendekatan
ilmu
pengelolaan
anggaran,
hal
ini
dijelaskan psikologi.
melalui Beberapa
dikarenakan bahwa latar belakang individu
penjelasan tentang identitas antara lain: secara
berpengaruh terhadap perilaku individu dalam
psikologis, definisi identitas diri secara umum
aktivitas
(1995)
adalah sebuah kelanjutan menjadi seseorang
menyebutkan bahwa, “ada dua tingkat orientasi
yang tunggal dan pribadi yang sama, yang
politik.
Sastroatmojo
Volume 5, No. 2, Mei 2016
- 28
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dikenali oleh orang lain; selanjutnya dalam
kekuasaan, hingga meraih kontrol atas negara
perspektif psikologi kepribadian, identitas diri
untuk kepentingan rakyat diperoleh melalui
merupakan suatu konsep yang digunakan untuk
aktivitasnya di organisasi dan institusi politik,
membedakan individu satu dengan individu
terutama melalui partai politik dan legislatif.
lainnya
Semua kerja-kerja itu telah membentuk nilai,
(Tajfel,
Turner,
1986).
Dengan
demikian, identitas adalah sebuah informasi
memberikan
spesifik tentang individu tertentu, agar dapat
tersendiri bagi anggota legislatif di ranah politik.
mudah dikenali.
pengalaman
dan
pengetahuan
Wiyana (2011:121) menyatakan tingkat
Personal background berkaitan erat
pendidikan, pengalaman di bidang politik dan
juga dengan kualitas sumber daya manusia.
pemerintahan
Wiley (2002) menegaskan bahwa sumber daya
pengaruh terhadap peran dan kinerja DPRD
manusia merupakan pilar utama penyangga
dalam pengawasan keuangan daerah, karena
sekaligus penggerak roda organisasi dalam
bagaimanapun
usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan
menentukan
organisasi
Sejalan
DPRD dalam berpolitik. Ini sejalan juga dengan
disampaikan
pendapat La Palombara (1994) dalam Winarna
background
& Murni (2006:4) yang menyatakan bahwa, ada
merupakan latar belakang diri yang melekat
beberapa faktor yang mempengaruhi sikap,
pada seorang individu dan berkaitan erat
perilaku dan peran legislatif yaitu, institusi
dengan
politik, partai politik, karakteristik personal,
dengan
(Kartikasari, uraian
sebelumnya,
yang
maka
kualitas
2012:13). telah
Personal
sumber
daya
manusia
(Kartikasari, 2012:13). Personal background anggota DPRA periode 2014-2019 adalah berdasarkan
pada
memadai,
pengalaman tingkat
akan
kematangan
memiliki
sangat anggota
pengalaman politik. Faktor
terakhir
yang
diduga
yang
berpengaruh adalah pemahaman anggota DPRA
dikembangkan oleh Winarna & Murni (2006),
tentang pengelolaan keuangan Aceh, yang
dimana
merupakan pengetahuan anggota DPRA tentang
aspek
atau
penelitian
yang
dimensi
Personal
background dibatasi pada lima dimensi yakni,
keseluruhan
kegiatan
yang
meliputi
jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, bidang
perencanaan,
pelaksanaan,
pendidikan, latar belakang pekerjaan.
pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan
penatausahaan,
Faktor lain yang diduga berpengaruh
dan pemeriksaan keuangan Aceh (Qanun No. 1
adalah Political background, yang diartikan
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan
sebagai latar belakang dari nilai, pengalaman
Aceh). Melalui penjelasan ini maka pemahaman
dan pengetahuan seseorang di ranah politik
anggota DPRA, terkait dengan pengetahuan
(Sari, 2010:21). Kerja-kerja politik anggota
mereka terhadap aturan, prinsip, azas dan tujuan
legislatif
mendidik,
yang terkait dengan tindakan perencanaan,
merebut
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan
dalam
menyampaikan 29 -
mengorganisir, suara
rakyat,
Volume 5, No. 2, Mei 2016
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala APBD, barang inventaris daerah maupun BUMD,
dalam
proses
penyelenggaraan
Personal background
Pemerintah Aceh. Jika merujuk pada pendapat Indriantoro dan Supomo (1999) dalam Winarna & Murni (2006:16) disebutkan bahwa, pengetahuan akan memberikan kontribusi yang lebih baik apabila didukung pendidikan dan pengalaman yang
Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Legislatif di Pemerintah Aceh
Political background Pemahaman Anggota DPRA tentang Pengelolaan keuangan Aceh
memadai di bidang tugasnya. Yudono (2002:45) memperjelasnya dengan menyatakan bahwa
Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran
DPRD akan mampu menggunakan haknya secara
tepat,
melaksanakan
tugas
dan
kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional, jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan,
kebijakan
publik
dan
lain
sebagainya. Dengan demikian, pemahaman tentang pengelolaan keuangan Aceh sangat penting dimiliki oleh anggota DPRA yang tugas dan fungsinya termasuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran di Pemerintah Aceh.
METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan
pengujian
hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRA di Pemerintah Aceh. Dengan jumlah responden sebanyak 76 orang. Horizon waktu yang digunakan bersifat crosssectional studies
yaitu data
dikumpulkan
sekaligus atau satu tahap. Sumber data yang digunakan adalah data primer, sedangkan teknik pengumpulan penyebaran
data kuisioner.
dilakukan
dengan
Setelah
kuisioner
terkumpul maka dilakukan uji validitas dan uji Berdasarkan kajian pustaka yang telah
dikemukakan sebelumnya, hipotesis dalam penelitian ini adalah Personal background, Political background dan pemahaman anggota DPRA tentang pengelolaan keuangan Aceh, baik secara bersama-sama maupun parsial berpengaruh
terhadap
fungsi
pengawasan
pelaksanaan anggaran legislatif di Pemerintah Aceh. Berdasarkan uraian tersebut, skema kerangka pemikiran dapat dijelaskan dalam Gambar 2.1
reliabilitas. Setelah uji validitas dan reliabilitas, maka dilakukan analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda yang diolah dengan menggunakan software SPSS versi 20. Model persamaan dari regresi linier berganda adalah sebagai berikut: Y = + 1X1 + 2 X 2 + 3X3 + ε Dimana
Y
adalah
Fungsi
Pengawasan
Pelaksanaan Anggaran Legislatif di Pemerintah Aceh adalah konstanta, 1,2,3 adalah Volume 5, No. 2, Mei 2016
- 30
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Koefisien Regresi Personal background (X1), Political
background
(X2),
XI
Pemahaman
Anggota DPRA tentang Pengelolaan keuangan X2
Aceh (X3), ε adalah error term.
X3
HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Pengujian validitas dilakukan
dengan
391 0, 157 0, 419
Sumber: Data primer diolah
dan realibilitas
menggunakan
0,
(2016)
SPSS
(Statistical Package For Sosial Science) versi
Berdasarkan tabel 1, persamaan regresi linier
20. Seluruh pernyataan yang diajukan pada
berganda sebagai berikut:
kuisioner dinyatakan valid, karena memiliki nilai koefisien korelasi diatas nilai kritis
Y = 0,181+ 0,391X1 + 0,157 X 2 + 0,419X3 + ε
korelasi product moment yaitu 0,223 Uji reliabilitas dalam penelitian ini
Berdasarkan hasil uji regresi dapat
Nilai
dijelaskan bahwa koefisien regresi (β) masing-
masing-masing
masing variabel independen yaitu personal
variabel yaitu 0,854 untuk variabel Y, sebesar
background (1= 0,391); political background
0,886 untuk X1, 924 untuk X2 dan 0,828 untuk
(2= 157); pemahaman anggota DPRA tentang
X3. Dengan demikian semua pernyataan dapat
pengelolaan
dikatakan reliable karena nilai alpha berada di
Konstanta () sebesar 0,181 mempunyai arti
atas 0,6.
apabila variabel personal background, political
Cronbach’s
menggunakan Cronbach’s
Alpha
Alpha.
untuk
keuangan
Aceh
(3= 0,419).
background, dan pemahaman anggota DPRA tentang pengelolaan keuangan Aceh sama
Hasil Uji Hipotesis Uji hipotesis dilakukan untuk menguji apakah
hipotesis
penelitian
yang
telah
dirumuskan sebelumnya diterima atau ditolak. Hasil uji regresi dapat dilihat pada tabel 1.
dengan nol, maka besarnya fungsi pengawasan pelaksanaan anggaran legislatif di Pemerintah Aceh bernilai positif sebesar 0,181. Koefisien korelasi (R) sebesar 0,691 menunjukkan kekuatan (keeratan) hubungan antar variabel independen dengan variabel
Tabel 1 Hasil Uji Regresi Variabe l Konsta nta 31 -
dependen sebesar 69,1% artinya personal background,
political
pemahaman
anggota
background
dan
Β
R
R²
0,
0,
0,
pengelolaan keuangan Aceh terhadap fungsi
181
691
478
pengawasan pelaksanaan anggaran legislatif di
Volume 5, No. 2, Mei 2016
DPRA
tentang
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Pemerintah Aceh. Koefisien determinasi (R²)
meningkatkan fungsi pengawasan pelaksanaan
sebesar 0,478, menunjukkan bahwa ada variasi
anggaran legislatif maka dibutuhkan personal
(perubahan-perubahan)
pada
background,
political
pelaksanaan
pemahaman
anggota
variabel
fungsi
yang
terjadi
pengawasan
background DPRA
dan tentang
anggaran legislatif di Pemerintah Aceh (Y)
pengelolaan keuangan Aceh secara bersamaan.
sebesar 47,8% disebabkan oleh perubahan yang
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang
terjadi secara bersama-sama pada variabel
dilakukan oleh Sari (2010), yang menyatakan
personal background, political background, dan
bahwa
pemahaman
anggota
background,
pengelolaan
keuangan
DPRA Aceh,
tentang sedangkan
selebihnya yaitu sebesar 52,2% disebabkan oleh
personal
background,
dan
anggaran,
political
berpengaruh
terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah/APBD.
factor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.
Pengaruh Personal Background terhadap fungsi pengawasan Anggaran Legislatif di Pemerintah Aceh.
Pembahasan
Hasil pengujian terhadap variabel
Pengaruh Personal Background, Political Background, dan Pemahaman Anggota DPRA tentang Pengelolaan Keuangan Aceh terhadap fungsi pengawasan Anggaran Legislatif di Pemerintah Aceh. Hasil
penelitian
background,
political
pemahaman
anggota
terkait
personal
background, DPRA
dan tentang
pengelolaan keuangan Aceh menunjukkan nilai masing-masing koefisien regresi (β) variabel independen yaitu: personal background (1= 0,391);
political
background
pemahaman
anggota
pengelolaan
keuangan
(2=
background
diperoleh
nilai
koefisien regresi β1 sebesar 0,391. Hal ini menunjukkan bahwa β 1 ≠ 0 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H0) ditolak dan menerima hipotesis alternatif (Ha), artinya personal
background
terhadap
fungsi
anggaran.
berpengaruh positif
pengawasan
Koefisien
pelaksanaan
regresi
personal
background (X1) sebesar 0,391. Artinya setiap personal background naik 1 satuan maka fungsi
pengawasan
pelaksanaan
anggaran
tentang
meningkat sebesar 0,391 satuan pada skala
(3= 0,419).
interval. Dengan demikian, dapat dikatakan
Berdasarkan kriteria penerimaan hipotesis jika
bahwa semakin baik personal background
i (i= 1,2,3) ≠ 0 maka hipotesis pertama
anggota DPRA maka akan semakin baik juga
diterima. Ini berarti bahwa secara simultan
fungsi
ketiga
legislatif di Pemerintah Aceh.
variabel
DPRA
157);
personal
Aceh
independen
tersebut
pengawasan
pelaksanaan
anggaran
berpengaruh secara bersama-sama terhadap fungsi legislatif
pengawasan di
pelaksanaan
Pemerintah
Aceh.
anggaran Untuk
Pengaruh Political Background terhadap fungsi pengawasan Anggaran Legislatif di Volume 5, No. 2, Mei 2016
- 32
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala anggaran di Pemerintah Aceh. Koefisien regresi
Pemerintah Aceh. Hasil pengujian terhadap variabel political
background
anggota
DPRA
tentang
nilai
pengelolaan keuangan Aceh (X3) sebesar 0,419.
koefisien regresi β2 sebesar 0,157. Hal ini
Artinya semakin meningkatnya pemahaman
menunjukkan bahwa β 2 ≠ 0 sehingga dapat
anggota
disimpulkan bahwa hipotesis nol (H0) ditolak
keuangan Aceh maka akan meningkatkan
dan menerima hipotesis alternatif (Ha), artinya
fungsi pengawasan pelaksanaan anggaran di
political
background
positif
Pemerintah Aceh sebesar 0,419 satuan pada
terhadap
fungsi
pelaksanaan
skala interval, sehingga dapat dikatakan bahwa
political
semakin tinggi tingkat pemahaman anggota
background (X2) sebesar 0,157. Artinya setiap
DPRA tentang pengelolaan keuangan Aceh
peningkatan political background anggota
maka
DPRA
pengawasan
anggaran.
berpengaruh
pengawasan
Koefisien
sebesar
diperoleh
pemahaman
1
regresi
satuan
maka
akan
meningkatkan fungsi pengawasan pelaksanaan
DPRA
akan
tentang
semakin
pengelolaan
meningkat
pelaksanaan
fungsi
anggaran
di
pengujian
dan
Pemerintah Aceh.
anggaran legislatif di Pemerintah Aceh sebesar 0,157 satuan pada skala interval, sehingga dapat dikatakan
bahwa
background semakin
semakin
anggota
baik
juga
baik
KESIMPULAN
political
DPRA
maka
akan
fungsi
pengawasan
Setelah
dilakukan
analisis data, secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan
bahwa
personal
background,
pelaksanaan anggaran legislatif di Pemerintah
political background dan pemahaman anggota
Aceh.
DPRA tentang pengelolaan keuangan Aceh baik secara
Pengaruh Pemahaman Anggota DPRA tentang Pengelolaan Keuangan Aceh terhadap fungsi pengawasan Anggaran Legislatif di Pemerintah Aceh. Hasil pengujian terhadap variabel pemahaman
anggota
DPRA
tentang
bersama-sama
berpengaruh
terhadap
maupun fungsi
parsial
pengawasan
pelaksanaan anggaran legislatif di Pemerintah Aceh. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni: Pertama, penelitian ini menggunakan instrumen
berupa
kuesioner
sehingga
pengelolaan keuangan Aceh, diperoleh nilai
kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan
koefisien regresi β3 sebesar 0,419. Hal ini
data yang dikumpulkan melalui kuesioner. Hal
menunjukkan bahwa β 3 ≠ 0 sehingga dapat
tersebut berpotensi menimbulkan masalah jika
disimpulkan bahwa hipotesis nol (H0) ditolak
jawaban responden berbeda dengan keadaan
dan menerima hipotesis alternatif (Ha), artinya
sesungguhnya.
pemahaman
tentang
dimaksud tidak dapat dikendalikan karena
pengelolaan keuangan Aceh berpengaruh positif
diluar kemampuan peneliti; Kedua, populasi
terhadap
penelitian adalah anggota DPRA di Pemerintah
33 -
anggota
fungsi
DPRA
pengawasan
pelaksanaan
Volume 5, No. 2, Mei 2016
Namun
demikian,
keadaan
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Aceh sehingga kesimpulan yang diambil hanya
Pengelolaan Keuangan Daerah.
berlaku pada DPRA di Pemerintah Aceh dan
Pemerintah Aceh, 2008. Qanun No. 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan keuangan Aceh
tidak bisa digeneralisasi untuk DPRD Provinsi yang lain.
DAFTAR PUSTAKA Alamsyah, 1997. Mekanisme Pengawasan APBD di Kabupaten Sleman, Tesis, Yogjakarta: MAP Universitas Gajah Mada. Dewi, Mustika Indah dan Kawedar Warsito. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Artikel, Semarang: Universitas Diponegoro. Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1999. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, Yogyakarta: BPFF. Kartikasari, Dewi. 2012. Pengaruh Personal background, Political background, pemahaman regulasi terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (studi kasus pada DPRD Kabupaten Boyolali), Jurnal Akutansi, Semarang: Universitas Negeri Semarang. La Palombara, J. 1974. Politics with in Nation, Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc. Mardiasmo, 2001. Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Yogjakarta: Andi Offset. Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Andi Offset. Mardiasmo, 2002. Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah: Implementasi Value for Money Audit sebagai Antisipasi terhadap Tuntutan Akuntabilitas Publik. Jurnal. AAL, Vol. 5 No. 4, Hlm 74 -78 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pramita & Andriyani. 2010. Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto. Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah -------------------, 2004. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Bandung: Citra Umbara. -------------------, 2004. Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, Jakarta: Cipta Jaya. -------------------, 2006. Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh --------------------, 2014. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Jakarta: Sinar Grafika. --------------------, 2005. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. --------------------, 2001. Keppres No. 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sari,
Imelda. 2010. Pengaruh Personal background, Political background, dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Kinerja DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah.(APBD). Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Tidak dipublikasikan.
Surbakti A., Ramlan. 1977. Beberapa Faktor yang Memengaruhi Kemampuan DPRD Tingkat II dalam Menjalankan Fungsifungsinya,Yogyakarta: Fisipol UGM. Werimon, Simson. 2005. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap hubungan antara Pengetahuan Dewan tentaang Volume 5, No. 2, Mei 2016
- 34
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Tesis, Universitas Diponegoro. Winarna, Jaka, dan Sri Murni. 2006. Pengaruh Personal background, Political background, dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Peranan DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar. Wiyana, Anim. 2011. Pengaruh Personal background dan Political culture terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, Artikel, Makasar: STIEM Bongaya. Yudono, Bambang. 2002. Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Zarkasi, 2012. Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jende la/jendela3.htm. http://www.harianaceh.co/read/2014/06/16/327 44/temuan-bpk-di-apba-2013-capairp1-triliun-lebih http://aceh.tribunnews.com/2014/06/17/rp-851m-dana-hibah-bermasalah http://www.medanbisnisdaily.com/news/arsip/re ad/2011/11/30/60649/105-kasuskerugian-anggaran-pemerintah-acehbelum-tuntas/#.Vp4pAZqLTIU http://anticorruptioncommission.com/beritamedia-massa/aceh-terjerat-hibah-danbansos/ http://www.bongkarnews.com/beta/view.php?ne wsid=4910.
35 -
Volume 5, No. 2, Mei 2016
