Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0164 pp. 39- 49
11 Pages
ANALISIS KORELASI BELANJA DAERAH DALAM PERUBAHAN APBK KABUPATEN/KOTA (Studi di Aceh) Nikmawati1, Dr. Syukriy Abdullah, SE, M.Si, Ak2, Dr. rer. pol. Heru Fahlevi, SE, M.Sc3 1) Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2,3) Dosen Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Abstract: This study aimed to determine the correlation shopping areas in the change APBK districts / cities in Aceh. The analysis conducted on the correlation between spending categories and types of expenditure on APBK change. Observations in this study are all kinds of budgeted expenditure in the whole district / city governments in Aceh. The population in this study as many as 23 districts / cities. Data used in this research is secondary data. Data was collected using documentation technique. For data analysis was performed using the software Statistical Package for Social Science (SPSS). The results showed that the indirect spending by shopping directly on APBK changes in 2011 through 2013 had a positive correlation, while the overall Seara has a weak correlation. For an analysis of the type of expenditure on each of the spending categories have correlation but not significant. Keywords: Regional Expenditure, The Budget Changes. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi belanja daerah dalam perubahan APBK kabupaten/kota di Aceh. Analisis dilakukan terhadap korelasi antar kelompok belanja dan jenis belanja pada perubahan APBK. Observasi dalam penelitian ini adalah semua jenis belanja yang dianggarkan pada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Aceh. Populasi pada penelitian ini sebanyak 23 kabupaten/kota. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data skunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Untuk analisis data dilakukan dengan menggunakan software Statistical Package for Social Science (SPSS). Hasil penelitian menunjukan bahwa antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung pada perubahan APBK di tahun 2011 sampai 2013 memiliki korelasi positif, sedangkan seara keseluruhan memiliki korelasi lemah. Untuk analisis antar jenis belanja pada masing-masing kelompok belanja memiliki korelasi namun tidak signifikan.
Kata Kunci: Belanja Daerah, Perubahan APBK.
pembayarannya
PENDAHULUAN
kembali
oleh
daerah.
Cakupan keuangan daerah termasuk
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
pengelolaan belanja daerah, yang dipergunakan
Nomor 13 Tahun 2006 pasal 36 ayat (1) juga
dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah
telah
yang menjadi kewenangan daerah (provinsi
kelompok belanja terdiri dari belanja langsung
atau kabupaten/kota) yang terdiri dari urusan
dan belanja tak langsung.
menentukan,
klasifikasi
menurut
wajib dan urusan pilihan, yang ditetapkan
Belanja tidak langsung merupakan
dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja
belanja yang dianggarkan tidak terkait secara
daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah
langsung dengan pelaksanaan program dan
dalam APBD atau APBK. Menurut Peraturan
kegiatan yang meliputi jenis-jenis belanja
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
sebagai berikut: belanja pegawai, belanja bunga,
belanja daerah merupakan semua pengeluaran
belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial,
dari kewajiban daerah dalam satu tahun
belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan
anggaran
belanja tidak terduga. Sedangkan belanja
39 -
yang
tidak
akan
diperoleh
Volume 5, No. 3, Agustus 2016
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala langsung merupakan belanja yang dianggarkan
2006,
terkait secara langsung dengan pelaksanaan
menyebabkan
program dan kegiatan, yang meliputi belanja
anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan
modal.
dan antar jenis belanja. Anggaran
yang
sudah
bahwa
terjadinya harus
keadaan
dilakukan
yang
pergeseran
ditetapkan
membutuhkan penyesuaian atau direvisi selama
KAJIAN PUSTAKA
tahun berjalan dalam rangka untuk memasukan
Penganggaran pada Pemerintah Daerah
perubahan prioritas dan menghadapi kejadian tak terduga dan munculnya surplus yang berasal dari tahun sebelumnya (Anessi-Pessina, et al., 2012). Perubahan Anggaran merupakan usaha pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangan dan perkembangannya yang telah terjadi
selama
tahun
berjalan.
Perubahan
Anggaran dapat terjadi karena meningkatnya anggaran penerima maupun pengeluaran, atau sebaliknya,
dari
perkiraan
budgeting process,
awal.
perubahan
Dalam anggaran
merupakan hal yang lazim terjadi sekaligus menjadi faktor penting di pemerintahan daerah (Forrester & Mullins, 1992). Rebudgeting dibutuhkan untuk membuat anggaran lebih responsif
terhadap
kebutuhan
anggaran
partisipan dan untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan (Forrester & Mullins, 1992).
tahun oleh eksekutif, memberi informasi rinci kepada
DRPD
dan
program-program pemerintah
apa
untuk
masyarakat yang
tentang
direncanakan
meningkatkan
kualitas
kehidupan rakyat dan bagaimana programprogram tersebut dibiayai. Penyusunan dan pelaksanaan
anggaran
tahunan
merupakan
rangkaian proses anggaran. Proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan, yaitu: (1) membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah; (2) membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalaui proses prioritasan; (3) memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja; (4)
meningkatkan
transparansi
dan
pertanggungjawaban pemerintah kepada DRPD Perkembangan
keuangan
daerah
situasi yang
dan
kondisi
terjadi
dapat
berimplikasi terhadap meningkatnya anggaran penerimaan
maupun
pengeluaran,
sebaliknya.
Namun,
bisa
juga
atau untuk
mengakomodasi pergeseran dalam satu SKPD. Jadi perubahan APBK tidak berarti selalu tentang
APBK yang dipresentasikan setiap
penambahan
anggaran,
seperti
dijelaskan pada Permendagri Nomor 13 tahun
dan masyarakat (Mardiasmo, 2002:68).
Anggaran dan Perubahan Anggaran pada Pemerintah Daerah Perubahan APBD atau APBK sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangan yang telah ada dengan perkembangan yang terjadi. Perkembangan itu bisa berimplikasi pada meningkatnya anggaran Volume 5, No. 3, Agustus 2016
- 40
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala penerima maupun pengeluaran, atau sebaliknya.
bunga dan pokok utang dan/atau obligasi
Namun, bisa juga untuk mengakomodasi
daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga
pergeseran-pergeseran
satu
SKPD.
dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji
komponen
APBD
dan tunjangan PNS, kegiatan lanjutan,
memiliki latar belakang dan alasan berbeda.
program dan kegiatan baru, serta kegiatan-
Ada
perubahan
kegiatan yang capaian target kinerjanya
anggaran pendapatan dan perubahan anggaran
ditingkatkan dari yang telah ditetapkan
belanja. Begitu juga untuk alasan perubahan
semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran
atas anggaran pembiayaan, kecuali untuk
berjalan.
Perubahan
atas
dalam
setiap
perbedaan
alasan
untuk
penerimaan pembiayaan berupa SiLPA) (Sisa
4. Keadaan darurat. keadaan yang tidak biasa
Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu), yang
terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara
menang menjadi salah satu alasan utama
berulang
mengapa
pemerintah.
perubahan
APBD
dilakukan
(Abdullah, 2013a).
berada
diluar
kendali
5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan
Penyusunan perkembangan
dan
atau
APBD
terhadap
yang menyebabkan estimasi penerimaan
perubahan
keadaan
dan/atau
pengeluaran
dalam
APBD
diusulkan oleh pemerintah daerah dan dibahas
mengalami kenaikan atau penurunan lebih
bersama dengan DPRD. Menurut pasal 154
besar dari 50% (lima puluh persen) yang
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, perubahan
didapat dari kenaikan pendapatan atau
APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
efisiensi belanja.
1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak
Belanja Daerah dan Perubahannya
tidak
Menurut pasal 1 ayat 51 Permendagri
tercapainya proyeksi pendapatan daerah,
Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas
alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
sesuai
adalah
2. Keadaan
pelampauan
yang
atau
menyebabkan
harus
pedoman
pengelolaan
keuangan
daerah,
dilakukan pergeseran anggaran antar unit
pengertian belanja daerah yaitu kewajiban
organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis
pemerintah daerah diakui sebagai pengurang
belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan
nilai kekayaan bersih. Belanja daerah semua
perubahan APBD.
kewajiban
daerah
yang
diakui
sebagai
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran
pengurang kekayaan bersih dalam periode
lebih tahun sebelumnya harus digunakan
anggaran yang bersangkutan (Undang-undang
dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah
perhitungan tahun anggaran sebelumnya
Daerah Pasal 1 butir 16). Belanja adalah jenis
yang dapat digunakan untuk membayar
biaya yang timbulnya berdampak langsung
41 -
Volume 5, No. 3, Agustus 2015
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala terhadap berkurangnya saldo kas maupun uang
melaksanakan
program
entitas yang berada di bank (Bastian, 2007:151).
pemerintahan daerah.
dan
kegiatan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
b. Belanja Barang dan Jasa: digunakan untuk
Tahun 2006 pasal 31 ayat (1), memberikan
pengeluaran pembelian/pengadaan barang
secara
daerah
yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua
berdasarkan urusan wajib, urusan pilihak atau
belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam
klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program
melaksanakan
kegiatan serta jenis belanja.
pemerintahan daerah.
rinci
klasifikasi
belanja
program
dan
kegiatan
Perubahan alokasi belanja dilakukan
c. Belanja Modal: adalah pengeluaran yang
karena proses dalam anggaran awal memiliki
dilakukan dalam rangka pembentukan modal
ketidakpastian
yang
akibat
kekurangan
atau
sifatnya
menambah
aset
kelebihan anggaran sehingga disusun kembali
tetap/inventaris yang memberikan manfaat
sebagai
sebagai
lebih dari satu periode akuntansi, termasuk
tanggungjawab yang harus disampaikan kepada
di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya
masyarakat. Salah satu hal yang memainkan
pemeliharaan
peranan penting dalam perubahan anggaran
mempertahankan
pemerintah
manfaat serta meningkatkan kapasitas dan
penyesuaian
yaitu
anggaran
adanya
ketidakpastian
terhadap perkiraan pendapatan, di mana yang
yang atau
sifatnya
menambah
masa
kualitas aset.
secara langsung akan mempengaruhi revisi anggaran.
Untuk
menghindari
risiko
ketidakpastian maka dilakukan penyesuaian atas
kelebihan
dan
kekurangan
Belanja Tidak Langsung dan Perubahannya. Anggaran belanja tidak langsung adalah
anggaran
belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung
terhadap rencana program dan kegiatan yang
oleh adanya program atau kegiatan. Mekanisme
akan dilaksanakan (Cornia et al., 2004).
penganggaran
dan
besaran
alokasi
untuk
belanja tidak langsung diatur dan ditetapkan
Belanja Langsung dan Perubahannya
oleh kepala daerah dengan berpedoman kepada Berdasarkan
konsep
Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006 pasal 50, kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: (a) belanja pegawai, (b) belanja barang dan jasa dan (c) belanja modal. a. Belanja
Pegawai:
pengeluaran
digunakan
honorarium/upah
untuk dalam
peraturan
daerah
tentang
pokok-pokok
pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan
kelompok
belanja
tidak
Keuangan langsung
Daerah dibagi
menurut jenis belanja yang terdiri dari: (a) Belanja pegawai; (b) Bunga; (c) Subsidi; (d) Hibah; (e) Bantuan sosial; (f) Belanja bagi Volume 5, No. 3, Agustus 2016
- 42
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala hasil, (g) Bantuan keuangan; dan (h) belanja
sosial digunakan untuk menganggarkan
tidak terduga.
pemberian bantuan dalam bentuk uang
a. Belanja
Pegawai:
kompensasi,
merupakan
belanja
dan/atau barang kepada masyarakat yang
dalam bentuk gaji dan
bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan
tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan
sesuai
dengan
ketentuan
perundang-undangan.
masyarakat. f. Belanja
Bagi
(2008:44)
menulis
Menurut
belanja
Darise
bagi
hasil
digunakan untuk menganggarkan dana bagi
b. Belanja Bunga: Sesuai pasal 40 Peraturan
hasil yang bersumber dari pendapatan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
provinsi
2006
pendapatan
tentang
Hasil:
Pedoman
Pengelolaan
kepada
kabupaten/kota
kabupaten/kota
atau kepada
Keuangan Daerah belanja bunga digunakan
pemerintah desa atau pendapatan pemerintah
untuk menganggarkan pembayaran bunga
daerah tertentu kepada pemerintah daerah
utang yang dihitung atas kewajiban pokok
lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-
utang (principal outstanding) berdasarkan
undangan.
perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. c. Belanja
Subsidi:
g. Belanja Bantuan Keuangan: Menurut pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
digunakan
untuk
13
Tahun
2006
tentang
Pedoman
menganggarkan bantuan biaya produksi
Pengelolaan Keuangan Daerah, bantuan
kepada perusahaan/lembaga tertentu agar
keuangan digunakan untuk yang bersifat
harga jual produksi/jasa yang dihasilkan
umum atau khusus dari
dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
kabupaten/kota,
provinsi kepada
pemerintah
desa,
dan
d. Belanja Hibah: Berdasarkan pasal 42 ayat
kepada pemerintah daerah lainnya atau
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan
13
pemerintah daerah lainnya.
Tahun
2006
tentang
Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan belanja
hibah
untuk
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
menganggarkan pemberian hibah dalam
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada
Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa belanja
pemerintah atau pemerintah lainnya, dan
tidak terduga
kelompok masyarakat/ perorangan yang
kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak
secara
diharapkan berulang.
spesifik
digunakan
h. Belanja Tidak Terduga: Dalam pasal 48
telah
ditetapkan
merupakan belanja untuk
peruntukkannya. e. Belanja Bantuan Sosial: Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dikatakan bantuan 43 -
Volume 5, No. 3, Agustus 2015
Perubahan APBK dan Belanja Daerah Pada lampiran No.4 Permendagri No.37
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan
sebagaimana telah diubah dengan Permendagri
APBD
Nomor 59 tahun 2007 dan perubahan kedua
tahun
anggaran
2013
ditetapkan,
perubahan APBD tahun anggaran berjalan harus
dengan
dilakukan setelah penetapan peraturan daerah
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
tentang
pelaksanaan
kedua. “Belanja Daerah didefenisikan sebagai
APBD tahun anggaran sebelumnya dan laporan
kewajiban pemerintah daerah yang diakui
semester pertama pelaksanaan APBD Tahun
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”.
Anggaran berjalan. Persetujuan bersama antara
Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi
pemerintah
terhadap
anggaran, karena dalam penyusunan laporan
rancangan peraturan daerah tentang Perubahan
realisasi anggaran masih menggunakan basis
APBD Tahun Anggaran berjalan ditetapkan
kas.
paling lambat akhir bulan September tahun
klasifikasi ekonomi (jenis belanja), oganisasi
anggaran berjalan.
dan fungsi.
pertanggungjawaban
daerah
dan
DPRD
Peraturan
Belanja
Menteri
Dalam Negeri
diklasifikasikan
menurut
Menurut Abdullah (2013a) perubahan atas alokasi anggaran belanja merupakan bagian
Kerangka Pemikiran Anggaran
terpenting dalam perubahan APBD, khususnya pada kelompok belanja langsung. Bentuk perubahan
alokasi
untuk
belanja
modal
1. Perubahan belanja karena adanya varian
mencerminkan rencana keuangan yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran.
berkenaan, kemungkinan dibutuhkan beberapa
belanja
karena
adanya
Forrester & Mullins ,1992; Cornia, et al., 2004). Menurut Abdullah (2013a) perubahan
pergeserananggaran (virement). 3. Perubahan belanja karena adanya perubahan dalam penerimaan, khususnya pendapatan. Pengertian Belanja menurut PSAP No.2, Paragraf 7 (dalam Erlina, et al., 2008) adalah “ semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum yang
mengurangi
saldo
Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan
APBD
penyesuaian (Anessi-Pessina et al., 2012;
SiLPA.
Negara/Daerah
dalam
Dalam pelaksanaannya selama tahun anggaran
berdasarkan penyebabnya adalah:
2. Perubahan
belanja
yang
tidak
akan
diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan
tentang
Keuangan Daerah
atas alokasi anggaran belanja merupakan bagian terpenting dalam perubahan APBD, khususnya pada kelompok belanja langsung. Beberapa bentuk
perubahan
alokasi
untuk
belanja
berdasarkan penyebabnya, antara lain: (1) Perubahan belanja karena adanya varian SiLPA, (2)
Perubahan
pergeseran
belanja
anggaran
karena
(virement),
adanya dan
(3)
Perubahan belanja karena adanya perubahan dalam penerimaan, khususnya pendapatan. Perubahan alokasi belanja menarik untuk di teliti lebih spesifik terkait apakah ada Volume 5, No. 3, Agustus 2016
- 44
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala korelasi antara perubahan satu jenis belanja
atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan
dengan belanja lain. Beberapa pergeseran
wajib,
anggaran dilakukan dengan tidak mengubah
penanganannya dalam bidang tertentu yang
total jumlah pagu anggaran, namun dengan
dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah
mengubah proporsi rincian anggaran belanja.
Pusat
Artinya, pagu anggaran di SKPD dapat saja
penyelenggaran urusan wajib diprioritaskan
tidak
anggaran
untuk melindungi dan meningkatkan kualitas
komponen belanja bisa berubah. Perubahan
kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi
anggaran belanja langsung dapat terjadi karena
kewajiban daerah yang diwujudkan dalam
adanya pemindahan alokasi dari belanja tidak
bentuk
langsung atau sebaliknya. Dengan asumsi tidak
pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan
terjadi penambahan alokasi belanja, maka
fasilitas
kenaikan dalam belanja langsung berkorelasi
mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam
dengan penurunan belanja tidak langsung.
rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya
Begitu
jika
suatu program atau kegiatan, belanja menurut
diasumsikan total belanja mengalami perubahan
kelompok belanja terdiri dari belanja tidak
maka bentuk korelasi antara belanja tidak
langsung dan belanja langsung.
berubah,
juga
tetapi
jumlah
sebaliknya.
Namun,
urusan
dan
pilihan
dan
Pemerintah
peningkatan
umum
urusan
Daerah.
Belanja
pelayanan
yang
yang
dasar,
layak
serta
langsung dengan belanja langsung bisa positif atau negatif. Untuk memperjelas hubungan
METODE PENELITIAN Jenis investigasi yang akan dilakukan
antara variabel maka dapat dilihat skema
dalam penelitian ini adalah studi korelasi,
kerangka pemikiran Gambar 2.1.
melalui analisa hubungan setiap objek belanja Perubahan belanja tidak langsung
Perubahan belanja langsung
daerah pada perubahan APBK. Komponen desain penelitian tentang intervensi penelitian,
Gambar 2.1. Skema Kerangka Pemikiran
intervensi dilakukan di tingkat minimal, yaitu peneliti hanya melakukan pengumpulan data
Belanja Langsung dan Belanja langsung serta Perubahannya.
Tidak
untuk di analisa. Maka pada tahapan situasi studi
peneliti
hanya
melakukan
analisa
Warsito, et al. (2008) mengatakan
hubungan yang terjadi antara objek belanja
bahwa belanja daerah dirinci menurut urusan
dalam perubahan APBK kabupaten/kota di
Pemerintah
Aceh.
Daerah,
organisasi,
program,
kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian
Untuk unit analisis berupa qanun tentang
obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan
perubahan
APBK.
dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan
selanjutnya
(Sekaran,
pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi
waktu, penelitian ini menggunakan dua jenis
45 -
Volume 5, No. 3, Agustus 2015
Tahap
analisis
2006:172).
data
Horizon
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala horizon waktu yaitu paduan time series dan
berarti jika salah satu variabel meningkat,
cross sectional atau dikenal dengan data
maka variabel lain juga meningkat.
pooling (pooled data). HASIL PEMBAHASAN Analisis korelasi belanja daerah dalam
Populasi Penelitian Populasi yang akan diteliti termasuk
perubahan APBK Kabupaten/Kota di Aceh,
kecil, sehingga menggunakan data sensus. Jenis
dilakukan
yaitu data pooling dengan populasi berjumlah
dianggarkan, yaitu belanja tidak langsung,
23 kabupaten/kota. Periode pengamatan selama
belanja langsung, belanja pegawai, belanja
5 (lima) tahun, dari tahun 2010 s/d 2014. Terdiri
hibah, belanja bantuan sosial, belanja tidak
dari 18 kabupaten dan 5 kota. Kriteria
terduga, belanja pegawai, belanja barang dan
ditetapkan yaitu Perda Perubahan APBK.
jasa serta belanja modal.
Rancangan Pengujian Hipotesis
Analisis Korelasi Antar Kelompok Belanja Tidak Langsung.
Untuk hipotesis
menerima
atau
menolak
yang diajukan, maka
dilakukan
pengujian secara statistik.
alternatif (Ha) serta menentukan besarnya nilai koefisien korelasi (r).
berkorelasi
dengan
perubahan belanja langsung;
dengan
perubahan
belanja langsung; tingkat
signifikansi pengaruh dengan α = 5%. Jika nilai p-value atau sig value < 5%, maka antara variabel memiliki hubungan yang signifikan.
perubahan APBK pada tahun 2011, 2014 dan
Tetapi untuk tahun 2010, 2012 dan 2013 memiliki korelasi. Perbedaan hasil ini menjadi
lebih lanjut, agar dapat di ketahui kenapa hal tersebut terjadi. Selanjutnya dalam perubahan
dengan belanja bantuan sosial, dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Begitu juga terhadap
Terhadap belanja pegawai dan belanja tidak terduga
juga tidak memiliki korelasi.
Baik dari tahun 2010 sampai 2014 dan analisis secara keseluruhan data. Maka dapat diartikan bahwa baik data setiap tahun pengamatan
Menentukan arah korelasi berdasarkan
Belanja pegawai dan belanja hibah dalam
keseluruhan data.
Menentukan
3.
yang
APBK belanja pegawai tidak memiliki korelasi
Ha : jika r1=0; Perubahan belanja tidak langsung
2.
belanja
satu bahan penelitian yang dapat dikembangkan
Ho : jika ri≠0; Perubahan belanja tidak langsung
berkorelasi
jenis
analisis keseluruhan data tidak miliki korelasi.
1. Menentukan hipotesis nol (Ho) dan hipotesis
tidak
terhadap
tanda
pada
t-value.
Jika
bertanda positif maka korelasi positif yang
maupun secara keseluruhan tidak memiliki korelasi. Kemudian untuk analisis terhadap alokasi belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga pada perubahan APBK, dari hasil Volume 5, No. 3, Agustus 2016
- 46
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pengolehan data disimpulkan bahwa tidak
dan
memiliki korelasi. Baik data dari tahun 2012
Pembelian/pengadaan barang atau pemakaian
sampai tahun 2014 maupun analisis secara
jasa mencakup belanja barang pakai habis,
keseluruhan data. Tahun 2010 dan 2011 yang
bahan/material, jasa kantor, premi asuransi,
ada korelasi pada tingkat rendah antara belanja
perawatan
bantuan sosial dan belanja tidak terduga.
cetak/penggandaan,
Korelasi antara belanja hibah dengan
kegiatan
pemerintahan
kendaraan
daerah.
bermotor, sewa
rumah/gedung/gudang/parkir,
sewa
sarana
belanja tidak terduga dari tahun 2010 sampai
mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan
2014 secara keseluruhan data tidak memiliki
dan peralatan kantor, makanan dan minuman,
korelasi. Untuk belanja hibah dengan belanja
pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja,
bantuan sosial juga tidak memiliki korelasi
pakaian
pada
perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas
semua
tahun
amatan
dan
secara
keseluruhan data dari tahun 2011-2014. Dari kedua analisis tersebut, kedua jenis belanja
khusus
dan
hari-hari
tertentu,
dan pemulangan pegawai. Seperti
pada
penelitian
sebelumnya,
tidak memiliki korelasi di dalam perubahan
alokasi antar jenis belanja pada perubahan
APBK Kabupaten/Kota di Aceh.
APBK kabupaten/kota di Aceh. Pada kelompok
Analisis Korelasi Belanja dalam perubahan APBK pada Kelompok Belanja Langsung.
belanja langsung jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal, memilik
Analisis pada kelompok belanja langsung
korelasi yang kuat antar belanja dan secara
seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa
keseluruhan dari data pada kelompok belanja
serta belanja modal. Belanja pegawai pada
langsung. Hasil penelitian ini konsisten dengan
kelompok belanja tidak langsung merupakan
penelitian
belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan
penganggaran dalam APBK Perubahan, untuk
tunjangan, serta penghasilan lainnya yang
menetukan
diberikan kepada pegawai negeri sipil yang
kelompok belanja maupun jenis belanja.
ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-
belanja
langsung
pengeluaran
honorarium/upah
melaksanakan
program
dan
merupakan dalam kegiatan
pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program 47 -
Volume 5, No. 3, Agustus 2015
besaran
bahwa
alokasi
proses
pada
setiap
Kesimpulan dan Saran
undangan. Sedangkan belanja pegawai dalam kelompok
sebelumnya
Berdasarkan pembahasan
maka
hasil
penelitian
kesimpulan
dan
penelitian
adalah: a. Analisis korelasi perubahan APBK pada kelompok belanja langsung dengan belanja tidak langsung di tahun 2011 sampai tahun 2013 memiliki korelasi positif dan kuat dapat mendukung hipotesis Ho.
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala b. Analisis korelasi perubahan APBK antar jenis belanja dalam kelompok belanja tidak langsung secara umum memiliki korelasi lemah namun tidak signifikan. c. Analisis korelasi perubahan APBK jenis belanja dalam kelompok belanja langsung, secara keseluruhan memiliki korelasi lemah. Saran
yang
dapat
diberikan
untuk
penelitian berikutnya data penelitian dapat diperluas dan terperinci terhadap jenis belanja. Serta dapat melakukan analisis tentang faktorfaktor yang mempengaruhi berbedaan pola korelasi kelompok belanja pada setiap tahunnya.
DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Syukriy & Ramadhaniatun Nazry. 2014. Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah (Penjelasan Empiris dari Perspektif Keagenan). Makalah disajikan pada Konferensi Ilmiah Akuntansi (KIA) I, yang diselenggarakan oleh IAI KPAd Wilayah DKI Jakarta dan Banten, di Universitas Mercu Buana, Jakarta: 27 Februari 2014. ____________ 2013a. Perubahan APBD. Melalui <syukriy.wordpress.com /2013/04/22/perubahan-apbd/> [2/10/15] _____________. 2013b. Proses Penyusunan Anggaran Daerah: Masalah Keagenan yang Tidak Tuntas. Melalui
[2/10/15]. Anessi-Pessina, Eugenio, Mariafrancesca Sicilia & Ileana Steccolini, 2012. Budgeting and Rebudgeting in Local Gevernments-Siamese Twins Public Adminstration Review 72 (6): 875-884 Bastian, Indra. 2007. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat. Cooper, Donald R. and Pamela S. Schindler. 2006.Business Research Methods. 9th
Editions. New York: The McGrawHill Companies, Inc. Cornia, Garry C., Ray D. Nelson & Andrea Wilko. 2004. Fiscal Planning, Budgeting, and Rebudgeting Using Revenue Semaphores. Public Administration Review 64 (2): 164179. Erlina, 2008. Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen, Edisi Kedua, USU Erlina, dkk, 2012. Pengelolaan Dan Akuntansi Keuangan Daerah, USU Press, Medan. Forrester, John P. & Daniel R. Mullins. 1992. Rebudgeting: The Serial Nature of Municipal Budgetary Processes. Public Administration Review 52 (2): 467-473. Gujarati, Damodar. 2003. Basic Ekonometrics, New York: McGraw-Hill. Kuncoro, Haryo. 2009. Variansi Anggaran dan Realisasi Anggaran Penerimaan: Studi Kasus Pemprov DKI Jakarta. Jurnal Studi Ekonomi 4 (1): 19-28. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. Miller, Gerald J., Donijo Robbins, and Jaeduk Keum. 2007. Certification, and Targets in Performance Budgeting. Public Administration Review 30(4):469-495. Program Studi Magister Sains Ilmu Akuntansi. 2012. Buku Panduan Umum Penulisan Tesis. Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. _________________. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah _________________. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2013. _________________. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintaha Daerah. _________________. PSAP Tentang Laporan Volume 5, No. 3, Agustus 2016
- 48
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Realisasi Anggaran. Sekaran, Uma. 2006. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis: Edisi Keempat. Alih Bahasa: Kwan Men You. Jakarta: Salemba Empat. Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Bisnis: Edisi Ketujuhbelas. Bandung: Alfabeta Warsito Kawedar, Abdul Rohman, dan Sri Handayani. 2008. Akuntansi Sektor Publik Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,. Wildavsky, Aaron, 1988. The New Politics of the Budgetary Process. Glenview, IL: Scott, Foresman and Company.
49 -
Volume 5, No. 3, Agustus 2015
