Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0164 pp. 36- 45
10 Pages
PENGARUH SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, PARTISIPASI ANGGARAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA SKPD PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA Nova Idea Matondang1, Hasan Basri2, Muhammad Arfan3 Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2) Prodi Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh 23111, Indonesia
[email protected]. Abstract: The purpose of this study is to examine the effect of planning and budgeting synchronization, budgetary participation and budget goal clarity on the performance of local government agencies in Aceh Utara District, both simultaneously and partially. This study employed the quantitative approach. By applying census method, its respondents are 63 local government agencies (SKPD) which includes boards, offices, and subdistrict. The data collection is done directly by using a questionnaire contains 30 statements. Then the multiple regression analysis model apply to test the hypotheses. The results indicate that (1) the planning and budgeting synchronization, budget participation, and budget goal clarity affect the SKPD performance simultaneously (2) planning and budgeting synchronization affect SKPD performance (3) budget participation affect SKPD performance, and (4) budget goal clarity affect SKPD performance. 1)
Keywords: Planning and Budgeting Synchronization, Budgetary Participation, Budget Goal Clarity, Local Government Agencies (SKPD) Performance. Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara baik secara simultan maupun parsial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan metode sensus, jumlah responden adalah 63 SKPD yang terdiri dari badan, dinas, kantor, dan kecamatan. Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung menggunakan kuesioner yang berisi 30 (tiga puluh) pernyataan. Selanjutnya data dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja SKPD (2) sinkronisasi perencanaan dan penganggaran berpengaruh terhadap kinerja SKPD (3) partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja SKPD dan (4) kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja SKPD.
Kata Kunci: Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran, Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Kinerja SKPD.
Utara untuk tahun dimaksud masih kurang
PENDAHULUAN Salah satu Kabupaten di Propinsi
efektif (BPK-RI, 2013). Salah satu faktor yang
Aceh yang sempat menjadi sorotan kasus
diduga menyebabkan masih kurang efektifnya
lemahnya kinerja instansi pemerintah daerah
kinerja
secara umum dan kinerja SKPD secara khusus
permasalahan dalam hal perencanaan dan
adalah
penganggaran yang belum terintegrasi, sinkron
Kabupaten
pemeriksaan
kinerja
Aceh
Utara.
pada
Hasil
Pemerintah
dan
itu
konsisten
adalah
adanya
(BPK-RI,
2013).
hubungannya
dan 2013 yang dilakukan oleh BPK-RI (Badan
mencapai sinkronisasi atau kesesuaian antara
Pemeriksa
Indonesia)
perencanaan dan penganggaran diamanatkan
menyimpulkan bahwa kinerja Kabupaten Aceh
dalam Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun
Republik
kinerja,
Dalam
Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2012
Keuangan
dengan
beberapa
pentingnya
Volume 4, No. 4, November 2015
- 36
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 2004
tentang
Perencanaan
memiliki, sehingga pencapaian tujuan dan
Peraturan
kinerja organisasi dapat meningkat (Siegel &
Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Marconi, 1989). Hal ini sejalan dengan hasil
Pengelolaan keuangan Daerah.
penelitian Bangun (2009) yang menunjukkan
Pembangunan
Sistem Nasional
Kesesuaian kinerja
dan
antara
pembangunan
target
yang
capaian
bahwa partisipasi anggaran berpengaruh secara
direncanakan
positif terhadap kinerja SKPD. Selanjutnya,
dengan anggaran dan dokumen pelaksanaan
hasil
anggaran
menunjukkan
bahwa
perencanaan dan penganggaran di pemerintah
berpengaruh
terhadap
daerah
Dengan
pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa
memperhatikan keterkaitan/kesesuaian antara
semakin tinggi partisipasi anggaran maka akan
pendanaan dengan keluaran dan hasil yang
semakin meningkatkan kinerja organisasi dalam
diharapkan dari kegiatan dan program di
mencapai target yang telah ditetapkan.
merupakan
(Bappeda
ukuran
Aceh,
kualitas
2013).
penelitian
Nurhalimah
(2013)
juga
partisipasi
anggaran
kinerja
aparatur
masing-masing SKPD, maka kinerja SKPD
Faktor berikutnya yang diperkirakan
dapat dicapai. Hal ini didukung oleh hasil
mempengaruhi kinerja adalah kejelasan sasaran
penelitian Solichah (2013) yang menunjukkan
anggaran (Kenis, 1979). Penetapan tujuan spesifik
bahwa semakin sinkron dan konsisten dokumen
akan lebih mendorong pegawai untuk melakukan
perencanaan dan penganggaran maka akan
yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang
semakin meningkatkan kinerja SKPD bidang
dikehendaki
kesehatan
peningkatan kinerja. Kejelasan sasaran anggaran
dan
Tulungagung
pendidikan
Tahun
di
Kabupaten
pada
yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan
sinkron
penganggaran daerah akan memudahkan masing-
dokumen perencanaan dan penganggaran, maka
masing SKPD mencapai kinerja dalam tahun
akan semakin meningkatkan kinerja SKPD.
berkenaan serta mempelajari apa saja yang menjadi
Faktor
bahwa
lainnya
Hal
berimplikasi
ini
mengindikasikan
2010-2012.
sehingga
semakin
diperkirakan
penghambat tidak tercapainya kinerja SKPD. Hasil
partisipasi
penelitian Latham & Yukl (1975), Steers (1976),
anggaran (Kewo, 2014). Penganggaran pada
Ivancevich (1976) menunjukkan bahwa kejelasan
dasarnya
peran
sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap
pimpinan satuan kerja dalam melaksanakan
kinerja manajerial (Kenis, 1979, p.709). Sejalan
suatu program tertentu. Agar pelaksanaannya
dengan Kenis (1979),
berjalan efektif, para pelaksana berpartisipasi
menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran
dalam merencanakan
berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial
mempengaruhi
adalah
yang
kinerja
adalah
proses
penetapan
anggaran.
Partisipasi
anggaran dapat menimbulkan inisiatif pelaksana
Kewo (2013) juga
SKPD Pemerintah Daerah Sulawesi Utara.
anggaran untuk menyumbangkan ide dan
Berdasarkan permasalahan yang ada,
informasi, meningkatkan kebersamaan dan rasa
maka penelitian ini bertujuan untuk menguji
37 -
Volume 4, No. 4, November 2015
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pengaruh
sinkronisasi
penganggaran, kejelasan
perencanaan
dan
dengan dokumen penganggaran seperti KUA
anggaran
dan
(Kebijakan Umum Anggaran), PPAS (Prioritas
partisipasi
sasaran
anggaran,
baik
secara
dan
Plafon
Anggaran
Sementara),
RKA
bersama-sama maupun secara parsial terhadap
(Rencana Kerja Angaran), APBD (Anggaran
kinerja SKPD pada pemerintah Kabupaten
Pendapatan dan Belanja Daerah), serta DPA
Aceh Utara. Bahasan penelitian dimulai dari
(Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Amanat
kerangka teoretis dan pengembangan hipotesis.
sinkronisasi muncul dari lahirnya UU Nomor
Bagian selanjutnya akan membahas mengenai
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
metode
Pembangunan
Nasional
yaitu
untuk
pembahasan serta diakhiri dengan kesimpulan
mewujudkan
keterpaduan
dan
sinergi
dan saran untuk pengembangan penelitian
pembangunan antar dinas dan antar instansi dan
selanjutnya.
antar daerah, keterpaduan antara perencanaan
penelitian,
hasil
penelitian
dan
dan KAJIAN KEPUSTAKAAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
DAN
penganggaran
mengoptimalkan
serta
pemanfaatan
untuk
lebih
partisipasi
masyarakat dalam penyusunan perencanaan.
Hubungan Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran terhadap Kinerja SKPD Kamus Merriam Webster`s Collegiate
RKPD sebagai salah satu dokumen perencanaan memegang peranan yang sangat penting
dalam
memadukan
perencanaan
(1993) mendefinisikan synchronization sebagai
pembangunan jangka menengah yang kurang
‘’the act or result of synchronizing yaitu suatu
operasional dengan perencanaan anggaran yang
tindakan atau hasil dari penyesuaian’’. Sehingga,
sangat operasional dalam APBD dan DPA
yang dimaksud dengan sinkronisasi adalah hasil
SKPD
kesesuaian antara dokumen kebijakan yang satu
pemerintah daerah yang ada pada tahun
dengan dokumen kebijakan yang lain (Rasyid,
berkenaan. Selanjutnya, KUA, PPAS serta
2010).
APBD Dalam
kemampuan
dokumen
dana
penganggaran
merupakan dokumen yang saling berkaitan.
penganggaran daerah, yang dimaksud dengan
Oleh karena itu, dalam membahas APBD setiap
sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
Pemerintah Daerah perlu menekankan pada
adalah kesesuaian antara dokumen perencanaan
sinkronisasi antar dokumen tersebut. Bahkan,
yang
RPJPD
(Rencana
dalam peraturan perundang-undangan sudah
Panjang
Daerah),
secara jelas dinyatakan bahwa dalam membahas
Jangka
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD
(Rencana
perlu menekankan pada sinkronisasi atau
Strategik), RENJA (Rencana Kerja), serta
kesesuaian dengan KUA-PPAS, dengan tujuan
RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)
agar proses penyusunan APBD tersebut menjadi
Pembangunan RPJMD Menengah
dari
perencanaan
sebagai
dengan
dan
terdiri
konteks
sesuai
Jangka
(Rencana Daerah),
Pembangunan RENSTRA
Volume 4, No. 4, November 2015
- 38
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala lebih efektif, efesien dan akuntabel (Amiruddin,
mempertanggung jawabkan proses penyusunan
2009).
anggaran. Semakin banyak aparatur pemerintah Adanya konsistensi antar dokumen
yang terlibat dalam partisipasi anggaran maka
perencanaan dan penganggaran diharapkan
semakin mudah dan cepat dalam menyusun
akan meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah
anggaran (Muhammad, 2001).
secara
umum dan
kinerja
dalam
Partisipasi anggaran umumnya dinilai
pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.
sebagai pendekatan manajerial yang dapat
Kegagalan menjaga integrasi dan konsistensi
meningkatkan kinerja organisasi. Keterlibatan
ketiga dokumen tersebut dapat berdampak
pimpinan organisasi serta kesempatan untuk
ketidakefektifan
sasaran
mengikutsertakan bawahan dalam penyusunan
prioritas dan target pembangunan daerah,
anggaran dinilai akan meningkatkan kinerja
kinerja pelayanan publik dan pada ujungnya
sesuai
mempertaruhkan
Pemerintah
(Supomo dan Indriantoro, 1998). Lebih lanjut,
Daerah dalam menjalankan amanat prioritas
kinerja SKPD yang akan dicapai pada tahun
pembangunan
formulasi
berkenaan telah dinyatakan dalam bentuk tekad
pembangunan daerah
dan janji masing-masing kepala SKPD yang
pada
SKPD
pencapaian
kredibilitas
nasional
prioritas
dalam
yang
ditargetkan
dalam
anggaran
(Solichah, 2013).
disebut Tapkin. Dengan demikian, adanya
H1: sinkronisasi perencanaan dan penganggaran berpengaruh terhadap kinerja SKPD
partisipasi anggaran kepala SKPD diduga akan turut meningkatkan kinerja masing-masing SKPD.
Hubungan Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja SKPD Pentingnya anggaran dalam suatu organisasi sebagai salah satu alat untuk mengukur
kinerja,
mendorong
organisasi
menyusun anggaran secara baik. Anggaran dapat tersusun dengan baik apabila suatu organisasi/ SKPD dapat berpartisipasi dalam penyusunannya. Partisipasi anggaran diartikan sebagai proses keikutsertaan manajer pusat pertanggungjawaban dalam menyusun anggaran dan mempengaruhi target anggaran sebagai
Bangun partisipasi
(2009)
anggaran
menemukan
bahwa
berpengaruh
positif
terhadap kinerja SKPD. Selanjutnya, hasil penelitian
Nurhalimah
menunjukkan
bahwa
(2013)
partisipasi
juga anggaran
berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Artinya, semakin tinggi partisipasi
anggaran
meningkatkan
maka
kinerja
akan
organisasi
semakin dalam
mencapai target yang telah ditetapkan. H2: partisipasi anggaran terhadap kinerja SKPD
berpengaruh
bagian utama atas tanggungjawabnya (Kenis,
penyusunan anggaran yang menekankan kepada
Hubungan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja SKPD Kejelasan sasaran anggaran merupakan
partisipasi aparat pemerintah daerah untuk
sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara
1979). Partisipasi anggaran merupakan ciri dari
39 -
Volume 4, No. 4, November 2015
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang
METODE PENELITIAN Penelitian
ini
merupakan
penelitian
bertanggung jawab atas pencapaian sasaran
dengan pendekatan kuantitatif dengan tujuan
anggaran tersebut (Kenis, 1979). Pada konteks
untuk menguji hipotesis (hypotheses testing).
pemerintah daerah, sasaran atau disebut juga
Populasi
dengan target adalah hasil yang diinginkan dari
organisasional
suatu program atau keluaran yang diharapkan
lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Aceh
dari suatu kegiatan (Permendagri Nomor 13
Utara. Sumber data yang digunakan adalah
Tahun 2006 pasal 1 ayat 43). Adanya sasaran
primer dan sekunder, yaitu gabungan antara
anggaran yang jelas, maka akan mempermudah
sumber data pertama berupa kuesioner dan
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan
informasi yang didapat dari buku, internet dan
atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi
penelitian
dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan
dibagikan kepada responden menggunakan
sasaran
skala interval dengan 4 poin dalam bentuk
sasaran
yang
telah
ditetapkan
sebelumnya.
penelitian yaitu
sebelumnya.
adalah seluruh
tingkat SKPD
Kuesioner
di
yang
pernyataan-pernyataan yang akan diberi bobot 1
Hasil penelitian Latham dan Yukl (1975), Steers (1976), Ivancevich (1976) menunjukkan
sampai 4 (Sarjono & Julianita 2011). Metode Analisis yang digunakan adalah
bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh
analisis
positif terhadap kinerja (Kenis, 1979, p. 709).
regression analysis). Analisis regresi linier
Hasil penelitian Putra (2013) juga menemukan
berganda bertujuan untuk menguji pengaruh
bahwa kejelasan sasaran anggaran mempunyai
sinkronisasi perencanaan dan penganggaran,
pengaruh yang signifikan dan positif terhadap
partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran
kinerja SKPD Kota Padang. Dengan demikian,
anggaran terhadap kinerja SKPD. Persamaan
dapat
regresi linier berganda yang digunakan untuk
dikatakan
sasaran dokumen
anggaran
bahwa yang
perencanaan
adanya
kejelasan
tercantum dan
dalam
penganggaran
regresi
linier
berganda
(mutiple
meneliti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:
masing-masing
Y = α + β 1X1 + β 2X2 + β 3X3 + β 4X4 + ε
SKPD mencapai kinerja dalam tahun anggaran
Dimana Y adalah Kinerja SKPD, α adalah
berkenaan serta mempelajari apa saja yang
Konstanta, β1,β2,β3, adalah Koefisien regresi, X1
menjadi penghambat tidak tercapainya kinerja
adalah
SKPD.
penganggaran, X2 adalah partisipasi anggaran,
H3: kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja SKPD
dan X3 adalah kejelasan sasaran anggaran dan ε
daerah
akan
memudahkan
sinkronisasi
perencanaan
dan
adalah error. Model penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.
Volume 4, No. 4, November 2015
- 40
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala indikator yang dikemukakan oleh Mahsun,
Model Penelitian
Sulistiyowati & Purwanurgraha, 2011, yaitu:
Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran
kebijakan
(policy),
penganggaran
Kinerja SKPD
Partisipasi Anggaran
kualitas
(planning
(quality),
dan
budgeting), (equity),
(accountability)
Skala
yang digunakan adalah skala interval. Variabel
Gambar 1. Model Penelitian
yang
pertama,
yaitu
perencanaan
dan
penganggaran adalah hasil kesesuaian antara
menggunakan SPSS (Statistical Product for
dokumen kebijakan yang satu dengan dokumen
Service Solution) v.20. Data kemudian diuji,
kebijakan
baik uji kualitas data yang terdiri dari uji
perencanaan dan penganggaran daerah maka
validitas dan reabilitas serta uji asumsi klasik
yang
yang
perencanaan
dari
heterokedatisitas Pengujian
diolah
Sinkronisasi
dengan
terdiri
data
bebas
sinkronisasi perencanaan dan penganggaran (X1).
Selanjutnya,
and
keadilan
pertanggungjawaban
Kejelasan Sasaran Anggaran
perencanaan
uji
dan
normalitas, uji
signifikansi
uji
multikorelasi.
tidak
yang
lain.
dimaksud
kesesuaian
dan antara
Dalam
dengan
konteks
sinkronisasi
penganggaran dokumen
adalah
perencanaan
dilakukan
(RPJPD, RPJMD, RENSTRA, RENJA, RKPD)
dikarenakan metode yang dipilih adalah sensus
dengan dokumen penganggaran (KUA, PPAS,
(Sugiyono, 2012).
RKA, APBD, DPA). Sinkronisasi perencanaan
Operasionalisasi Variabel
dan penganggaran diukur dengan 4 (empat)
Variabel-variabel yang digunakan dalam
indikator, yaitu: bottom-up (dari bawah), top-
penelitian ini terdiri dari variabel terikat
down (dari atas), teknokratik, politik, dan
(dependent variable) yaitu kinerja SKPD, dan
inovasi (Permendagri 54 Tahun 2010). Skala
variabel bebas (independent variable) yaitu
yang digunakan adalah skala interval.
sinkronisasi perencanaan dan penganggaran,
Selanjutnya, variabel bebas yang kedua
partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran
adalah partisipasi anggaran (X2). Partisipasi
anggaran. Kinerja SKPD sebagai variabel
anggaran
terikat
manajer
dalam
penelitian
ini
merupakan
merupakan pusat
proses
keikutsertaan
pertanggungjawaban
dalam
pencapaian atau hasil dari kegiatan/program
menyusun anggaran dan mempengaruhi target
yang
anggaran
telah
pemerintah
dicapai
oleh
lembaga
daerah
sehubungan
pada
sebagai
bagian
utama
atas
dengan
tanggungjawabnya (Kenis, 1979). Partisipasi
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
anggaran diukur dengan 2 (tiga) indikator,
kualitas yang terukur dalam suatu periode
yaitu: keterlibatan dan pengaruh (Kenis, 1979
tertentu. Kinerja SKPD diukur dari 5 (lima) 41 -
Volume 4, No. 4, November 2015
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dan Musyarofah, 2006). Skala yang digunakan adalah skala interval. Variabel bebas yang ketiga adalah kejelasan
Pengaruh Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja SKPD
sasaran anggaran (X3). Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut (Kenis, 1979). Kejelasan sasaran anggaran diukur dari 3 (tiga) indikator, yaitu: indikator kinerja yang jelas dan spesifik, pemahaman atas sasaran anggaran, terukur dan dapat dicapai (Kenis, 1979 dan Kewo, 2014). Skala yang digunakan adalah skala interval.
Hasil
pengujian
(bersama-sama)
hipotesis
bahwa
partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Pengujian dilakukan dengan
melihat
koefesien
regresi
semua
variabel independen, dengan kriteria apabila paling sedikit terdapat satu koefesien regresi (βi) tidak bernilai sama dengan nol maka
sinkronisasi
penganggaran, dengan
menggunakan analisis regresi linear berganda
perencanaan
partisipasi
dan
anggaran
dan
kejelasan sasaran anggaran secara bersamasama berpengaruh terhadap kinerja SKPD.
dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1 Hasil Regresi Regres sion R Coefficien Variabel t (β) Konstanta 1.040 Sinkronisasi Perencanaan dan 0.6 Penganggaran 0.218 71 Partisipasi Anggaran 0.027 Kejelasasn Sasaran Anggaran 0.426 Sumber: Data Primer Diolah (2015)
menunjukkan
sinkronisasi perencanaan dan penganggaran,
Artinya pengujian
simultan
hipotesis pertama tidak dapat ditolak/diterima.
HASIL PEMBAHASAN Hasil
secara
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat
diketahui
determinasi 2
R
(R²)
bahwa
nilai
koefisien
sebesar
0,451.
Hal
ini
menunjukkan bahwa variasi yang terjadi pada variabel kinerja SKPD (Y) sebesar 45,1% dipengaruhi atau disebabkan oleh perubahan yang terjadi secara bersama-sama pada variabel
0.4 51
sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran, sedangkan 54,9% sisanya disebabkan oleh variabel lain yang tidak tercakup dalam model regresi ini.
Berdasarkan Tabel 1, diperoleh persamaan
Pengaruh Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran terhadap Kinerja SKPD Hasil penelitian secara parsial
regresi linier berganda sebagai berikut:
menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 1 ≠
Y=1,040+0,218X1+0,027X2+0,426X3+ ε
0.
Hal
ini
berarti
bahwa
sinkronisasi
Volume 4, No. 4, November 2015
- 42
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala perencanaan dan penganggaran berpengaruh
Anggaran yang telah disusun memiliki
terhadap kinerja SKPD. Koefisien 0,218 berarti
peranan sebagai perencanaan dan sebagai
jika sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
kriteria kinerja, yaitu anggaran dipakai sebagai
naik satu satuan maka kinerja SKPD akan naik
suatu sistem pengendalian untuk mengukur
0,218 satuan. Dengan demikian, semakin
kinerja.
sinkron perencanaan dan penganggaran maka
cenderung mendorong manajer untuk lebih aktif
akan meningkatkan kinerja SKPD.
dalam memahami anggaran sehingga manajer
Tingkat
partisipasi
yang
tinggi
Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa
memiliki pemahaman yang lebih baik dalam
sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
menghadapi kesulitan pada saat pelaksanaan
mampu meningkatkan kinerja SKPD. Hasil
anggaran. Oleh karena itu, semakin terlibat
penelitian ini mendukung hasil penelitian
pimpinan organisasi selaku PA, serta semakin
Solichah (2013) yang menemukan bahwa
adanya kesempatan untuk mengikutsertakan
adanya
dan
bawahan dalam penyusunan anggaran akan
mencapai
meningkatkan kinerja sesuai yang ditargetkan
sasaran prioritas dan target pembangunan
dalam anggaran (Supomo & Indriantoro, 1998).
sinkronisasi
penganggaran
perencanaan
membantu
SKPD
daerah dalam pelayanan publik yang akan meningkatkan kinerja SKPD.
Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja SKPD Hasil penelitian secara parsial
Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja SKPD Hasil penelitian secara parsial
menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 3 ≠
menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 2 ≠
berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Hal ini
0. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi
berarti bahwa semakin jelas sasaran anggaran di
anggaran berpengaruh terhadap kinerja SKPD.
masing-masing
Artinya, semakin tinggi tingkat partisipasi
meningkatkan kinerja SKPD tersebut. Hasil
anggaran maka akan semakin meningkatkan
penelitian
kinerja SKPD. Koefisien 0,027 berarti jika
dikemukakan
patisipasi anggaran naik satu satuan maka
kejelasan
kinerja SKPD akan naik 0,027 satuan. Hasil
sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara
penelitian ini mendukung hasil penelitian
jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran
Nurhalimah (2013) yang menyimpulkan bahwa
tersebut dapat dimengerti oleh orang yang
partisipasi
terhadap
bertanggung jawab atas pencapaian sasaran
kinerja aparatur dan hasil penelitian Bangun
tersebut. Berbeda dengan hasil penelitian
(2009) yang menyimpulkan bahwa partisipasi
Bangun (2009) yang menguraikan bahwa
anggaran
kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh
anggaran
berpengaruh
berpengaruh
terhadap
kinerja
manajerial. 43 -
Volume 4, No. 4, November 2015
0.
Artinya,
terhadap
ini
kejelasan
sasaran
SKPD
sejalan oleh
sasaran
kinerja
maka
dengan
Kenis
akan
apa
(1979)
anggaran
dan
anggaran
hasil
yang bahwa
merupakan
penelitian
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Nurhalimah (2013) yang menunjukkan bahwa
anggaran dan kejelasan sasaran anggaran
tidak terdapat pengaruh dari kejelasan sasaran
terhadap kinerja SKPD masih harus diuji
anggaran terhadap kinerja aparatur perangkat
kembali
daerah.
selanjutnya
dengan
penelitian-penelitian
dengan
mempertimbangkan
variabel-variabel lain yang belum diungkapkan dalam
KESIMPULAN DAN SARAN
penelitian
ini.
Variabel-variabel
Setelah dilakukan pengujian dan analisis
dimaksud dapat berupa variabel moderating dan
data dalam penelitian ini, maka dapat ditarik
intervening seperti kompetensi SDM, politik
kesimpulan sesuai dengan hipotesis yang telah
penganggaran,
dirumuskan sebelumnya bahwa sinkronisasi
Pengembangan metode penelitian kualitatif atau
perencanaan dan penganggaran, partisipasi
metode campuran (kuantitatif dan kualitatif)
anggaran dan kejelasan sasaran anggaran baik
bagi penelitian selanjutnya dimungkinkan akan
secara bersama-sama maupun secara parsial
memberikan hasil yang lebih menggambarkan
berpengaruh terhadap kinerja SKPD.
hal-hal yang belum diuraikan dalam penelitian
Penelitian
ini
tentunya
keterbatasan,
antara
lain:
menggunakan
instrumen
memiliki
penelitian
berupa
kuesioner
berdasarkan data yang dikumpulkan melalui Hal
tersebut
berpotensi
menimbulkan masalah jika jawaban responden berbeda dengan keadaan sesungguhnya. Namun demikian,
keadaan dimaksud
tidak dapat
dikendalikan karena diluar kemampuan peneliti. Selanjutnya, populasi penelitian adalah SKPD pada
Pemerintah
Kabupaten
Aceh
Utara
sehingga kesimpulan yang diambil hanya berlaku pada SKPD di Kabupaten Aceh Utara dan tidak bisa digeneralisasi untuk SKPD Pemerintah Kabupaten/Kota yang lain. Beberapa
saran
yang
direkomendasikan
untuk
pengembangan
penelitian
berikutnya
penelitian
tentang
lain
sebagainya.
ini.
ini
sehingga kesimpulan yang diambil hanya
kuesioner.
dan
dapat
yaitu:
konsistensi
pengaruh
sinkronisasi
perencanaan dan penganggaran, partisipasi
DAFTAR KEPUSTAKAAN Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) (2013). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kinerja Infrastrukstur Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2012-2013. Jakarta. Bangun, A. (2009). Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel Pemoderasi. Tesis. Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Kenis, I. (1979). “The Effect of Budgetary and Accountability in Local Government”. Australian Journal of Public Administrastion. 60 (2) , 35-43. _________ (1979). “Effect of Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitudes and Performance”. The Accounting Review. LIV (4) , 707-721. Kewo, C. L. (2014). The Effect of Participative Budgeting, Budget Goal Clarity and Internal Control Implementation on Managerial Performance. Research Journal of Finance and Accounting. 5 (12) , 81-87. Volume 4, No. 4, November 2015
- 44
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Mahsun, M., Sulistiyowati, F., & Purwanurgraha, H. A. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. BPFE: Yogyakarta. Mardiasmo (2004). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. Merriam-Webster’s collegiate dictionary (10th ed.). (1993). Springfield, MA: MerriamWebster. Muhammad, G. (2001). Pengaruh Interaksi Partisipasi Anggaran, Informasi Asimetris, dan Penekanan Anggaran terhadap Budget Slack. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro. Musyarofah, S. (2006). Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Eksekutif Publik dengan Moral Hazard sebagai Variabel Pemoderasi. Ekuitas, 12 (4) , 524-539. Nurhalimah (2013). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Perangkat Daerah di Pemerintah Aceh. Tesis. Banda Aceh: Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. ________. Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. ________. Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015. Putra, D. (2013). Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). Skripsi. Padang: Universitas Negeri Padang. Rasyid, A. (2010). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sinkronisasi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tesis. Papua: Universitas Yapis Papua. 45 -
Volume 4, No. 4, November 2015
Sarjono, H., & Julianita, W. (2011). SPSS vs Lisrel. Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset. Jakarta: Salemba Empat. Sugiyono (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta. Supomo, B., & Indriantoro, N. (1998). Pengaruh Struktur dan Kultur Organisasi terhadap Keefektivan Partisipasi Anggaran dalam Peningkatan Kinerja Manajerial: Studi Empiris Perusahaan Manufaktur. Kelola 18 , 61-68. Solichah, S. I. (2013). Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Tulungagung (Studi Pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2010-2012). Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
