Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0164 pp. 68- 78
11 Pages
PENGARUH PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, PERUBAHAN ANGGARAN DANA BAGI HASIL, DAN PERUBAHAN ANGGARAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TERHADAP PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Aceh) 1)
Nelliyanti, 2)Dr. Darwanis, SE,. M.Si, Ak, CA, 3) Dr. Syukriy Abdullah, SE,. M.Si, Ak 1) Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2,3) Staff Pengajar Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perubahan anggaran Pendapatan Asli Daerah, perubahan anggaran Dana Bagi Hasil, dan perubahan anggaran SiLPA secara bersama-sama terhadap perubahan anggaran Belanja Tidak Langsung pada pemerintah kabupaten/kota di Aceh dan menguji pengaruh perubahan anggaran Pendapatan Asli Daerah, perubahan anggaran Dana Bagi Hasil, dan perubahan anggaran SiLPA secara sendiri-sendiri terhadap perubahan anggaran Belanja Tidak Langsung pada pemerintah kabupaten/kota di Aceh. Objek penelitian ini adalah data anggaran murni dan data anggaran perubahan periode 2011-2013 dari 23 kabupaten/kota di Aceh. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu dokumen-dokumen yang diperoleh dari Dinas Kekayaan Aceh (DKA). Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yaitu Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan anggaran Pendapatan Asli Daerah, perubahan anggaran Dana Bagi Hasil, dan perubahan anggaran SiLPA berpengaruh secara bersama-sama terhadap perubahan anggaran Belanja Tidak Langsung pada pemerintah kabupaten/kota di Aceh, perubahan anggaran Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran Belanja Tidak Langsung pada pemerintah kabupaten/kota di Aceh, Perubahan anggaran Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja tidak langsung pada kabupaten/kota di Aceh, perubahan anggaran SiLPA berpengaruh negatif terhadap perubahan anggaran Belanja Tidak Langsung pada pemerintah kabupaten/kota di Aceh.
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Belanja Tidak Langsung.
PENDAHULUAN Anggaran
Pendapatan dan
Belanja
dari APBD dilakukan
setahun
sebelum
Daerah (APBD) adalah rencana keuangan
pelaksanaannya, maka pada saat pelaksanaan
tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan
anggaran dapat dilakukan penyesuaian
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan
perubahan anggaran sebagaimana ketentuan
DPRD yang ditetapkan dengan peraturan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005
daerah (Darise, 2006:143). Halim dan Abdullah
tentang pengelolaan keuangan daerah.
atau
(2006) menyatakan bahwa APBD merupakan
Perubahan APBD dimungkinkan jika
dokumen penting dalam pengelolaan keuangan
terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan
daerah di Indonesia yang harus ditetapkan
asumsi kebijakan umum APBD, terdapat
dengan peraturan daerah sebelum
tahun
keadaan yang menyebabkan harus dilakukan
karena
pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar
penyusunan rencana kerja yang akan dibiayai
kegiatan, dan antar jenis belanja serta terjadi
pelaksanaanya
dimulai.
Oleh
Volume 5, No. 2, Mei 2016
- 68
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala keadaan yang menyebabkan saldo anggaran
baik untuk perubahan anggaran penerimaan
lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk
maupun
pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan
(Abdullah dan Nazry, 2014). Dalam struktur
(Darise,
lanjut,
APBD di Indonesia, komponen anggaran terdiri
Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 154
dari pendapatan, belanja dan pembiayaan,
angka 1 menyatakan bahwa perubahan APBD
dimana
dapat
penyesuaian selama tahun berjalan. Logika
2006:172-173).
dilakukan
Lebih
apabila
terjadi
(1)
perubahan
anggaran
ketiga-ketiganya
dapat
mengalami
Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
penyusunan
kebijakan umum APBD,(2) Keadaan yang
menggunakan tax-spending hypothesia, yang
menyebabkan harus dilakukannya pergeseran
mengasumsikan
anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan,
penerimaan yang terdiri dari pendapatan dan
dan antar jenis belanja, (3) Keadaan
yang
penerimaan pembiayaan, akan menentukan
menyebabkan saldo anggaran lebih dari tahun
perkiraan pengeluaran yang meliputi dari
sebelumnya harus digunakan untuk tahun
belanja dan pengeluaran pembiayaan. Hal
berjalan dan (4)
tersebut memberi pengertian bahwa perubahan
Keadaan darurat dan (5)
Keadaan luar biasa.
anggaran
Abdullah dan Rona (2015) menyatakan
anggaran
pengeluaran
diIndonesia
bahwa
besaran
pendapatan
dan
target
penerimaan
pembiayaan akan menyebabkan perubahan
bahwa salah satu fenomena yang biasa dalam
dalam anggaran
penganggaran
pembiayaan (Abdullah dan Rona, 2015).
di
pemerintahan
adalah
perubahan dan revisi terhadap anggaran yang
belanja dan
Perubahan
dapat
perubahan
target
menjadi
dan Rubin (1997:58); Dougherty, et al. (2003)
pelayanan publik dan orientasi pembangunan
dan Forrester dan Mullins (1992) dalam
daerah,
Abdullah
Sebagaimana
perubahan
Rona
(2015),
anggaran
menyatakan
untuk jangka
menurut
Sharkansky
pendek. (1967),
untuk
dalam Abdullah dan Rona, (2015). Anggaran
menyesuaikan antara target dan alokasi dengan
belanja merupakan indikator kualitas pelayanan
perkembangan terkini di lapangan, misalnya
publik yang dapat diberikan dan prioritas
karena
yang
pembagunan yang ditetatpkan oleh pemerintah
dan
dan Anggaran juga dapat dipandang sebagai
adanya
posisi tawar (bargaining position) dari para
penyesuaian makatarget yang telah ditentukan
pembuat keputusan anggaran yang ada di
sebelumnya
pemerintahan (Rubin, 1996:4).
terjadi
mempengaruhi pengeluaran,
dilakukan
setidaknya
dari
belanja
sedang dilakukan pada tahun berjalan. Bland
dan
gambaran
anggaran
pengeluaran
perubahan estimasi sehingga
dapat
asumsi
penerimaan dengan
tercapai
seperti
yang
diharapkan.
Abdullah
(2012)
memberikan
Perubahan atas setiap komponen APBD
gambaran tentang beberapa bentuk perubahan
memiliki latar belakang dan alasan berbeda,
alokasi untuk belanja daerah. (1) Perubahan
69 -
Volume 5, No. 2, Mei 2016
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala karena adanya pergeseran antar-kelompok atau
UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1
antar-jenis anggaran (virement). Pergeseran
Angka 16 menyatakan belanja daerah adalah
anggaran dapat terjadi dalam satu SKPD,
semua kewajiban daerah yang diakui sebagai
meskipun total alokasi untuk SKPD yang
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode
bersangkutan tidak berubah, dan antar-SKPD,
tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut
namun tidak mengubah anggaran belanja
Abdullah dan Halim (2004) belanja daerah
pemerintah daerah secara keseluruhan. (2)
merupakan semua pengeluaran kas daerah
Perubahan belanja karena adanya perubahan
dalam periode tahun anggaran tertentu yang
dalam penerimaan, khususnya pendapatan,
yang menjadi beban daerah. Pengeluaran ini
sebagai akibat dari adanya perubahan kebijakan
dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka
oleh pemerintahan yang lebih tinggi. (3)
melaksanakan wewenang dan tangungjawabnya
Perubahan anggaran belanja karena kondisi
kepada masyarakat dan pemerintah diatasnya
yang tidak terprediksi sebelumnya.
(Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat).
Tujuan
penelitian
ini untuk menguji
Belanja daerah meliputi semua pengeluaran
pengaruh perubahan anggaran Pendapatan Asli
yang mengurangi ekuitas dana lancar yang
Daerah, perubahan Dana Bagi Hasil, dan
merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun
perubahan anggaran Sisa Lebih Perhitungan
anggaran yang tidak diperoleh pembayarannya
Anggaran Perubahan anggaran pendapatan asli
kembali oleh daerah.
daerah, perubahan anggaran dana bagi hasil,
Menurut
Abdullah
dan
Ramadhan
dan perubahan anggaran SiLPA secara bersama-
(2014) untuk belanja daerah yang dianggarkan
sama terhadap perubahan anggaran belanja
dalam
tidak langsung pada pemerintah kabupaten/kota
hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
di Aceh, perubahan anggaran pendapatan asli
(1) Dalam perubahan belanja daerah yang
daerah terhadap perubahan anggaran belanja
dianggarkan pada perubahan APBD dibatasi
tidak langsung pada pemerintah kabupaten/kota
pada
di Aceh, perubahan anggaran dana bagi hasil
dilakukan. (2) Belanja daerah disusun dengan
terhadap perubahan anggaran belanja tidak
skala prioritas yaitu dengan menggunakan
langsung pada pemerintah kabupaten/kota di
kegiatan-kegiatan
Aceh dan perubahan anggaran SiLPA terhadap
berpengaruh
perubahan anggaran belanja tidak langsung
pembangunan daerah serta berorientasi pada
pada pemerintah kabupaten/kota di Aceh.
pencapaian hasildari inputyang direncanakan. (3)
Anggaran
kegiatan
Pemerintah
APBD
yang
tahun
betul-betul
yang
2013,
prioritas
nantinya
terhadap
bisa
perkembangan
hendaknya
memberikan
perhatian hasil dari input yang direncanakan.
KAJIAN KEPUSTAKAAN Perubahan Langsung
perubahan
Belanja
Tidak
(4)
Perubahan
APBD
difokuskan
pada
pergeseran anggaran dan kegiatan yang sifatnya Volume 5, No. 2, Mei 2016
- 70
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala benar-benar mendesak. Untuk memudahkan
potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Dana
penilaian kewajaran biaya suatu program atau
perimbangan ini terdiri dari dana bagi hasil,
kegiatan, belanja pada setiap satuan kerja
dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus
perangkat
dan jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap
daerah
berdasarkan
(SKPD)
diklarifikasikan
kelompok belanja yaitu: (a)
tahun anggaran dalam APBD.
Belanja Langsung dan (b) Belanja tidak langsung (Darise, 2009:133).
Abdullah (2013b) mengungkapkan ada beberapa kondisi yang menyebabkan sebab
Menurut Darise (2009:133) belanja
perubahan atas anggaran pendapatan terjadi,
langsung
yang
yaitu karena (1) target pendapatan dianggarkan
secara
terlalu rendah dalam anggaran daerah atau
langsung oleh adanya usulan program atau
APBD (Underestimated).(2) Alasan penentuan
kegiatan
tahun
target PAD oleh SKPD dapatdipahami sebagai
anggaran sebagai konsekuensi dari kewajiban
praktik moral hazard yang dilakukan agency
pemerintah daerah secara periodik kepada
yang dalam konteks pendapatan adalah budget
pegawai yang bersifat tetap (pembayaran gaji
minimazer. (3) Jika dalam APBD “murni”
dan
target
tidak
penganggarannya
dan
adalah tidak
belanja dipenuhi
dianggarkan
tunjangan)
dan
setiapu
kewajiban
untuk
PAD
underestimated,
maka
dapat
pengeluaran belanja lainnya yang umumnya
“dinaikkan” dalam APBD perubahan untuk
diperlukan
kemudian
secara
periodik.
Berdasarkan
digunakan
sebagai
dasar
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 36
mengalokasikan pengeluaran yang baru untuk
Angka 2 mendefinisikan belanja tidak langsung
belanja kegiatan dalam APBD-P.
merupakan belanja yang dianggarkan tidak
PAD
dapat
berpengaruh
terhadap
terkait secara langsung dengan pelaksanaan
alokasi belanja pada tahun yang sama. Hal ini
program dan kegiatan.
disebabkan karena tidak adanya ketentuan yang bersifat earmark tentang pengalokasian belanja
Perubahan Daerah
Anggaran
Pendapatan
Asli
yang bersumber dari PAD. Pemanfaatan PAD untuk di alokasikan menjadi anggaran belanja
Berdasarkan
UU
berbeda dengan DAK, Dimana DAK bersifat
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
earmark danmerupakan pendapatan daerah
Keuangan antara Pusat dan Daerah menyatakan
yang bersumber dari APBN yang dialokasikan
bahwa Perimbangan Keuangan Antara Pusat
kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk
dan Daerah adalah suatu sistem pembagian
melaksanakan
keuangan yang adil, proposional, demokratis,
nasional yang menjadi urusan daerah (Abdullah,
transparan, dan bertanggung jawab dalam
2013b).
rangka
Perubahan Anggaran Dana Bagi Hasil
desentralisasi 71 -
ketentuan
umum
pendanaan
penyelenggaraan
dengan
mempertimbangkan
Volume 5, No. 2, Mei 2016
program
khusus
prioritas
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Berdasarkan
ketentuan
umum
Abdullah (2013c) berpendapat bentuk
UUNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
penggunaan SiLPA ada dua, yakni: (1) untuk
Keuangan antara Pusat dan Daerah menyatakan
melanjutkan kegiatan yang belum selesai
bahwa Perimbangan Keuangan Antara Pusat
dikerjakan pada tahun sebelumnya (luncuran)
dan Daerah adalah suatu sistem pembagian
dan (2) membiayai kegiatan baru yang tidak
keuangan yang adil, proposional, demokratis,
teranggarkan dalam APBD murni. Kegiatan
transparan, dan bertanggung jawab dalam
lanjutan atau luncuran dari tahun sebelumnya
rangka
pendanaan
penyelenggaraan
dilaksanakan pada awal tahun berjalan dengan
dengan
mempertimbangkan
menggunakan sisa anggaran yang belum habis
potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Dana
dengan terlebih dahulu menetapkan DPA-L
perimbangan ini terdiri dari dana bagi hasil,
(Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Lanjutan)
dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus
pada akhir tahun sebelumnya. Sedangkan
dan jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap
Kegiatan Baru. Dalam perubahan APBD,
tahun anggaran dalam APBD.
penambahan
desentralisasi
kegiatan
baru
dimungkinkan
sepanjang dapat diselesaikan sampai pada akhir Perubahan Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
tahun
anggaran,
kecuali
dalam
keadaan
mendesak atau darurat (dengan persyaratan tertentu).
Pasal 1 Angka 55 menyatakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih
METODE PENELITIAN
realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
Penelitian ini termasuk dalam jenis
selama satu periode anggaran dan menurut
pengujian hipotesis (hypothesis testing) yang
Abdullah (2013c) Sisa anggaran adalah dana
menguji variabel independen terhadap variabel
milik pemda yang belum terpakai selama satu
dependen. Sedangkan unit analisis penelitian
tahun anggaran atau masih tersisa pada akhir
adalah data anggaran murni dan data anggaran
tahun
perubahan
anggaran.
Dalam konsep anggaran
berbasis kas, sisa anggaran sama dengan jumlah
periode
2011-2013
pada
23
kabupaten/kota di Aceh.
uang atau kas Pemda yang belum terpakai. Ada
Dalam penelitian ini sumber data yang
dua bentuk sisa anggaran, yakni SiLPA dan
digunakan adalah data sekunder, dimana data
SILPA. SiLPA adalah adanya sisa anggaran
yang digunakan peneliti berupa dokumen-
tahun lalu yang ada dalam APBD tahun
dokumen yang diperoleh dari Dina Kekayaan
anggaran berjalan/berkenaan, sedangkan SiLPA
Aceh
merupakan penerimaan daerah yang bersumber
penelitian
dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya.
dokumentasi yaitu pengumpulan data anggaran
(DKA).
Teknik
dilakukan
pengumpulan dengan
data teknik
murni dan data anggaran perubahan. Volume 5, No. 2, Mei 2016
- 72
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala persentase untuk mendanai kebutuhan daerah
Operasionalisasi Variabel Perubahan Anggaran Langsung (Y)
Belanja
Tidak
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan
Belanja tidak langsung merupakan
sumber daya alam. Perubahan anggaran dana
belanja yang dianggarkan tidak terkait secara
bagi hasil adalah penyesuaian yang dilakukan
langsung dengan pelaksanaan program dan
oleh pemerintah daerah karena adanya koreksi
kegiatan. Perubahan anggaran belanja tidak
dari Kementerian Keuangan tentang Dana Bagi
langsung merupakan penyesuaian belanja tidak
Hasil yang menjadi bagian daerah. Perubahan
langsung yang dilakukan pada tahun berjalan
anggaran dana bagi hasil diukur dengan angka
yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.
selisih antara dana bagi hasil setelah perubahan
Pengukuran untuk variabel perubahan anggaran
APBK dengan anggaran dana bagi hasil dalam
belanja tidak langsung menggunakan angka
APBK murni. Skala yang digunakan adalah
selisih
skala rasio.
antara
anggaran
langsungsetelah
perubahan
belanja APBK
tidak dengan
anggaran belanja tidak langsung dalam APBK murni. Skala yang digunakan yaitu skala rasio.
Perubahan Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (X3) SiLPA adalah selisih lebih penerimaan
Perubahan Anggaran Pendapatan Asli Daerah (X1) Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumbersumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan anggaran pendapatan asli daerah adalah penyesuaian atas target yang telah ditetapkan sebelumnya dan diukur dengan angka selisih antara target pendapatan asli daerahsetelah perubahan APBK dengan target pendapatan asli daerah dalam APBK murni.
dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Perubahan SiLPA terjadi karena adanya koreksi atas target SiLPA dalam APBK murni karena angka pasti SiLPA tersebut telah ditetapkan oleh BPK berdasarkan hasil audit dan
disampaikan
Pemeriksaan
dalam
(LHP)
Laporan
BPK.
Hasil
Pengukuran
perubahan anggaran SiLPA dilakukan dengan menghitung
selisih
antara
SiLPA
dalam
perubahan APBK dengan anggaran SiLPA dalam APBK murni. Skala yang digunakan adalah rasio.
Skala yang digunakan adalah rasio. Metode Analisis Perubahan Anggaran Dana Bagi Hasil (X2) Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dialokasikan 73 -
dari
pendapatan
kedaerah
APBN
berdasarkan
Volume 5, No. 2, Mei 2016
yang angka
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah linear berganda dengan bantuan program SPSS. Rancangan pengujian hipotesis dilakukan untuk melihat pengaruh
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala variabel independen (perubahan anggaran PAD, perubahan anggaran DBH, dan perubahan anggaran SiLPA) terhadap variabel dependen
sebagai berikut: BTL
=
8507086330
+
1,340PAD
+
0,421DBH – 0,095SiLPA
(perubahan anggaran Belanja Tidak Langsung) dilakukan dengan dua cara yaitu: uji secara bersama-sama dan uji secara terpisah.
HASIL PENELITIAN
Hasil Pengujian Hipotesis untuk Pengaruh Perubahan Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Anggaran Dana Bagi Hasil, dan Perubahan Anggaran SiLPA Secara Bersama-sama terhadap Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung.
Gambaran Umum Observasi Penelitian Populasi
penelitian
ini
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
adalah
23
pemerintah kabupaten/kota di Aceh periode tahun 2011-2013.Unit analisis penelitian inia dalah data APBK murni dan data APBK-P untuk pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, SiLPA, dan belanja tidak langsung dengan mengamati selama 3 (tiga) tahun periode,
terdapat pengaruh perubahan anggaran PAD, perubahan anggaran DBH, dan perubahan anggaran SiLPA secara bersama-sama terhadap perubahan anggaran belanja tidak langsung karena masing-masing koefisien regresi dari ketiga variabel lebih besar dari 0 dengan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,163.
sehingga diperoleh jumlah populasi sebanyak 69 pengamatan.
Artinya
anggaran PAD, perubahan anggaran DBH, dan perubahan
Hasil Pengujian Hipotesis Hasil
bahwa variabel perubahan
pengujian
anggaran
SiLPA
mampu
menjelaskan variasi dari variabel perubahan hipotesis
dengan
menggunakan regresi linear berganda dari pengaruh perubahan anggaran PAD, perubahan anggaran DBH, dan perubahan anggaran SiLPA
anggaran belanja tidak langsung sebesar 16,3%. Sisanya sebesar 83,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam variabel penelitian ini.
terhadap perubahan anggaran Belanja Tidak Langsung dapat dilihat pada tabel berikut. Yit = ⍺ + ß1X1it + ß2X2it + ß3X3it + ɛit Y = 8507086330 + 1,340X1it +
Hasil Pengujian Hipotesis untuk Pengaruh Secara Parsial Perubahan Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Anggaran Dana Bagi Hasil, dan Perubahan Anggaran SiLPA terhadap Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung.
0,421X2it –0,095X3it + e Hasil pengujian secara terpisah dalam
R = 0,404 R2 = 0,163
Melalui hasil program SPSS, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda
penelitian ini ditentukan dengan melihat nilai koefisien regresi (β) masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Hasil
pengujian
regresi
linear
Volume 5, No. 2, Mei 2016
berganda - 74
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi β1 =
sehingga
1,340, β2 = 0,421, dan β3 = -0,095.
pemerintah
dapat
oportunistik
legislatif
Hasil
tersebut
mendukung
hipotesis
misalokasi
anggaran
terjadi dan
akibat
belanja prilaku
eksekutif
saat
kedua, ketiga, dan keempat (H2, H3, H4) yang
perubahan APBD. Lebih lanjut, Abdullah
telah dirumuskan, yaitu perubahan anggaran
(2013b) juga menyatakan kecendrungan PAD
PAD berpengaruh terhadap perubahan anggaran
yang selalu bertambah saat anggaran, membuka
belanja
peluang
tidak
langsung
pada
pemerintah
bagi
legislatif
untuk
kabupaten/kota di Aceh, perubahan anggaran
“merekomendasikan” penambahan anggaran
DBH
bagi program dan kegiatan yang menjadi
berpengaruh
anggaran
belanja
terhadap tidak
pemerintah
kabupaten/kota
perubahan
anggaran
perubahan
langsung di
preferensinya.
dan
Selain penerimaan PAD, DBH juga
berpengaruh
merupakan bagian dari pemerintah daerah yang
terhadap perubahan anggaran belanja tidak
ditujukan untuk sumber pembelajaran daerah.
langsung pada pemerintah kabupaten/kota di
Salah satu tujuan pemberian DBH tersebut
Aceh.
adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal
SiLPA
Aceh,
pada
antara pemerintah dengan daerah dan antar PEMBAHASAN.
daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah
Pengaruh Perubahan Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Anggaran Dana Bagi Hasil, dan Perubahan Anggaran SiLPA terhadap Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung.
dalam menggali potensi ekonomi daerah,
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
daya alam akan memperoleh bagian pendapatan
perubahan anggaran PAD, perubahan anggaran
yang jumlahnya lebih besar dari daerah yang
DBH, dan perubahan anggaran SiLPA secara
tidak memiliki kekayaan sumber daya alam.
bersama-sama berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja tidak langsung.
sehingga diharapkan akan terjadinya pembagian keuangan yang adil dan rasional. Artinya dari daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber
Abdullah (2013c) menyatakan bahwa dengan diketahuinya secara pasti (definitif)
Abdullah (2013b) menyatakan bahwa ada
besaran
angka
SiLPA
tahun
anggaran
beberapa alasan yang menjadi faktor penyebab
sebelumnya pada pertengahan tahun berjalan
perubahan APBD, yaitu karena faktor ekonomi,
merupakan salah satu alasan utama perubahan
politik,
dan
APBD. Artinya, sisa uang dikas daerah bisa
kebutuhan fiskal. Secara konseptual, perubahan
dialokasikan kembali (rebudgeting) ke dalam
pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja
tahun anggaran berjalan. Selanjutnya alokasi
atas pengeluaran. Perubahan APBD menjadi
anggaran belanja daerah akan dipengaruhi oleh
sarana bagi legislatif dan eksekutif untuk
besaran SiLPA definitif tersebut.
merubah 75 -
dan
sosial,
alokasi
faktor
anggaran
finansial
secara
Volume 5, No. 2, Mei 2016
legal,
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Pengaruh Perubahan Anggaran Pendapatan Asli Daerah terhadap Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung.
tingkat pengaruh variabel perubahan anggaran DBH yang dihasilkan adalah 0,421. Artinya bila perubahan anggaran DBH meningkat 1%, maka
Hasil pengujian menunjukkan bahwa perubahan anggaran PAD berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja tidak langsung pada pemerintah kabupaten/kota di Aceh,
dimana
tingkat
pengaruh
variabel
perubahan anggaran PAD yang dihasilkan adalah 1,340. Artinya bila perubahan anggaran PAD meningkat 1%, maka perubahan anggaran belanja tidak langsung akan meningkat pula
perubahan anggaran belanja tidak langsung akan meningkat pula sebesar 0,421%. Hal tersebut bermakna bahwa adanya hubungan
yang
positif
antara
perubahan
anggaran DBH dengan perubahan anggaran belanja tidak langsung. Artinya, pengalokasian anggaran DBH (DBH pajak dan DBH bukan Pajak) yang ditetapkan Pemda ikut ditujukan untuk alokasi anggaran belanja tidak langsung.
sebesar 1,340%. Diperoleh hubungan yang positif antara perubahan anggaran PAD dengan perubahan anggaran belanja tidak langsung. Hal tersebut
Pengaruh Perubahan Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung.
bermakna bahwa perubahan anggaran PAD ikut
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
meningkatkan perubahan anggaran belanja
perubah anggaran SiLPA berpengaruh negatif
tidak langsung. Perubahan anggaran PAD dapat
terhadap perubahan anggaran belanja tidak
terjadi
langsung
karenabeberapa sebab,
diantaranya:
pada
pemerintah
kabupaten/kota
tidak terprediksinya sumber penerimaan baru
diAceh, dimana tingkat pengaruh variabel
pada saat penyusunan anggaran. Abdullah
perubahan anggaran SiLPA yang dihasilkan
(2013) menyatakan bahwa target PAD memang
adalah -0,095. Artinya bila perubahan anggaran
segaja di underestimate yang mana dapat
SiLPA
dinaikkan pada saat APBD perubahan dengan
anggaran belanja tidak langsung akan menurun
dasar tidak terprediksinya sumber penerimaan
sebesar 0,095%.
baru dan kemudian digunakan dalam perubahan belanja.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa perubahan anggaran DBH berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja tidak langsung pada kabupaten/kota di Aceh, dimana
1%,
maka
perubahan
Pengaruh negatif ini bisa bermakna bahwa SiLPA tidak berkaitan langsung dengan belanja
Pengaruh Perubahan Anggaran Dana Bagi Hasil terhadap Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung.
meningkat
tidak
langsung.
Berbeda
dengan
pengaruh perubahan anggaran SiLPA terhadap belanja langsung atau belanja modal (Martunis, 2014; Aulad, 2014), pengaruh SiLPA terhadap belanja tidak langsung belum ditemukan. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan yang dapat diambil dalam Volume 5, No. 2, Mei 2016
- 76
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala penelitian ini adalah,
perubahan anggaran
pendapatan asli daerah, perubahan
anggaran
kemampuan
SKPD
dalam
melaksanakan
kegiatan yang menjadi tangungjawabnya.
dana bagi hasil, dan perubahan anggaran SiLPA berpengaruh secara bersama-sama terhadap perubahananggaran belanja tidak langsung pada pemerintah kabupaten/kota di Aceh, perubahan anggaran pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja tidak langsung pada pemerintah kabupaten/kota di
DAFTAR KEPUSTAKAAN Abdullah, Syukriy. (2012). Varian Anggaran Pendapatan dan Varian Belanja Daerah: Sebuah Pengantar. Melalui: http://syukriy.wordpress.com/ 2012/10/16/varian-anggaranpendapatan-daerah/(10/2/2015).
Aceh, perubahan anggaran dana bagi hasil berpengaruh belanja
terhadap
tidak
perubahan
langsung
pada
anggaran pemerintah
kabupaten/kota di Aceh, perubahan anggaran SiLPA
berpengaruh
anggaran
belanja
terhadap tidak
perubahan
langsung
pada
pemerintah kabupaten/kota di Aceh. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah, bagi peneliti selanjutnya disarankan menambah periode tahun pengamatan lebih lama, minimal pengamatan selama 5 tahun. Sehingga diharapkan hasil penelitian yang diperoleh dapat mencerminkan kondisi daerah pengamatan lebih baik lagi, peneliti selanjutnya disarankan agar variabel yang digunakan dalam penelitian
akan
datang
diharapkan
lebih
lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lainnya, seperti DAU, DAK, Dana Outsus, peneliti selanjutnya juga disarankan menambah unit analisis secara nasional, saran selanjutnya bagi pemerintah kabupaten/kota
di
memperhatikan
jumlah
besaran
SiLPA
Aceh,
sangat
untuk
SiLPA,
lebih
mengingat
ditentukan
oleh
kemampuan pemerintah kabupaten/kota dalam mengestimasi pendapatan dan belanja, dan 77 -
Volume 5, No. 2, Mei 2016
Abdullah, Syukriy. (2013a). Defisit/Surflus dan SILPA dalam Anggaran Daerah. Apakah Saling Berhubungan. Melalui: https://syukriy.wordpress.com/ 2013/ 01/01/defisit-dan-surplus-dalamanggaran-daerah-apakah-salingberhubungan /(10/2/2015). Abdullah, Syukriy.(2013b). Perubahan APBD. Melalui: https://syukriy. wordpress. com /2013/ 04/22/ perubahan-apbd/ (10/2/2015). Abdullah, Syukriy. (2013c). Pengaruh SiLPA Terhadap Belanja. Melalui: http:// syukriy.wordpress.com/2013/12/16/pen garuh-silpa-Terhadap-belanja/ (10/2/2015). Abdullah, Syukriy.& Abdul Halim.(2006). Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerahdalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. Jurnal Akuntansi Pemerintah 2 (2) 17-32. Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. (2003). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/kota di Jawa dan Bali. Simposium Nasional Akuntansi VI. Oktober. Abdullah, Syukriy & Ramadhaniatun Nazry. (2014).Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah-Penjelasan Empiris dari Perspektif Keagenan. Makalah
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Dipresentasikan pada Konferensi Ilmiah Akuntansi (KIA) I yang diselenggarakan oleh IAI KAP di Wilayah Jakarta dan Banten di Universitas Mercu Buana, Jakarta, 2728 Februari 2014.
-----. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Abdullah, Syukriy & Riza Rona. (2015). Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal, Studi atas perubahan Anggaran Kabupaten/Kota di Indonesia. Makalah Dipresentasikan pada Konferensi Regional Akuntansi II yang diselenggarakan oleh IAI Wilayah Jawa Timur dan Universitas Kanjuruhan. Malang, 29-30 April 2015. Darise, Nurlan. (2006). Pengelolaan Keuangan Daerah. PT. Macanan jaya Cemerlang. Darise, Nurlan. (2008). Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).PT. Macanan jaya Cemerlang. Darise, Nurlan. (2009). Pengelolaan Keuangan Daerah, Pedoman untuk Eksekutif dan Legislatif Rangkuman 7 UndangUndang, 30 Peraturan Pemerintah dan 15 Permendagri, Jakarta Barat: Indeks. Martunis. (2014). Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah: Analisis Perubahan APBD Kabupaten/Kota di provinsi Aceh.Thesis. Banda Aceh: Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. -----. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. -----. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. -----. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Volume 5, No. 2, Mei 2016
- 78
