Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
10 Pages
ISSN 2302-0164 pp. 79- 88
PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh) 1)
Ramlan, 2) Dr. Darwanis, M. Si, Ak, 3) Dr. Syukriy Abdullah, SE, M.Si, Ak 1) Magister Akuntansi Pascasarjana Universyitas Syiah Kuala Banda Aceh 2,3) Staff Pengajar Magister Akuntansi Pascasarjana Universyitas Syiah Kuala Banda Aceh. Abstract: This research aims to; (1). Examine the influence of Local Taxes, Local Retribution, Other Valid Income and Special Allocation Fund jointly against Capital Expenditure on district/city governments in Aceh Province. (2). Testing the Local Tax effect individually for Capital Expenditure on district/city governments in Aceh Province. (3). Examine the effect of Local Retribution individually towards capital expenditure on district/city governments in Aceh Province. (4). Examine the effect of Other Valid Income individually towards capital expenditure on district/city governments in Aceh Province. (5). Examine the effect of Special Allocation Fund individually towards capital expenditure on district/city governments in Aceh Province. The object of this study is the Budget Realization Report-Budget Regency/City (LRAAPBK) in the province of Aceh. Source of data used are secondary data obtained from the Department of Revenue and Wealth Aceh (DPKA) Aceh province in the form of pure budget data and budget data changes in 23 districts/cities in Aceh 2010-2014. While research data collection techniques done with documentation techniques. The analytical method used is Multiple Linear Regression Analysis. The results showed that; (1). Local Taxes, Local Retribution, Other Valid Income and Special Allocation Fund influential jointly against Capital Expenditure on district/city governments in Aceh Province. (2). Local Taxes, Local Retribution, Other Valid Income and Special Allocation Fund influential separately for Capital Expenditure on district/city governments in Aceh Province. Keyword: Local Taxes, Local Retribution, Other Valid Income, Special Allocation Fund, Capital Expenditure. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk; (1). Menguji pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, LainLain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. (2). Menguji pengaruh Pajak Daerah secara sendiri-sendiri terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. (3). Menguji pengaruh Retribusi Daerah secara sendiri-sendiri terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. (4). Menguji pengaruh Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah secara sendiri-sendiri terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. (5). Menguji pengaruh Dana Alokasi Khusus secara sendiri-sendiri terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Objek penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran-Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (LRA-APBK) di Provinsi Aceh. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) Provinsi Aceh berupa data anggaran murni dan data anggaran perubahan 23 kabupaten/kota di Aceh periode 2010-2014. Sedangkan teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yaitu Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1). Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara bersama-sama terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. (2). Pajak Daerah, Retribusi Daerah, LainLain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara terpisah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Kata kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal.
79 -
Volume 5, No. 2, Mei 2016
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala tersebut mengakibatkan pembangunan di daerah
PENDAHULUAN Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah
Untuk itu, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD. Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa pemanfaatan anggaran belanja seharusnya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk pembangunan. Oleh karena itu, penerimaan pemerintah daerah seharusnya dialokasikan untuk program-program layanan publik. Pemerintah mengalokasikan
dana
terlihat
berdampak
signifikan
pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan masih minimnya kualitas pelayanan publik (Musliadi, 2013). Penelitian ini bertujuan untuk; (1). Menguji pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-
(Darwanto dan Yustikasari, 2007).
daerah
belum
dalam
bentuk
Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. (2). Menguji pengaruh Pajak Daerah secara sendiri-sendiri terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. (3). Menguji pengaruh Retribusi Daerah secara sendirisendiri terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. (4). Menguji pengaruh Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah secara sendiri-sendiri terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. (5). Menguji pengaruh Dana Alokasi Khusus secara sendiri-sendiri terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Permasalahan belanja modal sampai saat ini belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah Aceh, baik di pusat maupun di daerah. Sehingga ke depan hendaknya lebih intensif diperhatikan dan diprioritaskan, karena pada kenyataannya selama ini anggaran pemerintah baik APBN maupun APBD lebih besar porsinya untuk belanja pegawai daripada belanja modal. Hal
KAJIAN KEPUSTAKAAN Belanja Modal Halim (2004:73) mendefinisikan belanja modal sebagai belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan
daerah
serta
akan
menimbulkan
konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Selanjutnya Abdullah (2013) menyatakan bahwa belanja modal adalah komponen belanja langsung
dalam
anggaran
pemerintah
yang
menghasilkan output berupa aset tetap. Menurut Volume 5, No. 2, Mei 2016
- 80
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Erlina dan Rasdianto (2013) belanja modal adalah
berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh
pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud
daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah
yang memberi manfaat lebih dari satu periode
tangga daerah tersebut”.
akuntansi.
Dalam keuangan pemerintah, pendapatan
Pada prinsipnya alokasi belanja modal dibuat
yang bersumber dari penerimaan perpajakan akan
untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah
digunakan untuk mendanai belanja pemerintah
daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah
termasuk didalamnya belanja modal. Sesuai dengan
daerah dan atau masyarakat di daerah bersangkutan.
karakternya, belanja modal dalam keuangan
Alokasi belanja modal ini didasarkan pada
pemerintah diterjemahkan sebagai belanja yang
kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik
dilakukan dalam rangka pemupukan modal dalam
untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan
aset fisik, seperti tanah, peralatan dan mesin,
maupun untuk fasilitas publik.
gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk
Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan daerah, sesuai dengan
fisik lainnya (Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI, 2015).
prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial (Abdullah dan Halim, 2008).
Retribusi Daerah Menurut Koswara (2001:91) retribusi daerah adalah “imbalan atau manfaat yang diperoleh secara langsung seseorang atau badan atau jasa layanan,
Pajak Daerah Menurut Soemitro (2007) pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan
pekerjaan, pemakaian barang, atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah”. Sulistyowati
(2011)
menyatakan
bahwa
surplusnya digunakan untuk public saving yang
kemandirian daerah dapat diwujudkan dengan salah
merupakan sumber utama untuk membiayai public
satu cara yaitu dengan meningkatkan PAD dari
investment”.
sektor retribusi daerah. Jika retribusi daerah
Definsi
pajak
juga
dikemukakan
oleh
meningkat, maka PAD juga akan meningkat
Judisseno (1997:5) sebagai suatu kewajiban
sehingga
dapat
meningkatkan
pengalokasian
kenegaraan dan pengabdiaan peran aktif warga
belanja modal untuk meningkatkan pelayanan
negara dan anggota masyarakat lainnya untuk
kepada masyarakat.
membiayai berbagai keperluan negara berupa
Semakin besar penerimaan retribusi dalam
pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur
PAD maka semakin besar pula kembali dana yang
dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan
dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang
untuk tujuan kesejahteraan dan negara.
berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana
Mardiasmo (2000:51) mendefinisikan pajak daerah sebagai “pajak yang dipungut daerah 81 -
Volume 5, No. 2,Mei 2016
publik
yang
kembali
berdampak
terhadap
kesejahteraan masyarakat dan seterusnya hingga
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dapat meningkatan PAD kembali.
dana yang bersumber dari pendapatan APBN
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
yang dialokasikan kepada daerah tertentu
Sesuai pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri
dengan tujuan untuk membantu mendanai
Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang
kegiatan khusus yang merupakan urusan
Pedoman
daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”.
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
disediakan untuk menganggarkan penerimaan
Darise (2008:137) DAK dimaksudkan
daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak
untuk
daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan
kegiatan khusus di daerah tertentu yang
kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini
merupakan urusan daerah dan sesuai dengan
merupakan penerimaan daerah yang berasal dari
prioritas
lain-lain milik Pemda. Rekening ini disediakan
membiayai kebutuhan sarana dan prasarana
untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain
pelayanan dasar masyarakat yang belum
yang disebut di atas.
mencapai
Menurut Devas et al. (1989) penerimaan lainlain PAD yang sah
merupakan kelompok
membantu
membiayai
nasional,
standar
kegiatan-
khususnya
tertentu
atau
untuk
untuk
mendorong percepatan pembangunan daerah. Yani
(2008:172)
menyatakan
bahwa
penerimaan lain-lain dalam pendapatan daerah yang
DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk
mencakup penerimaan kecil-kecil seperti hasil
mendanai kegiatan khusus yang merupakan
penjualan alat berat dan bahan jasa, penerimaan dari
bagian dari program yang menjadi prioritas
sewa, bunga simpanan giro dan bank serta
daerah. DAK dialokasikan untuk membantu
penerimaan dari denda kontraktor.
daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan
Walaupun demikian sumber penerimaan
prasarana yang merupakan prioritas nasional
daerah sangat tergantung pada potensi daerah itu
dibidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur
sendiri. Artinya semakin besar potensi sumber lain-
(jalan, irigasi, dan air bersih), kelautan dan
lain PAD yang sah, maka semakin besar pula
perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan
penerimaan daerah. Peningkatan PAD yang berasal
daerah, serta lingkungan hidup.
dari lain-lain PAD yang sah diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik (Sulistyowati, 2011).
METODE PENELITIAN Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini dilakukan pada
Dana Alokasi Khusus
LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) 23
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Sedangkan unit
2005 Tentang Dana Perimbangan pada Pasal 1
analisis penelitian adalah Laporan Realisasi
angka 24 menyebutkan bahwa “Dana Alokasi
Anggaran-Anggaran
Khusus selanjutnya disingkat DAK adalah
Kabupaten/Kota (LRA-APBK) di Provinsi Aceh.
Pendapatan
dan
Volume 5, No. 2, Mei 2016
Belanja
- 82
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Sumber data yang digunakan adalah data
APBK. Skala yang digunakan adalah nominal.
sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) Provinsi Aceh berupa data anggaran murni dan data anggaran perubahan 23 kabupaten/kota di Aceh periode 2010-2014. Sedangkan
teknik
pengumpulan
Lain-lain PAD yang Sah (X3) Menurut Devas et al. (1989) lain-lain PAD yang sah merupakan kelompok penerimaan lain-
data
lain dalam pendapatan daerah yang mencakup
penelitian dilakukan dengan teknik dokumentasi.
penerimaan kecil-kecil, seperti hasil penjualan alat
Metode analisis yang digunakan yaitu Analisis
berat dan bahan jasa, penerimaan dari sewa, bunga
Regresi Linear Berganda.
simpanan giro dan bank serta penerimaan dari denda
kontraktor. Pengukuran (proxy)
yang
Operasionalisasi Variabel
digunakan adalah data lain-lain PAD yang sah yang
Pajak Daerah (X1)
ada pada LRA APBK. Skala yang digunakan adalah
UU No. 28/2009 Tentang Pajak Daerah dan
nominal.
Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah “kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang
Dana Alokasi Khusus (X4) PP
Nomor
55/2005
Tentang
Dana
pribadi atau badan yang bersifat memaksa
Perimbangan pada Pasal 1 angka 24 menyebutkan
berdasarkan
undang-undang,
dengan
tidak
bahwa DAK adalah “dana yang bersumber dari
mendapatkan
imbalan
langsung
dan
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-
daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu
besarnya kemakmuran rakyat”. Pengukuran (proxy)
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan
yang digunakan adalah data realisasi pajak daerah
daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”.
yang ada pada LRA APBK. Skala yang digunakan
Pengukuran (proxy) yang digunakan adalah data
adalah nominal.
DAK yang ada pada LRA APBK. Skala yang
secara
digunakan adalah nominal. Retribusi Daerah (X2) Berdasarkan UU No. 28/2009 Tentang Pajak
Belanja Modal (Y)
Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa
Berdasarkan Peraturan Mentri Keuangan
retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi
Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun
adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas
standar, belanja modal adalah pengeluaran anggaran
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
yang digunakan dalam rangka memperoleh atau
disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah
menambah aset lainnya yang memberi manfaat
daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi
badan”. Pengukuran (proxy) yang digunakan adalah
batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset
data realisasi retribusi daerah yang ada pada LRA
lainnya yang ditetapkan pemerintah. Pengukuran
83 -
Volume 5, No. 2,Mei 2016
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (proxy) yang digunakan adalah data Belanja Modal
Data yang digunakan adalah data realisasi
yang ada pada LRA APBK. Skala yang digunakan
pajak daerah, data realisasi retribusi daerah,
adalah nominal.
data realisasi lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Metode Analisis
(PAD) yang sah, data realisasi Dana Alokasi
Data
penelitian
menggunakan
model
dianalisis analisis
regresi
dengan linear
berganda yaitu menggunakan pooled data mulai
Khusus, dan data realisasi belanja modal. Hasil Pengujian Hipotesis Hasil
pengujian
hipotesis
dengan
dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Data
menggunakan regresi linear berganda dari
diolah dengan menggunakan program bantuan
pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-
SPSS (Statistical Package for Social Sciences).
lain PAD yang sah, dan dana alokasi khusus
Teknik analisis data pada pengujian hipotesis menggunakan pengujian analisis regresi linier
terhadap belanja modal dapat dilihat pada tabel berikut.
berganda. Pengujian hipotesis digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap
Variabel Independen
variabel dependen, baik secara parsial maupun
(Constant) Pajak Daerah Retribusi Daerah Lain-Lain PAD yang Sah Dana Alokasi Khusus Persamaan Regresi
simultan. Model persamaan regresi linear berganda untuk pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lainlain PAD yang sah dan Dana Alokasi Khusus
Unstandardized Coefficients (B) 1,840 -0,249 1,997 0,757 1,732
Y1it = αit + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + Ɛit
terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di
Y = 1,840 - 0,249PD + 1,997RD + 0,757LLPADYS + 1,732 DAK
Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:
R = 0,710 R² = 0,504
Yit = αit + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it +εit Melalui
hasil
program
SPSS
maka
diperoleh persamaan regresi linier berganda HASIL PENELITIAN
sebagai berikut:
Gambaran Umum Observasi Penelitian
Y1it = 1,840 - 0,249 X1it + 1,997 X2it + 0,757
Observasi penelitian dilakukan pada 23
X3it + 1,732 X4it + Ɛit
kabupaten/kota di Provinsi Aceh periode 20102014. Sedangkan yang menajdi unit analisis pada penelitian ini adalah data LRA-APBK (Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota) di Provinsi Aceh. Berdasarkan
pengamatan
yang
telah
Hasil Pengujian Hipotesis untuk Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, lain-Lain Pendapatan Asli Yang Sah, dan Dana Alokasi Khusus Secara Bersama-sama terhadap Belanja Modal Hasil
pengujian
secara
bersama-sama
dilakukan, maka diperoleh 115 pengamatan (23
dilihat dari nilai koefisien regresi terhadap
kabupaten/kota x 5 tahun periode penelitian).
masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian secara Volume 5, No. 2, Mei 2016
- 84
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala bersama-sama dari regresi linear berganda
Daerah yang sah, dan Dana Alokasi Khusus
menunjukkan nilai koefisien regresi (β) masing-
berpengaruh secara terpisah terhadap belanja
masing variabel adalah -0,249 untuk variabel
modal pada Pemerintah kabupaten/kota di
pajak daerah (β1), 1,997 untuk variabel retribusi
Provinsi Aceh.
daerah (β2), 0,757 untuk variabel lain-lain PAD yang sah (β3), dan 1,732 untuk variabel Dana
PEMBAHASAN
Alokasi Khusus (β4).
Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal
Hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa
terdapat pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama terhadap belanja
modal
dengan
nilai
Koefisien
Determinasi (R2) sebesar 0,504.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal.
Artinya bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, dan Dana Alokasi Khusus mampu menjelaskan variasi dari variabel belanja modal sebanyak 50,4%. Sisanya sebesar 49,6% dijelaskan oleh variasi atau faktor lain yang tidak dimasukkan dalam variabel penelitian ini.
Sesuai
dengan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal
Hasil Pengujian Hipotesis untuk Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, lain-Lain Pendapatan Asli Yang Sah, dan Dana Alokasi Khusus Secara Terpisah terhadap Belanja Modal
harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan pendapatan yang diterima. Sehingga
Hasil pengujian secara terpisah dalam penelitian ini ditentukan dengan melihat nilai koefisien regresi (β) masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Hasil
pengujian
regresi
linear
berganda
menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi β1 = -0,249, β2 = 1,997, β3 = 0,757, dan β4 = 1,732.
apabila
Pemda
ingin
meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus menggali penerimaan daerah yang sebesar-besarnya. Penerimaan daerah tersebut dapat berupa pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan dana alokasi khusus.
Hasil tersebut mendukung hipotesis kedua yang telah dirumuskan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain Pendapatan Asli 85 -
Volume 5, No. 2,Mei 2016
Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak
kegiatan yang meningkatkan kreatifitas dan
daerah berpengaruh negatif terhadap belanja
menarik minat masyarakat untuk turut serta
modal pada kabupaten/kota di Aceh.
dalam penyelenggaraan Pemerintah.
Hasil penelitian yang berpengaruh negatif tersebut
dikaitkan
dengan
kebijakan
Sehingga
diharapkan
kegiatan-kegiatan
dengan
tersebut
adanya
ditambah
lagi
pembangunan wilayah di Provinsi Aceh selama
dengan tersedianya fasilitas publik yang baru,
sepuluh tahun terakhir maka dapat dikatakan
dan
bahwa sejak bergulirnya era otonomi daerah,
masyarakat,
Pemerintah Daerah yaitu kabupaten/kota di
infrastruktur daerah yang lebih baik pada
Aceh belum mampu menjadikan pajak daerah
kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
terbukanya
lapangan
akan
pekerjaan
tercipta
bagi
pembangunan
sebagai bagian yang terpenting dari PAD dalam rangka
membiayai
pembangunan
daerah,
Pengaruh Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terhadap Belanja Modal
sehingga kontribusi dan pengaruh pajak daerah terhadap pembiayaan pembangunan daerah
lain PAD yang sah berpengaruh positif terhadap
masih sangat minim. Dengan demikian, pengaruh negatif yang dihasilkan penelitian ini membuktikan fakta yang sesungguhnya terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah di kabupaten/kota Provinsi Aceh. Fakta tersebut bahwa Pemerintah Daerah belum mampu menjadikan pajak daerah sebagai sumber
Hasil penelitian menunjukkan bahwa lain-
pembiayaan
pembangunan
yang
belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel lain-lain PAD yang sah sebagai variabel independen belum ditemukan olah peneliti. Namun peneliti menganggap lain-lain PAD
yang
sah
penerimaan daerah
penting.
merupakan
bagian
dari
yaitu PAD. Sehingga
pembahasan mengenai lain-lain PAD yang sah Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi
Pendapatan
ini
juga
merupakan
penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara
Aceh. Kenaikan penerimaan retribusi daerah juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang
akan dihubungkan dengan pendapatan daerah.
positif
terhadap
pembangunan
infrastruktur daerah. Selain penyediaan fasilitas fisik, hasil dari retribusi daerah dapat juga digunakan
untuk
melaksanakan
kegiatan-
tunai
atau
angsuran/cicilan,
jasa
giro,
pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan Volume 5, No. 2, Mei 2016
- 86
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata
Belanja
uang asing (UU 33/2004).
Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. (2). Pajak Daerah,
Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Modal
pada
Retribusi
Pemerintah
Daerah,
Lain-Lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara terpisah
Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif
terhadap Belanja Modal pada Pemerintah
terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di
Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
Provinsi Aceh.
Saran yang dapat diberikan dari penelitian
Diserahkannya
kewenangan
ini adalah, (1). Bagi peneliti selanjutnya,
kepada Pemerintah Daerah diharapkan agar
disarankan untuk menambah variabel lainnya
pelayanan masyarakat semakin efisien dan pada
yang diperkirakan dapat mempengaruhi belanja
gilirannya
modal,
akan
beberapa
mendorong
pertumbuhan
variabel
lain
seperti
jenis-jenis
ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat
penerimaan daerah lainnya maupun variabel
lokal.
infrastruktur
non-keuangan seperti pertumbuhan ekonomi,
mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah,
luas wilayah, maupun tingkat pengangguran.
karena
(2). Saran selanjutnya yaitu, menggunakan
Pengeluaran
daerah
untuk
mengetahui
karekteristik
daerahnya masing-masing.
model analisis penelitian yang berbeda dengan
Pandangan ini menandakan bahwa bila Pemerintah
Daerah
memahami
benar
penelitian ini seperti analisis jalur (path analysis).
Karena
model
tersebut
dapat
karakteristik daerahnya maka alokasi anggaran
menganalisis hubungan antar variabel untuk
pembangunan lebih terarah, artinya dalam
mengetahui pengaruh langsung maupun tidak
pengalokasian anggaran publik pemerintah
langsung dari variabel independen terhadap
daerah harus menangkap apa yang menjadi
variabel dependen.
ekspektasi publik. Bila hal ini tidak dipahami dengan baik maka alokasi anggaran publik dalam bentuk belanja publik tidak akan mendorong
pertumbuhan
ekonomi
lokal
(Tuasikal, 2008). KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah; (1). Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara bersama-sama terhadap 87 -
Volume 5, No. 2,Mei 2016
DAFTAR KEPUSTAKAAN Abdullah, Syukriy. 2013. Belanja Modal dan Perubahan APBD. Artikel online melalui http://syukriy.wordpress.com/2013/01/0 1. Diakses 25/04/2015. -------, dan Abdul Halim. 2008. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pedapatan. Artikel online melalui http://syukriy.wordpress.com. Diakses pada 25/04/2015.
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Universitas Gadjah Mada. Darise, Nurlan. 2008. Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Jakarta: Mancanan Jaya Cemerlang Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. Jurnal Ilmiah “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”, Makassar: Simposium Nasional Akuntansi X: 26–28.
Devas, Nick, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey, dan Roy Kelly. 1989. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Penerjemah Masri Maris. Jakarta: UI Press. Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. Belanja Modal dan Pengeluaran Investasi Pemerintah. Artikel online melalui http://www.anggaran.depkeu.go.id. Diakses pada 22/04/2015. Erlina
dan Rasdianto. 2013. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Medan: Brama Ardian.
Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Salemba Empat.
Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2006. Nomor 13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Soemitro, Rochmat. 2007. Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Jakarta. Sulistyowati, Diah. 2011. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal. Artikel online melalui ejournal.unp.ac.id. Diakses pada 03/04/15. Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Jurnal Telaah Riset & Akuntansi Vol.1, No. 2 (Juli):142-155. Yani, Ahmad. 2008. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
Judisseno, Remsky K. 1997. Pajak dan Strategi Bisnis, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Koswara, E. 2001. Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat. Jakarta: Yayasan Pariba. Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi. Musliadi. 2013. Analisis Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2008-2012. Tesis. Volume 5, No. 2, Mei 2016
- 88
