Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
11 Pages
ISSN 2302-0164 pp. 46- 56
PENGARUH PELATIHAN, PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH DAN KOMPETENSI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN Okviana Manuavi1, Darwanis2, Hasan Basri3 Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2, 3) Prodi Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh 23111, Indonesia. 1)
Abstract: The puprpose of this study is to examine the effect of training, using of Regional Management Information System and finance and administration officer competence on the effectiveness of the financial statements preparation of the local government agencies in Bireuen District, either simultaneously or partially. This study employed the quantitative approach, by applying cencus method, its respodents are 51 local government agencies (SKPD) which includes boards, offices and sub-district. The data collection is done directly by using a questionnaire contains 33 statements. Then the multiple regression.analysis model apply to test the hypotheses. The results indicate that the training, using of Regional Management Information System and finance and administration officer competence, either simultaneously or partially affects the effectiveness of the financial statements preparation of local government agencies (SKPD) in Bireuen District.
Keywords:
Training, Regional Management Information Systems, Finance and Administration Officer Competence, Effectiveness of The Financial Statements Preparation.
Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pelatihan, pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah dan kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan terhadap efektivitas penyusunan laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, baik secara simultan maupun parsial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan metode sensus, jumlah responden adalah 51 SKPD yang terdiri dari badan, dinas, kantor dan kecamatan.Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan menggunakan kuesioner yang berisi 33 pernyataan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan, pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah dan kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap efektivitas penyusunan laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen.
Kata Kunci:
Pelatihan, Sistem Informasi Manajemen Daerah, Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Efektivitas Penyusunan Laporan Keuangan.
PENDAHULUAN
rumah tangga daerah, menetapkan kebijakan,
Peraturan berkenaan dengan otonomi daerah
serta melakukan pertanggungjawaban keuangan
yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor
sendiri. Proses manajemen keuangan daerah
32 Tahun 2004 memberikan kewenangan pada
pada era otonomi
pemerintah daerah untuk mengatur urusan
pembangunan sistem akuntansi pemerintahan
tersebut membutuhkan
Volume 4, No. 4, November 2015
- 46
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala guna peningkatan penyediaan informasi yang
Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun anggaran
andal dan akurat.
berkenaan dan disampaikan kepada kepala
Semua organisasi baik swasta maupun
SKPD
untuk
ditetapkan
publik diharuskan menyusun laporan keuangan
pertanggungjawaban
secara efektif agar informasi yang berkualitas
SKPD
dapat dihasilkan secara tepat waktu bagi pihak
keuangan yang efektif.
yang berkepentingan (International Federation
Fenomena
guna
sebagai
pelaksanaan
mewujudkan
yang
laporan anggaran
administrasi
terjadi
dalam
of Accountants, 2013). Salah satu elemen
penyusunan laporan keuangan pada SKPD yaitu
penting
adalah
PPK SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan
efektivitas dalam penyusunannya. Efektivitas
Satuan Kerja Perangkat Daerah) selaku pejabat
penyusunan laporan keuangan adalah syarat
yang bertugas menyusun dan menyajikan
utama yang harus diterapkan agar laporan
laporan
keuangan yang disusun tidak mengandung
memahami dan mengerti untuk melaksanakan
unsur salah saji yang mengakibatkan informasi
akuntansi dan menyusun laporan keuangan
yang diterima oleh masyarakat tidak sesuai
sesuai
dengan fakta yang sebenarnya.
(Wiraputra, Sinarwati dan Herawati, 2014). Hal
dalam
laporan
keuangan
keuangan,
dengan
belum
ketentuan
sepenuhnya
yang
berlaku
Kewajiban penyusunan laporan keuangan
ini disebabkan pada umumnya PPK SKPD
tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 8
tersebut tidak memiliki disiplin ilmu akuntansi
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
dan bukan berasal dari pendidikan akuntansi.
Kinerja
Dengan
Instansi
Pemerintah,
yang
demikian,
peranan
sumber
daya
mengamanatkan adanya penyusunan laporan
manusia yang melaksanakan sistem akuntansi
keuangan
menjadi salah satu faktor yang sangat penting
sebagai
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan
dalam
rangka
terlaksananya
Belanja Daerah) pada masing-masing SKPD
laporan
keuangan
(Satuan Kerja Perangkat Daerah). Selanjutnya,
daerah.
SKPD dan
penyusunan pemerintah
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun
Berdasarkan hasil reviu laporan keuangan
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
pemerintah daerah kabupaten Bireuen, juga
Daerah menjelaskan bahwa laporan keuangan
menunjukkan bahwa masih terdapat SKPD di
SKPD disampaikan kepada kepala daerah
wilayah pemerintah daerah kabupaten Bireuen
melalui PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan
yang belum sepenuhnya mampu menyelesaikan
Daerah) paling lambat 2 bulan setelah tahun
penyusunan laporan keuangan sesuai dengan
anggaran berakhir. Pejabat yang melaksanakan
jadwal yang telah ditetapkan yakni selambat-
fungsi tata usaha keuangan pada SKPD adalah
lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran
PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) SKPD.
berakhir, yaitu pada bulan Februari setiap awal
PPK SKPD menyiapkan laporan keuangan
tahun. Ketepatan waktu dalam penyampaian
47 -
Volume 4, No. 4, November 2015
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala laporan
keuangan
kerja
laporan keuangan SKPD dengan menggunakan
dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dalam
program SIMDA kepada seluruh perwakilan
proses penyusunan hingga menyampaikannya
SKPD
seperti
Kegiataan pelatihan ini diselenggarakan dalam
sumber
tingkat
daya
satuan
manusia,
sarana
di
wilayah
Bireuen.
pendukung, aturan hukum termasuk pengenaan
rangka
sangsi keterlambatan.
keuangan seluruh SKPD di kabupaten Bireuen
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
terlaksananya
kabupaten
keuangan
Pelatihan
Pemerintahan.
Pegawai
Negeri
Sipil
menyatakan bahwa “sesuai dengan tuntutan nasional
dan
mewujudkan
tantangan
global
kepemerintahan
untuk
yang
laporan
yang mengacu pada pedoman pengelolaan
Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Jabatan
penyusunan
daerah
dan
Standar
Akuntansi
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 menjelaskan “karakteristik
kompetensi
diperlukan sumber daya manusia dan aparatur
kemampuan
yang memiliki kompetensi jabatan dalam
pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai
penyelenggaraan negara dan pembangunan”.
tugas dan/atau fungsi jabatan”. Kompetensi
Dengan demikian, pelatihan bertujuan untuk
diperlukan agar pegawai dapat melaksanakan
meningkatkan kualitas sumber daya manusia,
pekerjaan
sehingga mampu melaksanakan tugas dan
ditetapkan (Soepardi, 2012).
tanggung jawabnya.
adalah
dan
baik
kerja
sesuai
yang
mencakup
dengan
standar
aspek
yang
Berdasarkan permasalahan di atas, maka
Dalam rangka memfasilitasi pemerintah
penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh
daerah dalam pelaksanaan tata kelola keuangan
pelatihan,
daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku,
Manajemen Daerah dan kompetensi Pejabat
efisien, efektif, transparan dan akuntabel, BPKP
Penatausahaan Keuangan terhadap efektivitas
menetapkan Pengembangan SIMDA (Sistem
penyusunan laporan keuangan pada SKPD
Informasi Manajemen Daerah) (BPKP, 2003).
kabupaten Bireuen.
Tujuan
pengembangan
SIMDA
adalah
KAJIAN KEPUSTAKAAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
program
menyediakan
aplikasi
data
base
mengenai kondisi di daerah yang terpadu antara
pemanfaatan
Sistem
Informasi
DAN
Hubungan Pelatihan terhadap Efektivitas Penyusunan Laporan Keuangan
lain dari aspek keuangan, serta menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat
dengan
penyusunan
laporan
lingkungan
pemerintah
terselenggaranya
keuangan daerah
SKPD
merupakan
sebuah
proses
pengembangan kemampuan, kecerdasan serta
kepada manajemen pemerintah daerah. Sehubungan
Pelatihan
di
kabupaten
Bireuen, maka diadakan pelatihan penyusunan
prestasi
kerja
seorang
pegawai
dalam
melaksanakan pekerjaannya. Rivai dan Sagala (2009)
menjelaskan
bahwa
“pelatihan
membantu pegawai untuk mencapai keahlian Volume 4, No. 4, November 2015
- 48
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dan kemampuan tertentu agar berhasil dalam
memiliki transaksi yang kompleks dan besar
melaksanakan
dari
volumenya. Pemanfaatan teknologi informasi
pelaksanaan kegiatan pelatihan antara lain
akan sangat membantu mempercepat proses
meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja
pengolahan
serta
laporan keuangan pemerintah sehingga laporan
pekerjaannya”.
peningkatan
kualitas
Tujuan
Sumber
Daya
data
transaksi
keuangan
pelatihan dapat membantu seseorang dalam
informasi
memahami suatu pengetahuan praktis dan
(Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010). Oleh
penerapannya guna meningkatkan keahliannya
karena itu, pemanfaatan teknologi informasi
sehingga mampu melaksanakan tugas dan
dalam pengolahan data memiliki keunggulan
tanggung jawabnya.
dari sisi kecepatan sehingga menghasilkan Peraturan
Pemerintah
tidak
penyajian
Manusia (Handoko, 2001). Oleh karena itu,
Berdasarkan
tersebut
dan
kehilangan
yaitu
nilai
ketepatwaktuan
laporan keuangan yang tepat waktu.
Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan
Sistem Informasi Manajemen Daerah
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, yang
merupakan sebuah sistem berbasis aplikasi
dimaksud dengan Pendidikan dan Pelatihan
teknologi
adalah “penyelenggaraan proses pembelajaran
informasi yang komprehensif, tepat dan akurat
untuk
kepada manajemen pemerintah daerah. Aplikasi
meningkatkan
melaksanakan
kemampuan
jabatannya
sesuai
dalam dengan
Sistem
yang
bertujuan
Informasi
menghasilkan
Manajemen
Daerah
sasaran”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh
merupakan salah satu produk dari teknologi
Sari dan Ibrahim (2014) menunjukkan bahwa
sistem informasi yang digunakan oleh banyak
pelatihan berpengaruh terhadap penyusunan
pemerintah
laporan keuangan pemerintah daerah.
menyelenggarakan
H1: pelatihan berpengaruh terhadap efektivitas
daerahnya yang bertujuan untuk mempermudah
penyusunan laporan keuangan.
pengelolaan keuangan (Budiman dan Arza,
daerah
di
Indonesia
pengelolaan
dalam
keuangan
2013). Hubungan Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah terhadap Efektivitas Penyusunan Laporan Keuangan Sistem pengelolaan keuangan daerah
H2: pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah
berpengaruh
terhadap
efektivitas
penyusunan laporan keuangan.
memerlukan dukungan program yang mampu
dan akurat serta didukung oleh tersedianya
Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan terhadap Efektivitas Penyusunan Laporan Keuangan
sumber daya manusia yang mampu mengelola
Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga
sistem tersebut sehingga menghasilkan capaian
Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2011
target yang maksimal (Pulungan, 2013). Suatu
“kompetensi
entitas akuntansi dalam pemerintah daerah
karakteristik
mengelola ribuan transaksi secara cepat, tepat,
49 -
Volume 4, No. 4, November 2015
adalah yang
kemampuan
dimiliki
oleh
dan seorang
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan,
dan
sikap
diperlukan
dalam
jabatannya”.
Kualitas
perilaku
pelaksanaan pegawai
Penelitian
ini
yang
hipotesis
yang
tugas
pengaruh
variabel
merupakan
bertujuan
pengujian
untuk
pelatihan,
menguji
pemanfaatan
dibidang
Sistem Informasi Manajemen Daerah dan
akuntansi/ keuangan merupakan faktor yang
kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan
berpengaruh
terhadap
terhadap
kualitas
laporan
efektivitas
penyusunan
laporan
keuangan yang disusun pemerintah daerah
keuangan pada SKPD Kabupaten Bireuen.
(Adhi dan Suhardjo, 2013).
Populasi dalam penelitian ini adalah tingkat
Kompetensi diperlukan agar pegawai
organisasional
yaitu
seluruh
SKPD
di
dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
lingkungan Kabupaten Bireuen. Sumber data
standar yang ditetapkan, atau dengan kata lain
dalam penelitian ini adalah data primer dan
memenuhi ukuran mutu hasil pekerjaan yang
sekunder yaitu gabungan antara sumber data
diharapkan (Soepardi, 2012). Dengan demikian,
berupa kuesioner dan studi kepustakaan.
kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang pengetahuan
yang
memiliki
dan
keterampilan,
hipotesis menggunakan analisis regresi linier
untuk
berganda yang merupakan teknik statistik yang
melaksanakan suatu pekerjaan serta yang
digunakan untuk menguji pengaruh antara dua
mendasari seseorang mencapai kinerja yang
atau lebih variabel dan untuk melihat pengaruh
tinggi dalam pekerjaannya.
secara parsial dan simultan. Persamaan model
Keberhasilan
kemampuan
Teknik analisis data pada pengujian
dalam
pengelolaan
empiris
yang
digunakan
dalam
meneliti
keuangan sangat ditentukan oleh kemampuan
pengaruh variabel independen terhadap variabel
atau
dependen, yaitu:
kompetensi
para
pegawai
pengelola
keuangan (Sari, Saiful dan Aprila, 2013).
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ε
Dengan adanya kompetensi yang memadai oleh
Dimana Y adalah efektivitas penyusunan
para pelaksana akuntansi, maka nilai informasi
laporan keuangan, α adalah konstanta, β1,2,3
yang tersaji dalam laporan keuangan akan
adalah koefisien regresi, X1 adalah pelatihan,
semakin membaik sehingga menjadi pedoman
X2 adalah
oleh pemerintah daerah dalam pengambilan
Manajemen Daerah, X3 adalah kompetensi
keputusan yang tepat (Yuliarta, 2013).
Pejabat Penatausahaan Keuangan dan
H3:
error. Model penelitian ini dapat dilihat pada
kompetensi
Pejabat
Penatausahaan
Keuangan berpengaruh terhadap efektivitas
pemanfaatan
Sistem
Informasi
adalah
Gambar 1.
penyusunan laporan keuangan.
METODE PENELITIAN
Volume 4, No. 4, November 2015
- 50
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala penggunanya. Dengan demikian, suatu hasil dikatakan efektif jika hasil tersebut benar-benar Pelatihan
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Efektivita s Penyusunan Laporan Keuangan
Pemanfaatan SIMDA Kompetensi PPK
sebelumnya termasuk ketentuan yang berlaku. Keterandalan dan ketepatwaktuan merupakan dua unsur informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusunan laporan
Gambar 1. Model Penelitian
keuangan dikatakan efektif apabila sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
Selanjutnya data diolah dengan menggunakan SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 20. Data kemudian diuji, baik uji kualitas
berlaku, pelaporannya disampaikan tepat waktu dan laporan keuangan menyajikan informasi yang relevan.
data yang terdiri dari uji validitas dan reabilitas serta uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas.
Variabel bebas yang pertama yaitu pelatihan (X1). Pelatihan merupakan sebuah proses pengembangan kemampuan, kecerdasan serta prestasi kerja seorang pegawai dalam melaksanakan
Operasionalisasi Variabel dua variabel, yaitu variabel terikat (dependent variable) dan variabel bebas (independent variable). Pada penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah efektivitas penyusunan laporan keuangan, sedangkan yang menjadi variabel bebas adalah pelatihan, pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah dan kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan, efektivitas
kesesuaian
antara
bermakna ketentuan
mengukur perundang-
undangan yang berlaku dengan kenyataan hasil yang dicapai (Martuti, 2011). Tujuan dari penyusunan
laporan
keuangan
yaitu
memberikan informasi yang bermanfaat bagi 51 -
Pelatihan
membantu pegawai untuk mencapai keahlian
Variabel dalam penelitian ini terdiri dari
mengukur
pekerjaannya.
Volume 4, No. 4, November 2015
dan kemampuan tertentu agar berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya (Rivai dan Sagala, 2009). Tujuan
dari
pelaksanaan
kegiatan
pelatihan antara lain meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (Handoko, 2001). Oleh karena itu, pelatihan dapat membantu seseorang dalam memahami suatu pengetahuan praktis dan
penerapannya
guna
meningkatkan
keahliannya sehingga mampu melaksanakan tugas
dan tanggung jawabnya
di
dalam
organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan Pendidikan dan Pelatihan
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala adalah “penyelenggaraan proses pembelajaran
memenuhi ukuran mutu hasil pekerjaan yang
untuk
diharapkan (Soepardi, 2012).
meningkatkan
melaksanakan
kemampuan
jabatannya
sesuai
dalam dengan
sasaran”. Dengan demikian, pelatihan adalah suatu proses memberikan bantuan bagi para
HASIL PEMBAHASAN Hasil
pengujian
hipotesis
dengan
pegawai untuk menguasai keahlian khusus atau
menggunakan analisis regresi linier berganda
membantu untuk memperbaiki kekurangan
dapat dilihat pada Tabel 1.
dalam melaksanakan pekerjaannya.
Tabel 1 Hasil Regresi Unstandardized Coefficients Variabel β Std. Error Konstanta 1,033 0,328 Pelatihan 0,509 0,151 SIMDA 0,147 0,154 Kompetensi 0,078 0,093 Koefisien Korelasi (R) : 0,830 Koefisien Determinasi (R²) : 0,688 Adjusted R Square : 0,669 Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2015
Variabel
bebas
yang
kedua
yaitu
pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah (X2). Suatu entitas akuntansi dalam pemerintah daerah memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal akan sangat efektif dalam menyusun laporan keuangan karena memiliki keunggulan dari sisi kecepatan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan
Berdasarkan tabel 1 tersebut, persamaan
yang tepat waktu. Sistem Informasi Manajemen
regresi linear berganda pada penelitian ini dapat
Daerah merupakan sebuah sistem berbasis
dituliskan sebagai berikut:
aplikasi teknologi yang bertujuan menghasilkan
Y = 1,033 + 0,509X1 + 0,147X2 + 0,078X3 + ε
informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah (BPKP, 2003). Variabel
bebas
yang
ketiga
yaitu
Pengaruh Pelatihan, Pemanfaatan SIMDA dan Komptensi PPK terhadap Efektiviitas Penyusunan Laporan Keuangan
kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
(X3). Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga
koefisien regresi (β) untuk masing-masing
Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2011,
variabel independen tidak sama dengan nol,
kompetensi
dan
yaitu koefisien regresi pelatihan (β1) sebesar
seorang
0,509, koefisien regresi pemanfaatan SIMDA
Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan,
(β2) sebesar 0,147, dan koefisien regresi
keterampilan,
kompetensi PPK (β3) sebesar 0,078. Dengan
karakteristik
adalah yang
dan
kemampuan
dimiliki
sikap
oleh
perilaku
yang
diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
menggunakan
Kompetensi diperlukan agar pegawai dapat
penolakan hipotesis yaitu jika 1 = 2 = β3 = 0 :
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar
H0 diterima dan jika paling sedikit ada satu i (i
yang
= 1,2,3) ≠ 0 : H0 ditolak, maka dapat
ditetapkan,
atau
dengan
kata
lain
kriteria
penerimaan
Volume 4, No. 4, November 2015
dan
- 52
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala diinterpretasikan
bahwa
pelatihan
(X1),
pemanfaatan SIMDA (X2) dan kompetensi PPK (X3)
secara
terhadap
bersama-sama
efektivitas
terhadap
laporan
penyusunan
laporan
keuangan pada SKPD Kabupaten Bireuen.
berpengaruh
penyusunan
efektivitas
Hasil penelitian ini sejalan dengan sejalan dengan Handoko (2001) yang mengemukakan
keuangan pada SKPD Kabupaten Bireuen (Y).
bahwa
tujuan
dari
pelaksanaan
kegiatan
Oleh karena itu, hasil penelitian ini menolak
pelatihan antara lain meningkatkan efisiensi dan
hipotesis nol (H0) dan menerima hipotesis
efektivitas kerja serta peningkatan kualitas
alternatif (Ha).
Sumber Daya Manusia. Dengan demikian,
Pengaruh secara bersama-sama ketiga
pelatihan membantu pegawai untuk mencapai
variabel independen (X1, X2, X3) terhadap
keahlian dan kemampuan tertentu agar berhasil
variabel dependen (Y) ditunjukkan melalui nilai
guna dalam pekerjaannya.
koefisien determinasi (R²) sebesar 0,688. Hal tersebut
dapat
diinterpretasikan
bahwa
efektivitas penyusunan laporan keuangan pada
Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah terhadap Efektivitas Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD Kabupaten Bireuen sebesar 68,8% disebabkan
oleh
perubahan
yang
terjadi
bersama-sama pada pelatihan pemanfaatan SIMDA dan kompetensi PPK, sedangkan selebihnya sebesar 31,2% disebabkan oleh faktor-faktor lain dari variabel yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Koefisien korelasi (R) sebesar 0,830 menunjukkan derajat
Hasil
pelatihan, pemanfaatan SIMDA dan kompetensi PPK mempunyai hubungan yang kuat dengan efektivitas penyusunan laporan keuangan.
secara
parsial
menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 2 = 0,147
(β2
≠
0).
Hal
tersebut
dapat
diinterpretasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah
berpengaruh
terhadap
efektivitas
penyusunan laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen.
hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen sebesar 83%. Hal ini berarti
penelitian
Hasil penelitian Winidyaningrum dan Rahmawati
(2010)
membuktikan
bahwa
pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut
Pengaruh Pelatihan terhadap Efektivitas Penyusunan Laporan Keuangan
tidak
kehilangan
nilai
informasi
yaitu
parsial
ketepatwaktuan. Hal tersebut sesuai dengan
menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 1 =
penelitian Wastika (2013) yang membuktikan
Hasil
0,509
(β1
penelitian ≠
0).
Hal
secara
tersebut
dapat
diinterpretasikan bahwa pelatihan berpengaruh
bahwa
pemanfaatan
berpengaruh
teknologi
terhadap
pelaporan keuangan SKPD.
53 -
Volume 4, No. 4, November 2015
informasi
ketepatwaktuan
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Pengaruh Kompetensi Pejabat penatausahaan Keuangan terhadap Efektivitas Penyusunan Laporan Keuangan Hasil
penelitian
secara
parsial
menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 3 = 0,078
(β3
≠
diinterpretasikan
0).
Hal
bahwa
tersebut kompetensi
dapat PPK
berpengaruh terhadap efektivitas penyusunan laporan keuangan. Hal ini bermakna bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi PPK, maka akan
meningkat
pula
tingkat
efektivitas
penyusunan laporan keuangan SKPD. Hasil penelitian
Adhi
dan
Suhardjo
(2013)
menunjukkan bahwa pegawai yang berkualitas dan kompeten di bidang akuntansi/ keuangan menjadi
penyangga
utama
untuk
dapat
tersusunnya laporan keuangan yang berkualitas. Hal
ini
sesuai
dengan
hasil
penelitian
Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) yang menyimpulkan bahwa pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup, akan banyak
menemui
hambatan
yang
mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga. Hal tersebut sejalan dengan penelitian
Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pelatihan, pemanfaatan SIMDA dan kompetensi PPK baik secara bersama-sama maupun parsial berpengaruh terhadap
efektivitas
penyusunan
laporan
keuangan pada SKPD Kabupaten Bireuen. Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan data yang diperleh melalui kuesioner. Hal tersebut berpotensi menimbulkan masalah jika jawaban responden berbeda dengan keadaan sesungguhnya. Namun demikian,
keadaan
dikendalikan
tersebut
karena
di
tidak
luar
dapat
kemampuan
peneliti. Selain itu, populasi penelitian ini adalah SKPD pada pemerintah Kabupaten Bireuen, sehingga kesimpulan yang diambil hanya berlaku untuk wilayah yang diteliti yaitu SKPD di Kabupaten Bireuen dan tidak dapat digeneralisasikan
untuk SKPD
pemerintah
kabupaten/ kota lainnya.
Yuliarta (2013) yang menemukan bahwa kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, peranan
Sumber
Daya
Manusia
yang
melaksanakan sistem akuntansi menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam rangka terlaksananya penyusunan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pemerintah daerah.
Saran Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu agar memperluas objek penelitian pada SKPD pemerintah daerah lainnya di Indonesia dan menambah variabel lainnya yang terkait dengan efektivitas penyusunan laporan keuangan serta adanya
pengembangan
metode
penelitian
kualitatif atau metode campuran (kuantitatif dan kualitatif) akan memberikan hasil yang lebih menggambarkan hal-hal yang belum diuraikan
KESIMPULAN DAN SARAN
dalam penelitian ini. Volume 4, No. 4, November 2015
- 54
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala DAFTAR PUSTAKA Adhi, D. K., & Suhardjo, Y. (2013). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Pemerintah Kota Tual). Jurnal STIE Semarang, 5 (3) , 93-111. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2003). Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). http: //www. bpkp.go.id /. Budiman, F., & Arza, F. I. (2013). Pendekatan Technology Acceptence Model dalam Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah. Jurnal WRA, 1(1), 87-110. Handoko, H. (2001). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE. Inspektorat Kabupaten Bireuen. (2014). Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2013. International Federation of Accountans. (2013). International Good Practice Guidance: Principles for Effective Business Reporting Processes. Published by IFAC. Martuti. (2011). Analisis Efektivitas Pelaporan Keuangan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan Paranggupito Kabupaten Wonogiri. Skripsi. Universitas Sebelas Maret. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. --------------------------, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. --------------------------, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan 55 -
Volume 4, No. 4, November 2015
Keuangan Pemerintah.
dan
Kinerja
Instansi
--------------------------, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. --------------------------, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Pola Penjenjangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis. --------------------------, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil. Pulungan, M. S. (2013). Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Yang Lebih Berkualitas. Jurnal Bina Praja, 5 (4), 301 – 316. Rivai, V., & Sagala, E. J. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. Dari Teori ke Praktik. PT. Raja Grafindo Persada. Edisi Kedua. Jakarta: Rajawali Pers. Sari, E., Saiful & Aprila, N. (2013). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Fairness, 3 (3), 19- 29. Soepardi, E. M. (2012). Komitmen Terhadap Kompetensi. Majalah JAI, 02 Maret, 1520. Wastika, D. W. (2013). Pengaruh Kompetensi Staf dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Pada Pemerintahan Kota Padang). Skripsi. Universitas Negeri Padang.
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Winidyaningrum, C., & Rahmawati. (2010). Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Pemerintah. Artikel Ilmiah Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto. Wiraputra, W. K., Sinarwati, N. K., & Herawati, N. T. (2014). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Latar Belakang Pendidikan terhadap Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, 2 (1). Yuliarta. (2013). Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi. Universitas Negeri Padangan.
Volume 4, No. 4, November 2015
- 56
