Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0164 pp. 10- 20
11 Pages
PENGARUH PENERAPAN E-PROCUREMENT DAN KOMPETENSI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TERHADAP PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENYERAPAN BELANJA MODAL (Studi Pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh) Muhammad Taufik1, Darwanis2, Heru Fahlevi3 1)
2,3)
Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Staff Pengajar Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
Abstract: This study aimed to examine the effect of e-Procurement application and competence of commitment making official on government Procurement and its implications on the absorption of capital expenditure on work units within the scope of the payment of Banda Aceh State Treasury either simultaneously or partially. The population in this study are all government work units of Ministries/ Institutions within the payment scope of Banda Aceh Treasury Office which budget from the Indonesian Budget (APBN). The data source of this study cames from primary data obtained from the respondents through distributed questionnaire directly. Analysis method used is path analysis. The result of this study show eProcurement application and competence of commitment making official either simultaneously and partially has a significant effect on government Procurement. e-Procurement application, competence of commitment making official and government Procurement either simultaneously and partially has a significant effect on the absorption of capital expenditure in the government working unit of the Ministry/Institutions within the payment scope of Banda Aceh Treasury State. Thus, all the results of this analysis support the hypothesis.. Keywords : e-Procurement, Competence, Commitment Making Official, Government Procurement, the absorption of capital expenditure Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan e-Procurement dan kompetensi pejabat pembuat komitmen terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan implikasinya terhadap penyerapan belanja modal pada satuan kerja yang berada di lingkup pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh baik secara bersama-sama maupun parsial. Populasi dalam penelitian ini adalah satuan-satuan kerja kementerian/Lembaga yang berada pada lingkup pembayaran KPPN Banda Aceh dengan anggaran belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sampel yang digunakan dalam penelitian berjumlah 82 unit pengamatan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang disampaikan secara langsung. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Procurement dan kompetensi pejabat pembuat komitmen berpengaruh terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa baik secara bersama-sama maupun parsial. Penerapan e-Procurement, kompetensi pejabat pembuat komitmen, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berpengaruh secara bersama-sama maupun parsial berpengaruh terhadap penyerapan belanja modal pada satuan kerja Kementerian/Lembaga yang berada pada lingkup pembayaran KPPN Banda Aceh. Dengan demikian, seluruh hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan. Kata kunci : E-Procurement, Kompetensi, Pejabat Pembuat Komitmen, Pengadaan Barang dan Jasa, Penyerapan Belanja Modal.
Volume 5, No. 1, Februari 2016
- 10
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala PENDAHULUAN Hadisaputro (2012) berpendapat bahwa
Tabel 1. Realisasi Belanja Pemerintah Tahun 2011-2014 Tahun
kebijakan belanja pemerintah salah satunya
2011
bertujuan untuk dapat meningkatkan dampak
2012
anggaran
setiap
2013
pengeluaran, agar APBN semakin efektif dalam
2014
(multiplier
effect)
dari
memberikan stimulus kepada perekonomian Dalam praktiknya, pelaksanaan anggaran mengalami
berbagai
kendala.
Salah
satu
kendala yang dihadapi adalah penyerapan anggaran yang cenderung rendah diawal tahun dan menumpuk di akhir tahun (Muchsin & Noor,
2011).
Untuk
mempercepat
proses
pembangunan
dan
memacu
tingkat
pertumbuhan
ekonomi,
diperlukan
proses
penyerapan belanja negara yang tepat waktu dan terjadwal (Carsidiawan, 2009).
Semester Miliar Rupiah I 110.755,78 II 212.599,94 I 149.718,92 II 241.715,21 I 191.623,77 II 439.933,15 I 208.366,35 II 607.844,14
Sumber : Seksi Verifikasi & Akuntansi, KPPN Banda Aceh, 12-04-2015 Berdasarkan Tabel 1 tampak bahwa selama lima tahun terakhir pencairan anggaran pada semester kedua lebih besar daripada pencairan anggaran pada semester pertama. Kelima daerah tersebut menunjukkan pola penyerapan belanja modal yang masih buruk. Tabel 2. Penyerapan Jenis Belanja Modal Tahun 2011-2014 Tahun 2011
Kecenderungan penyerapan anggaran dari
2012
tahun ke tahun masih memiliki pola yang sama,
2013
dimana terjadi pencairan anggaran yang rendah di semester pertama dan menumpuk pada akhir
% % Kumulatif 34,25 34,25 65,75 100,00 38,25 38,25 61,75 100,00 30,34 30,34 69,65 100,00 25,53 25,53 74,47 100,00
2014
Semester I II I II I II I II
Belanja Modal 16.873,56 55.990,10 19.592,43 56.270,15 16.395,41 63.935,94 19.831,01 96.318,47
% 23,16 76,85 25,83 74,17 20,41 79,59 17,07 82,92
tahun anggaran berjalan. Pada semester pertama
Sumber: Seksi Verifikasi & Akuntansi, KPPN Banda Aceh, 12-04-2015
tiap tahun anggaran, penyerapan anggaran
Berdasarkan Tabel 2 tampak bahwa belanja
umumnya hanya berkutat di sekitar belanja
modal pada semester pertama termasuk ke
pegawai
dalam tingkat penyerapan yang sangat rendah,
dan
belanja
barang
rutin
saja
atas
pola
pada semester kedua, tingkat penyerapan
penyerapan anggaran yang rendah yaitu adanya
belanja modal mencapai hampir 74-82% setiap
fenomena penumpukan realisasi anggaran pada
tahunnya.
(Seftianova dan Adam, 2013). Salah
satu
contoh
nyata
yaitu 25% dari total belanja modal. Sedangkan
akhir tahun di lima kabupaten/Kota yaitu Kota
Sehubungan dengan rendahnya penyerapan
Banda Aceh, Sabang, Kabupaten Aceh Besar,
belanja modal, berdasarkan laporan Bank Dunia
Pidie dan Pidie Jaya yang merupakan lingkup
pada tahun 2014, rendahnya penyerapan belanja
pelaksanaan pembayaran APBN untuk Kantor
modal di Indonesia dapat berdampak pada
Pelaksanaan Perbendaharaan Negara (KPPN)
kesuksesan
Banda Aceh.
pemerintah Indonesia. Bahkan, Bank Dunia
11 -
Volume 5, No. 1, Februari 2016
pembangunan
infrastruktur
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala menyebut dukungan perekonomian dari sektor
keterlambatan penyerapan anggaran juga telah
fiskal
dilakukan oleh Siswanto dan Rahayu (2010)
ikut
terhalang
lantaran
rendahnya
penyerapan belanja modal tersebut (Sukmana:
dan
2015).
menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan
Penelitian Nugroho dan Rohman (2012) menunjukkan bahwa belanja modal secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan
pemerintah.
Masih
Kuswoyo
(2011).
Hasil
penelitian
barang dan jasa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran. Damayanti, Domai dan Wachid (2012) dan
rendahnya
Retnowulan (2014) yang meneliti mengenai
penyerapan belanja modal, menurut Purnomo
penerapan e-Procurement, menemukan adanya
(2007) seperti yang dikutip Ma’ruf dan Zaenal
pengaruh positif penerapan e-Procurement pada
(2007) akan membuat penggunaan anggaran
proses
terkonsentrasi di akhir tahun sehingga dapat
penelitian Astuti dan Zunaidah (2012) dan
menyebabkan
tidak
Hermawan
pertumbuhan
ekonomi
tercapainya serta
gagal
sasaran dalam
pengadaan
barang/jasa.
(2013)
Sementara
menunjukkan
bahwa
kompetensi pejabat pengadaan berpengaruh
mencapai target stimulus fiskal. Hal tersebut
positif
terhadap
dapat berpotensi menimbulkan kualitas output
Barang/Jasa. Selain mempengaruhi pelaksanaan
yang kurang baik, sehingga, menurut Suprijanto
pengadaan barang dan jasa, penerapan e-
(2011) dalam Tanjung dan Imam (2011)
Procurement dan kompetensi pejabat pembuat
mengakibatkan kerja KPPN sebagai institusi
komitmen juga mempengaruhi penyerapan
yang mengelola pencairan dan penyerapan
belanja
APBN menjadi tidak sehat dan memiliki beban
penerapan e-Procurement yang merupakan
penumpukan pekerjaan yang bertambah besar
implementasi penggunaan sistem informasi
pada akhir tahun anggaran.
mempengaruhi
modal.
pelaksanaan
Menurut
daya
Pengadaan
Kuncoro
serap
(2013)
pelaksanaan
Herriyanto (2012) meneliti faktor-faktor
anggaran pada satuan kerja. Demikian juga
yang mempengaruhi penyerapan belanja, salah
dengan kompetensi pejabat pembuat komitmen,
satu
tingkat
dimana Herriyanto (2012) menemukan bahwa
penyerapan anggaran adalah faktor dalam
kurang kompetennya panitia/pejabat pengadaan
pelaksanaan pengadaaan barang dan jasa.
merupakan
Martowardojo (2011) menjelaskan, salah satu
mempengaruhi
kendala utama dalam penyerapan anggaran
anggaran belanja.
faktor
yang
mempengaruhi
salah
satu
faktor
keterlambatan
yang
penyerapan
yang lambat karena proses pelaksanaan dalam proses
pengadaan barang/jasa
terkoordinasi penelitian pengadaan
dengan
terhadap barang
baik.
yang tidak
KAJIAN KEPUSTAKAAN
Sebelumnya
Penyerapan Belanja Modal
pengaruh dan
jasa
pelaksanaan terhadap
Kuncoro
(2013)
mendefinisikan
penyerapan anggaran sebagai suatu ukuran Volume 5, No. 1, Februari 2016
- 12
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala yang menyatakan seberapa jauh target rencana
tersebut antara lain: karena perencanaan yang
yang telah dicapai oleh instansi. Menurut
kurang maksimal, serta permasalahan yang
Seftianova dan Adam (2013), penyerapan
bersifat teknis, sehingga akan berpengaruh
anggaran adalah suatu ukuran seberapa besar
terhadap keterlambatan pelaksanaan program
anggaran
yang sudah direncanakan.
yang
telah
direalisasikan
dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah
Pengukuran
penyerapan
dengan
cara
anggaran
ditetapkan dan biasanya dinyatakan dalam
dilakukan
menghitung
bentuk persentase.
proporsi/persentase jumlah anggaran yang telah
Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
direalisasikan dalam satu tahun anggaran
249/PMK.02/2011, penyerapan belanja modal
terhadap jumlah pagu anggaran (Noviwijaya
didefinisikan
dan Rohman, 2013).
sebagai
akumulasi
realisasi
Lusiana (1997) dalam
anggaran belanja modal satuan kerja yang telah
Nugroho (2013) menjelaskan mengenai kriteria
direalisasikan dibagi dengan akumulasi dalam
bagaimana
pagu anggaran belanja modal. Belanja modal
dikatakan baik dan dinilai berhasil. Menurutnya,
menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor
kemampuan penyerapan anggaran dianggap
71 Tahun 2010 adalah belanja Pemerintah yang
baik dan berhasil apabila prestasi realisasi
manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan
penyerapan adalah sesuai dengan prestasi aktual
akan menambah aset atau kekayaan daerah dan
fisik pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan
selanjutnya akan menambah belanja yang
anggapan bahwa prestasi fisik aktual pekerjaan
bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada
tersebut adalah relatif sama dengan target
kelompok belanja administrasi umum.
prestasi
Belanja
modal
digunakan
suatu
kemampuan
penyelesaian
penyerapan
pekerjaan
yang
untuk
direncanakan. Secara sederhana, dari penjelasan
memperoleh aset tetap pemerintah daerah
tersebut bisa dikatakan bahwa suatu penyerapan
seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap
anggaran
lainnya. Menurut Abdullah dan Halim (2006)
dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.
dikatakan
baik
apabila
telah
secara teoretis ada tiga cara untuk memperoleh
Miliasih (2012) menulis tiga implikasi dari
aset tersebut, yakni dengan membangun sendiri,
kondisi penyerapan anggaran yang rendah dan
menukarkan dengan aset tetap lain, dan
tidak proporsional. Pertama, kegiatan yang
membeli. Proses pembelian yang dilakukan
tidak segera dilakukan pada awal tahun
umumnya dilakukan melalui sebuah proses
anggaran menyebabkan program pemerintah
lelang atau tender yang cukup rumit. Maulana
dan/atau
(2011:108)
kurang
terlaksana secara cepat, kedua, penundaan
maksimalnya daya serap penggunaan anggaran
pencairan dana untuk belanja barang/jasa
menunjukkan
menyebabkan
berpendapat
ada
bahwa
faktor-faktor
yang
menyebabkan hal itu dapat terjadi. faktor-faktor 13 -
Volume 5, No. 1, Februari 2016
multiplier
pelayanan
fungsi
effect
dari
publik
stimulus belanja
tidak
fiskal
dapat
dan
pemerintah
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala terhadap aktivitas perekonomian masyarakat
Model ini menggambarkan mengenai suatu
tidak optimal pada awal tahun anggaran, ketiga,
pandangan sistemik dari sebuah organisasi dan
terjadi penumpukan tagihan kepada negara pada
digunakan karena dapat mengetahui seberapa
akhir tahun anggaran menyebabkan beban yang
baik penyerapan anggaran dan efisiensinya
berat terhadap penyediaan uang/kas pemerintah,
yang mencerminkan tingkat keberhasilan dari
sehingga dapat memungkinkan terjadinya cash
pengadaan barang yang telah dilakukan. Sink’s Performance Criteria merupakan
mismatch. Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa
salah
satu
model
awal
yang
mampu
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54
memberikan deskripsi jelas dari tiap–tiap suatu
Tahun 2010 pasal 1 ayat (1), yang dimaksud
kriteria kinerja. Melalui model Sink dan Tuttle
dengan
pengadaan
pemerintah
(1989), tim manajemen membuat keputusan
(yang
selanjutnya
pengadaan
dan mengambil tindakan yang bertujuan untuk
barang/jasa) adalah kegiatan untuk memperoleh
meningkatkan kinerja dari sistem tersebut.
barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan
Kelebihan dari model yang digunakan adalah
Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang
mampu mengevaluasi kriteria-kriteria yang
prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan
tidak dievaluasi secara lebih mendalam dari
sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk
segi
memperoleh barang/jasa.
ketepatan
barang/jasa disebut
Sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010,
pengadaan
barang
dan
Kementerian/Lembaga/Satuan
jasa
pada
Kerja/Instansi
berasal
dari
pelaksanaan
spesifikasi,
pengadaan,
ketepatan
harga,
ketepatan jumlah barang, ketepatan waktu dan kesesuaian dengan tujuan pengguna. Penerapan e-Procurement
dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang (yang
kesuksesan
Electronic Procurement (e-Procurement) merupakan
sebagai
penggunaan
teknologi
Kementerian/Lembaga/Satuan kerja/ Instansi
informasi untuk mempermudah business-to-
bersangkutan)
Sertifikat
business melakukan bertransaksi pembelian
Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa sesuai
untuk bahan/barang dan jasa (Wu, Zsidisin, &
dengan
Ross:2007). Sedangkan
yang
kompetensi
memiliki
yang
dipersyaratkan.
sebagaimana
yang
Sertifikat keahlian ini bisa diperoleh melalui
tercantum dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010,
sertifikasi (dengan pendidikan dan pelatihan)
e-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa
yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan
yang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
teknologi informasi dan transaksi elektronik
Wicaksono, Suliantoro dan Sari (2010) menggunakan model sistem yang diadaptasi
dilaksanakan
dengan
menggunakan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Davila,
Gupta
dan
Palmer
(2003)
dari Sink dan Tuttle (1989) untuk mengukur
menyebutkan bahwa e-Procurement adalah
indikator
teknologi yang dirancang untuk memfasilitasi
kinerja
pelaksanaan
pengadaan.
Volume 5, No. 1, Februari 2016
- 14
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pengadaan barang melalui internet, manajemen
pada
seluruh aktivitas pengadaan secara elektronik
bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel
serta aspek-aspek fungsi yang di dukung oleh
dengan
bermacam- macam bentuk komunikasi secara
pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan
elektronik.
kemampuan
Dari penerapan e-Procurement diperoleh
efisien,efektif,
jaminan
transparan,
sertifikat
profesi
terbuka,
sebagai
dibidang
bukti
Pengadaan
Barang/Jasa.
beberapa manfaat seperti dijelaskan oleh Teo
Menurut Wibowo (2007:113), indikator
(2009) dalam (Wu, Zsidisin, & Ross:2007)
dari kompetensi meliputi enam indikator antara
yang membagi keuntungan dari e-Procurement
lain:
menjadi
langsung
kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan,
(meningkatkan akurasi data, meningkatkan
kemampuan melakukan komunikasi dengan
efisiensi dalam operasi, proses aplikasi yang
sesama rekan kerja, keterampilan yang dimiliki
lebih cepat, mengurangi biaya administrasi dan
sesuai dengan bidang tugas, penguasaan akan
mengurangi biaya operasi) dan keuntungan
bidang
tidak
membangun kebersamaan.
dua,
langsung
yaitu
keuntungan
(e-Procurement
membuat
Pengetahuan
IT
dan
terhadap
sikap
pekerjaan,
karyawan
dalam
pengadaan lebih kompetitif, meningkatkan
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
customer services, dan meningkatkan hubungan
Pasal 1 ayat (7) menyebutkan definisi Pejabat
dengan mitra kerja).
Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut
Dalam penelitiannya Mudjahidin (2013)
PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab
menggunakan IS (Information System) Success
atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. PPK
Model Delone dan Mclean dalam pengukuran
bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran
penerapan
IS
(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran selaku pejabat
Success Model untuk mengukur penerapan e-
yang mengangkatnya. Lebih lanjut dalam
Procurement dikarenakan terdapat variabel-
melaksanakan tugasnya, PPK dapat dibantu
variabel yang dapat mengukur keberhasilan IS
oleh tim pendukung yang diperlukan untuk
dalam melakukan penilaian penerapan sistem
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
e-Procurement.
Penggunaan
informasi didalamnya. Delone dan Mclean
PPK selaku pejabat pengadaan memiliki
mengulas pengukuran keberhasilan IS dengan
kewenangan
membuat
kontrak
pengadaan
menggunakan variabel kesuksesan IS yang
barang dan jasa dengan penyedia barang dan
saling berhubungan.
Jasa atau pelaksana. Agar dapat ditetapkan sebagai PPK, maka seorang PPK harus
Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Kompetensi menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010 adalah kemampuan pejabat dalam mengelola pekerjaannya dengan berprinsipkan 15 -
Volume 5, No. 1, Februari 2016
memenuhi persyaratan sebagai sebagaimana tertulis dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 pasal 12 sebagai berikut: 1. Memiliki integritas;
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 2. Memiliki disiplin tinggi; 3. Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas; 4. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN; 5. Menandatangani Pakta Integritas; 6. Tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan 7. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
menganalisis pola hubungan di antara variabel (Sarjono dan Julianita, 2011:117), Penelitian dilakukan
dengan
tujuan
menerangkan
pengaruh langsung, tidak langsung, dan total dari variabel penerapan e-Procurement (X1) dan
kompetensi
PPK
(X2)
terhadap
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (Y) dan implikasinya
terhadap
penyerapan
belanja
modal (Z). Rancangan
pengujian
hipotesis
menggunakan dua model substruktur, model yang pertama meregresikan dan menghitung
METODE PENELITIAN Penelitian ini dilakukan pada para satuan
koefisien
jalur
variabel
penerapan
e-
kerja yang berada dalam lingkup pembayaran di
Procurement dan kompetensi pejabat pembuat
KPPN Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan
komitmen terhadap pelaksanaan pengadaan
untuk menguji pengaruh variabel independen
barang dan jasa. Model substruktur kedua
(penerapan e-Procurement dan kompetensi
meregresikan kemudian menghitung koefisien
pejabat pembuat komitmen) terhadap variabel
jalur
intervening (pelaksanaan pengadaan barang dan
kompetensi pejabat pembuat komitmen, dan
jasa)
variabel
pelaksanaan
dependen (penyerapan belanja modal). Unit
penyerapan
analisis dalam penelitian ini berupa organisasi
pengujian
yaitu
pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung,
dan
implikasinya
satuan
kerja
terhadap
kementerian/lembaga.
Populasi dalam penelitian ini adalah satuan
variabel
penerapan
barang belanja
dan modal.
didapatkan,
e-Procurement,
jasa
terhadap
Setelah
kemudian
hasil
dihitung
dan pengaruh total variabel.
kerja yang telah menerapkan e-Procurement dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
HASIL PEMBAHASAN
dan dan telah memiliki seorang pejabat
Pengujian hipotesis menggunakan
Sampel
82
model substruktur 1 dan 2. Hasil perhitungan
responden. Sumber data yang digunakan adalah
koefisien jalur serta pengaruh tidak langsung
data primer dan teknik pengumpulan data
dan pengaruh total dapat dilihat pada tabel 3
dilakukan dengan metode kuesioner.
dan tabel 4.
digunakan
berjumlah
jalur
dengan
pembuat komitmen sebagai pejabat pengadaan. yang
analisis
dilakukan
menggunakan
Metode Analisis Penelitian ini menggunakan model analisis jalur yaitu suatu metode yang digunakan untuk Volume 5, No. 1, Februari 2016
- 16
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Tabel 3. Pengaruh X1 & X2 terhadap Y secara langsung & tidak langsung
Procurement dan kompetensi PPK secara bersama-sama terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Nilai koefisien determinasi (R2) dari hasil
Sumber: data primer yang diolah. 2015 *) nilai yang diperoleh berdasarkan tabel correlation Berdasarkan Tabel 3 tampak bahwa
pengujian sebesar 0,792. Hasil pengujian ini
variabel X1 terhadap Y berpengaruh kuat secara
sama
langsung yaitu sebesar (0,764)2 atau 76,4% dan
kompetensi PPK sebesar 79,2%. Sedangkan
variabel X2 berpengaruh lemah terhadap Y yaitu
sisanya
sebesar (0,172)2 atau 3%.
variabel lain.
Tabel 4. Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y & implikasinya terhadap Z secara langsung & tidak langsung No. 1 2 3 4 5 6
Koefisien Jalur Langsung X1 terhadap Z 0,255 0,065 X2 terhadap Z 0,093 0,009 Y terhadap Z 0,677 0,458 X1 terhadap Y 0,677 melalui X2 X1 terhadap Z 0,881 melalui Y X2 terhadap Z 0,689 melalui Y Variabel
Pengaruh Tidak Langsung
2 (0,255 x 0,093 x 0,677) 2 ( 255 x 0,677 x 0,881) 2 (0,093 x 0,677 x 0,689)
penerapan
sebesar
Hasil penelitian
e-Procurement
20,8%
penelitian
dipengaruhi
ini
Retnowulan
dan
oleh
sesuai
dengan
(2014)
yang
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari implementasi e-Procurement
0,016
Lemah
dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan
0,304
Kuat
penelitian Qolbi, Djasuli dan Harwida (2012)
0,087
Lemah
yang menyimpulkan bahwa kompetensi yang
secara langsung yaitu sebesar (0,255)2 atau berpengaruh lemah
terhadap Z yaitu sebesar (0,093)2 atau 0,9% dan variabel Y terhadap Z berpengaruh (0,677)2 atau 45,8%
dimiliki oleh PPK memiliki hubungan positif dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Pada
hasil
pengujian
substruktur
2
diperoleh nilai koefisien korelasi (R ) sebesar 0,977 yang menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan antara penerapan eProcurement, kompetensi PPK dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara simultan terhadap penyerapan belanja modal.
Berdasarkan
hasil
pengujian
hipotesis
dapat dijelaskan bahwa variabel penerapan eProcurement dan kompetensi pejabat pembuat komitmen terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berdasarkan hasil pengujian substruktur 1 diperoleh nilai koefisien korelasi (R ) sebesar 0,890. Ini menunjukkan hubungan yang positif dan cukup erat antara penerapan e17 -
oleh
Sedang Lemah Sedang
variabel X1 terhadap Z berpengaruh sedang
6,5% dan variabel X
barang dan jasa dipengaruhi secara bersama-
Keterangan
Total 0,065 0,009 0,458
Sumber: data primer yang diolah. 2015 *) nilai yang diperoleh berdasarkan tabel correlation Berdasarkan Tabel 4 tampak bahwa
2
menujukkan bahwa pelaksanaan pengadaan
Volume 5, No. 1, Februari 2016
Nilai koefisien determinasi (R2) dari hasil pengujian sebesar 0,954. Hasil pengujian ini menujukkan bahwa penyerapan belanja modal dipengaruhi
secara
bersama-sama
oleh
penerapan e-Procurement, kompetensi PPK dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebesar 95,4%.
Sedangkan
sisanya
sebesar
4,6%
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dimasukkan dalam penelitian ini.
menambah dan mengganti variabel independen
Berdasarkan hasil penelitian ini, dengan
dan intervening atau menggunakan model
memperhatikan pelaksanaan pengadaan barang
penelitian kualitatif dalam metode penelitian
dan jasa dengan penekanan pada penerapan e-
agar dapat menemukan lebih banyak lagi
Procurement
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
yang
baik
serta
adanya
kompetensi yang dimiliki PPK pada satuan kerja
dapat
mengoptimalkan
penyerapan
belanja modal pada satuan kerja.
DAFTAR PUSTAKA
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN Hasil
penelitian
penerapan pejabat
menunjukkan
e-Procurement pembuat
dan
komitmen
bahwa
kompetensi berpengaruh
terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa baik secara bersama-sama maupun parsial. Penerapan e-Procurement, kompetensi pejabat pembuat
komitmen,
dan
pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa berpengaruh secara bersama-sama maupun parsial berpengaruh terhadap penyerapan belanja modal pada satuan kerja Kementerian/Lembaga yang berada pada lingkup pembayaran KPPN Banda Aceh. Dalam
upaya
untuk
meningkatkan
penyerapan belanja modal, disarankan agar para satuan
kerja
hendaknya
perlu
terus
meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh para
pejabat
pembuat
komitmen
dan
menerapkan e-Procurement yang telah di implementasikan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada tiap-tiap satuan kerja agar penyerapan belanja modal pada satuan kerja menjadi optimal. Penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan
penyerapan
belanja
penyerapan belanja modal.
modal
dapat
Abdullah, Syukriy & Abdullah Halim. 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol.2, No. 2 November:17-32. Astuti. Febby Fuji & Zunaidah. 2012. Pengaruh Perubahan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan). Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya. Vol.10, No.20 Desember: 59-80. Carsidiawan, Didi. (2008). Mengungkap Penyebab Lambatnya Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah. (Online). http://didicarsidiawan.wordpress.com/2009 /04/29/mengungkap penyebab-lambatnyapenyerapan-anggaran-belanja-pemerintah/), diakses pada 1 April 2015. Damayanti, Amelia Iftitah., Tjahjanudin Domai, & Abdul Wachid. 2012. Penerapan EProcurement dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Malang. Jurnal Administrasi Publik. Universitas Brawijaya. Vol. I, No.2: 139-146. Davila, Antonio, M. Gupta, & R. Palmer. 2003. Moving Procurement Systems To The Internet: The Adoption And Use Of EProcurement Technology Models. European Management Journal. Vol. 21 No. 1.p.11. Hermawan, Asep. 2013. Pengaruh Pelatihan Staf Pengadaan Dan Kompensasi Volume 5, No. 1, Februari 2016
- 18
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Terhadap Efektifitas Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Kementerian Pendididikan & Kebudayaan. Tesis. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. Hadisaputra, M. Trisno. 2012. Porsi Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa pada APBN. Jurnal Pengadaan. Vol. 2, No. 2, November.18-37. Herriyanto, Hendris. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta. Tesis. Jakarta: Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia. Kuncoro, Egiastyo Dwi. 2013. Analisis Penyerapan Anggaran Pasca Penerapan Aplikasi SIPP Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I Dinas PU Prov. Kaltim. eJournal Administrasi Bisnis. Vol. 1 No.4: 364-373. Kuswoyo, Iwan Dwi. 2011. Analisis atas Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja di Akhir Tahun Anggaran (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah KPPN Kediri). Tesis. Program Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Martowardojo, Agus. 2011. Penyerapan Belanja Modal Menurun. Harian Suara Karya. Selasa, 20 Desember. Ma’ruf, Muhammad & Zaenal Muttaqin. 2007. Belanja Modal Masih Rendah. Melalui
Diakses 1 Juni 2015. Maulana, Delly. 2011. Analisis Penelusuran Anggaran APBD Provinsi Banten Di Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia. Simposium Nasional Otonomi Daerah. Banten. Universitas Serang Raya. Miliasih, Retno. 2012. Analisis Keterlambatan 19 -
Volume 5, No. 1, Februari 2016
Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga TA 2010 Di Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia. Muchsin, M & Noor, Andi Sofan. 2011. Fenomena Penyerapan Anggaran: Kenapa Akselerasi di Akhir Tahun? Paris Review. Nomor 6 Tahun III Desember:6-9. Mudjahidin, Rizka Marsa Pramadani. 2013. Analisis Keberhasilan E-Procurement Pemerintah Kota Surabaya Menggunakan Information System Success Model. Jurnal Teknik Pomits. Vol. 1 No. 1: 1-11. Nugroho, Mashudi Adi. 2013. Analisis Faktorfaktor yang menyebabkan penumpukan pencairan dana APBN di Akihor Tahun (Studi Kassus di KPPN Malang). Jurnal Ilmiah. Malang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya.Vol 1, No 2.:8-13. Nugroho, Fajar & Rohman, Abdul. 2012. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah). Diponegoro Journal of Accounting. Vol. 1 No. 2: 1-14. Noviwijaya, Amdi dan Rohman, Abdul. 2013. Pengaruh Keragaman Gender Dan Usia Pejabat Perbendaharaan Terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Semarang I). Diponegoro Journal of Accounting. Vol. 2 No. 3: 1-10. Priatno, Prasetyo Adi. 2013. Analisis FaktorFaktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar. Jurnal Ilmiah. Malang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya. Vol 1, No 2:2-7. Qolbi, Nida, Mohamad Djasuli & Gita Arasy. 2012. Pentingnya Kompetensi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Kabupaten Bangkalan dalam
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Melaksanakan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010. Makalah Disampaikan pada seminar Public Reform for Good Government Governance A4-PFM Conference Surabaya. 13 s.d. 14 November. Retnowulan, Dewi Ayu. 2014. Pengaruh Implementasi Electronic Procurement (EProc) Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Terhadap Perwujudan Good Governance Di Balai Besar Wilayah Sungai CimanukCisanggarung. Tesis. Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. ________________, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa. ________________, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. ________________, Peraturan Menteri Keuangan No. 249/PMK.02/2011 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Seftianova, Ratih & Helmy Adam. 2013. Pengaruh Kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Kas Terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran Pada Satker Wilayah KPPN Malang. JRAK. Vol. 4 No.1 Februari: 75 – 84. Siswanto, Adrianus Dwi & Sri Lestari Rahayu. 2010. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2010. Policy Paper Pusat Kebijakan APBN. Jakarta. Sarjono, Haryadi & Winda Julianita. 2011. SPSS vs Lisrel. Sebuah Pengantar. Aplikasi untuk Riset. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. Sukmana, Yoga. 2015. Bank Dunia Soroti Rendahnya Serapan Belanja Modal
Pemerintah. Harian Kompas. Rabu 8 Juli 2015. Hal: 22. Tanjung, Novri H.S. & Firman Imam. 2011. Liputan Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011.Melalui.http://www.perbendaharaan. go.id//?pilih=news.aksi=lihat&id=2770ne w/? Diakses 1 Juni 2015.
Volume 5, No. 1, Februari 2016
- 20
