Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0164 pp. 23- 35
13 Pages
PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN ACEH UTARA Munasyir 1, 1)
Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2,3) Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (baik secara simultan maupun parsial) terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini merupakan hypothesis testing research dengan pengujian menggunakan analisis regresi linier berganda dari data yang dikumpulkan melalui kuesioner. Populasi penelitian terdiri atas 63 PPK-SKPD di Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah sensus dengan mengisi kuesioner. Analisis data dilakukan menggunakan SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Kabupaten Aceh Utara. Kata kunci: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Pemerintahan) pada program aplikasi berbasis
PENDAHULUAN
Laporan
keuangan
bentuk
akrual di SKPD, sehingga tidak sesuai dengan
keuangan
batas waktu penerapan yang telah ditetapkan,
negara/daerah selama suatu periode. Untuk itu,
dan belum sesuai konsep serta kerangka dari
penyajian laporan keuangan harus memenuhi
indikatornya.
karakteristik kualitatif (Peraturan Pemerintah
Selain
pertanggungjawaban
adalah
pengelolaan
SAP,
faktor
lain
yang
Nomor 71 tahun 2010). Karakteristik kualitatif
mempengaruhi
suatu laporan keuangan terdiri dari relevan,
adalah SPIP (Sistem Pengendalian Intern
andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.
Pemerintah). SPIP dilaksanakan sesuai dengan
Hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan
tolok
kualitas
ukur
untuk
laporan
keuangan
mewujudkan
tata
(BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah
pemerintahan yang baik menjadi penunjang
Daerah (LKPD) Kabupaten Aceh Utara hampir
keberhasilan
setiap
laporan keuangan dimasa yang akan datang
tahun
dapat
opini
Wajar
Dengan
Pengecualian (WDP) (Daftar opini LKPD
dalam
meningkatkan
kualitas
(Kartika, 2013).
2005-2014 BPK-RI Perwakilan Aceh, 2014).
Berdasarkan hasil penelitian Syamsuar
Menurut Endarto (2014: 20) salah satu faktor
(2013) bahwa dengan diterapkannya sistem
yang
lemahnya
pengendalian
Akuntansi
keandalan laporan keuangan. Hasil penelitian
mempengaruhi
penerapan 23 -
SAP
adalah (Standar
Volume 4, No. 4, November 2015
intern
akan
meningkatkan
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala “laporan yang terstruktur
yang dilakukan oleh Susilawati dan Riana
keuangan adalah
(2014)
sistem
mengenai posisi keuangan dan transaksi-
positif
transaksi yang
menunjukkan
pengendalian
internal
bahwa berpengaruh
dilakukan oleh suatu entitas
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
pelaporan yang disusun untuk menyediakan
pemerintah daerah.
informasi yang relevan selama satu periode
Selanjutnya manfaat yang diharapkan
pelaporan”.
Selanjutnya
laporan
keuangan
dapat dicapai dari hasil penelitian ini adalah:
menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 “tujuan
Pertama,
bahan
laporan keuangan pemerintah adalah untuk
pertimbangan kepada SKPD di Kabupaten Aceh
menyajikan informasi yang berguna dalam
Utara, khususnya bidang
pengambilan
sebagai
masukan
dan
penyusunan laporan
keputusan
entitas
laporan keuangan. Kedua, hasil penelitian ini
pelaporan”. Laporan keuangan digunakan untuk
diharapkan
mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang
memberikan
sumbangan
selama
akuntabilitas
keuangan dalam upaya meningkatkan kualitas
dapat
pelaporan
serta
satu
periode
referensi tentang penerapan standar akuntansi
dimanfaatkan untuk melaksanakan
pemerintahan dan sistem pengendalian intern
operasional
pemerintahan,
menilai
pemerintah berkaitan dengan kualitas laporan
keuangan,
mengevaluasi
efektivitas
dan
keuangan di pemerintah daerah.
efisiensi
pelaporan,
dan
Tujuan artikel ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh baik secara bersama-
suatu
menentukan
entitas
ketaatan
terhadap
kegiatan kondisi
peraturan
perundang-undangan.
sama (simultan) maupun secara individual (parsial)
penerapan
standar
akuntansi
Kualitas Laporan Keuangan Laporan keuangan yang baik itu harus
pemerintahan dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan
dapat
SKPD di Kabupaten Aceh Utara. Artikel ini
pemakainya, maka laporan keuangan tersebut
dimulai
harus
dengan
kajian
pustaka,
kemudian
memberikan
mempunyai
manfaat
nilai
bagi
informasi
para
yang
dilanjutkan dengan penjelasan metode penelitian
berkualitas dan berguna dalam pengambilan
yang digunakan. Setelah itu, hasil penelitian dan
keputusan. Kualitas laporan keuangan tersebut
pembahasan
tercermin dari karakteristik kualitatif. Menurut
didiskusikan,
Terakhir, beberapa
dan
pembahasan.
kesimpulan dan saran di
Komite
Standar
Akuntansi
(2011) Karakteristik
berikan.
Pemerintahan
kualitatif
laporan
keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang 2.
perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar
KAJIAN PUSTAKA
dapat memenuhi tujuannya. Prasyarat normatif
Laporan Keuangan Negeri
Menurut Peraturan Menteri Dalam
yang
Nomor
pemerintah dapat memenuhi kualitas yang
13
Tahun
2006
laporan
diperlukan
agar
laporan
Volume 4, No. 4, November 2015
keuangan
- 24
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dikehendaki
yaitu
relevan,
andal,
dapat
dibandingkan, dan dapat dipahami.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005:1-
5)
penyusunan Tujuan
dan
Tanggungjawab
Laporan
laporan
bahwa
keuangan
tujuan
pemerintah
untuk menyajikan informasi yang
berguna dalam pengambilan keputusan dan bagi
Keuangan Menurut Harahap (2002:67) tujuan laporan
adalah
menyebutkan
keuangan
“
adalah
menyediakan
entitas
pelaporan
atas
sumberdaya
yang
dipercayakan.
informasi yang menyangkut posisi keuangan,
Tanggungjawab menurut
perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah
Pemerintahan (2005: 1-6) menjelaskan bahwa
besar pemakai dalam pengambilan keputusan
tanggungjawab
ekonomi”. Hal ini dapat dipahami bahwa
laporan keuangan berada pada pimpinan entitas.
laporan keuangan merupakan hasil akhir dari
Dilingkungan pemerintah daerah yang dimaksud
proses
sumber
dengan pimpina entitas adalah setiap Kepala
informasi bagi para pemakainya untuk proses
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai
pengambilan keputusan yang menggambarkan
entitas akuntansi dan setiap bupati/walikota
indikator dan kesuksesan dalam mencapai
sebagai
tujuannya.
tanggungjawab penyusunan laporan keuangan
Peraturan
yang
menjadi
penyusunan
pelaporan.
dan
Akuntansi
penyajian
Kewajiban
dan
Republik
setiap kepala SKPD dinyatakan dalam pasal 56
Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP
ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
pada
tentang perbendaharaan Negara, yaitu: Kepala
bagian
Pemerintah
entitas
Standar
keuangan
kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu
akuntansi
Komite
laporan
tujuan
laporan
keuangan
disebutkan bahwa: “laporan keuangan disusun
SKPD
untuk menyediakan informasi yang relevan
barang menyusun dan menyampaikan laporan
mengenai
keuangan
posisi
keuangan
dari
seluruh
selaku
yang
pengguna
meliputi:
anggaran/pengguna
laporan
realisasi
transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas
anggaran, neraca dan catatan atas laporan
pelaporan selama satu periode pelaporan”.
keuangan.
Laporan keuangan terutama digunakan untuk
Laporan keuangan SKPD selanjutnya
mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang
disampaikan kepada Kepala Daerah melalui
dapat bermanfaat dalam melaksanakan kegiatan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
operasional
pemerintahan,
menilai
yang bertindak pula sebagai Bendahara Umum
keuangan,
mengevaluasi
efektivitas
kondisi dan
efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan
ketaatan
terhadap
peraturan
perundang-undangan (Hidayat, 2014).
Daerah. Komponen Laporan Keuangan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 SAP berbasis akrual pada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan
25 -
Volume 4, No. 4, November 2015
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala paragraf
28
disebutkan
bahwa
laporan
6. Laporan perubahan ekuitas (LPE) adalah
keuangan terdiri dari:
menyajikan perubahan yang terjadi pada
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah
setiap
komponen
ekuitas,
yaitu
suatu laporan yang menyajikan ikhtisar
peningkatan atau penurunan aset bersih
sumber, alokasi, pengelolaan sumber daya
pemilik suatu entitas selama suatu periode
ekonomi oleh pemerintah daerah yang
diantaranya: Ekuitas awal, surplus/defisit-
menggambarkan
LO.
perbandingan
antara
anggaran dan realisasinya dalam satu
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
periode pelaporan.
adalah penjelasan atau rincian dari angka
2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih
yang
tertera
dalam
laporan
realisasi
adalah entitas pelaporan terhadap adanya
anggaran, laporan perubahan SAL, neraca,
informasi kenaikan atau penurunan SAL,
laporan operasional, laporan arus kas, dan
laporan perubahan SAL menyajikan pos-
laporan perubahan ekuitas.
pos yaitu: Saldo anggaran lebih awal,
Pengakuan dalam akuntansi adalah
penggunaan saldo anggaran lebih, sisa
proses
lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun
pencatatan
berjalan, koreksi kesalahan pembukuan
akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang
tahun sebelumnya (PP No 71 Tahun 2010).
melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana,
3. Neraca adalah gambaran posisi keuangan suatu entitas pelaporan
penetapan
pendapatan,
suatu
terpenuhinya kejadian
belanja,
kriteria
dalam
dan
catatan
pembiayaan.
mengenai aset,
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang
kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal
untuk mengakui dan memasukkan setiap pos
tertentu. Unsur didalam neraca terdiri dari
dalam laporan keuangan. Pengukuran pos
aset, kewajiban, dan ekuitas dana (PP No
dalam laporan keuangan
71 Tahun 2010).
perolehan historis.
4. Laporan
Operasional
(LO)
adalah
menyajikan informasi kegiatan operasional dengan wajar hasil operasi suatu entitas, terdiri dari pos-pos pendapatan-LO, beban dari kegiatan operasi, surplus dan defisit. 5. Laporan
Arus
Kas
(LAK)
adalah
menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, saldo kas pada tanggal pelaporan selama periode tertentu.
menggunakan nilai
Opini BPK RI terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pendapat (opini) adalah merupakan suatu
pernyataan
profesional
pemeriksa
mengenai kewajaran atas informasi keuangan yang
disajikan
dalam
laporan
keuangan
didasarkan pada kriteria, kesesuaian dengan SAP, kecukupan disclosure),
pengungkapan (adequate
kepatutan
terhadap
peraturan
perundang-undangan dan efektifnya sistem pengendalian
intern
pemerintah
Volume 4, No. 4, November 2015
(Darise, - 26
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 2009:378).
dicarikan solusi mengenai penerapan SAP
Ada 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh BPK dalam pemeriksaan keuangan yaitu:
yaitu: Adanya ketidaksesuaian hukum terhadap ketentuan undang-undang, praktik akuntansi
1. Opini (WTP) Wajar Tanpa Pengecualian
menurut SAP berbasis akrual terkait teknik
2. Opini (WDP) Wajar Dengan Pengecualian
pencatatan
dan
pelaporan,
dan
strategi
3. Opini pendapat tidak wajar
penerapan
SAP
berbasis
akrual
belum
4.Opini
Pernyataan
tidak
memberikan
pendapat.
dilaksanakan oleh SKPD sesuai batas waktu yang ditentukan dalam perundang-undangan (Halim dan Kusufi, 2013).
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 yang dimaksud SAP adalah:
Prinsip-prinsip
akuntansi
yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah didefinisikan sebagai berikut:
laporan keuangan pemerintah. SAP adalah
Sistem
Pengendalian
adalah
suatu rangkaian sistematik dari prosedur,
Pemerintah
penyelenggara, peralatan, dan elemen lain
terhadap tindakan dan kegiatan yang dilakukan
untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak saat
secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh
analisis transaksi sampai dengan pelaporan
pegawai
keuangan dilingkungan organisasi pemerintah.
memadai atas tercapainya tujuan organisasi
untuk
proses
yang
Intern
memberikan
integral
keyakinan
Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010
melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
tentang SAP pada Lampiran II disebutkan
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan
bahwa basis akrual adalah basis akuntansi yang
aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa
perundang-undangan.
lainnya pada saat terjadi, tanpa memperhatikan
SPIP menurut PP Nomor 60 Tahun 2008
saat
dilingkungan pemerintahan daerah terdiri dari 5
kas
atau
setara
kas
diterima
atau
dibayarkan. Basis kas adalah basis akuntansi yang
mengakui
pengaruh
transaksi
dan
peristiwa lainnya pada saat kas diterima atau dibayar.
Penerapan
SAP
di
(lima) unsur, yaitu: 1. Lingkungan pengendalian Pimpinan Instansi Pemerintah dan
Pemerintah
seluruh pegawai harus menciptakan dan
Kabupaten Aceh Utara saat ini masih dalam
memelihara lingkungan organisasi yang
tahap transisi, maksudnya laporan keuangan
menimbulkan
yang dihasilkan dari penerapan SAP masih
mendukung terhadap pengendalian intern
berbasis kas menuju akrual (Endarto, 2014:21).
dan manajemen yang sehat.
Permasalahan yang dihadapi untuk 27 -
Volume 4, No. 4, November 2015
2. Penilaian risiko
perilaku
positif
dan
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Pengendalian
harus
populasi dalam penelitian ini sebanyak 29
memberikan penilaian atas risiko yang
SKPD setiap SKPD 2 orang, jadi responden 58
dihadapi unit organisasi baik dari dalam
orang.
maupun dari luar.
menggunakan regresi linier berganda dengan
3. Kegiatan pengendalian
horizon waktu cross-sectional study. Hasil
Kegiatan
intern
pengendalian
membantu
Analisis
data
penelitian
dengan
penelitiannya menyimpulkan bahwa baik secara
dalam memastikan bahwa arahan pimpinan
simultan
Instansi Pemerintah dilaksanakan secara
independen (penerapan sistem pengendalian
efisien dan efektif dalam pencapaian
intern pemerintah dan peran auditor internal)
tujuan organisasi.
berpengaruh
4. Informasi dan komunikasi
kepada
parsial,
terhadap
kedua
variabel
variabel
dependen
(pengelolaan keuangan daerah).
Informasi harus dicatat dan segera dilaporkan
maupun
pimpinan
Penelitian Syamsuar (2013) dengan unit
Instansi
analisis individual, objek penelitian terhadap
Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan.
Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu
Informasi disajikan dalam
PPK-SKPK pada Kabupaten Aceh Besar,
bentuk dan
sarana tertentu, tepat waktu sehingga
dengan
memungkinkan
standar akuntansi pemerintahan dan penerapan
pimpinan
Instansi
variabel
Pemerintah melaksanakan pengendalian
sistem
dan tanggung jawabnya.
dependen
5. Pemantauan
independen
pengendalian
intern)
(pengelolaan
(pemahaman
dan
variabel
keuangan
daerah).
Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak
Pemantauan
harus
dapat
menilai
30 SKPK, setiap SKPK 2 orang maka
kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan
respondennya 60 orang. Analisis data penelitian
memastikan bahwa rekomendasi hasil
dengan menggunakan regresi linier berganda
audit dan reviu lainnya dapat segera
dengan horizon waktu cross-sectional study.
ditindaklanjuti.
Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa baik secara simultan maupun parsial, kedua variabel independen (pemahaman standar akuntansi
Penelitian Sebelumnya Penelitian Suhaili (2012) dengan unit analisis
individual,
dilingkungan
objek
pemerintah
penelitian
SKPD
Kota
Subulussalam, dengan variabel independen (penerapan
sistem
pemerintah
dan
pengendalian peran
pemerintah)
dan
(pengelolaan
keuangan
auditor
variabel daerah).
pemerintahan
dan
penerapan
sistem
pengendalian intern) berpengaruh terhadap variabel dependen (kualitas laporan keuangan pemerintah daerah).
intern internal dependen Jumlah
Kerangka Pemikiran Berdasarkan
teori-teori
yang
dikemukakan di atas menunjukkan bahwa Volume 4, No. 4, November 2015
- 28
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala penerapan SAP dan
SPIP mempengaruhi
kualitas laporan keuangan SKPD dimana kedua
penelitian sebagai berikut: H1: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
variabel tersebut berpengaruh secara positif
dan
Sistem
terhadap kualitas laporan keuangan.
Pemerintah
Pengendalian secara
Intern
bersama-sama
Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010,
berpengaruh terhadap kualitas laporan
suatu laporan keuangan itu baik apabila
keuangan SKPD di Kabupaten Aceh Utara.
dihasilkan
dapat
H2: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
memberikan manfaat bagi para pemangku
berpengaruh terhadap kualitas laporan
kepentingan, baik para pengguna maupun
keuangan SKPD di Kabupaten Aceh Utara.
pemeriksa
dari
penerapan
laporan
SAP
keuangan
pemerintah,
H3: Penerapan Sistem Pengendalian Intern
dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.
Wati,
Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas
Hasil penelitian yang dilakukan oleh
laporan keuangan SKPD di Kabupaten
Herawati
Aceh Utara.
menunjukkan
dan
bahwa
Sinarwati
(2014)
penerapan
standar
akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan
3. METODE PENELITIAN
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
Penelitian
ini
merupakan
pengujian
daerah. Hal ini berarti semakin baik penerapan
hipotesis dengan tujuan untuk menguji pengaruh
standar akuntansi pemerintahan, maka akan
penerapan SAP dan SPIP terhadap kualitas
terjadi peningkatan kualitas laporan keuangan
laporan keuangan SKPD di Kabupaten Aceh
daerah.
Utara. Hasil
penelitian
Syamsuar
(2013)
Jenis
dilakukan
investigasi
penelitian
yang
adalah studi kausalitas (causal
menunjukkan bahwa dengan diterapkannya
relationship’s
sistem pengendalian intern akan meningkatkan
organisasi yaitu institusi atau lembaga yaitu
keandalan laporan keuangan yang merupakan
seluruh dinas, badan, kantor, dan kecamatan
salah satu prasyarat normatif yang diperlukan
yang ada di pemerintah Kabupaten Aceh Utara
agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat
sedangkan horizon waktu yang digunakan
memenuhi kualitas yang dikehendaki. Hasil
adalah Cross-sectional studies
penelitian Nurmaziah (2013) juga mendapatkan hasil
yang
berpengaruh
sama
bahwa
terhadap
penerapan
kualitas
SPI
laporan
keuangan daerah.
study).Unit
analisis
adalah
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
pemerintah
Responden
Kabupaten
penelitian
Aceh
adalah
Utara. Pejabat
Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) Hipotesis
yang berjumlah 63 responden. Penelitian ini
Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 29 -
hipotesis
Volume 4, No. 4, November 2015
menggunakan metode sensus. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder, peneliti
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala menggabungkan informasi yang diperoleh dari
Akuntansi Pemerintahan, X2 adalah Sistem
buku dan institusi terkait dengan pengumpulan
Pengendalian Intern Pemerintah, dan ε adalah
data yang dilakukan secara kuesioner.
Error Term.
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan SPSS (Statistical Package for Social Science). Data yang diperoleh dari
4. HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN
Penelitian ini menggunakan data primer
responden melalui kuesioner perlu untuk diuji dengan pengujian validitas maupun reliabilitas. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah disusun benar-benar mengukur apa yang perlu diukur. Teknik pengujian korelasi
validitas
menggunakan
Product-Moment
teknik
coefficient
dari
DAN
yang diperoleh melalui daftar kuesioner yang disampaikan secara langsung kepada responden. Adapun jumlah kuesioner yang diedarkan kepada responden sebanyak 63 kuesioner, dengan tingkat pengembalian 100%. Statistik Deskriptif
Pearson. Sedangkan uji reliabilitas bertujuan
Tabel
4.1
menyajikan
statistik
untuk melihat apakah alat ukur yang digunakan
deskriptif dari variabel independen dan variabel
menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan,
dependen dari penelitian ini.
kestabilan
atau
mengungkapkan sekelompok
konsistensi gejala
individu,
dalam
tertentu
walaupun
Descriptive Statistics
dari
dilakukan
pada waktu berbeda. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan Cronboach alpha dari masing-masing instrumen. Teknik analisis data pada pengujian hipotesis
Minimum
digunakan untuk menguji pengaruh antara dua atau lebih variabel serta melihat pengaruh secara simultan dan parsial. Persamaan model empiris
yang
digunakan
dalam
meneliti
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu: Y= α+β1x1+ β2x2+ε
Std. Deviation
N
Kualitas LK SKPD Penerapan SAP Penerapan SPIP Valid N (listwise)
63
3,33
4,83
4,1468
,27949
63
3,45
5,00
4,1616
,28583
63
3,42
4,83
4,0119
,31247
menggunakan pengujian analisis regresi linier berganda yang merupakan teknik statistik yang
Maximum
Variablel
Mean
63
Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari variabel yang diteliti dengan jumlah responden 63 orang. Nilai standar deviasi dari semua variabel lebih kecil dari nilai rata-rata. Nilai standar deviasi ( deviation standard )
menunjukkan nilai
dispersi atau tingkat penyebaran rata-rata dalam suatu
variabel
dan
bermanfaat
untuk
Dimana Y adalah Kualitas laporan keuangan
mengetahui simpangan dari rata-rata deretan
SKPD, α adalah konstanta, β1,β2 adalah
data. Semakin besar nilai standar deviasi, maka
koefisien regresi X1 dan X2, X1 adalah Standar
data
semakin
menyebar
dari
Volume 4, No. 4, November 2015
rata-rata. - 30
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Sebaliknya semakin kecil nilai standar deviasi
Pemerintahan. Ha : β1 ≠ 0 yaitu 0,220 > 0.
maka data semakin homogen (hampir sama).
Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan
Nilai standar deviasi untuk variabel kualitas LK
bahwa secara parsial variabel penerapan
SKPD
standar akuntansi pemerintahan berpengaruh
adalah
sebesar
0,27949,
variabel
penerapan SAP sebesar 0,28583, dan variabel penerapan SPIP sebesar 0,31247.
terhadap kualitas laporan keuangan SKPD. b. Pengaruh penerapan sistem pengendalian intern Pemerintah. Ha : β1 ≠ 0 yaitu 0,452 > 0.
Hasil Uji Regresi Hasil uji regresi dengan menggunakan
Berdasarkan
hasil
perhitungan
menunjukkan bahwa secara parsial variabel
bantuan software SPSS adalah seperti pada
penerapan
sistem pengendalian intern
Tabel 4.2.
pemerintah berpengaruh terhadap kualitas
Hasil Analisis Regresi Berganda Coefficientsa Unstandardized Coefficients Variabel β Std. Error Konstanta 1,419 0,447 Penerapan SAP 0,220 0,109 Penerapan SPIP 0,452 0,100 Koefisien Korelasi (R) : 0,641 Koefisien Determinasi(R2) : 0,411 Adjusted R Square : 0,391 Sumber: Data Primer diolah tahun 2015
laporan keuangan SKPD.
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
dan
Penerapan
Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah
secara
bersama-sama terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Kabupaten Aceh Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Berdasarkan Tabel 4.2 persamaan
nilai koefisien regresi βi (i=1,2) ≠ 0, sehingga
regresi linier berganda diperoleh sebagai
dapat dinyatakan bahwa pengaruh variabel
berikut:
independen (X1, X2)
Y = 1,419 + 0,220X1 + 0,452X2 + ε
secara bersama-sama
terhadap variabel dependen (Y) atas hipotesis Pembahasan
pertama yaitu penerapan standar akuntansi
Pengujian secara Simultan
pemerintahan dan sistem pengendalian intern
Pengaruh
secara
simultan
dapat
2
dilakukan dengan melihat nilai R . Hasil
pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD.
pengujian pengaruh penerapan SAP dan SPIP
Hasil
pengujian
diperoleh
nilai
terhadap kualitas laporan keuangan SKPD
koefisien korelasi (R) sebesar 0,641 maksudnya
secara simultan diperoleh nilai koefisien β1=
bahwa
0,220, nilai koefisien β2 = 0,452, dan nilai R
independen terhadap dependen sebesar 64,1%
2
sebesar 0,411.
derajat
hubungan
antara
variabel
(lebih besar dari 50%). Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar
Pengujian secara Parsial
0,411 atau 41,1% bermakna bahwa variasi yang
a. Pengaruh penerapan Standar Akuntansi
terjadi pada variabel kualitas laporan keuangan
31 -
Volume 4, No. 4, November 2015
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala SKPD (Y) sebesar 41,1% di pengaruhi oleh
menyajikan
perubahan yang terjadi secara bersama-sama
dimana salah satu manfaatnya adalah untuk
pada variabel penerapan standar akuntansi
meningkatkan kualitas laporan keuangan (PP
pemerintahan
sistem
Nomor 71 Tahun 2010). PPK-SKPD selaku
pengendalian intern pemerintah, sedangkan
penyusun laporan keuangan di SKPD dituntut
sisanya 58,9% dipengaruhi oleh faktor lain
oleh pemerintah daerah perlu ketegasan dalam
yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
penerapan
dan
penerapan
Kualitas laporan keuangan SKPD itu akan menjadi baik apabila dipengaruhi oleh
laporan
tentang
keuangan
SAP
pemerintah,
untuk
dapat
menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
kemampuan PPK-SKPD dalam meningkatkan
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil
penerapan SAP dan SPIP dalam penyusunan
dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh
laporan keuangan di SKPD. Adanya Penerapan
Syamsuar (2013) dan Hidayat (2014), bahwa
SAP dan SPIP yang baik untuk semua PPK-
penerapan tentang SAP berpengaruh positif
SKPD akan mempermudah dalam menyusun
terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
laporan keuangan SKPD yang benar dan tepat
Setiap kenaikan penerapan tentang SAP maka
di masa yang akan datang.
akan di ikuti dengan kenaikan kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian yang sama
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Hasil
dan
Riana
(2014)
yang
menyimpulkan bahwa SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi β1 ≠
daerah, sehingga diperlukan penerapan tentang
0. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi
SAP yang kuat untuk mencapai laporan
penerapan
keuangan yang lebih berkualitas.
standar
hipotesis
Susilawati
kedua
berpengaruh
pengujian
juga terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh
akuntansi
terhadap
pemerintahan
kualitas
laporan
keuangan SKPD akan semakin baik. Penelitian secara parsial menunjukkan bahwa penerapan SAP memiliki nilai sebesar 0,220, dapat diinterprestasikan bahwa setiap satu poin peningkatan penerapan SAP pada skala interval, maka secara relatif akan meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD di Kabupaten Aceh Utara sebesar 0,220 satuan pada skala interval. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan
dalam
menyusun
dan
Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Hasil pengujian pengaruh variabel independen
(X2) secara parsial terhadap
variabel dependen (Y) atas hipotesis ketiga adalah pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan SKPD. Hasil
pengujian
Volume 4, No. 4, November 2015
hipotesis - 32
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala menunjukkan
bahwa β2 ≠ 0. Nilai koefisien
menunjukkan bahwa dengan diterapkannya
regresi penerapan SPIP memiliki sebesar 0,452
sistem pengendalian intern akan meningkatkan
bermakna
SPIP
keandalan laporan keuangan yang merupakan
meningkat satu poin pada skala interval, maka
salah satu prasyarat normatif yang diperlukan
secara
agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat
bahwa
relatif
setiap
penerapan
berpengaruh
terhadap
peningkatan kualitas laporan keuangan SKPD
memenuhi kualitas yang dikehendaki.
di Kabupaten Aceh Utara sebesar 0,452 satuan
Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil
poin
penelitian Manaf (2015) yang menunjukkan
pada
skala
interval.
SPIP
dalam
penyelenggaraan bertujuan untuk memberikan
bahwa
penerapan
SPI
tidak
berpengaruh
keyakinan yang memadai bagi tercapainya
terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah
tujuan organisasi di lingkungan pemerintah
Daerah pada Inspektorat Kabupaten/Kota di
daerah yang efektif dan efisien. Maka setiap
Provinsi Aceh.
pimpinan
berkewajiban
pengendalian
intern
terhadap
kegiatan
pemerintahan
dalam
menyusun
laporan
Berdasarkan hasil penelitian, maka
keuangan dan pertanggungjawaban laporan
dapat diambil kesimpulan bahwa, penerapan
keuangan daerah yang berkualitas (Kartika,
standar akuntansi pemerintahan dan sistem
2013).
pengendalian intern pemerintah baik secara Berdasarkan
Peraturan
melakukan 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Pemerintah
bersama-sama maupun parsial berpengaruh
Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian
terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di
intern adalah proses yang integral pada tindakan
Kabupaten Aceh Utara.
dan kegiatan yang dilakukan secara terus
Saran-saran untuk penelitian selanjutnya
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai
diharapkan untuk dapat menggunakan variabel
untuk memberikan keyakinan memadai atas
lain, yang lebih dari dua variabel yang
tercapainya tujuan organisasi yang dilakukan
berpengaruh
melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keuangan SKPD di Kabupaten Aceh Utara.
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan
Untuk
aset negara dan ketaatan terhadap peraturan
selanjutnya
perundang-undangan.
independen lain, selain penerapan SAP dan
itu
terhadap
kualitas
disarankan untuk
kepada
menambah
laporan
peneliti variabel
Hasil penelitian ini sejalan yang
SPIP untuk diuji pengaruhnya terhadap kualitas
dilakukan oleh Susilawati dan Riana, (2014),
laporan keuangan. Variabel tersebut, misalnya
dan Hidayat, (2014) yang menunjukkan bahwa
kinerja pengelolaan keuangan daerah, sumber
sistem pengendalian intern berpengaruh positif
daya manusia, dan teknologi informasi.
terhadap kualitas laporan keuangan. Demikian pula 33 -
hasil
penelitian
Syamsuar
(2013)
Volume 4, No. 4, November 2015
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala DAFTAR PUSTAKA Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2005- 2014. Banda Aceh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013.Nomor 23.B/LHP/XVIII.BAC/07/2014 Tanggal 10 Juli 2014. Banda Aceh. Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Layanan Umum (BLU). Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat. Endarto, Ari. 2014. Team BPK-RI Buku I LHP Atas Laporan Keuangan Kabupaten Aceh Utara. BPK-RI Perwakilan Aceh. Banda Aceh. Halim, Abdul dan M.S. Kusufi. 2013. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4.Jakarta: Salemba Empat. Harahap.S.Sofyan. 2002. Teori Akuntansi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Hidayat, Teuku. 2014. Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Nagan Raya. Tesis. Banda Aceh. Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Kartika. 2013. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan dampaknya pada akuntabilitas Laporan Keuangan SKPD di Kabupaten Wilayah Provinsi di Jawa Barat. Artikel online. Diakses pada 2 Maret 2015, melalui repository.upi.ed. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2005. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun
2005 tentang Pemerintahan.
Standar
Akuntansi
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2011. Modul: Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta. Manaf, Iqlima.A. 2015. Pengaruh Pemahaman tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Proses Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Inspektorat dan Implikasinya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Tesis. Banda Aceh. Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Nurmaziah, 2013. Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal dan Kompetensi PPK-SKPD terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Sabang, Tesis. Banda Aceh Universitas Syiah Kuala. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual Basis. ________, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. . ________, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. ________, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Jakarta. Sekaran, Uma, & R. Bougie. 2010. Research Methods for Business-A Skill Building Approach. Fifth Edition. Wiley . Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, dan Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
Volume 4, No. 4, November 2015
- 34
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Suhaili, 2012. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Peran Auditor Internal Pemerintah terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kota Subulussalam, Tesis. Banda Aceh Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
Susilawati & D.S. Riana 2014. Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Anteseden Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Daerah. Jurnal STAR-Study & Accounting Research, XI (1),: 1693-4482. Syamsuar. 2013. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Aceh Besar. Tesis. Banda Aceh. Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Wati, K.D., N.T. Herawati. & N.K. Sinarwati 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi, 2(1), 2014.
35 -
Volume 4, No. 4, November 2015
