Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0164 pp. 32- 44
13 Pages
PENGARUH PEMAHAMAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH, DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP KINERJA SKPD PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA 1)
Mukmin1, Darwanis2, Syukriy Abdullah3 Magister Akuntansi ProgramPascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2,3) Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala
Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah sistem akuntansi keuangan daerah, penatausahaan keuangan daerah, dan pengelolaan barang milik daerah berpengaruh terhadap kinerja SKPD, pemahaman sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kinerja SKPD, menguji pemahaman penatausahaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja SKPD dan menguji pemahaman pengelolaan barang milik daerah berpengaruh terhadap kinerja SKPD pada pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan, dan bendahara pada SKPD di Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara sebanyak 90 orang, sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dari survey kuesioner dalam bentuk pernyataan-pernyataan secara terstruktur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, penatausahaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, penatausahaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan pengelolaan barang milik daerah secara parsial juga berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur SKD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
Kata kunci : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Kinerja SKPD.
pelayanan, sehingga mengabaikan pelayanan
PENDAHULUAN Kinerja Pemerintah Aceh dinilai lemah, hal tersebut dapat dilihat dari daya serap anggaran tahun
2013
yang
minimal(shnews.com,
belum 27
mencapai September
2013).KetuaGerakan Pemuda Mahasiswa Aceh Tenggara,
Faisal
Kadrin
Dube
S.Sos,
menyatakan, sejumlah perkantoran di jajaran Pemkab Agara terlihat sepi, selain kepala dinas tidak masuk kantor, staf juga tidak memberikan
kepada masyarakat, menurut beliau hal tersebut bukan rahasia umum lagi kalau para kepala dinas dan staf di Agara suka meninggalkan tugas (aceh.tribunnews.com, 22 februari 2014). Menurut Rezsa (2008) dalam Melati (2011:1), kinerja aparat pemerintah bertujuan untuk memberikan mendahulukan
pelayanan
publik
kepentingan
yang umum,
mempermudah urusan publik, mempersingkat Volume 4, No. 2, Mei 2015
- 32
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pelayanan dan memberikan kepuasan kepada
nilai kekayaan negara yang dikuasai pemerintah
publik. PP No. 53/2010 tentang Disiplin
daerah yang sebelumnya dalam penguasaan
Pegawai
pemerintah pusat.
Negeri
adalah
peraturan
yang
dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendorong
UU
No.1/2004
tentang
kinerja Pegawai dalam mewujudkan tujuan
Perbendaharaan Negara pasal 51 ayat (2)
pemerintah tersebut.
menyatakan bahwa, Kepala SKPD selaku
Dengan
UU
Pengguna Anggaran harus menyelenggarakan
No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang,
UU
dan ekuitas dana termasuk transaksi pendapatan
No.33/2004
Keuangan
Antara
dikeluarkannya
tentang
Perimbangan dan
dan belanja, yang berada dalam tanggung
Pemerintah Daerah telah memberikan implikasi
jawabnya. Hal ini berarti bahwa setiap SKPD
yang sangat mendasar yang mengarah pada
harus membuat laporan keuangan unit kerja
perlu dilakukannya reformasi pemerintahan
yaitu antara lain: Laporan Realisasi Anggaran,
daerah
cara
Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan,
pandang/paradigma baru dalam pengelolaan
sedangkan yang menyusun laporan Arus Kas
keuangan daerah. Reformasi Pemerintahan
adalah
daerah tersebut harus diikuti dengan reformasi
Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum
kelembagaan dan reformasi manajemen, yang
Daerah. Penatausahaan keuangan daerah dalam
juga
penatausahaan
pelaksanaan APBD mengalami perubahan yang
keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah.
cukup fundamental.Diantara perubahan tersebut
Untuk melaksanakan berbagai urusan yang
adalah dilimpahkannya sebagian mekanisme
menjadi
peraturan
yang
berpengaruh
Pemerintah
Pusat
diterapkannya
terhadap
kewenangan
daerah
tersebut
Kepala
Satuan
keuangan
di
Kerja
Pengelola
Badan/Biro/bagian
diperlukan sarana dan prasarana yang memadai
Pengelolaan Keuangan Daerah kepada SKPD,
agar urusan yang dilaksanakan dapat mencapai
lingkup
tujuan yang diinginkan. Pengelolaan tersebut
dilimpahkan
meliputi terjadinya kenaikan jumlah maupun
Permintaan Pembayaran (SPP), baik Langsung
33 -
Volume 4, No. 2, Mei 2015
penatausahaan diantaranya
keuangan
yang
pengujian
Surat
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (LS), Uang Persedian (UP), Ganti Uang (GU),
akuntansi dan penatausahaan keuangan daerah
maupun Tambahan Uang (TU) serta penerbitan
adalah suatu hal yang sangat penting dimengerti
Surat Perintah Membayar (SPM). Perubahan
oleh pemerintah daerah diantaranya sekretaris
mendasar dalam penatausahaan keuangan dan
daerah selaku koordinator Pengelola Keuangan
aset daerah pasca reformasi adalah perubahan
Daerah,
sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah.
Pengelola Keuangan Daerah) selaku PPKD
Akuntansi akan mempunyai peran yang nyata
(Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dan
dalam
kalau
Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)
informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dapat
selaku pejabat pengguna anggaran/ pengguna
mengendalikan perilaku pengambilan kebijakan
barang, kepala Sub bagian, dinas, badan atau
ekonomi untuk bertindak menuju kesuatu
kantor,
pencapaian tujuan sosial dan ekonomi negara.
transparansi
Sebagai alat kontrol dan alat untuk mencapai
dipertanggungjawabkan baik dari segi moral
tujuan pemerintah. Akuntansi harus dapat
maupun material demi terciptanya pemerintah
berperan
yang baik dan transparan.
kehidupan
sosial
dalam
pemerintahan
ekonomi
mengendalikan
dalam
bentuk
roda
pengelolaan
keuangan daerah berdasarkan aturan yang
Kepala
SKPKD
mengingat
(Satuan
Kerja
tuntutan
publik
akan
daerah
agar
dapat
suatu
Pemahaman sistem akuntansi merupakan hal yang perlu dicermati, karena untuk dapat menyajikan informasi keuangan yang memadai
berlaku (Suwardjono, 2005:159).
dalam bentuk pelaporan keuangan yang dapat
Terkait dengan hal tersebut maka pemerintah
daerah
perlu
mempersiapkan
dipahami oleh pengguna, maka harus dilakukan oleh
personel
yang
memiliki
kompetensi
dibidang penatausahaan keuangan daerah, serta instrumen
yang
tepat
pengelolaan/manajemen
untuk
melakukan
asset
secara
profesional, transparan, akuntabel, efisien dan
harus memahami system akuntansi, khususnya akuntansi keuangan daerah. Newkirk (1986:24) menegaskan
bahwa
pengembangan efektif
mulai
dari
tahap
perencanaan,
pendistribusian
dan
pemanfaatan
serta
pengawasannya. Maka dari itu pemahaman
keberhasilan
sistem informasi
akuntansi
keuangan sangat tergantung pada komitmen dan keterlibatan
pegawai
pemerintah
daerah.
Pernyataan ini menandakan sistem akuntansi keuangan sebagai alat kontrol perlu dipahami Volume 4, No. 2, Mei 2015
- 34
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala oleh personel atau pegawai unit satuan kerja pemerintah daerah yang berkomitmen, artinya keterlibatan
pegawai
yang
dikemukakan oleh Mangkunegara (2005) dalam Melati (2011:30) bahwa istilah kinerja berasal
memiliki
pemahaman di bidang sistem akuntansi harus didukung oleh komitmen. Agar akuntansi dapat dijadikan salah satu alat dalam mengendalikan
dari
kata
job
performance
performance
(prestasi
kerja
atau atau
actual prestasi
sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu
roda pemerintahan, akuntansi harus dipahami secara
memadai
oleh penyedia informasi
keuangan.
hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai
Pengelolaanbarang milik daerah adalah
oleh
seorang
pegawai
dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung
melaksanakan pengelolaan aset/Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan prinsip dasar-dasar manajemen aset terhadap aset/BMD dengan mengikuti landasan kebijakan yang diatur berdasarkan
Undang-Undang,
Kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu
dan
kinerja
organisasi.
Kinerja
Peraturan
Pemerintah, Keppres, Kepmen
dan
Surat
Keputusan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan/pengelolaan
jawab yang diberikan kepadanya.
aset
daerah
individu adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan, sedangkan
(agusranu.blogspot.com). Harus dipahami oleh pemerintah
daerah
pengelolaan
bahwa
tujuan
aset
utama adalah
mengoptimalkanpemanfaatan aset daerah, oleh
kinerja organisasi adalah gabungan dari kinerja individu
dengan
kinerja
kelompok
(Mangkunegara, 2005 dalam Melati, 2011:31).
karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut pengelolaan dipahami
barang benar
berhubungan
milik oleh
langsung
daerah
harus
pegawai
yang
dalam
proses
Prawirosentono (1999:2) mengartikan kinerja sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam
pengelolaan aset daerah guna mencapai hasil kerja
yang
memuaskan
dan
dapat
dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan yang bersangkutan secara legal,
KAJIAN KEPUSTAKAAN Kinerja SKPD
tidak melanggar hukum dan sesuai dengan
Secara etimologi, kinerja berasal dari
moral dan etika. Tolak ukur kinerja adalah
kata prestasi kerja (performance). Sebagaimana
ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap
35 -
Volume 4, No. 2, Mei 2015
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala unit kerja perangkat daerah. Tolak ukur kinerja ditetapkan dalam bentuk standar pelayanan
tepat untuk mengurus modal tersebut. Di dalam pemerintahan daerah kinerja yang harus diukur adalah
minimal yang ditentukan oleh masing-masing daerah. Pengukuran kinerja merupakan wujud akuntabilitas, dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi, data
pengukuran
kinerja
dapat
menjadi
peningkatan program selanjutnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 35 PP No.58/2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah, Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau
telah
dicapai
sehubungan
dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kinerja
SKPD
selaku
pengguna
anggaran/pengguna barang milik daerah (Pasal 1 angka 33 UU No.33/2004, Pasal 1 angka 17 PP No.58/2005).
Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah
dalam
rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Pasal 1 angka 5 PP No.58/2005). Penerapan
kualitas yang terukur. Robbins dan Judge (2008:52) mendefinisikan kemampuan merujuk ke kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam
Otonomi
daerah
seutuhnya
membawa
konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan
pekerjaan tertentu. Kemampuan keseluruhan seseorang pada hakikatnya tersusun dari dua faktor
yaitu
kemampuan pemerintahan,
kemampuan
intelektual
fisik.Dalam
penyelenggaraan
kemampuan
intelektual
dan
manajemen
keuangan
yang sehat. Sesuai
ketentuan peraturan perundangan yang telah ditetapkan, pemerintah daerah berkewajiban
dan
kemampuan fisik sangat dibutuhkan oleh aparatur pemerintahan untuk mengoptimalkan kinerja. Ishak (2002:5) menyatakan bahwa
untuk membuat laporan pertanggung jawaban keuangan.
Pemerintah
daerah
memiliki
kewenangan untuk menetapkan sistem dan
sumberdaya manusia adalah pemegang kunci dari semua aktivitas. Banyaknya modal yang berhasil dikumpulkan, akan hilang tanpa makna jika sumberdaya manusia sebagai
prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk peraturan daerah (PP No.105/2000). Pasal
4
angka
2
PP
No.58/2005
juga
pengelolanya tidak memiliki kapasitas yang menyebutkan bahwa Pengelolaan keuangan Volume 4, No. 2, Mei 2015
- 36
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang
dalam Ratih (2012:3) juga menegaskan bahwa
terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD
secara ekstrim penting bagi sebagian besar
yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan
manajer (dinas, badan, kantor dan bagian)
daerah.
adalah Sistem akuntansi pemerintahan adalah
rangkaian
sistematik
dari
memahami
bagaimana
informasi
diperoleh, dianalisis, dan dilaporkan. Sebagian
prosedur,
besar manajer juga harus memahami bagaimana
penyelenggara, peralatan, dan elemen lain
pencatatan yang dilakukan oleh organisasi lain
untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak
dalam mempertanggungjawabkan sumber daya
analisis transaksi sampai dengan pelaporan
yang dikelola.
keuangan di lingkungan organisasi pemerintah
Collier (1997:7) berpendapat bahwa akuntansi
(Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan
memiliki implikasi terhadap hubungan antara pemegang kekuasaan dan lingkungan organisasi,
No.238/2011). Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu
kepada
standar
akuntansi
serta sistem akuntansi manajemen merupakan suatu kekuatan yang mempengaruhi strategi. Ini menandakan bahwa untuk memediasi hubungan antara pemerintah daerah dengan pemangku
pemerintahan
(Pasal
96
angka
1
PP
No.58/2005). Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor
kepentingan lainnya yang ada di daerah diperlukan
suatu
mengkomunikasikan
media
untuk
program-program
pemerintah. Salah satu media yang dipandang publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan
relevan
dalam
dijadikan
sebagai
mengkomunikasikan alat
untuk
dan
mengawasi
program-program pemerintah yang tercermin
daerah.
dalam APBD adalah sistem akuntansi keuangan Purdy (1993) dalam Ratih (2012:9) menegaskan
bahwa
sebelum
seseorang
menggunakan data yang diperoleh, orang
daerah. Argumen ini sejalan dengan pandangan Boockholdt (1996) dalam Ratih (2012:10) yang menyatakan
bahwa
sistem
akuntansi
menyediakan informasi bagi setiap individu tersebut perlu memahami fungsi data tersebut,
yang ada di dalam dan di luar organisasi.
serta harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Sejalan dengan Purdy, Herbert et. al (1984)
Penatausahaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
37 -
Volume 4, No. 2, Mei 2015
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala keseluruhan
kegiatan
yang
meliputi
manajer dalam penyusunan anggaran khususnya
perencanaan,
pelaksanaan,
penatausahaan,
dalam anggaran sektor publik diharapkan
pelaporan,
pertanggungjawaban,
dan
berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan
pengawasan keuangan daerah ( Pasal 1 angka 6
yang diberikan. Dalam konteks penatausahaan
PP No.58/2005). Dalam rangka melaksanakan
keuangan
wewenang atas penggunaan anggaran yang
pemerintah
dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD
sejumlah sumber daya tertentu dapat dievaluasi
menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi
melalui kinerja yang dihasilkan oleh setiap
tata usaha keuangan pada SKPD sebagai
satuan kerja. Penatausahaan keuangan daerah
pejabat penatausahaan keuangan SKPD ( Pasal
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
14
Pengguna
proses Pengelolaan Keuangan Daerah, baik
anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara
menurut PP No. 58/2005 maupun berdasarkan
penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan
Permendagri No.13/2006 tentang Pedoman
yang
Pengelolaan Keuangan Daerah.
angka
1
PP No.58/2005).
menerima
uang/barang/kekayaan menyelenggarakan
atau
menguasai
daerah, penatausahaan
wajib sesuai
86 PP No.58/2005). Edward (1992) dalam Ratih (2012:12)
implementasi
daerah
yang
program
mengkonsumsi
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa untuk kepentingan pelaksanaan APBD dan/atau
dengan peraturan perundang-undangan (Pasal
daerah,
kepala
penatausahaan daerah
perlu
keuangan
daerah,
menetapkan
pejabat
fungsional untuk tugas bendahara penerimaan dan
bendahara
pengeluaran.
Untuk
itu
bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan menyatakan manajemen keuangan daerah dapat dilakukan dengan baik jika pemerintah daerah dapat mendefinisikan secara jelas tujuan dari
penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya dan harus melaporkannya kepada
manajemen keuangan. Anthony dan Young (2003:17) menegaskan bahwa anggaran perlu disiapkan secara detail dan melibatkan manajer
pengguna
anggaran
atau
kuasa
pengguna anggaran melalui PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pengelolaan Barang Milik Daerah Studi Hanis, dkk. (2011) menunjukkan
pada setiap level organisasi. Keterlibatan terdapat beberapa tantangan yang signifikan Volume 4, No. 2, Mei 2015
- 38
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dalam penggunaan kerangka manajemen aset,
hibah atau donasi, pertukaran dengan aset
yaitu: tidak adanya kerangka kelembagaan dan
lainnya atau dari rampasan.
hukum untuk mendukung aplikasi manajemen
Barang Milik Daerah adalah semua
aset, prinsip aset publik non-profit, beberapa
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
yurisdiksi
proses
APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang
manajemen aset publik, kompleksitas tujuan
sah (Pasal 1 angka 58 PP No.58/2005).
pemerintah daerah, ketersediaan data untuk
Pengelolaan barang milik daerah sangat penting
mengelola barang milik umum, dan sumber
karena akan mendukung pelaksanaan tugas dan
daya manusia yang terbatas.
fungsi instansi pemerintah. Alasan pentingnya
yang
terlibat
dalam
Pengertian aset secara umum menurut
manajemen aset meliputi kebutuhan untuk
Siregar (2004:178) adalah barang (thing) atau
menegaskan posisi hukum setiap aset terutama
sesuatu barang (anything) yang mempunyai
tanah dan bangunan yang seringkali menjadi
nilai ekonomi (economic value), nilai komersial
objek sengketa antar lebih dari satu instansi,
(commercial value) atau nilai tukar (exchange
kebutuhan perawatan aset, penegasan pihak
value) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi
yang bertanggung jawab mengelola aset ini.
atau individu (perorangan). Aset berwujud atau
Menurut Jim (2007) dalam Hanis, dkk
disebut aset tetap berdasarkan KEPMENKEU
(2011:36),
No.1/2001 adalah aset berwujud yang dimiliki
sebagai a continuous process-improvement
dan atau dikuasai pemerintah yang mempunyai
strategy for improving the availability, safety,
masa manfaat lebih dari satu tahun, mempunyai
reliability and longevity of assets; that is
nilai
untuk
systems, facilities, equipment and processes,
digunakan dalam kegiatan pemerintah atau
yaitu suatu strategi proses-perbaikan yang terus
untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum
menerus untuk meningkatkan ketersediaan,
yang dapat diperoleh secara sah dari dana yang
keamanan, keandalan dan umur panjang dari
bersumber dari APBN melalui pembelian,
aset tersebut, yaitu: sistem, fasilitas, peralatan
pembangunan atau dana diluar APBN melalui
dan
39 -
material
dan
dimaksudkan
Volume 4, No. 2, Mei 2015
manajemen
prosesnya.
aset
Manajemen
didefinisikan
aset
atau
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pengelolaan barang milik daerah berdasarkan Permendagri No.17/2007 Pasal 4 angka 2,
pengumpulan data sampai analisa data (Sekaran, 2006:162).
Penelitian ini dilakukan pada
lingkungan pemerintahan SKPD kota Banda mencakup rantaian kegiatan dari: perencanaan penyusunan
kebutuhan
dan
pengadaan,
penyimpanan
penganggaran,
dan
penyaluran,
Aceh dengan entitas akuntansi sebagai objek penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam suatu pengujian
penggunaan,
penatausahaan,
pemanfaatan,
pemeliharaan,
penilaian,
penghapusan,
hipotesis (hypothesis testing research). Populasi dan Sampel Penelitian
pemindahtanganan, pengendalian, pembiayaan,
Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna anggaran, pejabat penatausahaan
dan tuntutan ganti rugi.
keuangan, dan bendahara pada SKPD di Makna pengelolaan barang milik daerah
Pemerintahan
adalah melaksanakan pengelolaan aset/Barang
Berdasarkan survei lapangan yang dilakukan
Milik Daerah (BMD) berdasarkan prinsip
oleh peneliti,jumlah SKPD yang ada di
dasar-dasar manajemen aset terhadap aset/BMD
Pemerintahan
dengan mengikuti landasan kebijakan yang
sebanyak 30, dan di setiap SKPD yang menjadi
diatur berdasarkan Undang-Undang, Peraturan
responden
Pemerintah, Keppres, Kepmen
Surat
keseluruhan jumlah populasi adalah 90 orang.
Keputusan lainnya yang berhubungan dengan
Penelitian ini akan mempertimbangkan seluruh
pengaturan/pengelolaan
populasi
aset
dan
daerah
(agusranu.blogspot.com). Harus dipahami oleh
Kabupaten
Aceh
Kabupaten
sebanyak
yang
3
menjadi
Aceh
Tenggara.
Tenggara
orang,
sehingga
responden,
yaitu
berjumlah 90 orang
pemerintah daerah bahwa sasaran akhir atau tujuan utama pengelolaan aset adalah terjadinya
Peralatan Analisis Data Untuk menganalisis data digunakan
optimalisasi dalam pemanfaatan aset daerah.
metode kualitatif dan metode kuantitatif. Pada METODE PENELITIAN
metode kualitatif, semua data yang terkumpul
Desain Penelitian
dianalisis secara kualitatif berdasarkan pendapat
Desain penelitian merupakan rencana dan
para ahli sebagai landasan teori. Kuesioner
struktur penelitian yang dibuat sedemikian rupa
yang telah diisi oleh responden dikuantitatifkan
agar diperoleh jawaban atau hasil dari data-data
terlebih
yang diperoleh. Rencana penelitian merupakan
keluaran-keluaran
program menyeluruh dari peneliti meliputi hal-
selanjutnya dianalisis melalui program SPSS
hal
(Statistical Package for Sosial Science). Untuk
yang
dilakukan
peneliti
mulai
dari
dahulu
sehingga berupa
menghasilkan angka
yang
menganalis data dilakukan pengujian data dan Volume 4, No. 2, Mei 2015
- 40
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pengujian hipotesis. Dalam
diluar dari dua variabel yang dijadikan indikator
menganalisis
data
perlu
penelitian artinya masih ada variabel lain yang
dilakukan uji validitas dan uji reabilitas. Kedua
dapat
pengujian ini dilakukan untuk mengetahui
SKPDPemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara.
apakah alat ukur yang digunakan sesuai dengan
mempengaruhi
Hasil
kinerja
pengujian
secara
menunjukkan
yang dikumpulkan. Suatu penelitian yang dapat
sistem
dipercaya
alat
penatausahaan keuangan daerah auditor (X2),
pengukuran yang digunakan untuk variabel
pengelolaan barang milik daerah (X3) secara
yang diteliti.
simultan berpengaruh terhadap kinerja aparatur
ditentukan
oleh
akuntansi
variabel
simultan
yang diukur dan juga melihat konsistensi data
sangat
bahwa
aparatur
keuangan
pemahaman daerah(X1),
SKPD pada Pemerintahan Kabupaten Aceh HASIL PEMBAHASAN
Tenggara. Hasil penelitian secara simultan juga
Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik DaerahTerhadap Kinerja Aparatur SKPD Koefisien korelasi (R) = 0,784 yang menunjukkan
bahwa
derajat
konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal (2007) dan Pangastuti (2008), bahwa tingkat pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, penatausahaan keuangan
hubungan
daerah dan pengelolaan barang milik daerah
(korelasi) antara variabel bebas dengan varibel
berpengaruh terhadap kinerja aparatur SKPD
terikat sebesar 78,44. Artinya kinerja aparatur
pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara.
SKPD mempunyai hubungan yang sangat erat
Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman
dengan tingkat pemahaman sistem akuntansi
sistem
keuangan daerah (X1), penatausahaan keuangan
penatausahaan keuangan daerah auditor (X2),
daerah (X2) dan pengelolaan barang milik
pengelolaan barang milik daerah (X3) secara
daerah (X3) sehingga mempunyai hubungan
bersama-sama memberikan pengaruh terhadap
yang kuat terhadap kinerja aparatur SKPD
kinerja aparatur SKPD.
Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara
akuntansi
keuangan
Nilai koefisien
daerah(X1),
regresi pemahaman
Koefisien Determinasi (R²) = 0,615.
sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 0,135.
Artinya sebesar 61,5% perubahan-perubahan
Syarat untuk menyatakan bahwa pemahaman
dalam variabel terikat (kinerja aparatur SKPD)
sistem
dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan
berpengaruh terhadap kinerja aparatur SKPD
dalam
sistem
(Y) jika X1 ≠ 0. Mengacu pada syarat tersebut
akuntansi keuangan daerah (X1), penatausahaan
hasil penelitian ini menolak Ho atau menerima
keuangan daerah (X2) dan pengelolaan barang
Ha. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
milik daerah (X3). Sedangkan selebihnya yaitu
pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah
sebesar 38.5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain
berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur
41 -
faktor
tingkat
pemahaman
Volume 4, No. 2, Mei 2015
akuntansi
keuangan
daerah
(X1)
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala SKPD pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara.
berpengaruh positif terhadap ketepatan
Nilai koefisien regresi penatausahaan keuangan daerah auditor sebesar 0,170. Syarat untuk
2. Variabel tingkat pendidikan secara parsial
menyatakan
keuangan
bahwa
daerahpejabat
penatausahaan
waktu penyampaian laporan keuangan pada SKPK di Kabupaten Aceh Timur. 3. Variabel
pelatihan
secara
parsial
penatausahaan
berpengaruh positif terhadap ketepatan
keuangan (X2) berpengaruh terhadap kinerja
waktu penyampaian laporan keuangan pada
aparatur SKPD (Y) jika X2 ≠ 0. Mengacu pada
SKPK di Kabupaten Aceh Timur.
syarat tersebut hasil penelitian ini menolak Ho
4. Variabel pemahaman akuntansi pejabat
atau menerima Ha. Dengan demikian dapat
penatausahaan keuangan daerah secara
dikatakan
parsial
bahwa
penatausahaan
keuangan
berpengaruh
ketepatan
SKPD pada Pemerintahan Kabupaten Aceh
keuangan pada SKPK di Kabupaten Aceh
Tenggara.
Timur. koefisien
regresi
penyampaian
terhadap
daerahberpengaruh terhadap kinerja aparatur
Nilai
waktu
positif
laporan
pengelolaan
barang milik daerahsebesar 0,175. Syarat untuk menyatakan bahwa pengelolaan barang milik daerah (X3) berpengaruh terhadap kinerja aparatur SKPD (Y) jika X3 ≠ 0. Mengacu pada syarat tersebut hasil penelitian ini menolak Ho atau menerima Ha. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengelolaan barang milik daerahberpengaruh terhadap kinerja aparatur SKPD pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara.
Keterbatasan 1. Hasil
pengujian
menunjukkan
bahwa
variabel tingkat pendidikan, pelatihan dan pemahaman akuntansi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada SKPK di Kabupaten Aceh Timur. 2. Variabel tingkat pendidikan secara parsial tidak
berpengaruh
ketepatan
waktu
positif
penyampaian
terhadap laporan
keuangan pada SKPK di Kabupaten Aceh Timur. 3. Variabel
KESIMPULAN DAN SARAN
pengujian
secara
parsial
berpengaruh positif terhadap ketepatan
Kesimpulan 1. Hasil
pelatihan
menunjukkan
bahwa
variabel tingkat pendidikan, pelatihan dan
waktu penyampaian laporan keuangan pada SKPK di Kabupaten Aceh Timur.
pemahaman akuntansi secara bersama-sama
4. Variabel pemahaman akuntansi pejabat
berpengaruh positif terhadap ketepatan
penatausahaan keuangan daerah secara
waktu penyampaian laporan keuangan pada
parsial
SKPK di Kabupaten Aceh Timur.
ketepatan
berpengaruh waktu
positif
penyampaian
Volume 4, No. 2, Mei 2015
terhadap laporan - 42
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala keuangan pada SKPK di Kabupaten Aceh Timur. Saran-saran 1. Untuk menguatkan dan mendukung hasil penelitian
ini,
pengujian
maka
kembali
perlu
dilakukan
untuk
melihat
konsistensi penelitian ini dengan penelitian terdahulu dan penelitian berikutnya. 2. Mengenai variabel dan responden, agar penelitian berikutnya lebih representatif dalam menentukan dan memilih objek penelitianmaupun menambah: a. Memperbanyak
responden
dari
beberapa pemerintah daerah Memperbaiki
rancangan
kuesioner
sehingga bisa lebih mudah dijawab oleh responden atau bisa mengungkap lebih banyak fenomena. DAFTAR KEPUSTAKAAN Bastian, Indra. 2010. Akuntansi sektor publik. Jakarta: Erlangga BPK RI. 2014. Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2013. Banda Aceh: BPK-RI Perwakilan Aceh ........ 2013. Warta BPK. Tabloid edisi 4 Volume III April 2013. Jakarta. ........ 2007. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2007. Jakarta. Bungin, Burhan. 2008.Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers. Cooper, Donald R dan William C. Emory. 2003.Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: Erlangga. Dessler, Gary. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Index. Eriva, Cut Yunina. 2013. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelatihan, Masa Kerja, dan Jabatan terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi 43 -
Volume 4, No. 2, Mei 2015
Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala Vol. 1 No. 2 Februari. hal. 1-14 Fatah, Nanang. 2004.Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hariandja, Tuan Efendi Marihot. 2007.Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Grasindo. Ivancevich, John M, Robert Konopaske, Michael T. Matteson. 2008. Perilaku dan Manajemen Organisasi, jilid 1 dan 2. Alih Bahasa oleh Gina Cania. Jakarta: Erlangga. Kuncoro, M. 2009. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: Erlangga Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. Evaluasi Kinerja SDM. Bandung: Refika Aditama. Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol.2 No.1, hal. 1-17. Mathis, R.L dan J.H. Jackson, 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba Empat. Nasution, Anwar. 2009. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Aceh Buruk. Acheh Press, 9 Januari 2009. Nitisemito, Alex S. 1996. Manajemen Personalia: Menajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Gholia Indah. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. 2012 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Verja Lembaga Teknis Daerah. Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Sekaran, Uma. 2006. Research Methods for Business. 4rd Edition. Jakarta: Selemba Empat Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta Sukirman, D. 2009. Terbatasnya Kompetensi SDM Salah Satu Penyebab Buruknya Pengelolaan Keuangan Daerah. Warta Pengawasan. Vol.XVI hal 19-26.
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Tulus, Moh. Agus. 1996. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Gramedia Pustaka utama. Word
Bank. 2007. Pengelolaan Keuangan Publik di Aceh. Jakarta: The Word Bank.
Volume 4, No. 2, Mei 2015
- 44
