Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
12 Pages
ISSN 2302-0164 pp. 12- 23
PENGARUH PENERIMAAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MIGAS TERHADAP BELANJA MODAL SERTA DAMPAKNYA PADA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA DI ACEH 1)
Cut Sri Hartati , 2)Dr. Syukri Abdullah, SE, M. Si, Ak, 3)Dr. MuliaSaputra, SE. M. Si, Ak, CA
1)
Magister AkuntansiPascasarjanaUniversyitasSyiah Kuala Banda Aceh 2,3) Staff Pengajar Magister Akuntansi Pascasarjana Universyitas Syiah Kuala Banda Aceh.
Abstract:Since it is designated as a special autonomy province, Aceh has received substantial funds by the central government, either the special autonomy fund and Gas Share Additional Funding. The local government can use these funds to develop infrastructure in various sectors in order to support the welfare of the community, one of which can be measured by the HDI (Human Development Index). The Regencies/Cities Authorities have budgeted a subtantial capital expenditure to the infrastructure development. The special autonomy issue associated with the community welfare measured with the HDI is, therefore, interesting to conduct a study. The purpose of this study was to examine and analyze the effect of the receipt of special autonomy and Gas Share Additional Fundingfunds toward the capital expenditures and their impact on Human Development Index in Districts/Municipalities in Aceh Province.This study is a hypothesis testing research by using path analysis to figure out the population data collected based on documents and reports that are made available from Bappeda (the Provincial Development Planning Agency)of Aceh, Directorate-General of Regional Fiscal Balance of the Ministry of Finance, and Central Bureau of Statistics of Aceh. The results of this study show that the funds allocated for the Aceh Province from Speacial Autonomy and Gas Share Additional Fundingschemes have positive effects both jointly and simultanously toward the capital expenditures of Districts/Municipalities in Aceh. Furthermore, the results also prove that the fundings and capital expenditures have positive effects either jointly or partially on the HDI of the Districts/Municipalities in the Aceh Province. For direct and indirect influences, it shows that the capital expenditures do not mediate the effect of special autonomy fund toward the HDI. Other results prove that the capital expenditures mediate the effect of Gas Share Additional Fundingto HDI. Keywords: Special Autonomy Fund, Gas Share Additional Funding, Capital Expenditure, Human Development Index (HDI), Community Welfaren Abstrack:Sejak ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus (otsus), Aceh memperoleh dana daerah yang cukup besar, baik dari dana otsus maupun dari TDBH migas. Dengan dana yang besar tersebut dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur diberbagai sektor untuk dapat menunjang kesejahteraan masyarakat yang salah satunya dapat diukur dengan IPM. Untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah Kabupaten/kota di Aceh telah menganggarkan belanja modal yang cukup besar. Oleh karena itu, isu otonomi khusus dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM menjadi hal menarik untuk dilakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerimaan dana otonomi khusus dan TDBH Migas terhadap belanja modal serta dampaknya pada IPM kabupaten/kota di Aceh. Jenis penelitian ini merupakan hypothesis testing reasearch dengan menggunakan path analysis terhadap data populasi yang dikumpulkan berdasarkan dokumen dan laporan yang telah tersedia di Bappeda Aceh, DJPK Departemen Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh. Hasil penelitian membuktikan bahwa penerimaan dana otsus dan TDBH 2
Volume 5, No. 2, Mei 2016
- 12
Jurnal Mangister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Migas berpengaruh positif baik secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap belanja modal kabupaten/kota di Aceh. Selanjutnya hasil penelitian juga membuktikan penerimaan dana otsus, TDBH Migas dan belanja modal berpengaruh positf baik secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap IPM kabupaten/kota di Aceh. Untuk pengaruh langsung dan tidak langsung membuktikan bahwa belanja modal tidak memediasi pengaruh dana otsus terhadap IPM. Hasil lainnya membuktikan belanja modal memediasi pengaruh TDBH Migas terhadap IPM. Kata kunci: Dana Otsus, TDBH Migas, Belanja Modal, IPM, Kesejahteraan Masyarakat. PENDAHULUAN
Migasyang sudah diterima oleh kabupaten/kota
Sejak pelaksanaan otonomi khusus
di Aceh sangat besar. Besarnya penerimaan
(otsus), Aceh memperoleh dana daerah yang
danadaerah tersebut akan berdampak pada
cukup besar, baik dari dana otsus maupun dari
peningkatan belanja infrastruktur atau belanja
tambahan dana bagi hasil migas. Dalam
modal.
melaksanakan pembangunan, pengelolaan dana otsus dan tambahan dana bagi hasilmigas disepakati bersama-sama antara pemerintah Aceh dengan pemerintah kabupaten/kota seperti yang diamanatkan dalam Qanun Aceh No.2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana bagi hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.
Peningkatan
belanja
modal
pemerintahkabupaten/kota dalam rentang waktu selama 7 (tujuh) tahun melebihi 100 persen, dimana jumlah belanja modal pada tahun 2008 sebesar Rp.2.935.219.000.000,dan pada tahun 2014 sudah mencapai Rp.5.224.358.000.000,-.
(DJPK
Departemen Keuangan, 2015)
Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Gubernur Sehubungan No. 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan
Tambahan
Dana
Bagi
Hasil
Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus dijelaskan bahwa pemanfaatan dana otsus
difokuskan
pada
peningkatan
kesejahteraan masyarakat antara lain pada pembangunan bidang infrastruktur, pendanaan pendidikan, kesehatan, dan sosial.
yang diterima oleh kabupaten/kota selama 7
telah dianggarkan dalam belanja modal untuk
tersebut
dapat
dilihat bahwa total dana otsus dan TDBH Volume 5, No. 2, Mei 2016
pengadaan
membuktikan memberikan
infrastruktur
bahwatheory landasan
publik
of
bahwa
grants bantuan
pemerintah yang dalam praktiknya di Indonesia dapat berbentuk transfer dana daerah dan menambah tingkat daya beli masyarakat. Tambahan kemampuan ini akhirnya
akan
berdampak
pada
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
Rp.26.053.192.699.599 (Bappeda Aceh,
13 -
dana yang terima oleh kabupaten/kota dan
pada
(tujuh) 2008-2014 sebesar
gambar
banyaknya
menjadi stimulus bagi kemajuan ekonomi
Jumlah dana otsus dan TDBH Migas
2015).Berdasarkan
dengan
masyarakat.
Kesejahteraan
masyarakat
salah satunya dapat diwujudkan melalui
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala penyediaan
sarana
publik
yang
baik,
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan melalui penyediaan sarana publik
tersebut
pada
akhirnya
akan
meningkatkan IPM (Sumardjoko, 2014). Selanjutnya dapat dilihat dari penelitian
IPMKab/kota IPMKa 2009 68,70- 71,31 2010 39 69,05 0.35 71,70 0. 2011 69,41 0.36 2012 72,16 0.46 70,35 0.94 72,51 0.35 0,34 70,76 0.41 2013 73,05 0.54 Rata-rata kenaikan 0,41 Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh(2015) 2004 2005 2006 2007 2008
Christy dan Adi (2009) di Jawa Tengah yang
Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa
menemukan bahwa belanja modal berpengaruh
rata-rata kenaikan IPMAceh periode 2004-2008
terhadap IPM, ini menunjukkan besarnya
atau sebelum adanya dana otonomi khusus
belanja modal dari APBD suatu daerah akan
adalah 0,41 poin. Sedangkan rata-rata kenaikan
menentukan
bagi
IPM periode 2009-2013 atau setelah adanya
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang
dana otonomi khusus adalah 0,34 poin. Jika
dilihat
Laporan
dibandingkan rata-rata kenaikan IPM Aceh
Pembangunan Manusia Indonesia (LPMI) tahun
pada kedua periode tersebut terlihat bahwa rata-
2004 dikatakan bahwa dalam jangka pendek,
rata kenaikan IPM periode sebelum adanya
walaupun tidak ada pertumbuhan ekonomi yang
dana otonomi khusus ternyata lebih tinggi.
memuaskan, sebuah negara dapat meningkatkan
Seharusnya dengan jumlah anggaran yang
pembangunan manusia yang cukup signifikan
diterima oleh kabupaten/kota di Aceh yang
melalui pengeluaran publik yang direalisasikan
terus meningkat dari tahun ketahun terutama
dengan baik. Untuk itu, tidak dapat dipungkiri
dari
bahwa kebijakan realisasi belanja pembangunan
migasdapatpula
terutama di sektor pendidikan dan sektor
masyarakat.Hal ini sesuai dengan penelitian
kesehatan akan memberi pengaruh yang positif
yang dilakukan oleh Sumardjoko (2014) yang
bagi perkembangan pembangunan manusia.
menyimpulkan bahwa dana otonomi khusus
dari
Secara
pengalokasian tingkat
dana
IPM.Dalam
umum,
angka
ratarataIPMkabupaten/kota di Aceh selama kurun waktu 2004-2013dapat dilihat pada Tabel 1.
dana
otonomi
berpengaruh
khusus
meningkatkan
positif
dan
TDBH
kesejahteraan
terhadap
indeks
pembangunan manusia. Brata(2005) dalam kajiannya pengeluaran
berpendapat
bahwa
pengaruh
pemerintah
daerah
khususnya
bidang pendidikan dan kesehatan terhadap IPM 1. Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Aceh Periode 2004-2013
dalam konteks regional (antar provinsi) di Indonesia, memperlihatkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan
Peni di Aceh 2004b/kota ngk Pening atan Tahun 2008 Tahun di Aceh katan 20092013
memberikan pengaruh yang positif terhadap pembangunan manusia. Semakin besar alokasi pengeluaran bidang pendidikan dan kesehatan semakin baik pula IPM yang dicapai. Volume 5, No. 2, Mei 2016
- 14
Jurnal Mangister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Beberapafenomena yang menjadi dasar
KAJIAN KEPUSTAKAAN
penelitian ini adalah, hasil penelitian yang
Indek Pembangunan Manusia (IPM)
dilakukan oleh Majid (2013) angka rata-rata
IPM merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan ketika lahir, pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas dan standar hidup yang diukur dengan konsumsi per kapita (Hidayat,2006). Menurut UNDP (2004) IPM merupakan suatu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah yang diukur berdasarkan tiga acuan, yakni panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup), terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi) dan memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli,pendapatan perkapita). Indeks ini memberikan sudut pandang yang lebih luas untuk menilai kemajuan manusia serta meninjau hubungan yang rumit antara penghasilan dan kesejahteraan. Indikator IPM merupakan salah satu indikator untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik, tercermin dari angka harapan hidup, sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf, dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai purcashing power parity index (Pambudi,2010).
IPM kabupaten/kota di Aceh anjlok dari peringkat 17 pada tahun 2009 ke peringkat 27 secara rata-rata nasional pada tahun 2010, selanjutnya
dalam
laporan
perkembangan
pembangunan provinsi Aceh Tahun 2014 yang dikeluarkan
oleh
Bappeda
Aceh
memuat
kondisi IPM beberapa kabupaten/kota di Aceh yaitu, kabupaten Aceh Jaya, Pidie, Simeulu, Aceh Selatan, Aceh Besar, Aceh Singkil,Gayo Lues, Aceh Tenggara, Bireuen, dan kota Subulussalam peningkatan IPM dibawah ratarata (less-pro. human development), hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan
dan
kesehatan
dan
kondisi
masyarakat yang belum sejahtera juga dapat dilihat dari data BPS tahun 2014 dengan jumlah pendudukan Aceh sebanyak 4,905 juta jiwa, jumlah pendudukan miskin mencapai 18.05 persen. Berdasarkan
gambaran
tersebut,
permasalahan tingkat kesejahteraan masyarakat
Belanja Modal
yang diukur dengan IPM dan dikaitkan dengan
BerdasarkanPeraturanPemerintahNo.71Ta hun2010tentang Satandar akuntansi Pemerintah (SAP) BelanjaModaladalahpengeluarananggaranuntuk p erolehanasettetapberwujudyangmemberimanfaa t lebihdarisatuperiodeakuntansi.Nilaiasettetapdal a mbelanjamodalyaitusebesarhargabeliassetditam b ahseluruhbelanjayangterkaitdenganpengadaan/p embangunanasetsampaiasettersebutsiapdigunak
dana Otsus dan TDBH Migas menjadi hal menarik untuk diteliti. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerimaan dana Otsus dan TDBH Migas terhadap belanja modal serta bagaimana dampaknya pada IPM Kabupaten/kota di Aceh.
15 -
Volume 5, No. 2, Mei 2016
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala a n, sedangkan menurut Halim (2007:73) belanja modal merupakan belanja pemerintah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja operasional. Selanjutnya menurut Abdullah (2006) Belanja modal merupakan pendanaan kebutuhan akan saranadan prasaranabaik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun fasilitaslayanan publik. Dari beberapa uraian tentang belanja modal dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun yang dapat digunakan untuk mendukung operasional pemerintah dalam rangka pelayan publik yang lebih baik.
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Tambahan Dana Bagi Hasil (TDBH) Migas PengertiandanabagihasilSumberDayaAla mMigassebagaidanabagihasilmigas
yang
berasaldaripenerimaannegara
yang
bersumberdarisumberdayaalampertambanganmi n yakdan gas bumidariwilayahkabupaten/kotamaupunwilayah p rovinsi yang bersangkutansetelahdikurangikomponenpajakda n pungutanlainnya, (DapartemenKeuanganRepublik Indonesia,2008:46), selanjutnyaSuhardjo (2009) menjelaskan
Dana Otonomi Khusus Aceh Berdasarkan Qanun Aceh No. 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana bagi hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus dijelaskan, Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN dan merupakan penerimaan Pemerintah Aceh. Selanjutnya dalam Undang-undang No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh pasal 183 ayat (1) disebutkan: Dana Otonomi Khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Angkat (2010) menjelaskan dana otonomi khusus pada dasarnya ditujukan bagi peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat (public servise). Pemberian pelayanan kepada masyarakat akan berjalan secara efektif dan efisien, apabila proses pelayanan tersebut didekatkan kepada masyarakat dan bukan dijauhkan. Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa dana otonomi khusus merupakan transfer pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh dalam rangka perwujudan pelaksanaan otonomi khusus serta sebagai salah satu cara pemerintah
“dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralis asifiskal dan a bagihasil migas adalah satu istrumend anaperim bangan dalam rangka perimbangan keuan ganpusat dan daerah dapat menggunakannyabersam asama dengan dana perimbangan lainnya untuk mend anai sebagian kewenangan
yang
Dilimpah kanpemerintah pusat kepada pemerintah daerah (money follow functions)”. Sedangkan pengertian TDBH Migas menurut Pasal 1 ayat (15) Qanun Aceh No. 2 Tahun 2008 yaitu tambahan dana bagihasil minyak dan gasbumi a dalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN y angmen jadi bagian dari penerimaan Pemerintah Aceh. Berdasarkan pengertian tersebut diketahui bahwa tambahan dana bagi hasil migas merupakan salah satu penerimaan daerah yang di transfer oleh pemerintah pusat kepada daerah penghasil minyak dan gas bumi dalam rangka pelaksanaa otonomi daerah dan desentralisasi fiskal serta wujud dari perimbangan keuangan Volume 5, No. 2, Mei 2016
- 16
Jurnal Mangister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pusat dan daerah. METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian verifikatif (verificative research) atau pengujian hipotesis (hypothesis testing), yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruhantara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Karena bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara variabel, maka peneliti ingin menguji pengaruh variabel independen yaitu penerimaan dana otonomi khusus (X1), tambahan dana bagi hasil migas(X2) terhadap belanjamodal (Y), serta dampaknya padaindeks pembangunan manusia(Z) kabupaten/kota di Aceh. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dariDirektorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan, Bappeda Aceh serta dari Badan Pusat Statistik. Populasi dalam Penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah diAceh yang berjumlah 23 (dua puluh tiga)kabupaten/kota. Penelitian ini memiliki periode waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 115(23 kabupaten/kotax 5 tahun). Untuk menganalisa dan menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang berupa data yang berhubungan dengan variabel penelitian, yaitu dengan menganalisa dokumen penerimaan dana otsus dan tambahan dana bagi hasil migasdari Bappeda Aceh, dokumen realisasi belanja modal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan dan IPM yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen berhubungan dengan variabel penelitian, yaitu penerimaan dana otsus dan tambahan dana bagi hasil migas, dokumen belanja modal,serta IPMyang telah tersedia di Bappeda Aceh, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan serta Badan Pusat Statistik. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur (path analysis). Model analisis jalur digunakan untuk menjelaskan pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 17 -
langsung maupun tidak langsung variabel bebas terhadap variabel terikat dan untuk melihat pengaruh secara parsial dan simultan. Data yang sudah diperoleh dianalisis dengan menggunakan aplikasi SPSS (Statistical Product and Service Solution). Model rancangan pengujian hipotesis untuk analisis jalur sesuai dengan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan pada bab dua ρ4 Gambar 2.1 Struktur Lengkap Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen, (Juliandi, et al. 2014:174).
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pengaruh Dana Otonomi Khusus dan TDBH Migas terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Aceh (Sub struktur 1) Untuk menguji hipotesis pertama pengaruh dana Otsus dan TDBH Migas terhadap belanja modal Kabupaten/kota di Aceh dapat dilakukan dengan menghitung nilai koefisien jalur yang digunakan dari hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.1. TABEL 2.1 HASIL UJI KORELASI
DETERMINASI
DAN
SUBSTRUKTUR 1 Model
1
R
R Adjusted Std. Error Squar R Square of the e Estimate .653 a
.426
.416
.343
Data Sekunder diolah, 2015 ditunjukkan pada
X1
Volume 5, No. 2, Mei 2016
X2
ρ3ε 1ε 2 ρ1 ρ5 ρ2
G ambar 2 .1.
Y
Z
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Berdasarkan Tabel 2.1 diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,653 dan koefisien determinasi (R2) sebesar 0.426 yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Koefisien korelasi (R) sebesar 0,653 menunjukkan bahwa derajat hubungan (korelasi) antara variabel independen dengan variabel dependen adalah sebesar 65,3 persen. Artinya penerimaan dana otonomi khusus dan TDBH Migas memiliki hubungan terhadap belanja modal sebesar 65,3 persen. Koefisien determinasi (R2) diperoleh nilai sebesar 0,426 artinya variabel belanja modal dipengaruhi oleh penerimaan dana otonomi khusus dan TDBH Migas sebesar 42,6 persen, sedangkan sisanya sebesar 57,4 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Selanjutnya
pengujian
hipotesis substruktur 1 baik secara bersama-sama maupun secara parsial dapat dilihat nilai koefisien regresi sebagaimana yang ditunjukkan dalam Tabel 2.2. 2. TABEL 2.2 3. KOEFISIEN SUBSTRUKTUR 1 4. PENGARUH X1 DAN X2 TERHADAP Y Model
Unstandardiz Standardi ed zed Coefficients Coefficie nts B
(Constant)
Std. Error
Beta
10.12
Dana Otonomi Khusus TDBH Migas
2,547 1 .284
.106
.203
.341
.046
.559
diperoleh persamaan Y = 0,203X1 + 0,559X2, sehingga dapat diinterprestasikan sebagai berikut: Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus dan TDBH Migas terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Aceh (substruktur I) Berdasarkan hasil pengujian diketahui penerimaandanaotonomikhususdan TDBH Migas secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal. Pengujian dilakukan dengan melihat koefesien regresi semua variabel independen, dengan kriteria apabila paling sedikit terdapat satu koefesien regresi (ρi) lebih besar dari nol (ρi >0) maka hipotesis diterima atau Ha diterima. Berdasarkan Tabel 2.2 nilai koefisien regresi (ρ1,2) adalah ρ1 = 0,203, dan ρ2 = 0,559. Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Aceh Berdasarkan hasil pengujian penerimaan dana otonomi khusus berpengaruh terhadap belanja modal, hal ini dapat dilhat dari koefisen regresi (ρ1) diperoleh sebesar 0,203 atau ρ1> 0. Artinya penerimaan dana otonomi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal. atau dengan kata lain setiap terjadi kenaikan 1 persen perubahan dalam penerimaan dana otonomi khusus secara relatif akan menaikkan 0,203 persen belanja modal. Pengaruh TDBH Migas terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Aceh Hasil pengujian membuuktikan TDBH Migas berpengaruh terhadap belanja modal, hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi (ρ2) sebesar 0,559 atau ρ2> 0. Artinya variabel TDBH Migas (X2) mempunyai pengaruh yang positif atau dengan kata lain setiap terjadi penambahan 1 persen tambahan dana bagi hasil migas secara relatif akan menaikkan 0,559 persen belanja modal. Hasil pengujian sub struktur 1 dapat
Sumber: Data Sekunder Diolah (2015) Berdasarkan
Tabel
2.2 Volume 5, No. 2, Mei 2016
- 18
Jurnal Mangister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dilihat selengkanya dalam G
ambar 2.2 .
0,203 = 0,574 X2 Y
0,559
sebesar 11,4 persen sedangkan sisanya sebesar 89,6 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Selanjutnya pengujian hipotesis sub struktur 2 baik secara bersama-sama ataupun secara parsial dapat dilihat nilai koefisien jalur sebagaimana yang ditunjukkan dalam Tabel 2.4.
X 2 Gambar 2.2 Hasil PengujianSubstruktur 1.
6. TABEL 2.4 7. COEFFICIENTS SUB STRUKTUR 2
Hasil Pengujian Pengaruh Penerimaan Dana OtonomiKhusus, TDBH Migas danBelanja modal terhadap IPM kabupaten/kota di Aceh (Sub struktur 2). Untuk menguji hipotesis sub struktur kedua pengaruh penerimaan dana otonomi khusus, TDBH Migas dan belanja modal terhadap IPM dapat dilakukan dengan menghitung nilai koefisien jalur masing-masing variabel. Untuk menjelaskan koefesien korelasi (R) dan koefisien determinasi (R2) dapat dilihat dari Table 2.3. 5. TABEL 2.3 Hasil Uji Koefisien Korelasi dan Determinasi Pengaruh X1, X2 dan Y Terhadap Z R Squar Adjuste Std. Mode R e l d R Error of the Square Estimat e 1 .337 .114 .009 2,449 a Sumber: Data Sekunder diolah (2015). Berdasarkan Tabel 2.3 diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,337 dan koefisien determinasi (R2) sebesar 0,114 yang dapat dijelaskan, nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,337 menunjukkan bahwa derajat hubungan (korelasi) antara variabel independen dengan variabel dependen adalah sebesar 33,7 persen, ini artinya penerimaan dana otonomi khusus, TDBH Migas dan belanja modal memiliki hubungan terhadap IPM sebesar 24 persen, sedangkan koefisien determinasi (R2) diperoleh nilai sebesar 0,114 artinya IPM dipengaruhi oleh penerimaan dana otonomi khusus, TDBH Migas dana belanja modal 19 -
Volume 5, No. 2, Mei 2016
8. PENGARUH X1, X2 DAN Y TERHADAP Z Model
B
(Constant) Dana Otonomi Khusus TDBH Migas Belanja modal
Standar dized Coeffici ents
Unstandardized Coefficients
Std. Error
22.813
Beta
19.40 7
2.647
.780
.330
.501 1.158
.401 .674
.144 .203
Sumber: Data Sekunder Diolah (2015) Berdasarkan Table 2.4 diperoleh persamaan Z1 = (0,330X1 + 0,144X2) + 0,203Y sehingga
dapat
diinterprestasikan sebagai berikut: Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus, TDBH Migas dan Belanja Modal terhadap IPM (substruktur II) Penerimaan dana otonomi khusus, TDBH Migas dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap IPM. Pengujian dilakukan dengan melihat koefesien regresi semua variabel independen, dengan kriteria apabila paling sedikit satu koefesien regresi (ρi) lebih besar dari nol (ρi >0) maka hipotesis diterima atau Ha diterima. Berdasarkan tabel
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 4.8 nilai koefisien adalah ρ3 = 0,330, ρ4 = 0,144, dan ρ5 = -0,203. Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus
dan belanja modal terhadap IPM dapat dilihat selengkapnya dalam Gambar E 2 = 0,896 X1
2.3.
0,330
terhadap IPM Kabupaten/Kota di Aceh Penerimaan dana otonomi khusus berpengaruh terhadap IPM, diuji dengan melihat koefisien regresi (ρ3) untuk variabel penerimaan dana otonomi khusus, dan diperoleh nilai sebesar 0,330 atau ρ3> 0, artinya penerimaan dana otonomi khusus berpengaruh positif terhadap IPM atau dengan kata lain setiap terjadi kenaikan 1 persen penerimaan dana otonomi khusus secara relatif akan menaikkan 0,330 persen IPM. Pengaruh TDBH Migas terhadap IPM
Y
Z
0,203 0,144X 2
Gambar 2.3. Hasil Pengujian Pengaruh X 1, X2 dan Y terhadap Z Untuk mengatahui pengaruh penerimaan dana otonomi khusus dan TDBH Migas baik secara langsung ataupun melalui belanja modal sebagai pemediasi dapat dilihat dari Tabel 2.5.
Kabupaten/Kota di Aceh TDBH Migas berpengaruh terhadap IPM, diuji dengan melihat koefisien regresi (ρ4) untuk koefisien jalur TDBH Migas diperoleh sebesar 0,144 atau ρ4> 0. artinya TDBH Migas berpengaruh positif terhadap IPM atau dengan kata lain setiap terjadi kenaikan 1 persen penerimaan dana otonomi khusus secara relatif akan menaikkan 0,144 persen IPM. Pengaruh Belanja Modal Terhadap IPM Kabupaten/Kota di Aceh Belanja modal berpengaruh terhadap IPM, diuji dengan melihat koefisien jalur (ρ5) untuk variabel belanja modal diperoleh sebesar 0,203 atau ρ5> 0, artinya belanja modal berpengaruh positif terhadap IPM atau dengan kata lain setiap terjadi kenaikan 1 persen belanja modal secara relatif akan menaikkan 0,203 persen IPM. Hasil pengujian sub-struktur 2 pengaruh penerimaan dana otonomi khusus, TDBH Migas
9. TABEL 2.5 Pengaruh X1, X2 terhadap Y dan dampaknya terhadap Z secara langsung dan tidak langsung Jumlah
Pengaruh
Variabel Koefisi Langsun Tidak Total Keterang en g langsu an jalur ng X1 0,330 (0.330)2 0.109 Berpeng terhadap aruh = Z Positif 0.109 X2 (0,144)2 terhadap 0,144 = 0.021 Z
Berpeng aruh Positif Berpeng 0,041 aruh Positif 0.021
Y (0,203) terhadap 0,203 2 = 0.041 Z X1 0.203x0 0,109+ Berpeng terhadap .203 = 0,041= aruh Z melalui 0.041 0,150 Positif Y X2 terhadap 0.559x0 0.021+ Berpeng aruh .203= Z melalui Positif 0,113 Y = 0,113 0,134 Volume 5, No. 2, Mei 2016
- 20
Jurnal Mangister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Sumber: data sekunder diolah (2015) Belanja Modal Secara Partially atau Fully Tidak Memediasi Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus terhadap IPM Kabupaten/Kota di Aceh. Belanja modal secara partially atau fully tidak memediasi pengaruh penerimaan dana Otsus terhadap IPM kabupaten/kota di Aceh. Berdasarkan Tabel 4.9 diperoleh nilai pengaruh langsung dan tidak langsung yaitu (ρ1)2 x (ρ5)2< ρ3 (0.041 < 0.109), berdasarkan rancangan hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya apabila nilai perkalian (ρ1)2 dengan (ρ5)2 lebih kecil dari ρ3 makadapat disimpulkanbahwa belanja modal tidak memediasi pengaruh penerimaan dana otonomi khusus terhadap IPM, hal ini dapat diartikan bahwa belanja modal secara partially atau fully tidak memediasi pengaruh penerimaan dana Otsus terhadap IPM kabupaten/kota di Aceh. Belanja Modal Secara Partially atau Fully Memediasi Pengaruh TDBH Migas terhadap IPM Kabupaten/Kota di Aceh Belanja modal secara partially atau fully memediasi pengaruh penerimaan dana Otsus terhadap IPM
kabupaten/kota
di
Aceh. Berdasarkan Tabel 4.9 diperoleh nilai pengaruh langsung dan tidak langsung yaitu (ρ2) 2 x (ρ5)2> ρ4 (0,134 > 0.041), berdasarkan rancangan hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya diketahui apabila nilai perkalian (ρ2)2 dengan (ρ5)2 lebih besar dari ρ4, makadapat disimpulkan bahwabelanja modal memediasi pengaruh TDBH Migas terhadap IPM, hal ini dapat diartikan bahwa belanja modal secara fully memediasi pengaruh TDBH Migas terhadap IPM kabupaten/kota di Aceh. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam 21 -
Volume 5, No. 2, Mei 2016
hipotesis, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel penerimaan dana otonomi khusus dan TDBH Migas berpengaruh positif baik secara bersamasama maupun secara parsial terhadap belanja modal kabupaten/kota di Aceh. Penerimaan dana otonomi khusus, TDBH Migas dan belanja modal baik secara bersamasama maupun secara parsial berpengaruh terhadap IPM kabupaten/kota di Aceh. Hal ini menunjukkan dengan penerimaan dana yang besar dari dana otonomi khusus dan TDBH Migas dan di alokasikan dalam belanja modal yang cukup, dapat meningkatkan IPM. Hasil pengujian pengaruh langsung dan tidak langsung membuktikan bahwa belanja modal tidak memediasi pengaruh penerimaan dana otonomi khusus terhadap IPM, selanjutnya hasil pengujian juga membuktikanbelanja modal memediasi pengaruh TDBH Migas terhadap IPM. Saran Untuk menguatkan dan mendukung hasil penelitian ini, maka perlu dilakukan pengujian kembali untuk melihat konsistensi penelitian ini dengan penelitian berikutnya dengan menambah: a. Periode waktu pengamatan lebih dari 5 (lima) tahun. b. Variabel lain seperti: Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Rancangan
model
penelitian
dengan
wawancara atau dengan mengubah metode kuantitatif ke metode kualitati.
DAFTAR PUSTAKA Abdullah, S. 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalamHubungannya dengan Belanja PemeliharaanDan Sumber Pendapatan. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Volume 2, No. 2: 17-32.
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Andaiyani. 2013. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Operasi Terhadap Jumlah Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimatan Barat. Jurnal Ekonomi Daerah, 1(1). Angkat, Nur Aulia. 2010. Analisis Yuridis Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Tesis-Abstrak. Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatra Utara.
dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Handayani Kristina. 2008. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Bidang Pendidikan pada Kabupaten/Kota di Sulawesi. Fakultas Ekonomi Sebelas Maret Surakarta. Iryanti, S. Wiwie. 2014. Dampak Otonomi Khusus terhadap Kesejateraan Masyarakat Asli Papua di Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika Propinsi Papua. Jurnal administrasi Publik. Volume 2, No.3. 107-119.
Azril. 2000. Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia.Volume 15. No.1:1-14.
Majid, M. Shabri Abd. 2014. Analisis Tingkat Pendidikan dan Kemiskinan di Aceh. Majelis Pendidikan Daerah Aceh, Volume 8, No.1:15-37
Brata, Aloysius Gunadi. 2005. Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan. Yogyakarta: Lembaga Penelitian–Universitas Atma Jaya. BPS. 2015. Statistik Indeks Sosial. BPS Aceh.
Maiharyanti, Eva. 2011. Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. Medan:. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Megister Akuntansi Universitas Sumatra Utara.
Christy, Fhino Andrea dan Priyo Hari Adi. 2009. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia. The 3 rd National Conference UKWMS Surabaya, October 10th. Cooper, Donald R dan Pamela S. Schindler, 2006. Metode Riset Bisnis, Volume 2. Edisi Sembilan. Jakarta: PT. Media Global Edukasi. Frazier, Patricia A & Baron, KE, P. Tix Andrew. 2004. Testing Mediator & Moderator Variabel in Conseling Phycology. Journal of Conceling Psycology Vol. 51. No.1: 115134. Ghozali. 2011. Aplikasi analisis Multivariate
Mirza,
Denni Sulistio. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. Economic Development Analysis Journal. EDAJ 1 (1): 1-15.
Mustofa. 2010. Dana Bagi Hasil dan Konservasi Sumber Daya Alam di Indonesia Periode Desentralisasi. Jurnal Ekonomi & Pendidikan,Volume 8 Nomor 2: 119134. Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Volume 5, No. 2, Mei 2016
- 22
Jurnal Mangister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Perkumpulan Obstetrik dan Genekologi Indonesia (POGI). 2015. Angka Kematian Ibu Melahirkan di Aceh Masih Diatas Persentase Nasional. http://pogi.or.id/publish/angkakematianibu-melahirkan-di acehmasih-di-ataspersentase-nasional/. Peraturan Gubernur Aceh Nomor. 79 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dana Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. ----------------, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006Tentang Pemerintah Aceh. ---------------, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. ---------------, Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah. --------------, Peraturan PemerintahNomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Sarjono, Haryadi & Julianita, Winda. 2001 SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset. Jakarta: Salemba empat Satrio. 2015. Masalah Dana Otsus Aceh. Indonesia Revieu.Com. 23 -
Volume 5, No. 2, Mei 2016
http://indonesianreview.com/endriahma di/masalah-dana-otsus-aceh Sekaran, Uma dan R.Bougie. 2010 Research Methods for Business: A Skill Approach. Fifth Edition United Kingdom: John Wirley & Son Ltd. Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sumardjoko, Imam 2014. Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia Papua dan Papua Barat dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. SNA 17 Mataram Lombok. Universitas Mataram. 24-27. ---------, 2001.Indonesia Human Development Report 2001. Towards a New Consensus: Democracy and Human Development in Indonesia. Jakarta:BPS-Statistics Indonesia, Bappenas dan UNDP. ---------, 2004. Laporan Pembangunan Manusia Indonesia. Menuju Konsensus Baru Demokrasi dan pembangunan Manusia di Indonesia, Jakarta: Bappenas, BPS, UNDP.
