Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0164 pp. 39- 48
10 Pages
PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, AKUNTABILITAS KEUANGAN, DAN PENGAWASAN INTERN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE
1)
Achmad Faisal Daulay1), Muhammad Arfan2), Hasan Basri 3) Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2,3) Staf Pengajar Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
Abstract:. The purpose of this research is to examine the effect of budgetary goal clarity, financial accountability and internal control on the effectivenness finance management local governments agencies (SKPD) in Lhokseumawe. The research methods used is cencus method, and the analysis method used is multiple linear regression. Respondents are chiefs of Lhokseumawe local governments agencies (SKPD) as budget user. The result show that: budgetary goal clarity, financial accountability and internal control has influences on effectivenness finance management local government agencies in partially and simultaneously. Key word: Budgetary Goal Clarity, Financial Accountability, Internal Control, Local Finance Government effectivenness Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran, akuntabiltas keuangan, dan pengawasan intern terhadap efektivitas pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Lhokseumawe. Metode yang digunakan adalah sensus, yaitu seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu dalam pengumpulan data. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Responden penelitian Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas keuangan, dan pengawasan intern secara bersama-sama dan sendiri-sendiri berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Kota Lhokseumawe.
Kata kunci: Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Intern, dan Efektivtas Pengelolaan Keuangan.
diungkapkan
PENDAHULUAN Efektivitas
Masyarakat
keuangan
Transparansi Aceh (MaTA) banyak proyek yang
mengantarkan
sudah dikerjakan dengan menelan anggaran
pemerintah daerah mencapai good governance.
besar, tapi tidak bermanfaat bagi masyarakat.
Anggaran
Sejumlah proyek mubazir senilai puluhan
merupakan
pengelolaan
Koordinator
jembatan
untuk
pemerintah
daerah
terbatas,
sedangkan kebutuhan pemerintah daerah tidak
milyar
terbatas, semua aspek dalam pengelolaan
Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan dan
keuangan harus dilaksanakan secara efektif
Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi
sehingga tujuan dari program dan kegiatan
(Disperindagkop) Kota Lhokseumawe.
SKPD dapat tercapai. Pemerintah
itu,
di
bawah
kendali
Dinas
Terdapat beberapa faktor yang diduga Lhokseumawe
mempengaruhi efektivitas pengeloaan keuangan
sebagai salah satu kota di Indonesia, dalam
SKPD, faktor pertama adalah kejelasan sasaran
pengelolaan keuangannya masih belum efektif.
anggaran SKPD. Hasil penelitian Suhartono
Hal tersebut dapat dilihat dari hal yang
dan Solichin (2006) menyatakan bahwa adanya
39 -
Kota
Volume 4, No. 3, Agustus 2015
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala sasaran anggaran yang jelas, maka akan
Pengawasan
mempermudah
fungsi
untuk
intern
pemerintah
manajemen
yang
merupakan
penting
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
penyelenggaraan
kegagalan pelaksanaan tugas organisasi untuk
pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu
mencapai tujuan dan sasaran yang telah
instansi
ditetapkan sebelumnya. Menurut Kenis (1979)
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya
kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh
secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan
mana tujuan anggaran dinyatakan secara jelas
rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan
dan rinci serta dimengerti oleh pihak-pihak
ketentuan. Hasil penelitian Tuasikal (2006)
yang
menunjukkan
bertanggungjawab
terhadap
pemerintahan.
dalam
pemerintah
telah
bahwa
Melalui
melaksanakan
pengawasan
intern
pencapaiannya Adanya sasaran anggaran yang
mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan
jelas pada SKPD, maka akan mempermudah
keuangan daerah, selanjutnya hasil penelitian
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan
Siregar (2011) menemukan bahwa pengawasan
atau kegagalan pelaksanaan tugas SKPD dalam
berpengaruh terhadap pengelolaan APBD Kota
rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan
Pemerintah Kota Pematang Siantar.
sasaran-sasaran
yang
telah
ditetapkan
sebelumnya.
Tujuan dari paper ini adalah untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran,
Faktor
kedua
mempengaruhi
yang
efektivitas
diduga
pengelolaan
akuntabilitas keuangan, dan pengawasan intern terhadap
efektivitas
pengelolaan
keuangan
keuangan adalah akuntabilitas keuangan. Salah
SKPD di Kota Lhokseumawe baik secara
satu dimensi akuntabilitas publik yang utama
bersama-sama
adalah akuntabilitas keuangan (Mardiasmo,
Pembahasan paper ini dimulai dengan kajian
2006).
pustaka
Menurut
Adisasmita
“Akuntabilitas
(2011:81)
keuangan
maupun
mengenai
sendiri-sendiri.
efektivitas
pengelolaan
merupakan
keuangan SKPD, kejelasan sasaran anggaran,
integritas
akuntabilitas keuangan, dan pengawasan intern
keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap
dan hipotesis. Selanjutnya, metodologi yang
Sasaran
digunakan dalam penelitian ini, kemudian
laporan
pembahasan mengenai hasil penelitian. Terakhir,
penerimaan,
penelitian ini memberikan beberapa kesimpulan
pertanggungjawaban
peraturan
mengenai
perundang-undangan”.
pertanggungjawabannya keuangan
yang
penyimpanan
adalah
mencakup
dan
pengeluaran
keuangan
dan saran.
instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2001) dalam Adisasmita (2001 :82). Faktor mempengaruhi keuangan
ketiga efektivitas
adalah
2. Kajian Pustaka yang
diduga
Efektivitas menurtut Intosai (2004:62)
pengelolaan
adalah “the extent to which objectives are
pengawasan
intern.
achieved and the relationship between the Volume 4, No. 3, Agustus 2015
- 40
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala intended impact and the actual impact of an
Sasaran anggaran (target) pada SKPD adalah
activity”.
Menurut
hasil yang diharapkan dari suatu program atau
efektivitas
adalah
mencapai
tujuan
sebelumnya”.
Bastian
(2001:280)
“keberhasilan yang
telah
Mardiasmo
dalam
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan
ditetapkan
(Permendagri No. 13 Tahun 2006). Adanya
(2002:132)
dan
sasaran anggaran yang jelas pada SKPD, maka
Halim (2007) sependapat menyatakan bahwa
akan
efektivitas adalah “suatu ukuran keberhasilan
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai
kegagalan pelaksanaan tugas SKPD dalam
tujuan”. Pengertian lain efektivitas menurut
rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan
Munir
sasaran-sasaran
et
al.
(2004:19)
“
merupakan
mempermudah
yang
untuk
telah
ditetapkan
perbandingan antara outcome dengan output”,
sebelumnya. Sasaran yang tidak jelas dapat
sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam
mengakibatkan tujuan yang akan dicapai juga
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 efektif adalah
menjadi
“ pencapaian hasil program dengan target yang
pengelolaan keuangan pada SKPD tidak dapat
telah
dicapai.
ditetapkan,
yaitu
dengan
cara
membandingkan keluaran dengan hasil”.
tidak
jelas
sehingga
Kejelasan sasaran
efektivitas
anggaran
pada
Dalam konteks pengelolaan keuangan
SKPD dapat dilihat pada RKA-SKPD karena
efektivitas
dkk.
RKA-SKPD merupakan dokumen perencanaan
(1989:279-280) dalam Munir (2004:44) adalah
dan penganggaran yang berisi program dan
“hasil
dalam
kegiatan Satuan Kerja Perangkat Kota yang
haruslah
merupakan penjabaran dari Rencana Kerja
sedemikian rupa, sehingga memungkinkan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
program dapat direncanakan untuk mencapai
dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
tujuan pemerintah dengan biaya serendah-
Daerah (Renstra SKPD) yang bersangkutan
rendahnya dan dalam waktu yang secepat-
dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran
cepatnya”.
yang
daerah,
guna
mengurus
menurut
kegiatan keuangan
Anggaran
Devas,
pemerintah daerah
sebagai
sarana
diperlukan
Kemudian
untuk
pelaksanaan
melaksanakannya. anggaran
SKPD
menerjemahkan seluruh kegiatan organisasi
dilaksanakan menurut DPA-SKPD sebagai
secara rinci harus direncanakan secara jelas
dokumen
sesuai dengan sasaran dan misi sasaran
pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
organiasi. Menurut Kenis (1979) kejelasan
yang
digunakan
Akuntabilitas
sebagai
menurut
dasar
Intosai
sasaran anggaran merupakan sejauh mana
(2004:58) adalah “The process whereby public
tujuan anggaran dinyatakan secara jelas dan
service bodies and the individuals within them
rinci serta dimengerti oleh pihak-pihak yang
are held responsible for their decisions and
bertanggungjawab
actions, including their stewardship of public
41 -
terhadap
pencapaiannya.
Volume 4, No. 3, Agustus 2015
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala funds and all aspects of performance”.
adalah salah satu bentuk akuntabilitas dalam
berdasarkan
mewujudkan
definisi
tersebut
akuntabilitas
merupakan suatu proses dimana lembaga dan
good
governance
kepemerintahan yang baik (Solikin, 2006).
orang bertanggungjawab atas keputusan dan
Menurut Peraturan Menteri Negara
tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan
Pemberdayaan
dana
PER/05/M.PAN/03/2008
publik
dan
kinerja
mereka
atas
atau
Aparatur
Negara
Nomor:
Pengawasan intern
adalah “seluruh proses kegiatan audit, reviu,
pengelolaan tersebut. Dimensi akuntabilitas yang harus
pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan
dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut
lainnya
antara lain (Hopwood dan Tomkins, 1984,
konsultansi terhadap penyelenggaraan tugas dan
Elwood, 1993 dalam Mahmudi, 2011,19) yaitu:
fungsi organisasi dalam rangka memberikan
Akuntabilitas
hukum
kejujuran,
keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah
Akuntabilitas
manajerial,
Akuntabilitas
dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang
program,
dan
Akuntabilitas
Akuntabilitas
finansial.
kebijakan Jenis
dan
akuntabilitas
berupa
asistensi,
sosialisasi
dan
telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan
pimpinan
dalam
mewujudkan
yang
baik”.
Pengawasan
menurut Gray and Jenkins (1985; 1993) dalam
kepemerintahan
Steccolini (2002) yaitu, (1) Akuntabilitas
internal adalah pengawasan yang dilakukan
keuangan (2) Akuntabilitas manajerial (3)
oleh aparat pengawasan yang berasal dari
Akuntabilitas profesional.
lingkungan
Munir, et al. (2004:18) akuntabilitas
internal
organisasi
pemerintah
intern
pemerintah
(Baswir, 1999:124).
keuangan daerah adalah “kewajiban pemerintah
Pengawasan
daerah untuk memberikan pertanggungjawaban,
merupakan fungsi manajemen yang penting
menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui
segala aktivitas dan kegiatan yang terkait
pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu
dengan penerimaan dan penggunaan uang
instansi
publik kepada pihak yang memiliki hak dan
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya
kewenangan
meminta
secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan
Mahmudi
rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan
(2011:20) menyatakan bahwa akuntabilitas
ketentuan. Selain itu, pengawasan intern atas
keuangan adalah pertanggungjawaban lembaga-
penyelenggaraan
lembaga publik untuk menggunakan uang
untuk
publik (public money) secara ekonomis, efisien
governance
dan
dan
mendukung
penyelenggaraan
untuk
pertanggungjawaban
efektif,
kebocoran
tidak
dana
pertanggungjawaban
tersebut.
ada serta
pemborosan korupsi.
keuangan
dan
pemerintah
telah
pemerintahan
mendorong
melaksanakan
diperlukan
terwujudnya
clean
government
good dan
pemerintahan
Laporan
yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta
pemerintah
bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, Volume 4, No. 3, Agustus 2015
- 42
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dan nepotisme.
(Indriantoro
Berdasarkan kajian pustaka, hipotesis dapat dirumuskan, Kejelasan sasaran anggaran,
terhadap
secara
simultan
efektivitas
dan
pengelolaan
Supomo,
1999:115-117).
Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer.
akuntabilitas keuangan, dan pengawasan intern berpengaruh
dan
Penelitian ini menggunakan seluruh
parsial
populasi sehingga hanya dilakukan uji validitas
keuangan
(validity) dan reliabilitas (reliability). Pengujian
SKPD.
dan
analisis
data
dilakukan
dengan
menggunakan formulasi regresi linier berganda 3. Metode Penelitian Penelitian ini dilakukan pada SKPD
(multiple linier regression) dalam bentuk persamaan. Analisis regresi berganda bertujuan
Pemerintah Kota Lhokseumawe. Penelitian ini
untuk mengetahui pengaruh variabel bebas
bertujuan untuk menguji hipotesis (hypotheses
(independent variable) terhadapvariabel terikat
testing) dan bersifat Kausalitas dengan berusaha
(dependent variable). Persamaan regresi liner
melihat
berganda yang digunakan dalam penelitian ini
pengaruh
anggaran,
dari
kejelasan
akuntabilitas
pengawasan
intern
pengelolaan Lhokseumawe.
keuangan
terhadap
keuangan Tingkat
sasaran dan
yang
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ε
efektivitas
SKPD
Kota
intervensi
dalam
penelitian ini adalah intervensi minimal. Waktu
adalah sebagai berikut:
digunakan
dalam
pengumpulan data adalah one shoot yaitu dimana data yang dikumpulkan merupakan data
Keterangan : Y = Efektivitas pengelolaan keuangan SKPD α = Konstanta β1β2 β3 = Koefisien regresi X1 = kejelasan sasaran anggaran X2 = Akuntabilitas Keuangan X3 = Pengawasan intern ε = Error
dalam periode tertentu (Sekaran, 2006: 177). unit analisis penelitian organisasional, yaitu
Penelitian ini merupakan penelitian
peneliti akan melihat data dari setiap SKPD dan
sensus, sehingga tidak dilakukan pengujian
memperlakukan responden sebagai populasi
signifikansi.
untuk sumber data.
penelitian yang tidak menggunakan sampel,
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
SKPD
pada
Pemerintah
Kota
Dalam
pengujian
hipotesis
tidak ada istilah signifikansi, karena signifikan artinya hipotesis yang telah terbukti pada
Lhokseumawe yang terdiri dari 31 SKPD
sampel
sebagai elemen populasi, responden penelitian
(Sugiyono,
ini kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran
pengujian hipotesis dilakukan dua tahap, yaitu
tiap-tiap SKPD yang berjumlah 31 orang.
rancangan pengujian hipotesis secara bersama-
Penelitian ini menggunakan metode sensus.
sama (simultan) dan rancangan pengujian
Sensus yaitu meneliti seluruh elemen populasi
hipotesis secara terpisah (parsial).
43 -
Volume 4, No. 3, Agustus 2015
dapat
diberlakukan
2009).
ke
Selanjutnya
populasi rancangan
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala kejelasan sasaran anggaran terhadap efektivitas 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji dan menganalisis rumusan hipotesis berdasarkan struktur model serta kesesuaian dengan
hipotesis
yang
telah
dirumuskan
sebelumnya. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada Tabel 4.1.
koefisien regresi (β1). Koefisien regresi (β1) kejelasan sasaran anggaran (X1) sebesar 0,420, artinya setiap kejelasan sasaran anggaran naik 1 satuan pada skala interval, maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah akan meningkat 0,420 satuan pada skala interval. Pengujian hipotesis ketiga yaitu pengaruh akuntabilitas
Tabel 4.1
keuangan
Hasil Analisis Regresi Berganda
Variabel
pengelolaan keuangan SKPD dengan melihat
Unstandaradized Coefficients Std. Error 0,331 0,483 0,420 0,136
Konstanta Kejelasan Sasaran Anggaran Akuntabilitas 0,111 0,190 Keuangan Pengawasan 0,367 0,202 Intern Koefisien Korelasi (R) : 0,839 Koefisien Determinasi (R²) : 0,704 F Hitung : 21,372 Sig. F : 0,000b Sumber: Data Primer Diolah (2015)
terhadap
efektivitas
pengelolaan
keuangan SKPD dengan melihat koefisien regresi (β2). Koefisien regresi (β2) akuntabilitas keuangan (X2) sebesar 0,111, artinya setiap akuntabilitas keuangan naik 1 satuan pada skala interval, maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah akan meningkat 0,111 satuan pada skala interval. Pengujian hipotesis keempat yaitu pengaruh
pengawasan
intern
terhadap
efektivitas pengelolaan keuangan SKPD dengan melihat koefisien regresi (β3). Koefisien regresi (β3) pengawasan intern (X3) sebesar 0,367, artinya setiap pengawasan intern naik 1 satuan pada
skala
interval,
maka
efektivitas
pengelolaan keuangan daerah akan meningkat Berdasarkan Tabel 4.1 dapat ditulis
0,367 satuan pada skala interval.
persamaan regresi linier berganda sebagai
4.1 Pembahasan
berikut:
4.1.1 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Keuangan, dan Pengawasan Intern terhadap efektivitas pengelolaan keuangan SKPD.
Y= 0,331 +0,420X1+0,111X2+0,367X3+ε Dari persamaan regresi di atas dapat konstanta sebesar 0,331 menunjukkan apabila variabel
kejelasan
sasaran
anggaran,
akuntabilitas keuangan, dan pengawasan intern dianggap konstan, maka besarnya nilai kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah 0,331. Pengujian hipotesis kedua yaitu pengaruh
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan nilai koefisien regresi i (i=1,2,3) ≠ 0, artinya dapat dinyatakan bahwa Kejelasan
sasaran
anggaran,
akuntabilitas
keuangan, dan pengawasan intern berpengaruh secara
bersama-sama
terhadap
efektivitas
Volume 4, No. 3, Agustus 2015
- 44
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pengelolaan keuangan SKPD. Hasil penelitian
kepentingan umum.
menunjukkan koefisien korelasi (R) sebesar
4.1.2
Pengaruh
Kejelasan
0,839 menunjukkan bahwa derajat hubungan
Anggaran
(korelasi) antara variabel independen terhadap
Pengelolaan Keuangan SKPD
variabel dependen sebesar 83,9%. Artinya
Hasil
terhadap
pengujian
Sasaran Efektivitas
hipotesis
kedua
akuntabilitas
menunjukkan bahwa nilai koefisien β1 ≠ 0, Hal
keuangan, dan pengawasan intern mempunyai
ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran
hubungan terhadap efektivitas pengelolaan
anggaran
keuangan SKPD sebesar 83,9%.
pengelolaan keuangan SKPD. Artinya bahwa
kejelasan
sasaran
anggaran,
berpengaruh terhadap
efektivitas
Selanjutnya pengaruh secara bersama-
semakin sasaran anggaran dinyatakan dengan
ditunjukkan
koefisien
jelas maka semakin tinggi pula tercapainya
determinasi (R ) sebesar 0,704, artinya bahwa
efektivitas pengelolaan keuangan SKPD di
efektivitas
Pemerintah
sama
oleh
nilai
2
pengelolaan
keuangan
SKPD
Kota
Lhokseumawe.
Hal
ini
dipengaruhi oleh kejelasan sasaran anggaran,
disebabkan karena dengan adanya sasaran
akuntabilitas keuangan, dan pengawasan intern
anggaran yang jelas maka akan mempermudah
sebesar 70,4%, selebihnya sebesar 29,6%
SKPD
disebabkan oleh variabel-variabel lain yang
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas
tidak termasuk dalam penelitian ini. Hal ini
dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan
menunjukkan bahwa semakin baik kejelasan
sasaran-sasaran
sasaran anggaran, akuntabilitas keuangan dan
sebelumnya.
untuk
mempertanggungjawabkan
yang
telah
ditetapkan
pengawasan intern maka akan meningkatkan
Efektivitas adalah sejauh mana tujuan
efektivitas pengelolaan keuangan SKPD pada
tercapai dan hubungan antara dampak yang
Pemerintah Kota Lhokseumawe.
diinginkan dan dampak yang sebenarnya dari
Kejelasan
sasaran
anggaran
suatu
kegiatan.
Dalam
tujuan
SKPD
harus
merupakan tahapan awal yang harus diterapkan
pengelolaan
dalam kegiatan pengelolaan anggaran SKPD,
memiliki perencanaan yang jelas dan rinci
akuntabilitas
dari
terhadap tujuan yang ingin dicapai sehingga
keuangan
tidak melenceng dan memiliki arah yang tepat
SKPD, dan pengawasan intern memberikan
sehingga hasilnya tepat dan tidak sia-sia.
keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah
Perencanaan merupakan pokok dari bagaimana
dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara
telah
dalam
efektif dan berhasil guna. Sasaran anggaran
mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik
pada SKPD adalah hasil yang diharapkan dari
yang berorientasi pada pencapaian hasil atau
suatu program atau keluaran yang diharapkan
tujuan
dari suatu kegiatan (Permendagri No. 13 Tahun
keuangan
pertanggungjawaban
45 -
ditetapkan
yang
bentuk
pengelolaan
secara
dapat
efektif
dimanfaatkan
Volume 4, No. 3, Agustus 2015
demi
keuangannya
mencapai
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 2006). Hasil penelitian ini sejalan dengan
pengelolaan keuangan daerah.
penelitian Suhartono dan Solichin (2006) yang menunjukkan bahwa adanya sasaran anggaran yang
jelas,
maka
akan
mempertanggunjawabkan
mempermudah
keberhasilan
atau
4.1.4
terhadap
Efektivitas
Pengelolaan
bahwa β3 ≠ 0, hal ini menunjukkan bahwa
Hasil menunjukkan
pengujian bahwa
hipotesis
β2
≠
0,
ketiga hal
ini
berpengaruh
pengelolaan
Pengawasan fungsi
intern
intern
terhadap
keuangan
pemerintah
manajemen
penyelenggaraan
Keuangan SKPD
Efektivitas
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan
efektivitas 4.1.3 Pengaruh Akuntabilitas Keuangan
terhadap
Intern
Pengelolaan Keuangan SKPD
pengawasan
ditetapkan sebelumnya.
Pengawasan
Keuangan
kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah
Pengaruh
yang
SKPD.
merupakan
penting
pemerintahan.
dalam Melalui
pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi
pemerintah
telah
melaksanakan
menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya
berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan
secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan
keuangan SKPD. Artinya bahwa dengan adanya
rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan
akuntabilitas
ketentuan. Selain itu, pengawasan intern atas
keuangan
yang
baik
maka
semakin baik pula efektivitas pengelolaan
penyelenggaraan
keuangan SKPD. Hal ini disebabkan karena
untuk
SKPD
melaporkan
governance
dan
pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya
mendukung
penyelenggaraan
sehingga dapat dilihat sejauh mana sumber daya
yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta
digunakan
dari
bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi,
program kegiatan SKPD. Laporan keuangan
dan nepotisme. Hasil penelitian ini sesuai
merupakan wujud dari akuntabilitas keuangan
dengan hasil penelitian Tuasikal (2006) dan
kegiatan
Laporan
Suparno (2012) yang menunjukkan bahwa
keuangan merupakan gambaran pencapaian
pengawasan berpengaruh terhadap efektivitas
pengelolaan keuangan serta sebagai alat untuk
pengelolaan keuangan SKPD. Akan tetapi,
menilai kinerja dari pengelolaan keuangan.
berbeda dengan hasil penelitian Siregar (2011)
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil
yang menunjukkan bahwa pengawasan tidak
penelitian Siregar (2011) dan Feronica (2011).
berpengaruh
Akan tetapi, hasil penelitian Suparno (2012)
pengelolaan APBD.
berkewajiban
untuk
tercapainya
pengelolaan
tujuan
keuangan.
pemerintahan
mendorong
terwujudnya
clean
secara
diperlukan good
government
dan
pemerintahan
signifikan
terhadap
menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap Volume 4, No. 3, Agustus 2015
- 46
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 5. Kesimpulan dan Saran Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan
sasaran
anggaran,
akuntabilitas
keuanagan, dan pengawasan intern secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan SKPD Kota Lhokseumawe. Hasil penelitian tentang efektivitas tidak hanya sebatas tercapainya tujuan yang telah ditetapkan tetapi sampai bagaimana hasil dari capaian tersebut dapat bermanfaat, sehingga perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam tentang
efektivitas
kemudian,
pengelolaan
penelitian
keuangan.
selanjutnya
dapat
menambah variabel lain seperti komitmen organisasi, komitmen stakeholder, kompetensi sumber daya manusia, pengawasan melekat yang diduga berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pada SKPD. Selain itu juga dapat melengkapi penelitian tentang efektivitas dengan menambah variabel efisiensi. Hasil penelitian ini juga diharapakan dapat menjadi masukan bagi SKPD untuk dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan SKPD, pemerintah daerah perlu meningkatkan kejelasan
sasaran
yang
ingin
dicapai,
akuntabilitas keuangan dan pengawasan intern, serta melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
DAFTAR PUSTAKA Admin (2015) Pasar Kuliner Bernilai Miliaran Rupiah Terbengkalai. Politikita. http://politikita.com/2015/03/14/pasar -kuliner-bernilai-miliaran-rupiah47 -
Volume 4, No. 3, Agustus 2015
terbengkalai/. Tanggal akses 14 Maret 2015. Bastian, Indra (2006) Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga. Feronica: 2011. Pengaruh Profesionalisme dan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Kinerja Aparatur dan Dampaknya Terhadap Keefektifan Pengelolaan Keuangan Daerah. Tesis S2. Banda Aceh. Universitas Syiah Kuala. Intosai (2004) Fundamental principles of public sector auditing. INTOSAI General Secretariat – Rechnungshof (Austrian Court of Audit) Dampfschiffstrasse 2A-1033 Vienna. Austria. Kenis, Izzetin (1979) The Effect Of Budgetary Goal Characteristic On Managerial Attitudes and Performance. The Accounting Review. 54 (4), 707-721. Kewo, Cecilia Lelly (2014) The Effect of Participative Budgeting, Budget Goal Clarity and Internal Control Implementation on Managerial Performance. Research Journal of Finance and Accounting. 5 (12):81-87. Mahmudi (2009) Reformasi Keuangan Negara dan Daerah di Era Otonomi. Yogyakarta: BPFE. Munir, Dasril, Henry Arys Djuanda, Hessel Nogi S. Tangkilisan (2004) Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: YPAPI. Rahardjo, Adisasmita (2011) Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Solikin, Akhmad (2006) Penggabungan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah:
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Perkembangan dan Jurnal Akuntansi 2(2):1-15.
Permasalahan. Pemerintahah
Steccolini, Ileana (2002) Local Government Annual report: an Accountability Medium?. ELASM Conference on Accounting and Auditing in Public Sector Reforms. Dublin. Sugiyono (2009) Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Suhartono, Ehrmann dan Mochammad Solichin (2006) Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. Simposium Nasional Akuntansi 9, Padang, 1-20. Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi. 10 (1). Wanda,
M (2014) Fasilitas Umum di Lhokseumawe Terbengkalai. Harian Andalas. http://harianandalas.com/kanalaceh/fasilitas-umum-di-lhokseumaweterbengkalai. Tanggal akses 04 Desember 2014.
Widjaja, HAW (2002) Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: Rajawali Pers.
Volume 4, No. 3, Agustus 2015
- 48
