Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0164 pp. 64- 71
8 Pages
PENGARUH KOMPETENSI PENGELOLA KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara) Tari Mellisa Rafar1, Dr. rer. pol. Heru Fahlevi, SE, M.Sc2, Dr. Hasan Basri, SE, M.Com, Ak3 1) Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2) Prodi Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh 23111, Indonesia
Abstract: This study aimeed is to examine the influence of financial management competence, and accountability (either simultaneously or partially) on the financial management performance (study on regional work units in the Government of Aceh Utara). This is a hypothesis testing research which was based on the data that collected by questionnaires and analyzed using multiple linear regressions. The population comprised of 63 heads of SKPD in the Government of Aceh Utara. The data analysis was carried out by using SPSS (Statistical Package for Social Science) version 20. The results indicate that competence of financial management and accountability, either simultaneously or partially affects the financial management performance of the Government of Aceh Utara. Keywords: Competence of Financial Management, Accountability and Financial Management Performance.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi pengelola keuangan dan akuntabilitas, (baik secara simultan maupun parsial) terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah (studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara). Penelitian ini merupakan hypothesis testing research dengan pengujian menggunakan regresi linier berganda dari data yang dikumpulkan melalui kuesioner. Populasi penelitian merupakan 63 Kepala SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Analisis data dilakukan menggunakan SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pengelola keuangan dan akuntabilitas, baik secara simultan maupun secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
Kata Kunci: Kompetensi Pengelola Keuangan, Akuntabilitas dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
Kinerja pengelolaan keuangan daerah
PENDAHULUAN Dewasa ini masalah tentang kinerja
yang baik dapat dilihat dari beberapa indikator.
pengelolaan keuangan daerah menjadi sorotan
Salah satunya adalah penyampaian Laporan
publik karena belum menunjukkan hasil yang
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat
baik yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat
waktu serta kualitas opini BPK atas LKPD yang
menuntut pemerintahan memiliki kinerja yang
meningkat yang menjadi indikator utama demi
baik
terwujudnya kinerja pengelolaan keuangan
dalam
melaksanakan
tanggungjawabnya
sehingga
tugas
dan
terwujudnya
konsep otonomi daerah yang baik (Auditya et al., 2013).
yang baik (Utomo, 2012). Tuntutan masyarakat akan kinerja yang baik terjadi hampir di semua pemerintahan Volume 4, No. 2, Mei 2015
- 64
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala seiring dengan penerapan otonomi daerah dan
pengukuran
penetapan
daerah.
peraturan
perundang-undangan
pengelolaan
Pemerintahan
Utara.
mampu
Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK
daerah.
Aceh
RI, Kabupaten Aceh Utara kembali mendapat
pengelolaan
Penerapan
terkait pengelolaan pemerintahan, termasuk di Kabupaten
kinerja
keuangan
akuntabilitas
dalam
keuangan
daerah
diharapkan
meningkatkan
kinerja
pemerintah
Tujuan dari makalah ini adalah untuk
opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada
menguji
tahun 2013, hal ini menunjukkan bahwa belum
keuangan
banyak
dalam
bersama-sama maupun sevara parsial terhadap
Laporan Pertanggungjawaban keuangan atau
kinerja pengelolaan keuangan daerah pada
APBK, sebab tahun anggaran 2011 dan 2012
SKPD di Kabupaten Aceh Utara.
perubahan
dan
perbaikan
pengaruh dan
kompetensi
akuntabilitas
pengelola
baik
secara
Kabupaten Aceh Utara juga mendapat opini WDP dari BPK setelah dua tahun sebelumnya
KAJIAN KEPUSTAKAAN
(2009 dan 2010) memperoleh opini disclaimer
Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
(BPK RI, 2014). Fenomena inilah yang menunjukkan
masih
lemahnya
Masalah kinerja pengelolaan keuangan
kinerja
daerah di Indonesia telah dilakukan beberapa
pengelolaan keuangan daerah dan kurang
penelitian, walaupun penelitian sebelumnya
memadainya
mengkaitkannya
kompetensi
SDM
pengelola
keuangan.
pemerintah
Berdasarkan ditemukan
penelitian
beberapa
faktor
sebelumnya, yang
dapat
dengan
ataupun
kinerja kinerja
instansi keuangan
pemerintah. Menurut Sucipto (2007), kinerja keuangan
pemerintah
sebagai
tingkat
mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan
tercapainya hasil kerja di bidang keuangan
daerah. Safwan (2013) menemukan bahwa
daerah
kompetensi berpengaruh dalam meningkatkan
keuangan
kinerja
daerah.
kebijakan atau ketentuan perundang-undangan
dimungkinkan
selama satu periode anggaran (Junarwati,
pengelolaan
Peningkatan
kinerja
keuangan dapat
dengan melakukan banyak pekerjaan maka pengalaman kerja seseorang akan semakin kaya
dengan yang
menggunakan ditetapkan
indikator
melalui
suatu
2013:188). Arfianto
(2010)
dan luas. Semakin sering seseorang melakukan
pengukuran
pekerjaan yang sama, semakin terampil dan
mengetahui sejauhmana organisasi menjalankan
semakin
fungsinya
cepat
pula
dia
menyelesaikan
pekerjaan tersebut (Simajuntak, 2005).
dijalankan
Selanjutnya, Auditya et. al. (2013) menemukan
dalam
penelitiannya
bahwa,
akuntabilitas memiliki kaitan erat dengan 65 -
Volume 4, No. 1, Februari 2015
kinerja
menjelaskan,
dan
diperlukan
sebuah
serta
organisasi
untuk ataupun
untuk
program/pelayanan menilai
prestasi pelaksana
program/pelayanan. Selanjutnya salah satu konsep yang bisa
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala digunakan untuk menilai/mengukur kinerja
laporan
dengan
standar
adalah konsep Value For Money (VFM).
pemerintah (Warisno, 2009).
yang
ditetapkan
Pembahasan VFM atau yang disebut dengan 3E
Penelitian yang dilakukan oleh Arsyiati
yang dikemukakan oleh Ulum (2009) yaitu:
(2008) menyimpulkan bahwa dengan baiknya
Ekonomi,
Dalam
kinerja karyawan, maka kemungkinan besar
konteks ekonomi daerah VFM merupakan
kinerja organisasi juga baik. Kinerja karyawan
jembatan
akan lebih baik apabila bersedia bekerja karena
daerah
Effisiensi,
untuk
Efektivitas.
mengantarkan
mencapai
good
pemerintah
governance
yaitu
digaji, memiliki keahlian yang tinggi, memiliki
pemerintah daerah yang transparan, ekonomis,
harapan masa depan lebih baik. Hal ini berarti
efisiensi, efektif, responsif dan akuntabel.
kualitas
(Suparno, 2012).
pelaksanaan dan pencapaian tujuan organisasi dengan
SDM
sangat
peningkatan
menentukan
kinerja
dalam
yang
sangat
diharapkan.
Kompetensi Pengelola Keuangan Dalam sebuah organisasi kebutuhan akan kompetensi sumber daya manusia yang unggul
Akuntabilitas
serta profesional mutlak diperlukan. Menurut
Akuntabilitas dijelaskan dalam modul
Soemardi et al. (2010) kompetensi diartikan
LAN (n.d) memiliki kaitan erat dengan
sebagai
bidang
pengukuran
tertentu seperti komunikasi verbal, kemampuan
pelaksanaan
persentasi, pengetahuan teknis, kemampuan
manajemen kinerja yang di dalamnya terdapat
mengelola tekanan pekerjaan, dan kemampuan
indikator
membuat perencanaan dan keputusan (Rahman,
Akuntabilitas
2012:9).
individu-individu penguasa yang dipercaya
kemampuan
Maka
dalam
seseorang di
pengelolaan
keuangan
kinerja.
Untuk
memantapkan
akuntabilitas,
diperlukan
kinerja
dan
merupakan
target
kinerja.
kewajiban
dari
mengelola sumber-sumber daya publik untuk
daerah yang baik, SKPD harus memiliki
mempertanggungjawabkan
sumber daya manusia yang berkompeten yang
menyangkut fiskal, manajerial dan program
didukung dengan latar belakang akuntansi di
(Maryanto, 2014:7). Auditya et al. (2013) juga
bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan
mengemukan
sistem akuntasi, sumber daya manusia yang
semakin akuntabel pengelolaan keuangan dan
berkompeten tersebut akan mampu memahami
pelaporan keuangan dalam SKPD, kinerja akan
logika akuntansi dengan baik. Kegagalan
semakin meningkat. Tingginya akuntabilitas
sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam
pada pengelolaan keuangan diharapkan dapat
memahami dan menerapkan logika akuntansi
meningkatkan
akan berdampak pada kekeliruan laporan
terhadap
keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian
meningkatkan investasi.
dalam
berbagai
penelitiannya
kepercayaan
pemerintah
hal
bahwa
masyarakat
sehingga
Volume 4, No. 2, Mei 2015
dapat
- 66
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Zeyn (2011) menjelaskan akuntabilitas keuangan adalah sorotan utama masyarakat karena
merupakan
pengumpulan data yang dilakukan melalui kuesioner.
pertanggungjawaban
Analisis
data
pada
penelitian
ini
lembaga-lembaga publik untuk menggunakan
menggunakan SPSS (Statistical Package for
dana publik (public money) secara ekonomis,
Social Science). Data yang diperoleh dari
efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan
responden melalui kuesioner perlu untuk diuji,
kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas ini
baik validitas maupun reliabilitas. Uji validitas
mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk
dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur
membuat laporan kinerja keuangan organisasi
yang telah disusun benar-benar mengukur apa
kepada pihak luar (Mardiasmo, 2002).
yang perlu diukur. Teknik pengujian validitas menggunakan teknik korelasi Product Moment dari
METODE PENELITIAN Penelitian hipotesis
yang
pengaruh
ini
merupakan
bertujuan
variabel
untuk
kompetensi
Pearson.
Sedangkan
uji
reliabilitas
pengujian
bertujuan untuk melihat apakah alat ukur yang
menguji
digunakan menunjukkan tingkat ketepatan,
pengelola
keakuratan, kestabilan atau konsistensi dalam
keuangan dan akuntabilitas terhadap kinerja
mengungkapkan
pengelolaan
Pemerintah
sekelompok individu, walaupun dilakukan pada
Kabupaten Aceh Utara. Jenis investigasi dalam
waktu yang berbeda. Pengujian reliabilitas
penelitian ini adalah studi kausalitas (causal
dalam penelitian ini menggunakan Cronbach
relationship’s study). Unit Analisis adalah
alpha masing-masing instrumen.
keuangan
daerah
organisasi yaitu institusi atau lembaga yaitu
gejala
tertentu
dari
Teknik analisis data pada pengujian
seluruh kantor, dinas dan badan yang ada di
hipotesis
menggunakan
pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara
regresi linier berganda yang merupakan teknik
sedangkan horizon waktu yang digunakan
statistik
adalah cross-sectional studies.
pengaruh antara dua atau lebih variabel dan
yang
pengujian
digunakan
untuk
analisis
menguji
Populasi dalam penelitian ini yaitu
untuk melihat pengaruh secara parsial dan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
simultan. Persamaan model empiris yang
Pemerintahan
digunakan dalam meneliti pengaruh variabel
Responden
Kabupaten penelitian
Aceh
adalah
Utara. Pengguna
independen terhadap variabel dependen, yaitu:
Anggaran atau Kepala SKPD yang berjumlah 63
responden.
Maka
penelitian
ini
Y = + 1X1 + 2 X 2 + ε
menggunakan metode sensus. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder,
Dimana Y adalah Kinerja Pengelolaan
yang
Keuangan Daerah, α adalah konstanta, β1β2
diperoleh dari buku dan institusi terkait dengan
adalah koefisien regresi X1 dan X2, X1 adalah
peneliti
67 -
menggabungkan
informasi
Volume 4, No. 1, Februari 2015
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Kompetensi Pengelola Keuangan, X2 adalah
Hasil Uji Regresi Hasil uji regresi dengan menggunakan
Akuntabilitas, dan adalah Error.
bantuan software SPSS adalah seperti pada Tabel 2.
HASIL PEMBAHASAN Data penelitian yang digunakan yaitu data
Tabel 2 Hasil Uji Regresi
primer yang diperoleh melalui daftar kuesioner yang disampaikan secara langsung kepada
Koefisi en Regresi (β) 1,038
responden. Adapun jumlah kuesioner yang diedarkan kepada responden sebanyak 63 kuesioner, dengan tingkat pengembalian 100%.
Statistik Deskriptif Tabel 1 menyajikan statistik deskriptif dari variabel independen dan variabel dependen
Variabel Konstanta Kompetensi 0,6 0,4 PK 0,258 52 26 Akuntabilit as 0,519 Sumber: Data Primer diolah tahun 2015 Berdasarkan Tabel 2 persamaan regresi
dari penelitian ini.
linear berganda dapat ditulis sebagai berikut:
Tabel 1 Statistik Deskriptif N
R2
R
M in 3. 38 3. 33 3. 64
M ax 5. 00 5. 00 5. 00
Mea n 4.40 48 4.28 57 4.35 37
Y= 1,038 + 0,258X1 + 0,519X2 + ε SD
6 .374 Kinerja 3 81 Kompet 6 .365 ensi 3 92 Akuntab 6 .345 ilitas 3 77 Valid N 6 (listwise) 3 Sumber: Data Primer diolah tahun 2015 Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa
Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa semua koefisien regresi (β) untuk masing-masing variabel independen tidak sama dengan nol, yaitu koefisien regresi kompetensi pengelolaan keuangan (β1) sebesar 0,258 dan koefisien regresi akuntabilitas (β2) sebesar 0,519. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis yaitu jika 1 = 2 = 0 : H0 diterima dan
nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan
jika paling sedikit ada satu i (i = 1,2) ≠ 0 : H0
standar deviasi dari variabel yang diteliti
ditolak, dimana variabel akuntabilitas (X2)
dengan jumlah responden 63 orang. Nilai
mempunyai
pengaruh
standar deviasi dari semua variabel lebih kecil
peningkatan
kinerja
dari nilai rata-rata. Hal ini berarti bahwa semua
daerah pada SKPD Kabupaten Aceh Utara,
variabel tersebut memiliki sebaran data yang
dengan persentase koefisien regresi 51,9%, dan
cukup baik, sehingga tidak terjadi outlier data
variabel kompetensi sebesar 25,8%. Konstanta
yang mengakibatkan tidak normalnya distribusi
sebesar 1,038 menunjukkan apabila variabel
data.
kompetensi
dominan
terhadap
pengelolaan keuangan
pengelola
keuangan
Volume 4, No. 2, Mei 2015
dan - 68
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala akuntabilitas dianggap konstan , maka besarnya
perubahan yang terjadi secara bersama-sama
nilai kinerja pengelolaan keuangan daerah
pada variabel kompetensi dan akuntabilitas.
adalah 1,038 pada satuan skala Likert. Oleh
Sedangkan selebihnya sebesar 57,5% dapat
karena
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak
itu, hasil
penelitian
ini
menolak
hipotesis nol (H0) dan menerima hipotesis
termasuk dalam penelitian ini.
alternatif (Ha).
Hasil penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh safwan (2013) dan
Pembahasan Pengaruh
Kompetensi
Keuangan
Daerah
dan
Pengelola Akuntabilitas
Auditya et al. (2013) yang membuktikan bahwa kompetensi
pengelola
keuangan
terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan
akuntabilitas
Daerah
pengelolaan keuangan daerah pada SKPD
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
berpengaruh terhadap
dan kinerja
Kabupaten Aceh Utara.
koefisien regresi (β) untuk masing-masing variabel independen tidak sama dengan nol,
Pengaruh
Kompetensi
yaitu koefisien regresi kompetensi pengelolaan
Keuangan
keuangan (β1) sebesar 0,258 dan koefisien
Keuangan Daerah
Daerah
Kinerja
Pengelola Pengelolaan
regresi akuntabilitas (β2) sebesar 0,519 dengan
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan
kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis
bahwa β1 ≠ 0 dan menerima hipotesis. Hal ini
yaitu jika 1 = 2 = 0 : H0 diterima dan jika
menunjukkan
paling sedikit ada satu i (i = 1,2) ≠ 0 : H0
kompetensi yang dimiliki pengelola keuangan
ditolak. Oleh karena itu, hasil penelitian ini
maka kinerja pengelolaan keuangan daerah
menolak hipotesis nol (H0) dan menerima
pada SKPD akan semakin baik. Koefisien
hipotesis alternatif (Ha).
regresi 1 kompetensi pengelola keuangan
Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,652 menunjukkan
bahwa
derajat
hubungan
bahwa
semakin
tinggi
sebesar 0,258, dapat diinterprestasikan bahwa setiap
satu
poin
peningkatan
kompetensi
(korelasi) antara variabel independen terhadap
pengelola keuangan maka secara relatif akan
variabel dependen sebesar 65,2% (lebih besar
meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan
dari 50%). Artinya kompetensi pengelola
daerah sebesar 0,258 poin.
keuangan
dan
akuntabilitas
hubungan
terhadap
kinerja
mempunyai
Variabel kompetensi pengelola keuangan
pengelolaan
mempunyai pengaruh lebih kecil dibandingkan
keuangan daerah.
dengan variabel lainnya dengan nilai koefisien
Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar
regresi yang dihasilkan sebesar 0,258, tetapi
0,426, hal ini menunjukkan bahwa variasi yang
pengalaman kerja responden yang lebih dari 10
terjadi pada kinerja pengelolaan keuangan
tahun dan sebagian besar berpendidikan S1 dan
daerah (Y) sebesar 42,5% disebabkan oleh
S2 sehingga para pengelola keuangan pada
69 -
Volume 4, No. 1, Februari 2015
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala SKPD Aceh Utara dapat mengerjakan tugas dan
menunjukkan
bahwa
akuntabilitas
tidak
mengelola pekerjaan mereka dengan baik dan
berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja
menjadi semakin terampil dan menguasai
manajerial SKPD.
bidangnya sehingga memungkinkan adanya peningkatan kinerja Hasil
KESIMPULAN DAN SARAN
penelitian
ini
mendukung
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat
penelitian sebelumnya yang telah dilakukan
disimpulkan
oleh Harjanti (2009) dan Safwan et al. (2014)
keuangan
yang
bersama-sama maupun parsial berpengaruh
membuktikan
pengelola
bahwa
keuangan
kompetensi
berpengaruh
terhadap
kinerja pengelolaan keuangan daerah.
bahwa, kompetensi dan
akuntabilitas
pengelola
baik
secara
terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Aceh Utara. Keterbatasan penelitian ini, populasi
Pengaruh dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
Hasil
hanya
Perangkat
Daerah
Kabupaten
Aceh
pada
Satuan
(SKPD) Utara
Kerja
Pemerintah
sehingga
tingkat
generalisasi dari penelitian masih kurang dan
terhadap
kesimpulan yang diambil mungkin hanya
kinerja pengelolaan keuangan daerah, dimana
berlaku pada SKPD Kabupaten Aceh Utara dan
nilai koefisien regresi 2 = 0,519. Dapat
tidak
diinterprestasikan bahwa setiap satu poin
Pemerintah Kabupaten/Kota yang lain.
akuntabilitas
menunjukkan
diambil
hasil
bahwa
penelitian
yang
berpengaruh
peningkatan akuntabilitas maka secara relatif
bisa
digeneralisasi
untuk
SKPD
Saran-saran untuk penelitian selanjutnya
pengelolaan
yaitu untuk menambah teknik pengumpulan
keuangan daerah sebesar 0,519 poin. Hal ini
data melalui wawancara, agar dapat menggali
menunjukkan bahwa sebagian besar SKPD
informasi yang lebih detail, memperluas objek
pada
sudah
penelitian, dan menambahkan variabel-variabel
melaksanakan kewajibannya dengan melakukan
lain yang mempengaruhi kinerja pengelolaan
akuntabilitas
keuangan daerah seperti seperti motivasi, beban
akan
meningkatkan
Kabupaten
kinerja
Aceh
Utara
sebagai
perwujudan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Hasil
penelitian
ini
mendukuug
penelitian yang dilakukan oleh Auditya et al. (2013)
yang menyimpulkan bahwa
akuntabilitas
pengelolaan
kerja,
transparansi,
faktor
kepemimpinan,
partisipasi penyusunan anggaran, dan kejelasan sasaran anggaran
keuangan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SKPD. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan Amril (2014), hasil penelitian
DAFTAR KEPUSTAKAAN Amril, V. N, 2014. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Volume 4, No. 2, Mei 2015
- 70
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sijunjung). Artikel Ilmiah. Padang. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Arfianto, Ayudya. D, 2010. Studi Perbandingan Audit Kinerja Pada Badan Pemeriksa Keuangan Dengan Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara Lain. Tesis. Jakarta. Program Magister Universitas Indonesia. Arsyiati, Darwanis, & Muslim A. D, 2008. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan PNBP Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Instansi Pada Universitas Syiah Kuala. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi, Vol. 1 No. 1: 29-49. Auditya. L, Husaini, & Lismawati, 2013. Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Fairness. Volume 3, Nomor 1: 21- 41 BPK RI, 2014. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1, Jakarta. Harjanti, S, 2009. Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Terhadap Kinerja Pejabat Struktural Eselon III dan IV Di Sekretariat Negara Republik Indonesia. Tesis. Jakarta. Program Magister Universitas Indonesia. Junarwati, Hasan .B, & Syukriy .A, 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2010-2012. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi, Vol. 6 No. 2: 186-193. LAN
RI, 2003. Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: LAN.
Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. Rahman. A, 2012. Pengaruh Kompetensi, Pelatihan Dan Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi 71 -
Volume 4, No. 1, Februari 2015
(Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh Yang Mengelola Dana Dekonsentrasi). Tesis Tidak Dipublikasikan. Banda Aceh: Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Safwan, 2014. Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya. Tesis. Banda Aceh: Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Simanjuntak. P. J, 2005. Manajemen & Evaluasi Kinerja, Jakarja: FE UII. Suparno, 2012. Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Pengelolan Keuangan Daerah (Studi Kajian Pada Pemerintah Kota Dumai). Tesis. Medan. Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Ulum, MD. I, 2009. Audit Sektor Publik. Jakarta: Bumi Aksara. Utomo, JP, 2012. Indikator Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Keuangan, September. Warisno, 2009. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Jambi. Tesis Medan: Universitas Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Zeyn. E. 2011. Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan. Trikonomika, Vol 10, No. 1, Juni 2011: Hal 52-62.
