Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0164 pp. 47- 56
10 Pages
PENGARUH KOMPETENSI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN, REGULASI DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE Kuasa1), Nadirsyah 2), Syukriy Abdullah3). 1)
Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Staf Pengajar Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
2,3)
Abstract: This study aimed to examine the effect of the competence of financial management officer, regulation and supervision of the quality of financial statements SKPD in Simeulue district government. The research method is a census, where research using all elements of the population into research data. The study population numbered 38 SKPD in Simeulue district government. While respondents to the Head SKPD as the official budget users. The analytical method used is multiple linear regression analysis through the data processing program SPSS. The result show that: compentancy, regulation and supervision local finance government quality have effected positively on local finance government quality in partially and simultaneously. Key word: Compentancy, Regulation, supervision, Local Finance Government Quality Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi pejabat pengelola keuangan, regulasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Simeulue. Metode penelitian dilakukan secara sensus, dimana penelitian menggunakan seluruh elemen populasi menjadi data penelitian. Populasi penelitian berjumlah 38 SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Simuelue. Sedangkan yang dijadikan responden adalah Kepala SKPD sebagai pejabat pengguna anggaran. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda melaui olah data program SPSS (Statistical Package for Social Science). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pejabat pengelola keuangan, regulasi dan pengawasan secara bersama-sama dan terpisah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Simeulue.
Kata kunci: Kompetensi, Regulasi, Pengawasan dan Kualitas Laporan Keuangan.
Apabila informasi yang terdapat dalam Laporan
PENDAHULUAN Pemerintah daerah selaku pihak yang
keuangan pemerintah daerah (LKPD) memenuhi
diberikan mandat oleh rakyat untuk mengelola
kriteria karakteristik kualitatif laporan keaungan
dan menyelenggarakan pemerintahan di daerah
pemerintah seperti yang syaratkan dalam PP No.
harus
mempertanggungjawabkan
kinerjanya
24/2005 dan revisi PP No. 71/2010 tentang
kepada
rakyat
dalam bentuk penyampaian
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yakni
laporan keuangan. Laporan keuangan yang
relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat
dipertanggunjawabkan
selama
periode
dipahami, berarti pemerintah daerah mampu
harus
disajikan
berdasarkan
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam
prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan
pengelolaan keuangan daerah. Laporan Keuangan
(SAP) yang merupakan persyaratan dalam upaya
Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas
meningkatkan
menunjukkan bahwa
disusun
dan
kualitas
satu
laporan
keuangan
Kepala
Satuan Kerja
pemerintah, agar informasi yang disajikan dalam
Perangkat Kabupaten (SKPD) selaku pejabat
laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna.
yang bertanggungjawab sesuai dengan wewenang
47 -
Volume 5, No. 2, Mei 2016
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala yang telah dilimpahkan kepadanya sehubungan
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
dengan
pengungkapan
2010 adalah laporan keuangan yang memiliki
dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan
undangan
serta dapat dipahami. Kualitas laporan keuangan
integritas
yang
keuangan,
tercermin
dalam
Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ). Fenomena
yang
dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia. terjadi
dibeberapa
Tuasikal
(2007)
menjelaskan
menghasilkan
masih banyak laporan keuangan yang tidak
bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan
memenuhi unsur-unsur kualitas laporan keuangan
keuangan harus disusun oleh sumber daya manusia
khususnya pemerintah Kabupaten Simeulue. Hal
yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan
ini ditunjukkan dengan hasil audit dilakukan oleh
keuangan daerah dan sistem akuntansi. Alfiandri
BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh terhadap
(2013) menemukan bahwa kompetensi sumber
laporan
Kabupaten
daya manusia berpengaruh terhadap keandalan
Simeulue. Hasil audit BPK memberikan opini
laporan keuangan yang merupakan salah satu
Tidak Wajar (adverse opinion) untuk laporan
syarat normatif kualitatif laporan keuangan. SDM
keuangan Tahun Anggaran 2010, Opini Wajar
adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak
Dengan Pengecualian untuk laporan keuangan
roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan
Tahun Anggaran 2011 Opini Wajar Dengan
misi
Pengecualian untuk laporan keuangan Tahun
Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan
Anggaran
memerlukan SDM yang memiliki kompetensi
2012,
Pemerintah
Opini
Wajar
Dengan
tujuannya
(Sudarmanto,
Pengecualian untuk laporan keuangan Tahun
serta
Anggaran 2013.
(Simanjuntak, 2005, p.72).
Berdasarkan fenomena tersebut dapat
keuangan
untuk
pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh,
keuangan
informasi
bahwa
menguasai
Kualitas
akuntansi
laporan
2009,
yang
p.76).
pemerintahan
keuangan
juga
dikatakan bahwa laporan keuangan pemerintah
dipengaruhi oleh regulasi. Regulasi adalah
Kabupaten Simeulue yang merupakan laporan
ketentuan yang digunakan untuk mengatur
keuangan konsolidasi dari seluruh SKPD belum
hubungan
sepenuhnya memenuhi kualitas laporan keuangan
masyarakat dan atau sebuah negara (Kurniawan,
pemerintah seperti yang disebutkan di dalam
2008, p.1). Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-
karakteristik
Peraturan
undang Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Peraturan Perundang- undangan adalah peraturan
Standar Akuntansi Pemerintahan, hal ini karena
tertulis yang memuat norma hukum yang
LKPD Pemerintah Kabupaten Simeulue masih
mengikat secara umum
mendapatkan opini wajar dengan pengecualian
ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang
dari BPK.
berwenang
Laporan
kualitatif
keuangan
dalam
yang
berkualitas
antar
manusia
melalui
dalam
sebuah
dan dibentuk atau
prosedur
yang
ditetapkandalam peraturan perundang-undangan. Volume 5, No. 2, Mei 2016
- 48
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Dalam hierarki peraturan perundang-
dimana
kompetensi
pejabat,
keuangan
regulasi
daerah
dan
undangan, produk hukum yang berlaku di daerah
pengawasan
mempunyai
terdiri dari peraturan daerah atau qanun, peraturan
pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah (Pasal 7 UU No.12/2011, Pasal 146 UU No.32/2004,
Pasal 151 PP No. 58/2005).
Regulasi yang memadai juga akan berdampak positif terhadap efektifitas penyajian laporan keuangan instansi pemerintah. Dengan penerapan regulasi yang benar terhadap penyajian laporan keuangan maka informasi yang disampaikan kepada masyarakan/publik akan terealisasi secara akurat. Untuk itu perubahan-perubahan yang terjadi terhadap peraturan-peraturan dalam hal penyajian laporan keuangan haruslah di update secara berkala, agar kesalahan dalam penyajian laporan keuangan tidak terjadi lagi sehingga penyusunanlaporan
keuangan
menjadi
lebih
keuangan
yang
efektif (Pamungkas, 2012). Keandalan
laporan
merupakan salah satu ukuran kualitatif laporan keuangan dipengaruhi oleh pengendalian intern (Ariesta, 2013).
Pengawasan
pengelolaan
keuangan menurut
Keputusan Presiden Nomor
74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 1
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS Kompetensi Kompetensi
merupakan
suatu
karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan kemampuan (ability) untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya (Hervesi, 2005 dalam Indriasari dan Nahartyo, 2008). Kompetensi merupakan karakteristik
yang
mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Seseorang yang memiliki kompetensi akan bekerja dengan pengetahuan dan ketrampilanya sehingga dapat bekerja dengan mudah, cepat, intuitif dan dengan pengalamannya bisa meminimalisir kesalahan. Demikian juga halnya mengenai persiapan
dan penyusunan
laporan keuangan yang berkualitas memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi serta
menguasai
akuntansi
pemerintahan
(Simanjuntak, 2005, p.72). Regulasi
ayat (6) menyebutkan, bahwa pengawasan adalah
Regulasi berasal dari bahasa Inggris,
proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin
yaitu regulation atau peraturan. Dalam kamus
agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan
besar bahasa Indonesia (Reality Publisher, 2008)
rencana dan ketentuan peraturan perundang-
kata “peraturan” mengandung arti kaidah yang
undangan yang berlaku yang akan menghasilkan
dibuat untuk mengatur, petunjuk yang dipakai
laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi.
untuk menata sesuatu dengan aturan, dan
Berdasarkan penelitian
49 -
latar
belakang
ketentuan yang harus dijalankan serta dipatuhi.
ingin
Menurut Bastian (2010, p.33), regulasi publik
sebuah model penelitian baru
adalah ketentuan yang harus dijalankan dan
tersebut,
membangun
uraian maka
penulis
Volume 5, No. 2, Mei 2016
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dipatuhi
dalam proses pengelolaan organisasi
perbaikan yang diperlukan untuk menjamin
publik, baik pada organisasi pemerintah pusat,
bahwa sumber daya organisasi atau pemerintahan
pemerintah daerah, partai politik, yayasan, LSM,
telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin
organisasi
guna
keagamaan
tempat
peribadatan,
maupun organisasi sosial masyarakat lainnya. Keberadaan
regulasi
atau
mencapai
tujuan
organisasi
atau
pemerintahan (Yosa,2010).
peraturan
Pengawasan
atas
penyelenggaraan
perundang-undangan inilah yang menjadi dasar
pemerintah daerah menurut
dan pedoman dalam pengelolaan keuangan
pasal 1 ayat (4) dan PP No. 23/2007 pasal 1
Negara/daerah yang dilakukan oleh pemerintah,
ayat (1) menyatakan bahwa Pengawasan atas
baik
penyelenggaran pemerintahan daerah
pemerintah
pusat maupun
pemerintah
PP No. 79/2005
adalah
daerah agar dapat dipertanggungjawabkan kepada
proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin
rakyat sebagai pemberi amanat. Namun, khusus
agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien
untuk pengelolaan keuangan daerah maka harus
dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan
dilengkapi dengan Peraturan Daerah dan/atau
peraturan perundang-undangan.”.
Peraturan Kepala
(2012, p. 349) menyebutkan bahwa tujuan
Daerah (Gubernur/Bupati/
pengawasan
Arens et al.
Walikota) yang akan digunakan sebagai dasar
penerapan
pengelolaan keuangan daerah bagi setiap satuan
laporan keuangan yang berkualitas. Penerapan
kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun
pengawasan intern yang meliputi menciptakan
dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan
lingkungan pengendalian yang baik, melakukan
prinsip-prinsip akuntansi.
penilaian
risiko
yang
adalah
tercapainya
mungkin
dihadapi,
Pemerintah daerah wajib menyusun
melakukan aktifitas pengendalian fisik maupun
laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung-
terhadap dokumen penting lainnya, menjaga
jawaban, berdasarkan SAP yang diatur oleh
kelancaran arus informasi dan komunikasi serta
pemerintah pusat dalam bentuk undang-undang
melakukan pengawasan terhadap seluruh proses
dan peraturan pemerintah yang bersifat mengikat
akuntansi dan keuangan yang terjadi di dalam
seluruh pemerintah daerah (Apriani, 2012).
entitas akuntansi sehingga dengan berjalannya seluruh tahapan pengendalian intern tersebut
Pengawasan Keuangan Daerah
maka akan tercipta laporan keuangan yang
Pengawasan adalah suatu upaya yang
berkualitas.
sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem
umpan
Kualitas Laporan Keuangan
balik informasi, untuk membandingkan kinerja
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor
aktual dengan standar yang telah ditentukan,
8 Tahun 2006 pasal 1 ayat (1) menyebutkan
untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu
bahwa
penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan
pertanggungjawaban
laporan
keuangan
adalah
pengelolaan
Volume 5, No. 2, Mei 2016
bentuk keuangan - 50
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala daerah selama satu periode. Laporan keuangan
output yang dihasilkan. Sangat penting untuk
disusun untuk menyediakan informasi
menempatkan
yang
SDM
yang
bertanggungjawab
transaksi yang dilakukan oleh suatu
yang memadai baik secara teknis maupun
pelaporan
selama satu periode pelaporan.
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan
administrasi
dengan
dan
relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh entitas
serta
potensial
dalam
bidang
kompetensi
pengelolaan
keuangan daerah.
pemerintah bertujuan umum untuk memenuhi
informasi yang disajikan dalam laporan keuangan
Hubungan Regulasi dengan Kualitas Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Regulasi atau peraturan adalah ketentuan
untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan
yang digunakan untuk mengatur hubungan
pengambilan
24/2005
antar manusia dalam sebuah masyarakat dan
Standar akuntansi
atau sebuah negara (Kurniawan, 2008, p.1).
pemerintahan juga merupakan persyaratan dalam
Regulasi publik merupakan ketentuan yang
upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan
harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses
pemerintah baik pemerintah pusat maupun
pengelolaan
pemerintah daerah. Dalam SAP dijelaskan bahwa
organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah,
laporan keuangan berkualits itu
partai
kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna, pemerintah wajib memperhatikan
keputusan
(PP
paragraf 18).
No.
memenuhi
organisasi
politik,
publik,
yayasan,
LSM,
pada
organisasi
karakteristik; relevan, andal, dapat dibandingkan,
keagamaan
peribadatan,
maupun
dan dapat dipahami (PP No. 71/2010).
organisasi sosial masyarakat lainnya
(Bastian,
2010,
tempat
baik
p.33).
Pemerintah
Hubungan Kompetensi SDM dengan Kualitas Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Kompetensi menurut badan Nasional
Gubernur/Bupati/Walikota
Sertifikasi Profesi (Fuad danAhmad, 2009, p.23)
pemerintah
dan
adalah
undangan
mengenai
suatu
kemampuan
menguasai
dan
peraturan
tentang
pemerintahan
daerah,
dapat
menyusun
system
akuntansi
mengacu
kepada
ketentuan pengelolaan
perundangkeuangan
menerapkan pengetahuan, keterampilan/keahlian,
daerah
sikap kerja tertentu ditempat kerja sesuai dengan
Semakin
kinerja yang dipersyaratkan. Alfiandri (2013)
sistem dan prosedur regulasi tentang pengelolaan
menemukan bahwa kompetensi sumber daya
keuangan daerah disetiap SKPD maka akan
manusia
menjadi
berpengaruh
terhadap
keandalan
laporan keuangan yangmeruapakan salah satu
(PP No. 71/2010
peraturan
pasal 6 ayat 3).
lengkapnya/tersedianya
lebih
mudah
pelaksana
menyusun
dan
menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
karakteristik kualitas keuangan. Penempatan pegawai yang sesuai dengan displin ilmu yang dimilikinya 51 -
sangat
berpengaruh
Volume 5, No. 2, Mei 2016
terhadap
Hubungan Pengawasan dengan Kualitas Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik
untuk menetapkan kinerja
standar
reabilitas.
Matode
analisis
data
dalam
penelitian dengan menggunakan analisis
pada perencanaan untuk merancang sistem
regresi linear berganda
umpan balik informasi, untuk membandingkan
Model
analisis
regresi
yang
kinerja aktual dengan standar yang telah
digunakan dalam bentuk persamaan sebagai
ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi
berikut:
suatu penyimpangan, serta untuk mengambil
Y = α + β 1X 1 + β2 X2 + β3 X3 + ε Keterangan: Y = Kualitas Laporan Keuangan α = Konstanta β 1 β 2 β 3 = Koefisien Regresi X1 = Kompetensi X2 = Regulasi X3 = Pengawasan ε = error term
tindakan perbaikan menjamin
yang diperlukan untuk
bahwa sumber daya organisasi
atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien
mungkin
guna
mencapai
organisasi atau pemerintah
tujuan
(Yosa, 2010).
Wardani (2012) menemukan bahwa sistem pengendalian inter berpengaruh dan signifikan
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Uji Validitas
terhadap kualitas laporan keuangan.
Hasil uji validitas pada Tabel 4.1. METODE PENELITIAN Penelitian
ini
Tabel. 4.1
merupakan
penelitian
pengujian hipotesis yang bertujuan menguji pengaruh
variabel
independen
yaitu
kompetensi, regulasi dan pengawasan keuangan daerah
(X1, X2 dan X3)
terhadap
variabel
dependen yaitu kualitas laporan keuangan (Y). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat
kausalitas.
Populasi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh entitas pemerintahan dilingkungan pemerintah Kabupaten Simeulue yang berjumlah 38 SKPD, yang menjadi responden adalah pengguna anggaran. Sumber data yang dipergunakan yaitu
data
Instrumen
primer
dan
penelitian
data
sekunder.
ini
adalah
menggunakan kuesioner dengan skala likert. Sebelum
kuesioner
digunakan,
terlebih
dahulu dilakukan uji validitas dan uji
Hasil Uji validitas Variabel Kompetensi (X1)
Item Pernyataan K1
R hitung
R tabel
0.539
0.300
K2 0.720 K3 0.710 K4 0.564 K5 0.519 K6 0.482 Regulasi (X2) R1 0.503 R2 0.479 Tabel 4.1 – Lanjutan Item R Variabel Pernyataan hitung R3 0.570 R4 0.815 R5 0.815 R6 0.738 R7 0.722 Pengawasan P1 0.704 (X3) P2 0.706 P3 0.758 P4 0.744 P5 0.548 P6 0.548 P7 0.612
0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300
Volume 5, No. 2, Mei 2016
R tabel 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300
- 52
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Kualitas Laporan Keuangan (Y)
P8
0.624
0.300
adalah baik (Sekaran, 2006, p.177).
KLK1
0.681
0.300
KLK2 KLK3 KLK4 KLK5 KLK6
0.682 0.696 0.540 0.628 0.654
0.300 0.300 0.300 0.300 0.300
Pengaruh Kompetensi, Regulasi dan Pengawasan terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue. Pengujian hipotesis yang dilakukan
Sumber: Hasil Penelitian (2016) Berdasarkan
Tabel
dan 4.7
dapat
dijelaskan bahwa variabel kompetensi, regulasi, pengawasan, dan kualitas laporan keuangan memperoleh nilai rhitung lebih besar dari 0,300. Uji Reliabilitas
telah
penelitian menganalisa dirumuskan
ini
untuk
rumusan
pada
setiap variabel
diperoleh
informasi
tentang
pengaruh
(X3) terhadap kualitas laporan keuangan (Y)
Tabel 4.2
SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Hasil Uji Reliabilitas
Simeulue. Untuk mengetahui pengaruh masing-
Variabel
Jumlah Item
Cronba c Alpha
Kehan dalan Bisa diterim a Bisa diterim a
masing variabel X1, X2, X3 terhadap Y dapat dilihat pada persamaan regresi linier berganda
0.610
2
Regulasi (X2)
7
0.773
8
0.805
Baik
6
0.717
Bisa diterim a
Variabel
Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dijelaskan bahwa variabel komptensi, regulasi, pengawasan,
Konstanta Kompetensi Regulasi Pengawasan
dan kualitas laporan keuangan memperoleh
Sumber: Hasil Penelitian (2016)
Pengawasan (X3) Kualitas Laporan Keuangan (Y)
Sumber: Hasil Penelitian (2016)
nilai alpha diantara 0.600 - 0.800 dan lebih besar 0.800.
Berdasarkan
penelitian ini, maka
6
dari
yang
data seluruh item pernyataan dalam kuesioner
Kompetensi (X1)
4
hipotesis
sebelumnya.
1
3
menguji
kompetensi (X1), regulasi (X2) dan pengawasan
Hasil uji reliabilitas pada Tabel 4.2.
No.
dalam
Dengan
demikian
pengukuran
pada Tabel 1 yang menunjukkan hasil output dari program Statistical Package Social Science (SPSS) sebagai berikut: Tabel 4.3 Hasil Uji Regresi Koefisien Regresi (β) 4.416 0.343 0.174 0.203
R
0.652
R2
0.425
Berdasarkan Tabel 4.3 hasil uji regresi maka persamaan regresi linier berganda yang
reliabilitas terhadap semua variabel penelitian
diperoleh adalah:
menunjukkan pengukuran keandalan memenuhi
Y = 4,416 + 0,343X1 + 0,174X2 + 0,203X3 + ε
kredibilitas CronbachAlpha sebagaimana yang
Berdasarkan Tabel 4.1 tersebut dapat dilihat
jadi
dalam
bahwa nilai semua koefisien regresi tidak sama
kisaran 0,60-0,80 bisa diterima dan > 0,80
dengan nol (βi ≠ 0; i = 1,2,3). Masing-
53 -
persyaratan
dimana
keandalan
Volume 5, No. 2, Mei 2016
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala masing koefisien regresi bebas yang diperoleh
kualitas laporan keuangan SKPD
di
adalah β1 = 0,343, β2 = 0,174; β3 = 0,203.
lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue
hipotesis nol (H0)
dilakukan dengan melihat koefisien regresi (β2).
ditolak dan Ha diterima, artinya kompetensi,
Koefisien regresi (β2) regulasi sebesar 0,174,
regulasi dan pengawasan secara bersama-sama
dimana β2 ≠ 0. Variabel regulasi (X2) mempunyai
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
pengaruh yang positif, atau dengan kata
Hal ini
berarti
lain,
setiap terjadi 100 % perubahan dalam variabel Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Pengujian hipotesis kedua, yaitu
regulasi secara relatif akan menaikan sebesar 17,4 % variabel kualitas laporan
keuangan
SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten
pengaruh kompetensi terhadap kualitas laporan
Simeulue dengan asumsi variabel kompetensi
keuangan SKPD di lingkungan pemerintah
(X1) dan pengawasan (X3) dianggap konstan.
Kabupaten Simeulue dilakukan dengan melihat
Hasil pengujian menerima hipotesis
koefisien regresib (β1). Koefisien regresi (β1)
yaitu regulasi berpengaruh terhadap kualitas
untuk variabel kompetensi (X1) sebesar 0,343,
laporan
dimana β1 ≠ 0. Artinya, setiap 100 % perubahan
pemerintah Kabupaten Simeulue atau menolak
dalam variabel kompetensi akan meningkatkan
hipotesis nol (H0).
keuangan
SKPD
di
lingkungan
kualitas laporan keuangan sebesar 34,3 %, dengan asumsi variabel regulasi (X2) dan pengawasan (X3) dianggap konstan. Hasil pengujian ini menerima hipotesis
Pengaruh Pengawasan terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Pengujian hipotesis keempat yaitu
bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas
pengaruh
laporan
laporan
keuangan
SKPD
dilingkungan
pengawasan keuangan
terhadap
SKPD
lingkungan
pemerintah Kabupaten Simeulue atau menolak
Pemerintah
hipotesis nol (H0).
dengan analisis regresi liner bergandadengan bantuan
Kabupaten
di
kualitas
Simeulue
SPSS. Koefisien
dilakukan
regresi
(β3)
pengawasan (X3) sebesar 0,203, dimana β3 ≠ 0. Pengaruh Regulasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Pengujian hipotesis ketiga, yaitu
Variabel pengawasan mempunyai pengaruh yang positif atau dengan kata lain setiap 100 % perubahan dalam variabel pengawasan secara
pengaruh regulasi terhadap kualitas laporan
relatif
keuangan SKPD di lingkungan pemerintah
keuangan SKPD di lingkungan pemerintah
Kabupaten Simeulue dilakukan dengan analisis
Kabupaten Simeulue sebesar 20,3 % dengan
regresi liner berganda dengan bantuan SPSS.
asumsi variabel kompetensi (X1) dan
Untuk menguji pengaruh regulasi
(X2) dianggap konstan.
terhadap
akan meningkatkan kualitas laporan
Volume 5, No. 2, Mei 2016
regulasi
- 54
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Hasil pengujian menerima hipotesis yaitu pengawasan berpengaruh terhadap kualitas laporan
keuangan
SKPD
di
lingkungan
sebagai berikut: 1. Kualitas
laporan
lingkungan
keuangan
pemerintah
Kabupaten
Simeulue
hipotesis nol (H0).
diperkuat dengan kompetensi SDM, regulasi yang KETERBATASAN
DAN
lengkap
semakin
di
pemerintah Kabupaten Simeulue atau menolak
KESIMPULAN, SARAN
akan
SKPD
dan
baik
pengawasan
bila
yang
berkesinambungan. Penelitian ini hanya menggunakan variabel
Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Kompetensi, regulasi dan pengawasan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di lingkungan
kompetensi SDM, regulasi dan pengawasan, diduga masih ada variabel lain yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan seperti penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah.
pemerintah Kabupaten Simeulue. 2. Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas
DAFTAR PUSTAKA
laporan keuangan SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Simeulue. 3. Regulasi
berpengaruh
terhadap
kualitas
laporan keuangan SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Simeulue. 4. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di
lingkungan
pemerintah
Kabupaten
Simeulue. Keterbatasan
Alfiandri. (2013). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Laporan Keuangan SKPK Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Tesis. Pasca Sarjana Akuntansi Universitas Syiah Kuala. Apriani, Yeni. (2012). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Aceh, Tesis. Banda Aceh: Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat
telah
Ariesta, Fadila. (20130. Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat). Skripsi: Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Vol 1, No 1 Tahun 2013.
saran-saran
Arens A, Beasley, Elder RJ. (2012). Auditing
beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah responden penelitian hanya terbatas pada kepala SKPD sebagai pengguna anggaran.
Saran Berdasarkan dilaksanakan, 55 -
maka
penelitian
yang
diajukan
Volume 5, No. 2, Mei 2016
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala and Assurance Services: An Integrated Approach. 14therd. Pearson Prentice Hall. Bastian, Indra. (2010). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga. Indriasari, Desi dan Ertambang, Nahartyo. (2008). Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). Simposium Nasional Akuntansi, XI, Pontianak. Kurniawan, W. (2008). Peraturan Perundangundangan. Jakarta: Azka Press. Republik Indonesia. 2011. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundangundangan. ----------------------.2004.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. ----------------------.2005.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
----------------------.2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Daerah. ----------------------.2007. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
----------------------.2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. ----------------------.2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Lampiran I: Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Sekaran, Uma (2006). Research Methods for Business: A Skill Building Approach. UK: John Wiley & Sons Ltd. Simanjuntak, Payaman J. (2005). Manajemen dan Evaluasi Kinerja. Lembaga Penerbit Fakultas Universitas Indonesia: Jakarta. Sudarmanto. (2009). Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM (Teori, Dimensi Pengukuran dan Implementasi dalam Organisasi). Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Tuasikal, Askam. (2007). Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Maluku. Jurnal Keuangan dan Perbankan. No. 1:66-82. Wardani, Sri, Putu, Ni (2012). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Pengelolaan Aset terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi NTB). Tesis. Program Studi Magister Akuntansi Universitas Mataram. Yosa. (2010). Pengertian Pengawasan. Sumber: www. itjenkemdagri.go.id.
----------------------.2006. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah. ----------------------.2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah. Volume 5, No. 2, Mei 2016
- 56
