Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0164 pp. 92- 100
9 Pages
ANALISIS KESIAPAN PENERAPAN BASIS AKRUAL DALAM LAPORAN KEUANGAN (Studi pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat)
Lisma Nazrah1, Hasan Basri2, Muhammad Arfan 3 1)
2.3)
Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Staf Pengajar Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
Abstract: The implementation of the accrual basis in the government financial statements has been an issue since the issuance of Government Regulation(PP) No. 71/2010 replacing PP No. 24/2005. The significant difference is the change of the accounting basis used. The PP 24/2005 used cash basis to the accrual basis of accounting, then the PP 71/2010 the basis of accounting used is PP 24/2005. This study aimed to analyze the readiness of the implementation of the accrual basis in the financial statements at government agencies. The location chosen was the Government of West Aceh District were divided into several dimensions, namely the handling of change management, the level of acceptance and awareness of the needs of the accrual basis. Techniques of data collection is done by distributing questionnaires to all respondents who are the employees who are directly involved as preparers of financial statements. The results showed that the readiness of the implementation of the accrual basis in the financial statements in West Aceh district government are included in the category of adequately ready. Keywords: Readiness implementation of the accrual basis in the financial statements, Managing Changes,Level of Acceptance and awareness of the need for Accrual Basis. Abstrak:Penerapan basis akrual dalam laporan keuangan pemerintah telah menjadi isu sejak diterbitkannya PP No. 71/2010 menggantikan PP No. 24/2005. Perbedaan yang signifikan antara lain terdapat pada pengubahan basis akuntansi yang digunakan. Pada PP No.24/2005 digunakan basis akuntansi berbasis kas menuju akrual, maka pada PP No.71/2010 basis akuntansi yang digunakan adalah PP No. 24/2005. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan penerapan basis akrual dalam laporan keuangan pada instansi pemerintah. Lokasi yang dipilih adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dibedakan menjadi beberapa dimensi, yaitu penanganan manajemen perubahan, tingkat penerimaan dan kesadaran akan kebutuhan basis akrual. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh responden yang merupakan para pegawai yang terlibat secara langsung sebagai pembuat laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan penerapan basis akrual dalam laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat termasuk dalam kategori cukup siap.
Kata kunci : Kesiapan penerapan basis akrual dalam laporan keuangan, Penanganan Manajemen Perubahan, Tingkat Penerimaan, dan Kesadaran akan Kebutuhan Basis Akrualn keuangannya. Tetapi dengan adanya lampiran II
PENDAHULUAN
Penerapan basis akrual dalam laporan
pada PP 71/2010 yang notabene adalah
keuangan bagi entitas pemerintah di Indonesia
penerapan basis kas menuju akrual maka dalam
ditandai
masa transisi sampai dengan tahun 2014 masih
dengan
terbitnya
PP
71/2010.
Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun
diperbolehkan
pemerintah daerah mulai mempersiapkan diri
keuangan dengan format sebelumnya, maka
untuk menerapkan basis akrual dalam pelaporan
masih
banyak
untuk
menyajikan
instansi
pemerintah
Volume 4, No. 4, November 2015
laporan
yang - 92
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala menyajikan laporan keuangannya dalam basis
Ketua BPK RI, Harry Azhar Aziz, hanya 33%
kas menuju akrual.
pertanggungjawaban keuangan daerah berbasis
Isu-isu pokok dalam penerapan basis akrual dalam laporan keuangan antara lain adalah
kesiapan
Sampai dengan saat ini, belum satupun
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
entitas pemerintah, baik entitas akuntansi dan
Kesiapan penerapan basis akrual dalam laporan
entitas
keuangan antara lain kesiapan sumber daya
Provinsi
manusia
dan
keuangannya sesuai dengan basis akrual dalam
organisasi,
PP 71/2010, termasuk Pemerintah Kabupaten
penyusunan kebijakan dan sistem akuntansi
Aceh Barat. Kabupaten yang memiliki 49
pemerintah
pengelolaan
SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sebagai
keuangan daerah yang terintegrasi, alokasi
entitas akuntansi berkewajiban menyajikan
anggaran khusus untuk kesiapan penerapan
laporan keuangan entitas, menjadi daerah yang
basis akrual, dan rencana pengembangan
menarik untuk diteliti mengenai kesiapannya
aplikasi/sistem akuntansi pengelolaan keuangan
dalam melaksanakan basis akrual disebabkan
yang sesuai dengan basis akrual (Biro Analisa
antara lain karena dalam penerapan basis kas
Anggaran dan Pelaksanaan APBN Sekretariat
menuju akrual daerah ini mendapatkan opini
Jenderal DPR RI, 2014). Dalam penelitian ini
WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) hanya untuk
kesiapan penerapan basis akrual dititikberatkan
laporan
pada analisis kesiapan dari kesiapan sumber
menyiratkan bahwa BPK (Badan Pemeriksa
daya manusia yang bertugas sebagai pembuat
Keuangan) sebagai eksternal auditor bagi
laporan
pemerintah, menganggap bahwa masih terdapat
sosialisasi,
pemerintah,
2015).
baik
yang
dari
kas (non akrual) yang meraih WTP (Sarifuddin,
kompeten,
kesiapan
daerah,
keuangan,
pelatihan
struktur
aplikasi
baik
sebagai
pembuat
pelaporan Aceh
di
yang
keuangan
Pemerintah
menyajikan
tahun
2014.
Hal
pembuat laporan pada entitas pelaporan.
memenuhi standar akuntansi pemerintah sesuai 24/2005.
WDP
yang
ini
penyajian
PP
keuangan
laporan
laporan pada entitas akuntansi, maupun pada
Mengingat saat ini telah memasuki tahun
laporan
lingkup
(Wajar
belum
Dengan
2015 yang berarti bahwa siap atau tidak seluruh
Pengecualian) adalah opini yang diperoleh oleh
entitas pemerintah harus menerapkan basis
Kabupaten
akrual dalam penyajian laporan keuangannya.
pertanggungjawaban keuangan dilaporkan dan
Tetapi, masih ada keraguan atas kesiapan
diperiksa oleh BPK dari tahun 2007 sampai
entitas pemerintah dalam menerapkan basis
2013.
Aceh
Barat
sejak
akrual sesuai dengan PP 71/2010 ini disebabkan
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian
beberapa faktor, antara lain: Masih sedikitnya
ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan
laporan keuangan pemerintah yang berbasis kas
penerapan basis akrual dalam laporan keuangan
menuju akrual yang dianggap layak. Menurut
pada pemerintah, khususnya pada Pemerintah
93 -
Volume 4, No. 4, November 2015
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Kabupaten Aceh Barat. Sistematika artikel ini
informasi
yang
akurat
dimulai dengan pendahuluan, kemudian kajian
keuangan
suatu
entitas,
pustaka yang menjelaskan teori-teori yang
dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan
berkaitan dengan kesiapan penerapan basis
yang lebih baik (de Sausa et al., 2012).
akrual dalam laporan keuangan dan penelitian
Pemberlakuan basis akrual dalam laporan
terdahulu.
menjelaskan
keuangan dilakukan melalui penerbitan regulasi
metode penelitian yang digunakan. Kemudian
yaitu PP 71/2010. Para pembuat laporan
dilanjutkan pembahasan hasil penelitian yang
keuangan dituntut untuk memahami regulasi
ditutup dengan kesimpulan dan beberapa saran.
tersebut agar siap menerapkan dalam laporan
Bagian
berikutnya
mengenai
posisi
sehingga
dapat
keuangannya. Pemberlakuan basis akrual dalam TINJAUAN PUSTAKA
laporan keuangan juga merupakan tindak lanjut
Kesiapan penerapan basis akrual dalam
dari teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976),
laporan keuangan mencakup sikap mental dan
dimana pemerintah yang bertindak selaku agen
perilaku dari para pembuat atau penyaji laporan
dan masyarakat selaku pemilik atas dana yang
keuangan.
dikelola
Teori
akuntansi
keperilakuan
oleh
pemerintah
dapat
dengan
baik
membahas bagaimana sebuah persyaratan suatu
dipertanggungjawabkan
pelaporan
perilaku
sesuai dengan tuntutan teori NPM (New Publik
pelapor, dimana perilaku pelapor dipengaruhi
Management). NPM menghendaki pengelolaan
antara lain oleh seberapa jelas apa yang
dana pada sektor publik dilaksanakan dengan
diinginkan terjadi, untuk apa informasi yang
efektif dan efesien sebagaimana pengelolaan
dilaporkan
dana
dapat
mempengaruhi
tersebut
akan
digunakan,
pada
sektor
swasta
lebih
(Hood, 1991).
penghargaan atau sanksi apa yang akan
Pengembangan lebih lanjut teori NPM ini
diperoleh oleh si pelapor, dan seberapa besar
menyebabkan teori akuntansi yang berlaku di
perubahan dalam perilaku pada satu dimensi
sektor swasta juga diadopsi oleh sektor publik
dapat mempengaruhi kinerja pada dimensi-
dengan beberapa penyesuaian.
dimensi penting lainnya (Ikhsan & Ishak, 2008).
Sebelum membahas lebih lanjut masalah
Dalam sektor pemerintahan, penerapan basis
kesiapan penerapan basis akrual dalam laporan
akrual yang dilaksanakan pada tahun 2015,
keuangan, sebaiknya dibahas terlebih dahulu
menuntut pembuat laporan keuangan untuk
apa itu laporan keuangan dan apa itu basis
mempersiapkan sikap dan perilakunya dalam
akrual.
masa transisi atau perubahan basis akuntansi
menjelaskan bahwa Laporan keuangan sektor
dalam laporan keuangan dari basis kas menuju
publik berperan untuk memenuhi akuntabilitas
akrual ke basis akrual penuh.
sektor publik dan informasi yang terdapat
Nordiawan
dan
Hertianti
(2011)
Penerapan basis akrual dalam laporan
dalam laporan keuangan tersebut berfungsi
keuangan dipercaya menyajikan lebih banyak
sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan Volume 4, No. 4, November 2015
- 94
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala keputusan.
Lebih
lanjut
Nordiawan
dan
peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat
Hertianti (2011, p.205) menyebutkan bahwa:
kas atau setara kas diterima atau dibayar
Laporan keuangan merupakan laporan yang terstuktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
(Pernyataan SAP 01 PP 71/2010).
Dalam pasal 1 ayat 1 PP 8/2006 tentang pelaporan
keuangan
instansi
Perbedaan lainnya yang cukup mendasar
pemerintah disebutkan bahwa laporan keuangan
dalam SAP yang ditetapkan pada PP 71/2010
adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan
adalah penambahan 3 (tiga) komponen laporan
keuangan negara/daerah selama satu periode.
keuangan yang sebelumnya hanya 4 (empat)
Dalam PP 71/2010 laporan keuangan disusun
komponen
sehingga
untuk menyediakan informasi yang relevan
komponen
yaitu:
mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi
Anggaran (LRA); (2) Laporan Perubahan Saldo
yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan
Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); (3)
selama periode pelaporan.
Neraca; (4) Laporan Operasional (LO); (5)
Laporan
dan
kinerja
Menurut Halim (2007, p.49) basis akrual adalah: Dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya.
keuangan
pemerintah
menjadi (1)
7
Laporan
Laporan Arus Kas (LAK);
(6)
(tujuh) Realisai
Laporan
menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah
Perubahan Ekuitas (LPE); (7) Catatan atas
(SAP). Pada PP 8/2006 pasal 1 ayat 8
Laporan Keuangan (CaLK). Penambahan 3
disebutkan bahwa SAP adalah “prinsip-prinsip
komponen laporan keuangan tersebut menuntut
akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan
kesiapan
menyajikan laporan keuangan pemerintah”.
penyusun laporan keuangan. Menurut Peraturan
SAP bertujuan untuk mengatur penyajian
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
laporan keuangan untuk tujuan umum (general
nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua
purposive financial statements) dalam rangka
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
meningkatkan
laporan
Tahun 2006dinyatakan bahwa pada pemerintah
keuangan baik terhadap anggaran, antar periode,
daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan
maupun antar entitas. Basis akuntansi yang
keuangan adalah entitas pelaporan dan entitas
digunakan dalam laporan keuangan pemerintah
akuntansi.
yaitu basis akrual. Basis akrual adalah basis
pemerintah yang terdiri atas satu atau lebih
akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
entitas akuntansi yang menurut ketentuan
dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan
peraturan
95 -
keterbandingan
Volume 4, No. 4, November 2015
aparatur
Entitas
yang
terlibat
pelaporan
sebagai
adalah
perundang-undangan
unit
wajib
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala menyampaikan laporan pertanggungjawaban
pemerintahan yang dilakukan oleh Mahat dan
berupa laporan keuangan (Pasal 1 ayat 25).
Ali
Sedangkan
unit
manajemen perubahan untuk mengembangkan
anggaran/pengguna
kemampuan sumber daya manusia dengan
karenanya
wajib
melihat persepsi, penerimaan dan kemampuan
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun
klien dan karyawan yang terlibat langsung
laporan keuangan untuk digabungkan pada
maupun
entitas pelaporan (pasal 1 ayat 26).
akuntansi pemerintah.
entitas
pemerintah barang
akuntansi
pengguna dan
oleh
adalah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
(2013)
dijelaskan
tidak
Hussey
bahwa
langsung
dan
dibutuhkan
dengan
proses
Langham
(1979)
13/2006 menyatakan dengan tegas dalam pasal
menjelaskan bahwa perubahan dalam organisasi
13 ayat 2 huruf g bahwa PPK-SKPD adalah
dapat menimbulkan perlawanan dari karyawan
menyusun laporan keuangan SKPD selaku
karena beberapa faktor antara lain: perasaan
entitas
akan
akuntansi.
PPK-SKPD
(Pejabat
kehilangan
status,
tinjauan
atas
Penatausahaan Keuangan SKPD) yaitu pejabat
kompetensi, takut gagal dalam menghadapi
yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
situasi baru, gangguan atas tidak adanya
(pasal 1 ayat 21). Sedangkan untuk penyiapan
konsultasi,
laporan
rangka
perubahan diperlukan dan rasa tidak aman.
APBD
Untuk mengatasi penolakan tersebut harus
disiapkan oleh SKPKD (Satuan Kerja Pengelola
diciptakan situasi partisipasi dan penjelasan
Keuangan Daerah) sebagai PPKD (Pejabat
yang lengkap atas perubahan yang terjadi
Pengelola Keuangan Daerah) yang merupakan
(Steiss, 2003).
konsolidasi dari laporan keuangan yang telah
Alangkah
keuangan
daerah
pertangungjawaban
dalam
pelaksanaan
kurang
memahami
baiknya
jika
mengapa
kesiapan
disiapkan oleh entitas akuntansi (pasal 7 ayat 1
menerapkan basis akrual dipicu oleh kebutuhan
huruf e).
pembuat dan pengguna laporan keuangan itu
Kesiapan dari aparatur pemerintah yang
sendiri. Dalam penelitian yang dilakukan De
bertugas dalam untuk menyiapkan laporan
Sausa et al. (2013) di Brazil penerimaan basis
keuangan termasuk kondisi yang diharapkan
akrual lebih disebabkan para pengguna laporan
dapat berjalan dengan baik. Hal ini bertujuan
keuangan melihat adanya keutamaan dari basis
agar
telah
ini dibandingkan dengan basis kas atau basis
dikembangkan dapat diterapkan sebagaimana
kas modifikasian, walaupun para penyiap
mestinya. Agar penerapan basis akrual dalam
laporan keuangan semula berkeberatan untuk
laporan keuangan dapat terlaksana dengan baik,
melakukannya karena dianggap lebih rumit.
maka
manajemen
Sedangkan didalam negeri beberapa penelitian
perubahan secara tepat. Dalam penelitian
yang dilakukan dibeberapa daerah seperti
kesiapan
satuan kerja di wilayah KPPN Semarang I
teori-teori
diperlukan
akuntansi
penanganan
penerapan
basis
yang
akrual
di
Volume 4, No. 4, November 2015
- 96
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (Kusuma
dan
Fuad,
Kabupaten
akrual dalam laporan keuangan. Masing-masing
Bondowoso (Arif, Putra dan Kurrohman, 2013),
dimensi akan dikembangkan menjadi tiga
Kabupaten Nias Selatan (Herlina, 2013), Kota
pernyataan yang akan dilengkapi dengan pilihan
Makasar
menunjukkan
tanggapan, yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju,
tingkat kesiapan yang rendah dengan berbagai
setuju dan sangat setuju. Tanggapan atas setiap
alasan,
dipersiapkannya
pernyataan dikuantifikasikan secara berturut-
kompetensi dan regulasi yang memadai untuk
turut dengan nilai 1, 2, 3, dan 4. Kemudian rata-
mendukung terlaksananya
rata tanggapan responden akan diklasifikasikan
(Faradillah,
termasuk
2013),
2013)
belum
penerapan
basis
akrual dalam laporan keuangan.
untuk diinterpretasikan sebagaimana terlihat pada Tabel 1.
III. METODE PENELITIAN Penelitian
ini
eksploratifdengan
merupakan
tujuan untuk
penelitian mengetahui
kesiapan penerapan basis akrual dalam laporan keuangan dari para pembuat laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Dengan demikian
penelitian
ini
Tabel 1 Klasifikasi Nilai Rata-rata Responden
merupakan
studi
Nilai Ratarata 1,00-1,75 1,76-2,50 2,51-3,25 3,26-4,00
Keterangan/Interpretasi Sangat Tidak Siap Tidak Siap Cukup Siap Sangat Siap
lapangan dengan kondisi lingkungan penelitian
Tabel 1 menunjukkan bahwa jika nilai
yang natural.Adapun unit analisis penelitian ini
rata-rata 1-1,75 dan 1,76-2,5 maka responden
adalah
laporan
kebanyakan memilih pernyataan sangat tidak
keuangan pada Pemerintah Kabupaten Aceh
setuju dan tidak setuju yang menunjukkan
Barat. Responden penelitian yaitu seluruh
ketidaksiapan mereka dalam penerapan basis
pembuat laporan keuangan, baik pada entitas
akrual dalam laporan keuangan. Sedangkan jika
akuntansi (SKPD ataupun entitas pelaporan
rata-rata nilai tanggapan responden ada pada dua
(Bidang Akuntansi DPKKD) sejumlah 57 orang.
kelompok terakhir, yaitu 2,51-3,25 dan 3,26-4,
Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui
ini
wawancara secara tertutup yang dilakukan
untukmenerapkan basis akrual dalam laporan
dengan penyebaran kuesioner secara langsung
keuangan.
kepada para responden (Sekaran dan Bougie,
HASIL PENELITIAN
individual
yaitu
pembuat
kesiapan
mereka
Tanggapan responden terhadap sembilan
2010). Kesiapan penerapan basis akrual dalam laporan keuangan dituangkan dalam tiga dimensi yaitu: tingkat
penanganan penerimaan
manajemen para
perubahan,
responden,
dan
kesadaran akan kebutuhan penerapan basis 97 -
menunjukkan
Volume 4, No. 4, November 2015
pernyataan yang diajukan dalam kuesioner dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2 Tanggapan Responden Pernyataan
STS (1)
Skor TS S (2) (3)
SS (4)
RataRata per Item
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 1 2 1. Pimpinan telah menyiapkan langkah-langkah yang tepat untuk 0 penerapan basis akrual dalam laporan keuangan. 2. Sarana dan prasarana untuk menerapkan basis akrual dalam laporan keuangan 0 harus dimiliki SKPD dalam waktu yang tepat. 3. Sosialisasi penerapan basis akrual kepada PPK 1 SKPD tidak terlalu penting untuk dilaksanakan. 4. Penerapan basis akrual merupakan tantangan baru dalam tupoksi PPK 0 SKPD yang perlu disikapi dengan positif. 5. Penerapan basis akrual akan dapat 0 dilaksanakan dengan baik tahun ini. 6. Basis akrual dalam laporan keuangan 1 sangat sulit untuk diterapkan. 7. Penerapan basis akrual dalam laporan keuangan akan memperlihatkan 0 posisi keuangan pemda yang lebih baik. 8. Basis akrual akan memudahkan pengambilan keputusan/kebijakan 0 yang lebih menguntungkan daerah. 9. Biaya/dana yang dibutuhkan untuk penerapan basis akrual lebih besar 2 dari manfaat yang akan diterima oleh daerah. Total Rata-Rata
3
4
5
6
rata-rata yang diperoleh dengan memberikan poin pada setiap pilihan jawaban kemudian
11
35
11
3,00
membaginya dengan frekuensi jawaban, secara keseluruhan nilai-rata-rata adalah sebesar 3,06 yang berarti bahwa responden kebanyakan memilih tanggapan setuju dan sangat setuju.
0
36
21
3,37
Nilai rata-rata tanggapan ini juga menunjukkan, bahwa pada dasarnya para pembuat laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memiliki kesiapan yang cukup untuk
10
30
36
3,07
menyambut penerapan basis akrual dalam laporan keuangan, baik laporan keuangan SKPD
1
30
26
3,44
sebagai
entitas
akuntansi
maupun
laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan konsolidasi dari laporan keuangan SKPD.
15
36
6
2,84
Nilai rata-rata terendah diperoleh pada pernyataan nomor 5 dan nomor 9, yaitu 2,84
6
45
5
2,95
juga dengan kategori cukup siap. Pernyataan nomor 5 langsung mengajukan pertanyaan mengenai kesiapan penerapan basis akrual pada
15
25
17
3,04
tahun 2015 ini mendapatkan tanggapan tidak setuju dan setuju. Hal ini dapat dipahami bahwa responden masih meragukan kesiapan mereka secara langsung untuk menerapkan basis akrual
13
33
11
2,96
pada tahun ini. Tentu saja ini sesuai dengan pendapat Hussey dan Langham (1979), bahwa hal baru membutuhkan transisi dan keraguan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya pada
15
30
10
2,84
kesempatan pertama (Steiss 2003). Kemudian pada pernyataan kesembilan yang menyangkut
27,51 3,06
Sumber: Data Primer Diolah (2015). Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai
masalah
perbandingan
cost-benefit
atas
penerapan basis akrual dalam laporan keuangan juga masih diragukan dengan alasan belum adanya
pembuktian
bahwa
manfaat
Volume 4, No. 4, November 2015
yang - 98
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala diterima akan sesuai dengan dana yang akan
mendukung penerapan basis akrual dalam
dianggarkan untuk itu.
laporan keuangan merupakan hal utama yang
Nilai rata-rata tertinggi diperoleh dari
harus segera diprioritaskan untuk penerapan
pernyataan nomor 4 dengan nilai sebesar 3,44,
basis akrual dalam laporan keuangan pada
dimana responden memilih setuju dan sangat
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
setuju. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa responden sangat siap untuk menerima penerapan basis akrual dalam laporan keuangan sebagai tantangan tugas yang harus disikapi dengan positif. Sikap penerimaan ini merupakan salah satu hal yang dapat menyukseskan penerapan basis akrual dalam laporan keuangan. Kesiapan mental yang positif dengan jelas akan memberikan konstribusi yang juga positif pada saat-saat transisi, dimana dibutuhkan kerja keras untuk mempelajari dan menerapkan hal baru sebagai beban kerja untuk setiap responden. Sedangkan
pernyataan
lainnya,
juga
berkisar antara nilai rata-rata yang masih dapat digolongkan
dan
diinterpretasikan
sebagai
DAFTAR PUSTAKA Arif, M.M., H.S. Putra & T. Kurrohman (2013) Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso. Jurnal Akuntansi Universitas Jember. 11 (2), 92-104. Badan Pemeriksa Keuangan (2014) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 (Buku 1, 2 & 3). De Sausa, R.G., A.F. de Vesconcelos, R.L. Caneca & J.K. Niyama (2013) Accrual Basis Accounting in The Brazilian Public Sector: Emperical Research on The Usefullness of Accounting Information. R. Cont. Fin – USP, 24 (63), 219-230.
tingkat kesiapan yang cukup baik, karena berada diatas 2,84. Secara rinci pernyataan 1,3, 5, 6, 7, 8, dan 9 termasuk dalam kategori cukup siap, sedangkan pernyataan 2 dan 4 termasuk dalam kategori sangat siap. KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan
hasil
analisis
dapat
disimpulkan bahwa kesiapan penerapan basis akrual
dalam laporan keuangan dilingkup
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berada pada kategori cukup siap. Hal ini dapat menjadi dasar yang baik untuk kesuksesan penerapan basis akrual tersebut. Sikap mental yang positif dan tersedianya 99 -
sarana
dan
prasarana
Volume 4, No. 4, November 2015
yang
Dewan Perwakilan Rakyat RI (2014) Persiapan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Indonesia. Jakarta. Diakses melalui www.dpr.go.id. Tgl. 7/9/2015. Faradillah, A. (2013) Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Halim, A. (2007) Akuntansi Keuangan Daerah. (Edisi 3). Jakarta: Salemba Empat. Herlina, H. (2013) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintahan Daerah dalam Implementasi PP 71 Tahun 2010 (Studi Empiris: Kabupaten Nias Selatan. Skripsi. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Hood, C (1991) A Public Management For All Seasons. Public Administration, 69, 3-19.
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
Ikhsan, A & M. Ishak (2008) Akuntansi Keprilakuan. Jakarta: Salemba Empat.
Salvatore, C. & C. Del Gesso (2013) Accrual Accounting in Italian Local Governments in The Context of Public Sector Managerial Changes. Proceedings of 8th Annual London Bussiness Research Conference Imperial College, , 8-9 July 2013. London, U.K.
Jensen, M.C. & W.H. Meckling (1976) Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360. Kusuma, M.I. Yudha & Fuad (2013) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual pada Pemerintah. Diponogoro Journal of Accounting, 2(3), 1-14. Kusuma, R.S. (2013) Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember. Skripsi-Abstrak. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
Sarifuddin, A. (2015) Baru 33% Laporan Keuangan Pemda yang Layak. Fiskal dan Moneter. economy.okezone.com. diakses 22 Maret 2015. Sekaran, U. & R. Bougie (2010) Research Methods for Business A Skill-Building Approach. (5thed.). West Sussex: John Wiley & Sons. Ltd. Steiss, A.W. (2003) Strategic Management for Public and Nonprofit Organizations. New York-Basel: Marcel Dekker, Inc.
Mahat, F. & N.A. Ali (2013) Government Agencies Readiness to Change from Cash to Accrual Based Accounting. Diakses melalui www.wbiworldconpro.com/... conference-2013-october/799. Nordiawan, D. & A. Hertianti (2011) Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Volume 4, No. 4, November 2015
- 100
