Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
10 Pages
ISSN 2302-0164 pp. 90- 99
PENGARUH PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD), KOMPETENSI EKSEKUTIF, DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA Nurhasmah1), Nadirsyah2), Syukriy Abdullah3). Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2,3) Staf Pengajar Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
1)
Abstract: This research aims to examine the influence of legislative’s role, executive competence, and organizational commitment simultaneously and partially on preparation of local government budget in North Aceh District. The population of this research was the employees involved in preparation of the budget, they are: the member of TAPD, the member of secretary TAPD, the head of unit agencies, and the head of sub division of planning and program at local government Agencies (SKPD), totaling at 136 persons. The source of data in this research was primary data that collected by questionnaires. The data analysis method used in this study was multiple linear regression analysis. The result of study showed that the legislative’s role, executive competence, and organizational commitment simultaneously have an effect on preparation of local government budget (APBD). The result partially also confirmed that each variable of legislative’s role, executive competence, and organizational commitment was influential on budgeting in North Aceh District. Keywords: legislative’s role, executive competencies, organizational commitment and budgeting Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh peran DPRD, kompetensi eksekutif dan komitmen organisasi terhadap penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Aceh Utara baik secara simultan maupun parsial. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang terlibat dalam penyusunan anggaran yaitu: anggota tim anggaran pemerintah daerah, anggota sekretariat TAPD, kepala SKPD dan Kasubbag/kasubbid perencanaan dan program pada SKPD dilingkungan Kabupaten Aceh Utara berjumlah 136 orang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuisioner kepada reponden penelitian. Metode analisi data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DPRD, kompetensi eksekutif, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap penyusunan APBD Kabupaten Aceh Utara. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa masing-masing variabel peran DPRD, kompetensi eksekutif, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap penyusunan APBD Kabupaten Aceh Utara.
Kata kunci: peran legislatif, kompetensi eksekutif, komitmen organisasi dan penyusunan APBD.
PENDAHULUAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah kemudian dibahas dan disetujui secara bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah (Pasal 1 PP Nomor 58 Tahun 2005). Mekanisme penyusunan anggaran daerah berupa jadwal dan tahapan penyusunan serta penetapan APBD ditetapkan oleh pemerintah paling terlambat per
31 Desember atau 1 bulan sebelum tahun anggaran berkenaan (Permendagri 13/2006). Fenomena yang terjadi saat ini masih banyak daerah yang belum dapat menyelesaikan APBDnya tepat waktu sehingga memberikan dampak yang buruk terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dapat berpengaruh pada pelayanan publik terhadap masyarakat, dan kinerja pemerintah terhadap pencapaian visi misi (Darise, 2008:153). Kabupaten Aceh Utara selama lima tahun Volume 4, No. 1, Februari 2015
- 90
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala terakhir masih mengalami keterlambatan dari data yang diperoleh untuk tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 1.
N o 1 2 3 4 5
Tabel 1 Penetapan APBD Aceh Utara Penetapan APBD Aceh Keterlamb Utara atan Tah penetapan un Tanggal 3 bulan 2009 16 Maret 2009 3 bulan 2010 10 Maret 2010 1 bulan 2011 24 Januari 2011 17 Februari 2 bulan 2012 2012 1 bulan 2013 7 Januari 2013 Sumber: APBD Aceh Utara (Berbagai Tahun)
Keterlambatan pengesahan APBD ini sering terjadi pada tahap pembahasan DPRD, baik pada pembahasan penyusunan KUA/PPAS maupun Rancangan Anggaran (RAPBD). Ketika rancangan anggaran diusulkan menjadi anggaran yang ditetapkan seringkali harus melalui perdebatan dan negosiasi di antara legislatif dan eksekutif (Abdullah dan Asmara, 2007). Oleh karena itu selain peran legislatif, kompetensi dan komitmen juga dibutuhkan karena keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh orang-orang yang bekerja didalamnya (Rivai dan Sagala, 2009:298). Tujuan dari makalah ini adalah untuk menguji pengaruh peran legislatif, kompetensi eksekutif, dan komitmen organisasi terhadap penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten aceh utara baik secara simultan maupun parsial. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap peningkatan penyusunan APBD pada Kabupaten Aceh Utara, dan juga memberikan kontribusi referensi, baik kepada peneliti maupun para akedemisi tentang penyusunan anggaran daerah. Penelitian ini dimulai dengan membahas kajian pustaka mengenai anggaran daerah, peran DPRD, kompetensi ekekutif, dan komitmen organisasi; dilanjutkan dengan metodologi yang digunakan dalam penelitian, dan pembahasan mengenai hasil penelitian 91 -
Volume 4, No. 1, Februari 2015
kemudian memberikan kesimpulan dan saran. KAJIAN KEPUSTAKAAN Anggaran Pemerintah Daerah Anggaran merupakan dokumen penting sebagai hasil keputusan kebijakan mengenai prioritas dan tujuan program yang menggambarkan upaya pelayanan pemerintah dan untuk mengukur kinerja atas dampak dan efektifitas kegiatan secara keseluruhan (Steiss, 2003: 217). Penyusunan APBD mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). (Mahsun, et al., 2011:78). Satuan kerja perangkat daerah menyusun dokumen usulan anggaran berupa RKA yang kemudian diteliti kelayakannya oleh tim anggaran eksekutif untuk dirangkum dalam RAPBD yang akan disampaikan kepada legislatif untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah (Halim dan Kusufi, 2013:30). Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal (21) menyatakan APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pasal (106) menjelaskan apabila daerah mengalami keterlambatan, maka pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya dan dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
Peran DPRD Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa legislatif adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dalam pasal (41) dan (42) dinyatakan bahwa legislatif memiliki tiga fungsi utama, yaitu: fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran yaitu wewenang untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak terhadap rancangan peraturan pemerintah tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah. Legislatif bertanggung jawab untuk memberlakukan anggaran atau menyetujui secara resmi di tingkat hukum formal (Norton dan Elson, 2002).
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala DPRD memiliki peran untuk mengajukan usulan perubahan pada sisi pendapatan dan belanja atas RAPBD yang diajukan pemerintah (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal (20) tentang Keuangan Negara). Fungsi anggaran legislatif berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan dalam bentuk program-program kerja dan pembangunan pemerintahan yang disusun berdasarkan kebutuhan dan disahkan menjadi produk hukum yang mengikat, juga sebagai alat ukur yang menunjukkan keberpihakan DPRD terhadap rakyat (Asshiddiqie, 2011). Menurut Schick (2002), peran legislatif selain mewakili kepentingan rakyat juga meningkatkan alokasi uang rakyat dan merangsang entitas administratif untuk mengelola kegiatan mereka secara lebih efisien. Kompetensi Eksekutif Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasar berupa keahlian, kentrampilan, pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki seorang dan dapat berpengaruh langsung terhadap pekerjaannya (McClelland, 1973). Kompetensi menyangkut kewenangan setiap individu untuk melakukan tugas atau mengambil keputusan sesuai dengan perannya dalam organisasi yang relevan dengan keahlian, pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya (Rivai dan Sagala, 2009:290). Kompetensi memainkan peran penting dalam meningkatkan prestasi kerja (Hsieh, et al., 2012). Juga sangat menentukan tujuan organisasi melalui keberhasilan individu dalam mencapai tujuan (Vathanophas dan Thai-ngam, 2007). Dalam proses penyusunan anggaran dibutuhkan kompetensi dari setiap individu eksekutif dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, serta dalam pengambilan keputusan, oleh karena itu penguatan penyusunan anggaran dan proses eksekusi juga sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan
efisiensi pendapatan dan belanja pemerintah (Lawanson dan Adeoye, 2013). Komitmen Organisasi Menurut Luthans (2006:249), komitmen organisasi didefinisikan sebagai (1) keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, (2) keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi dan, (3) keyakinan atas penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Moyday, et al. (1979) juga menyatakan komitmen organisasi sebagai sikap merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan di mana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan. Komitmen organisasi yang tinggi sangat diperlukan dalam sebuah organisasi, karena terciptanya komitmen yang tinggi akan mempengaruhi situasi kerja yang profesional (Zurnali, 2010:70). Dimensi komitmen organisasional merupakan tingkat dimana individu memihak dan ingin secara kontinyu berpartisipasi aktif dalam organisasi, Allen dan Meyer (1990) mengklasifikasikan komitmen organisasional ke dalam tiga dimensi, yaitu: komitmen afektif (affective commitment), komitmen continuance (continuance commitment), dan komitmen normatif (normative commitment). METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan pengujian hipotesis dengan tujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini merupakan studi lapangan yang bersifat kausalitas, dimana variabel independen menjelaskan atau mempengaruhi suatu variabel dependen dengan kondisi lingkungan penelitian yang natural. Horizon waktu yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi satu tahap. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang terlibat dalam penyusunan APBD, yang terdiri dari anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah, anggota sekretariat TAPD, kepala SKPD, dan kasubbid/kasubbag program Volume 4, No. 1, Februari 2015
- 92
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dan perencanaan pada SKPD dilingkungan Kabupaten Aceh Utara yang berjumlah 136 orang. Pemilihan responden dilakukan secara sensus dengan meneliti seluruh elemen populasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuisioner ke reponden penelitian. Kuisioner yang disebarkan disusun dalam bentuk pernyataan-pernyataan secara terstruktur dimana setiap responden dibatasi dalam memberikan jawaban pada alternatif jawaban tertentu saja. Item pernyataan yang digunakan bersifat positif (favourable) dan negatif (unfavorable) terhadap masalah yang diteliti, untuk setiap item kuisioner akan diberikan bobot 1 sampai 5 terhadap tingkat setuju sedangkan untuk tingkat tidak setuju bobot yang diberikan sebaliknya. Penelitian ini menggunakan skala interval dalam bentuk skala likert dengan 5 alternatif jawaban.
dalam bentuk skala Likert 5 alternatif jawaban. b. Peran DPRD (X1) memiliki wewenang untuk membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan perda tentang APBD dan berhak untuk mengajukan usulan perubahan RAPBD berdasarkan kebutuhan yang menunjukan keberpihakan DPRD terhadap rakyat (Peraturan Pemerintah Nomor
16
Tahun
2010).
Indikator
pengukuran variabel peran DPRD dalam penyusunan APBD berupa pembahasan anggaran,
memberikan
persetujuan
terhadap anggaran, mengajukan usulan perubahan
anggaran.
Pengukuran
menggunakan skala interval, dengan skala likert 5 alternatif jawaban.
Operasionalisasi Variabel Penelitian Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen (penyusunan APBD), variabel independen (peran DPRD, kompetensi eksekutif, dan komitmen organisasi). Operasionalisasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
c. Kompetensi
Eksekutif
karakteristik
yang
(X2)
merupakan
mendasar
berupa
keahlian, kentrampilan, pengetahuan dan kemampuan eksekutif langsung
yang yang
dimiliki dapat
terhadap
seorang
berpengaruh
penyusunan
APBD
Belanja Daerah (Y) merupakan kegiatan
(McClelland, 1973). Indikator pengukuran
merencanakan
variabel
anggaran
tahunan
ini
berupa
kemampuan pengetahuan
pemerintah daerah dalam masa 1 (satu)
memahami
peraturan,
tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1
terhadap
penyusunan
Januari
pendidikan dan pelatihan yang ikuti,
sampai
dengan
tanggal
31
anggaran,
Desember (Permendagri Nomor 13 Tahun
kemampuan
2006). Penyusunan APBD dapat diukur
keputusan.
dengan menggunakan indikator kesesuaian
skala interval, dalam bentuk skala Likert 5
terhadap peraturan dan ketepatan waktu.
alternatif jawaban.
Pengukuran menggunakan skala interval 93 -
Volume 4, No. 1, Februari 2015
dalam Pengukuran
pengambilan menggunakan
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala d. Komitmen
Organisasi
(X3)
merupakan
perasaan kuat dalam diri seseorang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai bentuk kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak di dalam organisasi dalam mewujudkan visi, misi, sasaran, dan tujuan dari
organisasi
(Luthans,
Peran DPRD (X1) Kompetensi Eksekutif (X2) Komitmen Organisasi (X3) R = 0,595a R Square = 0,354 Adjusted R Square = 0,339 α = 5% Std. Error = 0,35216
2006:249).
Indikator pengukuran yang digunakan adalah kepedulian terhadap organisasi, kemauan kuat untuk bekerja, keterlibatan dalam penyusunan APBD, dan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Pengukuran menggunakan skala interval, dengan skala Likert 5 alternatif jawaban. Rancangan Pengujian Hipotesis Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan model persamaan sebagai berikut: Y = α + β1 X1 + β2X2 + β3X3+ , Dimana: Y = variabel penyusunan APBD, α = konstanta, β = koefisien regresi, variabel peran DPRD (X1), variabel kompetensi eksekutif (X2), variabel komitmen organisasi (X3), = error term. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Sebelum data dianalisis, data terlebih dahulu dilakukan pengujian kualitas data. Hasil uji kualitas data berupa uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa data yang diperoleh valid dan reliabel. Tahap berikutnya adalah melakukan evaluasi dan interprestasi dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan alat stastistik program SPSS. Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2 Hasil Pengujian Hipotesis Persamaan Regresi Linear Berganda Y = α + β1 X1 + β2X2 + β3X3+ Y = 1,015 + 0,212 X1 + 0,046X2 + 0,564X3+ Nama Variabel Β Standar Error Konstanta (α) 1, 0,406 015
0, 212 0, 046 0, 564 F = 24,07 0 Si g .= 0,000b
0,094 0,094 0,117 Predictor (constan): Peran DPRD, Kompetensi Eksekutif, Komitmen Organisasi Dependen variable : Penyusunan APBD
Sumber: data diolah (2015)
Dari persamaam regresi tersebut menunjukan bahwa konstanta sebesar 1,015 bermakna bahwa jika variabel peran legislatif, kompetensi eksekutif, dan komitmen organisasi dianggap konstan, maka besarnya nilai yang diperoleh dari variabel penyusunan APBD adalah sebesar 1,015. Koefisien regresi peran DPRD (X1) sebesar 0,212 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai pada variabel X1 akan memberi kenaikan nilai sebesar 0,212 atau 21,2% terhadap ketepatan waktu penyusunan APBD. Koefisien regresi kompetensi eksekutif (X2) adalah sebesar 0,046 artinya setiap penambahan satu nilai pada variabel X2 akan memberikan kenaikan nilai kualitas dan ketepatan waktu penyusunan APBD sebesar 0,046 atau 4,6 %. Koefisien regresi komitmen organisasi (X3) adalah sebesar 0,564 bahwa setiap penambahan satu nilai atau pada variabel X3 maka kualitas dan ketepatan waktu penyusunan APBD akan mengalami kenaikan nilai sebesar 0,564 atau 56,4%. Pengaruh Peran DPRD, Kompetensi Eksekutif dan Komitmen Organisasi terhadap Penyusunan APBD Berdasarkan hasil pengujian nilai koefisien setiap variabel yang diperoleh tidak sama dengan nol dan koefisien determinasi (R²) diperoleh nilai sebesar 0,354, hal ini menunjukkan bahwa secara simultan variasi variabel peran legislatif, kompetensi eksekutif dan komitmen organisasi dapat menjelaskan variasi penyusunan APBD sebesar 35,4% sedangkan sisanya 64,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak tercakup dalam model regresi ini. Maka disimpulkan bahwa H0 ditolak dan tidak menolak Ha. Artinya, peran legislatif, Volume 4, No. 1, Februari 2015
- 94
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala kompetensi eksekutif, dan komitmen organisasi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap penyusunan APBD pada Kabupaten Aceh Utara. Hal ini berarti bahwa penyusunan APBD yang baik dan tepat waktu dapat dicapai dengan adanya koordinasi dan tanggunggjawab legislatif dalam menjalankan perannya sebagai fungsi anggaran, tingginya kompetensi eksekutif dan komitmen organisasi yang dimiliki oleh penyusun APBD, karena penyusunan APBD merupakan proses penganggaran yang terdiri atas formulasi kebijakan anggaran dan perencanaan operasional anggaran (Darise, 2008:142). Ketiga faktor tersebut mampu mempengaruhi penyusunan APBD. Semakin baik peran DPRD yang dijalankan, kompetensi eksekutif yang dimiliki dan komitmen organisasi yang kuat akan semakin meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu penyusunan APBD. Pengaruh Peran Legislatif terhadap Penyusunan APBD Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien regresi β1 yang diperoleh sebesar 0,212 dan menunjukkan bahwa β1 ≠ 0, maka Ha tidak ditolak. Artinya, peran legislatif berpengaruh terhadap penyusunan APBD. Dengan demikian, semakin baik DPRD dalam menjalankan peran dan tugasnya sebagai fungsi anggaran maka penyusunan APBD juga akan semakin baik dan tepat waktu. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Dobell dan Ulrich (2002), Pramita dan Andriyani (2010), Schick (2002), Abdullah (2012), Santiso (2004b) bahwa legislatif memiliki peran penting dan berpengaruh terhadap kualitas penyusunan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran legislatif dalam penyusunan APBD pada Kabupaten Aceh Utara cukup besar namun kondisi penyusunan APBD beberapa tahun belakangan ini sering mengalami keterlambatan penetapan APBD. Hal ini disebabkan karena penyalahgunaan wewenang atas peran DPRD yang begitu besar dalam pembahasan dan penetapan APBD tidak dijalankan dengan baik sehingga kemungkinan DPRD menggunakan kekuasaannya terkait 95 -
Volume 4, No. 1, Februari 2015
pengalokasian anggaran dalam APBD, sebagaimana yang diungkapakan Abdullah (2012) bahwa adanya prilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran selain itu juga karena adanya beberapa permasalahan yang terjadi dalam pembahasan APBD. Pengaruh Kompetensi Eksekutif terhadap Penyusunan APBD Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien regresi β2 diperoleh sebesar 0,046 dan menunjukkan bahwa β2 ≠ 0, maka Ha tidak ditolak artinya, kompetensi eksekutif berpengaruh terhadap penyusunan APBD. semakin tinggi kompetensi eksekutif yang dimiliki oleh penyusun APBD maka akan semakin meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu penyusunan APBD. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Butler dan Fleming (2002); Puttri (2011); Vathanophas dan Thai-Ngam (2007); Lotunani, et al. (2014); Šiugždinienė (2006); kompetensi mampu meningkatkan kualitas penyusnan APBD. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rumenser (2014). Kompetensi eksekutif dalam penyusunan APBD pada Kabupaten Aceh Utara sangat dibutuhkan dan perlu ditingkat karena selama ini penyusunan dan penetapan APBD masih kurang baik dan belum tepat waktu, pengesahan APBD selama lima tahun terakhir dari tahun 2009-2013 belum sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan dalam Permendagri. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan kompetensi eksekutif masih sangat rendah dalam memberikan pengaruh terhadap penyusunan APBD Kabupaten Aceh Utara. Dalam merancang kebijakan anggaran (KUA), menentukan prioritas anggaran (PPAS), serta pengalokasian anggaran secara tepat masih banyak kendala yang dihadapi baik itu kendala dari kompetensi eksekutif sendiri maupun tekanan dari luar.
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Penyusunan APBD Dari hasil penelitian nilai koefisien regresi β3 diperoleh sebesar 0,564 dan menunjukkan bahwa β3 ≠ 0, maka Ha tidak ditolak artinya, komitmen organisasi berpengaruh terhadap penyusunan APBD. Semakin besar komitmen organisasi yang dimiliki maka akan semakin baik penyusunan APBD. Konsep komitmen organisasi dalam penelitian ini berhubungan dengan komitmen dalam pencapaian tujuan anggaran dimana para penyusun APBD hendaknya memiliki komitmen yang tinggi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar penyusunan APBD semakin baik dan tepat waktu. pegawai yang memiliki komitmen tinggi terhadap organisasi akan merasa berpartisipasi dalam penyusunan anggaran dan akan melakukan usaha yang terbaik dalam mencapai tujuan anggaran yang merupakan tujuan dari organisasinya (Supriyono, 2006). Penelitian ini mendukung penelitian Mubar, et al. (2010); Rachman (2014); Murtaza, et al., (2011); Astuty (2014); Wentzel (2002); Mulyasari dan Sugiri (2005); Chong dan Chong (2002) menunjukkan bahwa Individu yang memiliki komitmen tinggi terhadap tujuan anggaran akan meningkatkan usaha atau bekerja maksimal untuk mencapai tujuan tersebut, dan akan berpengaruh terhadap kinerja. Namun penelitian ini tidak mendukung penelitian Rumenser (2014) yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kemampuan menyusun APBD. Komitmen sangat dibutuhkan dalam perencanaan anggaran mulai dari tingkat SKPD, TAPD, legislatif dan pembuat kebijakan/keputusan. Penyusun rencana kerja pada SKPD bertanggung jawab terhadap tugas mereka dan menjadi kewajiban yang harus selesaikannya sesuai dengan waktu yang
tentukan. Begitu juga halnya dengan legislatif dan pembuat kebijakan, komitmen eksekutiflegislatif dalam ketepatan waktu, menetukan prioritas anggaran dan kegiatan yang dituangkan dalam PPAS dan RAPBD dan pendistribusian anggaran yang adil dan optimal. KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa peran DPRD, kompetensi eksekutif, dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas dan ketepatan waktu penyusunan APBD pada Kabupaten Aceh Utara. Secara parsial hasil menunjukkan bahwa masing-masing variabel yaitu, peran DPRD, kompetensi eksekutif dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas dan ketepatan waktu penyusunan APBD pada Kabupaten Aceh Utara. Dari kesimpulan penelitian tersebut, maka untuk meningkatkan kualitas penyusunan anggaran daerah dan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya. Adapun saransaran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk perbaikan selanjutnya, yaitu: (1) Bagi pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk
mempertimbangkan
peningkatan
kompetensi dan komitmen dalam tim penyusun anggaran daerah agar penyusunan APBD menjadi lebih baik dan tepat waktu. (2) Dari hasil
penelitian
yang
diperoleh
bahwa
kompetensi eksekutif masih sangat rendah, dapat
menjadi
bahan
pertimbangan
bagi
pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk meningkatkan pembekalan pengetahuan bagi penyusun APBD, agar mereka benar-benar paham dengan permasalahan dan solusi yang dapat diambil dalam penyusunan APBD. (3) Oleh karena peran DPRD berpengaruh terhadap Volume 4, No. 1, Februari 2015
- 96
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala penyusunan APBD, maka seluruh anggota
Research in Accounting, Finance and Management Sciences. Vol.4, No. 4, October 2014: 191-204.
DPRD juga seharusnya mendapat pemahaman (bintek,
workshop)
yang
cukup
tentang
berbagai aspek penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD. (4) Bagi peneliti selanjutnya untuk mempertimbangkan faktorfaktor
lain
yang
dapat
Butler, Michelle and Sile Fleming. 2002. The Effective Use of Competencies In the Irish Civil Service. Institute of Public Administration Ireland. http://www.ipa.ie
mempengaruhi
penyusunan anggaran. seperti politik anggaran, pengetahuan dewan dan hubungan eksekutif legislatif, dan menambah data sekunder dengan teknik wawancara terstruktur serta dilengkapi pertanyaan terbuka dalam kuisioner sehingga dapat mengembangkan penelitian yang telah dilakukan ini.
Chong, Vincent K. and Kar Ming Chong. 2002. Budget Goal Commitment and Informational Effect of Budget Participation on Performance: A Structural Equation Modeling Approach. Behavioral Research In Acoounting. Vol 14: 65-86. Darise, Nurlan. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). Jakarta: PT. Indeks. Dobell,
DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Syukriy. 2012. Perilaku Oportunistik Legislatif dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya: (Bukti Empiris Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia). Disertasi Doktor Ilmu-ilmu Ekonomi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Abdullah, Syukriy dan J.A. Asmara. 2007. Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: (Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik). Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol.10, No.1, Januari: 20-42. Asshiddiqie, Jimly. 2011. Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. Makalah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Anggaran DPR-RI, Jakarta: Rabu, 6 Juli. http://www.jimly.com. [30/10/14]. Astuty, Widia. 2014. An Analysis on the Impact of Participatory Budgeting and Procedural Fairness Toward Manager’s Commitment and Performance. International Journal of Academic 97 -
Volume 4, No. 1, Februari 2015
Peter and Martin Ulrich. 2002. Parliament’s Performance in the Budget Process: A Case Study. Policy Matter. Vol. 3, No. 5, May: 1-24. http://irpp.org.
Halim, Abdul dan M.S. Kusufi. 2013. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Hsieh, Su Chin, Jui Shin Lin and Hung Chung Lee. 2012. Analysis on Literature Review of Competency. International Review of Business and Economics. Vol.2. October: 25-50. Lawanson, Olukemi I and B. W. Adeoye. 2013. Public Sector Reform: Implications for Human Resource Management in Nigeria. British Journal Publishing, Inc. Vol.13, No. II: 188-202. Lotunani, Alamsyah, M.S Idrus, Eka Afnan, and Margono Setiawan. 2014. The Effect of Competence on Commitment, Performance and Satisfaction with Reward as a Moderating Variable (A Study on Designing Work plans in Kendari City Government, Southeast Sulawesi). International Journal of Business and Management Invention. Vol. 3, Issue 2. February: 18-25.
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Luthans, Fred. 2006. Perilaku Organisasi. Edisi 10. Terjemahan Vivin Andika Yuwono, Shekar Purwanti, Theresia Arie P, dan Winong Rosari. Yogyakarta: ANDI. Mahsun, Moh., Firma Sulistyowati dan H.A. Purwanugraha. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Edisi ketiga. Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE. McClelland, David. C. 1973. Testing for Competence rather than for Intelligence. American Psychologist. Vol. 28, No. 1. Januari: 1-14. Moyday R. T., R. M. Steers, and L. W. Porter. 1979. The Measure of Organizational Commitment. Journal of Vocational Behavior. Vol. 14: 288. Mubar, NR., Muhammad Ali dan Nurjannah Hamid. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja. Tesis Ekonomi. UNHAS. Makassar. Mulyasari, W dan Slamet, Sugiri. 2005. Keadilan, Komitmen pada Tujuan, dan Job Relevant Information dalam Penganggaran Partisipatif. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol.8, No.3:310324. Murtaza, Ghulam, Ikramullah Shad, Khurram Shahzad, M. Kamal Shah, Nadeem Ahmed Khan. 2011. Impact of Distributive and Procedural Justice on Employees’ Commitment: A Case of Public Sector Organization of Pakistan. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences. Issue 29: 73-80. Norton, Andy and Diane Elson. 2002. What’s Behind the Budget? Politics, Rights and Accountability in the Budget Process. Programme Human Rights for Poor People. Department for International Development, UK (DFID). http://www.unicef.org.
2010. Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto. Universitas Jenderal Sudirman. Purwokerto. Puttri, Daniati. 2011. Pengaruh Kompetensi, Motivasi Terhadap Kualitas Anggaran dengan Regulasi sebagai Variabel Moderasi. Tesis. Akutansi Pemerintahan. Universitas Andalas. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah. -------------, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. -------------, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. -------------, Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. -------------, Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. -------------, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Rachman, Andry A. 2014. The Effect of Organization Commitment and Procedural Fairness on Participative Budgeting and Its Implication to Performance Moderating by Management Accounting Information (A Survey on Province Local Government Unit Agencies of West Java). Review of Integrative Business and Economics Research. Vol. 3, No. 1: 201-218. Rivai,
Veithzal dan J.E. Sagala. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan. Jakarta: PT. Rajagravindo Persada.
Pramita, Yulinda Devi dan Lilik Andriyani. Volume 4, No. 1, Februari 2015
- 98
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Rumenser, Peggy. 2014. Pengaruh Komitmen, Kualitas Sumberdaya Manusia, Gaya Kepemimpinan terhadap Kemampuan Penyusunan Anggaran pada Pemerintah Kota Manado. Tesis. Akutansi Pemerintahan. Universitas Andalas. Santiso, Carlos. 2004b. Legislatures and Budget Oversight in Latin America: Strengthening Public Finance Accountability in Emerging Economies. OECD Journal on Budgeting. Vol. 4, No. 2. Schick,
Allen. 2002. Can National Legislatures Regain an Effective Voice in Budget Policy? OECD Journal on Budgeting. Vol. 1, No. 3: 15-42.
Steiss, Alan W. 2003. Strategic Manajement for Public and Nonprofit Organizations. Virginia Polytechnic Institute and State University. NewYork: Marcel Dekker. Šiugždinienė, Jurgita. 2006. Competency Management in the Contex of Public Management Reform. Viešoji Politika Ir Administravimas. Nr. 18. Slovak Republic: Bratislava Regional Centre for Europe and CIS. Sulistyowati. 2011. Ketidakadilan DPR-RI dalam Menjalankan Fungsinya. Forum. Vol. 39, No. 2: 75-80. Supriyono, R.A. 2005. The Effect of Organization Commitment, Social Desire and Information Asymmetry to The Relationship of Budgetary Participation and Managerial Performance. Economic and Indonesia Bussines Journal. Vol. 20. No.1: 40-56. Vathanophas, Vichita., Jintawee Thai-ngam. 2007. Competency Requirements for Effective Job Performance in The Thai Public Sector. Contemporary Management Research. Vol.3, No.1, March: 45-47. Wentzel K. 2002. The Influence of Fairness Perceptions and Goal Commitment on 99 -
Volume 4, No. 1, Februari 2015
Managers Performance in a Budget Setting. Behavioral Research in Accounting. Vol. 14: 247:271 Zurnali, Cut. 2010. Learning Organization, Competency, Organizational Commitment, dan Customer Orientation: Knowledge Worker - Kerangka Riset Manajemen Sumberdaya Manusia di Masa Depan. Bandung: Unpad Press.
