Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0199 pp. 60- 66
7 Pages
PENGARUH TINGKAT KEMANDIRIAN, SISA ANGGARAN, DAN UKURAN PEMDA TERHADAP KEPATUHAN ATAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA KABUPATEN/KOTA Pipit Sandar1), Nadirsyah 2), Syukriy Abdullah 3). 1)
2,3)
Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Staf Pengajar Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
Abstract: The purpose of this study is to examine the effect ratio of local independence, remaining budget and size of local government on compliance with law and regulation. The research methods used is cencus method, and the analysis method used is multiple linear regression with statistical package social science program. The result show that: ratio of local independence, remaining budget and size of local government influences on compliance with law and regulation in partially and simultaneously Keyword: Ratio of Local Independence, Remaining Budget, Size of Local Government and Compliance with Law and Regulation Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat kemandirian, sisa anggaran dan ukuran pemerintah daerah terhadap kepatuhan atas peraturan perundang-undangan pada Kabupaten/Kota di Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah sensus, yaitu seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu dalam pengumpulan data. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian, sisa anggaran dan ukuran pemerintah daerah bersama-sama dan terpisah berpengaruh terhadap terhadap kepatuhan atas peraturan perundang-undangan pada Kabupaten/Kota di Aceh.
Kata kunci : Tingkat Kemandirian, Sisa Anggaran, Ukuran Pemerintah Daerah Dan Kepatuhan Atas Peraturan Perundang-Undanga.
PENDAHULUAN Sejak mulai pemberlakuan pelaksanaan otonomi daerah yaitu dengan terbitnya UndangUndang (UU) No. 29/1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diganti dengan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi penyerahan kewenangan pengelolaan keuangan kepada Daerah (desentralisasi fiskal). UU tersebut memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mencari sumber-sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah, sekaligus dalam menentukan penggunaan anggaran daerah sesuai dengan kebutuhan dan urusan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD
untuk menambah aset tetap. Dalam pemanfaatan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal, ada yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik atau dipakai oleh masyarakat dan ada pemanfaatannya tidak langsung dimanfaatkan oleh publik. Pemanfaatan aset tetap yang bersinggungan langsung dengan publik terutama belanja publik terutama dibidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum (Abdullah, 2013). Bidang pendidikan dan kesehatan merupakan sektor utama yang banyak menyerap anggaran pemerintah daerah. Hal ini sangat dimungkinkan dan juga pengalokasian belanja daerah pada sektor ini didukung oleh peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 81 PP No.48/2008 tentang pendanaan Pendidikan, yang menjelaskan Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam penganggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% dari belanja daerah diluar dari gaji pendidik dan Volume 5, No. 3, Agustus 2016
- 60
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala biaya pendidikan kedinasan (Pasal 46 UU No. 20/2003). Selanjutnya Pasal 171 ayat (2) UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, menjelaskan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji dan tunjangan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan disebutkan sebagai salah satu faktor yang dipertanyakan dari diterbitkannya laporan keuangan sektor publik. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan salah saji material dari informasi dalam laporan keuangan atau data keuangan lain yang secara signifikan terkait dengan tujuan pemeriksaan. Sehingga harus dirancang pemeriksaan untuk mendeteksinya (Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007). Skala pengukuran variabel ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang tinggi menunjukkan bahwa instansi dalam menjalankan kegiatannya selalu patuh terhadap peraturan perundang-undangan, dan skala yang rendah menunjukkan instansi sering mengabaikan peraturan perundang-undangan (Cefrida 2014). Untuk menilai tingkat kepatuhan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh terhadap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, diperlukan suatu analisis terhadap laporan keuangan (LK) Pemerintah Aceh dan laporan keuangan pemerintah kab/kota di Aceh melalui rasio keuangan. Sudah menjadi kelaziman bahwa untuk menilai kinerja keuangan daerah dibuat rasio-rasio, yang merupakan perbandingan antara angka-angka tertentu dalam laporan keuangan dikalikan 100%. Hal ini menunjukkan nilai relatif atau proporsi diantara dua angka yang dipakai, yang diasumsikan memiliki hubungan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang bersumber dari laporan keuangan pemda (Abdullah, 2011). Berdasarkan latar belakang dan fenomenafenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang: Pengaruh Tingkat Kemandirian, Sisa Anggaran, dan Ukuran Pemda terhadap Kepatuhan Atas Peraturan PerundangUndangan Pada Kabupaten/Kota di Aceh. 61 -
Volume 5, No. 3,Agustus 2016
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangundangan Kemandirian Daerah Kemandirian menunjukkan kemampuan daerah dari sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai pengeluaran operasional daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Hasil penelitian Laswad, dkk. (2005) menunjukkan bahwa besarnya kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pada daerah mencerminkan kinerja pemerintahnya yang baik. Kinerja pemerintah yang baik akan menunjukkan kualitas dari manajemen pemerintahan yang baik. Sisa Anggaran Sesuai dengan pasal 1 ayat 55 dan 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Ukuran Pemerintah Daerah Ukuran pemerintah daerah biasanya menjadi faktor yang paling banyak diteliti dalam mencari besarnya tingkat pengungkapan wajib (mandatory) maupun sukarela (voluntary). Terdapat beberapa pendapat dalam penelitian-penelitian terdahulu mengenai ada tidaknya asosiasi antara ukuran pemerintah daerah dengan pelaporan keuangan pemerintah daerah pada situs resminya. Hasil penelitian Laswad, dkk. (2005), tidak menemukan adanya hubungan antara ukuran pemerintah daerah dengan pelaporan keuangan pemerintah daerah di Selandia Baru.
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Aturan/Regulasi Keuangan Daerah Pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dipandu dengan serangkaian aturan/regulasi dalam bentuk UU, PP, dan Peraturan Menteri yang wajib dipatuhi oleh seluruh pemerintah daerah termasuk Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh. Dalam menganalisis laporan keuangan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh, maka aturan-aturan yang menjadi acuan diantaranya: a. Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 yang mengatur tentang kewajiban pemerintah daerah untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBD daerahnya; b. Pasal 171 Ayat (2) UU No. 36/2009 tentang Kesehatan yang mengatur tentang kewajiban pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari APBD diluar gaji; Pengaruh Tingkat Kemandirian terhadap Kepatuhan pada Peraturan Perundangundangan Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh tingkat kemandirian terhadap kepatuhan pada peraturan perundangundangan. Pengaruh tersebut didukung dengan hasil penelitian Agustina (2013), Satri (2013), dan laswad dkk (2005) yang membuktikan bahwa tingkat kemandirian berpengaruh signifikan terhadap peraturan perundangundangan pemerintah daerah.
Pengaruh Sisa Anggaran terhadap Kepatuhan pada Peraturan Perundangundangan Menurut Abdullah (2013) sisa anggaran adalah dana milik pemda yang belum terpakai selama satu tahun anggaran atau masih tersisa pada akhir tahun anggaran. Ada dua bentuk sisa anggaran, yakni Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan, SiLPA adalah sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam APBD tahun anggaran berjalan, dan merupakan penerimaan
daerah yang bersumber dari anggaran sebelumnya, sedangkan SILPA adalah rencana sisa anggaran pada akhir tahun anggaran berjalan (Abdullah, 2013). SILPA pada akhir tahun anggaran berjalan akan menjadi SiLPA yang digunakan oleh pemda sebagai sumber pembiayaan dalam APBD tahun anggaran berikutnya (Mahmudi, 2010:174). Pengaruh Ukuran Pemda terhadap Kepatuhan pada Peraturan perundangundangan Ukuran daerah adalah prediktor signifikan untuk kepatuhan akuntansi (Patrick, 2007). Pemerintah daerah perlu mengungkapkan lebih lanjut tentang daftar aset yang dimiliki, pemeliharaan, dan pengelolaannya (Suhardjanto et al., 2010). Kusumawardani (2012) menemukan Size berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menujukkan bahwa size yang besar dapat membantu kegiatan operasional pemerintah daerah yang diiringi dengan meningkatnya anggaran Pemerintah Daerah.
Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian pengujian hipotesis yang bertujuan menguji pengaruh variabel independen yaitu tingkat kemandirian, sisa anggaran dan ukuran pemerintah daerah (X1, X2 dan X3) terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan atas peraturan perundang-undangan (Y). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat kausalitas. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah di Aceh. Jenis Data yang digunakan yaitu data sekunder. Instrumen penelitian ini adalah menggunakan data APBD. Model analisis regresi yang digunakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut: Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ε Keterangan: Y = Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan α = Konstanta β1β2β3 = Koefisien Regresi Volume 5, No. 3, Agustus 2016
- 62
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala X1 X2 X3 ε
= Tingkat Kemandirian = Sisa Anggaran = Ukuran Pemda = error term
nilai terendah atau terkecil dari deretan data dalam suatu minimum
variabel. Nilai untuk
variabel
tingkat
kemandirian adalah sebesar 0,45, variable
Hasil Penelitian Dan Pembahasan
sisa anggaran sebesar 0,02, variabel ukuran Statistik Deskriptif
Pemda sebesar 7,67 dan variabel kepatuhan
Statistik deskriptif berguna untuk
atas perundang-undangan sebesar 0,33.
memberikan gambaran atau deskripsi atas
Nilai
variabel-variabel
dalam
tertinggi atau terbesar dari deretan data
penelitian ini. Adapun variabel yang digunakan
dalam suatu variabel. Nilai maksimum
yang
digunakan
tingkat kemandirian, sisa anggaran dan ukuran Pemda sebagai variabel bebas (X) serta kepatuhan atas peraturan perundang-undangan sebagai
variabel
terikat
(Y).
Tabel
4.1
menunjukkan nilai statistik deskriptif dari
menunjukkan
nilai
untuk variabel tingkat kemandirian adalah sebesar 3,21, variabel sisa anggaran sebesar 0,33, variabel ukuran Pemda sebesar 7,94 dan variabel kepatuhan atas perundangundangan sebesar 4,67.
masing-masing variable.
Nilai mean menunjukkan nilai rata-
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif
rata dari deretan data dalam suatu variabel. Nilai
Descriptive Statistics
N
maksimum
rata-rata
untuk
variabel
tingkat
Std.
kemandirian adalah sebesar 2,14. Variabel sisa anggaran sebesar 0,12. Variabel ukuran Pemda
Minimum
Maximum
Mean
Deviation
24
,45
3,21
2,1408
,57928
Sisa Anggaran
24
,02
,33
,1279
,08602
Ukuran Pemda
24
7,67
7,94
7,7319
,05176
standartd deviation menunjukkan nilai dispersi
Kepatuhan atas
24
,33
4,67
3,9861
1,13563
atau tingkat penyebaran rata-rata data dalam
Tingkat
sebesar 7,73 dan variabel kepatuhan atas
Kemandirian
perundang-undangan
sebesar
3,98.
Nilai
Peraturan
suatu variabel. Nilai standar deviasi untuk
Perundang-
variabel tingkat kemandirian adalah sebesar
Undangan Valid N
0,57, variabel sisa anggaran sebesar 0,08, 24
variabel ukuran Pemda sebesar 0,05 dan
(listwise)
Sumber: Hasil Penelitian (2016) Nilai N menunjukkan jumlah data yang
variabel kepatuhan atas perundang-undangan sebesar 1,13.
diproses, dimana setiap variabel memiliki jumlah data yang sama, yaitu sebanyak 24
Hasil Pengujian Bersama-sama.
buah data. Nilai minimum menunjukkan
Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji dan
63 -
Volume 5, No. 3,Agustus 2016
Hipotesis
Secara
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala menganalisa rumusan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan data data sekunder pada variabel penelitian ini, diperoleh informasi tentang pengaruh tingkat kemandirian (X1), sisa anggaran (X2) dan ukuran Pemda (X3) terhadap kepatuhan atas peraturan perundangundangan (Y) pada Pemerintah Daerah di Aceh. Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel X1, X2, X3 terhadap Y dapat dilihat pada persamaan regresi linier berganda yang koefisiennya disajikan pada Tabel 4.2 yang menunjukkan hasil output dari program Statistical Package Social Science (SPSS) versi 18 sebagai berikut: Tabel 4.2 Hasil Uji Regresi Koef Nama Variabel
Koefisien Regresi (β)
isien Kore lasi (R)
Konstanta Tingkat Kemandirian
Koefisi en Determ inasi (R2)
54,96 0,830
Sisa Anggaran
0,325
Ukuran Pemda
-6,725
0.64 8
0.420
Sumber: Hasil Penelitian (2016) Berdasarkan Tabel 4.2 hasil uji regresi maka persamaan regresi linier berganda yang diperoleh adalah: Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ε yang dapat dituliskan sebagai berikut: Y = 54,96 + 0,830X1 + 0,325X2 – 6,725X3 + ε Pengujian secara bersama-sama dilakukan secara statistik dan hasilnya dapat ditunjukan pada Tabel 4.2. Pengujian hipotesis kesatu (H1) dalam penelitian ini menggunakan ketentuan sebagai berikut: - H01: β1 = β2 = β3 = 0; tingkat kemandirian, sisa anggaran dan ukuran pemerintah daerah secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kepatuhan atas peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Daerah di Aceh - Ha1: paling sedikit ada satu βi ≠ 0; (i=1,2,3); tingkat kemandirian, sisa anggaran dan ukuran pemerintah daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan atas peraturan perundangundangan Pemerintah Daerah di Aceh.
-
Berdasarkan Tabel 4.2 tersebut dapat dilihat bahwa nilai semua koefisien regresi tidak sama dengan nol (βi ≠ 0; i = 1,2,3). Masing-masing koefisien regresi bebas yang diperoleh adalah β1 = 0,830, β2 = 0,325; β3 = -6,725. Hal ini berarti hipotesis nol (H0) ditolak dan Ha diterima, artinya tingkat kemandirian, sisa anggaran dan ukuran pemerintah daerah secara bersamasama berpengaruh terhadap kepatuhan atas peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Daerah di Aceh. - Koefisien korelasi (R) sebesar 0,648 yang menunjukkan bahwa derajat hubungan (korelasi) antara variabel bebas dengan variabel terikat sebesar 64,8%, artinya variabel bebas tingkat kemandirian, sisa anggaran dan ukuran pemerintah daerah mempunyai hubungan yang erat dengan kepatuhan atas peraturan perundangundangan. Nilai konstanta (constant) sebesar 54,96 menunjukkan jika tingkat kemandirian, sisa anggaran dan ukuran pemerintah daerah dianggap konstan (tidak berubah), maka nilai kepatuhan atas peraturan perundang-undangan adalah sebesar 54,96 satuan. - Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,420, bermakna bahwa variasi yang terjadi pada variabel kepatuhan atas peraturan perundang-undangan (Y) sebesar 42% dipengaruhi atau disebabkan oleh perubahan yang terjadi secara bersamasama pada variabel tingkat kemandirian, sisa anggaran dan ukuran pemerintah daerah. Sedangkan sebesar 58% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak tercakup dalam model regresi tersebut. Hasil Pengujian Hipotesis Secara Terpisah Hasil pengujian hipotesis secara terpisah sebagai berikut: 1. Pengujian hipotesis kedua, yaitu pengaruh tingkat kemandirian terhadap kepatuhan atas peraturan perundangundangan pada Pemerintah Daerah di Aceh dilakukan dengan melihat koefisien regresi (β1). Berdasarkan Tabel 4.2, koefisien regresi (β1) untuk variabel tingkat kemandirian (X1) sebesar 0,830, dimana β1 ≠ 0. Hasil pengujian ini menerima hipotesis Volume 5, No. 3, Agustus 2016
- 64
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala bahwa tingkat kemandirian berpengaruh terhadap kepatuhan atas peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Daerah di Aceh atau menolak hipotesis nol (H0). 2. Pengujian hipotesis ketiga, yaitu pengaruh sisa anggaran terhadap kepatuhan atas peraturan perundangundangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dengan analisis regresi liner berganda dengan bantuan SPSS. Untuk menguji pengaruh sisa anggaran terhadap kepatuhan atas peraturan perundangundangan pada Pemerintah Daerah di Aceh dilakukan dengan melihat koefisien regresi (β2). Berdasarkan Tabel 4.2, koefisien regresi (β2) sisa anggaran sebesar 0,325, dimana β2 ≠ 0. Hasil pengujian menerima hipotesis yaitu sisa anggaran berpengaruh terhadap kepatuhan atas peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Daerah di Aceh atau menolak hipotesis nol (H0). 3. Pengujian hipotesis keempat yaitu pengaruh ukuran Pemda terhadap kepatuhan atas peraturan perundangundangan pada Pemerintah Daerah di Aceh dilakukan dengan analisis regresi liner berganda dengan bantuan SPSS. Berdasarkan Tabel 4.2, koefisien regresi (β3) ukuran Pemda (X3) sebesar -0,672, dimana β3 ≠ 0. Hasil pengujian menerima hipotesis yaitu ukuran Pemda berpengaruh terhadap kepatuhan atas peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Daerah di Aceh atau menolak hipotesis nol (H0).
undangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. 3. Sisa anggaran berpengaruh terhadap kepatuhan atas peraturan perundangundangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. 4. Ukuran pemerintah daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan atas peraturan perundangundangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh.
Keterbatasan Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah objek penelitian ini hanya Pemerintah Daerah, tidak adanya lembaga legislatif (DPRD) yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah guna mengontrol kebijakan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Saran - saran Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka diajukan saran-saran sebagai berikut: 1. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan data laporan keuangan diambil lebih dari tiga tahun anggaran Penelitian ini hanya menggunakan variabel tingkat kemandirian, sisa anggaran dan ukuran pemerintah daerah, diduga masih ada variabel lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan atas peraturan
perundang-undangan
seperti
pertumbuhan pendapatan pemerintah daerah dan pertumbuhan aset daerah.
Kesimpulan, Keterbatasan Dan Saran Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Tingkat kemandirian, sisa anggaran dan ukuran pemerintah daerah secara bersamasama berpengaruh terhadap kepatuhan atas peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. 2. Tingkat kemandirian berpengaruh terhadap kepatuhan atas peraturan perundang65 -
Volume 5, No. 3,Agustus 2016
DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Syukriy. 2013. Defisit/Surplus dan SiLPA dalam Anggaran Daerah-Apakah Saling Berhubungan. Web: http://syukri.wordpress.com/2013/01/01 defisit-dan-surplus-dalam-anggarandaerah-apakah-saling-berhubungan/. Diakses 20 April 2015.
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Agustina, Oesi. 2013. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang.Tesis tidak dipublikasikan. Malang: UniversitasBrawijaya Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor PublikAkuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat. Halim, A. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Kusumawardani, Media. 2012. Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Laverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Accounting Analysis Journal.Vol.1:2735. Laswad, F, R. Fisher, &P. Oyelere. 2005. “Determinents of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities. Journal of Accounting and Public Policy, 24: 101121. Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Edisi Kedua Cetakan Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YPKN. Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah 2 (1) :1-17. Mardiasmo. 2002. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. PenerbitAndi. Yogyakarta. Mamesah. 1995. Sistem Keauangan Daerah. Gramedia Pustaka.
Maret 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No.2 42. Jakarta. Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.. Republik Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Republik Indonesia. 2005.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Republik Indonesia. 2006.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sadjiarto, Adjie. 2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan 2(2): 138–150. Satri,
Nouval. 2013. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. Tesis S2 tidak dipublikasikan.Banda Aceh: Universitas SyiahKuala.
Suhardjanto, Djoko. 2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia). Jurnal Akuntansi dan Auditing 8 (November). 1-94.
Administrasi Jakarta: PT
Peraturan BPK RI No.1 Tahun 2007. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. 7 Volume 5, No. 3, Agustus 2016
- 66
