jalcte ESSO PBR

In your quest for BETTER ROADS

--

ESSO

PBR

MANUFACTURERS AND STOCKIST OF: -EMULSIFIED ASPHALT (EMULSION I -STRAIGHT ASPHALT CEMENT ( 60/70 - 80! 100) -CUTBACK ASPHALT ( RC , MC, SC) -MASTIC ASPHALT (ROOFING . FLOORING, PIPE) -HOT MIXED ASPHALT (PREMIX, RECYCLING) - WATERPROOFING AGENT & SLURRY SEALING

ulten:;ucafilcmn /7elanzal dtati f/Jalcte· FOR DETAILS CALL:

P.T. AEMPE PLUIT BATACO RAYA JLPLUIT RAYA 2- JAKARTA TEl. 6611571- 66!1571-&113511 TELEX :1011)42&64 CABLE; HOlLOW BLOCK . JAKARTA

MILIK PERPUSTAKA_\N BALJTBANG J!U

EDISI KE: 1

DESEMBER 1986

INFORMASI PEKERJAAN UMUM DKI JAKARTA Diterbitkan Oleh

Kantor W ilayah Departemen Pekerjaan Umum D K I Jakarta bekerja sam a dengan YAYASAN KARYA PANCA BHAKTI PUSAT

Penanggung Jawab

Kepala Kanwil Departemen Pekerjaan Umum DKI Jakarta.

Penanggung Jawab Harian

Ka. Bag. TU. Kanwil Departemen Pekerjaan Umum DKI Jakarta. Humas Kanwil Dep. PU. DKI Jakarta

Pengelola/Mcmagement.·

Yayasan Karya Panca Bhakti.

Alarnat Redaksi

Jl. Kramat Raya 15. Telp. 348176. Jakarta Pusat.

Alamat Tata Usaha

Jl. Pembina No. 40. Telp. 8580203 ｊ｡ｫ｣ｩｾＡ＠ Timur

I KETERANGAN GAMBAR SAMPUL DEPAN : 1. Penandatanganan prasasti peresmian jalan tol Jakarta-Tangerang ｯｬ･ｩｾ＠ Soeharto disaksikan Bapak Menteri PU Dr. lr. Suyono Sosrodarsono 2. lnstalasi penjernihan air Pulogadung. 3. Tebet fly over. 4. Pintu air Cengkareng drain. 5. Bangunan gedung SMP di Cengkareng.

Bapak Presiden

KETERANGAN GAMBAR SAMPUL BELAKANG ; Gedung Kanwil Departemen PU DKI Jakarta Jl. Kramat Raya no. 15 Jakarta Pusat.

.·_;DAFTifli is ｉﾷＭｾ＠ .• .

ｾ＠

-· :t

ｊｾ＠

•

ｾﾷ＠

•...

• ..,.

.

Halaman KATA PENGANTAR Kepala Kanwil Departemen Pekerjaan Umum DKI Jakarta I.

DEPARTEMEN PEKE RJAAN UMUM

9 - 11 1. Sambutan Menteri PU pada hari Kebaktian PU 2. Sejarah 3 Desember ............................................... . 13- 16 3. Tokoh-tokoh yang pernah menjabat menteri di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum ......................................................... . 17-25 II. DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 1980 tentang jalan . . . . . . . . 27- 38 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 26 tahun 1985 ................ 41 _ 65 3. a. Pembagian jalan menurut peranan : Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal b. Bagian dari suatu jalan secara umum : Daerah manfaat jalan, Daerah milik jalan, Daerah pengawasan jalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66- 67 c. Penjelasan secara gambar bagian-bagian jalan d. Lebar manfaat jalan non tol di Jakarta dan Sekitarnya ................................................ 68 4. Penanganan ｪｾｬ｡ｮ＠ Bagian proyek pembangunan jalan lingkar luar DKI !:>arat Bagian proyek pembangunan jalan lingkar luar DKI Selatan Bagian proyek pembangunan jalan lingkar luar DKI Timur Bagian proyek pembangunan jalan Kuningan-Lingkar DKI Bagian proyek pembangunan jalan Pondok P!nang-Pejompongan Bagian proyek pembangunan jalan Pasar Minggu - Depok Bagian proyek pembangunan jalan layang Harmoni _..: Proyek peningkatan jalan Arteri DKI Jakarta Proyek Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan DKI Jakarta Program pembangunan jalan non tol dalam pelita IV .............................................. 71 Selesai Rencana - Sedang dalam pelaksanaan. - Dalam perencanaan 6. Program peningkatan jalan dalam pelita IV ............................................................. 71 Selesai Rencana - Sedang dalam pelaksanaan Dalam perencanaan 5.

Program Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dalam pelita IV ................................. 72 Selesai Rencana - Sedang dalam pelaksanaan Dalam perencanaan 8. Proyek Jalan Tol di Jakarta dan Sekitarnya ........................................................... 73 Selesai Rencana Sedang dalam pelaksanaan Dalam perencanaan 7.

Ill. DIREKTORAT JENDERAL PENGAIRAN

1. PENANGGULANGAN MASALAH BANJI R Dl DKI JAKARTA ............................. 80-86 Pendahuluan Problema banjir di DKI Jakarta Usaha penanggulangan _ Master plan pengendalian banjir DKI Jakarta Masalah-masalah khusus Cakung drain Cengkareang drain Penutup 2.

URAIAN SINGKAT PROGRAM DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN, BANJIR Dl WI LA YAH DKI JAKARTA................................................................

87-92

Pendahuluan Pelaksanaan tahun anggaran 1984/1985 Pelaksanpan tahun anggaran 1985/1986 Program: kerja anggaran tahl•n 1986/1987 Program kerja Pelita IV Program: kerja jangka panjang I • Harap.an dan h1mbauan ｲｾ･ｮｵｴｯ＠

3. GENANGAN BANJIR Dl WI LA YAH DKI JAKARTA ...........................................

93-96,

Pendahuluan Data tempat-tempat/lokasi-lokasi yang diperkirakan tergenang banjir Akibat yang mungkin 'erjadi Usaha-usaha yang dilaksanakan oleh proyek 4.

5.

PROYEK PENANGGULANGAN BANJIR DENGAN BANTUAN PANITIA DANA GOTONG ROYONG KEMANUSIAAN ................. ..................................... Dana Teknis Sistem kerja Penjelasan lokasi pekerjaan

97- 98

AKAN DIRESMIKAN OLEH BAPAK MENTER! PEKERJAAN UMUM PENGGUNAAN GEDUNG POMPA PLUIT (JAKARTA UTARA) DAN GEDUNG POMA RAWA KEPAH (JAKARTA BARAT) ........................................................ 99---104 SISTEM POLDER PLUIT Data sistem polder pluit Pelaksanaan proyek Manfaat proyek r .. gkat lanjut dimasa yang akan datang SISTEM POLDER RAWA KEPAH Data sistem polder Rawa Kepah Manfaat proyek Tindak lanjut dimasa yang akan datang

IV. DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 1.

PETUNJUK TENTANG PENYUSUNAN PROGRAM TATA RUANG DALAM 105-106, RANGKA PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU . kota Rencana umum tata ｲｵｾｮｧ＠ Rencana umum tata ruang bagian kota Rencana detail tata ruang kota Rencana teknik ruang kota

2.

PPPKT MERUPAKAN PENDEKATAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN

107- 108 DKI JAKARTA TELAH MEIYIULAI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DENGAN PENDEKATAN PPPKT ANTARA LAIN : ................................................... 109 110- 114 4 .. HASI L PEMBANGUNAN l:itLJUNG SMP/SMA Dl WI LA YAH DKI JAKARTA. - Bangunan SMP yang dikerjakan dalam tahun anggaran 1986/1987 - Bangunan gedung SMA yang dikerjakan dalam tahun anggaran 1986/1987 3.

5

PEMBANGUNAN SISTEM JARINGAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN SANITASI Dl JAKARTA ....................................................................................... 115- 118 Pendahuluan Lokasi proyek Tujuan proyek Uraian proyek

6 7

RENCANA PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SUMBER AIR ............................... 119- 121 RINGKASAN AIR MINUM JAKARTA ................................................................. 122- 127 Umum Pelayanan Management - Masalah-masalah pokok Usulan pengembangan sistem air minum Jakarta

V. LAIN- LAiN 1.

INFORMASI PELAKSANAAN PRAKWALIFIKASI PROPINSI DKI JAKARTA 128-139 Jadwal prakualifikasi DRM DKI Jakarta tahun 1986/1987 Surat Keputusan Gubernur KDH DKI Jakarta nomor 10 tahun 1986 tanggal 1 September 1986 Surat Keputusan Gubernur KDH DKI JAKARTA nomor 11 tahun 1986 tanggal 4 Nopember 1986 Ketentuan bagi Rekanan yang hilang TOR bidang pekerjaan Pemborongan Konsultansi, dan Pengadaan barang & Jasa Daftar bidang dan sub. bidang pekerjaan pemborongan tahun 1986 s/d 1988 Klasifikasi bidang/sub bidang pekerjaan dan lingkup pekerjaan konsultan tahun 1986 sampai dengan 1988

2. DAFTAR DAN ALAMAT PROYEK BIDANG PEKERJAAN UMUM Dl DKI JAKARTA .................................................., ........................................................... 140-141 - Proyek Fisik dengan Atlas Ka.kanwil Departemen PU DKI - Proyek Fisik bukan Atlas Kakanwil Departemen PU DKI 3. DAFTAR DAN ALAMAT ASOSIASI DAN ASTEK DKI JAKARTA..................... AKI, GAPENSI. INKINDO. AKLI. KADIN-DKI JAKARTA. APMI. ASTEK.

142

143 4. DAFTAR DAN ALAMAT BUMN Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN PU . . . . . . 5. DAFTAR DAN ALAMAT DPU/KANWIL DEPARTEMEN PU SELURUH INDONESIA . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 6. DAFTAR SPONSOR .......................................................................,........................... 154

KATA PENGANTAR Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum DKI Jakarta Assalamu'alaikum Wr. Wb. Dirgahayu Departemen Pekerjaan Umum Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wataalla, pada hari ini tanggal 3 De sember 1986, tepat pada hari peringatan Kebaktian Dep Pekerjaan Umum ke 41, alhamdulillah Kanwil PU DKI Jakarta telah dapat menerbitkan Edisi Perda na buku INFORMASI PEKERJAAN UMUM DKI JA KARTA • Maksud dari penerbitan buku tersebut adalah untuk dapat memberikan informasi kepada masyara kat .luas, para instansi yang terkait dan peminat yang ingin tahu tentang Peraturan peraturan/ketentuan ketentuan kegiatan tentang berbagai proyek bidangPekerjaan Umum (jalan dan jembatan;genangan/ban jir; air baku; air minum ; air limbah dan sanitasi; pem ukiman dan lain sebagainya) yang berlokasi di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dengan diketahuinya kegiatan t::erbagai proyek bidang PU tersebut diharapkan : 1. Mas'Ycrakat khususnya penduduk DKI Jakarta dapat mengetahui program-program pemsecara luas. bangunan bidang PU di DKI ｊ｡ｫ･ｾｲｴ＠ 2.

Para rekanan ( Konsultan,Kontraktor,Supleir dan Usahawan lainnya ) dapat meningkatkan dan ｭ･ｮｧ｡ｲｩｬｫｾ＠ usahanya sesuai dengan kemampuan ｭ｡ｳＺｮｾＭｩｧ＠ (tehnis,keuangan ,mana jemen dan lain sebagainya ) .

3.

lnstansi yang terkait antara lain PLN, Gas, Telkom, PAM dapat menyesuaikan programnya dengan pembangunan jalan, sehingga mengurangi adanya penggalian-penggalian yang silih berganti diatas perkerasan jalan yang baru selesai dikerjakan.

4.

Secara tidak langsung menciptakan wadah koordinasi instansi terkait yang kiranya dapat dikembangkan IE.bih lanjut.

Akhirnya kepada Saudara-saudara, Rekan-rekan yang telah ikut memberikan dorongan baik moril maupun materiel khususnya kepada yayasan Karya Par.ca Bhakti sehingga buku ini dapat diterbitkan secara swadaya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senar.tiasa melimpahkan rachmad dan karunianya kepada kita sekalian. Wabilahi Taufiq wal Hidayah, Wasalan;u'alaikum Wr. Wb. Jakarta, 3 DesembPr 1986.

ＭＺ［ｾ＠

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta

ｾ＠ｾ＠ lr. H. SOEOJARWOKO NIP: 110006678

REPUBUK INDONESIA MENTER' PEKERJAAN UMUM

PIDATO SAMBUTAN MENTER! PEKERJ AAN UMUM PADA UPACARA BENDERA MEMPERINGA11 HARI KEBAK11AN PEKERJAAN UMUM KE- 41 TANGGAL 3 DESEMBER 1986 DI SELURUH INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA MENTERI PEKERJAAN UMUM

Saudara-saudara, para Pejabat, Pegawai dan segenap karyawan Departemen Pekerjaan Umum, yang saya hormati. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Pada hari ini, tanggal 3 Desember 1986, kita bersama segenap warga Pekerjaan Umum di seluruh Indonesia memperingati Hari Kebaktian Pekerjaan Umum yang ke 41 dalam suasana yang sederhana tapi khidmat. Kita adakan peringatan ini diiringi rasa syukur yang sedalamdalamnya kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya dengan rahmat, ridho dan bimbinganNya lah kita semua masih mendapatkan nikmat Kemerdekaan dan hasil-hasil Pembangunan, serta dalam keadaan sehat walafiat mendapatkan kesempatan berkarya dan berbakti dalam perjuangan meng1s1 kemerdekaan dengan pembangunan yang nyata untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak. Kita memperingati hari yang bersejarah ini dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada semua pahlawan bangsa, termasuk para pemuda pegawai Sapta Taruna kita, para pegawai dan petugas yang gugur di medan karya, yang telah mendahului kita semua. Doa kita yang sekhusuk-khusuknya kita tujukan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga arwah mereka mendapatlnformasi Pekerjaan Umum

Sambutan 3 Desember 1986 oleh Bapak Menteri PU Dr.lr.Soeyono Sosrodarsono. kan tempat yang layak di sisiNya sepadan dengan perjuangan dan pengorbanan serta jasa-jasa mereka kepada pembangunan nusa dan bangsa kita. Saudara-saudara terhomat,

sekalian

yang

Setiap kali kita memperingati Hari Kebaktian Pekerjaan Umum, marilah kita sadari tugas kewajiban kita sebagai pengabdi masyarakat dan pelaksana pembangunan, terutama tugas sejarah yang dibebankan kepada kita di masa depan dengan rasa tanggung jawab bersama yang sebesarbesarnya. Bersamaan dengan itu, kita perlu menengok sejenak ke bela-

kang, membuat renungan mengenai makna dan apa yang telah kita perbuat dan apa yang telah kita berikan kepada masyarakat banyak dan kepada nusa dan bangsa kita. Hakekat dari Hari Kebaktian Pekerjaan Umum ialah untuk mengadakan penilaian dan'mengkaji kembali karya dan bakti kita kepada masyarakat, nusa dan bangsa kita, apakah telah seirama dengan cita-cita perjuangan para pah !awan, yang telah mendahului kita. Saudara-saudara sekalian, Menjelang akh ir Pelita IV, berbagai kegiatan pembangunan telah kita lakukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasio-

.t

nal secara konsepsional, beren· cana, bertahap dan sambungmenyambung dengan penuh kesungguhan. Hasil kerja keras kita bersama, sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan sebagai aparat pembangunan, sekurang-kurangnya telah banyak memperbaiki, membangun dan meningkatkan keandalan prasarana di bidang Pekerjaan Umum, yang pada hakekatnya telah menunjang pembangunan di sektor-sektor strategis lainnya dan yang pada gilirannya ikut menentukan keberhasilan pembangunan dan meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pembangunan itu meskipun di sana-sini masih terdapat kekurangan, namun secara umum telah memberikan hasilhasil yang positip dan menggembirakan, berupa: swasembada P.angan, peningkatan kesehatan rakyat, peningkatan mobilitas barang, jasa serta manusia, peningkatan pendapatan nasional, peningkatan tarap hidup, kesejahteraan dan kecerdasan kehidupan bangsa, yang pada hakekatnya menjadi komponen penting dalam menciptakan kerangka landasan yang makin mantap dan kokoh untuk melanjutkan pembangunan nasional menuju ke tercapainya cita-cita nasional kita. Hasil pembangunan dan cara-cara kerja kita yang kurang baik, kita perbaiki dan yang sudah baik, kita tingkatkan dan sempurnakan. Saya menyadari sepenuhnya bahwa pelaksanaan tuas pemerintahan dan pembangunan di waktu yang lalu terutama tahuntahun ·belakangan ini tidak seluruhnya dapat dilakukan secara "mulus". Banyak sekali tantangan, hambatan dan kesulitan yang dialami, terutama kendala dalam

10

penyediaan anggaran dana pem- ialah: men ingkatkan efisiensi dan bangunan mengingat keadaan ke- produktivitas di segala kegiatan uangan negara yang tidak secerah pembangunan, terutama dibidang seperti yang kita inginkan ber- produksi dan jasa. Di samping sama. Namun, keberhasilan kita itu sangat perlu mengadakan dalam menangani tugas peme- penghematan, menajamkan permtahan dan pembangunan di nentuan prioritas dan menghinmasa yang lalu, dengan dapat dari kebocoran dan pemborosan mengatasi segala tantangan dan serta bekerja lebih keras lagi. kendala yang dihadapi, sungguh Pengalaman dari bangsa-bangsa merupakan pengalaman dan pela- lain menunjukkan bahwa hanya jaran yang sangat berharga untuk dengan menjaga persatuan dan kedapat digunakan dalam meman- satuan, bekerja keras, berdisiplin tapkan pelaksanaan tugas kita di dan berencanalah, bangsa itu dapat mengatasi kesulitan-kesulitan masa depan. Sampai akhir tahun ini dan yang dihadapinya; bukan dengan mungkin beberapa tahun yang keluh kesah, bukan dengan beakan datang, masih merupakan kerja santai apalagi bertopang tahun-tahun yang penuh tan- dagu. tangan dan hambatan-hambatan, Pembangunan masyarakat yang yang sulit dan berat. Berbagai adil dan makmur berdasarkan tantangan dan ujian masih harus Pancasila memang memerlukan kita hadapi, termasuk keterbatas- perjuangan, kerja keras dan pean anggaran, padahal Pelita IV ngorbanan, karena masyarakt harus sukses dalam arti dan Pancasila yang kita cita-citakan demi terwujudnya kerangka lan- itu tidak akan datang begitu dasan untuk tahap berikutnya saja laksana embun jatuh di waktu pagi. dan tahap tinggal landas. Disamping tugas dan tantangMeski bagaimanapun, keadaan yang sulit dan terbatas yang an yang besar itu, ada satu tugas demikian itu, hendaknya tidak sejarah yang amat penting yang membuat kita menjadi lemah akan kita hadapi dalam waktu semangat. Justru sebalinya, se- dekat ini dan harus dapat kita bagai bangsa pejuang, kita hadapi laksanakan bersama secara baik, dan atasi semua tantangan dan yaitu mensukseskan Pemilihan ujian itu dengan tekad mem- Umum 1987 untuk kemenangan baja dan dengan semangat me- Orde Baru demi kesinambungan nyala. Tantangan kesulitan dan · pembangunan dan kelestarian keterbatasan itu bahkan harus Pancasila dan Undang-undang menjadi cambuk dan pendorong Dasar 1945. Untuk itu, perlu diadakan perbagi usaha dan tanggung jawab siapan sebaik-baiknya, baik fisik kita dalam membangkitkan kemampuan dan kreativitas kita, maupun mental. Sebagai pegawai mendorong kita untuk bekerja negeri, yang seyogianya menjadi lebih keras lagi secara berencana panutan bagi masyarakat banyak, serta berdisiplin, untuk mening- hendaknya kita mempunyai tengkatkan pelaksanaan tugas melan- gang rasa dan peka terhadap lingkungan serta mempunyai jutkan pembangunan. Untuk mengatasi tantangan tanggung jawab kemasyarakatan dan kesulitan itu, jawaban yang yang tinggi. Kita harus dapat paling tepat, seperti berulang kali membuktikan kepada masyaraditekankan oleh Bapak Presiden . kat, bahwa sebagai abrli masyalnformui Pekerjun Umum

rakat, kita bukan minta untuk dilayani, melainkan melayani masyarakat rdengan sebaik-baiknya; kita bukan mengharapkan apa yang diberikan Negara kepada kita melainkan mengutamakCJn apa yang dapat kita ｬ｡ｾｵｫｮ＠ tlntuk perbaikan peri kehidupan masyarakat banyak melalui pembangunan. Kita telah menjadi Pegawai Negri Pegawai Daerah ataupun Petuga!' Proyek secara sukarela; tidak ada yang memaksa kita untuk menjadi Pegawai atau Petugas dalam lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. Kita mengetahui dan menyadari apa konsekwensi-konsekwensi menjadi Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Petugas Proyek dan lapangan kerja ini telah kita pilih dengan sukarela. Cara kerj ayang baik akan melahirkan simpati masyarakat serta citra yang baik terhadap Pemerintahan Orde Baru, dengan aspirasi, kebijaksanaan dan program-programnya. Saudara-saudara sekalian,

bahwa tanpa jerih payah dan dedikasi para petugas itu, mustahil kita dapat merampungkan tugas membangun meningkatkan keandalan prasarana di bidang Pekerjaan Umum dengan keberhasilan yang membanggakan. Dalam hal ini kita boleh berbangga hati, namun kita tidak perlu berpuas diri secara berlebihan, apalagi menepuh dada, karena tugas perjuangan untuk pembangunan melaksanakan nasional dan pengabdian kepada masyarakat masih belum selesai. Untuk menghadapi tugas-tugas yang berat dengan banyak tantangan itu, kita harus terus berusaha untuk selalu meningkatkan kemampuan tenaga dan aparat Pekerjaan Umum, baik teknikal maupun manajerial dan yang pflling utama ialah sikap mental kita sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan sebagai pelaksana pembangunan. Kita harus memantapkan semangat dan tekad serta kes1apan kita sebagai salah satu kekuatan aparat pembangunan yang mendukung Orde Baru untuk ikut meningkatkan disiplin nasional, produktivitas nasional dalam mewujudkan cita-cita nasional.

Pada kesempatan ini, terimalah ucapan selamat saya yang sehangat-hangatnya atas nama pimpimnan Departemen Pekerjaan Umum kepada seluruh warga Pekerjaan Umum yang pada saat Saudara-saudara sekalian, Pada kesempatan ini, ingin ini memperingati Hari Kebaktian Pekerjaan Umum yang ke-41. saya sampaikan pula terima kasih Terimalah pula ucapan terima dan penghargaan kepada Saudara kasih yang setulus-tulusnya dan para Gubernur, Bupati, Walikota, penghargaan yang setinggi-tinggi· dengan segenap aparat Pemerinnya atas segala kerya dan jerih . tah Daerah atas pengertian, banpayah Saudara-saudara sekalian, tuan dan peransertanya dalam terutama kepada mereka yang pelaksanaan proyek pembangunmerupakan ujung tombak pem- an sarana dan prasarana Pekerjabangunan di daerah-daerah ter- an Umum, yang apda umumnya pencil di tengah hutan, di rawa- berlokasi di darah-daerah. Dan rawa, di lembah dan lereng merupakan salah satu unsur gunung atas karya dan jasanya Pembangunan Daerah, Tanpa peserta pengabdiannya kepada pengertian, bantuan dan peranserta itu, mustahil tugas pembangunan laksanaan tugas pernbangunan. kita laksanakan itu dapat yang sepenuhnya, Saya menvadari lnfotmeei Peltert-n Umum

berjalan lancar dan berhasil de_. ngan baik. Terima kasih dan penghargaan juta saya sampaikan kepada instansi-instansi yang ada di daerh serta semua saja yang telah memberikan bantuan dan kerjasamanya yang baik dalam melaksanakan pembangunan Pekerjaan Umum. Dan kepada masyarakat pemakai Jasa Pekerjaan Umum saya mengucap terima kasih atas segala kritik membangun serta peransertanya, dan menghimbau untuk bersama Pemerintah memelihara prasarana ke-PU-an yang telah dibangun dengan susah payah serta biaya yang besar, agar dapat tetap berfungsi secara lestai memberi manfaat dan nikmat kepada masyarakat banyak. Akhirnya, sekali lagi saya ucapkan selama berhari bakti dan 'terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala karya, jerih payah dan pengabdian Saudara dalam melaksanakan tugas pembangunan di bidang Pekerjaan Umum. Sekian, selamat bekerja ! Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

11

ｳ･ｴｩ｡ｾ＠､･ｴｩｾ＠

menimba

ｾ･ｮｧ｡ｬ｣ｭ＠ｄ･ｮｾＺ｡＠

.ｾｊａｄｬ＠ kan1i dapat n1elttksanakan penerhitan : • AGEADA • BL 'KU H.U.T • BUKU l\FORJl/ASJ

• LWAJAIAH • ｂｕｌｅｾｔｬｖ＠ Oleh karena itu k'ami senang menerim a kedatan gan Anda di kantor kaml.

S-ekretariat: WISMA MARDI US Jln. Pembina No. 40 Telp. 8580203 -· 8580567 JAKART A- TIMUR.

12

I nformasi Pekerjaan Umum

BATU PERINGATAN .MERUPAKAN BUKTI SEJARAH KEPAHLAWANAN WARGA DEPARTE.MEN PU

3 Desember 1945 Sejarah dan Perkembangannya Peristiwa ini terjadi pada hari tanggal 3 Desember 1945 di Kota Bandung pada waktu memuncaknya perjoangan F isik Bangsa Indonesia melawan tentara sekutu untuk mempertahankan Kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam pertempuran yang dahsyat yang terjadi pada hari tanggal tersebut di atas telah gugur 7 orang pemuda/pegawai untuk . mempertahankan PU Gedung "V & W" (terkenal) dengan nama Gedung Sate) yang I nformasi Pekerjaan Umum

terletak di Jalan Diponegoro Nomor 22 . Gedung ini dipertahankan mati-matian sampai titik darah yang penghabisan oleh para pemuda/pegawai Departemen PU, karen a mereka sadar, bahwa gedung terse but pada waktu itu dipergunakan sebagai Kantor Pusat Departemen Pemerintah . Republik Indonesia. Setelah Kemerdekaan Bangsa dan Negara Republik Indonesia diproklamasikan, para pemuda/ pegawai Departemen PU tidak mau ketinggalan dari pemuda-

pemuda lainnya di kota Bandung. diri mempersiapkan Mereka dalam menghadapi segala kemungkinan yang sekiranya akan dapat merintangi serta mengganggu Kemerdekaan yang telah diproklamasikan . J iwa dan semangat perjoangan yang menyala-nyala dari patriotpatriot muda ini, kemudian dihimpun dan disalurkan dalam suatu gerakan yang teratur dalam bentuk organisasi dengan nama Gerakan Pemuda PU.

13

Gedung Sate : Di sinilah peristiwa 3 Oesember 1945 terjadi. Paristiwa itu sekarang diabadikan sebagai Hari Kebaktian Departemen PU.

Gerakan Pemuda ini di dalam perjoangannya bekerjasama de· ngan Gerakan-gerakan Pemuda dari Jawatan-jawatan/Kantorkantor lainnya yang ada di kota Bandung, seperti: Gerakan-gerakan Pemuda Jawatan PTT, Kereta Api, Dana Pensiun, Pertambangan dan Gerakan Mahasiswa Sekolah Tehnik Tinggi. Dalam bentuk kerjasama ini telah terjalin suatu program bersama, dimana kepada tiap-tiap Gerakan Pemuda diberi keleluasaan pula untuk mengutamakan perjoangan mereka menurut sifat bidang lapangannya masing-masing. Sebagai tindakan oertama diｬ｡ｫｵｾｮ＠ pengambil alihan Jawatan-jawatan/Kantor-kantor yang ada di kota Bandung dari kekuasaan Jepang, untuk kemudian diserahkan kepada Pemerintah Rl.

14

Adakalanya tindakan tegas dari Gerakan-gerakan Pemuda itu disambut dengan sikap keraguraguan dari sementara Pimpinan Jawatan/Kantor yang bersangkutan namun sikap demikian itu akhirnyahilang dengan sendirinya, disebabkan memuncaknya semangat perjoangan yang menjiwai Gerakan-gerakan Pemuda pada waktu itu yang tak dapat dibendung oleh siapapun. Mereka bersemboyan "Rawe-rawe rantas, malang-malang putung". Gedung Sate telahdiambil alih oleh Gerakan Pemuda DPU dari Jepang dankewajiban mereka selanjutnya, mempertahankan dan memelihara segala apa yang telah diambil alih itu, jangan sampai direbut kembali oleh musuh. Guna dapat menyusun pertahanan yang kompak, maka

Gerakan Pemuda ini lalu membentuk suatu Seksi Pertahanan yang dipersenjatai dengan granat, beberapa pucuk bedil dan senjata api lainnya yang dapat mereka rebut dari tentara Jepang. pada permulaan kegiatannya , Gerakan-gerakan Pemuda hanya menghadapi satu kekuatan lawan bersenjata, yaitu tentara Jepang. Tetapi menjelang akhir Bulan September 1945, disana-sini di Tanah Air Kita mulailah mengalir tentara Pendudukan Sekutu yang katanya ditugaskan untuk rpen jaga keamanan dan menyelesaikan tawanan perang akibat bertekuk lutunya Jepang kepada Sekutu. Pad a tanggal; 4 Oktober 1945 kota Bandung dimasuki tentara Sekutu yang diikuti oleh serdadu Belanda dan NICA. Semenjak itu I nformesi Pekerj..n Umum

keadaan Kota Bandung semakin menjadi tidak aman, semenjak itu pula perjoangan Gerakangerakan Pemuda disatu fihak dihadapkan kepada Ten tara Jepang dan T entara Sekutu/Belanda/ NICA difihak lain. Dengan persenjataan yang serba kuran·g dan serba sederhana tetapi dengan semangat perjoangan yang tinggi para Pemuda tidak gentar menghadapi kekuatan musuh yang persenjataannya jauh lebih lengkap dan modern. Dari hari ke hari suasana kota Bandung menjadi semakin tegang, pertempuran-pertempuan mulai meletus, mula-mula kecil-kecilan kemudian menghebat, propokasipropokasi musuh semakin menjadi-jadi. Pada tanggal 20 Oktober 1945, di bawah Pimpinan Menteri Muda Perhubungan dan Pekerjaan Umum Ir. Pangeran Moh. Noor, Pegawai-Pegawai dari Kantor Pusat Departemen PU, mengangkat Sumpah Setia kepada Pemerintah Republik Indonesia. Tentara Sekutu/Belanda/NICA mendirikan Markas di bag ian utara kota Bandung letaknya tak jauh dari Kantor Pusat Departemen Perhubungan dan PU di Gedung Sate. Di gedung inilah segala kegiatan dari Gerakan Pemuda PU · dipusatkan. Hampir setiap hari kantor Departemen Perhubungan dan PU dikacau oleh tntara Sekutu/Belanda/N ICA, seh ingga para pegawai tak dapat menunaikan tugasnya dengan tenang. Oleh karena itu, pada permulaan bulan Nopember 1945 dengan persetujuan Menteri, semua pegawai Departemen Perhubungan dan PU selama suasana belum aman, diperkenankan untuk ｴｩ､｡ｾ＠ masuk kantor, terkecuali pegawai-pegawai yang muda-muda. kepada mereka itu I nformasi Pekerjaan Umum

diserahi tugas untuk mempertahankan kantor serta milik negara yang terdapat di dalamnya. Tugas yang berat ini diterima oleh mereka sebagai suatu kewajiban .Yang mulia yang akan dilaksanakan dengan taruhan jiwa dan raga. Pada tanggal 24 Nopember 1945 di bagian utara kota, meletus suatu pertempuran yang hebat. Penduduk-penduduk sekitarnya banyak yang telah mengungsi ke bagian kota lain yang keadaannya masih a man. Pad a waktu itu Gedung Sate dipertahankan oleh Gerakan "Pemuda PU yang diperkuat oleh satu Pasukan Badan Perjoangan yang terdiri lebih kurang 40 orang dengan persenjataan yang agak lengkap. Tetapi bantuan yang diberikan itu tidak lama, karena pada tanggal 29 Nopember 1945, berikan itu tidak lama, karena pada tanggal 29 Nopember 1945, pasukan tersebut lalu ditarik dari Markas Pertahankan Departemen Perhubungan dan PU. 3 Desember 1945. Jam 11.00 pagi. Pada waktu itu Kantor Departemen Perhubungan dan PU hanya dipertahankan oleh 21 orang yang tergabung dalam Gerakan Pemuda PU. Tiba-tiba datanglah menyerbu sepasukan tentara Sekutu/Belanda dengan persenjataan yang berat dan modern. Walaupun demikian Pemuda-pemuda yang bermarkas di gedung Departemen Perhubungan dan PU tidak mau menyerah begitu saja. Mereka melawan mati-matian dengan segala kekuatan yang ada pada mereka. Mereka dikepung rapat dan diserang dari segala penjuru. Pertempuran yang dahsyat dan tak seimbang itu berubah berakhir pada jam 2 siang.

Dalam pertempuran tersebut, diketahui kemudian, bahwa dari 21 orang pemuda diantaranya 7 orang hilang, satu orang lukaluka berat dan beberapa orang lainnya luka-luka ringan. Sesudah diadakan penelitian ternyata 7 orang pemuda/pegawai yang hilang gugur itu adalah : Didi Hardianto Kamarga, Muchtaruddin, Soenodo, Rio Soesilo, Soebengat, Ranu, dan Saerjono. Semula belum diketahui dengan pasti. dim ana jenasah-jenasah dari 7 orang pemuda itu dikebumikan. Barulah pada bulan Agustus 1952 oleh beberapa bekas kawan seperjuangan mereka, dicarinya di sekitar Gedung Sate, dan hasilnya hanya diketemukan 4 jenasah yang sudah berupa kerangka. 4 kerangka ini kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Cikutra. Sebagai penghargaan atas jasajasa dari 3 orang pemuda lainnya yang kerangka-kerangkanya tak dapat diketemukan, lalu dibuatlah 2 tanda peringatan, yang satu dipasang di dalam Gedung Sate dan yang lainnya berwujud sebuah Batu Alam yang besar yang ditandai dengan tulisan-tulisan nama-nama 7 orang pemuda yang gugur tersebut, ditaruh di belakang halaman Gedung Sate. Sebelum itu, yakni padc. tanggal 3 Desember 1951 oleh J.M. Menteri PUT yaitu lr. Ukar Bratakusumah, ketujuh pemuda tersebut dinyatakan dan dihormati sebagai "Pemuda yang berjasa" dan tanda penghargaan itu telah pula disampaikan kepada para keluarga merekayang ditinggalkan. Menjelang genap Dwiwindu usia 3 Desember 1945 itu yaitu pada tanggal 2 Desember 1961,

Hi

Menteri Pertama lr. H. Djuanda almarhum telah berkenan memberi "Pernyataan Penghargaan" tertulis kepada mereka para Pemuda/Pegawai yang gugur pacta tanggal 3 Desember 1945 dalam mempertahankan Gedung yang pertama dari Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Jalan Diponegoro Nomor 22 Bandung. Demikianlah Peristiwa 3 Desember 1945 telah tercatat dalam sejarah perjoangan Kerner-

dekaan Republik Indonesia dan sejarah perkembangan Pekerjaan Umum pada khususnya, dan telah mempersembahkan "Sapta Taruna Kesatiranya" keharibaan lbu Pertiwi. Peristiwa 3 Desember 1945 telah melahirkan suatu Korps Pemuda/Pegawai Pekerjaan Umum yang mempunyai kesadaran sosial, jiwa kesatuan (Corpgeest), rasa kesetiakawanan (Solidaritas) serta kebanggaan akan tugasnya sebagai Abdi

Masyarakat khususnya bidang Pekerjaan Urn urn.

dalam

Peristiwa 3 Desember 1945 akan dikenang dan diperingati sebagai Hari Kebaktian Pekerjaan Umum dan dengan kebulatan tekad untuk meneruskan perjoangan dan pengabd ian "Sa pta Taruna Kesatriaannya Warga Pekerjaan Umum berjoang dan bekerja mengabdikan diri, untuk mengisi Kemerdekaan Republik Indonesia.

P.T. LAMPIRI DJAYA ABADI Contractors SETIABUDI BUILDING 1, Lt.1BLOCK C6-7-8 Jln. H.R. Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan (12920) Telp. : !?17591, 517447,517482,516135 Telex: : 62110 DARMA Jkt.

AKTIFITAS: 1._ PEMBANGUNANJALAN 2. PEMBANGUNANJEMBATAN 3. BANGUNAN GEDUNG

4. 5. 6.

BANGUNANPERUMAHAN PROYEK PEN GAl RAN PENYIAPAN LAHAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI

MENGUCAPKAN SELAMAT HARI KEBAKTIAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

TANGGAL

16

3

KE

41

DESEMBER 1986


Tokoh-Tokoh yang pernah/ M.enjabat M.enteri di lingkungan Dep. PU

Ir. Sdyono Sosrodarsono . KABINET PEMBANGUNAN IV

19 Maret 1983-Sekarang.

-

lnformasi Pekerjaan Umum

- - - -- - -- -- --- -

- -- -

--

19

1. ABIKUSNO TJOKROSUJOSO PRESIDENTEEL KABINET 19 Agustus 1945-14 Nopember 1945

2. PUTUHENA KABINET SJAHRJL KE I 14 Nopember 1945-12 Maret 1946

3. MOCH ENOCH KABINET SJARJFL'DIN KE I 3 Juli 1947-11 Nopember 1947 tanggal 11 Agustus 1947 berhenti sebagai Menteri PUT dan diganti oleh Jr. H. LAOH.

20

I nformeai Pekerj8en Umum .

4. lr. H. LAOH KABINET SJARJFUDIN KE I 11 Agustus 1947-11 Nopember 1947 KABINET SJARIFUDIN KE II 11 Nopember 1947-29 Januari 1948 KABINET HA TTA KE I (Presidentee/ Kabinet) 13 April 1948-4 Agustus 1949 KABINET HA TTA KE II (Presidenteel Kabinet) Menjabat Menteri: 4 AgUstus 1949-20 Desember 1949 KABINET RIS (pertama dan terakhir) · 20 Desember 1949-6 September 1950.

S. Ir. DJUANDA

KABINET HA TTA KE I (Presidenteel Kabinet) 29 Januari 1948-4 Agustus 1949 tangga/ 13 April 1949 diberhentikan dengan honnat sebagai Menteri PUT dan diganti oleh Jr. H. LAOH.

6. Ir. SITOMPUL KABINET DARURA T 19 Desember 1948-13 Juli 1949 KABINET HALIM ( Kabinet Rl) 21 Januari 1950-27 Apri/1951

lnformeli PRe,._.. Umum

21

7. Prof. Jr. H. JOHANNES

KAB/NET MOH. NA TSIR ( Kabinet Rl Kesatuan ke I) 6 September 1950-27 Apri//951 6 September /950-27 Apri/1951

8. lr. UKAR BRATAKUSUMAH

KABINET SUKIMAN ( Kabinet Rl Kesatuan ke II) 27 April 1951 - 3 April 1952.

9. lr. SOEWARTO

KABINET WILOPO ( Kabinet Rl Kesatuan ke Ill) 3 April 1952-30 Juli 1953.

22

I nformasi Pekerjun Umum

10. Prof.lr. ROOSSENO KABINET ALI- WONGSO (Kabinet RI Kesatuan ke IV) 30 Ju/i 1953-12 Agustus 1955 terhitung tanggal 12 Oktober 1953 Prof. Jr. Roosseno dirobah kedudukannya sebagai Menteri PUT menjadi menteri Perhubungan dan diganti oleh Moh. Hassan sebagai Menteri PUT.

11. MCOH. HASSAN KABINET ALI- WONGSO ( Kabinet RI Kesatuan ke IV) Menjabat Menterz· : 12 Oktober 1953-12 Agustus 1955.

12. RADEN PANJI SOEROSO

KABINET RI KESATUAN KE V 12 Agustus 1955-3 Maret 1956

I nformasi Pekerj88n Umum

23

13. lr. PANGERAN MOH. NOOR KABINET ALI SASTROAMIDJOJO !4 Maret 1956-14 Maret 1957 KABINET KAR YA 9Aprii1957-10Juli 1959

\

,.

14. lr. SARDJONO DIPOKUSUMO KABINET KERDJA 10 Juli 1959-18 Pebruari 1960 KABINET KERDJA 18 Pebruari 1960-6 Maret 1962

IS. Majoor Jenderal SOEPRAJOGI KABINET KERDJA 6 Maret 1962-13 Nopember 1963 KABINET KERDJA 13 Nopember 1963-17 Agustus 1964 KABINET DWIKORA 27 Agustus 1964....:.21 Maret 1966

24

16. Prof. Dr. Ir. SOETAMI

Kabinet Dwikora yang disempurnakan 21 Pebruaril966-27 Maret 1966. Kabinet Dwikora yang disempurnakan /agi, 27 Maret 1966-25 Juli 1966. Kabinet Ampera, 25 Ju/i 1966 11 Oktober 1967. Kabinet Ampera yangdisempurnakan 11 Oktober 1967- 6 Juni 1968. Kabinet Pembangunan I dan II 1968-1978.

17. Dr.lr. POERNOMOSIDI HADJISAROSA

KABJNET PEMBANGUNAN III

'078-1983

18. Drs. COSMAS BATUBARA

Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat Pada Kabinet Pembangunan III 1978-1983


25

AKAR NASIONAL

.._........

--:,

CAKRAWALA INTERNA SIONAL

Akarnya : H;Jrnpir Jiscluruh kota dan tempat di seluruh Indonesia. Dari penabung anak sckolah, pctani, pedagang kecil, pegawai negeri, sampai ke nasabah industri besar dan perusahaan raksasa. Cakrawalanya: dari Barat sampai ke Timur. Dengan cabang scrta koresponden di setiap negara. L>itunj-ang oleh jasa dan sarana yang ditingkatkan untuk membantu anda.

A

v

Bank Negara Jndonesia 1946 Kantor Besor: Jolon Lada No. 1 P.O. Box19.ttl KBIJAK. JAKARTA ＱＰｾｎｏｅｓｉａＮ＠

Kawai: KANTOR BESAR. Telex: CZ102. 42703 a .&2721. let 677D75

(20 soluran). Cobang Luar Negerl: HONG-KONG: GIF Far Eos1 Finance Centre 16 Harcourt rOOd. HONG-KONG. Alornot kawol: Bonknegoro

BANEG HX-71755 BNIFX HX. SINGAPORE: • 01-{)() to, ()5..00 No. 158 Cecil Street Singapore 0106, P.O. Box 2260. Alomal Hongkong. Telel<: Ｗｾ＠ kowat: Bonknegora Singapore. Telex: liS 217*1- 28040 a 26253 BNISING, TOKYO: Kokusol Building. Room 117·118, 3-1·1 Chome Marunouchl J BNI TKO. NEW YORK AGENCY: 56, ltoodwoy, New Yolk, Japon. Alamo! kawat: Bonknegora Tokyo. Telex: ｾ＠ 100 . Chlyodaku, Tokyo P.C N.Y. 10006. Alomot kawol: Bonknegora New York. Telex: RCA 235638 BNIUI!. OFFSHORE BANKING UNIT BAHRAIN: Manama Centre Entrance 1. suite 60/X:IJ7 Government rood, P.O.Box 20715 Manama State Bohroln. Telex: 8208 INI BAH BN-7509 BNI FXM BN. PEI!WAIQI.AN LONDON: 20 Connon Street. London EC4MXD-I:ngland. Alomat kawat: Bonknegara London. Telex: 887758 Negoro G .

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TA.HUN 1980 TEN TANG

JALAN

•

ｾ＠

ｾ＠

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIIEITORAT JEIDERAL Bill •ARiiA

UNDANG-UNDANG REPUBUK INDONDIA NOMOR 13 TAHUN 1910 TENTANG JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

a. bahwa jalan sebqai salah satu pra · sarana perhubungan hakekatnya merupakan unsur penting dalam usaha pengembangan kehidupan bangsa dan . pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa untuk menberdasarkan capai Tujuan ｎ｡ｾｩｯｮｬ＠ Pancasila, seperti termaktub dl dalam Pembukaan UndangUndang Dasar 194.5 ; b. bahwa jalan mempunyai peranan penting terutama yang menyangkut pewujudan perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil pembangunan serta pemantapan pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan Nasional; c. bahwa untuk terpenuhinya peranan jalan sebapimana mestinya, Pemerintah mempunyai hak dan kewajiban mcmbina jalan ; d. bahwa untuk menjamin tersclengpranya peranan jalan serta pembinaannya secara konscpsional dan mialyduruh, perlu adanya Undaniundang untuk lllalptur hal ikhwal jalan.

Meqinpt

I. Pasal .S ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Da-

sar 194.5 ; 2. Undang-undang Nomor .S Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Nepra Nomor

2043); 3. Undan&-undani Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Nepra Tabun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Nepra Nomor 2324) ; 4. Undana-undan& Nomor 3 Tabun 1965 tentaq Lalu Untas dan AqlnformMi Pekerj•n Umum

kutan Jalan Raya (Lembaran Nqara Tabun 196.5 Nomor 2.5, Tambahan Lembaran Nepra Nomor 2742) ;

.5. Undang-undang Nomor .S Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintaban Di Daerah (Lembaran Negara Tabun 1974 Nomor 38, Tambaban Lembaran Nepra Nomor 3037); · Denpn penetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG JALAN.

B.AB I KETENTUAN UMUM ｐ｡ｴｾ＠

I

DaJam Undan&-undana ini >'*II dimaksud denpn : a. Ncpra adalab Nepra Republik Indonesia ; b. Pemerintab adalab Peraqkat Ncpra KesatUIUl Republik IDdonesil yaaa terdiri dari .PresideD baeria ' semua panbantamya ;

c. Menteri adalab Meoteri ,... bertanguaajawab daWn bidana panbiaua ;.Jan ; d. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; e. Jalan adalah suatu prasarana perhubunpn darat cialam bentuk apapun, meliputi sepia bqian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bqi lalu-lintas ; f. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bqi lalu-lintas umum ; g. Jalan Khusus adalah jalan selain daripada yang termasuk dalam huruf f ; h. Jalan Tol adalah jalan umum yang kepada para pemakainya dikenakan kewajiban membayar tol ; i. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan

29

untuk pemakaian Jalan Tol ; J. Pembinaan jalan adalab kqiatan penanpnan jarinpn jalan yana meliputi penentuan sasaran dan pewujudan sasaran.

(I) Bagian-bqian jalan mdiputi o.erah Manfaat Ja-

lan, o.m.h Milik Jalan, dan Derrah Penpwasan Jalan. (2) Daerah Manfaat Jalan mdiputi badan jalan, saluran

tepi jalan, dan amban& penpmannya. BABD JARINGAN JALAN Bagian Pertama Peranan Jalan

Pl

(4) uaerah Penpwasan Jalan merupalr.an sejalur tanah

tertentu di luar Daerah Milik Jalan yang ada di bawah pengawasan pembina jalan.

Paso/1 (I) Jalan mempunyai peranan penting dalam bid&DJ

(.5)

ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanankeamanan serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (2) Jalan mempunyai peranan untuk mendorong pengembangan semua Satuan Wilayah Pengembangan, dalam usaha mencapai tingkat perkembangan antar daerah yang semakin merata. (3) Jalan merupakan suatu kesatuan sistem jaringan

jalan yang mengikat dan menghubungkan pusatpusat pertumbuhan dengan wilayah Y&nl berada dalam penpruh pelayanannya dalam satu hubunaan hirarki.

BABIV PENGUASAAN DAN WEWENANG Prlsa/6

( 1) Hak Pet18uasaan atas jalan ada pada Nqara. (2)

Hak menguasai oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) memberi wewenang kepada Pemerintah uatuk melaksanakan pembinaan jalan. Pasal 7

(I)

Wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilimpahkan dan atau diserahkan kepada instansi-instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah.

(2)

(2) Sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat d.i dalam kota membentuk sistem jarinpn jalan sekunder.

Wewenang sebagaim'!na dimaksud dalam ayat (I) dapat diserahkan kepada Radan Hukum atau Perorangan. dengan mempcrhatikan scbesar-besar kepentingan umum.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

( 3) S\·arat-syarat dan cara-cara pelimpahan dan a tau penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dan ayat (2) · diaiUr lebih Ian jut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pengelompokan Jalan Menurut Peranan Paso/4 (1) Jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-

ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, daD jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien disebut Jalan Arteri. (2) Jalan Y&nl melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk d.ibatasi, disebut Jalan Kolektor. (3) Jalan yaDJ melayani angkutan setempat dengan c,iri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi, disebut Jalan Lokal. (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih ianjut denpn Peraturan Pemerintah. BABUI BAGIAN-BAGIAN JALAN Prlsal j

30

Pelaksanaan ketentuan sebqaimana dimaksud dalam ayat (I), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut denpn Peraturan Pemerintah.

ｈａｾ＠

Paso/ J

( 1) Sistem jarinpn jalan denpn peranan pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan semua wilayah d.i tingkat nasional denpn semua simpul jasa distribusi yang kemudian berwujud kota, membentuk sistem jarinpn jalan primer.

Qaerah Milik Jalan mdiputi Daerah Manfaat Jalan dan Jejalur tanah tertentu, di luar Daerah Manfaat lalall.

BAR V Wt:W ..:NAN<; P ..:MRINAAN JAI.A"

Bagian Pertama Pengelompokan Jalan Menurut Wewenang Pcmbinaan Pasa/8 (I) Jalan Umuin yang pembinaannya dilakukan oleh

Menteri dikelompokkan dalam Jalan Nasional. (2) Jalan Umum yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam Jalan Daerah. (3) Jalan Khusus yang pembinaannya tidak dilaku'tr.an oleh sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dan ayat (2) disebut sesuai dengan: - lnstansi, - Badan Hukum, - Perorangan, yang bersangkutan. (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana d.imaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih laojut densan.Peraturan Pemerintah.

lnformeai PekerjMn Umum

BagianKcdua Wcwcnang Pcnyusunan Kcncana Umum Jangka Panjang, Rcncana Jangka Mcncngah, Program, Pcngadaan, dan Pcmeliharaan. PIISil/9

(I) Pcmbinaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mcliputi pcnyusunan rcncana umum jangka panjang, pcnyusunan rcncana jangka ｭｾﾭ nengah, pcnyusunan program, pcngadaan, dan pcmeliharaan. 2) Pengadaan scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pcrencanaan teknik, pcmbangunan, pcnerimaan, pcnyerahan', dan pcngambilalihan. Pasw!O

I) Wewenang penyusunan rencana umum jangka panjang jaringan ja' .n primer, ada pada Pemerintah. 2) Wewenang penyusunan rencana umum jangka panjar:g jaringan jalan sekunder, discrahkan kepada Pemerintah Daerah atau dilimpahkan kepada Pejabat atau lmtansi di Pusat atau di Daerah. 3) Wewenang renyusunan rencana umum jangka panjang Jalan Khusus dapat discrahkan kepada : - Pemerintah Daerah, - Badan Hukum, - Perorangan, atau dilimpahkan kepada Pejabat atau Instansi di Pusat atau di Daerah. 4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih Janjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal I 1

I) Wewenang penyusunan rencana jangka menengah dan program pewujudan jaringan Jalan Arteri, Jalan Kolektor, dan Jalan Lokal pada jaringan jaJan primer ada pacta Pemerintah. 2) Wewenang penyusunan rencana jangka menengah dan program pewujudan Jalan Arteri, Jalan Kolektor, dan Jalan Lokal pada jaringan jalan sckunder diserahkan kepada Pemerintah Daerah atau dilimpahkan kepada Pejabat atau Instansi di Pusat atau di Daerah. 3) Wcwenang penyusunan rencana jangka menengah dan program pcwujudan Jalan Khusus dapat discrahkan kepada : - Pemerintah Daerah, - Badan Hukum, - Perorangan, atau dilimpahkan kcpada Pejabat atau Instansi di Pusat atau di Daerah.

Pejabat atau Instansi di Pusat atau di Dacrah. (2) Wewenang pcrencanaan teknik dan pcmbangunan scrta wewenang pemeliharaan Jalan Arteri, Jalan Kolektor, dan Jalan Lokal pada jaringan jalan sckunder, diserahkan kepada Pemerintah Daerah atau· dilimpahkan kepada Pejabat atau Instansi di Pusat atau di Daerah. (3) Wewenang perencanaan teknik dan pcmbangunan scrta wewenang pcmeliharaan Jalan Khusus dilimpahkan kepada Pejabat atau Instansi di Pusat atau di Daerah atau diserahkan kepada : - Badan Hukum, - Perorangan. (4) Wewenang penerimaan, penyerahan, dan pengambil-alihan Jalan Arteri, Jalan Kolektor, dan Jalan Lokal pada jaringan jalan primer ada pada Pemerintah. (5) Wewenang penerimaan, penyerahan, dan pcngambil-alihan Jalan Arteri, Jalan Kolektor, dan Jalan Lokal pada jaringan jalan sekunder discrahkan kepada Pemerintah Daerah. (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. BAB VI PENYELENGGARAAN JALAN TOL

Bagian Pertama Jalan Tol

Paso/ /3 Pemilikan dan hak pcnyelenggaraan Jalan tol ada pada Pemerintah.

Paso/ /4 Atas usul Menteri, Presiden menetapkan suatu ruas jalan scbagai Jalan Tol.

Paso/ 15 Jalan Tol merupakan altematif lintas jalan umum yang ada. Bagian Kedua Syarat-syarat Jalan Tol Pasal /6 (1) Jalan Tol harus mempunyai spesifikasi yang lebih

tinggi daripada lintas jalan umum yang ada. (2) Jalan Tol harus memberikan keandalan yang lebih tinggi kepada para pemakainya daripada lintas jalan umum yang ada.

4) Pclaltsanaan ketcntuan scbagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lcbih lanjut denpn Peraturan Pcmerintah.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal /2

Ba&ian Ketiga Wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol

(1) Wewenang perencanaan teknik dan pcmbangunan

scrta wewenang pemeliharaan Jalan Arteri, Jalan Kolek tor, dan Jalan Lokal pada jaringan jalan primer, dapat discrahkan kepada Pemerintah Dacrah atau Badan Hukum atau dapat dilimpahkan kepada lnformasi Pekerjaan Umum

Paso/ 17 (I) Bcrdasarkan hak penyelcnggaraan Jalan Tol scba-

gaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pcmerintah

IJlCL

31

nyerahkan wewenana penyelengaraan Jalan Tol kepada Badan Hukum Usaha Negara Jalan Tol. (2) Badan Hukum Usaha Negara Jalan Tol sebapimana dimaksud dalam ayal (I) didirikan berdasar-

kan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rp. ISO.OOO,-- (Seratus lima puluh ribu rupiah). (2) Barangsiapa melangar ketentuan Pasal 20 ayat (4)

dipidana kurungan selama-lamanya 7 (tujuh) hari atau denda setinggi-tingginya Rp. 15.000,-- (lima belas ribu nipiah).

(3) Penyerahan wewenang penyelenggaraan Jalan Tol

(3) Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (3)

tidak melepaskan tanggung jawab Pemerintah lerhadap jalan yang diserahkan penyelenggaraannya.

dipidana penjara selama-lamanya l 5 (lima belas) I ahun atau denda setinggi-tingginya Rp. SO.OOO.OOO,(lima puluh juta rupiah).

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud da· lam ayat (I). ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjul

dengan Peraturan Pemerintah. Bagian

ｋ･ｭｾｴ＠

Pemakaian Jalan Tol

Pasal 18 (I) Jalan Tol hanya diperuntukkan bagi pemakai jalan yang menggunakan kendaraan bermotor dengan membayar tol. (2) Jenis kendaraan bermotor clan besarnya tol sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) ditetapkan dengan Keputusan Presiden. (3) Pemakaian Jalan Tol selain sebapirnana dirnaksud dalam ayat (1), dapal dilakukan dengan persetujuan PresideD.

Pasa/19 (I) Pemakai Jalan Tol wajib menaati peraturan perun-

dang-undangan telllang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, peraturan perundang-undangan tentang Jalan serta peraturan perundang-undangan lainnya. (2) Badan Hukum Usaha Negara Jalan Tol wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Pemakai Jalan Tol sebagai akibat kesalahan dalam penyelenggaraan Jalan Tol. (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dan ayat (2) diatur lebih !anjut dengan Peraturan Pemerintah. BAB VII PERBUAT AN-PERBUAT AN YANG DILARANG

(4) Barang milik terpidana yang diperoleh dari atau

yang sengaja digunakan untuk mdakukan tindak pidana sebapimana dimaksud dalam ayal (3) dapal dirampas. (5} Perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dan ayat (2) adalah pelanggaran. (6} Perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3} adalah kejahata':'·

Pasa/11 Dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang ini dapat dicantumkan ancaman pidana kurungan selama-lamanya J (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. I 50.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah). BABIX KETENTUAN PERAUHAN

Pasa/23 Peraturan perundang-undangan yang telah ada dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai diubah atau diatur kembali berdasarkan Undang-undang ini. BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasa/24 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasa/20 (I) Dilarang melakukan perbuatan yang dapat menga-

kibatkan terganggunya peranan jalan di dalam Daerah Milik Jalan dan Daerah Pengawasan Jalan. (2) Dilarang menyelenggarakan wewenang pembinaan jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) DiJarang menyelengsarakan suatu ruas jalan sebagai JaJari·Tol tanpa Keputusan Presiden.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Dcsember 1980.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Dcsember 1980

(4) Dilarang memasuki Jalan Tol, kecuali Pemakai Jalan Tol dan Petugas Jalan Tol.

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAB VIII

ttd.

IETENTU!aN PIDANA

Pastl/21 (I) Barangsiapa melanqar ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2). dipid8na kurungan selama-lamanya 3 (tiu) bulan atau denda setingi...tingil:lya

32

SUDHARMONO. SH.

LEMBARAN NBGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1910 .NOMOR 83. lnformasi Pekerj..-. Umum

Jalan Daan Mooot sebelum dibenahi

Jalan. Daan Mogot, sesudah dibenahi sesuai dengan Undang-undang Jalan .


33

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG Rt:PUBLIK INI)()Nt:SIA NOMOR IJ TAHUN 1910 Tt:NTAN(; JAI.AN

UMUM I. Jalan sebqai salah satu prasarana perhubungan halteltatnya merupaltan unsur penting dalam usaha pengembangan ltehidupan bangsa dan pembinaan ltesatuan dan persatuan bangsa untuk mencapai Tujuan Nasional, yang hendak diwujudkan melalui serangltaian progr;ur pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu serta berlangsung secara terus 111enerus. Dalam lteranglta itu malta jalan mempunyai peranan yang penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional, seperti pemerataan pembangun.an dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya lteadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan eltonomi yang cultup linggi dan stabilitas nasional yang sehal dan dinamis, serta dalam jangka panjang lerciptanya landasan yang kuat untuk tumbuh dan berltembang alas lteltuatan sendiri, menuju suatu masyaraltat Indonesia yang maju, adil dan makmur berdasarltan Pancasila.

2. Tumbuh dan berkembangnya suatu masyarakat bangsa dan nega.ra pada lthususnya dan manusia pada umumnya, jelas memerlukan peranan jasa angkutan yang mendultung berlangsungnya kegiatan usaha masyaraltal dan manusia pada umumnya. Dalam proses kehidupan manusia untuk mencapai tujuannya, maka lcumpulan kegiatan usaha manusia dikatagorikan sebagai proses u tama, karena memberikan produk yang identik dengan sasaran pokok kehidupan manusia. Untuk itu, diperlukan pengembangan dalam kehidupan manusa, yang dirnungkinkan terjadi oleh adanya pola efiSiensi pada segenap kegiatan usahanya. Dalam memenuhi ltebutuhan hidup manusia altan lerjadi arus orang dan barang. Arus barang hanya dimungltinltan terjadi oleh adanya jasa dislribusi yailu jasa perdagangan dan jasa angltulan sebagai bagian yang talt terpisahkan, yang bermula dari lokasi sumber alam dan berhenli pada konsumen akhir.

3. Tersebarnya lokasi, baik sumber alam maupun ltonsumen akhir, menunlul diiltulinya pola efasiensi dalam menghubungltan lteduanya, yang digambarltan dengan terbentultnya simpul jasa distribusi. Menurut perlimbangan eltonomi simpul jasa distribusi lersebutlah yang merupaltan titilt tumpu bagi tumbuh dan berkembangnya kota. Dalam hubungan itu, setiap ltota akan berperan melayani wilayah pengaruhnya dan saling terikat satu dengan lainnya dalam hubungan hirarki tertentu. Semua kota bescrta wilayah penpruhnya )'8111 berada dalam pengaruh pelayanan suatu kota orde

tertinggi akan membentuk suatu satuan wilayah yang menggambarkan Satuan Wilayah Ekonomi. Dalam pada itu kehidupan manusia yang meliputi kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan harus dicakup secara keseluruhan dalam mekanisme pengembangan. Dalam pengertian itu suatu wilayah yang pengembangannya dikendalikan oleh mekanisme pengembangan atas dasar kaidah-kaidah kehidupan ekonomi dengan memperhatikan masalah polilik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan menggambarkari suatu Satuan Wilayah Pengembangan yang selanjut· nya dijadikan landasan dalam rumusan usaha pengemban&an wilayah. Sejalan dengan pengertian terikatnya kola dalam satu hubungan hirarki, pada dasarnya jaringan jalan yang ｾ･ｲｳ｡ｮｧｫｵｬ＠ akan menunjukkan slruktur lertentu. Dengan struktur tersebut, bagian-bagian jaringan jalan akan memegang peranan masing-masing sesuai dengan hirarkinya dalam Satuan Wilayah Pengembangan yang t-ersangkutan. Dengan gambaran tersebul, jelaslah kedudultan jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan daral, mengikal semua kola dalam hubungan hirarki, dan membentuk sistem jaringan tertentu dalam suatu Satuan Wilayah Pengembangan. 4. Dalam pada itu disadari, bahwa tingkat perltembangan antar daerah yang seimbang mempunyai arti yang penting bagi terjaminnya sasaran pemcrataan pertumbuhan, sebqai usaha untult mewujudkan berbagai tujuan pembangunan. Tingkat perkem-

bangan suatu daerah (wilayah dalam batasan administratiO akan dipengaruhi oleh Satuan Wilayah Pengembangan yang bersangltutan. Bertolak pada gejala bahwa sistem sosial cenderung untuk menolak berlakunya hultum keseimbangan (seperti terlihat pada gejala maltin menajamnya perbedaan dalam tingkat perltembangan daerah apabila prosesnya berlangsung tanpa diltendaliltan) malta pada prinsipnya perkembangan semua ｓ｡ｴｾ＠ Wilayah Pengembangan perlu dikendaliltan; apabila· ingin dicapai tingkat perkembangan antar daerah yang seimbang. Usaha pengendalian dimaltsud pada dasarnya merupakan salah satu langkah penyeirnbangan dalam pengembangan wilayah, yang dapat dilakukan secara ｾｵｮｧ＠ maupun tidak Jan&sung. Misalnya, dengan Jalan memberikan kesempatan kepada beberapa Satuan Wilayah Penaembangan yang tergolong kccil dan lemah untuk mengelompokkan diri menjadi lebih besar dan kuat. ｰ･ｮ｡ｬｯｭｫｾ＠ terscbut akan membawa implikasi pada perpbinaan sistem distribusi yang ｾ＠

5. Proses


nunjanpya. Sejalan denpn pcnaertian struktur wilayah, proses penaelompokkan dijalankan denpn meninakatkan kemampuan pelayanan pemasaran dari salah satu kola yana menduduki hirarki ler· lingi. Oi dalam sistem dislrib,.asi, sistem jarinaan jalan memqang peranan pentrng, karena peningkalan pelayanan pemasaran lidak lain adalah peningkatan kepadalan ja'la dislribusi, yana menuntut penaembangan prasarana perhubungan anlara lain jaringan jalan. Dalam ranaka berfungsinya bagian-bagian jaringan jalan dengan baik, unluk peninakalan pertumbuhan ekonomi di wilayah pengaruh sebagai unsur pentina guna lerwujudnya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya perlu dibangun jalan-jalan berspesifikasi bebas hambalan justru di daerah-daerah yana sudah tingi perkembanpnnya. Dengan memperhatikan rasa keadilan, pembaqunan jalan-jalan lersebut di atas diselenagarakan dengan pembangunan Jalan Tol.

6. Dalam kehidupan banasa kedudukan dan peranan jarinsan jalan seperti uraian terdahulu memberikan ketegasan bahwa jaringan jalan pada hakekatnya menyanakul hajat hidup orana banyak serta menaendalikan pembentukkan Struklur Penaembanaan Wilayah pada Tin&kat Nasional, lerutama )'8111 men)'8Jllkul pewujudan perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemcrataan hasil-hasil pembangunan, serta pemantapan pertahanan dan keamanan nasional, dalam rangka mewujudkan mcnuju sasaran-sasaran pcmbangunan ｮ｡ｾｩｯｬ＠ Indonesia yang adil dan makmur hcrｭ｡ｾｹｲｫｴ＠ dasarkan Pancasila. Uraian dt atas mcnunjukkan relcvansi yang spcsifik pada pcranan jalan, yaitu langsung hubungannya dengan Struktur Pcngembangan Wilayah, maka pengcrtian pcmcrataan pembangunan ､ｩｰ･ｲｴ｣ｧ｡ｾ＠ kaitannya dengan struktur tersehut serta tujuan yang spesifik pula yakni pcwujudan perkembangan antar daerah yang seimbang. Jadi pewujudan dan perkembangan antar dacrah yang seimbang dan pemerataan hasil pembangunan adalah identik dengan pengertian pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Dari seluruh uraian di atas sudah selayaknya apabila Negara menguasai jaringan jalan. 7. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan Pcmcrinlahan Negara, mempunyai hak membina jalan. Dalam hal ini setiap usaha pembinaan jalan harus dilandasi oleh jiwa pengabdian kepada Bangsa dan Negara. Pembinaan jalan, sebagai salah satu bagian dari pembinaan prasarana perhubungan melibatkan unsur Rakyat dan Pemerintah, sehingga usaha pengalurannya ditujukan baik kepada Rakyat maupun Pemerintah. Dalam hubungan ini diperlukan adanya kesepakalan atas pengenalan masalah sasaran pokok pembinaan jalan. Karena Pemerinlah pada hakekatnya menjalankan tugas yang menurut ukuran wajar tidak dapat dilangani sendiri oleh Rakyal, maka usaha pengaturan kecuali mengandung maleri pokok berupa pengenalan masalah sasaran pokok pembina jalan, juga penegasan lentang hak dan kewajiban Pemerinlah maupun Rakyal serta pedoman bagi usaha pengaluran-

I ntormasi Pekerjaan

Umum

nya lebih lanjut. 8. Sehubungan denpn hal tersebul di alas pengaluran hal ikhwaJ jaJan perlu segera dimantapkan dalam bentuk Undang-undang, yang menyangkut materi pokok lenlang pengenalan masalah sasaran pokok pembinaan jalan, penegasan tenlang hak dan kewajiban dan pedoman bagi usaha pengaluran l•:bih Ianjut. PASAI. IU:MI PASAI. Pusu/1

lstilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar supaya terdapat keseragaman pengertian atas isi Undang-undang ini serta peraturan-peraluran pelaksanaannya. Huruf a Cukup

jelas

Huruf h Yang dimaksud dengan Pemerintah ialah Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan Pcmerintah Daerah ialah Pcmerintah Daerah sebagaimamana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Huruf e Yang dimaksud dengan Jalan ialah prasarana perhubungan darat yang diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan, orang, dan hewan. Tidak lermasuk dalam pengertian ini adalah jalan rei misalnya jalan kereta api, jalan Iori, dan jalan kabel. Dengan anak kalimat "dalam bentuk apapun" dimaksudkan pengertian jalan tidak terbatas pada bentuk jalan yang konvensional (pada permukaan tanah), akan tetapi termasuk juga jaJan yang melintasi sungai besar/danau/laut, di bawah permukaan tanah dan air (terowongan), dan di atas permukaan tanah (jalan layang). Yang termasuk bangunan pelengkap jalan ialah bangunan yang tidak dapal dipisahkan dari jalan, antara lain jembalan, ponton, lintas alas ("overpass"), lintas · bawah ("underpass"), lempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan, dan saluran air jalan. Yang termasuk perlengkapan jalan anlara lain rarnbu-rambu jalan, rambu-rambu lalu-lintas, landa-landa jalan, pagar pengamanan lalu linlM', pagar Daerah Milik JaJan, dan patok-patok Daerah Milik Jalan. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Yang dimakiud dengan Jalan Khusus adalah jalan yang tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, antara lain jalan inspeksi pengairan, jalan inspeksi saJuran minyak atau gas, jalan perkebunan, jalan pertambanaan, jalan kehutanan, jalan komplek untuk umum, jalan untuk keperluan per｢ｵｾ｡ｮ＠

35

tahanan dan keamanan Negara. Dalam hal suatu ruas jalan khusus berdasarkan pcraturan perundang-undangan yang berlaku atau oleh pemiliknya dinyatakan terbuka bagi lalu lintas umum, malta terhadap ruas jalan dan lalu lintas tersebut berlaku peraturan perundang-undangan tentang Jalan dan tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Penentuan sasaran meliputi penyusunan rencana umum jangka panjang, penyusunan rencana jangka menengah, dan program pewujud'in sasaran. Pewujudan sasaran meliputi kegiatan penyusunan rencana teknik, pembangunan, dan pemeliharaan. Pasa/2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (I) Yang dimaksud dengan kota dalam ayat ini, adalah dalam kaitannya dengan jaringan jalan, bukan pengertian kota dalam adrninistrasi pemerimahan. Yang dimaksud dengan simpul jasa distribusi, adalah suatu simpul yang terjadi ak.ibat berlak.unya pola-pola efisiensi pada arus barang atau orang yang menjadi titik tumpu bagi tumbuh dan berkembangnya kota menurut pertimbangan ekonomi. Jaringan jalan primer berkaitan erat dengan Struktur Pengembangan Wilayah pada Tingkat Nasional, yang menurut peranan pelayanannya terd.iri dari Jalan Arteri, Jalan Kolektor, dan Jalan Lokal. Ayat (2) Jarict.m jalan sekunder berkaitan erat dengan Struktur Wilayah Pengembangan Kota, yang menurut peranan pelayanannya terdiri dari Jalan Arteri, Jalan Kolektor, dan Jalan Lokal. Jalan Arteri Primer dan Kolek tor Primer tidak terputus walaupun memasuki suatu kota. Ayat (3) Cukup jelas. Pasa/4 Ayat (I) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

PtiSD/5 Ayat (1) Cukup jelas.

36

Ayat (2) Daerah Manfaat Jalan adalah suatu daerah yang d.imanfaatkan untuk konstruksi jalan terdiri dari badan jalan, saluran tepi jalan, dan arnbang pengarnannya. Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan. Ambang pengarnan jalan terletak di bagian paling luar dari Daerah Manfaat Jalan, dan dirnaksudkan untuk mengarnankan bangunan jalan. Ayat (3) Daerah Milik Jalan ("right of way") dibatasi dengan tanda batas Daerah Milik Jalan. Sejalur tanah tertentu di luar Daerah Manfaat Jalan tetapi di Daerah Milik Jalan dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluaasan kearnanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran Daerah Manfaat Jalan di kemudian hari. Ayat (4) Daerah Pengawasan Jalan adalah sejalur tanah terteutu yang terletak di luar Daerah Milik Jalan, yang penggunaannya d.iawasi oleh pembina jalan, dengan rnaksud agar tidak. mengganggu pandangan pengemudi dan konstruksi bangunan jalan, dalam hal tidak cukup luasnya Daerah Milik Jalan. A\at ('i) ('ukup j<:la,. l'u.wl f>

l'usul 7

Sccara umum wewcnan!( pembinaan jalan ada pada Pcrnerintah di sarnping itu karena adanya kekhusu,an di bidang pengairan, pcrkcbunan, pcrtarnbangan, kehutanan, pelabuhan, pertahanan dan kcarnanan, dan lain-lain, rnaka pelaksanaan pcrnbinaan jalan pcrlu memperhatikan pcraturan perundang-undangan di bidang masing-masing. Pelimpahan dan atau penycrahan wewenang scbagaimana dimaksud dalam pasal ini bcrarti bahwa hak dan kekuasaan untuk melakukan pembinaan beralih pada instansi yang bersangkutan. Penyerahan wewenang kepada Badan Hukum dan atau Perorangan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan dan kemakmuran masyarakat sekitarnya. Tapi dalam pada itu karena pembinaan dan pengurusan jalan adalah beban Badan Hukum atau Perorangan, penerima penyerahan itu, Pemerintah tidak akan mengabaikan kepentingannya. Pasa/8 Ayat (I) Jalan umum yang dikelompokkan dalam Jalan Nasional disebut Jalan Nasional. Ayat (2) Jalan Umum yang dikelompokkan dalam Jalan Daerah: - yang dibina oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dapat disebut Jalan Propinsi; - yang dibina oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dapat disebut Jalan Kabupaten/Kotamadya; - yang dibina oleh Pemerintah Desa dapat disebut Jalan Desa. lnformes• t'ekerjean Umur:n

fwat

(3)

Jalan Khusus yang dibina oleh lnstansi/Badan Hukum antara lain dapat disebut jalan instansi pengairan, jalan perkebunan, jalan pertambangan, jalan kehutanan, jalan komplek yang bukan jalan umum, jalan pelabuhan dan lain-lain. Ayat (4) Cukup jelas. Pusul 9

Ayal (I) Pcmbinaan jalan pada hakekalnya melipuli penenluan sasaran dan perwujudan sasaran. Tcrmasuk dalam pencntuan sasaran adalah kegiatan-kcgiatan penyusunan rencana umum jangka panjang, penyusunan renl:ana jangka menengah, dan penetapan program untuk mewujudkan rencana-rencana tersebut. Termasuk dalam pewujudan sasaran adalah kegiatan-kegiatan pengadaan dan pemeliharaan. Ayat (2) Pengertian pengadaan tida)( terbatas hanya pada perencanaan teknik dan pembangunan saja, akan tetapi meliputi pula penerimaan, penyerahan, dan pengambilalihan. Contoh dari penerimaan dan penyerahan misalnya, Pemerintah menerima penyerahan Jalan Khusus dari Badan Hukum/lnstansi dan kemudian dinyatakan sebagai Jalan Umum. Contoh dari pengambilalihan misalnya, Pemerintah mengambilalih Jalan Khusus dari Badan Hukum/lnstansi dan kemudian dinyatakan sebagai Jalan Umum. Pusul/0

Ayat (I) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Paso/ II

Ayat (I) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

Pasa/12

Cukup jelas. Ayat (S) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.

Pasa/13 Mengingat bahwa Jalan Tol merupakan jaringan jalan umum yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sudah selayaknya apabila pemilikan dan penyelenggaraannya ada pada Pemerintah. Penyelenggaraan Jalan Tol, meliputi semua kegiatan pewujudan sasaran pembinaan Jalan Tol, dan ｫ･ｧｩ｡ｾ＠ operasinya. Kegiatan operasi dimaksud melipuu pengumpulan tol, pengaturan pemakaian dan pengarnanan Jalan Tol, usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan penyelenggaraan Jalan Tol. Pasal/4

Usul Menteri untul menetapkan suatu ruas jalan sebagai Jalan To! didasarkan atas rencana umum jangka menengah dan program pewujudan jaringan jalan Pemerintah. Pembangunan Jalan Tol diselenggarakan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan biaya operasi kendaraan melalui Jalan Tol ditambah dengan pembayaran tol harus lebih rendah daripada biaya operasi kendaraan melalui lintas alternatif jalan umum yang ada. Pasal/5

Yang dimaksud dengan merupakan altematif adalah bahwa selain Jalan Tol, harus ada lintas jalan umum lain yang mempunyai asal dan tujuan yang sama sehingga para pemakai jalan bebas menentukan pilihan untuk menggunakan atau tidak menggunakan Jalan Tol. Dalam hallintas altematif jalan umum tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka Jalan Tol dengan ｾｮ､ｩｲｹ｡＠ menjadi jalan lintas umum tanpa tol.

Pasal 16 Ayat (I) Yang dimaksud dengan spesifilc:asi khusus Jalan To! adalah spesifikasi jalan bebas hambatan, antara lain : a. tidak mempunyai persilangan yang sebidang dengan jalan lain; b. tidak mempunyai jalan masuk secara langsung, kecuali yang terkendali; c. biaya operasi kendaraan melalui Jalan Tol ditambah pembayaran to! masih lebih rendah daripada biaya operasi kendaraan melalui lintas altematif jalan umum yang ada. Biaya operasi kendaraan meliputi antara lain bahan bakar, pelumas, keausan, dait nilai waktu.

Ayat (I) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan memberikan keandalan adalah memberilcan pelayanan dan keamanan yang man tap.

Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4)

Ayat (3) Cukup jelas.


Pasal 17

37

Ayat (I) Men&inpt bahwa Jalan Tol merupakan Jalan Umwnlterbuka bagi lalu lintas umum dan mempunyai sifat khusus, sudah selayaknya pengusahaan Jalan Tol diselenggarakan oleh Badan Hukum Usaha Negara. Yang dimaksud deDJ&n Badan Hukum Usaha Negara, adalah sebapimana dimaksud dalam ｕｮ､ＦｾＭｵ｡ｧ＠ Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara. Kekhususan tersebut disebabkan oleh karena obyek usahanya berupa jalan yang kepada para pemakainya dikenakan tol akan tetapi mempunyai tujuan untuk pemerataan pengembangan wilayah basi tawujudnya perkembanpn antar daerah yang seimbang, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, serta pemantapan pertahanan dan kearnanan Bangsa dan Negara.

Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jclas.

Pasa/18

A;-:! {I) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jetas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan pemakaian Jalan Tot setain sebagaimana dimaksud datam ayat (I) an tara lain kegiatan-kegiatan yang ditaksanakan untuk kepentingan nasional, kepentingan pertahanan dan keamanan di Jatan Tot, sehingga Jatan Tot tidak dapat digunakan untuk kendaraan bermotor. Persetujuan Presiden dikeluarkan atas usut Menteri.

Pasa/19 Ayat ( 1) Cukup jetas. Ayat (2) Hal ini dimaksudkan agar Pemakai Jatan Tot berhak menuntut dan memperoteh ganti rugi dari Badan Hukum Usaha Negara Jatan Tot alas kerugian yang nyata-nyata merupakan akibat kesalahan dari Badan Hukum Usaha Negara Jalan Tol dalam menyelenggarakan Jalan Tottersebut. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasa/10 Ayat (I) Terganggunya peranan jatan dapat diakibatkan oleh pemakaian jalan yang tidak pada tempatnya, misalnya berlari-Iari, mengendarai sepeda, atau memakai jalan sebagai tempat bermain sepatu roda, dan skate-board di Jalan Tol serta menempatkan batu-batu besar, menumpuk pasir, membuat hambatan-hambatan di Daerah Manfaat

38

Jalan di Jalan Umum. Ayat (2) Cukup jetas. Ayat (3) Penydenggaraan suatu ruas jalan sebapi Jalan Tot ditetapkan dengan Keputusan Presiden berdasarkan usut Menteri, sehingga apabila terdapat penyelenggaraan suatu ruasjalan sebagai Jalan Tot tidak ditetapkan dengan Keputusan Presiden, adalah bertentansan dengan Undang-undang ini. Ayat (4) Yang dimaksud dengan memasuki Jatan Totterbatas pada pejatan kaki yang tidak mengganggu peranan jalan dan tidak mcngakibatkan kerusakan Jalan Tol. Pasal 21 ａｾﾷ｡ｴ＠

(ll

Cul..up jclas. ａｾﾷ｡ｴ＠

(1)

Cul..up jclas. Ayat (3) Kctentuan pasal m1 dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi penuntutan alas kejahatan dalam pengusahaan jatan dan merupakan tambahan terhadap ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab VII Pasatl92 dan Pasat 193. Ayat (4) Cukup jetas. Ayat (5) Cukup jetas. Ayat (6) Perbuatan pidana ini dinilai sebagai kejahatan oteh karena akibat dari perbuatan tersebut dapat menimbutkan bahaya bagi keamanan umum, orang, maupun barang.

Pasa/22 Untuk menjamin pelaksanaan yang sebaik-baiknya dari peraturan-peraturan atau tindakan yang merupakan petaksanaan Undang-undang ini, maka dipertukan sanksi pidana sebagai yang dicantumkan datam pasal ini. Sanksi pidaria tersebut hanya menyangkut hal-hal yang bersifat petanggaran.

Pasa/23. Maksud ketentuan ini adalah agar tidak terjadi kekosongan hukum ("rechtsvacuum") dalam bidang jalan.

Pasa/24 Cukup jetas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3186.

lnformasi Pekerjun Umum

a

.

8CC8SI8 ENGINEERING INC.LTD. JALAN PRAPATAN N0.24

e 0

356980

e JAKARTA 10410

MENGUCAPKAN SELAMAT HARI KEBAKTIAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM TANGGAL

KE

41

3 DESEMBER 1986

P .T. Sumurung Raya CONTACTOR- PERDAGANGAN UMUM- ANGKUTAN DARAT Head Office. Jl. Cempaka Putih Tengah 26 No.2, Taman Solo Phone : 414505 - 416183- Jakarta 10510

MENGUCAPKAN SELAM'AT HARI KEBAKTIAN PUKE 41

P.T. SANTYAYA

BHAKTI

PERDAGANGAN UMUM & KONTRAKTOR Jl. Raya Cipinang Jaya, Komplek Cipinang Elok II Blok AF No. 18, Jakarta Timur Telp. 8194989

MENGUCAPKAN

SELAMAT

H A R I K E 8 A K T IAN P lJ K E 41

PT. TELAGA PALMA KENCANA Jl. Jatinegara Barat 166 K, Telp. 8195862, Jakarta Timur

MENGUCAPKAN

SELAMAT HARI KEBAKTIAN PUKE 41


39

KORPRI SUKU DINAS PEKERJAAN UMUM JAKARTA BARAT Jalan. Let. Jend. S. Parman No.2- Tslp. 592366

PIM'INAN BESERTA KARYAWAN MENGUCAPKAN : SELAMAT HARI KEBAKTIAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM KE- 41

PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PROYEK PENGEMBANGAN LINGKUNGAN PLUIT II. Pluit No. 1 - Telpon 662300-662301 Jakarta

PIMPINAN BESERTA KARYAWAN PPL . PLUIT DKI JAKARTA MENGUCAPKAN : SELAMAT HARI KEBAKTIAN DEPARTEMEN PEK.ERJAAN UMUM KE- 41

PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SUKU DINAS PEKERJAAN UMUM JAKARTA TIMUR Jalan Raya Jatinegara Barat 142 Tilpon, 8191009-8191597-8192172. JAKARTA

MENGUCAPKAN SELAMAT HARI KEBAKTIAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM KE-41

KORRA ANTARBUANA P.T. QUANTITY SURVEYORS • PROJECT MANAGERS • CONSTRUCTION MANAGERS

Jl. Dwijaya 111/10 Radio Dalam, Telp. 771397 - 711246, Jakarta Selatan

PI MPI NAN BESERTA KARYAWAN MENGUCAPKAN : SELAMAT HARI KEBAKTIAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMLM KE- 41

40

I nformasi Pekerjaan

Umum

PERATURAN

PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA '

NOMOR : 26

TAHUN : 1985

TEN TANG

JALAN

•

ｾ＠

ｾ＠

DEPARTEIEN PEKERJAAI UMUI DIREKTORAT JENDERAL BIIA MARGA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATIJRAN PEMERINT AH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1985 TENTANG JALAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dengan Undang-undang nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan telah ditetapkan ketentuanketentuan pokok mengenai jalan;

4. Pembina Jalan Nasional adalah Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya untuk menyelenggarakan pembinaan jalan di tingkat nasional dan melaksanakan pembinaan Jalan Nasional;

b. bahwa untuk melaksanakan ketendimaksud dalam tuan ｳ･｢｡ｧｩｭｾ＠ huruf a di atas, perlu ditetapkan peraturan pemerintah tentang Jalan;

5. Pembina Jalan Propinsi adalah Pemerintah Daerah Tingkat I atau Instansi yang ditunjuknya untuk melaksanakan pembinaan Jalan Propinsi;

I. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang No_mor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara nomor 3186); MEMUTUSKAN : Menetapkan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG JALAN. BABI KETENTIJAN UMUM

Pasall Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Pembinaan Jalan adalah kegiatan-kegiatan penanganan jaringan jalan terdiri dari penentuan sasaran yang meliputi penyusunan rencana umum jangka panjang, penyusunan rencana jangka menengah dan penyusunan program, serta pewujudan sasaran yang meliputi pengadaan dan pemeliharaan; 2. Pembina Jalan adalah Instansi atau Pejabat atau Badan Huk:um atau Perorangan yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian atau seluruh wewenang pembinaan jalan; 3. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pembinaanjlllan; lnformasi Pakerjaan Umum

6. Pembina Jalan Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten atau Instansi yang ditunjuknya untuk melaksanakan Pembinaan Jalan Kabupaten; 7. Pembina Jalat1 Kotamadya adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya atau Instansi yang ditunjuknya untuk melaksanakan Pembinaan Jalan Kotamadya;

8. Pembina Jalan Desa adalah Pemerintah Desa/ Kelurahan; 9. Pembina Jalan Khusus adalah Pejabat atau orang yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk dan atas nama pimpinan lnstansi atau Badan Hukum atau Perorangan untuk melaksanakan Pembinaan Jalan Khusus; 10. Leger adalah dokumen yang memuat catatan mengenai perkembangan suatu ruas jalan. BAB II JARINGANJALAN Bagian Pertama Pennan J alan

Pasa/2 (1) Pengadaan jalan diselenggarakan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusatpusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran.

(2) Pengadaan jalan diarahkan untuk memperkokoh kesatuan wilayah nasional sehingga menjangkau daerah-daerah terpencil. (3) Pengadaan jalan diarahkan untuk mewujudkan:

41

a. peri kehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata, dan seimbang. b. daya guna dan basil guna upaya pertahanan keamanan Negara.

Ptual J

PaiQ/.S

(1) Pembina jalan wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya operasi kendaraan menjadi serendahrendahnya.

(I) Sistem jaringan Jalan Sekunder disusun mens· ikuli ketentuan pengaturan tata ruang kota yang menghubngkan kawasan-kawasan yang mempu· nyai fungsi primer. fungsi sekunder kesatu, fung·

(2) Pembina jalan wajib mengusahakan agar jalan dapat mendorong ke arah terwujudnya keseirnbangan antar daerah dalam hal tingkat pertumbuhannya dengan mempertimbangkan satuan wilayah pengembangan dan oreientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional yang dituju.

(2) Jalan Arteri Sekunder menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sckundcr kcsatu dengan kawasan sekunder kedua.

(3) Dalam usaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi ｶ｡ｮｾ＠ｳ･ｩｭ｢｡ｮｾＮ＠ Pembina Jalan waiib memperhatikan bahwa jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan terdiri dari sistern jaring· an jalan primer dz.n sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hirarki. Pasa/4 (I) Sistem Jaringan Jalan Primer disusun mengikuti ketentuan pengaturan tata ruang dan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional, yang menghubungkan sirnpul-simpul jasa distribusi sebagai berikut:

a. Dalam satu Satuan Wilayah Pengembangan menghubungkan secara menerus kota jenjang kesatu. kota jenjang kedua, kota jenjang keti· ga, dan kota jenjang di bawahnya sampai ke Persil. b. Menghubungkan kota jenjang kcsatu dengan kota jenjang kesatu. an tar Satuan Wilayah Pengembangan. (2) J alan Arteri Primer mcnghubungkan kota jenjang kesatu yang terletak berdampingan atau meng· hubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua. (3) J alan Kolek tor Primer menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua a tau menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga. (4) J alan Lokal Primer menghubungkan kota jenjang kesatu dengan Persil atau menghubungkan kota

42

jenjang kedua dengan Persil atau menghubungkan kola jenjang ketiga dengan kota jenjang ketlga, kola jenjang keliga dengan kota jenjang di ba· wahnya, kola jenjang ketiga dengan Perail-; atau kola di bawah jenjang ketiga sampai Persil.

si sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

(3) Jalan Kolektor Sekunder menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua kawasan sekunder ketiga. (4) Jalan Lokal Sekunder menghubungkan kawasan

sekunder kesatu dengan perumahan, menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan. Pasa/6 (I ) Penetapan ruas-ruas jalan menu rut peranannya da-

lam sistern jaringan jalan primer dan J alan Arteri Sekunder dilakukan secara berkala oleh Menteri setelah rnendengar pendapat Menteri Perhubungan sesuai dengan tingkat perkembangan wilayah yang telah dicapai. (2) Penetapan ruas-ruas jalan menu rut peranannya dalam sistem. jaringan jalan sekunder kecuali Jalan Arteri Sekunder dilakukan secara berkala oleh Gubernur Kepala Daeral1 Tingkat I, atas usul Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan memperhatikan Petunjuk Menteri dan Menteri Perhubungan sesuai dengan tingkat perkembangan kawasan kota yang telah dicapai.

Bagian Kedua Persyuatan jalan menurut peranan Paml 7

(I) Jalan Arteri Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) km/ si sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga dan selnformesi PekerjMn Umum

terusnya sampai ke perumahan.

dak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat.

(2) Jalan Arteri Sekunder menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu ·dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

(4) Persimpangan pada Jalan Arteri Sekunder, dengan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dan ayat (2).

(3) Jalan Kolektor Sekuniler menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua kawasan sekunder ketiga.

Pasa/11

(4) Jalan Lokal Sekunder menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan scterusnya sampai ke perumahan.

Pasa/6 (l ) Penetapan ruas-ruas jalan menu rut peranannya dalam sistem jaringan jalan primer dan Jalan Arteri Sekunder dilakukan secara berkala oleh Menteri setelah mendengar pendapat Menteri Perhubungan sesuai dengan tingkat perkembangan wi)ayah yang telah dicapai.

(2) Penetapan ruas-ruas jalan menurut peranannya dalam sistem jaringan jalan sekunder kecuali Jalan Arteri Sekunder dilakukan secara. berkala oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, atas usul Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan memperhatikan Petunjuk Menteri dan Menteri Perhubungan sesuai dengan tingkat perkembangan kawasan kota yang telah dicapai. Bagian Kedua Persyaratan jalan menurut pennan

Pasa/ 7 (I) Jalan Arteri Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) km/

(2) Jalan Lokal Primer tidak terputus walaupun memasuki desa.

Pasa/10 (I) Jalan Arteri Sekunder didesain berdasarkan ke-

cepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) km/jam dan dengan Iebar badan jalan tidak kurang dari 8 (de Iapan) meter. (2) Jalan Arteri Sekunder mempunyai kapasitas yang sama atau lebih besar dari volume lalu lintas rata.rata. (3) Pada Jalan Arteri Sekunder lalu lintas cepat ti-

lnformasi Pekerjean Umum

Jalan Kolektor Sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 ( dua puluh) km/jam dan dengan Iebar badan jalan tidak kurarig dari 7 (tujuh) meter.

Pasa/12 ( 1) J alan Lokal Sekunder didesain berdasarkan kecep11tan rencana paling rendah I 0 (sepu1uh) km/jam dan dengan Iebar badan jalan tidak kurang dari 5 (lima) meter. (2) Persyaratan teknik Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih. (3) Jalan Lokal Sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 ( tiga) a tau lebih harus mempunyai Iebar badan jalan tidak kurang dari Jlh (tiga setengah) meter.

Pasa/13 Ketentuan teknik jalan bagi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 ditetapkan oleh Menteri.

Pasa/14 (I) Bangunan pelengkap jalan harus disesuaikan dengan peranan jalan yang bersangkutan.

(2) Ketentuan-ketentuan teknik bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (I ) ditetapkan oleh Menteri.

Pasa/15 Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pemakai jalan harus memenuhi ketentuan teknik perlengkapan jalan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dengan memperhatikan pendapat Menteri.

.Pasa/16 Perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pemakai jalan harus memenuhi ketentuan teknik perlengkapan jalan yang ditetapkan oleh Menteri.

43

BAB Ill BAGIAN-BAGIAN JALAN

PaSil/21 (I) Bangunan utilitas yang mempunyai sifat pelayanan wilayah pada sistem jarin!!.an jalan primer

Bagian Pertama

Daerah Manfaat J alan

di luar kotJ. harus ditrmpatkan di luar Daerah Milik hbn.

Pasa/17 (I) ｾ｡･ｲ＠

Manfaat Jalan merupakan ruang srpanJang Jalan yang dibatasi oleh Iebar. tinggi. dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh Pembina Jalan.

(2) Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) hanya .diperuntukkan bagi median. perkerasan jalan. jalur pemisah. b:!lw jalan. saluran lt'pi jalan, trotoar. lereng. ambang pengaman. timhunan dan ｧ｡ｬｩｮＬｯｲＭｾｷ＠ perlengkapan ｪ［ｾｬ｡ｮＮ＠ dan bangunan ｰ･ｬｮｧｫ［ｾ＠ｬ［ｾｩｮｶ｡Ｎ＠

Pasa/18 (I) Badan jalan hanya diperuntukkan bagi arus lalu lintas dan pengamanan terhadap konstruksi jalan.

(2) Lebar, tinggi, dan kedalaman ruang be bas ditetapkan lebih lanjut oleh Pembina Jalan. (3) Tinggi ruang bebas bagi Jalan Arteri dan Jalan Kolektor paling rendah 5 (lima) meter dengan kedalaman lebih dari Jlh ( satu setengah) meter.

(4) Dilarang menggunakan badan jalan dan ruang bebas untuk keperluan yang dapat mengganggu peruntukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ).

PaSil/19 (I) Saluran tepi jalan, hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air, agar badan jalan bebas dari pengaruh air.

(2) Ukuran sa luran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan Iebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan. (3) Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Menteri saluran tepi jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.

(4) Dilarang menggunakan saluran tepi jalan untuk keperluan yang dapat mengganggu peruntukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dan ayat (3).

PaSil/20 (I) Ambang pengaman jalan hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.

(2) Dilarang menggunakan ambang pengaman jalan untuk keperluan yang dapat mengganggu perun. tukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ).

44

ＨｾＩ＠

Bangunan utilitas yang mrmpunyai sifat pelayanan lokal pada sistem jaringan jalan primer di luar kotJ. dapat ditt•mpatkan di luar Daerah Manfaat J alan sejauh mungkin mendekat ke bat as Daerah Milik J alan.

(3) BangunJn utilitas pada sistem jaringan jalan pri-

mer di ､［ｾｬ｡ｭ＠ J...nu dJn sistemjaringan jalan sekundt•r d3p3t ditt•mpatkan di dalam Daerah Manfaat JaiJn ､･ｮｧ［ｾ＠ ketentuan: a. untuk yang ｢ｴｲＺＮｾ､＠ di alas tanah ditcmpatkan di luar jarJk tertentu dari tepi paling luar balm plan atau perkerasan jalan. sehingga tidak menimhulkan hambatan samping bagi pemakai jalan: b. untuk yang berada di bawah tanah ditempatkan d'i luar jarak tertentu dari tepi paling luar balm jalan atau perkerasan jalan, sehj.ngga tidak akan mrngganggu keamanan konstruksi jalan. (4) Jarak sebagaim:111a dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan huruf :1 ditentukan oleh Pembina Jalan yang bersangkutan berdasarkan ketentuan teknik jalan yang ditetapkan oleh Menteri. (5) Penempatan. pemuuatan, dan pemasangan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan persyaratan berdasarkan ketentuan teknik jalan yang ditetapkan oleh Menteri. (6) Rencana kerja, jadwal kerja, dan cara-<:ara pengerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disetujui oleh Pembina Jalan yang bersangkutan. (7) Hal-hal di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I). ayat (2). dan ayat (3) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pembina Jalan yang bersangkutan.

Pasa/22 ( 1) Pohon-pohon J 1da sis tern jaringan jalan primer di

luar kota harus ditanam di luar Daerah Manfaat Jalan. (2) Pohon-pohon pada sistem jaringa:n jalan primer di dalam kota dan pada sistem jaringan jalan sekunder dapat ditanam di batas Daerah Manfaat Jalan, median atau di jalur pemisah. (3) Hal-hal di luar ketentuan sebagaimana dimaksud

lnformesi Pekerj•n Umum

perdalam ayat (I) dan ayat (2) harus ｾ･ｮ､｡ｰｴ＠ setujuan dari Pembina Jalan yang bersangkutan.

Pasa/23

Menteri menetapkan persyaratan dalam hal memasang, membangun, memperbaiki. mengganti baru, memindahkan, dan merelokasi bangunan utilitas yang terletak di dalam, pada, sepanjang, melintas, dan di bawah Daerah Manfaat Jalan.

Pasa/24 (I) Menteri Perhubungan mengatur pengadaan, pe-

nempatan, pemasangan, perbaikan, penggantian baru, pemindahan, dan pemeliharaan ramburambu lalu-lintas dan tanda-tanda jalan setelah mendengar pendapat Menteri. (2) Pembina Jalan melaksanakan pengadaan, penempatan, dan pemasangan perlengkapan jalan di Daerah Manfaat J alan pad a pembangunan jalan baru termasuk peningkatan jalan setelah mendengar pendapat Menteri Perhubungan. (3) Menteri mengatur pengadaan, pemasangan, perbaikan, penggantian baru, pemindahan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (I). Pasa/25

Pembina Jalan mengambil segala upaya agar Daerah Manfaat Jalan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya apabila terjadi gangguan dan hambatan dalam penggunaan Daerah Manfaat Jalan. Pallll26

Dalam hal Daerah Manfaat Jalan benUanpn, ber· potongan, berhimpit, melintaa, atau di bawah banaun· an utUitu maka perayaratan teknik dan penpturan pelakl&l1aannya, ditetapkan benama oleh Pembina Jalan dan pemUik banaunan utUita1 yana berui1J)cut· an, densan mengutamakan kepentlnpn umum dan memperhatikan plhak yana memUiki banaunan yana telah adalebih dahulu.

(2) Daerah MUik Jalan dlperuntukkan bali Daerah Manfaat Jalan dan pelebaran jalan rnaupun pe· nambahan jalur lalu-llntu dl kemudlan harl penaarnan aerta kobutuhan ruanpn untuk jalan.

Pallll28 (1) Pengunaan Daerah Millk Jalan Nlain darl perun· dlmak1ud dalam Paul27 ayat tukan ｾ･｢｡ｧｩｲｮ＠ (2), han11 denaan lzin Pembina Jalan Nrta me· menuhil)'arat-lyarat tortentu. dlmak· (2) Apablla Daerah MUik Jalan ｾ･｢｡ｧｩｭｮ＠ 1ud dalam ayat (1 ), diperlukan untuk Pembinaan jalan, maka pemepna lzin yana berunakutan wajib menaemballkan keadaan Durah Millk Jalan aepertl keadaan 1emula, ata1 beban blaya pemesana lzin yana benanakutan. (3) Dalam hal pemepna lzin tldak menaembalikan keadaan Daerh MUik Jalan Nbaaalmana dlntak· 1ud dalam ayat {2), maka Pembina Jalan dapat at11 menaembalikan keadaan aeperti ｾ･ｭｵｬ｡Ｌ＠ btaya dtbebankan kepada pemeaana izln yang berlanakutan. ·Ptual29

Pensgunaan Daerah Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, yang mengakibatkan kerusakan jalan dapat dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (I ) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980. Pasa/30

Pembina Jalan mengambil segala upaya agar Dacrah Milik Jalan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, apabila terjadi gangguan dan hambatan dalam penggunaan Daerah Milik Jalan. PQSQ/31

Menteri menetapkan persyaratan dalam hal memasang, membangun, memperbaiki, mengganti baru, memindahkan dan merelokasi bangunan utilitas yang bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas dengan atau di bawah Daerah Milik Jalan. Pasal32

BIPnKedua D..UMaJalan Ptual27

(1) Daerah MWk Jalan merupakan ruana 1epanjanr

jalan yana dlbatul oleh Iebar dan tlngi tertentu yana dikuual oleh Pembina Jalan denaan 1uatu hak · tertentu NIUal denpn peraturan perun· ctana-undanpn yana berlaku. lnformasi Pekerjaan Umum

Dalam hal Daerah Milik Jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas dan di bawah bangunan utilitas, maka persyaratan teknik dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan bersama oleh Pembina Jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan pihak yang memiliki bangunan yang telah ada lebih dahulu.

45

Bagian Ketiga D.enh Peng.wasan J alan

Pull JJ (I) Daerah Pengawasan J alan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 merupakan ruang sepanjang jalan di luar Daerah Milik Jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu. yang ditetapkan oleh Pembina Jalan. dan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan.

e.

Jalan Kolcktor Sdwnder tidak kurang dari 7 (tujuh) meter;

f.

Jalan Lokal Sekundl'r tidak kurang dari 4 (empat) meter;

g.

Jembatan tiJ;.tk kur:wg dari I 00 (scratus) meter ke arah hilir atau huht.

BAB IV PEUMPAHAN DAN PENYERAHAN WEWENANG PEMBINAAN JALAN

Sekitar Tebet Fly Over (2) Dalam pengawasan penggunaan Daerah Pengawas an Jalan, Pembina Jalan berhak mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tcrtentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan kontruksi jalan, atau memerintahkan dilakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan Daerah Pengawasan Jalan .

Pasa/34 Pembina Jalan mcnetapkan batas luar Daerah Pengawasan Jalan yang diukur dari as jalan dengan jarak berdasarkan ketentuan tersebut di bawah ini :

46

Pasal 35 Wewenang pembinaan jalan ada pada Menteri.

Pasa/36 (I) Wewcnang pcnyusunan rencana umum jangka panjang. rr:n..:ana jangka menengah. dan penyusunan program pewujudan jaringan jalan primer ada pada Mcnteri. (2) Wewenang penyusunan rent:ana umum jangka panjang rencana jangka menengah. dan penyusunan program pewujudan jaringan jalan sekunder diserahkan kepada Pemerintah DaeJah dengan perincian sebagai berikut:

a.

Jalan Arteri Primer tidak kurang dari 20 (dua puluh) meter;

b.

Jalan Kolektor Primer tidak kurang dari 15 (lima betas) meter;

c.

Jalan Lokal Primer tidak kurang dari 10 (sepuluh) meter;

a . untuk kota-kota yang merupakan ibukota propinsi kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten atau Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya yang bersangkutan dengan mendapat petunjuk dari Gubernur Kepala Daerah;

d.

Jalan Arteri Sekunder tidak kurang dari 20 (dua puluh) meter;

b. untuk kota-kota yang bukan merupakan Kotamadya dan bukan sebagaimana dimaksud lnformui Pekert-n Umum

dalam huruf a kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten; c. untuk kota-kota yang merupakan Kotamadya dan bukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya;

d. untuk Daerah Khusus lbukota Jakarta kepada Pemerintah . Daerah Khusus lbukota Jakarta. (3) Wewenang penyusunan rencana umum jangka panjang. rencana jangka menengah, dan program pewujudan Jalan Khusus ada pada Pejabat/Instansi di pusat atau di daerah atau Badan Hukum atau Perorangan yang bersangkutan. Pasa/37 (I) Wewenang perencanaan teknis dan pembangunan Jalan Arteri pada jaringan jalan primer ada pada Menteri atau diserai}kan kepada badan usaha negara yang diserahi tugas pengelolaan jalan tol. (2) Wewenang perencanaan teknis dan pembangun-

an Jalan Kolek tor pada jaringan jalan primer ada pada Menteri atau diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I atau Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten sesuai dengan pengelompokan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44. dan Pasal45. (3) Wewenang perencanaan teknis dan pembangunan Jalan Lokal pada jaringan jalan primer dilerahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten.

(4) Wewenang perencanaan teknis dan pembafliUnan jalan pada jaringan jalan sekunder ada pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). (5) Wewenang perenc:anaan teknis dan pembangunan jalan sebagaimana dimabud dalam Pasal 43 ayat (I) huruf c, Pasal 44 ayat (I) huruf c, dan Pasal 45 ayat (I) huruf d ada pada Menteri atau Pemerintah Daerah yang benangkutan.

(6) Wewenang perencanaan teknis dan pembangunan Jalan Khusus ada pada ｐ･ｪ｡｢ｴＯｬｾｮｩ＠ di pusat atau di daerah atau Badan Hukum atau Perorangan yang benangkutan. Prual38 (I) Wewenang pemeliharaan I alan Arteri pada ja· ringan Jalan Primer ada pada Menteri atau dilimpahkan dalam rangka tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I atau diaerahkan kepada badan usaha nepra yana dilerahi tups penaelolaan jalan tol.

lnforn.l P.Urt-n Umum

(2) Wewenang pemeliharun Jalan Kolektor pada jaringan jalan primer ada pada Menteri atau diUmpahkan kepada Pejabat/lnstansi di daerah atau diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I atau Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten sesuai dengan pengelompokan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, pasal 44; dan Pasal 45.

(3) Wewenang pemeliharaan I alan Lokal pada jaring· an jalan primer diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten.

(4) Wewenang pemeliharaan jalan pada jaringan jalan sekunder ada pada Pemerintah Daerah · sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). (S) Wewenang pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (I) huruf c, Pasal 44 ayat (I) huruf c, dan Pasal 45 ayat (I) huruf d ada pada Menteri atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan. (6) Wewenang pemeliharaan Jalan Khusus ada pada Pejabat/lnstansi di pusat atau di daerah atau Badan Hukum atau Perorangan yang bersangkutan. Pasa/39 (I) Wewenang "pembinaan jalan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (2), dan ayat (3) menjadi urusan rumah tangga Daerah yang bersangkutan, dan dilaksanakan dengan syarat:

a. perangkat pelaksanaannya adalah perangkat Pemerintah Daerah; b. alat perlengkapannya adalah alat perlengkapan Pemerintah Daerah; c. pembiayaannya dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

(2) Penyerahan wewenang pembinaan jalan sebapi· mana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (I) dan Pual 38 ayat (I) kepada badan usaha nepra yang diserahi tugas pengelolaan jalan tol, dilakukan dengan syarat bahwa urusan sepenuhnya menjadi tanggUng jawab badan usaha negara yang diserahi tugas pengelolaan jalan tol meliputi: a. perangkat pelaksanaannya adalah perangkat badan usaha negara yang diserahi tugas pengelolaan jalan tol; b. alat perlengkapannya adalah alat perlengkapan badan usaha negara yang diserahi tugas pengelolaanjalan tol; c. sumber pembiayaannya dari badan usaha negara yang diserahi tugas pengelolaan jalan tol.

47

Pa1i1140 Pelimpahan wewenang pembinaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) kepada Pe-

waktu terbatas dengan tidak mengubah status jalan se• :ula dari segi wewenang pembinaannya, kecuali ditetapkan tersendiri oleh Menteri.

jabat Pusat di daerah dilaksanakan dengan syarat:

a.

tanggung jawab tetap ada pada Menteri:

b.

perangkat pelaksanaannya adalah pelaksanaan pusat di daerah;

perangkat

c.

alat perlengkapanny a adalah alat perlengkapan pusat di daerah;

d.

pembiayaannya dari Departemen yang bertanggung jawab di bidang pembinaan jalan.

Pasa/41 Pelimpahan wewenang pemeliharaan Jalan Arteri pada jaringan jalan primer kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dalam rangka tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (I) dilaksanakan dengan syarat: a.

tanggung jawab tetap ada pada Menteri:

b.

perangkat pelaksanaannya adalah perangkat Pemerintah Daerah yang bersangkutan:

c.

alat perlengkapanny a adalah alat perlengkapan Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan;

d.

pembiayaannya dari Departemen yang bertanggung jawab di bidang pembinaan jalan.

Pasa/42 (I) Sesuai dengan ketentuan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 35 Menteri setelah mendengar Menteri yang bersangkutan dan Gubemur Kepala Daerah yang bersangkutan dapat: a. mengambil alih sementara wewenang pembinaan suatu ruas jalan; b. langsung menangani secara fisik suatu ruas jalan; c. menutup semen tara suatu ruas jalan. (2) Pengambilalihan , penanganan fisik, dan penutupan suatu ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dapat didasarkan pada salah satu a tau beberapa pertimbangan di bawah ini: · a. ruas jalan dipandang sangat strategis terhadap pertahanan dan keamanan nasional; b. ruas jalan dipandang sangat penting dilihat dari segi ekonomi nasional; c. ruas jalan tertentu yang diusulkan oleh Pembina Jalan yang bersangkutan dengan pertimbangan sosial, politik, dan budaya masyarakat setempat. (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) bersifat darurat untuk jangka

48

BABV PEMBINAAN JALAN Bagian Pertama Pengelompokan jalan menurut wewenang pembinaannya

Pasa/ 43 ( 1) T ermasuk

kt'lnmpok

J alan

Nasional

adalah:

a. Jalan Arteri Primer: h. Jalan f..:l,lekt•'r Primer ｾﾷ｡ｮｧ＠ an tar ibuk,lla prPpinsi:

menghubungkan

c. J alan st?lain d:.Hl]1Jda yang termasuk dalam huruf a dan huruf b. yang mempunyai nilai strategis terhadap kepcntingan nasional. (2) Penetapan status suatu jalan sebagai Jalan Na-

sional. dilakukan dengan Keputusan Menteri.

Pasa/44 (I) Tennasuk

kelompok

Jalan

Propinsi

adalah:

a. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan ibukota propinsi dengan ibukota Kabupaten/ Kotamadya; b. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan an tar ibukota kabupaten/kota madya:

c. Jalan selain daripada yang termasuk dalam huru( a dan huruf b. yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan propinsi: d. Jalan dalam Daerah Khusua Jbukota Jakarta, kecuali jalan aebagabnana dimaklud claJam Pual43.

(2) Penetapan status suatu jalan aebagal jalan Propin· si dDakukan dengan Keputuaan Menterl DaJam Negeri atas usul Pemerintah Daerah Tln&kat I yang bersangkutan, denpn memperhatlkan pen· dapat Menteri.

Pllltll45 (1) Tennasuk ｫｾｬｯｭｰ＠

Jalan Kabupaten adalah:

a. Jalan Kolektor Primer Yllll tlclak termuuk dalam Pua143 dan Pllal 44; b. Jalan Loka1 Primer; .:. Jalan Sekunder 1lln tellln tebaplmana dlmak· IUd clalam Pua143 dan Pua144;

d. Jalan tellln darlpada YIDI termiiUk da1am

huruf a. huruf b. clan huruf c Y•l mempu· I nforn.i Pekerjeen Umum

nyai nllai stratep terlulclap kepentinpn kabupaten. (2) Penetapan status suatu jllan sebaplmana diJnak. sud dalam ayat (I) hurufa, hurufb, dan hurufc, sebapi Jalan Kabupaten cWakukan denpn Keputusan Gubemur Kepala Daenh Tlnabt I, atu usul Pemerintah Daerah Tlnabt II yana ber· sangkutan dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Penetapan status suatu ruu jalan sebapi Jalan Kabupaten sebapimana dimalcaud dalam ayat (I) huruf d, dilakukan dengan Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I atu usul Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan, denpn memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

PaS11146 (1) Termasuk kelompok Jalan Kotamadya adalahjaringan jalan sekunder di dalam kotamadya. (2) Penetapan status suatu ruu Jalan Arterl Sekunder sebagai Jalan Kotamadya dilakukan denpn Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Pemerintah Dacrah Kotamadya yang bersangkutan dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Penetapan status suatu ruas Jalan Kolektor Se· kunder sebagai Jalan Kotamadya dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Pemerintah Daerah Kotama· dya yang bersangkutan dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. (4) Penetapan status suatu ruas Jalan Lokal Sekun. der sebagai Jalan Kotamadya dilakukan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

perhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasa/49 ( 1) Suatu ruas jalan dapat ditingkatkan statusnya menjadi tebih tinggi apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut: a. ruas jalan tcrscbut bcrperan penting dalam pelayanan tcrhadap witayah yang lehih luas dari wilayah semula; b. ruas jalan tersebut makin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi. (2) Suatu ruas jalan dapat diturunkan statusnya menjadi lebih rendah apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut: a. ruas jalan tersebut oleh sebab-sebab tertentu, menjadi berkurang peranannya dan menjangkau wilayah terbatas, lebih sempit dari wilayah semula; b. ruas jalan tersebut lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang Pembina J alan yang baru. (3) Peralihan status sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diusulkan dari Pembina J alan yang statusnya lebih rendah kepada Pembina Jalan yang statusnya lebih tinggi. (4) Peralihan status sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disarankan dari Pembina J alan yang statusnya lebih tinggi kepada pembina Jalan yang statusnya lebih rendah. (5) Atas usulan ataupun saran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) Pembina Jalan yang menerima usulan atau saran tersebut mem-

Pasa/47 (l) Termasuk kelompok J alan Desa adalah jaringan jalan sekunder di dalam desa. (2) Penetapan status suatu ruas jalan sebagai J alan Desa dilakukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II dengan memperhatikan pedo· man yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasa/48 (l) Termasuk kelompok Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun dan dipelihara oleh Instansi/ Badan Hukum/Perorangan untuk melayani kepentingan masing-masing.

(2) Penetapan status suatu ruas Jalan Khusus dilakukan oleh Instansi/Badan Hukum/Perorangan yang memiliki ruas jalan khusus tersebut dengan memlnformni Pelcerjun Umum

P.T. SUBUR BROTHERS BANKERS: B.N•I• I ... I•BP'D JAYA•CITI BANK

Pemborong Jalan, .,lo!mbatan, Pengairan, Bangunan dan Pembukaan lahan Jl. Pemandangan 11/21 Gunung Sahari Ancol J A K A R T A 14420 TELEX: 41383 SUBUR lA Telp. 680387-681021

MENGUCAPKAN SELAMAT HARI KEBAK"TIAN PUKE 41

49

berikan pendapatnya kepada pejabat yang menetapkan status semula dari ruas jalan yang bersangkutan.

(6) Penetapan status ruas jalan menurut proses peralihan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan status baru dari ruas jalan yang bersangkutan, setelah mendengar pendapat pejabat yang menetapkan status semula. BqianKedua Peoentuan Sasaran Pangraf 1 Rencana umum jangka panjang jaringan jalan Pasal50 Rencana umum jangka panjang jaringan jalan berisi gambaran wujud jaringan jalan yang ingin dicapai untuk sekurang-kurangnya mencakup tahap 10 (sepuluh) tahun mendatang.

Pasa/51 (I) Rencana umum jangka panjang Janngan jalan primer disusun dengan memperhatikan rencana pembangunan nasional jangka panjang, rencana umum tata ruang, rencana tata guna tanah, dan rencana umum transportasi.

(2) Rencana umum jangka panjang jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Rencana umum jangka panjang Jalan Khusus disusun dengan memperhatikan rencana umum jangka panjang jaringan jalan primer dan sekunder seria p.;dGmar. yaitg ditetapkan oleh Menteri.

Pangraf 2 RencanaJangka Menengah Jaringan JaJan

Paso/52 Rencana jangka menengah jaringan jalan berisi kumpulan rencana individual, merupakan kuantifikasi dari sasaran fungsional yang ingin dicapai, dalam bentuk jumlah satuan fisik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang disertai perkiraan pembiayaannya.

Pasal53

(l) Rencana jangka menengah jaringan jalan primer disusun dengan memperhatikan Garis-garis Besar Haluan Negara. (2) Rencana jangka menengah jaringan jalan sekunder disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dan pe-

50

tunjuk Pembina Jalan Nasional. (3) Rencana jangka mcncngah Jalan Khusus disusun dengan memperhatikan rcncana jangka mcncngah jaringan jalan primer dan sckundcr dan pcdnrnan yang dikcluarkan olch Mcntcri.

P.,..nf3 Program Pewujudan Jaringan Jalan

Pasal54 Program pewujudan jaringail jalan merupakan gabungan susunan jadwal waktu pe!aksanaan untuk masing-masing rencana individual diSt:.rtai perkiraan biaya vang diperlukan setiap tahunnya sebagai pedomlsn evaluasi dana dan kegiatan. pelaksanaan tahunan.

Paso/55

( l) Program pewujudan jaringa.n jalan prin1er disusun dengan memperhatikan Renc2na Pembangunan Lima Tahun, dan peraturan perundang-undanga.n yang berlaku. (2) Program pewujudan jaringan jalan sekunder disusun dengan mempcrhatikan Rencana Pemba· ngunan Lima Tahun, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pedoman yang ditetap· kan oleh Menteri. (3) Program pewujudan J alan Khusus disusun dengan memperhatikan program pewujudan jaringan jalan primer dan sekunder setta pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. Bagian Ketiga

Pengadaan Pat1i1af 1 RenCMa Teknit Jalan

Paso/56

(1) Rencana teknik jalan merupakan suatu kumpulan dokumen teknik yang memberikan gambaran produk yang ingin diwujudkan, yang terdiri dari gambar teknik, syarat-syarat, dan spesiftkasi pekerjaan. (2) Rencana teknik jalan harus mempematikan keadaan serta faktor pengaruh' lingkungan dan harus mewujudkan basil optimal :;esuai dengan kebutuhan pemakai jalan dan penghematan ｾ＠ .. ..,hPr davs. (3) Rencana teknik jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan teknik mengenai: a. Daerah Manfaat Jalan; b. Daerah Milik Jalan; Jalan; c. Daerah ｐｾｮｧ｡ｷｳ＠ lnformesl Pekerj•n Umum

d. Dimensi Jalan; e. Beban Rencana dan Volume Lalu-lintas dan Kapasitas; f. Persyaratan Gcometrik Jalan; g. Konstruksi Jalan; h. Kelestarian Lingkungan Hidup.

terberat dan konfigurasi rencana sumbu kendaraan yang diizinkan lewat, sesuai dengan ketentuan teknologi alat transpor yang berlaku.

(4) Ketentuan-ketentuan teknik jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur oleh Menteri.

(2) Ketentuan mengenai muatan rencana sumbu terberat dan konfigurasi rencana sumbu kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar Menteri Perhubungan.

Pasa/57

Pasa/58

(I) Perencanaan teknik jemhatan diperhitungkan untuk mampu mcncrima muatan rcncana sumbu terberat dan konfigurasi rencana sumbu kendara· an yang diizinkan lewat, sesuai dengan ketcntuan teknologi alat transpor yang berlaku.

(I) Rencana teknik jalan dari jaringan jalan primer harus disetujui oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.

(2) Ketentuan mengenai muatan rencana sumbu terberat dan konfigurasi rencana sumbu kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) ditetapkan oleh Mcnteri setelah mendengar Menteri Perhubungan. Pasa/58

(1) Rencana teknik jalan dari jaringan jalan primer harus disetujui oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. (2) Rencana teknik jalan dari jaringan jalan sekunder harus disetujui oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan dengan ketentuan: a. untuk jaringan jalan sekunder di kabupaten/ kotamadya oleh Pemerintah Daerah Tingkat I atau Pejabat yang ditunjuk olehnya; b. untuk jaringan jalan sekunder di desa oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.

(2) Rencana teknik jalan dari jaringan jalan sekunder harus disetujui oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan dengan ketentuan: a. untuk jaringan jalan sekunder di kabupaten/ kotamadya oleh Pemerintah Daerah Tingkat I atau Pejabat yang ditunjuk olehnya; b. untuk jaringan jalan sekunder di desa oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. Pasa/62

( 1) Dalam hal pelaksanaan pembangunan jalan akan mengganggu jalur lalu-lintas yang telah ada, Pembina Jalan harus mengusahakan agar lalu-lintas pada jalur tersebut tctap berlangsung dengan am an dan Ia ncar. (2) Untuk pelaksanaan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) perlu meminta dan/atau memperhatikan pendapat Pejabat yang bertanggung jawab di bidang yang bersangkutan. Pasa/63

(3) Rencana teknik jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat {l) sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan teknik mengenai: a. b. c. d. e.

Daerah Manfaat Jalan; Daerah Milik Jalan: Daerah Pengawasan Jalan: Dimensi Jalan; Beban Rencana dan Volume Lalu-lintas dan Kapasitas; f. Persyaratan Geometrik Jalan: g. Konstruksi Jalan; h. Kelestarian Ungkungan Hidup.

(4) Ketentuan-ketentuan teknik jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur oleh Menteri.

Dalam hal pelaksanaan pembangunan jalan akan mengganggu bangunan utilitas. Pembina Jalan harus mengusahakan agar bangunan utilitas tersebut dapat tetap berfungsi dan tidak merugikan masyarakat pemakainya. Pasa/64

Dalam hal rencana pembangunan suatu Jalan Khusus dipandang dapat memenuhi kebutuhan perkembangan jaringan jalan umum, sepanjang tidak merugikan kepentingan Jalan Khusus maka Pembina Jalan Nasional/Propinsi/Kabupaten/Kotamadya, dapat menetapkan Jalan Khusus yang akan dibuat oleh Pembina Jalan Khusus dibangun sesuai dengan persyaratan jalan umum.

Pasol57

(1) l»erencanaan teknik jembatan diperhitungkan untuk mampu menerima muatan rencana sumbu I nforrMSi Pekerjaen Umum

Paragraf 3 Penyerahan, Penerimaan, dan Pengambilalihan

51

ｐ｡ｊｾＯＶＵ＠

sud dalam ayat (2) diatur olch Mcnteri dengan meminta dan/atau memperhatikan pendapat Menteri yang bcrsangkutan atau pejabat yang ditunjuk olchnya.

Pemerintah dapat mencrima Jalan Khusus untuk dinyatakan sebagai jalan umum dari Pcjabat lnstansi Pemerintah atau Badan Hukum atau Perorangan. apa bila hal tersebut sesuai dengan program pengembangan jaringan jalan dan pcwujudan sasaran.

Paragr:af 2

Pasa/66

Pelaksanaan Pemeliharaan di Daerah Manfaat Jalan

(I) Pcmcrintah dapat mcngambil alih suatu ruas Ja-

Pasal 71

lan Khusus tcrtcntu untuk dijadikan jalan umum dcngan pcrtimbangan: a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara; b. untuk kepentingan pembangunan ekonomi nasion a) dan perkembangan suatu daerah:

(I) P.:laksanaan pcmcliharaan jalan di Daerah Man-

faat Jalan harus dilakukan tanpa menimbulkan gangguan tcrhadap kdancaran, keamanan, dan kctcrtihan lalu-lintas. (2) 1\.ctentuan tcntang lata cara pcmcliharaan di

Darrah Manfaat Jalan guna memenuhi ketentuan scbagaimana dimaksud dalam ayat (1 ). diatur olch Menteri.

c. untuk Jebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (2) Pengambilalihan sebagain1ana dimaksud dalam ayat (I) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasa/67

Tata cara dan pelaksanaan penerimaan. penyerahan. dan pengambilalihan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat Pemeliharaan

Paragraf 1 Umum Pam/68

Pembina Jalan wajib memelihara jalan yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Pam/69

Pemeliharaan jalan meliputi perawatan, rehabilitasi, penunjangan, dan peningkatan jalan.

Pam! 72 ｐ･ｬ｡ｫｳｮｾ＠

pcmeliharaan jalan harus memperhatikan keselamatan pemakai jalan. dengan pcnempatan ramt>u-rambu lalulintas secara jelas scsuai dengan peraturan perundang-undangan yang herlaku.

Paragraf 3 Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan di Daerah-MDik Jalan Pam! 73

Pelaksanaan pemeliharaan jalan di Daerah Milik Jalan yang terletak di luar Daerah Manfaat Jalan tetap harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu peranan Daerah Manfaat Jalan. Pasal 74

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (I) dan Pasal 73, berlaku pula terhadap setiap kegiatan pemdiharaan bangunan utilitas yang menggunakan atau mengganggu Daerah Manfaat Jalan, Dacrah Milik Jalan, dan Daerah Pengawasan Jalan.

Paml 70

(I) Pemeliharaan jalan dilaksanakan menurut rencana teknik pemeliharaan jalan yang sekurangkurangnya terdiri dari gambar rencana serta syarat-syarat dan spesifikasi pekeljaan. (2) Pelaksanaan pemeliharaan jalan diusahakan agar tidak menimbulkan gangguan terhadap masyarakat sekitarnya, kelestarian alam dan lingkungan hidup, serta tidak merugikan pemakai jalan. (3) Ketentuan tentang tata cara pemeliharaan jalan memenuhi ketentuan sebagaimana dimakｾｵｮ｡＠

52

Bagian Kelima Penilikan Pam! 75

Pembina Jalan berwenang mengadakan penilikan yang berhubungan dengan jalan yang bersangkutan. Paml 76

Menteri mengatur tata cara penilikan Daerah Manfaat

lnforl'l*i Pekert-n Umum

Jalan, Daerah Milik Jalan, dan Daerah Pengawasan Jalan dengan memperhatikan pendapat Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan.

PaStll 77 Untuk pelaksanaan penilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Pembina Jalan dapat mengangkat seorang atau leobih Penilik Jalan.

PaJal 78 Penilik Jalan bertugas: a. mcngawasi segala kcjadian di Daerah Manfaat Jalan. Dacrah Milik Jalan, dan Daerah Pengawasan Jala11 yang dapat mengganggu peranan jalan: b. menyampaikan usul tindakan turun _tangan krpada Pembina Jalan atau lnstansi yang bcrwcnang; c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Pembina Jalan.

BAB VI DOKUMEN JALAN

Pasal 79

serta bangunan-bangunan lain yang berada dalam ruas jalan tersebut dengan disertai ukuran-ukuran pokok susunannya;

l. perlengkapan jalan; m. pembina jalan yang bertanggung jawab ｡ｴｾ＠ ruas jalan termasuk bangunan pelengkapnya; n. tanggal diwujudkannya, dibuka, dan ditutupnya ruas jalan; o. nilai jalan yang terdiri dari biaya desain, biaya pembangunan, dan biaya pemetiharaan yang bisa dikapitalisir.

(2) Leger di samping memuat data sebagaimana dimaksud dalam ayat (J ), mcmuat pula pcta lokasi jalan tcrscbut. Pasal82 Di samping Ieger, Pembina Jalan mcmbuat pula kartu jalan. kartu jembalan. dan karlu bangunan pelengkap lainnya yang harus memuat dala leknik dan konstruksi.

Pasa/83 Pelaksanaan lcetentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 82 diatur oleh Menteri.

Di sctiap kantor Pembina .lalan dibuat, disimpan. dan dipclihara Leger. BAB VII

l'asal 80 Leger digunakan untul-..: a. penyusunan rencana dan program pembinaan jalan; b. memberikan catatan ten tang data jalan.

PaJa/81

(l) Suatu Leger sekurang-kurangnya memuat data sebagai berikut: a. nomor ruas jalan; b. nama pengenal jalan; c. titik-titik pangkal dan ujung scrta jurusan !ain; d. e. f. g.

peranan jalan; sistem jaringan jalan; status jalan menu rut wcwenang pembinaan; Iebar daerah milik jalan dan data perolehannya; h. Iebar dacrah pengawasan jalan; i. Iebar daerah manfaat jalan; j. jenis perkerasan disertai Iebar, tebal, dan panjang bcrikut scjarah tekniknya; k. jenis dan jumlah bangunan pelengkap jalan I nforrNSi Pekerjun Umum

KETENlUAN PIDANA Pasa/84 Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), dan Pasal 20 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda setinggi-tingginya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Paml85 Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (l ), dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

PaJa/86 Barangsiapa melanggar larangan atau perintah yang dikeluarkan secara tertulis berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya RplOO.OOO (seratus ribu rupiah).

53

PaJtJ/87 Perbuatan aebagaimana dirnaksud dalam Pasal 84. Pasal8_S, dan Pasal 86 adalah pelanggaran.

BAB VIII KETENnJAN-KETENnJAN LAIN

Pasa/88 ( 1) Pembina Jalan dapat menyerahkan pemeliharaan sebagian atau seluruh ruas Jalan Umum tertentu kepada Instansi, Badan Hukum, atau Perorangan sepanjang tidak merugikan kepentingan umum. atas pertirnbangan bahwa lnstansi. Badan Hukum atau Perorangan mendapat manfaat lebih dari pemakaian Jalan Umum yang bersangkutan. (2) Pelaksanaan pemeliharaan ruas jalan sebagaimana dirnaksud dalam ayat t I) dapat sepenuhnya dilakukan oleh lnstansi, Badan Hukum. atau Perorangan yang bersangkutan atau dapat dilaksanakan oleh Pembina Jalan atas biaya dari lnstansi. Badan Hukum. atau Perorangan yang bersangkutan.

dalam Peraturan Pemerintah ini. dinyatakan tetap berlaku sampai diubah atau diatur kcmbali bcrdasarkan Peraturan Pcmcrintah ini.

BAB X KETENTUAN PENUI1.JP

PaJtJ191 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 31 Mei 1985. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. ttd. SOEHARTO

Pasa/89 Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku pula untuk pembinaan Jalan To!, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan lain berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.

Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 31 Mei 1985 MENTERI / SEKRET ARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd.

BAB IX KETENnJAN PERALIHAN

SUDHARMONO, SH

Pasa/90 Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, peraturan perundang-undangan yang telah ada berkaitan dengan Jalan yang tidak bertentangan dengan ketentuan

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA T AHUN 1985 NOM OR 3 7

China Engineering Consultants Inc. TRANSPORTATION, WATER RESOURCES & ENVIRONMENT ENGINEERS 7th Floor, No. 280 Chung-Hsio East Road, Sec. 4 Taipei, Taiwan 105, Republic Of China Mail Address: P.O. Box 22629, Taipei, R.O.C. Cable Address: CECONSULT TAIPEI, telephone: 7814151, Telex 2235 CECI INDONESIA: n. Lirnau 11/2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Phone: 772848-773989

54

Informesi Pekerjun Umum

PENJELASAN ATAS PERATURANPEMERINTAH REPUBUK INDONESIA NOM OR 26 T AHUN 1985 TENTANG JALAN

I.

UMUM 1.

2.

3.

4.

Sebagai salah satu prasarana perhubungan dalam kehidupan bangsa, kedudukan dan peranan jaringan jalan pada hakikatnya menyangkut hajat hidup orang banyak serta mengendalikan struktur pengembangan wilayah pada tingkat nasional, terutama yang menyangkut pewujudan perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil· hasil pembangunan, serta peningkatan perta· hanan dan keamanan negara, dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam kedudukan dan peranan jalan seperti itu, sudah selayaknya apabila negara menguasai jaringan jalan. Dengan hak penguasaan jalan ada pada negara, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara, mempunyai hak membina jalan. Pembinaan jalan yang menjamin terselenggaranya peranan jalan harus berdasarkan landasan pembinaan jalan yang konsepsional dan menyeluruh. Pembinaan jalan sebagai salah satu bagian dari pembinaan prasarana perhubungan melibatkan unsur rakyat dan pemerintah, sehingga pelaksanaan pengaturannya ditujukan baik kepada rakyat maupun pemerintah. Da· lam hubungan itu setiap usaha pem_binaan jalan memerlukan kesepakatan atas pengenalan masalah sasaran pokok yangJ}arus di· landasi oleh jiwa pengabdian kepada dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Pengenalan masalah pokok jalan memberi petunjuk bahwa pembinaan jalan yang konsepsional dan menyeluruh perlu melihat ja· Ian sebagai suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan · pusat-pusat pertumbuhan yaitu kota-kota. Dalam hubungan ini dikenal sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan se-


kunder. Pada setiap sistem jaringan jalan di· adakan pengelompokan jalan menurut peranan. Di samping pengelompokan jalan menurut peranan, pertimbangan pelaksanaan · masih dipcrlukan pengelompokan jalan me· nurut wewenang pembinaan yang harus te· tap berpegang pada ketentuan peranan jalan. 5.

Penegasan tentang hak dan kewajiban pemerintah maupun rakyat memberi petunjuk bahwa wewenang pemerintah dalam pembinaan jalan dapat dilimpahkan dan/atau diserahkan kepada instansi-instansi pemerintah tingkat pusat maupun tingkat daerah atau diserahkan kepada badan hukum atau perorangan. Penyerahan wewenang pembinaan jalan tersebut tidak melepas tanggung jawab pemerintah atas pembinaan jalan tersebut.

6.

Bertolak pada pengertian jalan menyangkut hajat hidup orang banyak, maka jalan pada hakikatnya mempunyai fungsi sosial yang sangat menonjol. Oleh karena itu setiap wewenang pembinaan jalan harus dijalankan dengan memperhatikan sebesar-besar keper.tingan umum.

7.

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan lebih lanjut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 terutama untuk pembinaan jalan umum. Ada pun untuk penyelenggaraan jalan tol dan pembinaan jalan khusus, pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan jalan tol atau prinsip-prinsip pemilikan/peruntukan jalan khusus dan dengan memperhatikan sebesar-besar kepentingan umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasall: lstilah-istilah yang dirumuskan dalarn pasal ini

55

cliJMbadbn apr aupaya terdapat keseragaman pen&ertitn atu iii Peraturan Pemerintah ini, sehin• dapat menghindarkan kesllahpahaman da-

kutan sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan. Sebagai sllah satu pruarana di dalam sistem angkutan. perlu diusahakan agar dapat melayani dengan lancar arus barang yang bermula dari lokasi sumber alam dan berhenti pada konsumen akhir. Gangguan atau ketidak lancaran arus barang pada salah satu ruas jalan. akan berakibat pula gangguan pada jasa distribusi, karena itu dalam pembinaan jalan. perlu kiranya jalan dipandang sebagai salah satu kesatuan jaringan jalan.

lam penafsirannya. Huruf a sampai dengan huruf j: Cukupjelu.

l'tutll2: Ayat (1): Cukupjelu. Ayat (2) Cukupjelu. Ayat (3} Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. ｐｴｵｾｬ＠

J: Ayat (1) Biaya operasi kendaraan meliputi an tara lain keausan. dan nilai bahan bakar, ｰ･ｬｵｭｾＮ＠ waktu. Ayat (2) Keseimbangan antar daerah dalam tingkat pertumbuhannya. bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Yang Jihadapi seharihari justru adanya sistem sosial yang cenderung untuk mengarah kepada meningkatnya ketidakseimbangan antar-daerah dalam hal tingkat perkembangannya. Daerah dengan tingkat kemudahan yang tinggi akan lebih cepat pula berkembang dan keadaan akan menjadi lebih menarik lagi bagi manusia untuk datang dan melakukan kegiatan usaha. Sebaliknya, daerah dengan tingkat kemudahan yang rendah, klnang menarik bagi manusia untuk melakukan kegiatan usaha. bahkan mungkin ditinggalkan. Kesempatan untuk berkembang tidak sebesar yang pertama. ApabUa dibiarkan terus berlangsung maka keadaan akan makin jauh dari keseimbangan. Suatu usaha pengendalian perlu diadakan misalnya dengan jalan memberikan kesempatan kepada beberapa satuan wilayah pengembangan yang tergolong kecU dan lemah untuk pengelompokan diri · menjadi lebih besar dan kuat. Usaha pengelompokan didasarkan pada daya tarik harga pasar dari kota ｾ･＠ satu yang telah ada. Ayat {3} Pelayanan jasa distribusi terdiri dari pelayanan jasa perdagangan dan pelayanan jasa ang-

56

Pasa/4: Dengan penJenJangan kota. yaitu kota jenjang kesatu, kota jenjang kedua, kota jenjang ketiga, kota di bawah jenjang ketiga.adalah pengelompokan kota ditinjau dari segi pembinaan jaringan jalan. Jadi tidaldah dimaksudkan untuk mengelompokkan dalam kelas-kelas atau golongangolongan kota yang berkaitan dengan pembagian wilayah atau daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Bagi satu Satuan Wilayah Pengembangan berlaku satu hirarki kota, yaitu satu kota jenjang kesatu, kota jenjang kedua, kota jenjang ketiga, kota di bawah jenjang ketiga, dan seterusnya sampai ke persil. Yang dimaksud dengan kota jenjang kesatu ialah kota yang berperan melayani seluruh satuan wilayah pengembangannya, dengan kemampuan pelayanan jasa yang paling tinggi dalam satuan wilayah pengembangannya serta memiliki orientasi ke luar wilayahnya. Yang dimaksud dengan kota jenjang kedua ialah kota yang berperan melayani sebagian dari satuan wilayah pengembangannya dengan kemampuan pelayanan jasa yang lebih rendah dari kota jenjang kesatu dalam satuan wilayah pengembangannya dan terikat jangkauan jasa ke kota jenjang· kedua serta memiliki orientasi ke kota jenjang kesatu. Yang dimaksud dengan kota jenjang ketiga ialah kota yang berperan melayani !>ebagian dari satuan wilayah pengembangannya, dengan kemampuan pelayanan jasa yang lebih rendah dari kota jenjang kedua dalam satuan wilayah pengeRibangannya dan terikat jangkauan jasa ke kota jenjang kedua serta memiliki orientasi ke kota jenjang kedua dan ke kota jenjang kesatu. Yang dimaksud · dengan kota di bawah jenjang ketiga ialah kota yang berperan melayani sebagian dari satuan wilayah pengembangannya, dengan kemampuan pelayanan jasa yang lebih rendah dari kota jenjang ketiga dan terikat jangkauan •serta orientasi yang mengiku ti prinsiplnfornwsi Pekerjun Umum

prinsip di atas. Makin tinggi hirarki suatu kota menggambarkan makin besar manfaat ruang kota dan mak.in tinggi pemanfaatan ruang kotanya. Pasa/5:

Ayat (I) Kawasan adalah wilayah yang dibatasi oleh lingkup pengarnatan fungsi tertentu. Kawasan primer adalah kawasan kota yang mempunyai fungsi primer. Kawasan sekunder adalah kawasan kota yang mempunyai fungsi sekunder. Fungsi primer suatu kota adalah sebagai titik simpul jasa distribusi bagi daerah jangkauan peranannya. Sedangkan fungsi sekunder sebuah kota dihubungkan dengan pelayanan terhadap warga kota itu sendiri yang labih berorientasi ke dalam dan jangkauan lokal. Kedua fungsi tersebut harus beJjalan teratur dan tidak terbaurkan. Yang dimaksud dengan perumahan dalam. ayat ini ialah bangunan atau bagiannya termasuk h:1larnannya dan jalan keluar masuk yang dianggap perlu untuk tempat tinggal. Fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, dan fungsi sekunder kedua serta seterusnya terikat dalan1 satu hubungan hirarki. Ayat (2} Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

gangguan dan aman. Jalan dengan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) krn/jam adalah jalan yang didesain dengan persyaratan-persyaratan geometrik yang diperhitungkan terbadap kecepatan minimum 60 (enam puluh) km/ jam, sehingga pada volume jam perencanaan ("design hourly volume") kendaraan hermotor dapat menggunakan kecepatan 60 (enam puluh) km/jam dengan aman. Persyaratan kecepatan rencana diambil angka paling rendah dengan maksud untuk memberikan kebebasan bagi perencana jalan dalam menetapkan kecepatan rencana yang paling tepat, disesuaikan dengan kondisi lingkungannya, sama atau lebih besar dari persyaratan tersebut, agar dicapai kapasitu jalan yang paling tinggi. Meskipun batas paling tinggi tidak disebutkan, namun penetapan rencana yang tinggi tidak dianjurkan terutama bila akan mengakibatkan peningkatan biaya pembangunan jalan secara berlebihan. Ayat (2) a. Volume lalu-lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu penampang tertentu pada suatu ruas jalan tertentu dalam satuan waktu tertentu. Volume lalu-lintas rata-rata adalah jumlah kendaraan rata-rata dihitung menurut satu satuan waktu tertentu. b.

Kapasitas jalan adalah jumlah maksimum kendaraan yang dapat melewati suatu penampang tertentu pada suatu ruas jalan tertentu dalam satuan waktu tertentu pada keadaan jalan dan lalulintas dengan tingkat kepadatan yang ditetapkan.

c.

Kapasitas lebih besar dari volume lalulintas rata-rata. adalah kepadatan lalulintas yang tidak menimbulkan kelambatan, gangguan ataupun pembatasan bagi kebebasan gerakan pengemudi pada keadaan lalu-lintas dengan tingkat kepadatan yang ditetapkan.

Ayat (4) Jalan Lokal Sekunder yang menghubungkan kawasan kota yang mempunyai fungsi sekunder kesatu dengan perumahan pada umumnya terdapat di pusat kota. Pasa/6:

Penetapan ruas-ruas jalan diselenggarakan secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan atas usul Pembina Jalan yang bersangkutan. Dibutuhkan penetapan barn apabila teJjadi perubahan yang mendasar terhadap Struktur Wilayah Pengem bangan. Perubahan Struktur Wilayah Pengembangan ini dirnungkinkan terjadi terutama oleh faktor pertumbuhan ekonorni. ｐｴｵｾｬＷＺ＠

Ayat (1) · Yang dimaksud dengan kecepatan rencana ("design speed") adalah kecepatan kendaraan yang dapat dicapai bila beJjalan tanpa Informesi Pekerjaan Umum

Ayat (3) a. Lalu-lintas ulang-alik adalah lalu-lintl! yang ditirnbulkan pemakai jalan yang berdomisili di pinggiran kota dan pusatpusat pemukiman di luar kota yang mempunyai ketergantungan kehidupan sehari-hari di kota. b.

Lalu-lintas lokal adalah lalu-lintas yang

57

ditimbulkan oleh pemakai jalan yang mempunyai asal dan tujuan lokal (setempat). c.

d.

Lalu-lintas jarak jauh adalah lalu-lintas yang mempunyai asal dan tujuan antar wilayah pengembangan parsial atau an . tar Satuan Wilayah Pengembangan. Lalu-lintas jarak jauh terganggu oleh lalu-lintas lokal dan ulang-alik, kalau kecepatan perjalanannya terpaksa mengikuti kecepatan perjalanan lalu-lintas lokal dan ulang-alik. Pembebasan lalu-lintas jarak jauh dari gangguan lalu-lintas lokal dan ulang-alik, secara prinsip dilakukan dengan menghilangkan pembauran dengan jalan_penegasan klasitlkasi fung.sional jalan dan pengaturan lalu-lintas. Pengaturan Ialu-lintas antara lain berupa: - Pengurangan/pembatasan hubungan langsung ke jalan Arteri Primer; - Penambahan jalur lambat; Penyediaan jembatan peayeberangan; - Pemisah jalur oleh marka atau oleh pemisah tertentu; Pengurangan/pembatasan peruntukan parkir.

Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Maksud dari ayat ini ialah untuk menjaga agar kepentingan lintas ekonomi tingkat nasional tidak dirugikan. Ayat (7) Cukup jelas.

PallB: Ayat (1) Cukup jelas. Ayat(2) Kondisi volume lalu-lintas sama dengan kapasitas adalah kondisi arus lalu-lintas dengan ciri sebagai berikut: a.

b.

58

Kebebasan gerakan, mendahului, memilih jalur, memilih kecepatan, keny• manan, dan pengeluaran biaya operasi kendaraan bagi pengemudi berada pada titik yang mulai tidak menguntungkan. Arus lalu-Untas tidak stabil dan/atau tertekan, sehingga terjadi kongesti (ken-

daraan berjalao perlahan tetapi tidak sampai berhenti) maupun sampai dengan kemacetan (kendaraan terpaksa berhenti dan menunggu di luar keinginan pengemudi). Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4} Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (6)!

Pasa/9: Ayat {I) Cukup jelas. Ayat (2) Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (6).

Pasol 10: Ayat (l) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Pemecahan keadaan sebagaimana tercantum pada ayat (3) ini, secara prinsip sama dengan pemecahan yang tercantum pada Pasal 7 ayat (3). Namun kadar pemecahan terikat pada ketentuan ayat (l) dan ayat (2) pasal ini. Di samping itu, karena sifat arus lalu-lintas dan prasarana berbeda, maka pemecahan yang tercantum pada Pasal 7 ayat (3) perlu ditambah atau diikuti oleh manajemen lalulintas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan persimpangan adalah pertemuan sebidang. Pada persimpangan, ｰ･ｮｧ｡ｴｵｲｾ＠ dapat berupa pengaturan dengan petugas, marka, rambu lalu-lintas termasuk di dalamnya lampu lalu-lintas.

Pasa/11: Cukup jelas.

Pasa/12: Ayat (l) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam hal kondisi setempat tidak memungkinkan persyaratan tersebut Pasal 12 ayat (I), penurunan persyaratan harus masih memenuhi persyaratan bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor yang beroda dua. 1ntormaai Pekerjun Umum

Ayat (3) Kebutuhan Iebar badan jalan minimum Ｓｾ＠ (tiga sctengah) meter ini dikandung maksud agar Iebar jalur lalu-lintas dapat mencapai 3 (tiga) meter dengan demikian pada keadaan darurat, dapat dilewati mobil ambulance, pemadam kebakaran, dan kendaraan khusus lainnya.


Daerah Manfaat Jalan dalam pengertian ruang adalah dibatasi dengan Iebar, tinggi, dan kedalaman tertentu sesuai dengan ketentuan teknik yang akan ditetapkan oleh Menteri sebagai pedoman. Ayat (2) Yang dimaksud dengan trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.

Pasa/18:

PtntJ/14: Yang dimaksud scsuai dengan peranan jalan yang bersangkutan adalah agar jalan dapat melayani lalu-lintas dan kecepatan sesuai dengan peranan jalan sehingga keadaannya selalu dipertahankan untuk maksud tersebut misalnya: permukaan jalan selalu dalam keadaan utuh dan rata; mengurangi sebanyak mungkin faktor-faktor kecelakaan lalu-lintas yang diakibatkan oleh kondisi jalan (licin, pandangan pengemudi terganggu, debu, dan sebagainya); tanda-tanda lalu-lintas dapat dibaca, selalu dalam keadaan utuh dan bersih; bangunan pelengkap jalan an tara lain; jembatan, ponton, lintas atas, lintas bawah, tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan, dan saluran tepi jalan dibangun sesuai dengan persyaratan teknik. ｐ｡ｾＯＱＵＺ＠

Yang dimaksud dengan perlengkapan jalan dalam pasal ini ialah rambu-rambu lalu-lintas dan marka jalan yang mempunyai fungsi sebagai sarana untuk mengatur kelancaran, keamanan. dan ketertiban lalu-lin tas. ｐ｡ｳｴｾｬＱＶＺ＠

Yang dimaksud dengan perlengkapan jalan dalam pasal ini ialah patok kilometer, batas seksi, dan pagar pengaman jalan ("guard rail"), yang mempunyai fungsi sebagai sarana untuk keperluan memberikan perlcngkapan dan pengaman jalan.

PtntJl17: Ayat (1) Daerah Manfaat Jalan dalam pengertian hidang datar adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undangundang nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.

lnformesi Pekerjun Umum

Ayat (1) Badan jalan meliputi: jalur lalu-lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah, dan bahu jalan. Pengcrtian peruntukan bagi arus lalu-lintas adalah penggunaan badan jalan yang dimaksud untuk mcmpertahankan kecepatan lalu-lintas sesuai dengan yang direncanakan, tcnnasuk antara lain pcnggunaan bahu jalan untuk berhenti bagi kcndaraan dalam keadaan darur'at agar tidak mengganggu arus lalulintas yang lewat pcrkerasan jalan. Pengertian pengamanan terhadap konstruksi jalan adalah melindungi konstruksi jalan terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh pemakai laban dekat dengan konstruksi jalan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis mengenai hukum keseimbangan berat, pengaruh air, dal} pengaruh lingkungan lainnya. Penggunaari badan jalan yang dapat diartikan mengurangi Iebar manfaat jalan dan dapat mengganggu arus lalu-lintas, antara lain: menumpuk barang/benda/materia l di bahu jalan, berjualan di badan jalan, parkir, berhenti untuk keperluan lain selain kendaraan dalam keadaan darurat. Namun untuk maksud pelayanan terhadap pcmakaian jalan, Pembina Jalan dengan memperhatikan pendapat Menteri Perhubungan dan lnstansi-instansi lain yang bersangkutan akan menunjuk/menetapk an tempat-tcmpat tcrtentu misalnya: tempat parkir, jalan masuk ke komplek orang-orang berjualan, tempat penjualan bensin, atau ternpat semacam itu yaitu pada bagian jalan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap keselamatan dan kelancaran arus lalu-fintas. Ayat (2) ruang bebas diukur Tinggi dan kedalam dari permukaan jalur lalu-lintas. Ayat (3) Cukup jelas.

59


tempatkan di luar Dacrah Milik Jalan, atau dapat ditempatkan pada hatas Daerah Milik Jalan.

PaS/1119: Ayat (I) Saluran tepi jalan dimali.sudkan tl•rutama untuk menampung dan menyalurkan air hujan yang jatuh lli Darrah Manfaat Jalan.

Ayat (4) Cukup jl·las.

Ayat (2) Cu kup jrlas.

Ayat (5) ('ukup jl•las.

Ayat (3) Dalam hal t<•rt,·ntu misalnya di dalam dal·rah prrkllt:lan. J'l'llYl'diaan ruan!! untuk pl'llg-

Ayat(h) Cukup jdas.

adaan saluran lingkungan terbatas dan untuk efisiensi pengadaan saluran lingkungan tersebut. maka dengan syarat-syarat teknik tertentu saluran tepi jalan dapat ｨ･ｲｦｵｮｾｩ＠ juga sebagai saluran lingk•mgan. Syarat-syarat tertentu yang akan ditetapkan oleh Menteri antara lain meliputi perizinan. ketentuan teknik dan pembebanan biaya. Ayat (4) Cukup jelas.

PaS/1120: Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup _jelas.

Ayat ( 7) ('ukup jdas.

Pasat ＺＡｾ＠ Dalam hal pl'nanaman pohon, masih dapat dilakukan pada Daerah Milik Jalan. oleh karena apabila saatnya tiba untuk menggunakan Daerah Milik Jalan hagi penambahan jalur perkerasan jalan. biaya penebangan pohon jauh lebih murah dan mudah dibandingkan dengan pembongkaran dan pemasangan kembali bangunan utilitas yang ditempatkan pada Daerah Milik Jalan.

Pasa/23: Cukup jclas.

PaS/1124: PaS/1121: Ayat (I) Penambahan jalur perkerasan jalan dilakukan pada Daerah Milik Jalan. Oleh karena itu penempatan bangunan utilitas harus dilakukan di luar Daerah Manfaat Jalan. Ayat (2) Hal tersebut pada ayat (I) dimungkinkan dan dipermudah, khususnya pada sistem jaringan jalan primer di luar kota mengingat biaya pembebasan tanah di luar kota relatif murah, dibandingkan dengan di dalam kota. Untuk wilayah kota mengingat terbatasnya penempatan bangunan utilitas pada sistem jaringan jalan primer dapat dilakukan pada batas Daerah Milik Jalan apabila tidak ada cara lain yang lebih baik. Pengadaan dan pemasangan bangunan utilitas memerlukan biaya yang sangat besar. Untuk menghindari pembongkaran bangunan utilitas yang ditempatkan pada Daerah Milik Jalan, sebagai akibat digunakannya Daerah Milik Jalan untuk penambahan jalur perkerasan jalan, bangunan utilitas harus di-

60

Pelaksanaan penempatan, pcmasangan, dan pe· mindahan perlengkapan jalan, rambu-rambu lalulintas, dan tanda-tanda jalan dilakukan dengan mendengar pendapat/saran dari Kepolisian, Perhubungan, atau Pembina Jalan.

Pasa/25: Scgala upaya !!Cbagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah suatu penanganan berupa antara lain tindakan secara langsung untuk meniadakan gangguan atau hambatan terhadap penggunaan Daerah Manfaat Jalar>

PaS11126: Pengertian bangunan utilitas dalam pasal ini, meliputi daerah manfaat bangunan utilitas tersebut.

Ptutl/27: Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Ptutl/28: lnformeal Pekerjeen Umum

Ayat (I) Penggunaan Daerah Milik Jalan selain daripada peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) adalah misalnya: a.

pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda-benda sejenis yang bersifat semen tara;

b.

pembuatan bangunan-bangunan sementara atau semi permanen untuk kepentingan umum yang mudah dibongkar setelah fungsinya selesai misalnya: gardu jaga, Direksi kit, dan sebagainya.

c.

penanaman pohon-pohon dalam rangka penghijauan, keindahan ataupun keteduhan lingkungan yang berkaitan dengan kepentingan umum;

d.

penempatan bangunan utilitas misalnya: tiang telepon, tiang.listrik, air minum, pipa gas dan lainnya yang bersifat melayani kepentingan umum.

Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas.

PtlSil/29: Cukup jelas. ｐ｡ｳｴｾＯＳＰＺ＠

akibatkan oleh kegiatan manusia. Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini tidak berlaku bagi Jalan Khusus. Perbuatan tertentu misalnya: membongkar, menghentikan, dan menghilangkan bendabenda.

PtlSil/34: Batas luar Daerah Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diukur dengan jarak ke setiap sisi dari as jalan sesuai dengan persyaratan klasifikasi fungsional jalan yang bersangkutan. Dalam hal jembatan, Iebar Daerah Pengawasan Jalan diukur dari tepi luar pangkal jembatan.

Pasal 35: Wewenang pembinaan jalan sebagairnana dima.ksud dalam pasal ini, dapat diserahkan atau dilimpahkan namun tanggung jawab tetap ada pada Menteri. ｐ｡ｳｴｾＯＳＶＺ＠

Cukup jelas.


PtlSill 38: Cukup jelas.

PtlSil/31: Cukup jelas. ｐｴｵｾＯＳＲＺ＠

Cukup jelas.


PtlSil/40: Cukup jelas.

Pa./33: Ayat (1) Pandangan bebas pengemudi adalah istilah yang digunakan dalam kaitan dengan hambatao terhadap keamanan pengemudi kendaraan misalnya: pada sisi dalam dari tikungan tajam pandangan bcbas terganggu karena tertutup bangunan, sehingga jarak untuk melihat ke samping tidak cukup bebas atau asap yang menutup pandangan atau permukaan yang menyilaukan. Pengamanan terhadap konstruksi jalan adalah pembatasan penggunaan lahan sedemikian untuk tidak membahayakan konstruksi jalan misalnya air yang dapat meresap masuk ke bawah jalan atau keseimbangan berat di lereng galian/timbunan atau erosi yang dilnformai Pllkerjaan Umum

Cukup jelas.


Pasa/42: Ayat (I) Pelaksanaan penutupan sementara suatu ruas jalan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan lalu-lintas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasa/43:

61

Ayat (I) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Apahila terdapat ｾ＠ ( dua) a tau lebih Jalan Kolektor Primer yang menghuhungkan antar ihukota pfl)pinsi maka pada dasamya !tanya satu ｹ｡ｮｾ＠ ditetapkan statusnya sehagai J alan Nasiona.l. Huruf c JJIJn dalam ayat Yang dimaksud ､･ｮｾ｡＠ (I) huruf c ia.lah jalan yang tidak dominan tl'rhadap pl'ngembangan ekonomi. tetapi mempunyai p.:-ranan menjamin kesatuan dan k.:-utuhan nasi,mal. melayani daerah-da•?r:lh y
Yang dimaksud dengan J alan dalam ayat (I) huruf d iala.h jalan yang tidak dominan terhadap pengembangan ekonomi, tetapi mempunyai peranan tertentu dalam menjamin terselenggaranya pemerintahan dalam Pemerintah Daerah. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (J) Cukup jelas.


Pasa/47: Ayat (I) Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah jalan hasil swadaya masyarakat, baik yang ada di Desa maupun di Kelurahan. Ayat (2). Cukup jelas.

Pasa/44: Ayat (I) Huruf a Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih Jalan Kolektor Primer yang menghuhungkan ibukota propinsi dengan ibuk,)ta kabupaten/kotamadya. maka pada dasarnya hanya I (satu) yang ditetapkan statusnya sebagai Jalan Propinsi. Hurufb Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih Ja"lan kolektor Primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/kotamadya, maka pada dasamya hanya I (satu) yang ditetapkan statusnya sebagai Jalan Propins!. Huruf c Yang dimaksud dengan Jaian daiam ayat (I) huruf c ialah jalan yang tidak dominan terhadap pengembangan ekonomi, tetapi mempunyai peranan tertentu dalam meniamin terselenggaranva oemerintahan yang baik dalam Pemerintah Daerah Tingkat I dan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan sosiallainnya. Ayat (2) Cukup jelas. PIUill45:

Ayat (I)

82


Pasa/49: Ayat (I) Dengan pengalihan status ruas jalan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi, dimaksudkan untuk lebih meningkatkan mutu pembina. annya agar lebih mampu melayani kebutuhan lalu-lintas umum. Ayat (2) Dengan pengalihan status ruas jalan tersebut ke tingkat yang lebih rendah tidak berarti menurunkan mutu pembinaan jalan, bahkan diharapkan dapat semakin ditingkatkan karena ｬ･｢ｩｾ＠ dekat dengan kepentingan pihak yang membutuhkan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas. Pasa/50: Perkembangan jaringan dipengaruhi faktor-faktor yang tidak pasti, sehingga perencanaan umum jangka panjang dijangkaunya terlalu jauh tidak akan sesuai dengan perkembangan lalu-lintas I nformesl Pekerj•n Umun:]

yang sebcnarnya. Olch karcna itu untuk jaringan jalan, jangka waktu 10 (scpuluh) tahun dianggap wajar guna mcncakup tahapan jangka panjang, kecuali ada data yang lcbih pasti untuk jangkauan yang lebih jauh. Paso/51; Ayat (I) Cukup jclas.

Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jclas. Paso/52:

Yang dimaksud dengan kumpulan rencana individual adalah struktur program pembinaan jalan yang memberikan petunjuk ti"ngkat penanganan masing-masing ruas jalan sesuai ｡ｾｮｧ＠ sasaran ｦｵｮｧｳｩｾ｡ｬ＠ yang ingin dicapai, meliputi baik tingkat pelayanan struktural jalan maupun tingkat pelayanan geometrik jalan. Paso/53:

Ayat (1) Ketentuan ini dimaksud menjamin sasaran fisik maupun fungsional yang telah ditetapkan dalam jangka waktu 5 Oima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55. Ayat (2) Lihat penjelasan ayat (1 ). Ayat (3) Pedoman dari Menteri selalu diperlukan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya/efisiensi dalam kerangka satu kesatuan sistem jaringan jalan. Paso/54:

Cukup jelas. Paso/55: Cukup jelas. Paso/56: Cukup jelas. Paso/57: Cukup jelas. Paso/58: Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) lnformasi Pekerjaan Umum

Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Paso/59: Cukup jelas. Pasol60:

Ketentuan ini dimaksudkan agar tetjadi keseimbangan prasarana transportasi dari satu propinsi ke propinsi lain, dari satu kabupaten ke kabupa ten lain, dari satu wilayah desa ke wilayah desa lain sehingga memberikan manfaat yang paling optimal. Paso/61: Cu.kup jelas. Paso/62: Cukup jelas. Paso/63: Cukup jelas. Paso/64: Cukup jelas. Paso/65: Cukup jelas. Paso/66: Ayat (I) Pengambilalihan suatu ruas Jalan K husus menjadi Jalan Sekunder dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sedangkan untuk Jalan Primer oleh Pemerintah.

Ayat (2) Cukup jelas. Paso/67: Cukup jelas. Paso/68: Cukup jclas. Paso/69; Perawatan jalan merupakan kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan umur rencana ("design life") yang dapat diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Rehabilitasi jalan merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat me-

63

nurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tcrtentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi pclayanan mantap, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. Pcnunjangan jalan merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan pclayanan ruas-ruas jalan dengan kondisi kemampuan pclayanan tidak mantap atau kritis, agar ruas-ruas jalan terscbut tetap dapat berfungsi melayani lalu-iintas dan agar kondisi jalan pada setiap saat tiJak sunakin menurun. Jalan dcnvan kondisi pclayanan tidak mantap aualah ruas-ruas jalan yang dalam kenyaltan sehari-hari masih dapat berfungsi melayani lalulintas, namun tidak dapat diperhitungkan umur rcncan:mya serta tidak mengikuti suatu standar tcrtentu. Pcningkatan jalan merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan keptampuan ruas-ruas jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis. agar ruas-ruas jalan tersebut mempunyai kondisi pelayanan mantap sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.

Pasa/70: Cukup jelas. Pasal 71: Cukup jelas. Pasa/72: Cukup jelas Pasal 73: Cukup jclas. Pasa/74: Cukup jelas. Pasa/75: Yang dimaksud dengan penilikan jalan ialah kegiatan pengamatan jalan dari segi pemanfaatan jalan oleh pemanfaat jalan ("road beneficiaries"). Dalam hubungan ini pemanfaatan jalan dapat berupa pemakai jalan ("road user") yaitu pihakpihak yang nyata-nyata menggunakan jalan misalnya kendaraan dan pejalan kaki, dan bukan pemakai jalan ("non-road user") yaitu pihakpihak yang tidak nyata-nyata menggunakan jalan seperti toko dan pedagang di jalan. Pasa/76: Cukup jelas. Pasa/77:

64

· Jumlah penilik jalan ditent-.kan berdasarkan alas panjang ruas jalan yang bersangkutan.

Pasa/78: Adanya penilik jalan tidak mengurangi wewenang penegak hukum untuk mengawasi setiap kegiatan di jalan. Pasa/79: Leger jalan dimaksud untuk tempat mencatat segala sesuatu mengenai jalan yang akan dapat dipakai bilamana ada hal-hal yang akan timbul selama jalan terse but berfungsi. Dengan sendirinya Ieger senantiasa berada dalam keadaan mutakhir untuk dapat dipakai sebagaimana diharapkan. Pasa/80: Cukup jelas.. Pasa/81: Ayat (I) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat lni mcrupakan hal-hal yang sekurang-kurangnya harus tercanturn dalam leger,agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Di samping itu dapat ditambahkan ketcrangan-keterangan yang dapat menjelaskan halhal dalam masing-masing pcrincian bilamana diperlukan, misalnya untuk nama pengenal jalan pada huruf b untuk satu ruas tertentu dapat dikenallebih dari satu nama. Pada huruf g tentang data perolehan lahan Daerah Milik Jalan dapat ditambah keterangan bahwa surat-surat tanah aslinya berada pada Pembina Jalan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan Sejarah Teknik Perkerasan pada huruf j misalnya dalam hal perkerasan jalan tersebut rusak terkena bencana alam, lalu diperbaiki untuk dikembalikan kepada keadaan semula. Yang terrnasuk dalam Perlengkapan Jalan pada huruf 1, umpamanya: patok-patok, pagar pelindung (''guard rail"). Ayat (2) Cukup jelas.

Pasa/82: Dari pasal ini jelas bahwa Ieger jalan mencakup juga jembatan dan bangunan pelengkap lainnya pada ruas jalan yang bersangkutan. Kartu jalan, kartu jembatan, dan kartu bangunan pelengkap lainnya berisi hal-hal teknik dan digunakan oleh Pembina Jalan yang bersangkutan untuk keperluan pembuatan rencana dr.n prolnformasi Pekerjean Umum

ｐｴｵｾＯＸＺ＠

gram.

• Ayat (I) Contoh: Jalan PERT AMINA, jalan-jalan yang digunakan untuk bahan-bahan bangunan ("quarry")

Pasa/83: Cukup jelas. Pasa/84: Sanksi pidana sebaga,imana dimaksud dalam pasal pasal Bab ini dimaksud untuk menjamin pelaksanilan yang sebaik-baiknya atas ketentuanketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini seｨｩｮｾ｡＠ dapat tercapai pcranan jalan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.


Pasa/89: Cukup jelas. Pasa/90: Cukup jelas.

ｐｴｵｾＯＸＵＺ＠

Lihat penjelasan Pasal84.

Pasa/91: Cukup jelas. ｐｴｵｾＯＸＶＺ＠

Lihat penjelasan Pasal84. ｐｴｵｾＯＸＷＺ＠

T AMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOM OR 3 293

Cukup jelas.

p.t. MODERN SURVA JAVA GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER Jalan Tanjung Karang No. 6A Jakarta Pusat- Phone: 323823-3101313

MENGUCAPKAN SELAMAT HARI KEBAKTIAN PUKE 41

DEPARTEMEN

DIREKTORAT

PROYEK n.

PEKERJAAN

JENDERAL

SERBAGUNA

UMUM

PENGAIRAN

JATILUHUR

H.R. Rasuna Said Kav. B. 5 P.O. Box: 480 Telp: 514429, 514348, 514653

Jakarta

MENGUCAPKAN SELAMAT HARI KEBAKTIAN PUKE 41

Iｮｾｯｲｭ｡Ｑｩ＠

Pekerjaen Umum

65

CD CD PEMBA CSIAN JALAN MENURUT PERANAN

JALAN" ARTER I

JALAN KOLEKTOR

Jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri·<:iri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata..-ata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.

Jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan ratarata sedang dan jalan-jalan masuk di batasi.

:

JALAN LOKAL Jalan yang melayani ｾｮｧｫｵｴ｡＠ setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata..-ata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibata5i

BAGIAN DARI SUATU JALAN SECARA UMUM

I

1 DAERAH MANFAAT JALAN

a.

i.-: 7f," CD

1' ｾ＠3

.

Ambang

1

DAERAHPENGAWASANJALAN

DAERAH MILIK JALAN

Meliputi baden jalan, saluran tepi jalan' dan ambang pengamannya.

------v

l

'

l

Meliputi Daerah Manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu, diluar Daerah Manfaat Jalan,'

Merupakan sejalur tanah tertentu diluar Daerah Mil ik Jalan yang ada dibawah pengawasan pembina jalan

PENJELASAN SECARA GAMBAR BAGIAN-BAGIAN JALAN'

n

I

Median

Jalur pemisah

t------1 Jalur

n

r=:1

ｾ＠

Jalur pemisah

r----

ｾ＠

Jalur lalu-lintas ｬ｡ｭ｢ｾｴ＠

Jalur lambat

Sir spg

I

Trotoar

Trotoar

Badan Jalan

pengamao

DAERAH MANFAAT JALAN

I

... . ... ｾｩ＠

(DAMAJA)

1Aml:lang pengaman I

DAERAH MILIK JALAN (DAMIJA) DAERAH PENGAWASAN JALAN (OAWASJAI

DAERAH PENGAWASAN JALAN IDAWASJA) ｾＭ

..

.

e

DAERAH MANFAA T JALAN

r--• ll:egiata n Non Lalu Lintas

Lalu Lintas Cepat

Pejalan Kald

' - - • Utili tas/Dra inase

•

Parkir dan Bongkar Huat

1). 2)

ｾ＠

Lalu

Lint:as Lambat

ll:onflik antara lalu lintas cepat dengan lalu lintas J.ambat: Konflik ant:ara lalu lintas Jcendara an dengan pejalan kaki, parkir, bongkar muat:.

3)

Konflik antara kegiatan lalu lint:as dengan kegiat:a n non lalu lintas.

1nformasi Pekerjaan Umum

PENANGANAN JALM NON TOL Dl JAKARTA DAN SEKITARNYA

1.

Pendahuluan Pertumbuhan lalu lintas yang merupakan konsekwensi dari perkembangan ekonomi yang pesat, tidak diimbangi dengan pertumbuhan prasarana jalan yang memadai; sebagai akibatnya timbul kemacetan-kemacetart di ras-ruas Jalan Kota. Beberapa pemecahan untuk mengurangi terjadinya kemacetankeinacetan tersebut adalah dengan cara : membangun jalan baru men ingkatka jalan yang telah ada melakukan pemeliharaan secara terus menerus.

6. Pembangunan Jalan Pasar Minggu-Dep<*. 7. Pembangunan Jafan Layang Harmoni Peningkatan Jalan ditangani oleh Proyek Peningkatan Arteri Jakarta, dan DPU DKI Jakarta Pemeliharaan Jalan ditangani oleh Proyek Rehabilitas dan Pemeliharaan Jatar dan Jembatan DKI Jakarta, dan DPU DKI Jakarta . II.PROYEK PEMBANGUNAN JALAN JAKARTA DAN SEKITARNYA

Kakanwil Dep. PU. DKI Jakarta menjelaskan program Pembangunan jaringan jalan DKI Jakarta Pemoangunan Jalan Baru di Jakarta ditangani oleh Proyek Pembangunan Jalan Jakarta dan Sekitarnya dengan Bagian-bagian Proyek :

L Pembangunan Jalan Lingkar Luar DKI Barat

2. Pembangunan Jalan Lingkar Luar OKI Selatan 3. Pembangunan Jalan Lingkar Luar OKI Timur 4. Pembangunan Jalan Kuningan-Lingkar· OKI 6. Pembangunan Jalan Pondok Pi nangPejompongan

88.

11.1 BAGIAN PROYEK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR LUAR DKI BARAT. Jalan ini merupakan bagian dari Jalan Lingkar Luar DKI yang lokasinya di Jakarta Ut.ara, Barat dan Selatan . Jalan ini merupakan jalan alternatip yang menghubungkan Bandarc; Soekarno-Hatta dengan Jakarta Selatan dan Barat, tanpa melalui daerah kota, Grogol, dan Jalan S. Parman . Awal Proyek mulai dari jalan Sedyatmo menyusur ke arah Selatan, memotong Jalan Daan Mogot, Jalan Tol Jakarta-Tan!ferang, melalui Ciledug dan berakhir di Jalan Ciputut Raya. ｬｮｦｯｲｭ･ｾｩ＠

Pekerj_.. Umum

Pembangunan ruas Jalan Kuningan Lingkar DKI ( Buncit- Ragunan) Linykup Pekerjaan : a. Pembebasan tanah selebar minimum 70 meter sepanjang 20 km. b. Pembangunan Jalan Baru sepanjang 20 km dengan Iebar 2 x 11 meter (tahap sekarang 2 x 6 meter), yang kelak merupakan (frontage road) dari Jalan Tol. c. Pembangunan 2 buah simpang susun (Interchange) masing-masing sepanjang 200 meter dan jembatan layang (fly over) sepanjang 25 meter. 11.2,BAGIAN PROYEK PEMBANGUNAN _ Ｉａｌｎｾ＠ LINGKAR LUAR DKI SELATAN. Jalan ini merupakan bagian dari Jalan Lingkar Luar DKI yang lokasinya di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Jalan ini menghubungkan Jalan Selatan dan Jakarta Timur bagian Selatan tanpa harus melalui Jalan Gatot Subroto. Awal Proyek, mulai dari Ciputut Raya (Ujung dari Lingkar Timur), menyusur ke Timur, memotong Jalan Fatmawati, Ragunan, Lenteng Agung, Jalan Raya Bogor dan berakhir di Jalan Jagorawi. Jalan ini memotong 3 buah Sungai, Grogol Krukut dan Ciliwung. Lingkup Pekerjaan : a. Pembebasan tanah selebar minimum 70 meter sepanjang 13 meter ditambah lnformasi Pekerjaan Umum

untuk Jalan Sejajar Fatmawati selebar 20 meter sepanjang 4,25 km. b. Pembangunan Jalan Baru : Sepanjang 13,5 km Iebar 2 x 11 meter (tahap sekarang 2 x 6 meter), yang kelak akan menjadi (frontage road) dari Jalan Tol. Sepanjang 4,25 km Iebar 12 meter. c. Pembangunan Jembatan 3 buah sepanjang 135 meter, dan disetiap pertemuan dengan Jalan Arteri dibuat Jalan Layanq. 11.3Pembangunan Jalan Lingkar Luar DKI Timur Jalan ini merupakan bagian dari Jalan Lingkar Luar DKI yang lokasinya di Jakarta Timur, merupakan Jalan Alternatip yang menghubungkan Tanjung Priok dan Cililitan tanpa melalui Jalan A. Yani dan Yos ｓｵ､｡ｮｾｯＮ＠ Awal Proyek mulai dari Jagorawi (ujung Timur Lingkar Luar Selatan) menyusur ke Timur, berbelok ke Utara, memotong Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Jalan Raya Bekasi berakhir di Jalan Cilincing Rya. Lingkup Pekerjaan : a. Pembebasan tanah sepanjang 22 km selebar minimum 70 meter. b. Pembangunan Jalan Baru, peningkatan Jalan Lama, pembangunan 3 buah Interchange dan pembangunan jembatan-jembatan. 11.4 BAGIAN PROYEK PEMBANGUNAN )ALAN KUNINGAN LINGKAR DKI.

69

Lingkup Pekerjaan : a. Pembebasan tanah sepanjang 7,8 km Iebar 30 meter. b . Pembangunan Jalan Baru dan peningkatan Jalan Lama sepanjang 7,8 km menjadi 2 x 10 meter. c. Pembuatan Jalan Layang 3 buah sepanjang 520 meter.

Jalan ini merupakan salah satu jalan yang menghubungkan Jalan Lingkar Luar (Selatan) dengan Jalan Gatot Subroto. Awal Proyek dimulai dari Lingkar Luar Selatan di daerah Ragunan, ke Utara sampai Jembatan Layang Kuningan. Jalan ini sebagian besar merupakan pelebaran dari Jalan Warung Buncit Raya. Lingkup Pekerjaan : a. Pembebasan tanah sepanjang 6,1 km, Iebar 30 meter. b. Pembangunan Jalan Baru sepanjang 0,61<m Iebar 2 x 10 meter. Pelebaran Jalan sepanjang 4 km, Iebar menjadi 13 meter ditambah jalur lambat 2 x 5,5 meter. Peningkatan Jalan Lama 2,1 km.

11.6 BAG IAN PROYEK PEMBANGUNAN JALAN PASAR MINGGU--DEPOK.

11.5 BAGIAN PROYEK PEMBANGUNAN JALAN PONDOK PINANG- PEJOMPONGAN Jalan ini merupakan Jalan Alternatip yang menghubungkan daerah Pondok Pinang dengan daerah Utara tanpa melalui Kebayoran Baru dan Jalan Sudirman . Awal Proyek adalah Pondok Pi nang, .menyusur ke Utara memotong Jalan Kebayoran Baru terus menyusur Jalan Kereta Api dan berakhir di ujung Jalan Pejompongan.

Jalan ini lokasinya di Jakarta Selatan dan daerah Adm inistratip Depok (Jawa Barat). Proyek dimulai dari Pasar Minggu (Bangunan Bengkel Volvo) menyusur ke arah Selatan kiri-kanan Jalan Kereta Api sampai Pondok Cina, dari Pondok Cina sampai Depok menyusur sebelah Timur Jalan Kereta Api. Jalan ini dibuat untuk menghilangkan persilangan dengan Jalan Kereta Api, dimana nantinya frequensi Kereta Api yang lewat akan sangat tinggi. L.ingkup Pekerjaan : a. Pem bebasan tanah sepanjang 16 km dengan Iebar antara 12-30 meter. b . Pembuatan Jalan Baru dan pelebaran Jalan Lama sepanjang 16 km menjadi Iebar 13 meter.

Peningkatan Ruas Pasar Minggu Ragunan

70


PROGRAMPEMBANGUNANJALAN (NON- TOL) dalam Pelita IV

11.7 BAGIAN PROYEK PEMBANGUNAN JALAN LAY ANG HARMON I. Jalan Layang ini terletak di persimpangan jalan yang merupakan pertemuan Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Juanda, Jalan Veteran, Jalan Majapahit dan Jalan Suryopranoto. Pada persimpangan ·ini pada jam-jam sibuk selalu terjadi kemacetan lalu-lintas.

I.

1. Ruas Jalan Cakung-Cilincing (9 Km) Buncit (0,6 Km) 3. Jalan Arteri Cawang - Semanggi 4. Jalan Arteri Grogoi-Piuit-Muara Karang 5. Jembatan Layang Angke tahap I 6. Jembatan Layang Teluk Gong tahap II

2. Ruas Jalan Tembus ｋｵｮｩｧ｡ｾ＠

Lingkup Pekerjaan : a. Pembebasan tanah b. Pembuatan Jalan Layang sepanjang 300 meter Iebar 17 meter. Ill. PROYEK PENINGKATAN JAKARTA.

JALAN

ARTERI 11.

2.

jalan :

3.

Martadinata sepanjang 7,3 km, Iebar 12 meter. Jalan Perintis Kemerdekaan, sepanjang 3,9 km, Iebar 2 x 7 meter. Jalan Simpang Tiga Pasar Minggu, panjang 1,25 km Iebar 2 x 7 meter. Jalan Akses Ul, Pondok Cina, Panjang 3,0 km, Iebar 8,00 meter, dengan pembuatan jembatan Ciliwung bentang 90 m. Jalan Bekasi Raya panjang 2,25 km, Jalan Rasuna Said, panjang 4,3 km.

1. Jalan

3. 4.

5.

IV. Proyek Rehabi I itasi dan Pemel iharaan Jalan dan Jembatan DKI

4. 5. 6. 7. 8. 9.


Jalan Kayu Besar-Penggilingan (9 Km) dalam taraf pembebasan tanah. Ruas Jalan Pasar Jum'at Jagorawi (13,5 Km) dalam taraf pembasan tanah & konstruksi Jl. Arteri (frontageroad). Ruas Jalan Jagorawi-Cikunir (13 Km) taraf pembebasan tanah. Jatiwaringin Intersection (0,7 Km) taraf pembebasan tanah. interchange (0,8 Km) taraf pemｋｬ･ｮ｣ｾｲ＠ bebasan tanah. Warung Buncit-Ragunan (6;7 Km) taraf pekerjaan konstruksi. Pondok Pinang-Pejompongan ( 12,6 Km) taraf pekerjaan konstruksi. Penyempurnaan jalan Thamrin Pembangunan jalan dikawasan Marunda

Ill. DALAM PERENCANAAN :

1. Jembatan Layang Harmoni. 2. 3. 4. 5. 6.

Proyek ini melaksanakan pemeliharaan ruasruas jalan yang ada yang dananya dari APBN. Untuk tahun 1985/1986 melaksanakan pekerjaan pada jalan-jalan :

1. Jalan Asia Afrika sepanjang 1,6 km, Iebar 2 x 9 meter. 2. Jalan KH. Mansyur, sepanjang 3,1 km, Iebar 2 x 6 meter. 3. Jalan Lebak Bulus, sepanjang 2 km, Iebar 9 meter. 4. Jalan Fatmawati sampai Pondok Labu sepanjang 3 km Iebar 9 meter.

SEDANG DALAM PELAKSANAAN.

1. ｒｵ＼ｾｳ＠

Proyek ini merupakan peningkatan Jalan yang telah ada untuk tahun 1984/1-985 dan tahun 1985/1986 berupa pelapisan aspal pada jalan-

2.

SELESAI DILAKSANAKAN.

Jembatan Jembatan Jembatan Jembatan Jembatan

Layang Senen. Layang Senayan. Layang Kebayoran lama. Layang Simprug. Layang Pal Merah.

PROGRAM PENINGKATAN JALAN dalam Pelita IV

I.

SELESAI DILAKSANAKAN.

1. Jl. Martadinata. 2. .3. 4. 5.

Jl. Jl. J I. Jl.

Perintis Kemerdekaan. Rasuna Said. Latu men ten. Bekasi Timur Raya.

71

II. SEDANG DALAM PELAKSANAAN.

II.

BAG. PROYEK REHAB & PEMELIHARAAN JALAN UPCA DKI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 . 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Jalan Penjernihan Jalan Suryopranoto Jalan Kramat Raya/Tmr Jalan Kramat Raya/Brt Jalan H. Sarnanhudi Ja Jan Su h..H jo W i ryopranoto Jalan Matraman Raya Timur Jalan Matraman Raya Barat Jalan Pal Merah Barat Jalan Latumetten Jalan Jembatan Teluk Gong Jalan Gerbang Pemuda Jalan RS. Fatmawati Jalan Raya Pasar Minggu ·Jalan Utan Panjang Jalan Pangkalan Jati Jalan Prapanca Raya

1. Ruas Jalan Pasar Minggu-Depok. 2. Ruas Jalan Pasar Minggu-Ragunan. 3.

Ruas jalan Access U.l

Ill. DALAM PERENCANAAN. Merupakan pekerjaan lanjutan. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN DALAM PELIT A IV

'·

Selesai dilaksanakan. 1. Jalan Cep.t i\l.H. Tllarnrin. 2. Jalan Cep Jl. Sudirman. 3. Jalan Asia Afrika ( 1,6 Km). 4. Jalan. K.H. Mansyur 2 x 6 m sepanjang 3,1 Km. 5. Jalan Fatmawati 6. Jalan Lebak Bulus

II. SEDANG DALAM PELAKSANAAN.

I.

PROYEK REHAB & PEMELIHARAAN JALAN & JEMBATAN DKI JAKARTA

1. Jalan Senopati 2. Jalan TMII Ja:an Ciputat Raya oJ. 4. Jalan Darmawangsa 5. Jalan Teluk Gong-Angke

.,

ruJ

2,54 ton 0,45 ton 0,38 ton 0,38 ton 0,34 ton 0,34 ton 0,26 ton 1,71 ton 0,80 ton 0,91 ton 0,02 ton 0,23 ton 0,14ton 0,18 ton 0,16 ton 0,10 ton 0,04 ton

Ill. DALAM PERENCANAAN. Sesuai urutan-urutan prioritas penanganan.

0,26 ton 0,83 ton 3,00 ton 1,50 ton 0,40 ton

PT. MULTI STRUCTURE

GENERAL CONTRACTOR & GENERAL SUPPLIER CASE BUILDING, JL. GATOT SUBROTO KAV. 12 1st FLOOH PHONE : 511809 (15 Lines) JAKARTA

72

BANDUNG Jl. Cipaganti No. 158, phone: 81425

BALIKPAPAN Jl. P. Antasari No.1, phone : 21503

UJUNG PANDANG Jl. Sulawesi No. 22, phone : 7698

SURABAVA Jl. Ngapel Jaya Barat 44, phone: 67664

SAMARINDA Jl. Bhayangkara No. 46, phone : 22343

KENOARI Jl. Halu Oleo No. 127, phone : 21046

lnformasi Pekerj•n Umum

kan sendiri oleh Perusahaan/Calon Rekanan tanpa melalui perantara/Oknum siapapun juga. (Pengumuman GUB/KOKI Jakarta No. 10/1986, BUTIR B.7.) 2. Mengikuti dengan tertib ketentuan-ketentuan yang berlaku antara fain : Jadwal Proses Prakwalifikasi (Tanggal 1/12-1986 sampai dengan 15/1-1987 memasukkan Formulir di PRJ) . Pengumuman-pengumuman yang berhubungan dengan Prakwalifikasi di PRJ. Catatan yang ada pada Formulir supaya memasukkan Formulir tanggal sekian dapat dipenuhi. Menyimpan TOR dengan baik, jangan

sampai hilang. Bila memiliki lebih dari I TOR agar melapor kepada Panitya untuk dirobah dalam satu TOR. Mengikuti Tender Pekerjaan dengan seksama. Mengajukan Penawaran Pekerjaan dengan harga wajar dan dapat dilaksanakan (Jangan Ngedrop harga penawaran yang akhirnya penyelesaian terlambat). Setelah Pekerjaan selesai meminta Pimpro untuk menuliskan data-data pada TOR. (TOR jangan di Laminating).

Rekanan peserta penataran.


129

JADWAL PRAKUALIFIKASI DRII DKI JAKARTA

1986/1987 I.

Waktu Penyetoran : Waktu penyetoran untuk memperoleh Tanda Bukti Setor pad a : Tanggal 1 September s/d 30 Oktober 1986 pada jam kerjal Tempat Di Kantor Cabang Kas Daerah DKI yang ada di tiap wilayah kota Jakarta.

perubahanl beserta kelengkapan dokumen penunjangnyal jarak waktunya antara Tanggal 15 September s/d 15 Nopember 1986.

I

1

II.

Waktu Pengambilan Formulir lsian : Untuk memperoleh Formulir lsianl calon rekanan baru atau formulir isian guna perubahanl harus menyerahkan Tanda 8ukti Setor sebagai dimaksud butir I di atasl kepada Panitia Prakualifikasil pada : Tanggal

1 September s/d diperpanjang dari Tgl 17-22Nop 1986 pada Jam kerja Tempat Loket-loket Pintu Utama PRJMonas Jakarta. Ill. Waktu Pengisian Forulir: Pengisian Formulir lsian oleh para Calon Rekanan untuk permohonan baru maupun

130

IV. Waktu Penyerahan Formulir lsian : Tanggal 1 Desember 1986 s/d 15 Januari 1987 pada jam kerja. Tempat Loket-loket Pintu Utama PRJMnas Jakarta. I

V.

Waktu Penyerahan Tanda Daftar Rekanan/

TOR: Tanggal Tempat

1 April s/d akhir April 1987. Gedung 8hineka Tunggal lka Komplek PRJ) VI . Waktu Pencetakan Daftar Rekanan Mampu/ DRM; Pencetakan serta penyebarluasan DRM ke Departemenl Lembaga Pemerintah dan lainlainnya. Tanggal 1 April s/d pertengahan Mei 1987.

Penyerahan Formulir Prakualifikasi di PRJ Jakarta


GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS I BUKOTA JAKARTA PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI Nomor : 10 Tahun 1986. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 29 tahury 1984, serta dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah No. 354 7 /TPPBPP /X IV 1985 sebagai pengganti dari No. 912/TPPBPP/VIII/1984, lntruksi Mendagri No. 1 tahun 1985 yang merupakan petunjuk Pelaksanaan Prakualifikasi, telah diterbitkan surat·surat Keputusan Gubernur KOKI Jakarta No. 2616 tahun 1984, dan No. 299 tahun 1985. Oengan demikian secara lengkap telah dibentuk Panitia Prakualifikasi OKI Jakarta yang akan bertugas menyelenggarakan prakualifikasi untuk ｭｾｮｹｵｳ＠ Oaftar Rekanan Mampu (DRM) yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 31 Maret 1988. Oisamping melakukan prakualifikasi bagi Calon Rekanan Baru yang ingin masuk dalam ORM Propinsi OKI Jakarta, Panitia Prakualifikasi OKI juga melakukan penyempurnaan dalam bentuk perobahan kualifikasi (naik/turun) dan klasifikasi di bidang pekerjaan (bertambah/berkurang) maupun data administrasi berupa perobahan alamat, pimpinan perusahaan dan lain-lain. Perobahan kualifikasi dan klasifikasi tersebut di atas dilakukan oleh Panitia berdasarkan hasil evaluasi terhadap peran serta rekanan dalam pelaksanaan proyek serta dapat pula berdasarkan usul dari rekanan yang bersangkutan. Oaftar Rekanan Mampu (ORM) tetap merupakan satu-satunya ORM yang dikeluarkan oleh Panitia dan berlaku untuk semua Oepartemen/Lembaga, lnstansi Pemda OKI Jakarta, Kantor-kantor, Satuan-satuan Kerja dan Proyek-proyek, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perusahaan Oaerah yang berdomisili di Wilayah OKI Jakarta. Oisamping itu tiap perusahaan dibolehkan hanya memiliki satu TOR untuk satu Bidang Pekerjaan yaitu Pemborongan, Konsultansi serta Pengadaan Barang dan Jasa lain yang berdomisili di Oaerah Khusus lbukota Jakarta, sebagai berikut : A. Bagi Perusahaan yang sudah masuk dalam 0 RM dan telah memiliki TOR tetapi ingin merobah data TOR -nya agar menyampaikan permohonan dan data penunjang gun a perobahan tersebut, dan hasil perobahan yang disetujui akan berlaku mulai 1 April 1987. Pengajuanpermohonan perubahan data tersebut di atas diatur dengan mengisi formulir isian dan petunjuk pengisian yang akan diperoleh dengan menyerahkan tanda Bukti Setor. Selanjutnya penyetoran, pengambilan formulir dan penyerahan formulir diatur sesuai dengan butir 82, 83, 84 dan 85 lebih lanjut. B ..Bagi Pengusaha yang ingin menjadi Rekanan Pemerintah dan Perusahaannya masuk di dalam ORM 1987/1988 agar memenuhi syarat-syarat serta mengikutr jadwal seperti berikut:


131

1. Persyaratan Administrasi dan persyaratan Keuangan yang harus dipenuhi adalah : a. Persyaratan Administrasi : 1) Nama Perusahaan; 2) Akte/Surat Pendirian Perusahaan/Akte-akte Perubahan/Akte Perusahaan terakhir. 3) Alamat Kantor Perusahaan yang jelas dan nyata; 4) Status Perusahaan (lnduk/Pusat atau Cabang); 5) Surat Pernyataan bahwa Pemilik/Pimpinan Perusahaan tidak berstatus Pegawai Negeri; 6) 13agi Perusahaan Cabang harus disertai dengan Akte Notaris Pendirian dan semua akte-akte perubahan serta Surat Kuasa Pengelolaan Perusahaan Cabang dari Pimpinan Pusat kepada Pimpinan Cabang (yang diterangkan dalam bentuk Akte Notaris); 7) Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP); 8) Surat Wajib Daftar Perusahaan (WOP). b. Persyaratan Keuangan : 1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 2) Susunan Pemilik Saham dan Modal Usaha; 3) Kekayaan bersih Perusahaan; 4) Referensi Bank Pemerintah/Bank lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 2. Biaya Formulir lsian : Biaya untuk memperoleh satu set Formulir lsian bagi Calon Rekanan maupun untuk Usul Perubahan adalah sebesar Rp. 25.000,00 (duapuluh lima ribu rupiah) yang harus disetorkan terlebih dahulu pada Kantor Kas Daerah Pemerintah Daerah Khusus lbukota Jakarta, dimana sebagai buktinya kepada penyetor akan diberikan Tanda Bukti Setor. 3. Waktu Penyetoran : Waktu penyetoran untuk memperoleh Tanda Bukti Setor adalah pada : Tanggal 1 September s/d 30 Oktober 1986 pada jam kerja. Tempat Di Kantor Cabang Kas Daerah DKI yang ada di tiap Wilayah Kota Jakarta .

.

4. Waktu Pengambilan Formulir lsian : Untuk memperoleh Formulir lsian Calon Rekanan baru atau formulir isian guna usul perubahan harus menyerahkan Tanda bukti Setor sebagai dimaksud pada butir 3 di atas, kepada Panitia Prakualifikasi pada : Tanggal 11 September s/d 31 Oktober 1986 pada jam kerja. Tempat Loket-loket Pintu Utama PRJ-Monas Jakarta. 5. Waktu Penyerahan Formulir lsian : Tanggal 1 Desember 1986 s/d 15 Januari 1987 pada jam kerja. Tempat Loket-loket Pintu PRJ-Monas Jakarta. 6. Perusahaan yang akan dinilai adalah perusahaan yang data/persyaratan administrasi dan data/persyaratan keuangannya lengkap, jelas, nyata serta sah. 7. Dalam mengurus Prakualifikasi DRM Propinsi DKI Jakarta agar masing-masing perusahaan (tanpa perantara) mengurusnya langsung kepada petugas-petugas Panitia dan ditempat yang telah ditentukan. C. Sesuai dengan SK Mensekneg No. 3547/TPPBPP/XII/1985 tanggal 31 Desember 1985 ditetapkan bahwa bagi Rekanan yang lulus prakualifikasi maupun perubahan data

132


TOR, pada waktu mengambil Data Daftar Rekanan. akan dipungut biaya yang besarnya adalah : a. b. c. d. e.

Ro 150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) untuk Kualifikasi A; Rp. 100.000,00 (sen3tus ribu rupiah) untuk Kualifikasi B1; Rp. 75.000,00 (tujuhpuluh lima ribu rupiah) untuk Kualifikasi B; Rp. 50.000,00 (limapupuh ribu rupiah) untuk Kualifikasi B2; Untuk Kualifikasi C tidak dipungut Biaya Tambahan.

Demikian untuk menjadi maklum dan perhatian para calon rekanan.

Jakarta, 1 September 1986 GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, selaku Ketua Panitia Prakualifikasi DAM Propinsi D.K.I. Jakarta.

KONTRAKTING

PERDAGANGAN

REALTY & DEVELOPER

INDUSTRI

PT. WIJAVA KARVA JL. 0.1. PANJAITAN KAV. 9 P 0 BOX 174/JATINEGARA TLP 8192808.TLX.48317-48112 PT WIKA lA JAKARTA 13340

lnformasi Pekerjaan

Umum

133

GUBERNJR KEPAI.A DAERAH IO«JSUS IElJKOTA JAKARTA PENGUMUMAN No. 11 Tahun 1986 PERPANJANGAN WAKTU PENYETORAN UNTUK PENGAMBILAN FORMULIR PRAKUALIFIKASI DRM PROPINSI DKI JAKARTA. Batas waktu penyetoran untuk pengambilan ｦｯｲｭｾｬｩ＠ Prakualifikasi DRM OKI Jakarta, sesuai dengan Pengumuman Gubernur KDKI Jakarta No. 10 tahun 1986 tanggal 1 September 1986 telah ditutup pada tanggal 30 Oktober 1986. Sampai saat ini ternyata masih banyak saja Rekanan yang terlambat, dan diantaranya memohon secara tertulis kepada Ketua Panitia Prakualifikasi untuk diberi kesempatan perpanjangan waktu. Sehubungan dengan itu, bersama ini diumumkan kepada para rekanan, hal-hal sebagai berikut :

1. Kesempatan untuk me_nyetor di Cabang Kantor Kas Daerah yang ada di setiap Wilayah Kota, akan dibuka mulai tanggal 17 s/d 24 Nopember 1986.

2. Kesempatan pengambilan Formulir Prakualifikasi di loket-loket pintu utama PRJMonas, dengan menyerahkan bukti stor tersebut butir 1, dibuka kembali mulai tanggal 18 s/d 25 Nopember 1986.

3. J<esempatan serupa ini tidak akan diberikan lagi. 4. jadwalwaktu pengembalian formulir yang telah diisi, yaitu mulai tanggal 1 Desember 1986 s/d 15 Januari 1987 tidak ada perobahan. Demikian agar para Rekanan memanfaatkan kesempatan perpanjangan ini dengan sebaik-baiknya. Dikeluarkan di Pada tanggal

: JAKARTA : 4 Nopember 1986

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA selaku KETUA PANITIA PRAKUALIFIKASI DRM PROPINSI DKI JAKARTA, ttd. R. SOEPRAPTO.

134

KETENTUAN BAGI REKANAN YANG HI LANG TOR BIDANG PEKERJAAN PEMBORONGAN. KONSULTANSI DAN PENGAOAAN BARANG DAN JASA

1. Membuat iaporan dan permohonan kepada Ketua Panitia PRAKUALIFIKASI DKI Jakarta dengan memberikan penjelasan mengenai : Sebab-sebab hilangnya TOR (jelaskan kronologis) Bukti-bukti yang mendukung atau sebab hilangnya TOR tersebut (dari lnstansiinstansi resmi) Upaya yang telah dilakukan untuk menemukan kembali TOR tersebut (disertai bukti-bukti). 2. Membuat pernyataan diatas kertas bermeterai cukup mengenai : Hilangnya TOR dari Perusahaan yang bersangkutan Bertanggung jawab atas kemungkinan penyalahgunaan TOR yang hilang tersebut Berjanji akan mengembalikan TOR yang hilangjika mendapat penggantian TOR baru dan tidak akan menggunakan/menyalahgunakan TOR yang lama. Bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan yang dibuat dan bersedia dituntut menurut ketentuan hukum yang berlaku, bila pernyataan tersebut ternyata tidak benar. 3.

Laporan permohonan dan pernyataan disertai dengan lampiran-lampiran : Keterangan domisili perusahaan (dari lurah yang bersangkutan) Sur at keterangan dari Pol isi Guntingan koran mengenai pengumuman kehilangan TOR yang bersangkutan. Copy TOR yang hilang Dan lain-lain yang mendukung.

4. Sangsi-sangi : - Jangka waktu yang ditentukan untuk mendapat penggantian TOR - Harus membayar (jumlah akan ditentukan kemudian). 5. Semua berkas dibuat dalam rangkap 4 (empat).

Jakarta, 8 Oktober 1986 PANITIA PRAKUALIFIKASI PROPINSI DKI JAKARTA Sekretaris 1/ Ketua Tim Teknis I,

ttd lr. H. SOEDJARWOKO

lnform811 PekerjAn Umum

Sekretari s II/ Ketua Tim Teknis II

ttd Drs. INDRAYATNO

135

DAFTAR BIDANG DAN SUB BIDANG PEKERJAAN PEMBORONG TAHUN 1986 s/d 1988 BIDANG

1.

Sipil

KODE

101 102 103 104

105 106

107 108 109 110

111 2.

Mekanikal Elektrikal Pabrikasi dan lnstalasi

201

207 208

209 210

211 212 213 214

215 216 217 218

219 220 3.

Logam, kayu, plastik

301

203

4.

Pertanian

305 306 401

402 403

413 423 433

136

SUB BIDANG PEKERJAAN

Pengairan Jalan jembatan dan landasan Bangunan gedung dan pabrik Bangunan pengolahan air bersih, air limbah dan perpipaan Pengerukan Dermaga penallan gelombang dan tanah (Break water & Talud) Pengeboran air tanah Bangunan bawah air Pertamanan Pemukiman transmigrasi Jalan dan jembatan kereta api Meteorologi dan Geofi!lika Pekerjaan mekanikal Telekomunikasi Sarana Bantu Navigasi laut, rambu sungai dan peralatan SAR Telekomunikasi navigasi udara dan peralatan SAR Sinyal dan Telekomunikasi kereta api Sentral Telekomunikasi Transmisi telekomunikasi Jaringan telekomunikasi Kelistrikan dan pembangkit Tata Udara/AC Pemasangan lnstrumentasi Pemasangan fasilitas produksi lepas pantai Pabrikasi, platform quarter, SBM,DBM, structure, pile Pabrikasi vessels heat ex hanger, heaters, boilers tanks, tabular goods Pemasangan alat" angkut Pembangunan kapal Salvage dan pembesi tuaan Karoseri Pengeboran dan pembentukan Pembukaan areal/lahan Pencetakan sawah Proses Pembibitan/Pembenihan Tanaman pangan Perkebunan Peternakan lnformesi Pekerjean Umum

501 502 503

Kehutanan Perikanan Reboisasi/penghijauan Pengeboran Pengupasan Penggalian/penambangan

614 624

Pemboran Pemboran berarah

644 654 664

Mud Lodging Mud Engineering Well logging & perforating Penyemenan sumur Pekerjaan ulang/work over Stimulasi sumur dan penambangan secondary

443 453

404 5.

Pertambangan Umum

6.

Pertambangan minyak

674 684

694 6C1 6C2 6C3 6C4 6C5 6C6 6C7 6C8 6C9

PERS£RO

Pengukuran kemiringan sumur Pemboran inti Pekerjaan pancing Pengujian lapisan bawah tanah Pengujian produksi sumur Perawatan sumur Pemboran hidrolik unit Pemboran seismik Pelayanan casing dan tubing

P.T. LIRS"ITA "ARIJR

K111tor PuNt : Jl. H111g Tueh R1y1 No. 28 Kolw(or111 Bon.o, Jlkona 12120, Tolopon : 737545 (4 Solu,.,) · 772828 · Toll• : 47198 WASKITA lA · ａｬｾｭｴ＠ K-It : WASKITA JAKARTA

MENGUCAPKAN SELAMAT HARI ULANG TAHUN KEBAKTIAN DEPARTEMEN PEKERJAAN urvnJM YANG KE 41 PADA TANGGAL 3 DESfMBER 1986 DIREKSI DAN SEGENA.P KARYAWAN

P.T. HUTAMA - TAKENAI
Anggota Asosiasi Kontraktor Indonesia No. 036/AKI/IIIn6. Rekanan Pemerintah DKI Jakarta, TOR No. 681/85/1/01012. Berpengalaman dalam pekerjaan : PERKANTORAN, HOTEL, DEPARTEMENT STORE. PABRIK, HANGGAR, PERGUDANGAN. PERUMAHAN DAN PEKERJAAN INTERIOR.


137

KLASIFIKASI BIDANG/SUB BIDANG PEKERJAAN DAN UNGKUP.PEKERJAAN KONSULTAN TAHUN 1986 s/d 1988

BIDANG I SUB BIDANG NO.

PEKERJAAN

II

2

I

LINGKUP PEKERJAAN DAN KODE

KODE SUH HWANG

ｐ･ｲｴｾ＠

II·

canaan urn urn

Studi Kela· yakan

ｐ･ｮｾﾷ＠

canaan teknik

Pen&· awasan

Mana· emen

Pene· litian

4

s

6

7

8

9

101

I

2

3

4

s

b

s s s

6

3

Bidang Pekerjaan Umum I. ｂ｡Ｚｾｧｵｮ＠

2:

Teknik Penyehatan dan perpipaan

102

I

2

3

4

3.

Jalan dan jembatan

103

I

2

3

4

4.

lrigasi

I

2

I

2

3 3

4 4

5

6

I

2

3

4

5

6

gedung dan pabril,

5.

Bendungan dan waduk

104 lOS

6.

Sungai dan rawa

106

6 6

Bidang Pemukiman dan pengem· bangan Wilayah

7.

Pemukiman dan pengembangan Wilayah Transmigrasi

201

I

3

2

4

5

6

8.

Pemukiman dan pengembangan Wilayah Pedesaan dan l'erkotaan

202

I

2

3

4

5

6

9.

Pengembangan Wilayah Pari wisata

203

I

2

3

4

10.

Pengembangan Wilayah lndustri

204

I

2

4

s s

6

II.

Bidang Transportasi : Sarana Transportasi Darat

301

I

2

3

4

s

6

12.

Sarana Transportasi L aut

302

I

2

3

4

5

6

13.

Sarana Transportasi Udara

303

I

2

3

4

s

6

14.

Saran a T ransportasi Sungai dan Penyeberangan

304

I

2

3

4

5

6

IS.

Sarana Transportasi Jalan Baja

30S

2

3

4

5

6

16.

Prasarana Transportasi Darat

306

I

2

3

4

5

6

17.

Prasarana Transportasi l.aut

307

I

2

3

4

5

6

18.

Prasarana Transportasi Udara

308

I

2

3

4

5

6

19.

Prasarana Transportasi Sungai dan Penyeberangan

309

I

2

3

4

5

6

20.

Prasarana Transportasi Jalan Baja

310

I

2

3

4

5

6

21.

Sistem Terminal Transportasi

311

I

2

3

4

5

6

22.

Surveyor Sarana Transportasi l.aut

312

I

2

3

4

5

6

23.

Teknologi Komunikasi

401

I

2

3

4

5

6

24.

Sistem Komunikasi

402

I

2

3

4

5

6

25.

Dan lain-lain

403

I

2

3

4

s

6

26.

Enpneerina Bidang Komputer

404

I

2

3

4

s

6

I

3

6

Bidang Komunikasi :

Keterangan : I) 2) 3)

Lingkari nomor urut (kolom I) dari Sub Bidang yang diminati. Coret (x) lingkup pekerjaan (kolom 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 yang diminati. Beri tanda . pada Sub Bidang dan lingkup pekerjaan yang telah dimiliki dalam TDR lama (bagi yang mutasi).

KLASIFIKASI BIDANG/SUB BIDANG PEKERJAAN DAN LINGKUP PEKERJAAN KONSULTAN

TAHUN 1985-1986-1987 LINGKUP PEKERJAo\N DAN KODE BIDANG I SUB BIDANG

KODE SUB

NO.

PEKERJAAN •)

BIDANG

Perencanaan urn urn

Studi kelayakan

Perencanaan teknik

Pengawasan

Managerflen

Penelitian

I

2

3

4

s

6

7

8

9

501

I

2

3

4

s

6

502

I

2

3

4

s s s s s s s s

6

Bidang Pertanianll..ingkup Hidup :

27

Perkebunan Tanaman Keras

28

Perkebunan Tanaman Pangan

29 30

Peternakan

503

I

2

3

4

Perikanan

504

I

2

3

4

31

Kehutanan

sos

I

2

3

4

32 33 34 35

Konsen;asi dan Penghijauan

506

I

2

3

4

36

l..inB,kungan Hidup

507

I

2

3

4

Dan lain-lain

508

I

2

3

4

Pencetakan Sawah

509

I

2

3·

4

I

I

2

3

4

602

I

2

3

4

6 6 6

6 6

Bidang Perindustrian lndustri Manufaktur

37 38 39

lndustri Hasil Pertanian

603

I

2

3

4

lndustri Elektronika

604

I

2

3

4

40

lndWitri Konstruksi

60S

I

2

3

4

Indus tri Proses

41

Dan lain-lain

606

I

2

3

4

41

Pabrikasi l..epas Pantai

607

I

2

3

4

Eksplorasi

701

I

2

3

4

Penambangan

702

I

2

3

4

43

6 6

s s s s s s s

6 6

6 6 6 6 6

Bidang Pertambangan & Energi

Dan lain-lain

706

I

2

3

Mekanikal Elektrikal

707

I

2

3

4

s s s s s s s

Environment Engineering, Refinery £ngineering.

708

I

2

3

4

s

6

Aliunnsi, Perbaukan, Keuanpn Hukum, Knehatan

801

I

2

3

4

s

6

52

Anjkutan Barang I Muatan

802

I

2

3

4

s

6

53

Hukum • Knehatan pendidikan. kependudukan.

803

I

2

3

4

s

6

54

Dan La in-lain

804

I

2

3

4

s

6

55

Aprilul ( Penaksiran harp )

805

I

2

3

4

s

6

44 45 46 47 48 49 50

Produksi

703

I

2

3

4

Pembangk.it Tenaga

704

I

2

3

4

Distribusi & Traaumisi

70S

I

2

3

4 4

Bidana Lain

51

6 6 6

6 6

6 6

:

Keterangan : 1) Lingkari nomor urut (kolom 1) dari Sub Bidang yang diminati. 2) Coret (x) Lingkup pekerjaan (kolom 4,5,6,7,8 dan yang diminati. 3) Sarna dengan halaman 4.

Rapat Koordinasi para Pimpro Pimbagpro dipimpin Kakanwil Dep. PU DKI Jakarta PROYEK FISIK DENGAN ATLAS KAKANWI L DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DKI JAKARTA NAMA

PROYEK

1. Pembangunan Jl. Jakarta dan Sekitarnya 2. Bagian Proyek Pembangunan Jl. Lingkar DKI Selatan 3. Bagian Proyek Pembangunan Jl. Kuningan Lingkar DKI 4. Bagian Proyek Pembangunan Jl. Pondok Pinang-Pejompongan 5.

Bagian Proyek Pembangunan Jl. Layang Senen-Harmooi-Senayan

6. Bagian Proyek Pembangunan Jl. Pasar Minggu-Depok 7. Bagian Proyek Pembangunan Jl. Lingkar DKI Barat-Jakarta

al. Proyek Pembangunan Jl. Layang Cawang ｾＮ＠

Proyek Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan DKI Jakarta UP C A 10. Peningkatan Jl. Arteri Kota Jakarta dan sekitarnya 11. Peningkatan Jl. Jakarta-Cikampek Seksi-D 12. Bagian Proyek Peningkatan SMA DKI Jakarta 13. Bagi Proyek Peningkatan SMP DKI Jakarta 14. Peningkatan Prasarana Fisik Kanwil Departemen PU DKI Jakarta

140

ALAMAT

KANTOR PROYEK

Jl. Rawamangun Muka No. 12 Jakarta Timur. Jl. Taman Jatibaru No. 1 Jakarta Pusat. Jl. Rawamangun Muka No. 12 Jakarta Timur. Jl. Rawamangun Muka No. 12 Jakarta Timur. Jl. Rawamangun Muka No. 12 Jakarta Timur. Jl. Rawamangun Muka No. 12 Jakarta Timur. Jl. Muncung Raya ( Komp. Bm Cengkareng. Jakarta Barat. Jl. Duren Tiga No. 12 A Jakarta Selatan. Jl. Taman Jatibaru No. 1 Jakarta Pusat. Jl. Taman Jatibaru No. 1 Jakarta Pusat. Jl. Cianjur No. 9 Karang Jl. Taman Jatibaru No. 1 Jakarta Pusat. Jl. Taman Jatibaru No. 1 Jakarta Pusat. Jl. Kramat Raya No. 15 Jakarta Pusat. I nformesi Pekerjun Umum

PROYEK FISIK BUKAN ATLAS KAKANWIL DEP. PU DKI JAKARTA

I. Proyek lrigasi Jatiluhur 2. Bagian Proyek Peningkatan Saluran lnduk Tarum Barat 3. Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya 4. Proyek Peningkatan Jl. Pemb. Wilayah IX (ABO Jakarta) 5. Proyek Pengendalian Pembangunan Jlan-jalan Tol 6. Bag ian Proyek Pembangunan Jalan Jakarta Interchange Phase II 7. Bagian Proyek Pembangunan jalan Tol Cawang-Semanggi-Piuit 8. Bagian Proyek Pembangunan Jalan Layang Kuningan 9. Bagian Proyek Pembangunan Jalan Layang Slipi 10. Bagian Proyek Pembangunan Jalan Fly Over 11. Bagian Proyek Pembangunan Grogol Fly Over 12. Proyek Penyehatan Lingkungan Pemukiman DKI Jakarta 13. Bagian Proyek Pembuangan Air Limbah & Sanitasi 14. Bagian Proyek Drainage 15. Proyek Perintis Pemb. Perumahan Sewa di Jakarta 16. Proyek Pemb. Lingkungan Kuningan 17. Proyek Air Bersih PDAM OKI Jakarta 18. Proyek Rumah Sederhana Perumnas di DKI dan sekitarnya

Jl. Rasuna Said Kav. B 5 Jakarta Selatan. Jl. Rasuna Said Kav. B-5 Jakarta Selatan. Jl. 0.1. Panjaitan Kav. 12-13. Jakarta Timur. Jl. Patimura No. 20 Jakarta Selatan. Jl. Patimura No. 20 Jakarta Selatan. Komp. Bina Marga Pondok Kelapa Jakarta Timur. Komp. Bina Marga Pondok Kelapa Jakarta Timur. Komp. Bina Marga Pondok Kelapa Jakarta Timur. Jl. Raya Tangerang Serpong Cikokol. Gerbang Tol Ranting Kebun Jeruk Jakarta Barat. Komp. Bina Marga Ponsok Kelapa Jakarta Timur. Jl. Penjernihan I No. 19A Jakarta Pusat. J I. Penjern ihan I No. 19 A Jakarta Pusat. Jl. Penjernihan I No. 19 A Jakarta Pusat. Jl. Wijaya No. 68 Jakarta Selatan. Ex. Mess Auri Kuningan Jakarta Selatan. Jl. Pam Baru No.3 Pejompongan Jakarta Pusat. Jl. 0.1. Panjaitan Kav. 11 Jakarta Timur. ['epartemen Pekerjaan Umum Kepala Kanwil DKI Jakarta

lr. SOEDJARWOKO I>J IP. 11 0006678 I nformasi Pekerjaan Umum

141

ALAMAT ASOSIASI: 1. AKI (Asosiasi Kontraktor lndoaesia) Jl. Thamrin no. 57 Gedung PP lantai II Telp. 327547 Jakarta Pusat. 2. GAPENSI Jl. Kebon Sirih no. 40 telp. 374503 Jakarta Pusat.

5. KADIN DKI JAKARTA JJ. Pakubuwono Vl/35 telp. 730330, 730343 Kebayoran Baru Jakarta-Selatan. 6. APMI (Asosiasi Pengeboran Minyak dan Gas) Jl. Thamrin Wisma Kosgoro lantai 17 Jakarta Pusat. ALAMAT ASURANSI :

3.1NKINDO Jl. Setiabudi II no. 19 telp. 516795 Jakarta Pusat.

Perum ASTI:K (ASURANSI SOOIAL TENAGA KERJA) Jl. Gatot St.broto Kav. 14. Telp 51n97 (20Saluran) telex 44798 P'O. BOX Z732

4. AK Ll (Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia) JI.Ciragilll No.20Telp. 717032 Kebayoran Baru jakarta Selatan.

PERSERO

VIRAMA KARYA

• • • • • •

nnnnnn

SURVEYING AND PLANNING

111111

DESIGNING

'; / ;I

ｾ＠

ａｩｊｑｾｔｉ＠

.

-

ｾＧｗｉｲ｡＠

SUPERVISING

I

CONSTRUCTION MANAGEMENT

VI< JL RR RASUNA SAID KAV. B 5. TEI.P. 516798 JAKARTA- SElATAN

142

Ｎﾷｾ｜＠

111111 CIVIL ENGINEERING

PECIALIST IN : ］ＭｾＺＱ＠ TERMITE CONTROL

: Soil Treatment Wood Treatment PEST CONTROL & FUMIGATION CLEANING. SERVICE Untuk Rumah, Gedung-gedung, Hotel, Pabrik, Kantor·kanto

call.(E SA) P.T. EKA SPRAY ABADI Jl. Udaka No. 3.2, Kemanggisan Aaya, Slipi -Jakarta

ｐｈｏｎｅｓＺＴＸＳｾＱＶ［Ｕ＠

lnformesi Pekerjaen Umum

PERUSAHAAN-PERUSAHAAN 01 ｌｉｎｇｋｕｾａ＠ DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

PT. ADHI KARYA.

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18 Jak·Sel.

PT. AMARTA KARYA

Jl. Dr. Suratmo Jakarta Pusat.

PT. BINA KARYA

Ka. No.2 Jl. Di. ｐ｡ｮｪｩｴｾ＠ Cjlwang, Jatim 13001 PO. Box 159/JNG

PT. BRANTAS KARYA

Jl. Trunojoyo Blok M 1/135 Keb. Baru Jakarta Selatan

PT. HUTAMA KARYA

Jl. M.T. Haryono Kav. 83 Jakllrta Timur.

PT.ICCI

lskandarsyah Raya No. 66C 736460 715516-772589

PT. INDAH KARYA

.II. Pattimura No. 20

PT.INDRA KAR'YA

Jl. Dr. Sahardjo 204A. Tebet. Jakarta Selatan.

PT.JASA MARGA

Toll Plaza Taman mini Jakarta Timur.

PT. NINDYA KARYA

Jl. Salemba Raya No.4 Jak-Pus. LMFEUI

790393/965 792982/4751

630708

8196107

737765

8193708

732683/ 735588. Pes. 221

021-822824 828346

800294 800301-849172-82

331610 354124-330211

Jl. Pattimura No. 20 735588. Pes. 291 Keb. Baru, Jakata Selatan.

lnformni Pekerjaen Umum

143

PERUM OTORITA JATILUt-:UR

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8.5 514429 Jakarta Selatan 514348-514653

PT. PEM8ANGUNAN PERUMAHAN

Jl. M.H. Thamrin No. 57 Jakarta Pusat.

322609

PERUM PERUMNAS

Jl. 0 .1. Panjaitan Kav 11 Jakarta Timur.

8190070 8190083

PT. SARANA KARY A

Jl. Wijaya I No. 63 Kebayoran 8aru Jakarta Selatan.

734511 737327 773026

PT. VIRAMA KARYA

Jl. H. Rasuna Said Kav 8.5. Lt. 5 Perum Otorita Jatiluhur Jakarta Selatan.

516798

PT. WASKITA KARYA

Jl. Hangtuah Raya No. 26 737545 Kebayoran 8aru -Jakarta Selatan.

PT. WIJAYA KARYA

Jl. 0.1. Panjaitan Kav. No.9 Cawang, Jakarta Timur. Oep. Keuangan Gd. Utama Lt. 6 Lap. 8anteng Timur Jakarta Pusat.

PT. YOOY A KARY A

371244

Jl. Pattimura No. 0 771950 Kebayoran 8aru- Jakatta Selatan. Jl. 01. Panjaitan Cawang - Jakarta Timur.

144

8192808 8191491

8194038


DAFTAR ALAMAT

/KANWIL DEP.PU SELURUH INDONESIA

1. KANWI L DEP. P.U. D.l. ACEH Jln. Jend. Sudirman No. 1 BANDA ACEH Telp. 0651-21450 2. KANWIL DEP. P.U. SUMATERA UTARA Jln. Sakti Lubis No.7 R ME DAN Telp. 061-525591 3. KANWIL DEP. P.U.-SUMATERA BARAT. Jln. Arau No. 86 PADANG Telp. 0751-21271-21108 4. KANWI L DEP. P.U. RIAU. Jln. Riau No. 1 PEKAN BARU Telp. (0761) 22763 5. KANWIL DEP. P.U. JAMBI Jln. Sulthan Taha S. No. 02 Telp. (0741) 24279

JAMBI

6. KANWIL DEP. P.U. SUMATERA SELATAN Jln. Ade Irma Nasution No. 10 PALEMBANG Telp. (0711) 21291 7. KANWIL DEP. P.U. BENGKULU Jln. Prof. Dr. Hazairin SH No. 901 BENGKULU Telp. (0736) 31224 8. KANWI L DEP. P.U. LAMPUNG Jln. Monginsidi No. 220 TELUKBETUNG Telp. (0721) 41876 9. KANWIL DEP. P.U. DKI JAKARTA RAYA Jln. Kramat Raya No. 15 JAKARTA PUSAT Telp. 348176

14. KANWIL DEP. P.U. KALIMANTAN BARAT Jln. Moh. Hambal No. 1 PONTIANAK Telp. (0561) 2350, 2360 15. KANWI L DEP. P.U. KALIMANTAN rENGAH Jln. S. Parman No.2 PALANGKA IRAYA Telp (0514) 21557 16. KANWIL DEP. P.U. KALIMANTAN SELATAN. Jln. D I. Panjaitan No. 14 BANJARMASIN Telp. (0511) 4684 17. KANWI L DEP. P.U. KALIMANTAN TIMUR. Jln. Kalian SAMARINDA Telp. (0541) 22864 18. KANWI L DEP. P.U. SULAWESI UTARA. Jln. Raya Tomohon WINANGUN, MANADO Telp. (0431) 52270 19. KANWI L DEl:'. P.U. SULAWESI TENGAH. Jln. A. Yani 15 PALU Telp. (0451) 21040 20. KANWIL DEP. P.U. SULAWESI TENGGARA. Jln, Imam Bonjol No. 94 KENDARI Telp. (041 0) 21244 21. KANWI L DEP. P.U. SULAWESI SELATAN. Jln. A. Pangerang Pettarani UJUNG PANDANG Telp. (0411) 7766 22. KANWI L DEP. P.U. MALUKU. Jln. Hasanudtn AMBON Telp. (0911) 2734 23. KANWI L DEP. P.U. BALl. Jln. Beliton No.2 DENPASAR Te!p. {0361) 25291

10. KANWIL DEP. P.U. JAWA BARAT. Jln. Asia Afrika No. 79 BANDUNG Telp. (022) 59829

24. KANWI L DEP. P.U NUSA TENGGARA BARAT. Jln. Langko No. 27 MATARAM Telp. {0364) 22154

11. KANWI L DEP. P.U. JAWA TENGAH. Jln. Kol. Sugiono No.2 SEMARANG Telp. (024) 24247

25. KANWIL DEP. P.U. NUSA TENGGARA TIMUR. Jln. Soekarno No. 22 KUPANG Telp. (0391) 22550

12. KANWIL DEP. P.U. D.l. YOGYAKARTA Jln. Bumijo No.5 YOGYAKARTA Telp. (0274) 2271

26. KANWIL DEP. P.U. IRIAN JAVA. Jln. Sumatera No. 15 JAYAPURA Telp. {0736) 21219

13. KANWI L DEP. P.U. JAWA TIMUR. Jln. Gayung Kebonsari 169 SURABAYA Telp. (031) 818099

27. KANWIL DEP. P.U. TIMOR TIMUR. Jln. A. Alexio Corte Real, 01 Ll Telp. (100) 2716

lnformasi Pekerjaan Uinum

145

PENYELENGGARAAN PROGRAM ASTEK SATU ASPEK DAR I PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK PEMBANGUNAN.

ASYEK PERUSAHAAN UMUIVI

ASURANSI SOSIAL TENAGA K.ERJA Kantor Pusat: Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 14- Jakarta Selatan Telepon : 517797 (20 Saluran)

146

ｾ＠

I

I nformasi Pekerjaan Um"m

ｉｾ＠

P.T. HUTAMA KARVA CIVIL ENGINEERING & GENERAL CONTRACTORS

147

.........

PT. WIDYA PERTIWI ENGINEERING

------------------------------------------------------------------------------------

• ENGINEERS • ARCHITECTS • CONSULTANTS 1. SERVICES OFFERED:

ｾＭ

Development Consultancy Design Consultancy Engineering Consultancy Project Management

2. FIELDS OF PROFESSIONAL SERVICES:

-

Architectural Engineering Planning Civil and Structural Engineering Mechanical and Electrical Engineering Environmental and Sanitary Engineering Interiors Specification, Cost Estimating, Appraisals and Valution Agro Technology Computer Analysis

HEAD OFFICE: Jalan Bank II No. 1 -2, Blok P, Kebayoran Baru, Jakarta- Indonesia, Phone : 731784- 734797 Tromol Pos : 3316Jakarta Cable Address: WIDYAPERT JAKARTA. P. T.

BRANCH OFFICES: 1. SURABA YA

Jl. Pucang Anom Timur V No. 36 Phone: 031 - 69932 2. SAMARINDA Jl. Nusa lndah No. 28 Phone: 0541 - 22477 3. MEDAN Jl. Sel Mencirim No. 28 A Phone: 061 - 512028

ｾａｙ＠

ICOHSTRUKSI M.P.

MENGEAJAKAN ANTARA LAIN : o Gedung o Jalan & Jembatan o Perumahan o I ndustri o Dam & lrigasi o Pelabuhan Kompel Bintaro Jaya , Taman Perkantoran Blok B, Jln . Bintaro Ray a, Jakarta 12330 Tel pan (Pabx) : 733.833 ( 10 Saluran) T elex: 47403 Jakonmp lA Kawat: Jakonmp P.O. Box. 27 KBYL

P.T. YAKIN JAYA HALOHO&CO. JI. Lapangan Masda No. 14-Tel. 6692656-6694613 Teluk Gong- Jakarta Utara TOR NO BJD.PEK SUB BID

4/86/1 /03470 SIPIL Bangunan Gedung & Pabrik - Jalan Jembatan & Landasan - Pengairan

MENGUCAPKAN

ANAK USAHA: B1 B2 B2

SELAMAT H A RI

148

Konpeksi Batik Pakaian Seragam Sekolah Kaos Olah Raga Pengadaan Barang.

K E B A K T IAN P U K E 41


PERUM PERUMNAS DALAM PEMBANGUNAN Seperti dimaklumi bersama, Perum PERUMNAS merupakan perusahaan milik Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (P.P) Nomor 29Tahun 1974, 18Juli 1974. Tugas pokoknya melaksanakan program pemerintah dibidang penyediaan lingkungan perumahan di perkotaan. Sasarannya terutama ditujukan pada usaha membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan sedang untuk dapat memiliki rumah sendiri yang layak di dalam lingkungan yang lebih sehat dan· tertib. Pendekatan ini dirumuskan ke dalam kebijaksanaan perencanaan lingkungan permukiman yang selama ini dilaksanakan melalui :

rumah-rumah sederhana di beberapa tempat yang masih perlu disubsidi juga untuk menciptakan lingkungan permukiman berbaur (mixed settlement) yang harmonis, serasi dan saling me· lengkapi dalam kehidupan sosio-ekonomi lingkungan. Perum PERUMNAS mengambil langkah-langkah kebijaksanaan yang mendasarkan pada azas pemerataan pembangunan secara nasional pada mendesaknya kebutuhan perumahan di suatu kota dan sejauh dapat dilaksanakan. Selain itu azas keterjangkauan menjadi titik-tolak pemikiran yang mendasari kebijaksanaan pembangunan selama ini.

o

Penciptaan lingkungan perumahan yang dilaksanakan Perum PERUMNAS selama ini tekanan pembangunannya adalah lingkurigannya. Artinya, lingkungan (prasarana dan sarana) dibangun sedemikian rupa sehingga memenuhi syaratsyarat kesehatan lingkungan di samping memenuhi standar teknis.

o

o

program penyediaan tanah matang dan rumah inti yang telah dilengkapi dengan prasarana dan fasilitas lingkungan (site & services), untuk melayani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah; program pembangunan rumah sederhana, untuk melayani kebutuhan kelompok masyarakat berpenghasilan sedang; program penyediaan kapling tanah matang (KTM) untuk pembangunan perumahan sedang di kota-kota besar yang dalam rangka pengembangan wilayah berfungsi sebagai pusat pertumbuhan. Program ini direncanakan mengingat pada kenyataannya, terdapat lapisan kelompok sasaran terutama di kotakota besar yang berpenghasilan sedang masing belum sepenuhnya tertangani oleh sektor swasta padahal tingkat kebutuhan perumahannya telah begitu mendesak.

Khusus mengenai penyediaan KTM untuk perumahan sedang (R-KTM) ini selain dimaksudkan untuk memperoleh sumber subsidi silang akibat pembangunan rumah-rumah inti dan

Dengan pendekatan teknologi mem ban gun. skala besar produksi masal-semi-industri dapat diperoleh segi harga rumah dan tanah yang dapat terjangkau kelompok sasaran dan tetap memenuhi persyaratan standar teknis yang mendukung pemenuhan pemberian KPR-BTN bagi setiap penghuni. Dalam perkembangan berikutnya terlebih setelah tahun anggaran 1982/1983 dimana Perum PE RUMNAS tidak lagi memperoleh anggaran berupa PMP (Penyertaan Modal Pemerintah) maka pemanfaatan KTM mulai terasa menarik untuk diusahakan agar dapat menghasilkan pengganti sumber subsidi yang hilang tadi. Perencanaan pengadaan KTM sudah dilakukan sejak 1975 di lokasi-lokasi sedang dan besar

149

antara lain di kota-kota JABOTABEK, Bandung, Cirebon, Semarang, Surabaya, Medan, dan Ujungpandang. Rintisan penjualan KTM telah dilakukan sejak 1981 dalam menghadapi konsolidasi dana selain dari hasil penjualan rumah yang sudah dihuni sebagai konsekuensi logis bila pada saatnya PMP tidak diberikan lagi. Saat kini Perum PERUMNAS telah selesai menyusun program perencanaan pem bebasan tanah skala besar dengan luas 300 Ha sampai 500 Ha dalam satu kesatuan yang utuh. Program ini mencakup untuk beberapa ibukota provinsi. Sudah barang tentu, pengadaan tanah skala besar memerlukan modal yang cukup besar. Beberapa keuntungan dairi program ini, adalah:

dapat lebih mudah dikendalikan. memiliki perencanaan lingkungan untuk suatu daerah yang lebihl luas, lebih lengkap, lebih tertib dan lebih terpadu. Setidaknya ini akan banyak mengurangi pertumbuhan daerahdaerah perumahan yang sporadis. dapat lebih mudah menunjang pelaksanaan REncana lnduk Kota.

o

o

efisiensi pembiayaan pembangunan dan pengadaan prasarana lingkungan sehingga dapat menenkan biaya pematangan tanah. Pemerintah Daerah setempat dapat lebih mudah mengarahkan keikutsertaan pihak developer swasta dalam pembangunan dengan memanfaatkan lahan yang sudah dibebaskan dan dimatangkan tersebut.

o

o

pembebasan dan besarnya ganti rugi tanah

o

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN RUMAH PERUM PERUMNAS 01 JABOTABEK ( dalam unit rumah ) RENCANA 1986/1987

REALISASI LOKASI

KOTA

RI+RS -

TANAH ABANG JAKARTA

-

KLENDER

8.212

PENJARINGAN KEMAYORAN

-

DEPOK 1/UTARA

6.129

BANTAR JATI KARAWACI KELAPA DUA RAWA TEMBAGA BEKASI

1.280 -

305

-

-

936 7..601

-

-

-

-

-

6.418

-

4.600

RAWA LUMBU

-

-

48.648

187

644

-

14

174

-

-·

RI+RS

-

a

-

·-

6.316

-

14.413 644 936

53

7.654 6.712 4.600

-

1.013

52501

F

R-KTM RB

-

-

e e e

229

-

JML

-

-

-

777

777

£t -

-

-

120

120

-

455 -

455

-

-

1.009

3.257

413

642

1.000

1.000

-

-

-

2 ..248

294

2.840

JML 960 600 9.666

--

-

SETIA MEKAR

JUMLAH

-

14.108

BANTAR KEMANG

TANGERANG

960 600

KEBON KACANG

DEPOK II

BOG OR

R-KTM RB

F

-

892

-

755

1.647

3.369

a

4.529

7.898

KETERANGAN : R.l

R.S F

= =

Rumah Inti

Rumah Sederhana;

= Flat/Rumah susun;

150

tipe tipe tipe

D/T D/T D/T

15/60 M2 18/72 M2 21/90 M2

tipe tipe

D/T

27/90 M2 36/96 M2

tipe tipe tipe

F.21 F.36 F54

DIT

R-KTM ( R.B)

£t

=

tipe Rumah diatas Kapling Tanah Matang; Rumah tipe Besar

Yang akan dibangun.

DIT

45/128 M2

D/T/M D/T/M

54/90-200 M2 70/120-200 M2

DIRGAHAYU HARI BAKTI DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

ke-41 !m] PERUM PERUMNAS

r:J ｌＺｾｊ＠

PT. JAVA STEEL INDONESIA

DIRGAHAYU

HARI KEBAKTIAN PU

KE 41

GEDUNG JAYA LT. 1 Jl. M .H. Thamri n 12 Jakarta Pusat Telex PT. JAYA JKT. 61244/FASC . 328051 Telp. 334306- 320217 (01 RECT) 327508 (10 LINES) Work Shop: TANGERANG

WASKITA KAJIMA

P.T. WASKITA ｋａｊｉｍｾ＠

COf:PORATimllHDOHESIA CONSTRUCTION CONTRACTOR

HEAD OFFICE : RATU PLAZA OFFICE TOWER 30TH FLOOR JL. JEND. SUDIRMAN NO.9 SENAYAN , JAKARTA TELP . 711386 & 712209 EXT. 2604,2606,2138

BAKRIE & BROTHERS GRO

ROAD CONTRACTOR & GENERAL SUPPLIER

DIRGAHAYU SE'WINDU JASA MARGA I Maret 1986

Memantapkan Pembangunan

P. P. I. I.

P.l. PAftCA PElKA/A InTI Kon/IRUK/1 ENGINEERING & CONSTRUCTOR : KARTIKA CHANDRA, BUILDING F 3rd FLOOR ADDRESS Jf. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV. 17- 19, JAKARTA SELATAN PHONE TELEX BANKS

: 512084,512372 (DIRECT LINE) 510808 EXT. 132 : 45843 KACHA I A. : -BANK DAGANG NEGARA, CABANG WISMA HARAPAN JAKARTA PUSAT. -BANK BUM I DAYA, KARTIKA CHANDRA JAKARTA SELATAN

PARENT COMPANIES :

SUBSIDIARY

- PT. HUTAMA KARYA ( PERSERO) - PT. BOMA BISMA INDRA ( PERSERO) - PT. NEW SAHID BUILDERS - PT. INDOKOR INDONESIA - PT. ACCASIA ENGINEERING - PT. META EPSI ENGINEERING

PT. PANCA PER INTIS INDONESIA (PT. PPI) JOINT VENTURE WITH FLUOR CORP. U.S.A

JAKARTA

TIMUR.

PIMPINAN DAN SEGENAP KARYAWAN MENGUCAPKA!'Il SELAMAT ATAS TERBITNYA BUKU INFORMASI PEKERJAAN UMUM

INFORMASI PEKERJAAN UMUM

153

Terima kasih atas partisipasinya dalam penerbitan ini, kepada : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

. PT Subur Brother . PT Bina Karya . PT Seecons . PT China Engineering Consultants. Inc . PT Nindya Karya Cabang 1 Jakarta . PT lndra Karya . PT Sumurung Raya . PT Jaya Beton INDONESIA . PT Telaga Palma Kencana . PT Modern Surya Jaya . PT Bhakti Java . PT Hutama Takenaka Corporation Indonesia . PT Lampiri Jaya Abadi . PT D jembar Jay a .PT Java Konstruksi MP. . PT ldiea Utama . PT Atelier Indonesia . PT Kadi INTERNASIONAL . PT Waskita Karya . PT Pembangunan Perumahan Taisei Indonesia . PT Hutama Karya _ . PT Waskita Tajima Corp Indonesia . PT Aempe Pluit Bataco . PT Sarana Karya . PT Multi Struktur . PT Wijaya Karya . PT Jay a Steel Indonesia . PT Kora Antar Buana . PT Santyaya Bhakti . PT Eka spray Abadi . PT Yakain Java Halolo . PT Ruhaak Phaia INDUSTRI . PT Aris Pratama Sejahtera . PT Accasia Engineering . PT Widya Pertiwi Engineering . PT Karya Pressindo . PT Panca Perkasa Inti Konsturksi . Perum Astek . Bank Negara Indonesia . Perum Perumnas . Ka. Sudin PU Jakarta Timur . Sudin PU Jakarta Barat . Persero PT Virama Karya . Badan Pelaksana Proyek Otorita Jatiluhur . PPI Pluit DKI Jakarta PT. ALPHA SARANA

GEDUNG BARU KANTOR PUSAT PERSERO PT . NINDYA KARYA JL. LET. JEN HARYONO MT. KAV. 22 JAKARTA TIMUR

P.T.

(PERSERO)

NINDYA KARYA

CABANG I '-'AKARTA JL. LET. JEN HARYONO MT.KAV 3 & 4 JAKARTA TIMUR

TELPON 8194655 -81ro297

.,

MILIK PER?IJSTAKA.\N BA LIJ .BANG

f V.

jalcte ESSO PBR

Recommend Documents