PTUN-Pbr

PENETAPAN Nomor : 29/G/2015/PTUN-Pbr “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa dilangsungkan di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan HR Soebrantas KM 9 Pekanbaru, telah mengambil Penetapan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara :--------------------------------------------------------------------------

PT. CITRA HOKIANA TRIUTAMA, adalah suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jl. Hang Tuah No. 195 PekanbaruProvinsi Riau, yang dalam hal ini diwakili oleh JONES SILITONGA,

Warga

Negara

Indonesia,

pekerjaan/jabatan : Direktur PT. Citra Hokiana Triutama sebagaimana disebutkan di atas, bertempat tinggal di Jl. Cipta Sari No. 22 Pekanbaru-Provinsi Riau, bertindak berdasarkan Akte Pendirian Perseroan No. 135 tanggal 25-11-1991 yang dibuat oleh dan dihadapan Singgih Susilo,SH., Notaris di Pekanbaru, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. c2.3142HT.01.01Th’93 tanggal 13 Mei 1993, yang selanjutnya telah pula dilakukan perubahan melalui Akte tanggal 5 Juli 2013

Penetapan Pencabutan Nomor 29/G/2015/PTUN-Pbr, Halaman 1 dari 9

No. 24 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat oleh dan dihadapan Eriyuf Brandel, SH., Notaris di Pekanbaru, dan akte mana telah pula mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-41774.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 31 Juli 2013 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, selaku demikian dalam kedudukannya tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama PT. Citra Hokiana Triutama;--------------------------------------------------Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-------------------JOHANES

SITEPU,

S.H.,

berkewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum JOHANES SITEPU DAN REKAN, beralamat di Jalan Cikawao, Komplek Ruko Cikawao Permai Kav. B. 25 No. 51 Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2015;---------------------------------Selanjutnya disebut sebagai………….... PENGGUGAT; MELAW AN: 1. POKJA XX UNIT LAYANAN PENGADAAN PADA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 460 Pekanbaru---------------Dalam hal ini memberi kuasa kepada :------------------------Penetapan Pencabutan Nomor 29/G/2015/PTUN-Pbr, Halaman 2 dari 9

1. Nama

: IKHWAN RIDWAN, S.H., M.Si.;----------------

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Riau;--------------------------------------2. Nama

: ARDIS HANDAYANI MZ, S.H., MH.;----------

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum dan Hak Azasi Manusia Provinsi Riau;--------------------------------------3. Nama

: YAN DARMADI, S.H., M.H.;---------------------

Jabatan : Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Riau;------4. Nama

: MHD. IRSADUL AFKARI, S.H.;----------------

Jabatan : Staf Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Riau;----------------Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman No. 460 Pekanbaru, berdasarkan

Surat

Kuasa

Khusus

Nomor

:

030/Adm.Pemb/BLP/VII/2015 tertanggal 10 Juli 2015;----Selanjutnya disebut sebagai …………….TERGUGAT I; 2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN DINAS BINA MARGA PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015, berkedudukan di Jalan SM. Yamin No. 92 Pekanbaru-----------------------------------------Dalam hal ini memberi kuasa kepada :------------------------Penetapan Pencabutan Nomor 29/G/2015/PTUN-Pbr, Halaman 3 dari 9

1. Nama

: IKHWAN RIDWAN, S.H., M.Si.;----------------

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Riau;--------------------------------------2. Nama

: ARDIS HANDAYANI MZ, S.H., MH.;----------

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum dan Hak Azasi Manusia Provinsi Riau;--------------------------------------3. Nama

: YAN DARMADI, S.H., M.H.;---------------------

Jabatan : Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Riau;------4. Nama

: MHD. IRSADUL AFKARI, S.H.;----------------

Jabatan : Staf Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Riau;----------------Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman No. 460 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 633/SK/BMPP/2015 tanggal 24 Agustus 2015;----------------------------Selanjutnya disebut sebagai …………….TERGUGAT II; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; ------------------------------------------------1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 29/PEN-MH/2015/PTUN.Pbr tanggal 6 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim; ---------------------------------------------------


2. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 29/G/2015/PTUN.Pbr tanggal 6 Juli 2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti; ------------------------------------------------------3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 29/PENPP/2015/PTUN.Pbr tanggal 7 Juli 2015 tentang Pemeriksaan Persiapan dalam perkara ini; --------------------------------------------------------------------------4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 29/PENHS/2015/PTUN.Pbr. tanggal 19 Agustus 2015 tentang Hari Persidangan dalam perkara ini; --------------------------------------------------------------------------5. Telah membaca Surat Permohonan Penggugat tertanggal 02 September 2015 pada persidangan tanggal 02 September 2015 tentang permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 29/G/2015/PTUN-Pbr;-----------------------------6. Telah meneliti berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; ----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2015 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 02 Juli 2015 dengan register perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN-Pbr., dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 Agustus 2015 ;-----------------------------------Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa: ------------------------------------------------------------------------1. Surat Keputusan Pokja XX Unit Layanan Pengadaan Pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun


Anggaran

2015

berupa

Pengumuman

17.04/UMUM/POKJAXX/2015

tanggal

Pemenang 27

Mei

Pelelangan

2015,

No.

Kegiatan

:

Pengerasan Jalan (rigid) dari Pucuk Rantau ke Simpang PT.BP Sepanjang 7 Km Lebar 7 M di Kuansing atas nama Pemenang Lelang PT. Kurnia Subur (Objek Gugatan-1) ;--------------------------------------------------------------2. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pembangunan dan Peningkatan Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015, Nomor : 620/SPPBJ-BM/TING-PR/225/2015, tanggal 17 Juni 2015, Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pengerasan Jalan (rigid) dari Pucuk Rantau ke Simpang PT.BP Sepanjang 7 Km Lebar 7 M di Kabupaten Kuansing atas nama PT. Kurnia Subur (Objek Gugatan-2);----Menimbang, bahwa perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN-Pbr masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tahap Jawaban Tergugat I dan Jawaban Tergugat II serta Sikap Majelis Hakim terhadap Permohonan Masuknya Pihak Ketiga ; ----------------------------Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 2 September 2015 telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan sengketa a quo tertanggal 02 September 2015 dan juga melampirkan Surat Kuasa

Khusus

tertanggal

31

Agustus

2015

yang

pada

pokoknya

menerangkan bahwa Pemberi Kuasa memberi Kuasa kepada Penerima Kuasa atau kuasa hukum untuk mencabut gugatan a quo ; ------------------------Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 76 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua Atas


Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :-------------------------------------------------------------------------------------Ayat (1) : Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ; -------------------------------------------Ayat (2) : Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat ; -----------------------------------------------Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan a quo diajukan Kuasa Penggugat dalam persidangan dengan agenda Jawaban Tergugat I dan Jawaban Tergugat II serta Sikap Majelis Hakim atas Permohonan Masuknya Pihak Ketiga, sehingga berpedoman pada Ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim dalam persidangan telah menanyakan pada pihak Tergugat I dan Tergugat II terhadap permohonan pencabutan tersebut, dimana Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya menyatakan tidak keberatan ; ---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan dan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat patut secara hukum permohonan pencabutan gugatan sengketa a quo untuk dinyatakan dikabulkan ;--------------Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan a quo telah dinyatakan dicabut, maka Gugatan a quo haruslah dicoret dari buku register perkara di


Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ; -------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan dicabut, maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan

Pencabutan

Gugatan

dalam

perkara

ini

sampai

dengan

dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat ; ---- --------------Memperhatikan, Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan; ------------------------------------------------------------------------

MENETAPKAN : 1.

Mengabulkan

Permohonan

Pencabutan

Gugatan

yang

diajukan

Penggugat ; -------------------------------------------------------------------------------2.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN-Pbr dari buku Register Perkara; ------------------------------

3.

Membebankan biaya dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat sebesar Rp. 221.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) ; --------------------------------------------------------------

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 02 September 2015, oleh kami NASRIFAL, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ELFIANY, S.H.,M.Kn. dan FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., masingPenetapan Pencabutan Nomor 29/G/2015/PTUN-Pbr, Halaman 8 dari 9

masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 September 2015, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu NUR SUJUD, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II serta Kuasa Hukum Calon Pihak Ketiga;-------------------HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

ELFIANY, S.H., M.Kn.

NASRIFAL, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II, ttd

FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H. PANITERA PENGGANTI,

ttd NUR SUJUD, S.H. Perincian Biaya Perkara : - Pendataran Gugatan

: Rp.

30.000,-

- ATK Perkara

: Rp.

50.000,-

- Surat Panggilan

: Rp.

130.000,-

- Materai

: Rp.

6.000,-

- Redaksi

: Rp.

5.000,-

: Rp.

221.000,-

Jumlah

(Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) Penetapan Pencabutan Nomor 29/G/2015/PTUN-Pbr, Halaman 9 dari 9

PTUN-Pbr

Recommend Documents