PUTUSAN Nomor : 35/G/2013/PTUN-Pbr. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan digedung yang telah ditentukan untuk itu terletak di Jalan H.R. Soebrantas KM 9 Pekanbaru telah memutuskan dalam putusannya dalam sengketa antara :--------------TITIN SRI SUNDARI, Kewarganegaraan
Indonesia,
Pekerjaan
Mantan Anggota POLRI, Tempat tinggal Jalan Cipta Karya Gang Teladan, Kecamatan Tampan Panam Kota Pekanbaru;----------------------------------Dalam hal ini memberi kuasa kepada EKA MEDIELY, S.H., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada kantor LAW FIRM “EKA MEDIELY, S.H. & PARTNER”, berkantor
di
Jalan
Kelurahan
Tuah
H.R.
Karya,
Subrantas Kecamatan
No.
9,
Tampan,
Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2013;-------------------------Selanjutnya disebut sebagai…….. PENGGUGAT; Melawan: KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 235 Kota Pekanbaru;----------------------------------Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-------------------------1. Nama
: TONI ARIADI EFFENDI, S.H.S.IK.MH. Pangkat/Nrp :.......….
2
Pangkat/Nrp
: AKBP/71010437;-----------------------------
Jabatan/kesatuan : Kabidkum Polda Riau;---------------------2. Nama
: WISMAR, S.H.,MH;-------------------------
Pangkat/Nrp
: AKBP/56100114;----------------------------
Jabatan/kesatuan : Advokat Madya Bidkum Polda Riau;---3. Nama
: RUSLI, S.H.;-----------------------------------
Pangkat/Nrp
: KOMPOL/60100151;------------------------
Jabatan/kesatuan : Kasubbid Bankum Bidkum Polda Riau; 4. Nama
: NERWAN, S.H.;------------------------------
Pangkat/Nip
: Pembina/196808191996031002;--------
Jabatan/kesatuan : Advokat Bidkum Polda Riau;-------------Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sudirman No. 235 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2013;-----------------------Selanjutnya disebut sebagai..........................…. TERGUGAT; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; ------------------------------- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 35/Pen.MH/2013/PTUN-Pbr tanggal 03 Oktober 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim; --------------------------------------- Telah
membaca
Penetapan
35/Pen.PP/2013/PTUN-Pbr
Ketua
tanggal
Majelis 04
Hakim
Oktober
2013
Nomor
:
tentang
Penetapan Pemeriksaan Persiapan dalam perkara ini; ---------------------- Telah
membaca
Penetapan
Ketua
Majelis
Hakim
35/Pen.HS/2013/PTUN-Pbr. tanggal 17 Oktober
Nomor
:
2013 tentang
Penetapan Hari Persidangan dalam perkara ini ;------------------------------
Telah……........… .
3
- Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti dari para pihak;------------ Telah mendengarkan saksi-saksi dari para pihak;----------------------------- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;--------------------------TENTANG DUDUK PERKARANYA----------------------Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara
tertanggal
30 September 2013
yang diterima dan
didaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 30 September 2013 dengan Register perkara Nomor : 35/G/2013/PTUN-Pbr yang diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 17 Oktober 2013 dengan mengemukakan dasar dan alasan sebagai berikut :-----------------------------------------------------------------Bahwa adapun
yang
menjadi
dasar dan alasan gugatan
Penggugat adalah sebagai berikut : -------------------------------------------------A. OBYEK SENGKETA : --------------------------------------------------------------Surat
Keputusan
Kepala
Kepolisian
Daerah
Riau
Nomor
:
Kep/371/VII/2013, tertanggal 24 Juli 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, atas nama TITIN SRI SUNDARI, pangkat BRIPDA, NRP 86080628, kesatuan BA DIT PAM OBVIT POLDA RIAU.;----------------------------------------------------------------------------------------B. KEPENTINGAN PENGGUGAT;-------------------------------------------------1.
Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Kepala Kepolisian Daerah Riau) di Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru,
karena
Tergugat
berdomisili
atau
berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan juga Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha..................….
4
Usaha Negara telah mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan Nomor : Kep/371/VII/2013, tertanggal 24 Juli 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, atas nama TITIN SRI SUNDARI, PANGKAT BRIPDA, NRP 86080628, kesatuan BA DIT PAM OBVIT POLDA RIAU (Bukti P-1); ----------2.
Bahwa Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata, sehingga telah memenuhi pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi : -----------------------“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
berisi
tindakan
hukum
Tata
Usaha
Negara
yang
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum perdata”. ----------------bersifat konkrit sebab obyek sengketa dapat dilihat dengan nyata, tidak abstrak, berwujud dan tertentu. -------------------------------------bersifat individual sebab obyek sengketa jelas dan tegas ditujukan kepada Penggugat dan bukan kepada umum. -------------------------bersifat final sebab obyek sengketa a quo merupakan suatu keputusan akhir yang tidak memerlukan persetujuan lagi instansi atasan
ataupun
instansi
lainnya
dengan
menyatakan
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap Penggugat. -----------------------------------------------------------------------menimbulkan......….
5
menimbulkan
akibat
hukum
sebab
obyek
sengketa
mengakibatkan Penggugat telah kehilangan pekerjaan yang merupakan
sumber
utama
dalam
mencari
nafkah
untuk
memenuhi kebutuhan baik primer maupun skunder. -----------------3.
Bahwa
tindakan
Tergugat
yang
telah
menerbitkan
Surat
Keputusan : Kep/371/VII/2013, tertanggal 24 Juli 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, atas nama TITIN SRI SUNDARI, pangkat BRIPDA, NRP 86080628, kesatuan BA DIT PAM OBVIT POLDA RIAU (objek sengketa a quo) mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu antara lain : ----------------------------------------------------------------------- Hilangnya pekerjaan sehingga terhentinya pembayaran gaji Penggugat. --------------------------------------------------------------------- Hilangnya kesempatan untuk berkarier yang lebih tinggi di instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia. ---------------------Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ----C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN---------------------------4.
Bahwa Surat Keputusan objek sengketa a quo (bukti P-1) diterima oleh ibu Sudaryati (ibu kandung Penggugat) bertempat di rumah Orang………......….
6
Orang Tua Penggugat yang terletak di Dumai pada hari Jum’at tanggal 26 Juli 2013 dan saat itu hanya dengan menandatangani buku tulis, dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, yang
menyatakan
“Gugatan dapat diajukan
hanya dalam
tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. -----------------------------------------------------------D. DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN---------------------------------5.
Bahwa
Penggugat adalah anggota POLRI yang diangkat
berdasarkan
Surat
Keputusan
Kepala Kepolisian
Republik
Indonesia No. Pol : Skep/896/XII/2005, tanggal 16 Desember 2005 (Bukti P-2) dan telah dinyatakan lulus pendidikan Pembentukan Bintara Polwan Angkatan XXXII/Gel.II Tahun Ajaran 2005 dari tanggal 10 Agustus sampai 29 Desember 2005 berdasarkan Surat Keputusan KA Sekolah Polisi Wanita No. Pol : Skep/27/XII/2005 tanggal 27 Desember 2005 (bukti P-3). ----------6.
Bahwa Penggugat belum pernah dipanggil dari bidang propam Tergugat untuk dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Adapun maksud dan tujuan dari pemanggilan tersebut adalah untuk dilakukannya.......….
7
dilakukannya Pemeriksaan Pendahuluan KKEP sesuai bunyi Pasal 1 angka 12 Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan: “Pemeriksaan Pendahuluan KEPP adalah serangkaian tindakan pemeriksa untuk melakukan audit investigasi, pemeriksaan dan pemberkasan perkara guna mencari serta mengumpulkan fakta dan/atau bukti yang dengan fakta dan/atau bukti itu membuat terang tentang terjadinya dugaan Pelanggaran KEPP dan menemukan pelanggarnya”. -------------------------------------------------Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 1 angka 11 Perkap No. 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan : --------“Pemeriksaan Pendahuluan KEPP adalah serangkaian tindakan pemeriksa untuk melakukan audit investigasi, pemeriksaan dan pemberkasan perkara guna mencari serta mengumpulkan fakta dan/atau bukti yang dengan fakta dan/atau bukti itu membuat terang tentang terjadinya dugaan Pelanggaran KEPP dan menemukan pelanggarnya”. -------------------------------------------------7.
Bahwa oleh karena tidak dilakukannya pemeriksaan pendahuluan seperti uraian no. 7 di atas, maka hal itu sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah terjadi adanya cacat prosedural terhadap terbitnya obyek sengketa a quo, karena sangat bertentangan dengan Pasal 30 huruf a, Pasal 31, Pasal 36 , Pasal 40, 41, 42 dan 43 Perkap No. 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan: ---Pasal 40 :............….
8
Pasal 40 : ”Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan : ----------a. pemanggilan Saksi dan Terduga Pelanggar; ---b. meminta keterangan Saksi, Ahli, dan Terduga Pelanggar; dan---------------------------------------------c. penanganan barang bukti. ------------------------------Pasal 41 (1) : “Pemanggilan Saksi dan Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan dengan surat panggilan”. ----------Pasal 41 (2) huruf b : “tingkat Polda : -------------------------------2. Kabidpropram
Polda
untuk
pemanggilan terhadap AKBP ke bawah” --------------------------------------8.
Bahwa disamping itu juga sesuai dengan Perkap No. 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia telah disebutkan dalam : --Pasal 42 (1) : ”Surat panggilan kepada Saksi dan Terduga Pelanggar
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 41 ayat (1) disampaikan kepada : --------a. atasan
Langsung,
terhadap
Terduga
Pelanggar dan Saksi dari anggota Polri, dan--------------------------------------------------------b. orang yang dipanggil, atau keluarganya, atau
pejabat
di
lingkungan
tempat
tinggal/tempat kerja terhadap Saksi yang bukan anggota Polri. -------------------------------
Pasal 42...................
9
Pasal 42 ayat (2) : “Dalam hal Saksi dan Terduga Pelanggar tidak hadir setelah dipanggil, kepada yang bersangkutan disampaikan surat panggilan kedua”. --------------------------------Pasal 42 ayat (4) : “Pemanggilan disampaikan dalam tenggang waktu yang cukup dan wajar”. -----------------Pasal 43 ayat (1) : “Terduga Pelanggar yang tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar, diterbitkan surat perintah membawa yang disampaikan kepada
Atasan
Langsung
untuk
dihadapkan kepada Pemeriksa”. --------------Berdasarkan uraian pasal-pasal tersebut di atas (angka 6, 7 dan 8) secara nyata dan tegas bahwa Penggugat belum pernah dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan. -----------------------------Dan Penggugat juga merasa tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan. Hal ini sangat bertentangan karena tidak sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (3) yang menyatakan : --------------------------------------------------Pasal 44 ayat (1) “Pemeriksaan Saksi, Ahli, dan Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan”. --------------------------Pasal 44 ayat (3) “Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh yang diperiksa dan Pemeriksa”. --------9.
Bahwa memang benar pada hari Senin tanggal 6 bulan Mei tahun 2013 Penggugat telah menerima surat panggilan yang diterima Fitri…………........….
10
Fitri Wahyuni (adik kandung Penggugat) yang diantar oleh Bp. Yushandana dari Polres Dumai tanpa adanya tanda terima melainkan hanya di foto saja atas nama TITIN S UNDARI dengan nomor : S.Pgl/61.a/V/2013/Wabprof tertanggal 2 Mei 2013 (bukti P-4) untuk hadir dan didengar keterangannya sebagai TERDUGA PELANGGAR dalam sidang Pelanggaran KEPP, dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan tersebut Penggugat tidak hadir sebab itu bukan identitas nama Penggugat yaitu TITIN SRI SUNDARI (dapat dilihat bukti P-1 s/d P-3), dan seandainya Tergugat berkeyakinan itu memang Penggugat, dapat Penggugat jelaskan, bahwa Penggugat merasa hanya menerima Panggilan untuk menghadiri sidang KKEP hanya sekali, hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 19 ayat (2) Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, panggilan seharusnya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, seperti bunyi Pasal 19 ayat (2) : “Sidang KKEP dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terduga Pelanggar setelah dipanggil berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali tidak hadir”. -----------------------------------------------------------------------------Disamping itu juga bertentangan dengan Pasal 51 ayat (3) Perkap No. 19 Tahun 2012 yang menyatakan :“Dalam hal Terduga Pelanggar tidak hadir setelah dipanggil 2 (dua) kali secara sah, Sidang KKEP dilaksanakan tanpa kehadiran Terduga Pelanggar”. 10. Bahwa Penggugat dapat jelaskan disini adanya ketidaksamaan pasal yang disangkakan kepada Penggugat antara surat panggilan (bukti P-4) dengan hasil putusan sidang KKEP Nomor :...............….
11
Nomor : PUT KKEP/04/V/2013/KKEP tertanggal 6 Mei 2013 yang memutuskan, Menetapkan : Nama : TITIN SRI UNDARI, d.s.t (sedangkan nama Penggugat adalah TITIN SRI SUNDARI) 1. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, 2. Menjatuhkan sanksi yang sifatnya administrasi berupa : Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) (bukti P-5) dan surat Obyek sengketa (bukti P- 1), dimana dalam surat panggilan (bukti P-4) tertulis pasal 12 Ayat (1) huruf a sedangkan dalam putusan sidang KKEP dengan nomor: PUT KKEP/04/V/2013/KKEP tertanggal 6 Mei 2013 (bukti P-5) dan Obyek sengketa tertulis Pasal 14 ayat (1) huruf a. ----------------------------------------------------------------------------Bahwa dalam surat panggilan (bukti P-4) tersebut Penggugat telah disangka melakukan pelanggaran Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1 Tahun 2003, tentang pemberhentian anggota polri, yang menyatakan : “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: --------------------------------------------------a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;------Sedangkan dalam keputusan Komisi Kode Etik (bukti P-5) yang pada intinya TITIN SRI UNDARI (sedangkan nama Penggugat adalah TITIN SRI SUNDARI) telah melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf (a)…...........….
12
huruf (a) PPRI Nomor 1 Tahun, 2003, tentang pemberhentian anggota polri, yaitu telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturutturut terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2012 s/d 15 Oktober 2012. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 25 ayat (2) Perkap No. 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan :“Penuntut dalam membuat surat persangkaan tidak boleh melebihi persangkaan dalam berkas perkara”. --------------------Disamping itu pula dalam surat panggilan (bukti P-4) tersebut telah salah dalam penyebutan identitas terduga pelanggar sehingga hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 44 ayat (2) huruf d dan Pasal 57 huruf b Perkap No. 19 Tahun 2012. ----------11. Bahwa perlu Majelis Hakim Yang Terhormat ketahui, sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Penggugat
tidak
pernah
dipidana
penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. ------------------------------------------------------12. Bahwa apa yang telah diuraikan pada angka 10 tersebut (bukti P5) yang menyatakan Penggugat telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2012 s/d 15 Oktober 2012, Penggugat dengan tegas dan jelas menolak karena pada tanggal 4 September 2012 sampai dengan 6 September 2012 saat itu sedang sakit dan diperlukan istirahat
sesuai……….......….
13
sesuai dengan Surat Keterangan Istirahat/Sakit dari Balai Pengobatan Anugerah Medika Jalan Kaharuddin Nasution No. 39 Simpang Tiga Pekanbaru tertanggal 4 September 2012 (bukti P6). Dan pada bulan berikutnya Penggugat juga dalam keadaan sakit dan memerlukan istirahat selama 3 hari mulai tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan 10 Oktober 2012, berdasarkan keterangan Dr. Evi Sahara, dokter praktek di Jalan Budi Utomo Bumi Ayu Dumai (bukti P-7). ------------------------------------------------------------------------Sehingga apa yang disangkakan dalam pasal 14 ayat (1) huruf (a) PPRI Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota polri kepada TITIN SRI UNDARI (sedangkan nama Penggugat adalah TITIN SRI SUNDARI) tidak dapat diklasifikasikan sebagai telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut, sehingga Pasal tersebut dengan sendirinya telah terbantahkan. ------------------------------------13. Bahwa atas terbitnya putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, tertulis BRIPDA TITIN SRI UNDARI (sedangkan Penggugat bernama TITIN SRI SUNDARI) dinyatakan “Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a PP RI No. 1 Tahun
2003
Tentang
Pemberhentian
Anggota
Polri
dan
selanjutnya menjatuhkan sanksi bersifat rekomendasi berupa “PTDH” sebagai anggota POLRI, dan setelah Penggugat cermati tentang Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT KKEP/04/V/2013/KKEP tertanggal 6 bulan Mei tahun Dua Ribu Tiga Belas (bukti P-5) Terduga Pelanggar tertulis atas nama TITIN SRI UNDARI (dan Penggugat bernama TITIN SRI SUNDARI),…......….
14
SUNDARI), sehingga ada perbedaan identitas nama. Oleh karena itu terhadap hasil putusan sidang KKEP (bukti P-5) tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 57 huruf b, yang menyatakan “identitas perangkat sidang dan Pelanggar”. ---------------------------------------------------------------------14. Bahwa benar Penggugat tidak hadir pada saat putusan sidang komisi kode etik pada tanggal 6 Mei 2013, dan atas putusan sidang KKEP Keputusan Komisi Kode Etik Polri (bukti P-5) maka pada tanggal 9 Mei 2013 orang tua Penggugat telah melakukan upaya banding yang keberatan atas putusan tersebut yang sampai dengan gugatan didaftarkan di PTUN Pekanbaru, Penggugat masih menunggu hasil Permohonan Bandingnya, hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 14 dan Pasal 25 ayat (3), Pasal 63 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Perkap No. 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. ------------------------------------------------------------15. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo atas nama Penggugat adalah sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan, dimana berdasarkan Perkap No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan pasal 19 Permohonan Banding atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri tersebut (bukti P-5) seharusnya diputus terlebih
dahulu,…….........….
15
dahulu, apakah banding tersebut di terima atau di tolak dan disampaikan kepada Pelanggar. -------------------------------------------Hal ini juga telah disebutkan dalam Pasal 22 huruf a dan b, Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012, yang menyatakan : -----Pasal 22 “ Komisi Banding berwenang : ---------------------------------a. menerima,
menolak
seluruhnya
atau
sebagian
permohonan Banding. ----------------------------------------b. menguatkan atau membatalkan putusan Sidang KKEP, dan-------------------------------------------------------Sehingga Tergugat dalam menerbitkan Surat keputusan Nomor : Kep/371/VII/2013, tertanggal 24 Juli 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Penggugat (obyek
sengketa
a
quo)
tidak
sesuai
prosedur
dan
bertentangan dengan Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap No. 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan PPRI No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. ------------------------------------------------------------16. Bahwa Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah jelas dan terang menyebutkan dalam konsideran, KKEP harus dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (legal and legitimite), serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian anggota POLRI yang diduga melanggar kode etik profesi POLRI. -----------------------------Dan………….......….
16
Dan dalam Pasal 3 Perkap No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menyebutkan mengenai prisip-prinsip KEPP meliputi : ---------------------------------a. kepatutan; -------------------------------------------------------------------b. kepastian hukum; ----------------------------------------------------------c. sederhana; ------------------------------------------------------------------d. kesamaan hak; -------------------------------------------------------------e. aplikatif; ----------------------------------------------------------------------f. akuntabel,
yaitu
pelaksaan
dipertanggungjawabkan
secara
penegakan adminsitratif,
KEPP moral,
dapat dan
hukum berdasarkan fakta; -----------------------------------------------17. Bahwa telah jelas dan terang pula disebutkan tujuan dari pembentukan peraturan kapolri No. 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah seperti yang disebutkan dalam pasal 2 antara lain : ----------------------------------------------------------------------a. sebagai pedoman dalam proses penegakan pelanggaran KEPP; --------------------------------------------------------------------------b. terselenggaranya tertib administrasi dalam proses penegakan pelanggaran KEPP; --------------------------------------------------------c. terselenggaranya proses penegakan KEPP secara objektif, jujur, adil, transparan dan akuntabel; ----------------------------------d. terwujudnya kepastian hukum terhadap setiap penanganan pelanggaran KEPP; --------------------------------------------------------e. terakomodasi hak-hak Terduga Pelanggar/Pelanggar dalam proses penegakan KEPP. ------------------------------------------------Selain……............….
17
Selain itu pula ada beberapa prinsip yang terkandung dalam peraturan ini seperti yang disebutkan dalam pasal 3, antara lain : a. legalitas, yaitu penegakan pelanggaran KEPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. -------------------------b. profesionalisme, yaitu penegakan pelanggaran KEPP sesuai kompetensi dan tanggung jawabnya.. ---------------------------------c. akuntabel, yaitu pelaksanaan penegakan pelanggaran KEPP dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta. ------------------------------------------------d. kesamaan
hak,
yaitu
setiap
pelanggar
KEPP
wajib
diperlakukan sama tanpa membedakan pangkat dan jabatan. -e. kepastian
hukum,
pelanggaran
yaitu
KEPP
proses
harus
penanganan
jelas,
tuntas
penegakan dan
dapat
dipertanggungjawabkan. --------------------------------------------------f. keadilan, yaitu proses penegakan pelanggaran KEPP dilakukan dengan menjunjung tinggi rasa keadilan bagi para pihak tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu. -----------------------g. praduga tak bersalah, yaitu setiap anggota POLRI yang dihadapkan dianggap
pada tidak
penegakan bersalah
pelanggaran
sebelum
ada
KEPP
wajib
putusan
yang
berkekuatan hukum tetap, dan ------------------------------------------h. transparan, yaitu pelaksanaan pelanggaran KEPP harus dilakukan secara jelas, terbuka dan sesuai prosedur. ------------18. Bahwa oleh karena itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo atas nama Penggugat adalah tindakan yang bertentangan.......….
18
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni pasal 12 ayat (1) huruf a, dan pasal 14 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI, dan bertentangan pula dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (The general Principle of Good Administration) khususnya azas keadilan dan kewajaran (Pricipally of Justice and Equality) dan azas bertindak cermat (Principle of Carefulness) sesuai dengan
ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Surat keputusan objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah. --------------------------------------------19. Bahwa oleh karena objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah, maka berdasarkan hukum pula Tergugat harus diwajibkan untuk mencabut objek sengketa a quo. --------------------20. Bahwa oleh karena objek sengketa a quo diwajibkan untuk dicabut, maka sangat adil pula Tergugat diwajibkan untuk merehabilitasi dan mengembalikan Penggugat pada kedudukan semula atau yang setara dengan itu. -------------------------------------PERMOHONAN DALAM PENUNDAAN : ----------------------------------------Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang menyebutkan : ---------------------------------------------------------------
(2) “Penggugat..….
19
(2)
“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”; -
(3) “Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari sengketanya”; ----------------------------------------------------Bahwa Tergugat seharusnya memberikan Putusan banding tersebut terlebih dahulu, atas Permohonan Banding terhadap putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri tersebut (bukti P-5 sebagaimana ketentuan pasal 19) apakah di terima atau di tolak dan hasil Putusan banding tersebut disampaikan kepada Penggugat atau keluarganya. ----------------------------Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 14, Pasal 19, Pasal 22 huruf a dan b, dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pasal 63 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Perkap No. 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. -----------------------------------------------------------Dengan demikian Keputusan Tergugat nyata-nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka sangat beralasan hukum Penggugat Mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha
Negara
Pekanbaru
untuk
mengeluarkan
Penetapan
Penangguhan Pelaksanaan atas Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/371/VII/2013, tertanggal 24 Juli 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, atas
nama...................….
20
nama TITIN SRI SUNDARI, pangkat BRIPDA, NRP 86080628, kesatuan BA DIT PAM OBVIT POLDA RIAU; ----------------------------------Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan iatas, mohon dengan Hormat Kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Terhormat Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -------------------------------------------------A. DALAM PENUNDAAN : -----------------------------------------------------------1. Mengabulkan
Permohonan
penangguhan
pelaksanaan
yang
dimohonkan Penggugat; --------------------------------------------------------2. Mewajibkan/memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan Surat Keputusan
Kepala
Kep/371/VII/2013,
Kepolisian tertanggal
Daerah 24
Juli
Riau 2013,
Nomor
:
tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, atas nama TITIN SRI SUNDARI, pangkat BRIPDA, NRP 86080628, kesatuan BA DIT PAM OBVIT POLDA RIAU hingga Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap; -----------------------------------------B. DALAM POKOK PERKARA : ---------------------------------------------------1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ------------------2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/371/VII/2013, tertanggal 24 Juli 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri
atas
nama
TITIN
SRI
SUNDARI
PANGKAT/NRP
:
BRIPDA/86080628, KESATUAN BANUM DIT PAM OBVIT POLDA RIAU. ---------------------------------------------------------------------------------
3. Mewajibkan......….
21
3. Mewajibkan Tergugat (Kepala Kepolisian Daerah Riau) untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : Kep/371/VII/2013, tertanggal 24 Juli 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama TITIN SRI SUNDARI PANGKAT/NRP : BRIPDA/86080628, KESATUAN BANUM DIT PAM OBVIT POLDA RIAU. --------------------------------------------------------------------------------4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat seperti semula atau yang setara dengan itu sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. --------------------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. -------------------------------------------------------------------------Bahwa pada Pemeriksaan Persiapan
maupun pada hari
Persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap masing-masing kuasa hukumnya seperti yang telah disebutkan di atas;------------------------------------------------------------------------Bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 24 Oktober 2013, yang isi Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut : -------Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang tegas dan jelas diakui oleh tergugat :--------------1. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap penggugat (BRIPDA TITIN SRI SUNDARI) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu peraturan Peraturan Pemerintah RI No. 1 tahun 2003, Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 dan Peraturan Kapolri No. 19 tahun 2012, berdasarkan : --------------------------------------a). Adanya.........….
22
a). Adanya Laporan Polisi Nomor : LP/129/X/2012/Bid Propam tanggal 15 Oktober 2012 an. BRIPDA TITIN SRI SUNDARI telah melakukan perbuatan tidak masuk dinas lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut meninggalkan tugas secara tidak sah tanpa izin pimpinan dari tanggal 2 Agustus 2012 s/d 15 Oktober 2012 dengan perincian tanggal 2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,23,24,27, 28,29,30 dan 31 Agustus 2012, bulan September 2012 tanggal 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27
dan
28
September 2012, pada bulan Oktober 2012 mulai tanggal 2,3,4,5,8,9,10,11,12 dan 15 Oktober 2012 selama + 49 (empat puluh sembilan) hari kerja; ---------------------------------------------------b). Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut, selanjutnya Kabid Propam
Polda
Riau
melakukan
pemeriksaan
dengan
mengumpulkan bukti-bukti yaitu keterangan saksi-saksi, bukti petunjuk dan bukti surat serta keterangan terduga pelanggar yang kemudian menjadi berkas perkara pemeriksaan pendahuluan Nomor : BPP/06/III/2013/Wabprof tanggal 25 Maret 2013; -----------c). Bahwa dari hasil pemberkasan tersebut Provos Polda Riau melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Ankum penggugat (Dir Pam Obvit Polda Riau), selanjutnya Ankum terduga pelanggar menyerahkan perkara tersebut untuk meminta saran dan pendapat hukum kepada Bidang hukum Polda Riau guna mendapatkan saran
pendapat
terhadap
penyelesaian
perkara
penggugat
BRIPDA TITIN SRI SUNDARI; -----------------------------------------------d). Bahwa berdasarkan surat permintaan saran pendapat hukum Kabid Propam Polda Riau, Bidang hukum Polda Riau telah memberikan…......… .
23
memberikan saran pendapat hukum a.n. BRIPDA TITIN SRI SUNDARI Nrp. 86080628 Nomor : R/ND-14/IV/2013/Bidkum tanggal 03 April 2013 yang intinya perbuatan terperiksa secara yuridis telah memenuhi unsur pasal 14 ayat (1) huruf a PP RI No. 1 tahun 2013 tentang Pemberhentian anggota Polri yaitu anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian RI apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturutturut.; ------------------------------------------------------------------------------e). Berdasarkan saran pendapat hukum Bidang hukum Polda Riau dan analisa berkas perkara maka pada tanggal 23 April 2013 berdasarkan
Surat
Kabid
Propam
Polda
Riau
Nomor
:
R/66/IV/2013/Propam perihal usulan pembentukan Komisi Kode Etik Polri telah dibentuk pejabat Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa BRIPDA TITIN SRI SUNDARI dan atas usulan tersebut maka
terbitlah
Surat
Keputusan
Kapolda
Riau
Nomor
:
Kep/206/IV/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk menyidangkan kasus BRIPDA TITIN SRI SUNDARI; -------------------------------------------------------------------f). Bahwa setelah dibentuknya susunan sidang Komisi Kode Etik maka pada tanggal 06 Mei 2013 sesuai Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang komisi Kode Etik Polri melaksanakan sidang perkara terperiksa BRIPDA TITIN SRI SUNDARI dimana dalam proses persidangan telah mendengar keterangan saksisaksi dan bukti-bukti lainnya, kemudian Pejabat Komisi Kode Etik Polri berkesimpulan BRIPDA TITIN SRI SUNDARI telah terbukti secara…………........
24
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 tahun 2003
yaitu telah
meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut terhitung tanggal
2
Agustus 2012 s/d 15 Oktober 2012 dengan perincian tanggal 2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,23,24,27,28,29,30 dan 31 Agustus 2012,
bulan
September
2012
tanggal
3,4,5,6,7,
10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27 dan 28 September 2012, pada bulan Oktober 2012 mulai tanggal 2,3,4,5,8,9,10,11,12 dan 15 Oktober 2012 selama + 49 (empat puluh Sembilan) hari kerja.;--------------------------------------------------------------------------------Bahwa terperiksa juga sudah dijatuhi hukuman disiplin sebelumnya dalam pelanggaran melakukan penipuan yaitu meminta uang sebanyak Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dengan iming-iming dimasukkan ke Polri ternyata tidak terlaksana, dan akhirnya melakukan tidak masuk dinas/disersi;--------------------------g). Bahwa setelah adanya putusan sidang Komisi Kode Etik terhadap terduga
BRIPDA TITIN SRI SUNDARI (Penggugat) Nomor:
PUTKKEP/04/V/2013 tanggal 6 Mei 2013, selanjutnya pejabat Komisi Kode Etik memberikan saran pertimbangan kepada Pejabat Pembentuk komisi kode etik tentang Pemberhentian tidak dengan hormat a.n. BRIPDA TITIN SRI SUNDARI, dan selanjutnya Biro SDM mengusulkan ke
Kapolda Riau untuk diterbitkan surat
keputusan pemberhentian tidak dengan hormat an. BRIPDA TITIN SRI SUNDARI;--------------------------------------------------------------------h). Bahwa….......….
25
h). Bahwa Kapolda Riau setelah menerima usulan dari Karo SDM Polda
Riau
selanjutnya
selaku Kapolda
ankum terperiksa dan Riau
menerbitkan
berkas lainnya
Surat
keputusan
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat a.n. BRIPDA TITIN SRI SUNDARI Nomor : Kep/371/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013, hal ini sesuai dengan surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/74/XI/2003 tanggal 11 Nopember 2003 yang pada intinya menyatakan wewenang
Kapolri
didelegasikan
kepada
Kapolda
Riau
tentang pengakhiran dinas anggota Polri yang berpangkat Aiptu kebawah yang sifatnya (PTDH); ----------------------------------2. Bahwa menanggapi dalil penggugat pada poin 6,7,8 halaman 3 dan 4 tentang tidak pernah dipanggil dalam pemeriksaan pendahuluan berkas perkara pelanggaran KKEP bertentangan dengan pasal 1 angka 11 perkap No. 19 tahun 2012. -------------------------------------------Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar yaitu BRIPDA TITIN SINDARI adalah tidak masuk dinas secara tidak sah tanpa izin pimpinan selama + 49 (empat puluh sembilan) hari kerja secara berturut-turut tanpa keterangan dimana keberadaannya sesuai dengan Peraturan Kapolri anggota yang tidak hadir tanpa keterangan telah dikeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/02/III/2013/Propam tanggal 19 Maret 2013, sehingga dalam proses pemeriksaan pendahuluan dapat dilakukan tanpa kehadiran terduga pelanggar yaitu BRIPDA TITIN SINDARI, karena inti dari pada pemeriksaan pendahuluan adalah untuk mencari fakta dan data terduga pelanggar, apalagi terduga pelanggar sudah
dipanggil…….......….
26
dipanggil
untuk
melakukan
pemeriksaan
namun
tidak
dapat
menghadirinya sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat 3 Perkap Nomor 19 Tahun 2011 dan telah diberikan panggilan kepada atasan penggugat/terduga pelanggar dimana tempat ia bekerja dan perlu penggugat pahami pemeriksaan pelanggaran kode etik bukan pelanggaran projustia seperti pelanggaran tindak pidana. ---------------Bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap penggugat/terduga pelanggar adalah pelanggaran disersi/tidak kembali berbeda dengan penanganan pelanggaran yang lain sebagaimana dimaksud dalam Perkap Nomor 19 Tahun 2012 karena sidang dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terperiksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 Perkap Nomor 14 tahun 2011; -----------------------------------------3. Tentang keberatan yang disampaikan oleh penggugat BRIPDA TITIN SUNDARI pada sidang KKEP yang dilaksanakan oleh Bid Propam Polda Riau tidak pernah dipanggil sangatlah bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh penggugat dalam gugatannya karena sangatlah
naïf
dan
pelanggar/penggugat
tidak
ada
untuk dapat
itikad
baik
menghadiri
dari
terduga
sidang
tersebut
sebagai wujud tanggung jawabnya sebagai anggota Polri padahal dipersidangan tersebutlah bisa ditemukan kebenaran, karena secara tegas secara fakta panggilan tersebut sudah diterima oleh penggugat BRIPDA TITIN SUNDARI melalui adik kandungnya FITRI WAHYUNI dengan Nomor Surat : S.Pgl/61.a/V/2013/Wabprof tertanggal 2 Mei 2013 dan orang tuanya di Dumai dan penggugat berdasarkan keterangan orang tuanya jarang ada dirumah; -------------------------------
4. Bahwa…….......….
27
4. Bahwa tentang adanya kesalahan nama dalam surat panggilan sidang terhadap penggugat BRIPDA TITIN SRI SUNDARI dan dalam surat keputusan KKEP hanyalah semata kesalahan pengetikan namun tidak merubah subtansi dari pokok perkara yang disidangkan dan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) yang menjadi objek sengketa yang dikeluarkan oleh Polda Riau aquo objek sengketa adalah “TITIN SRI SUNDARI”. Apalagi hanya kesalahan kurangnya huruf S pada kata UNDARI yang seharusnya SUNDARI. ----------------------------------------------------------------------------5. Bahwa tentang keberatan penggugat terhadap tuntutan melebihi persangkaan dari pada berkas perkara sangatlah keliru dalam memahami tuntutan tersebut karena sidang Komisi Kode Etik dalam tuntutannya dibacakan oleh penuntut Bid Propam Polda Riau hanya menuntut melanggar pasal 14 ayat 1 hutuf (a) Peraturan Pemerintah Nomor
1
tahun
2003
dengan
hukuman
direkomendasikan
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri memang yang disebutkan dalam peraturan tersebut sanksinya. -------6. Tentang dalil pada penggugat tidak masuk dinas karena dalam keadaan sakit seperti yang disebutkan di dalan gugatannya karena pada tanggal 4 s/d 6 September 2012 sedang sakit dan ada surat keterangan sakit dari pengobatan Anugrah. ---------------------------------Pada tanggal 8 s/d 10 Oktober 2012 juga sakit dan ada surat keterangan dari Dokter. Total keseluruhannya sakit berdasarkan surat keterangan adalah 6 (enam) hari kerja, bahwa kenyataannya sewaktu terduga
pelanggar/penggugat
tidak
pernah
memberikan
surat
keterangan…......….
28
keterangan sakit tersebut sewaktu tidak melaksanakan dinas kepada pimpinannya
namun
sekarang
baru
disampaikan
sehingga
objektivitas sangat diragukan walaupun dikurangi dengan 6 (enam) hari sakit yang didalilkan oleh penggugat secara materil unsur tidak masuk dinas lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sudah terpenuhi yaitu 43 (empat puluh tiga) hari.;--------------------------------------------------------7. Bahwa penggugat menyatakan dalam gugatannya telah menempuh upaya banding administrative kepada Komisi Banding Polda Riau, namun sampai saat ini tidak menerima jawaban tersebut hingga dilakukannya gugatan PTUN. Bahwa terhadap permohonan banding terduga pelanggar tersebut Komisi Banding telah melaksanakan Sidang pada tanggal 24 Juli 2013 dengan Putusan menolak permohonan banding pemohon dan menguatkan putusan sidang KKEP Kapolda Riau dan putusan Komisi Banding tersebut telah disampaikan kepada penggugat/pelanggar; ---------------------------------8. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat yang dilakukan oleh tergugat (Kapolda Riau) terhadap BRIPDA TITIN SRI SUNDARI dengan surat keputusan No. Pol. : Kep/371/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku di Institusi Polri dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, dengan memperhatikan azas keseimbangan (Principle Of Proportionality) yaitu keseimbangan antara kesalahan yang dilakukan oleh tergugat terhadap norma-norma hukum positif institusi Polri serta dan azas kepastian hukum sehingga anggota Polri yang lain tidak melakukan kesalahan yang sama sehingga merusak TRIBRATA sebagai falsafah anggota Polri, dengan demikian pemberhentian tersebut………......… .
29
tersebut telah dipertimbangkan demi kelangsungan Polri yang dicintai masyarakat bukan karena kepentingan individu.; --------------------------9. Bahwa kewenangan komisi kode etik Polri adalah menilai secara materil apakah anggota Polri yang disidangkan terbukti atau tidak terhadap perkara yang disangkakan? dan apa yang diputuskan oleh Komisi Banding Kode Etik sifatnya final (pasal 68 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 19 tahun 2012).; ------------------------------------10. Bahwa oleh karena proses dan prosedur terbitnya Surat Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat Kapolda Riau Nomor : Kep/371/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 an. BRIPDA TITIN SUNDARI telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme aturan yang berlaku secara khusus dilingkungan Polri, maka permohonan penangguhan pelaksanaan Surat Keputusan tersebut dapat dikesampingkan dan PTUN tidak mengenal hukuman penundaan; -------------------------------Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, bahwa proses pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap BRIPDA TITIN SRI SUNDARI (penggugat) telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di institusi Polri dan sumpah anggota Polri dalam rangka menegakkan hukum dan wibawa Polri ditengah masyarakat dan sesuai dengan azas umum pemerintahan yang baik.; -----------------------------------Kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : ----------------------------B. DALAM POKOK PERKARA; -------------------------------------------------------1). menolak........….
30
1). menolak
seluruh
gugatan
penggugat
atau
setidak-tidaknya
menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima; ----------------2). menyatakan surat keputusan Kapolda Riau No. Pol. : Kep /371/VII/2012 tanggal 24 Juli 2013 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri (PTDH) a.n. BRIPDA TITIN SRI SUNDARI adalah sah menurut hukum; -----------------------------------3). membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat; ------------------------------------------------------------------------Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang menyatakan Penggugat tetap pada gugatannya, sedangkan pihak Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang menyatakan tergugat tetap pada jawabannya;------------Bahwa
untuk
membuktikan
serta
menguatkan
dalil-dalil
gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-14 serta telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-2, P-6, P9 dan P-10 adalah sebagai berikut : -------------------------------------------------1. Bukti P-1
: Foto copy Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/371/VII/2013, tertanggal 24 Juli 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, atas nama TITIN SRI SUNDARI,
pangkat
BRIPDA,
NRP
86080628,
kesatuan BA DIT PAM OBVIT POLDA RIAU (foto copy dari foto copy); ------------------------------------------2. Bukti P-2
: Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik…….......….
31
Republik Indonesia No. Pol : Skep/896/XII/2005, tanggal 16 Desember 2005 (foto copy dari foto copy); 3. Bukti P-3
: Foto Copy Ijazah Pembentukan Bintara Polwan Angkatan XXXII/Gel.II Tahun Ajaran 2005 No. Pol : Skep/27/XII/2005 tanggal 27 Desember 2005 (sesuai dengan aslinya); ------------------------------------------------
4. Bukti P-4
: Foto
Copy
Surat
Panggilan
Nomor
:
S.Pgl/61.a/V/2013/Wabprof tertanggal 2 Mei 2013, atas nama TITIN SRI UNDARI (sesuai dengan aslinya); ----------------------------------------------------------5. Bukti P-5
: Foto copy Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT KKEP/04/V/2013/KKEP tanggal 6 Mei 2013 atas nama TITIN SRI UNDARI (sesuai dengan aslinya); -----------------------------------------------------------
6. Bukti P-6
: Foto Copy Surat Keterangan Istirahat/Sakit dari Balai Pengobatan Anugerah Medika
tertanggal
4
September 2012 (foto copy dari foto copy); ------------7. Bukti P-7
: Foto
Copy
Surat
Pernyataan
Keterangan
Istirahat/Sakit dari Balai Praktek Umum, Dr. Evi Sahara, Kota Dumai (foto copy sesuai dengan aslinya); ----------------------------------------------------------8. Bukti P-8
: Foto Copy Surat dari H. Rahmat T, SH, pangkat Brigadir NRP. 83070116, jabatan Paur Etika Subdid Wabprof Bid Propam Polda Riau, yang menyatakan bahwa Penggugat ada mengajukan banding atas
sidang……….......….
32
sidang Komisi Kode Etik Polri tanggal 6 Nopember 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya); ----------------9. Bukti P-9
: Foto Copy Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2011 Tentang
Kode
Etik Profesi Kepolisian Negara
Republik Indonesia (foto copy peraturan); --------------10. Bukti P-10
: Foto Copy Peraturan Kapolri Nomor : 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (foto copy peraturan); -------------------------------------------------------
11. Bukti P-11
: Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 796/T/2001.S. atas nama TITIN SRI SUNDARI yang dikeluarkan di Bengkalis, tertanggal 10 Mei 2001 (foto copy sesuai dengan aslinya); ------------------------------------------------
12. Bukti P-12
: Foto Copy Surat Pernyataan atas nama Sudaryati tertanggal 22 Oktober 2013
(foto copy sesuai
dengan aslinya); -----------------------------------------------13. Bukti P-13
: Foto Copy Surat Pernyataan atas nama H. Bambang Sugeng, SH. tertanggal 27 Oktober 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;--------------------------------------
14. Bukti P-14
: Foto Copy Surat Keterangan dari BRI Cabang Imam Munandar
Unit
KBU.XVII/ADK/11/2013
Sudirman
No.B.1105-
atas
TITIN
nama
SRI
SUNDARI, tertanggal 18 November 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya); --------------------------------------
Bahwa..................….
33
Bahwa
untuk
membuktikan
serta
menguatkan
dalil-dalil
sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup yang
diberi tanda
T-1
sampai
dengan T-17 serta telah dicocokan dengan aslinya kecuali bukti T-1,T-2, T-4, T-5, dan T-11 s.d. T-17 adalah sebagai berikut : --------------------------1.
Bukti T-1
: Foto
copy
Laporan
Polisi
Nomor
:
LP/129/X/2012/Bid Propam tanggal 15 Oktober 2012 atas nama BRIPTU TITIN S.UNDARI (foto copy sesuai dengan aslinya);----------------------------2.
Bukti T-2
: Foto copy Rekap Absensi Harian Personil Dit PAM OBVIT Pilda Riau atas nama TITIN S. UNDARI foto copy dari foto copy); ----------------------------------
3.
Bukti T-3
: Foto copy Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/206/IV/2013 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 24 April 2013 atas nama TITIN SRI UNDARI (foto copy sesuai aslinya); --------------------------------------------------------
4.
Bukti T-4
: Foto copy Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT KKEP/04/V/2013/KKEP tanggal 6 Mei 2013 atas nama TITIN SRI UNDARI (foto copy dari foto copy); -----------------------------------------------
5.
BuktiT-5
: Foto copy Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik
Profesi
Polri
Nomor
:
PUT
BANDING/05/VI/2013/KOM BANDING tanggal 21 Juni 2013 atas nama BRIPDA TITIN SRI SUNDARI (foto………….......….
34
(foto copy dari foto copy);---------------------------------6.
Bukti T-6
: Foto copy Salinan Surat Keputusan Kapolda Riau No. Pol. : Kep /371/VII/2012 tanggal 24 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri berikut lampirannya a.n. BRIPDA TITIN SRI SUNDARI (No. urut 2) (foto copy sesuai dengan aslinya);-----------------------------------
7.
Bukti T-7
: Foto copy Nota Dinas Kabidkum Polda Riau Nomor : R/ND-14/IV/2013/Bidkum tanggal 3 April 2013 Perihal : Pendapat dan saran hukum terduga pelanggar KKEP BRIPDA TITIN SRI SUNDARI Nrp 86080628 Anggota Dit Pam Obvit Polda Riau (foto copy sesuai dengan aslinya);-----------------------------
8.
Bukti T-8
: Foto copy Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/02/III/2013/Propam tanggal 19 Maret 2013 atas nama TITIN S. UNDARI (sesuai dengan aslinya);---------------------------------------------------------
9.
Bukti T-9
: Foto copy Nota Dinas Kabid Propam Polda Riau Nomor :
B/ND-80/I/2013/Propam tanggal 29
Januari 2013 (sesuai dengan aslinya); ---------------10. Bukti T-10
: Foto copy Foto copy Nota Dinas Kabid Propam Polda Riau Nomor :
B/ND-107/II/2013/Propam
Perihal : Panggilan Ke 2 (dua) tanggal 5 Februari 2013 (sesuai dengan aslinya); --------------------------11. Bukti T-11
: Foto
copy
Surat
Keterangan
atas
nama
YUSHANDANA........
35
YUSHANDANA tanggal 3 Mei 2013 (foto copy dari foto copy);-----------------------------------------------------12. Bukti T-12
: Foto copy Surat Keterangan atas nama Sularno tanggal 30 April 2013 (foto copy dari foto copy);---
13. Bukti T-13
: Foto copy Nota Dinas Kabid Propam Polda Riau Nomor
:
B/ND-246/IV/2013/Propam
Perihal
Panggilan sidang Komisi Kode Etik Polri atas nama Terduga Pelanggar Bripda TITIN SRI UNDARI Nrp 80680628 Anggota Dit Pam Obvit Polda Riau tanggal 29 April 2013 (foto copy dari foto copy);--14. Bukti T-14
: Foto copy Nota Dinas Kabid Propam Polda Riau Nomor : B/ND-257/V/2013/Propam tanggal 2 Mei 2013 Perihal Panggilan sidang Komisi Kode Etik Polri atas nama Terduga Pelanggar Bripda TITIN SRI UNDARI Nrp 80680628 Anggota Dit Pam Obvit Polda Riau (foto copy dari foto copy);-----------
15. Bukti T-15
: Foto
copy
Indonesia
Peraturan Nomor
1
Pemerintah Tahun
2003
Republik Tentang
Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara (foto copy peraturan);---------------------------------------------16. Bukti T-16
: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (foto copy peraturan);---------------------------------------
17. Bukti T-17
: Foto copy Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik…….......….
36
Republik Indonesia No. 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (foto copy peraturan);---------------------------------------------Bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama FITRI WAHYUNI yang telah memberikan
keterangan
tidak dibawah sumpah sebagai berikut : --------------------------------------------
Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;-------------------------------
-
Bahwa Saksi tinggal bersama Penggugat sejak bulan Agustus sampai Nopember 2012 di Jalan Cipta Karya Pekanbaru;----------------------------
-
Bahwa sekitar bulan Nopember 2012, Saksi telah pindah dari rumah kos di Jalan Cipta Karya Pekanbaru ke Jalan Kereta Api Pekanbaru;---
-
Bahwa Saksi tidak tahu Bukti T-12;-----------------------------------------------
-
Bahwa Sularno pemilik kos di jalan Cipta Karya Pekanbaru tidak pernah menemui Saksi dan keluarga saksi untuk menyampaikan surat panggilan (T-12);----------------------------------------------------------------------
-
Bahwa Penggugat pernah sakit pada tanggal 4 September 2012 sampai dengan 6 September 2012 dan 8 Oktober sampai 10 Oktober 2012;--------------------------------------------------------------------------------------
-
Bahwa Penggugat ada mempunyai surat sakit dan Saksi yang mengantarkannya ke Polda;--------------------------------------------------------
-
Bahwa Saksi menerima surat panggilan sidang KKEP (bukti P-4 dan T-14) pada tanggal 6 Mei 2013 jam dua siang di rumah kos Saksi di jalan Kereta Api Pekanbaru;--------------------------------------------------------
-
Bahwa nama Penggugat adalah Titin Sri Sundari;----------------------------
Bahwa….......….
37
-
Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum pidana;-----------------------------
-
Bahwa tidak ada pihak dari Polda Riau datang menemui Saksi sebelum maupun sesudah Saksi menerima surat panggilan;-------------Bahwa Tergugat dalam perkara ini mengajukan 1 (satu) orang
saksi bernama PETRUS ROLLY WALDI LUMBANBATU yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : ------------------ Bahwa Saksi bekerja di Bid Propam Polda Riau selaku pemeriksa;------ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena kedinasan;------------------ Bahwa setahu Saksi Penggugat melakukan pelanggaran yaitu tidak masuk dinas lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut berdasarkan laporan polisi dan absensi harian provost Polda Riau;------------------------ Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan sejak bulan Januari sampai dengan bulan April 2013;------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi melakukan pemberkasan pada tanggal 25 Maret 2013;---- Bahwa selaku pemeriksa, Saksi telah membuat surat perintah pemeriksaan dan surat panggilan kepada saksi-saksi dan Penggugat;-- Bahwa Penggugat belum pernah diperiksa oleh Saksi karena Penggugat tidak diketemukan;------------------------------------------------------ Bahwa Saksi tetap melanjutkan pemeriksaan walaupun Penggugat tidak ditemukan atas petunjuk atasan Saksi;------------------------------------ Bahwa tidak ada tenggang atau batas waktu pemeriksaan terhadap terduga pelanggar yang tidak diketemukan (DPO);---------------------------- Bahwa telah dilakukan pemanggilan terhadap Penggugat sebanyak dua kali untuk dilakukan pemeriksaan pada tanggal 29 Januari 2013 dan tanggal 5 Februari 2013;--------------------------------------------------------
Bahwa….......….
38
- Bahwa karena Penggugat tidak hadir dalam pemeriksaan, maka Saksi membuat Daftar Pencarian Orang terhadap Penggugat;--------------------- Bahwa Saksi tahu Penggugat bernama Titin Sri Undari sesuai dengan laporan polisi;---------------------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan nama Penggugat;--- Bahwa Saksi tidak sampai terpikir untuk memeriksa nama Penggugat saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi;-------------------------Bahwa
Penggugat
dan
Tergugat
masing-masing
telah
mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 12 Desember 2013 dan para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang perlu disampaikan dalam perkara ini dan mohon putusan ;---------------------------------------------Bahwa
segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan
merujuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;----------------------------------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM--------------------Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;----------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 24 Oktober 2013 tanpa menyampaikan eksepsi – eksepsi ;------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan Jawaban tanpa adanya eksepsi dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara ;------------------
DALAM................….
39
DALAM POKOK PERKARA. ---------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek gugatan dalam perkara a quo yang dimohonkan pembatalannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/ 371/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama TITIN SRI SUNDARI; -----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; ------------------------------------- Bahwa Penggugat adalah anggota POLRI yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol: SKEP/896/XII/2005, tanggal 16 Desember 2005 (bukti P-2) ; -------------- Bahwa Penggugat belum pernah dipanggil dari pihak Propam untuk dilakukan pemeriksaan pendahuluan ; ------------------------------------------- Bahwa Penggugat telah menerima surat panggilan dari Polres Dumai atas nama TITIN S UNDARI dengan Nomor : S.Pgl/61.a/V/2013/ Wabprof tertanggal 2 Mei 2013 (bukti P-4) ;------------------------------------- Bahwa Penggugat dapat jelaskan adanya ketidaksamaan Pasal yang disangkakan kepada Penggugat antara Surat Panggilan dengan Hasil Putusan Sidang KKEP Nomor: PUT KKEP/04/V/2013/KKEP tertanggal 16 Mei 2013 (bukti P-5) ; ------------------------------------------------------------- Bahwa sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Penggugat tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;----- Bahwa benar Penggugat tidak hadir pada saat putusan Sidang Komisi Kode Etik pada tanggal 6 Mei 2013, dan atas putusan sidang KKEP (bukti P-5),…........….
40
(bukti P-5), maka pada tanggal 9 Mei 2013 Orang Tua Penggugat telah melakukan upaya banding yang keberatan atas putusan tersebut. ; ----- Bahwa Surat Keputusan Nomor : Kep/371/VII/2013 tertanggal 24 Juli 2013, tentang Pemberhentian Tidak Hormat dari Dinas Polri atas nama Penggugat (objek sengketa) adalah tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan Perkap No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ; ---------------------------------------------------------------------------
Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat (BRIPDA TITIN SRI SUNDARI) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di Institusi Kepolisian Republik Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 ;--------------------------------------------------------------
-
Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar yaitu Bripda TITIN S SUNDARI adalah tidak masuk dinas secara tidak sah tanpa izin pimpinan 49 (empat puluh sembilan) hari kerja secara berturut-turut tanpa keterangan ;--------------------------------------------------
-
Bahwa tidak ada itikad baik dari terduga pelanggar/Penggugat untuk dapat menghadiri sidang tersebut karena secara tegas dan secara fakta………….......….
41
fakta panggilan tersebut sudah diterima Penggugat melalui adik kandungnya FITRI WAHYUNI ;----------------------------------------------------
Bahwa kesalahan nama dalam surat panggilan sidang terhadap Penggugat dan dalam surat keputuasan KKEP hanyalah suatu kesalahan pengetikan namun tidak merubah substansi dari pokok perkara yang disidangkan ;---------------------------------------------------------
-
Bahwa Komisi Banding telah melaksanakan sidang pada tanggal 24 Juli 2013 dengan putusan menolak permohonan banding pemohon dan menguatkan putusan sidang KKEP Kapolda Riau dan keputusan banding tersebut telah disampaikan kepada penggugat/pelanggar ;--
-
Bahwa kewenangan Komisi Kode Etik Polri adalah menilai secara materiil apakah anggota Polri yang disidangkan terbukti atau tidak terhadap perkara yang disangkakan? dan apa yang diputuskan oleh Komisi Banding Kode Etik sifatnya final ;---------------------------------------Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak
disangkal oleh Tergugat adalah merupakan fakta-fakta hukum tetap, yang tidak perlu dibuktikan lagi ;--------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa baik Replik maupun Duplik para pihak, pada pokoknya tetap berpendapat sebagaimana dalam gugatan dan jawaban semula ;--------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P-14 yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokan dengan aslinya maupun foto copynya dengan mengajukan 1 orang……….........….
42
orang saksi
yang bernama : FITRI WAHYUNI yang selengkapnya
sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;----------------Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 yang telah bermeterai cukup serta telah pula dicocokan dengan aslinya maupun foto copynya dengan mengajukan 1 orang saksi, yang bernama PETRUS ROLLY WALDI LUMBANBATU yang
selengkapnya
Pemeriksaan
sebagaimana
Persidangan
yang
termuat merupakan
dalam bagian
Berita yang
Acara tidak
terpisahkan dengan putusan ini;------------------------------------------------------Menimbang, bahwa instrument hukum yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji suatu Produk Keputusan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan normatif pada Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan tersebut, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila ; -----------------------------------------------------------------a.
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku yaitu jika diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang atau keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan – ketentuan yang bersifat kewenangan, procedural dan subtansial. atau ; -------------------
b. Keputusan.......….
43
b.
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas–Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -------------------------------Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Surat Keputusan
yang menjadi Objek Sengketa in-litis dikeluarkan atas dasar kewenangan terikat atau kewenangan bebas, maka perlu ditelusuri dari peraturan yang menjadi dasar diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Mencermati Subtansi Surat Tergugat yaitu Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/ 371/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama TITIN SRI SUNDARI, Majelis Hakim mencermati dari surat gugatan Penggugat maupun Jawaban Tergugat maka diperoleh kesimpulan bahwa para pihak mempersoalkan dasar hukum penerbitannya adalah bersumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----------Menimbang,
bahwa
Perundangan-Undangan
berdasarkan
tersebut
diatas
ketentuan maka
Peraturan
Penerbitan
Surat
Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/ 371/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama TITIN SRI SUNDARI adalah termasuk wewenang Terikat (gebonden bevoegheid) karena bersumber pada hukum tertulis yaitu
Peraturan
Pemerintah
Nomor
1
Tahun
2003
tentang
Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----Menimbang, bahwa dalam pengujian sengketa in-litis, terlebih dahulu Majelis Hakim akan melakukan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;------------------------------------------------“Apakah...............….
44
“ Apakah Tergugat dalam hal ini Kapolda Riau melakukan pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan dalam mengeluarkan objek sengketa Kep/371/VII/2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tertanggal 24 Juli 2013 atas Nama TITIN SRI SUNDARI? ;------------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
Majelis
Hakim
mencermati
ketentuan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003, BAB III tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat ;----------------------------------Pasal 11 : Anggota
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia
yang
diberhentikan tidak dengan hormat apabila : ----------------------a. melakukan tindak pidana ; -----------------------------------------b. melakukan pelanggaran ; ------------------------------------------c. meninggalkan tugas atau hal lain. -------------------------------Menimbang, bahwa dalam “Bagian ketiga” : Meninggalkan tugas atau Hal lain sebagaimana Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian
Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi yaitu ;---------------ayat 1 (a) : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan Hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tigapuluh) hari kerja secara berturut-turut ; -------------------------------------------------------------Ayat 2
: Pemberhentian
sebagaimana
yang
dimaksud dengan
ayat 1 dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.;------------------Menimbang,…......… .
45
Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan dan jawaban, serta dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat yang relevan, sedangkan yang tidak relevan dikesampingkan, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut ; --------------------------------------------------------------------------1. Bahwa benar Penggugat telah diberhentikan Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/371/VII/I/2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Titin Sri Sundari (vide bukti P-1 dan bukti T-6) ;---------------------------------------------------2. Bahwa benar telah diterbitkan Surat Laporan Polisi atas nama TITIN S. UNDARI, Pangkat. BRIPDA Nrp. 86080628, pada tanggal 15 Oktober 2012, (vide bukti T-1). ;-------------------------------------------------3. Bahwa benar telah diterbitkan surat daftar pencarian orang atas nama TITIN S. UNDARI Pangkat BRIPDA Nrp. 86080628 pada tanggal 19 Maret 2013 yang salah satu maksudnya : untuk dilakukan proses penangkapan karena telah meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2012 sampai dengan sekarang, (vide bukti T-8 ).;---------------------------------------------------------------------4. Bahwa benar telah di terbitkan Surat panggilan Sidang Komisi Kode Etik Polri atas nama TITIN SRI SUNDARI Pangkat BRIPDA Nrp.86080628 anggota Dit Pam Obvit Polda Riau pada tanggal 2 Mei 2013 (vide bukti P-4 dan bukti T-13).;------------------------------------------5. Bahwa…….......….
46
5. Bahwa benar Surat panggilan ke 2 sidang komisi kode etik polri atas nama TITN SRI SUNDARI Pangkat Bripda Nrp. 86080628 anggota Dit Pam Obit Polda Riau pada tanggal 2 Mei 2013; (vide bukti T- 14) 6. Bahwa benar Foto copy rekap Absensi Harian Personil Dit Pam Obvit Polda Riau atas nama TITIN S. UNDARI, (vide bukti T-2);--------------7. Bahwa benar Surat putusan kepala Kepolisian Daerah Riau Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Tanggal 24 April 2013 (vide bukti T-3);-------------------8. Bahwa benar Foto Copy putusan sidang komisi Kode etik Polri atas nama TITIN SRI
UNDARI Pangkat Bripda Nrp. 86080628
pada
tanggal 6 Mei 2013, (vide bukti T-4) ;-------------------------------------------9. Bahwa benar Foto Copy putusan sidang banding Komisi kode Etik polri atas nama TITIN SRI SUNDARI Pangkat Bripda Nrp. 86080628 pada tanggal 21 Juni 2013 (vide bukti T-5).;---------------------------------Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut diatas dan dihubungkan
pula
dengan
fakta-fakta
hukumnya,
Majelis
Hakim
berpendapat bahwa kriteria anggota Kepolisian Republik Indonesia yang diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari jabatannya adalah apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tigapuluh) hari kerja secara berturut-turut; sehingga diusulkan untuk diselesaikan perkaranya, kemudian diajukan ke Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri;------------------------------------------------------------------Menimbang bahwa dalam mengeluarkan objek sengketa berupa pemberhentian tidak dengan hormat, pihak terkait atau pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan objek sengketa tersebut harus mempelajari….......… .
47
mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua pendapat pihak-pihak yang berkepentingan. Tentunya dalam hal ini diperlukan mendengar keterangan-keterangan pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. dan semua fakta-fakta hukum tersebut harus ikut dipertimbangkan dalam keputusan yang dikeluarkan” ; --------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan surat keputusan a quo, terlebih dahulu Penggugat (TITIN SRI SUNDARI), dalam hal
ini
Penggugat
dilakukan
pemanggilan
untuk dimintai
keterangannya sehubungan dengan tidak hadirnya Penggugat secara berturut-turut melebihi 30 hari kerja dalam melaksanakan tugas sebagai anggota kepolisian di kesatuan Banum Dit Pam Obvit Polda riau, setelah itu karena ketidak hadiran Penggugat tersebut dilanjutkan dengan kejelasan status Penggugat sebagai PNS di institusi Kepolisian Daerah Riau maka kesatuan Banum Dit Pam Obvit Polda Riau merekomendasi untuk dilanjutkan Sidang komisi Kode Etik Polri yang mana Putusan Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang bersangkutan atas nama Bripda TITIN SRI SUNDARI terbukti telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri dan tidak dapat lagi dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan putusan sidang komisi kode etik tersebut telah dikuatkan berdasarkan putusan banding sidang komisi kode etik Polri;-----------------------------------Menimbang, bahwa dengan bedasarkan Hasil Sidang Kode Etik dan putusan banding sidang komisi kode etik
tersebut yang
menjadikan dasar Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa a quo, dimana……….......… .
48
dimana dengan dikeluarkannya Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi Penggugat adalah merupakan salah satu penegakan hukum disiplin dan perbaikan citra Kepolisian Republik Indonesia, sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, apalagi keputusan tersebut didukung oleh prosedur pemanggilan yang harus dilakukan oleh pimpinan Anggota Polri yang tidak pernah masuk dinas secara berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari yaitu tanggal 2 Agustus 2012 sampai dengan sekarang (vide Bukti T-8).; -------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukumnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam penerbitan objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/371/VII/2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tertanggal 24 Juli 2013 atas nama TITIN SRI SUNDARI, telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Surat Keputusan a-quo
tidak terbukti
undangan
dan
bertentangan dengan
dengan
demikian
Peraturan
terhadap
Perundang-
Azas-Azas
Umum
Pemerintahan Yang Baik tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-------------------Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas oleh karena tidak terbukti keputusan obyek gugatan mengandung cacat hukum maka gugatan Penggugat secara hukum haruslah ditolak ;.--------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dan Penggugat ada meminta permohonan penundaan terhadap obyek sengketa,…….......… .
49
sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat haruslah dinyatakan ditolak; ---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dan Pengugat berada sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 UU No. 5 tahun 1986, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan pertimbangan Putusan ini, dan terhadap
alat
bukti
yang
tidak
relevan
Majelis
Hakim
mengenyampingkannya, namun tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini ;-------------------------------------------Mengingat ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Peraturan PerundangUndangan lain yang bersangkutan ; -------------------------------------------------MENGADILI: 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;--------------------------------------2. Menghukum
Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah); ----------------------------------Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Senin tanggal…….........….
50
tanggal 16 Desember 2013 oleh kami YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis,
DWIKA HENDRA KURNIAWAN,
S.H. dan JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh WIRDAYATI, A.Md sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;--------------------------------------------------------------------------
HAKIM ANGGOTA I,
HAKIM KETUA MAJELIS,
Ttd
Ttd
DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H.
YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.
HAKIM ANGGOTA II,
Ttd
JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H.,M.H. PANITERA PENGGANTI,
Ttd
WIRDAYATI, A.Md.
Perincian..............….
51
Perincian Biaya perkara : Pendaftaran Gugatan
: Rp. 30.000,-
ATK
: Rp. 50.000,-
Panggilan
: Rp
20.000,-
Redaksi
: Rp.
5.000,-
Materai
: Rp.
6.000,-
Jumlah
: Rp. 111.000,(seratus sebelas ribu rupiah)
