PUTUSAN Nomor : 24/G/2013/PTUN-Pbr “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan digedung yang telah ditentukan untuk itu terletak di Jalan H.R. Soebrantas KM 9 Pekanbaru telah memutuskan dalam putusannya dalam sengketa antara:----------------
KAMARUDDIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, tempat tinggal
RT. 03 RW.02 Dusun Sungai Salak, Desa
Sungai Lipai, Kecamatan Gunung Sahilan; ----------------Dalam hal ini memberi kuasa kepada EMIL SALIM, SH.,MH. dan ROSYIDI HAMZAH, SH.,MH., keduanya kewarganegaraan
Indonesia,
Pekerjaan
advokat/penasehat hukum pada kantor hukum
“MA,
EMIL SALIM & ASSOCIATE” yang beralamat di Jalan Dr. Leimena No. 98/III Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus No. 05/MA.E/SK.K/VI/VI/2013. Law Office tanggal 10 Juni 2013; --------------------------------------------Untuk selanjutnya disebut sebagai…..…PENGGUGAT; Melawan : KEPALA DESA SUNGAI LIPAI, berkedudukan di Jalan Raya Sungai Lipai KM. 56, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar;---------------------------------------------------------------
Dalam …….........
2
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDWIN, SH., kewarganegaraan
Indonesia,
Advokat/Pengacara/Penasehat
pekerjaan
Hukum
dari
kantor
Advokat Edwin, SH. dan Rekan yang beralamat di jalan Suka karya No. 24 Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juli 2013;--Untuk selanjutnya disebut sebagai ….......TERGUGAT; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; ---------------------------- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 24/Pen.MH/2013/PTUN-Pbr tanggal 21 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim; ---------------------------------------------- Telah
membaca
Penetapan
Ketua
Majelis
Hakim
Nomor
:
24/Pen.PP/2013/PTUN-Pbr tanggal 25 Juni 2013 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan dalam perkara ini;-------------------------------------- Telah
membaca
Penetapan
Ketua
Majelis
Hakim
Nomor
:
24/Pen.HS/2013/PTUN-Pbr. tanggal 10 Juli 2013 tentang Penetapan Hari Persidangan dalam perkara ini ;---------------------------------------------- Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti dari para pihak;------------ Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari para pihak;------------- Telah
memperhatikan
segala
sesuatu
yang
terjadi
dalam
persidangan;------------------------------------------------------------------------------------------------------TENTANG DUDUK PERKARANYA----------------------Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara tertanggal 18 Juni 2013 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan….
3
Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal
19
Juni
2013
dengan
Register
perkara
Nomor
:
24/G/2013/PTUN/Pbr yang diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 Juli 2013 dengan mengemukakan dasar dan alasan sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------------------------Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa sungai Lipai Nomor : 141/KPTS/148, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan;---------------------------------------------------Bahwa adapun
yang
menjadi
dasar dan alasan gugatan
Penggugat adalah sebagai berikut : -------------------------------------------------1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT (Kepala Desa Sungai Lipai) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena TERGUGAT berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan juga TERGUGAT selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Surat Nomor : 141/KPTS/148, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan (objek sengketa a quo);-------------------------------------------------2. Bahwa Surat Keputusan tersebut diketahui/diterima PENGGUGAT pada tanggal 28 Maret 2013, PENGGUGAT mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya memenuhi unsur Pasal 55…......….
4
Pasal 55 Undang-Undang No 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni :--------------------------------------------------------------Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;----------------------3. Bahwa surat keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor : 141/KPTS/148,
tanggal
26
Maret
2013
tentang
Pengesahan
Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan dan Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor : 800/KKD-SL/150 tanggal 28 Maret 2013 yang dikeluarkan TERGUGAT bersifat Konkrit, Individual dan Final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan UndangUndang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : ----------------------------------------------------------------------“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; ------------------------------------------------------------4. Bahwa tindakan hukum TERGUGAT yang telah menerbitkan objek sengketa
mengakibatkan
kepentingan
PENGGUGAT
sangat
dirugikan yaitu Penggugat tidak lagi dapat menjalankan tugas sampai
akhir ...…........….
5
akhir masa jabatan di tahun 2016 dan PENGGUGAT tidak lagi menerima
tunjangan
penghasilan
Aparat
Pemerintahan
Desa
(TPAPD) serta perolehan lainnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;---------------------------------------------------------------------------------Kronologis Penggugat Menjadi kepala Dusun Sungai Salak;-----------------5. Bahwa pada bulan Juli 2010, diadakan penjaringan calon Kepala Dusun Suka Menanti, Desa Kebun Durian, untuk mengikuti pemilihan Kepala Dusun secara langsung yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus 2010. Dalam penjaringan tersebut mendaftar 4 (empat) orang kandidat/calon, yang lolos administrasi dan memenuhi syarat hanya 2 (dua) orang kandidat/calon yang ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Suka Menanti periode 2010 s.d. 2015. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 4 Tahun 2007 Pasal 45 yang berbunyi : --------------------------------------------------ayat (2) : -------------------------------------------------------------------------------Pengangkatan
Kepala
Dusun
tersebut
dilaksanakan
dengan
mengedepankan prinsip musyawarah; ----------------------------------------dan ayat (3) : -------------------------------------------------------------------------Apabila musyawarah tidak dapat dilaksanakan maka mekanisme pengangkatan Kepala Dusun dapat dilakukan melalui proses penjaringan
dan
penyaringan
sebagaimana
berlaku
pada
pengangkatan Perangkat Desa lainnya apabila calon Kepala Dusun lebih dari 1 (satu) orang; ----------------------------------------------------------Berdasarkan........
6
Berdasarkan Perda tersebut, proses penjaringan dan pemilihan Kepala Dusun Suka Menanti (sekarang menjadi Dusun Sungai Salak) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;---------------------------------------------------------------------------------6. Pada tanggal 1 Agustus 2010, dilangsungkan pemungutan suara oleh panitia di SD 007, sebelum pemilihan Peserta/Calon memaparkan Visi dan Misi didepan masyarakat dan selanjutnya dilaksanakan Pemilihan dengan cara pemilih masuk kedalam bilik suara dan mencoblos gambar salah satu Kandidat/Calon Kepala Dusun. Berdasarkan hasil penghitungan suara PENGGUGAT memperoleh suara terbanyak yakni 75 % (tujuh puluh lima persen) dari total 200 (dua ratus) suara sah pemilih. Berdasarkan hasil pemilihan dan penghitungan
suara tersebut, PENGGUGAT ditetapkan sebagai
Kepala Dusun Suka Menanti dan selanjutnya Kepala Desa Kebun Durian menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Kebun Durian No. 145/PEM.07 KPTS/XI
2010, tanggal 01 November 2010, tentang
pengangkatan PENGGUGAT (Sdr. Kamaruddin) sebagai Kepala Dusun
Suka
Menanti
periode
2010-2015
dan
dilaksanakan
Pelantikan, Diangkat Sumpah dan sertijab sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 4 Tahun 2007 Pasal 47 ayat 1,2, 3 dan 4; --------------------------------------------------------------------7. Pada tahun 2011, Wilayah Desa kebun Durian, Kec. Gunung Sahilan, dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa, yakni : -----------------------------------1. Desa Kebun Durian (Desa induk) Kec. Gunung Sahilan, Kab. Kampar; ----------------------------------------------------------------------------2. Desa Sungai Lipai, Kec. Gunung Sahilan, Kab. Kampar; -------------Karena ……........
7
Karena Pemekaran, Dusun Suka Menanti berubah nama menjadi Dusun Sungai Salak, Desa Sungai Lipai, Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar.
Berdasarkan
pemekaran
PENGGUGAT
diangkat/disesuaikan wilayah Dusunnya menjadi Kepala Dusun Sungai Salak, Desa Sungai Lipai, Kec. Gunung Sahilan, Kab. Kampar berdasarkan Surat keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor : 145/KPTS/PEM.02/IX/2011, tanggal 16 september 2011, tentang Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak, Desa Sungai Lipai yang berbunyi : ------------------------------------------------------------------------------M E M U T U S K AN Pertama :
Mengangkat Saudara KAMARUDDIN (PENGGUGAT) lahir di Rumbio tanggal 11 Mei 1972, sebagai Kepala Dusun Sungai Salak Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan, dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) serta perolehan
lainnya
sesuai
dengan
perundang-
undangan yang berlaku; -------------------------------------Bahwa berdasarkan Perda No. 4 tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, Bagian Keempat Masa jabatan Perangkat Desa Lainnya, pasal 49 berbunyi : -----------------------------------------------------Ayat (1) : -------------------------------------------------------------------------------“Masa jabatan Perangkat Desa lainnya ditetapkan selama (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan” -------------------------------------Berdasarkan Perda tersebut diatas masa jabatan PENGGUGAT adalah sejak tanggal 16 September 2011 sampai dengan Bulan September….. ….
8
September
2017.
Namun
belum
berakhir
masa
jabatan
PENGGUGAT diberhentikan oleh TERGUGAT tanpa alasan hukum yang jelas; ----------------------------------------------------------------------------8. Setahun kemudian, pada tanggal 17 Desember 2012, anggota BPD Sungai Lipai mengirimkan Surat kepada Kepala Desa Sungai Lipai, perihal
Permohonan
Pemekaran
Dusun,
berdasarkan
Surat
Permohonan BPD tersebut, Kepala Desa Sungai Lipai menerbitkan Surat keputusan Kepala Dusun Sungai Lipai
Nomor : 141/KKDS-
SL/033 (tanpa tanggal), tentang Pembentukan Panitia Pemekaran Dusun Sungai Salak, Desa Sungai Lipai, Kecamatan Gunung Sahilan, Tahun 2013. Berdasarkan Usulan BPD, Dusun Sungai Salak di mekarkan menjadi 2 (dua) dusun yakni : --------------------------1. Dusun Sungai Salak, Desa Sungai Lipai, Kec. Gunung Sahilan, Kab. Kampar dan ; --------------------------------------------------------------2. Dusun Sasopan, Desa Sungai Lipai, Kec. Gunung Sahilan, Kab. Kampar; ----------------------------------------------------------------------------Sebagaimana surat pemberitahuan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor : 145/KKD-SL/164 tanggal 01 April 2013. ----------------------------------------Pemekaran Dusun Sungai Salak tidak melibatkan aparat RT,RW sebagaimana Surat Pernyataan Bersama tanggal 23 Januari 2013 dan surat tanggal 23 Januari 2013 tentang Permohonan Penundaan Pemekaran Sungai Salak yang ditujukan kepada Kepala Desa Sungai Lipai dan bahkan panitia pemekaran telah menerbitkan surat pernyataan/rekomendasi tentang penundaan Pemekaran sampai dapat diterima oleh masyarakat, sebagaimana surat pernyataan ARISMAN dan
SARU
tanggal
25
Januari
2013,
namun
Surat
pernyataan/……...
9
pernyataan/rekomendasi tersebut tidak mendapat respon positif dari Kepala Desa dan BPD Sungai Lipai, maka pada tanggal 30 Januari 2013, Sdr. SARU mengundurkan diri dari Panitia Pemekaran. Kendati mengantongi Menyikapi
segudang
keadaan
persoalan
demikian,
pemekaran
Kepala
Dusun
tetap
berjalan.
Sungai
Salak
(PENGGUGAT) mengirimkan surat Nomor : 003/DSN-SSK/I/2013, tanggal 25 Januari 2013, perihal Permohonan Penundaan Pemekaran Dusun, kepada Kepala Desa Sungai Lipai, dengan tembusan Camat, BPD,LPM dan ketua Panitia Pemekaran Dusun Sungai Salak, namun tidak mendapat respon sampai saat ini dan pemekaran tetap berlangsung dengan segudang persoalan; ------------------------------------9. Bahwa pemekaran Dusun Sungai Salak mengakibatkan pro dan kontra/kisruh di tengah-tengah masyarakat, dan bahkan oknum tertentu mengedarkan blanko tandatangan-tandatangan mendukung pemekaran Dusun Sungai Salak dan sebaliknya, termasuk pada saat itu beredar blanko dukungan listrik masuk Dusun/Desa. Situasi pro kontra tersebut pula yang mendorong PENGGUGAT mengambil sikap dengan mengirimkan Surat Nomor : 003/DSN-SSK/I/2013, tanggal 25 Januari 2013, perihal Permohonan Penundaan Pemekaran Dusun, Kepada Kepala Desa Sungai Lipai, dengan tembusan Camat, BPD, LPM dan ketua Panitia Pemekaran Dusun Sungai Salak dengan pertimbangan Mempersiapkan SDM, Penentuan Batas Wilayah, Pembagian
aset
Dusun,
dan
pendataan
penduduk
secara
musyawarah, adil dan bijaksana, sehingga hasil pemekaran bisa diterima secara damai ditengah-tengah masyarakat. Diduga kearifan dan kebijaksanaan PENGGUGAT sebagai Kepala Dusun tersebut pulalah …........….
10
pulalah yang menyebabkan oknum tertentu hendak menyingkirkan PENGGUGAT dari jabatannya sebagai Kepala Dusun Sungai Salak. Karena Oknum tersebut memandang PENGGUGAT menghambat pemekaran. Dapat pula kami sampaikan sesungguhnya PENGGUGAT sangat mendukung kemajuan dan pemekaran Dusun Sungai Salak, dengan
catatan
haruslah
dilakukan
sesuai
dengan
kebutuhan
masyarakat, bukan kebutuhan politik atau kelompok tertentu; ------------10. Pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013, Pukul 09.00 Wib, PENGGUGAT diundang TERGUGAT (Kepala Desa Sungai Lipai) untuk hadir di kantor Desa Sungai Lipai, dengan agenda Konsultasi. Dalam pertemuan tersebut TERGUGAT menyodorkan 1 (satu) berkas surat dan lampiran tanggal 02 Maret 2013 tentang Permohonan Pemberhentian Sdr. Kamaruddin (PENGGUGAT) sebagai Kepala Dusun Sungai Salak, yang ditujukan Kepada TERGUGAT (Kepala Desa Sungai Lipai). Adapun surat tersebut dibuat oknum tertentu, berisikan 13 (tiga belas) point-point yang mencemarkan nama baik, fitnah dan pembunuhan karakter PENGGUGAT. Terkait dengan peristiwa pidana tersebut telah dilaporkan oleh PENGGUGAT di Kepolisian Sektor Kampar Kiri, sebagaimana bukti Laporan Polisi Nomor : STPL/12/IV/201/RIAU/RES.KPR/SEK KK tanggal 12 April 2013, tentang tindak Pidana dimaksud dalam Pasal 315 dan 317 KUHP.; ---------------------------------------------------------------------------------11. Bahwa
setelah
memperbanyak
menerima surat
surat
sebanyak
10
tersebut
PENGGUGAT
(sepuluh)
rangkap
dan
membagikannya kepada Tokoh Masyarakat, Agama dan Pemuda. Surat Permohonan Pemberhentian tersebut setelah dianalisa oleh PENGGUGAT ….
11
PENGGUGAT terdapat kejanggalan, diantaranya yakni : terdapat tanda tangan masyarakat yang bukan warga Dusun Sungai Salak, Desa Sungai Lipai, atas nama Sdr. Firdaus, yang bersangkutan merupakan warga Dusun Titian Sago, Desa Koto Tibun Kec. Kampar, tanda tangan nomor 88 (delapan puluh delapan), tanda tangan dan tulisan dominan mirip, setelah dipertanyakan kepada masyarakat mengenai Surat dan tanda tangan tersebut ternyata masyarakat Dusun Sungai Salak tidak pernah membuat surat tersebut, tidak pernah
menandatangan
Permohonan
surat
Pemberhentian
dengan Sdr.
judul/perihal
Kamaruddin
tentang
(PENGGUGAT
sebagai Kepala Dusun Sungai Salak, dan tidak pernah menghendaki PENGGUGAT diganti atau diberhentikan selaku Kepala Dusun, sebagaimana surat pernyataan masyarakat tanggal 28 Maret 2013. Setelah mendengarkan keterangan dari Tokoh Masyarakat, Agama, Pemuda dan masyarakat Dusun Sungai Salak, sekira Pukul 14.30 WIB, tanggal 14 Maret 2013 (hari yang sama saat dipanggil), PENGGUGAT datang ke kantor TERGUGAT/Desa menyampaikan kepada TERGUGAT, bahwa masyarakat dan Tokoh masyarakat tidak pernah membuat surat tanggal 02 Maret 2013, tentang Permohonan Pemberhentian Sdr. Kamaruddin (PENGGUGAT) Sebagai Kepala Dusun Sungai Salak, namun penjelasan dan keterangan dari Penggugat tidak mendapat tanggapan dari TERGUGAT ; ---------------12. Bahwa setelah dipelajari lebih jauh dan berdasarkan keterangan dan informasi berbagai sumber, diduga surat tanggal 02 Maret 2013 tentang
Permohonan
Pemberhentian
Sdr.
Kamaruddin
(PENGGUGAT) sebagai Kepala Dusun Sungai Salak dibuat oknum tertentu……........
12
tertentu dan juga didukung TERGUGAT. Sedangkan lampiran tanda tangan
dukungan
dalam surat
tersebut
merupakan
lampiran
dukungan pemekaran dusun dan dukungan program listrik PLN masuk desa yang disalahgunakan oleh oknum tersebut sebagai lampiran pendukung surat tanggal 02 Maret 2013, dan juga ada informasi masyarakat, bahwa pada saat blanko daftar tandatangan diedarkan tidak ada suratnya, yang ada hanyalah daftar kotak-kotak tanda tangan dll. Masyarakat yang mengetahui penyalahgunaan tanda tangan/lampiran tanda tangan mengambil sikap/merespon dengan cara, sekitar 30 (tiga puluh) orang membuat surat pernyataan tanggal 15 Maret 2013 yang menyatakan pencabutan tanda tangan terhadap penyalahgunaan tandatangan masyarakat oleh oknum tersebut, dan sebagian membuat surat Pernyataan tanggal 28 Maret 2013, yang isinya menyatakan bahwa warga Dusun Sungai
Salak
tidak
menyetujui
Kepala
Dusun di
berhentikan dan tetap mempercayai/ mengakui Sdr Kamaruddin sebagai
kepala
Dusun
Sungai
Salak
(terlampir)
yang
ditandatangan oleh 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) orang masyarakat. Dengan adanya surat pernyataan masyarakat tersebut menunjukan bahwa pemberhentian PENGGUGAT selaku Kepala Dusun bukan keinginan/aspirasi masyarakat, tetapi merupakan rekayasa oknum tertentu yang dibantu oleh TERGUGAT; ---------------13. Pada tanggal 22 Maret 2013, PENGGUGAT diundang TERGUGAT (Kepala Desa Sungai Lipai), adapun mata acara surat undangan yakni
tentang
menindaklanjuti
Keputusan
BPD
tentang
Pemberhentian PENGGUGAT sebagai Kepala Dusun Sungai Salak. Berhubungan ..….
13
Berhubungan pada saat itu PENGGUGAT tidak dapat hadir, maka PENGGUGAT mengirimkan surat melalui Kaur Desa dan juga menghubungi
TERGUGAT
Via
SMS,
menyampaikan
perihal
halangan ketidakhadirannya/halangannya memenuhi surat undangan tersebut. Pada tanggal 28 Maret 2013 tanpa panggilan kedua dan ketiga, PENGGUGAT diberhentikan sebagai Kepala Dusun Sungai Salak, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor : 141/KPTS/148, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan; 14. Bahwa sehubungan dengan 2 (dua) surat undangan yang diterima PENGGUGAT yakni Surat Undangan No. 145/KK, tanggal 13 Maret 2013, dengan acara KONSULTASI dan Undangan No. 145/KKDSL/136, tanggal 21 Maret 2013, Mata Acara Menindak Lanjuti Keputusan BPD tentang Pemberhentian Saudara Kamaruddin Sebagai Kepala Dusun Sungai Salak. Kedua undangan tersebut tidak satupun beragendakan mengenai surat tanggal 02 Maret 2013, tentang
Permohonan
Pemberhentian
Sdr.
Kamaruddin
(PENGGUGAT) sebagai Kepala Dusun Sungai Salak. Hanya saja ketika PENGGUGAT menghadiri surat panggilan pertama disodorkan surat tanggal 02 Maret 2013, tentang Permohonan Permohonan Pemberhentian Sdr. Kamaruddin (PENGGUGAT) sebagai Kepala Dusun Sungai Salak, itupun telah dijelaskan PENGGUGAT bahwa masyarakat tidak ada membuat surat tersebut, namun tiba-tiba pada tanggal 21 Maret 2013 PENGGUGAT diundang TERGUGAT dengan agenda Menindak Lanjuti keputusan BPD tentang Pemberhentian Sdr. ………......….
14
Sdr. Kamaruddin sebagai Kepala Dusun Sungai Salak. Yang sangat disayangkan bahwa sebelum surat undangan tanggal 21 Maret 2013 tersebut
PENGGUGAT
telah
menyampaikan
secara
klarifikasi/penjelasan kepada TERGUGAT tentang pernyataan sikap masyarakat
atas
surat
tanggal
02
Maret
2013
dan
atas
pemberhentian PENGGUGAT sebagai Kepala Dusun Sungai Salak dengan bukti, sekitar 30 (tiga puluh) orang membuat surat pernyataan tanggal 15 Maret 2013, yang menyatakan pencabutan tandatangan terhadap penyalahgunaan tandatangan masyarakat oleh oknum tersebut, dan sebagian membuat surat Pernyataan tanggal 28 Maret 2013 yang isinya menyatakan bahwa warga Dusun
Sungai
Salak
tidak
menyetujui
Kepala
Dusun
di
berhentikan dan tetap mempercayai/ mengakui Sdr Kamaruddin sebagai
kepala
Dusun
Sungai
Salak
(terlampir),
yang
ditandatangan oleh 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) orang masyarakat. Namun klarifikasi yang disampaikan PENGGUGAT tidak
pernah
menjadi
pertimbangan
oleh
TERGUGAT
dan
PENGGUGAT tetap diberhentikan; --------------------------------------------15. Sehubungan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor 141/KPTS/148, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak, Desa Sungai Lipai. Kecamatan Gunung Sahilan. Masyarakat bereaksi menentang Surat Keputusan tersebut, yakni dengan membuat surat pernyataan Tokoh Masyarakat, Pemuda, Agama dan Tokoh Wanita membuat SURAT PERNYATAAN WARGA DUSUN SUNGAI SALAK, tanggal 28 Maret 2013, yang isinya menyatakan ....….
15
menyatakan bahwa warga Dusun Sungai Salak tidak menyetujui Kepala Dusun diberhentikan dan tetap tetap mempercayai/mengakui Sdr Kamaruddin sebagai kepala Dusun Sungai Salak (terlampir) yang ditandatangan oleh 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) orang masyarakat. Surat pernyataan tersebut telah disampaikan kepada TERGUGAT, BPD Sungai Lipai dan Camat Gunung Sahilan, namun sampai
saat
surat
gugatan
ini
kami
daftarkan
tidak
ada
penjelasan/tanggapan TERGUGAT dan Ketua BPD. Bahwa alasan pemberhentian PENGGUGAT sebagai Kepala Dusun Sungai Salak, Kotradiksi dengan Surat Pernyataan masyarakat pada tanggal 28 Maret 2013, disinyalir/patut diduga pemberhentian PENGGUGAT merupakan scenario TERGUGAT
yang
ditunggangi oknum
tertentu.; -------------------------------------------------------------------------------16. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah dipanggil secara resmi sesuai prosedur untuk diperiksa/didengar keterangannya, baik oleh Kepala Desa Sungai Lipai, maupun oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Sungai Lipai, terkait dengan materi surat Permohonan Pemberhentian Sdr. Kamaruddin (PENGGUGAT), sebagai Kepala Dusun Sungai Salak tanggal 02 Maret 2013, bahkan TERGUGAT tidak terlebih dahulu membuktikan kesalahan Penggugat. Akan tetapi, keputusan pemberhentian PENGGUGAT sebagai Kepala Dusun hanya didasarkan fitnah/laporan-laporan/pembunuhan karakter dari oknum-oknum yang tidak suka dengan kepemimpinan PENGGUGAT; 17. Sehubungan surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungi Lipai Nomor : 001/BPD-SL/III/2013, tanggal 18 Maret 2013, tentang Pemberhentian Saudara Kamaruddin Sebagai Kepala Dusun Sungai Salak …...........….
16
Salak tidaklah tepat, karena surat tanggal 02 Maret 2013 , tentang Mohon Pemberhentian Sdr. Kamaruddin (Penggugat) sebagai Kepala Dusun Sungai Salak ditujukan kepada Kepala Desa Sungai Lipai, bukan ditujukan kepada BPD Sungai Lipai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 2005, Tentang desa, Pasal 35, BPD tidak mempunyai wewenang untuk memberhentikan Kepala Dusun, adapun kewenangan BPD adalah untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala DESA, bukan Kepala Dusun; --------------------------------------------------------------------------------18. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 4 tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya, hanya dapat diberhentikan karena alasan yuridis /pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, 51 dan 52, Bagian Kelima, tentang Pemberhentian Perangkat Desa lainnya berbunyi : ------------------------Pasal 50 Ayat (1) ----------------------------------------------------------------Perangkat Desa lainnya yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindakan
pidana
dapat
diberhentikan
sementara
dengan
Keputusan Kepala Desa; ------------------------------------------------------Ayat (3) -----------------------------------------------------------------------------Apabila berdasarkan hasil penyidikan atau berdasarkan keputusan pengadilan tingkat pertama dinyatakan bahwa perangkat Desa lainnya yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan maka Kepala Desa mencabut Keputusan Kepala Desa ……........….
17
Desa tentang pemberhentian sementara dan mengembalikan yang bersangkutan dalam kedudukan semula sampai masa jabatannya berakhir; ------------------------------------------------------------Ayat (4) -----------------------------------------------------------------------------Apabila
berdasarkan
Putusan
Pengadilan
Tingkat
Pertama
dinyatakan bahwa Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan terbukti melakukan
perbuatan
yang
dituduhkan,
sedangkan
perangkat desa lainnya yang bersangkutan melakukan upaya banding maka selambat-lambatnya satu tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan upaya banding belum selesai maka perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan di berhentikan.;Pasal 52 yakni : ------------------------------------------------------------------Ayat (1) -----------------------------------------------------------------------------Perangkat Desa lainnya yang melalaikan tugas dan kewajibannya dapat
dikenakan
tindakan
administrative
berupa
teguran,
pemberhentian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. ---------------------------------------------------------------------Dan Pasal 52 yakni : ------------------------------------------------------------Perangkat Desa lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa karena : a. Habis masa jabatannya; ----------------------------------------------------b. Meninggal dunia; -------------------------------------------------------------c. Mengajukan permintaan berhenti sendiri; ------------------------------d.Tidak
lagi
memenuhi
syarat
dan
atau
melanggar
sumpah/janjinya; --------------------------------------------------------------
e. Berakhir ......….
18
e. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik perangkat desa lainnya yang baru; -----------------------------------------------------------f. Melakukan perbuatan yang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau normanorma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat; ----------19. Bahwa
Surat
141/KPTS/148,
Keputusan tanggal
26
Kepala Maret
Desa
Sungai
2013
tentang
Lipai
Nomor
Pengesahan
Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak, Desa Sungai Lipai, Kecamatan Gunung Sahilan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih lanjut sebagai berikut : -----------------------------------------------------a) Bahwa Penggugat diberhentikan secara tetap/permanen tanpa terlebih dahulu melalui proses pemberhentian sementara sebagaimana Pasal 50 ayat (1) Perda No. 4 Tahun 2007; ---------b) Bahwa PENGGUGAT pada saat diberhentikan oleh TERGUGAT tidak sedang tersangkut pidana, tidak dalam penyidikan dan tidak dalam menjalani proses persidangan di pengadilan dan tidak berkedudukan sebagai terlapor dalam laporan peristiwa pidana;--c) Bahwa secara yuridis sebelum memberhentikan PENGGUGAT terlebih
dahulu
secara
formal
TERGUGAT
memberikan//membuat surat teguran dan baru mengambil tindakan pemberhentian sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1); ---------------------------------------------------------------------------------d) Bahwa PENGGUGAT pada saat diberhentikan oleh TERGUGAT tidak sedang melalaikan tugas dan kewajiban, tidak sedang dikenakan .......….
19
dikenakan tindakan/sanksi administrative. Bahkan sebelum di berhentikan PENGGUGAT tidak pernah mendapat teguran terkait dengan tugas PENGGUGAT selaku Kepala Dusun Sungai Salak; e) Bahwa alasan TERGUGAT memberhentikan PENGGUGAT berdasarkan surat Permohonan Masyarakat Dusun Sungai Salak tentang Pemberhentian Saudara kamaruddin sebagai Kepala Dusun Sungai Salak, tanggal 02 Maret 2013 (surat rekayasa) dan Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Lipai Nomor 001/BPD-SL/III/2013
tanggal
18
Maret
2013,
tentang
Pemberhentian Saudara Kamaruddin Sebagai Kepala Dusun Sungai Salak tidaklah tepat dan bertentangan dengan Perda No. 4 tahun 2007, yang menegaskan bahwa pemberhentian Kepala Dusun/Perangkat Desa Lainnya hanya dapat dilakukan sesuai dengan
Peraturan
Perundang-undangan
yang
berlaku/berdasarkan yuridis. Alasan yang dikemukakan oleh TERGUGAT dalam memberhentikan PENGGUGAT tidaklah dikenal dalam undang-undang yang berlaku dan tidak dapat dijadikan landasan untuk memberhentikan PENGGUGAT sebagai Kepala Dusun Sungai Salak. Alasan yang dikemukakan oleh TERGUGAT
adalah
alasan
politik,
bukan
alasan
yuridis.
Pemberhentian Kepala Dusun atau Perangkat Desa Lainnya berdasarkan alasan politik tidak sah dan batal demi hukum, karena pemberhentian Perangkat Desa/Kepala Dusun hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yuridis; ---------------------------f)
Bahwa alasan/dasar Tergugat memberhentikan PENGGUGAT berdasarkan surat Permohonan Masyarakat Dusun Salak tentang Pemberhentian...
20
Pemberhentian Saudara Kamaruddin sebagai Kepala Dusun Sungai Salak, tanggal 02 Maret 2013 (surat rekayasa), kotradiksi dengan
kemauan
dan
kehendak
masyarakat
secara
paktual/empiris sebagaimana dimaksud surat Tokoh Masyarakat, Pemuda,
Agama,
dan
Tokoh
Wanita
dalam
SURAT
PERNYATAAN WARGA DUSUN SUNGAI SALAK tanggal 28 Maret 2013 yang isinya menyatakan bahwa warga Dusun Sungai Salak tidak menyetujui Kepala Dusun diberhentikan dan tetap mempercayai /mengakui Sdr. Kamaruddin sebagai Kepala Dusun Sungai Salak (terlampir), yang ditandatangan oleh 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) orang masyarakat, hal demikian menunjukkan bahwa pemberhentian PENGGUGAT sebagai Kepala Dusun bukan kehendak masyarakat dan jelas merupakan kehendak TERGUGAT dan oknum tertentu; -----------------------------------------g) Bahwa sehubungan dengan Surat pemberhentian PENGGUGAT sebagai Kepala Dusun Sungai Salak, Masyarakat Dusun Sungai Salak telah menentukan sikap membuat surat Pernyataan Warga Dusun Sungai Salak, tanggal 28 Maret 2013 yang intinya yakni Kami yang bertandatangan di bawah ini, adalah warga masyarakat Dusun Sungai Salak. Dengan ini menyatakan bahwa,
kami
diberhentikan
tidak dan
menyetujui tetap
Kepala
Dusun
mempercayai/menyetujui
kami Sdr.
Kamaruddin sebagai Kepala Dusun Sungai Salak, yang ditandatangani oleh 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) orang masyarakat. Surat tersebut telah di sampaikan kepada BPD, Kepala Desa Sungai Lipai dan Camat Gunung Sahilan, namun aspirasi ...........….
21
aspirasi masyarakat tidak direspon oleh TERGUGAT, hal demikian membuktikan bahwa pemberhentian PENGGUGAT adalah skenario TERGUGAT dan oknum tertentu yang tidak menyukai PENGGUGAT; ----------------------------------------------------h) Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan secara materil oleh Tergugat dalam surat Pemberhentian PENGGUGAT sebagai Perangkat Desa/Kepala Dusun lebih kepada alasan politik;--------i)
Bahwa
sebelum
diberhentikan
sebagai
Kepala
Dusun
PENGGUGAT tidak pernah dipanggil secara resmi untuk diperiksa/didengar
keterangannya
dan
tidak
pernah
diberi
kesempatan untuk mengklarifikasi/membela diri sehubungan dengan Surat Permohonan Masyarakat Dusun Sungai Salak tentang Pemberhentian Saudara Kamaruddin sebagai Kepala Dusun Sungai Salak, tanggal 02 Maret 2013, dan PENGUGAT tidak pernah mendapat Teguran tertulis dari Tergugat; -------------j)
Bahwa
PENGGUGAT
diberhentikan
sebagai
Perangkat
Desa/Kepala Dusun tanpa adanya surat teguran/peringatan, tanpa
surat
panggilan
1,
2
&
3,
tanpa
suatu
proses
pembuktian/hukum/penyidikan, dan PENGGUGAT tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Namun demikian PENGGUGAT tetap diberhentikan oleh TERGUGAT; -----------------------------------k) Bahwa berdasarkan yuridis Penggugat dapat diberhentikan apabila mengundurkan diri, Terbukti berdasarkan keputusan Pengadilan bersalah melakukan tindak pidana, dikenakan sanksi adminstrative
dan
mendapat
teguran
tertulis,
baru
dapat
diberhentikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;----------------l) Bahwa ........….
22
l)
Bahwa
pemberhentian
PENGGUGAT
tidak
sah
karena
PENGGUGAT tidak pernah mengundutrkan diri, tidak pernah Terbukti berdasarkan keputusan pengadilan bersalah melakukan tindak pidana, tidak pernah dikenakan sanksi administrative dan tidak pernah mendapat teguran tertulis dari TERGUGAT; ----------Berdasarkan uraian diatas sangat jelas bahwa pemberhentian PENGGUGAT sebagai Kepala Dusun Sungai Salak melanggar ketentuan Hukum yang berlaku. Secara yuridis Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor : 141/KPTS/148, tanggal 26 Maret 2013
tentang
Pengesahan
Pemberhentian
dan
Pengesahan
Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak, Desa Sungai Lipai. Kecamatan Gunung Sahilan tidak sah dan batal demi hukum; ---------20. Bahwa
Surat
141/KPTS/148,
Keputusan tanggal
Kepala
26
Maret
Desa 2013
Sungai
Lipai
tentang
Nomor
Pengesahan
Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak, Desa Sungai Lipai, Kecamatan Gunung Sahilan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------a) Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Bahwa TERGUGAT
dalam
keputusannya
tidak
mengutamakan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yakni Perda Kabupaten Kampar No. 4 Tahun 2007, yang mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kepala Dusun yang hanya dapat dilakukan dengan alasan yuridis. Sedangkan TERGUGAT dalam perkara …........….
23
perkara Aquo memberhentikan PENGGUGAT sebagai Perangkat Desa/Kepala Dusun hanya berdasarkan Pertimbangan politik. Hal demikian jelas bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;-----b) Asas Tertib Penyelenggara Negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian
penyelenggara
negara.
Bahwa
Keputusan
TERGUGAT sangat tidak menjaga keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara, hal demikian terlihat/Tergambar ketika masyarakat menyampaikan aspirasi penolakan terhadap pemberhentian PENGGUGAT, namun tidak mendapat respon TERGUGAT; --------------------------------------------c) Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Bahwa TERGUGAT tidak selektif menerima laporan dari kelompok yang mengaku masyarakat dan tidak aspiratif dan akomodatif dalam merespon dukungan masyarakat kepada PENGGUGAT. Kondisi demikian bertentangan dengan Prinsip Kepentingan Umum; ----------------------------------------------------------d) Asas
proporsionalitas,
yaitu
asas
yang
mengutamakan
keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. TERGUGAT tidak lagi proporsional dalam menjalankan tugas sebagai
Kepala
keputusannya
Desa
Sungai
Lipai
tidak mempertimbangkan
karena
dalam surat
kewajiban
seorang
Kepala Desa dalam menjatuhkan Sanksi kepada Perangkat Desa lainnya, yang mana kewajiban tersebut diatur dalam Perda No. 4 tahun 2007; ----------------------------------------------------------------------e) Asas ..........….
24
e) Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang
berlandaskan
kode
etik
dan
ketentuan
peraturan
perundangan yang berlaku. Bahwa TERGUGAT telah kehilangan nilai profesionalitas karena telah melanggar sumpah jabatan dan undang-undang yang berlaku dalam mengambil keputusan pemberhentian PENGGUGAT sebagai Kepala Dusun Sungai Salak; -----------------------------------------------------------------------------f)
Asas akuntabilitas yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Pemberhentian PENGUGAT sebagai Kepala Dusun Sungai
Salak
tidak
dapat
dipertanggungjawabkan
oleh
TERGUGAT, baik secara hukum maupun dihadapan masyarakat Sungai
Salak,
karena
masyarakat
Sungai
Salak
tidak
menghendaki PENGGUGAT di berhentikan; ---------------------------Bahwa berdasarkan uraian diatas sangat jelas, pemberhentian PENGGUGAT sebagai Kepala Dusun Sungai Salak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, beralasan/memenuhi syarat secara yuridis Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor : 141/KPTS/148,
tanggal
26
Maret
2013
tentang
Pengesahan
Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak, Desa Sungai Lipai, Kecamatan Gunung Sahilan dibatalkan dan tidak sah; ---------------------------------------------------------21. Bahwa .....….
25
21. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor : 141/KPTS/148, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak, Desa Sungai Lipai, Kecamatan Gunung Sahilan, memberhentikan PENGGUGAT sebagai Kepala Dusun Sungai Salak dan mengangkat Sdr. Zahidi sebagai Pejabat Kepala Dusun Suka Menanti. Pengangkatan Sdr. Zahidi sebagai Kepala Dusun Sungai Salak melanggar Perda No. 4 tahun 2007, cacat hukum dan tidak sah lebih lanjut sebagai berikut : -----------------------------------------------------a) Bahwa Pengangkatan Sdr. Zahidi sebagai Kepala Dusun Sungai Salak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor : 141/KPTS/148, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak, Desa Sungai Lipai, Kecamatan Gunung Sahilan. Dalam Diktum/Konsideran Surat Keputusan tersebut
secara
materil
dan
formil
yang
menjadi
dasar
Pengangkatan Sdr. Zahidi sebagai Kepala Dusun Sungai Salak adalah surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Lipai No. 001/BPD-SL/III/2013, tanggal 18 Maret 2013 tentang “usulan Penerbitan SK Sdr. Zahidi sebagai Pejabat Kepala Dusun Sungai Salak”. Secara Yuridis Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Perda No. 4 Tahun 2007, Badan Permusyawaratan Desa tidak mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dusun. BPD
hanya
berwenang
mengusulkan
Pengangkatan
dan
Pemberhentian.....
26
Pemberhentian Kepala Desa. Surat BPD tersebut cacat hukum, tidak procedural dan tidak sah; --------------------------------------------b) Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor : 141/KPTS/148, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak, Desa Sungai Lipai, Kecamatan Gunung Sahilan, tidak menjelaskan apakah Sdr. Zahidi di angkat sebagai Pejabat definitif, apakah sebagai Pelaksana Tugas (PLT) dan apakah sebagai Pejabat Sementara Kepala Dusun Sungai Salak. Jika mengacu kepada surat nomor : 800/KKD-SL/150, tanggal 28 Maret 2013, tentang surat Perintah Melaksankan Tugas, memerintahkan Sdr. Zahidi sebagai Pejabat Sementara Kepala Dusun Sungai Salak. Artinya antara Surat Nomor : 800/KKDSL/150, tanggal 26 Maret 2013 dan Nomor : 800/KKD-SL/150, tanggal 28 Maret 2013 tidak sinkron/kabur (obscure); ---------------c) Bahwa apabila diartikan berdasarkan Surat Nomor : 800/KKDSL/150, tanggal 28 Maret 2013, Sdr. Zahidi diangkat sebagai Pejabat
sementara
Kepala
Dusun
Sungai
Salak,
maka
pengangkatan Sdr. Zahidi sebagai Pejabat Sementara Kepala Dusun Sungai Salak melanggar Perda No. 4 tahun 2007, Bagian Kelima, Pasal 51 ayat (2) yang berbunyi : ------------------------------“Apabila terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa Lainnya, Kepala Desa dapat mengangkat pejabat pengganti sementara dengan masa bakti paling lama 3 (tiga) bulan dan harus sudah diangkat pejabat defenitif”. ---------------------------------------------------
Bahwa …….....….
27
Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor : 141/KPTS/148, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak, Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan, tidak mengatur/menjelaskan masa bakti Sdr. Zahidi sebagai Kepala Dusun Sungai Salak. Berdasarkan surat Nomor : 800/KKD-SL/150, tanggal 28 Maret 2013, Sdr. Zahidi diangkat sebagai Pejabat Sementara Kepala Dusun Sungai Salak, juga tidak menjelaskan Masa bakti Sdr. Zahidi sebagai Kepala Dusun Sungai Salak, sehingga sampai batas waktu tiga Bulan kurang 8 (delapan)
hari/sampai
saat
gugatan
ini
didaftarkan
di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan hampir lewat batas waktu 3 (tiga) bulan Pejabat definitif belum diangkat/ditunjuk. Oleh karena itu bahwa pengangkatan Sdr. Zahidi sebagai Kepala Dusun Sungai Salak tidak sah karena melanggar ketentuan Perda No. 4 tahun 2007; ------------------------Dengan demikian pengangkatan Sdr. Zahidi Sebagai Kepala Dusun Sungai Salak tidak jelas/kabur, apakah Sdr. Zahidi Sebagai Pejabat Sementara ataukah Sdr. Zahidi sebagai Pejabat definitif Kepala Dusun Sungai Salak tidak diatur/disebutkan dalam surat Keputusan tersebut dan tidak pula menjelaskan batas waktu jabatan Sdr. Zahidi sebagai Pejabat sementara Kepala Dusun Sungai Salak. Karena sudah lewat waktu 3 (tiga) bulan tentu ditunjuk/diangkat pejabat definitif; -----------------------------------------d) Bahwa sebelum diangkat sebagai kepala dusun Sungai Salak sdr. Zahidi tidak sebagai Perangkat Desa/Dusun, namun diangkat dan ……….......….
28
dan ditunjuk sebagai Pejabat Sementara Kepala Dusun Sungai Salak, lazimnya pengangkatan Pejabat Sementara ditingkat Desa yang diangkat dan ditunjuk sebagai Pejabat dusun adalah Perangkat Desa lainnya dengan rangkap jabatan sebagaimana yang diatur dalam Perda No. 4 Tahun 2007, Bagian Kelima, Pasal 50 ayat (2) yang berbunyi : -----------------------------------------“Selama Perangkat Desa Lainnya dikenakan Pemberhentian Sementara maka pekerjan sehari-hari dilakukan oleh Perangkat Desa Lainnya yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Jabatan rangkap”; -------------------------------------------------------------Pasal 50 ayat (2) ini dapat dijadikan referensi untuk mengangkat Pejabat Sementara, Karena masa bakti Pejabat Sementara hanyalah 3 (tiga) bulan dan paling tepat secara yuridis yang diangkat sebagai Pejabat Sementara adalah Perangkat Desa Lainnya dan bukan masyarakat diluar Perangkat Desa/Dusun; ---Bahwa oleh karena pengangkatan Sdr. Zahidi sebagai Pejabat Sementara Kepala Dusun Sungai Salak tidak berdasar dan melanggar Perda No. 4 tahun 2007 dan karenanya pengangkatan tersebut batal dan tidak sah; ------------------------------------------------e) Bahwa sejak diangkat/ditunjuk Sdr. Zahidi menjadi Kepala Dusun Sungai Salak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor : 141/KPTS/148, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak, Desa Sungai Lipai, Kecamatan Gunung Sahilan dan Surat Nomor : 800/KKD-SL/150 tanggal 28 Maret 2013 tentang Surat Perintah Melaksanakan Tugas, Sdr. Zahidi ..…........….
29
Zahidi sampai saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan TUN Pekanbaru, tidak perah dilakukan pengambilan sumpah atau janji dan tidak pernah dilantik oleh TERGUGAT (Kepala Desa Sungai Lipai)
dan
tidak
pernah
dilaksanakan
sertijab
dengan
PENGGUGAT didepan Masyarakat, BPD, anggota Organisasi Kemasyarakatan Desa dan Pemuka Masyarakat lainnya di Desa Sungai Lipai, Kendati demikian Sdr. Zahidi tetap menjalankan tugas sebagai Kepala Dusun Sungai Salak. Keadaan demikian melanggar Perda No. 4 tahun 2007, bagian Ketiga, Penetapan dan Pelantikan Perangkat Desa lainnya, Pasal 47 ayat 1,2,3 dan 4; -----------------------------------------------------------------------------------f)
Bahwa proses Pengangkatan/Penunjukan/Penetapan Sdr. Zahidi sebagai Kepala Dusun Sungai Salak melanggar ketentuan Perda No. 4 tahun 2007 Pasal 45 yang berbunyi : ----------------------------ayat (2) ---------------------------------------------------------------------------Pengangkatan Kepala Dusun tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip musyawarah; -----------------------------------dan ayat (3) ---------------------------------------------------------------------Apabila musyawarah tidak dapat dilaksanakan maka mekanisme pengangkatan Kepala Dusun dapat dilakukan melalui proses penjaringan sebagaimana berlaku pada pengangkatan Perangkat Desa lainnya apabila calon Kepala Dusun lebih dari 1 (satu) orang. -----------------------------------------------------------------------------Dalam hal Tergugat mengangkat Sdr. Zahidi sebagai Kepala Dusun Sungai Salak tanpa melalui proses musyawarah dengan masyarakat dan tanpa melalui proses penjaringan; ------------------22. Bahwa ....….
30
22. Bahwa pemberhentian PENGGUGAT dan pengangkatan Sdr. Zahidi sebagai
Kepala
Dusun
Sungai
koordinasikan/dikonsultasikan Kampar.
Kecamatan
Salak
dengan
mengetahui
tidak
pihak
pernah
di
Kecamatan/Pemda
mengenai
Pemberhentian
PENGGUGAT dan Pengangkatan Sdr. Zahidi sebagai Kepala Dusun Sungai Salak dari Laporan PENGGUGAT kepada Camat Gunung Sahilan, maka pada tanggal 8 Mei 2013, Camat Gunung Sahilan mengundang PENGGUGAT dan TERGUGAT dikantor Kecamatan Gunung Sahilan terkait dengan laporan PENGGUGAT atas Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor : 141/KPTS/148, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak, Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan. Dalam pertemuan tersebut TERGUGAT dinasehati oleh Camat Gunung Sahilan secara lisan agar
TERGUGAT
mencabut
surat
Keputusan
tersebut
“biar
masyarakat tidak terpecah belah”, namum TERGUGAT tidak mau mencabut surat tersebut. Berdasarkan Perda No. 4 tahun 2007, BAB VIII, Pembinaan dan Pengawasan, Pasal 55 ayat 3 huruf d menegaskan bahwa pembinaan dan pengawasan Camat meliputi memfasilitasi pelaksanaan proses pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. Berdasarkan laporan PENGGUGAT terkait dengan permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pernah di fasilitasi camat selaku Pembina dan Pengawas Pemerintahan Desa dan telah dinyatakan/dianjurkan oleh camat agar TERGUGAT mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor : 141/KPTS/148,
tanggal
26
Maret
2013
tentang
Pengesahan
Pemberhentian .
31
Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak, Desa Sungai Lipai. Kecamatan Gunung Sahilan, namun TERGUGAT tidak mau mencabut surat tersebut; ----------------23. Bahwa fakta dan landasan yuridis sangat jelas, pemberhentian PENGGUGAT sebagai Kepala Dusun Sungai Salak melanggar ketentuan Hukum yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Beralasan secara yuridis Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor : 141/KPTS/148, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak, Desa Sungai
Lipai,
Kecamatan
Gunung
Sahilan
dibatalkan
dan
diperintahkan TERGUGAT untuk mencabut surat tersebut serta merehabilitasi PENGGUGAT dalam jabatan semula sebagai Kepala Dusun Sungai Salak; ---------------------------------------------------------------PERMOHONAN PENETAPAN PENUNDAAN-----------------------------------24. Bahwa karena keputusan TERGUGAT nyata-nyata (1) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan (2) bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemeritahan Yang Baik serta demi kepatian hukum terhadap pelayanan masyarakat dibidang Kependudukan, kesehatan, Pendidikan dan Program Pemerintahan Pusat di tingkat Dusun/Desa serta terkait dengan Pengurus TPK KUD Setia Kawan SSI dan Pengurus Kelompok 1 s/d 212 untuk kepengurusan administrasi seperti surat pengalihan hak anggota yang terkatung-katung dan rawan disalah gunakan oleh Oknum Kepala Dusun dan TERGUGAT dan atau pihak lainnya yang berkepentingan....
32
berkepentingan dengan aset tersebut, dan banyaknya programprogram pro rakyat yang telah disusun oleh PENGGUGAT yang merupakan Visi dan Misi PENGGUGAT saat maju menjadi Kepala Dusun Sungai Salak, dan lebih lagi pemberhentian PENGGUGAT tidak
sah,
maka
sangat
beralasan
dan
memenuhi
syarat
PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mengeluarkan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor : 141/KPTS/148,
tanggal
26
Maret
2013
tentang
Pengesahan
Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak, Desa Sungai Lipai, Kecamatan Gunung Sahilan, sampai adanya keputusan hukum tetap dalam perkara ini; --------------Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Tata usaha Negara Pekanbaru memutuskan : ------------A. DALAM PERMOHONAN PENETAPAN PENUNDAAN; ------------------1. Menerima permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor : 141/KPTS/148, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan; -------------------------------------------------2. Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Desa sungai Lipai Nomor : 141/KPTS/148 tanggal
tanggal
26
Maret
2013
tentang
Pengesahan
Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan;------B. DALAM…..….
33
B. DALAM POKOK PERKARA ; ----------------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya; ---------------------2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor : 141/KPTS/148, tanggal 26 Maret 2013 tentang
Pengesahan
Pemberhentian
dan
Pengesahan
Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan; -------------------------------------------------3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor : 141/KPTS/148, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan; -------------------------------------------------4. Memerintahkan TERGUGAT untuk merehabilitasi PENGGUGAT dalam jabatan semula sebagai Kepala Dusun Sungai salak; --------5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT; ----------------------------------------------------------------------Bahwa
pada
Pemeriksaan
Persiapan
maupun
pada
hari
Persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap masing-masing kuasa hukumnya seperti yang telah disebutkan di atas;------------------------------------------------------------------------Bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil calon intervensi yaitu Sdr. Zahidi secara patut pada tanggal 03 Juli 2013, 10 Juli 2013, dan 17 Juli 2013 sesuai Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 namun yang bersangkutan tidak pernah hadir;----------------Bahwa …….....….
34
Bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 24 Juli 2013, yang isi Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut : -------------------DALAM EKSEPSI; ------------------------------------------------------------------------ Bahwa Tergugat membantah atau menyampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ada hubungannya dengan objek perkara kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat; --------------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA; ----------------------------------------------------------1. Bahwa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas dianggap diulangi kembali yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini; -------------------------------------------2. Bahwa Tergugat selaku Kepala Desa Sungai Lipai, Tergugat berhak dan berwenang dalam hal penerbitan Surat keputusan Nomor : 141/ KPTS/148. Sesuai dengan apa yang terdapat dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 4 TAHUN 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkatnya; -----------------------------------------------------------3. Bahwa Surat Keputusan Nomor : 141/KPTS/148 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan
yang dibuat
Tergugat selaku Kepala Desa telah sesuai Prosedur dan Ketentuan Hukum
yang
berlaku
yakni
berdasarkan
Peraturan
Daerah
Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa; ----------------------------------------------------------------------4. Bahwa …...….
35
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa yaitu : ------------------
Bahwa di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4
Tahun 2007 tersebut yang terdapat dalam Bab VI mengenai Perangkat Desa, Bagian Kedua mengenai Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya, yang lebih jelas terdapat dalam pasal 45 ayat (1) yang berbunyi “Kepala Dusun adalah bagian dari Perangkat Desa lainnnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk dalam bagian wilayah desa setempat yang memenuhi persyaratan”; ----------------------
Bahwa yang menjadi dasar Tergugat untuk mengeluarkan Surat
Pemberhentian tersebut yakni Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007, Terdapat dalam Bab IV mengenai Perangkat Desa, Bagian Kelima mengenai Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya, yang lebih jelas Terdapat Dalam pasal 51 ayat (1) yang berbunyi “Perangkat Desa Lainnya yang melalaikan tugas dan kewajibannya dapat dikenakan Tindakan Administratif berupa Teguran, Pemberhentian sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku” dan berikutnya Pasal 52 yang berbunyi
Perangkat
Desa lainnya Diberhentikan Oleh Kepala Desa karena :--------------------a. Habis masa jabatannya; ---------------------------------------------------------b. Meninggal dunia; ------------------------------------------------------------------c. Mengajukan permintaan pemberhentian sendiri; --------------------------d. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janjinya;--e. Berakhir …..….
36
e. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik perangkat desa lainnya yang baru; ---------------------------------------------------------------------------f. Melakukan
perbuatan
yang
bertentangan
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat; -------------------------5. Bahwa dasar penerbitan Surat Keputusan Nomor : 141/KPTS/148 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Kami sampaikan Kronologis Sbb : ---------
Tanggal 02 Maret 2013, Masyarakat menyampaikan aspirasi
tertulis kepada Kepala Desa Sungai Lipai. Aspirasi Tertulis yang dimaksud
adalah
Pengusulan
pemberhentian
Kepala
Dusun
(PENGGUGAT).; -----------------------------------------------------------------------
Dalam aspirasi masyarakat tertanggal 02 Maret 2013 tercantum 13
butir alasan masyarakat yang disampaikan kepada (Tergugat) Kepala Desa Sungai Lipai; --------------------------------------------------------------------
Berdasarkan aspirasi masyarakat tertanggal 02 Maret 2013,
Tergugat
mengundang
mengundang
Tokoh
dan
memfasilitasi
Masyarakat
dan
Penggugat
Ketua
BPD
dengan (Badan
Permusyawaratan Desa Sungai Lipai) untuk menghadiri undangan yang tertanggal 13 Maret 2013 dalam acara KONSULTASI. Tergugat menyampaikan kepada Penggugat untuk Mengklarifikasi Aspirasi masyarakat tersebut dan memberi waktu kepada Penggugat untuk mengklarifikasi usulan masyarakat tersebut. Namun Penggugat tidak datang kembali untuk mengklarifikasi masalah tampak jelas Penggugat tidak ……........….
37
tidak ada etikat baik untuk menyelesaikan permasalahan dengan masyarakat dusun Sungai Salak; --------------------------------------------------
Bahwa tidak hadirnya Penggugat dan tidak pernah memberikan
klarifikasi
sehubungan
pemberhentian
dengan
Penggugat
atau
usulan
masyarakat
Kepala
Dusun
mengenai
Sungai
Salak,
Selanjutnya masyarakat mendesak Badan Permusyawaratan Desa dan Tokoh Masyarakat agar segera mengadakan rapat mengenai usulan pemberhentian. Maka pada tanggal 17 Maret 2013, BPD (Badan
Permusyawaratan
Desa)
bersama
Tokoh
Masyarakat
mengadakan rapat yang menghasilkan suatu keputusan : ----------------TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA KAMARUDDIN (PENGGUGAT) SEBAGAI KEPALA DUSUN SUNGAI SALAK BERDASARKAN PERMOHONAN MASYARAKAT DUSUN SUNGAI SALAK -
Bahwa atas dasar usulan masyarakat dan hasil rapat BPD (Badan
Permusyawaratan Desa Sungai Lipai). Maka Tergugat mengundang kembali untuk yang Kedua (2 kali) melalui undangan Tertanggal 21 Maret 2013 dengan agenda Menindak Lanjuti Keputusan BPD tentang Pemberhentian Saudara Kamaruddin Sebagai Kepala Dusun Sungai Salak. Namun ternyata Penggugat untuk kedua kalinya tidak menghadiri Undangan Tergugat dan tidak ada etikat baik untuk menyelesaikan permasalahan terhadap Masyarakat tersebut, bahkan Penggugat melakukan perbuatan yang berkesan arogan terhadap masyarakat yang pada saat itu Penggugat berusaha untuk mengusai Stempel dan Inventaris dusun; -----------------------------------------------------
Bahwa …........….
38
-
Bahwa atas desakan masyarakat dan usulan BPD Desa Sungai
Lipai
dan
atas
dasar
Berita
Acara
Rapat
BPD
(Badan
Permusyawaratan Desa) Tertanggal 17 Maret 2013. Maka atas dasar pertimbangan kelancaran Administrasi Dusun Sungai Salak, menjaga stabilitas dusun Sungai Salak dan usulan Masyarakat yang diperkuat dengan hasil rapat BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Selanjutnya Pada Tanggal 26 Maret 2013, Tergugat selaku Kepala Desa Sungai Lipai mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 141/KPTS/148; ---------TENTANG PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DUSUN SUNGAI SALAK DESA SUNGAI LIPAI KECAMATAN GUNUNG SAHILAN -
Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2013, Tergugat selaku
Kepala Desa kembali mengeluarkan Surat Nomor : 800/KKD-SL/150 Tentang : Surat Perintah Melaksanakan Tugas. Yang ditujukan kepada Sdr ZAHIDI Jabatan sebagai PEJABAT SEMENTARA KEPALA DUSUN SUNGAI SALAK.; -------------------------------------------6. Bahwa mengenai dalil yang disampaikan Penggugat yang mengatakan Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat secara Resmi dan Tidak Sesuai Prosedur, Maka hal itu Tidak Benar karena Tergugat telah Mengundang dan Memfasilitasi sebanyak 2 kali antara Penggugat beserta Tokoh Masyarakat di Kantor Desa, Namun Penggugat tidak menghadiri undangan yang difasilitasi oleh Tergugat di Kantor Desa tersebut; ---------------------------------------------------------------------------------7. Bahwa ….....….
39
7. Bahwa setelah adanya Surat Keputusan Nomor : 141/KPTS/148 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan.
Barulah
Penggugat
mengatakan
adanya
pernyataan
masyarakat Sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan yang menyatakan
adanya
mempertahankan
Surat
Kepala
Pernyataan
Dusun
Masyarakat
(Penggugat),
Namun
yang Surat
Pernyataan masyarakat tersebut TIDAK PERNAH PENGGUGAT sampaikan kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) maupun kepada TERGUGAT (Kepala Desa Sungai Salak).; -------------------------8. Bahwa mengenai pertemuan yang dilaksanakan di kantor Camat Gunung Sahilan maupun di kantor Pemda lainnya, dapat kami simpulkan bahwa : ---------------------------------------------------------------------
Bahwa TIDAK ADA pihak lain dan atau yang Terkait yang
menyatakan agar Tergugat Mencabut Surat keputusan Nomor : 141/KPTS/148 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan.; ------------------------------------------------------
Bhawa TIDAK ADA Pihak lain yang Menyatakan agar Tergugat
Mempertahankan Penggugat sebagai Kepala Dusun Sungai Salak; ---9. Bahwa mengenai Proses Pemberhentian Penggugat (Kepala Dusun Sungai Salak) Telah di konfirmasikan kepada Penggugat. Namun Penggugat tidak pernah memenuhi atau menghadiri. Dengan demikian segala Proses Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun telah benar dan sesuai dengan aturan hukum yang mengatur;--------------------
PRIMER : ............
40
PRIMER : ------------------------------------------------------------------------------------ Menolak semua Tuntutan Penggugat yang dianggap tidak benar oleh Tergugat; --------------------------------------------------------------------------------- Menyatakan
sah
menurut
hukum
Surat
Keputusan
Nomor
141/KPTS/148 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan;-------------------------------------------------------SUBSIDIER : ------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara; ------------------ Jika Pengadilan berpendapat lain mohon, putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono); ------------------------------------------------------------------Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan menolak seluruh jawaban dari pihak Tergugat, sedangkan pihak Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan pula yang menyatakan bahwa Tergugat tetap pada jawabannya;--------------------------------------------------------------------------------Bahwa
untuk
membuktikan
serta
menguatkan
dalil-dalil
gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-35 serta telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya adalah sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------1.
Bukti P-1
: Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Kebun Durian Nomor : 145/PEM.07 KPTS/XI/2010, tanggal 01 November 2013 Tentang Pengesahan Keputusan …...….
41
Keputusan Rapat Dusun Suka Menanti Desa Kebun Durian (sesuai dengan aslinya); -------------2.
Bukti P-2
: Foto copy Keputusan Penjabat Kepala Desa Sungai Lipai Nomor : 145/KPTS/PEM.02/IX/2011 tanggal
16
September
2011
Tentang
Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak Desa Sungai Lipai (sesuai dengan aslinya); ---------------3.
Bukti P-3
: Foto copy Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor : 141/KPTS/148, tanggal 26 Maret 2013 Tentang
Pengesahan
Pengesahan
Pemberhentian
Pengangkatan
Kepala
dan Dusun
Sungai Salak Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung sahilan (sesuai dengan aslinya); ----------4.
Bukti P-4
: Foto copy Surat Perintah Melaksanakan Tugas No. 800/KKD-SL/150 tanggal 28 Maret 2013 atas nama Zahidi (sesuai dengan aslinya); ---------------
5.
Bukti P-5
: Foto copy Surat Masyarakat Dusun Sungai Salak tanggal 02 Maret 2013 ditujukan kepada Kepala Desa Sungai Lipai Perihal Mohon Pemberhentian Sdr. Kamaruddin sebagai Kepala Dusun Sungai Salak (foto copy dari foto copy);------------------------
6.
Bukti P-6.1
: Foto copy Berita Acara Keputusan Rapat Ketua BPD, Anggota BPD Sungai Lipai dan Tokoh Masyarakat Dusun Sungai Salak Desa Sungai Lipai
Tentang
Pemberhentian
Saudara
Kamaruddin …….
42
Kamaruddin sebagai Kepala Dusun Sungai Salak berdasarkan Permohonan Masyarakat Dusun Sungai Salak tanggal 17 Maret 2013 (foto copy dari foto copy); ---------------------------------------------7.
Bukti P-6.2
: Foto copy Surat Ketua BPD Sungai Lipai Nomor : 001/BPD-SL/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Sungai Salak (foto copy dari foto copy) ;-----------------------
8.
Bukti P-6.3
: Foto copy Surat Ketua BPD Sungai Lipai Nomor : 002/BPD-SL/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 Perihal Usulan Penjabat Kepala Dusun Sungai Salak (foto copy dari foto copy) ;-----------------------
9.
Bukti P-7.1
: Foto copy Surat Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan Warga Dusun Sungai Salak tanggal 15 Maret 2013 (sesuai dengan aslinya); -----------------
10. Bukti P-7.2
: Foto copy Surat Pernyataan Warga Dusun Sungai Salak tanggal 28 Maret 2013 (sesuai dengan aslinya);-------------------------------------------------------
11. Bukti P-8
: Foto copy Surat Kepala Desa Sungai Lipai No. 145/KKD-SL/123 tanggal 13 Maret 2013 Perihal Undangan (sesuai dengan aslinya); ------------------
12. Bukti P-9
: Foto copy Surat Kepala Desa Sungai Lipai No. 145/KKD-SL/136 tanggal 21 Maret 2013 Perihal Undangan (sesuai dengan aslinya); ------------------
13. Bukti P-10
: Foto copy Surat Kepala Dusun Sungai Salak
tanggal ……...….
43
tanggal 22 Maret 2013 ditujukan kepada Kepala Desa Sungai Lipai (sesuai dengan aslinya); -------14. Bukti P-11.1
: Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan No. STPL/12/IV/2013/RIAU/RES.KPR/SEK
KK
tanggal 12 April 2013 atas nama Kamaruddin tentang Dugaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan (sesuai dengan aslinya); -----------------------------------------------------15
Bukti P-11.2
: Foto copy Surat Penyidik Sektor Kampar Kiri Nomor : SP2HP/10/IV/2013 tanggal 12 April 2013 ditujukan kepada Kamaruddin Bin Aulia Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (sesuai dengan aslinya); ---------------------
16. Bukti P-12
: Foto copy Surat Camat Gunung Sahilan No. 005/PEM/2013/85 tanggal 23 April 2013 Perihal Panggilan Menghadap yang ditujukan kepada Kepala
Desa
Sungai
Lipai
(sesuai
dengan
aslinya); -----------------------------------------------------17. Bukti P-13.1
: Foto copy Surat kepala Dusun Sungai Salak Nomor : 001/KSS/KSSP/SL/2013 tanggal 10 April 2013 perihal Undangan yang ditandatangani PJ Kepala Dusun Sungai Salak Sdr. Zahidi (sesuai dengan aslinya); --------------------------------------------
18
Bukti P-13.2
Foto copy Surat Kepala Dusun Sungai Salak Nomor : 001/KDS-SSLK/2013 tanggal 10 Juni 2013….…........….
44
2013 perihal Undangan yang ditandatangani PJ. Kepala Dusun Sungai Salak Sdr. Zahidi (foto copy dari foto copy); ---------------------------------------------19. Bukti P-14
: Foto copy Surat Kepala Dusun Sungai Salak No. 03/DSN-SLK/2013 tanggal 05 April 2013 Perihal Surat Pernyataan Warga Dusun Sungai Salak tanggal 28 Maret 2013 ditujukan kepada Ketua BPD Sungai Salak (sesuai dengan aslinya); --------
20. Bukti P-15.1
: Foto copy Surat Pernyataan Bersama tanggal 23 Januari 2013 (sesuai dengan aslinya); ---------------
21. Bukti P-15.2
: Foto copy Surat tanggal 23 Januari 2013 ditujukan kepada Kepala Desa Sungai Lipai Hal Permohonan Penundaan Mekar Dusun Sungai Salak (sesuai dengan aslinya); -------------------------
22. Bukti P-15.3
: Foto copy Surat Pernyataan SARU tanggal 25 Januari 2013 (sesuai dengan aslinya); ---------------
23. Bukti P-15.4
: Foto copy surat Penyataan ARISMAN tanggal 25 Januari 2013 (sesuai dengan aslinya); ---------------
24. Bukti P-15.5
: Foto copy Surat Kepala Dusun Sungai Salak No. 003/DSN-SSK/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 Hal. Permohonan Penundaan Pemekaran Dusun ditujukan kepada Kepala Desa Sungai Lipai (sesuai dengan aslinya); ---------------------------------
25. Bukti P-16
: Foto copy Surat Pernyataan tanggal 20 Mei 2013 (sesuai dengan aslinya); --------------------------------26. Bukti P-17.1 :.
45
26. Bukti P-17.1
: Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor
4
tahun
Pencalonan,
2007
tentang
Tata
Pemilihan,
Cara
Pelantikan,
Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (foto copy peraturan):-------------------------------------27. Bukti P-17.2
: Foto
copy
Peraturan
Pemerintah
Republik
Indonesia Nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Desa (foto copy peraturan) :------------------------------------28. Bukti P-18.1
: Foto copy Hasil Rapat tanggal 01 Juni 2012 tentang
Pemilihan
Ketua
RT
04,
Evaluasi
Kegiatan Sosial, Sosialisasi Program Pamsimas (sesuai dengan aslinya); --------------------------------29. Bukti P-18.2
: Foto copy Hasil Rapat tanggal 23-09-2011 Tentang Pemilihan Calon Anggota BPD & LPM Dsn. Sungai Salak (sesuai dengan aslinya); --------
30. Bukti P-18.3
: Foto copy Hasil Rapat tanggal 27 Juli 2011 Tentang Pengurus Masjid & Kegiatan (sesuai dengan aslinya); --------------------------------------------
31. Bukti P-18.4
: Foto copy Berita Acara Kesepakatan Aparat Dsn. Suka Menanti tanggal 12 September 2011 (sesuai dengan aslinya); --------------------------------------------
32. Bukti P-18.5
: Foto copy Daftar Hadir Undangan Rapat tanggal 03-11-2011
tentang
Pembentukan
Anggota
Kelompok Tani, Realisasi KTP & PLN (sesuai dengan aslinya); -------------------------------------------33. Bukti P-18.6 :.
46
33. Bukti P-18.6
: Foto copy Hasil Rapat tanggal 24 Juni 2011 tentang Pemilihan Ketua RT.01 dan RT. 04 (sesuai dengan aslinya); ---------------------------------
34. Bukti P-18.7
: Foto copy Hasil Rapat tanggal 06 Maret 2011 tentang Pembentukan Pengurus Ibu PKK dan Programnya (sesuai dengan aslinya); ----------------
35. Bukti P-18.8
: Foto copy Hasil Rapat Tanggal 11 Februari 2011 Tentang Pemilihan RW. 01 Dsn. Sk
Menanti
(sesuai dengan aslinya); --------------------------------36. Bukti P-19.1
: Foto copy Hasil Rapat tanggal 14 Maret 2011 Tentang Musyawarah Tanah (sesuai dengan aslinya); ------------------------------------------------------
37. Bukti P-19.2
: Foto
copy
Peraturan
Dusun
Suka
Menanti
Tentang Pertanahan (Dalam Pengukuran Dan Proses Penerbitan Surat) Tanggal 07 Januari 2011 (sesuai dengan aslinya); -------------------------38. Bukti P-19.3
: Foto
copy
Peraturan
Dusun
Suka
Menanti
Tentang Kependudukan Tanggal 07 Januari 2011 (sesuai dengan aslinya); --------------------------------39. Bukti P-20.1
: Foto copy Surat Perdamaian Antara Rusmadi Dengan Abdul Muis Tanggal 29 Desember 2011 (sesuai dengan aslinya); ---------------------------------
40. Bukti P-20.2
: Foto copy Surat Perdamaian antara Yusro dengan Suardi tanggal 21-07- 2011 (sesuai dengan aslinya); -------------------------------------------41. Bukti P-20.3...
47
41. Bukti P-20.3
: Foto copy Surat Pernyataan Natsir Wahyudi Hidayat tertanggal 18 Mei 2013 (sesuai dengan aslinya);-------------------------------------------------------
42. Bukti P-21
: Foto copy Rekapitulasi Dana Kas Dusun Sungai Salak Untuk Kegiatan Sosial Tahun 2011 s.d. 2013 tertanggal 26 Maret 2013 (sesuai dengan aslinya); ------------------------------------------------------
43. Bukti P-22
: Foto copy Rekapitulasi Dana Kas Dusun Sungai Salak Untuk Kegiatan Keagamaan Tahun 2011 s.d. 2013 tertanggal 26 Maret 2013 (sesuai dengan aslinya); --------------------------------------------
44. Bukti P-23
: Foto copy Rekapitulasi Dana Kas Dusun Sungai Salak untuk Posyandu Tahun 2012 tertanggal 26 Maret 2013 (sesuai dengan aslinya); -----------------
45. Bukti P-24
: Foto copy Rekapitulasi Dana Kas Dusun Sungai Salak Untuk Program Pendidikan Tingkat STK Tahun 2011 s.d. 2013 tertanggal 26 Maret 2013 (sesuai dengan aslinya); ---------------------------------
4.6 Bukti P-25
: Foto copy Rekapitulasi Dana Kas Dusun Sungai Salak Untuk Program Pendidikan Tingkat SD Tahun 2011 s.d. 2013 tertanggal 26 Maret 2013 (sesuai dengan aslinya); ---------------------------------
47. Bukti P-26
: Foto copy Rekapitulasi Dana Kas Dusun Sungai Salak Untuk Program Pendidikan PTDA Tahun 2011 s.d. 2013 tertanggal 26 Maret 2013 (sesuai dengan aslinya); -------------------------------------------48. Bukti P-27 :….
48
48. Bukti P-27
: Foto copy Rekapitulasi Dana Kas Dusun Sungai Salak Untuk Kegiatan Pemekaran Dusun Sungai Salak Tahun 2011 s.d. 2013 tertanggal 26 Maret 2013 (sesuai dengan aslinya); --------------------------
49. Bukti P-28
: Foto copy Rekapitulasi Dana Kas Dusun Sungai Salak
Membantu
Kegiatan
Desa
(Bentuk
Kepedulian Dusun Kepada Desa) Tahun
2011
s.d. 2013 tertanggal 26 Maret 2013 (sesuai dengan aslinya); -------------------------------------------50. Bukti P-30
: Foto copy Laporan Pembagian Zakat Mall Tahun 2012 Untuk Warga Dusun Sungai Salak (sesuai dengan aslinya); --------------------------------------------
51. Bukti P-31
: Foto copy Kwitansi Pembayaran Santunan Untuk Anak Yatin di RT.02 RW. 02 (sesuai dengan aslinya); ------------------------------------------------------
52. Bukti P-32
: Foto copy Tanda Terima Paket Gizi untuk AnakAnak tanggal 23 Agustus 2011 (sesuai dengan aslinya); ------------------------------------------------------
53. Bukti P-33.1
: Foto copy Notulen Rapat Pengurus TPK.1.SSI. Dengan Pengurus Kelompok Tani TPK.I. Sungai Salak Indah-KUD Setia Kawan Tanggal 27 Oktober 2011 (sesuai dengan aslinya);---------------
54. Bukti P-33.2
: Foto copy Surat Keputusan Pengurus TPK I SSI KUD
Setia
Kawan
30/TPK.I.SSI/KUD/SM/11
Nomor
Tentang
:
Petugas
Keamanan.....….
49
Keamanan Wilayah TPK I SSI - KUD Setia Kawan tanggal 10 Mei 2011 (sesuai dengan aslinya); ----55. Bukti P-34
: Foto copy Rekapitulasi Dana Kas Dusun Sungai Salak Untuk Pembangunan Fisik/Infrastruktur Di Dusun Sungai Salak Tahun
2011 s.d. 2013
tertanggal
(sesuai
26
Maret
2013
dengan
aslinya); -----------------------------------------------------56. Bukti P-35
: Foto copy Rekapitulasi Dana Kas Dusun Sungai Salak Untuk Program KTP & KK Kolektif oleh Kadus Sungai Salak Tahun 2011 tertanggal 26 Maret 2013 (sesuai dengan aslinya); -----------------
Bahwa
untuk
membuktikan
serta
menguatkan
dalil-dalil
sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-11 serta telah dicocokkan dengan asli dan foto copynya yaitu sebagai berikut :---------------------------------------------------------------------------1.
Bukti T-1
: Foto copy Surat Masyarakat Dusun Sungai salak tanggal 02 Maret 2013 ditujukan kepada Kepala Desa Sungai Lipai Perihal Mohon Pemberhentian Sdr. Kamaruddin sebagai Kepala Dusun Sungai Salak (sesuai dengan aslinya); --------------------------
2.
Bukti T-2
: Foto copy Surat Kepala Desa Sungai Lipai tanggal 13 Maret 2013 Nomor : 145/KKD-SL/123 Perihal : Undangan ditujukan kepada Kepala Dusun Sungai Salak (foto copy dari foto copy); ------------------------3. Bukti T-3 :……..
50
3.
Bukti T-3
: Foto copy Berita Acara Pemanggilan/Mengundang Saudara
Kamaruddin
Sebagai
Kepala Dusun
Sungai Salak tanggal 14 Maret 2013 (sesuai dengan aslinya); --------------------------------------------4.
Bukti T-4
: Foto
copy
Berita
Permusyawaratan
Acara
Desa
Usulan
(BPD)
Badan
Sungai
Lipai
Bersama Tokoh Masyarakat Dusun Sungai Salak Tentang
Pemberhentian
Saudara
Kamaruddin
sebagai Kepala Dusun Sungai Salak tanggal 15 Maret 2013 (sesuai dengan aslinya); ------------------5.
BuktiT-5
: Foto copy Berita Acara Keputusan Rapat Ketua BPD, Anggota BPD Sungai Lipai Dan Tokoh Masyarakat Dusun Sungai Salak Desa Sungai Lipai
Tentang
Pemberhentian
Saudara
Kamaruddin Sebagai Kepala Dusun Sungai Salak Berdasarkan
Permohonan
Masyarakat
Dusun
Sungai Salak tanggal 17 Maret 2013 (sesuai dengan aslinya); --------------------------------------------6.
Bukti T-6
: Foto copy surat Ketua BPD Sungai Lipai ditujukan kepada Kepala Desa Sungai Lipai tanggal 18 Maret 2013 Nomor 001/BPD-SL/III/2013 Perihal Pemberhentian
Kepala
Dusun
Sungai
Salak
(sesuai dengan aslinya); ----------------------------------7.
Bukti T-7
: Foto copy Surat Kepala Desa Sungai Lipai tanggal 21 Maret 2013 Nomor : 145/KKD-SL/123 Perihal :
Undangan............
51
Undangan ditujukan kepada Kepala Dusun Sungai Salak (foto copy dari foto copy); ------------------------8.
Bukti T-8
: Foto copy surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor : 141/KPTS/148, tanggal 26 Maret 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan (sesuai dengan aslinya); ------------------------
9.
Bukti T-9
: Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi No. STPL/26/V/2013/RIAU/KPR/Sek KK tanggal 09 Mei 2013 atas nama Maswandi Bin Marlis (alm) tentang perbuatan tidak menyenangkan (sesuai dengan aslinya); ---------------------------------------------
10. Bukti T-10
: Foto copy Surat Kepala Desa Sungai Lipai No. 145/KKD-SL/136 tanggal 21 Maret 2013 Perihal Undangan (foto copy dari foto copy) ;-------------------
11. Bukti T-11
: Foto copy Surat Camat Gunung Sahilan yang ditujukan kepada Kepala Desa Sungai Lipai Nomor:
005/PEM/2013/93
Perihal
Undangan
tanggal 7 Mei 2013 (foto copy dari foto copy);-------Bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------------------1. SUHAIMI, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------- Bahwa …....….
52
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT. 03 Dusun Sungai Salak;- Bahwa
Penggugat
diberhentikan
tanpa
dapat
menunjukan
kesalahannya oleh Kepala Desa Sungai Lipai;----------------------------- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak menandatangani bukti P-5;---------- Bahwa
Penggugat
diberhentikan
secara
sepihak
tanpa
musyawarah;------------------------------------------------------------------------- Bahwa tidak ada rapat RT, RW terhadap pemberhentian Penggugat; - Bahwa warga mendatangi Camat Gunung Sahilan minta agar masalah diselesaikan;------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi tahu bukti P-7.2 dan menandatanganinya-----------------2. SAHRIL, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RW 01 Dusun Sungai Salak kurang lebih 2 (dua) tahun;------------------------------------------------------- Bahwa yang membuat bukti P-7.2 adalah masyarakat;------------------- Bahwa Saksi telah memeriksa pembukuan Penggugat namun tidak ditemukan hal-hal yang dituduhkan;------------------------------------------- Bahwa Zahidi belum dilantik sebagai Kepala Dusun;---------------------- Bahwa Zahidi telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun;----- Bahwa tidak ada musyawarah terhadap pemberhentian Penggugat; - Bahwa kondisi Dusun Sungai Salak saat ini tidak kondusif;------------- Bahwa pengurusan administrasi dilaksanakan melalui Ketua RT langsung kepada Kepala Desa;------------------------------------------------- Bahwa Saksi tahu bukti P-7.2 dan P-14;-------------------------------------- Bahwa ….....….
53
- Bahwa Saksi tidak menandatangani bukti P-5;----------------------------- Bahwa Saksi ikut menandatangani bukti P-7.2;----------------------------- Bahwa RW tidak dilibatkan terhadap penunjukan Zahidi sebagai Kepala Dusun;----------------------------------------------------------------------- Bahwa BPD tidak berhak memberhentikan kepala dusun;--------------- Bahwa tidak ada sertijab antara Zahidi dengan Penggugat;-----------3. M. ALI MAS’UD yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota LPM sejak pemekaran dusun; --------------------------------------------------------------------------------- Bahwa Penggugat diberhentikan tanpa musyawarah; -------------------- Bahwa Saksi tidak menandatangani bukti P-5; ----------------------------- Bahwa LPM tidak mempunyai kewenangan memberhentikan Kepala Dusun; -------------------------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi hadir saat rapat dengan Camat Gunung Sahilan bersama dengan Penggugat, RT, RW, dan tokoh masyarakat; -------- Bahwa warga meminta kepada Kepala Desa untuk mencabut surat pemberhentian terhadap Penggugat dan permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan namun Tergugat tidak mau; ------------------------Bahwa terhadap perkara ini Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru melalui Majelis Hakim telah memanggil 2 (dua) orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :-----------------------------------------------------------------1. DEDI HERMAN, S.STP, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------
Bahwa ….....….
54
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekcam Gunung Sahilan sejak awal bulan Januari 2013; ---------------------------------------------------------------- Bahwa pemberhentian Penggugat berawal dari adanya surat aspirasi masyarakat; -------------------------------------------------------------- Bahwa Camat telah mengadakan mediasi yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Koramil, Kapolsek dan pendukung masingmasing Penggugat maupun Tergugat; ---------------------------------------- Bahwa Penggugat tidak menerima pemberhentiannya sebagai Kadus Sungai Salak karena tidak berdasarkan Perda Kabupaten Kampar dan ada unsur penipuan terhadap tanda tangan aspirasi masyarakat; -------------------------------------------------------------------------- Bahwa
Kepala
Desa
Sungai
Lipai
menyatakan
siap
mempertanggungjawabkan SK pemberhentian Penggugat; ----------- Bahwa BPD menyatakan telah melakukan koordinasi dengan Kades dimana
Penggugat
telah
dipanggil
dan diberi
waktu
untuk
menyelesaikan permasalahan namun Penggugat tidak datang; ------- Bahwa Camat menolak untuk membawa masalah pemberhentian Penggugat ke kabupaten dan memberikan solusi jika ada penipuan dalam aspirasi masyarakat sebaiknya dilanjutkan ke aparat penegak hukum; -------------------------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek kebenaran pengaduan masyarakat hanya berdasarkan informasi dari Tergugat saja;---------- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi atau memanggil Kepala Desa Sungai Lipai;------------------------------------------------------------------
-
Bahwa ….....….
55
- Bahwa Camat pernah memanggil Kepala Desa dua minggu sebelum SK pemberhentian diterbitkan oleh Tergugat; ------------------------------ Bahwa yang menjalankan roda pemerintahan di Dusun Sungai Salak saat ini adalah Zahidi selaku Penjabat Sementara; --------------- Bahwa Zahidi
belum dilantik sebagai pejabat sementara Dusun
Sungai Salak; ----------------------------------------------------------------------- Bahwa pejabat sementara menjabat selama tiga bulan; ----------------- Bahwa Zahidi sudah menjabat PJS Sungai Salak selama lebih kurang lima bulan; ----------------------------------------------------------------- Bahwa tidak ada laporan tentang berakhirnya masa jabatan Zahidi oleh Kades maupun BPD; 2. ZAHIDI yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : - Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Pjs Kepala Dusun Sungai Salak; ---------------------------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi telah tinggal di Dusun Sungai Salak selama sebelas tahun; ---------------------------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi belum dilantik sebagai Kepala Dusun Sungai Salak; - Bahwa Saksi sudah aktif sebagai Kadus dan telah mendapat tunjangan yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan; -------------------------- Bahwa Saksi sudah menjabat Pjs Kepala Dusun Sungai Salak selama tiga bulan namun telah diperpanjang sampai September 2013; ---------------------------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi belum mempersiapkan pemilihan Kepala Dusun Sungai Salak; -----------------------------------------------------------------------
Bahwa ….....….
56
- Bahwa Saksi menandatangani surat aspirasi masyarakat tanggal 2 Maret 2013 (No. urut 60); -------------------------------------------------------- Bahwa Ali Akbar yang mengedarkan surat aspirasi masyarakat kepada warga;----------------------------------------------------------------------- Bahwa 13 point aspirasi masyarakat dibahas di rumah Ali Akbar yang dihadiri sebanyak sepuluh orang; --------------------------------------- Bahwa Saksi tidak tahu bukti P-7.1; ------------------------------------------- Bahwa rapat musyawarah penunjukan Saksi selaku PJS dilakukan di kantor KUD sebelum Penggugat diberhentikan dengan dihadiri BPD, RT, RW dan tokoh masyarakat; ---------------------------------------- Bahwa rapat tersebut dipimpin oleh Ali Akbar dan Irwan Budiana; --- Bahwa saat itu ada tiga calon kadus; ----------------------------------------- Bahwa yang bersedia menjadi kadus saat itu hanya Saksi; -----------Bahwa Tergugat II Intervensi selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 3 (tiga)
orang saksi yang telah memberikan keterangan
dibawah sumpah sebagai berikut : ---------------------------------------------------1. IRWAN BUDIANA, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua BPD sejak tanggal 15 September 2011; ------------------------------------------------------------------- Bahwa Penggugat diberhentikan berdasarkan aspirasi masyarakat sebanyak tiga belas poin;--------------------------------------------------------- Bahwa BPD tidak pernah ikut membahas surat aspirasi masyarakat; -
Bahwa ….....….
57
- Bahwa surat aspirasi masyarakat dibuat oleh Abraham, Ali Akbar, Anasrullah dan Zulkifli sebagai tim perumus;------------------------------ Bahwa Ali Akbar yang mengedarkan surat aspirasi masyarakat kepada warga;----------------------------------------------------------------------- Bahwa BPD menerima surat aspirasi masyarakat dari Kepala Desa Sungai Lipai;------------------------------------------------------------------------- Bahwa ada masyarakat luar dusun Sungai Salak yaitu Firdaus ikut menandatangani surat aspirasi masyarakat; -------------------------------- Bahwa isteri, keponakan dan paman Saksi ikut menandatangani surat aspirasi masyarakat;--------------------------------------------------------
Bahwa BPD tidak pernah memanggil Penggugat;-------------------------
- Bahwa
BPD
tidak
berwenang
mengusulkan
pemberhentian
Penggugat; -------------------------------------------------------------------------- Bahwa BPD mengadakan rapat membahas permohonan warga memberhentikan Penggugat pada tanggal 13, 14, dan 15 Maret 2013; ---------------------------------------------------------------------------------- Bahwa rapat BPD tanggal 17 Maret 2013 dihadiri oleh BPD, tokoh masyarakat, 2 (dua) RT dari 4 (empat) RT yang ada dan 1 (satu) RW dari 2 (dua) RW yang ada di Dusun Sungai Salak;------------------ Bahwa ada rapat BPD untuk mencari pengganti Penggugat;----------- Bahwa yang mengusulkan nama calon pengganti Penggugat adalah Ali
Akbar,
Abraham,
Zulkifli
dan
Anasrullah
jauh
sebelum
pengusulan pemberhentian Kamaruddin;-----------------------------------2. ABRAHAM KOSHAM, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------
Bahwa ….....….
58
- Bahwa
Saksi
menandatangani
surat
aspirasi
permohonan
pemberhentian Penggugat (No. urut 1); -------------------------------------- Bahwa yang membuat surat aspirasi yaitu Agustinar, Nurhasanah, Nasrulah, Iyus, Zulkifli, Irwan Budiana, Ali Akbar dan Zahidi;----------- Bahwa surat aspirasi masyarakat dibuat di rumah Ali Akbar yang dihadiri oleh 15 orang;------------------------------------------------------------- Bahwa pertemuan di rumah Ali Akbar dilakukan untuk merumuskan usulan-usulan dari perkumpulan kelompok masyarakat;----------------- Bahwa yang mengedarkan surat aspirasi masyarakat adalah masing-masing kelompok perkumpulan masyarakat;--------------------- Bahwa surat aspirasi masyarakat diserahkan oleh Irwan Budiana dan Salim kepada Kepala Desa Sungai Lipai;------------------------------- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan surat aspirasi masyarakat kepada BPD;--------------------------------------------------------- Bahwa Saksi ikut rapat dengan BPD hanya sekali; ----------------------- Bahwa Zaidi diangkat sebagai Pjs Dusun Sungai Salak setelah adanya surat aspirasi masyarakat; -------------------------------------------- Bahwa ada masyarakat luar Dusun Sungai Salak yaitu Firdaus ikut menandatangani surat aspirasi masyarakat; -------------------------------- Bahwa tanah aset desa dikelola oleh KUD Setia kawan;----------------3. MASWANDI yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Ketua RT. 002 RW. 001 Dusun Sungai Sosopan; ---------------------------------------------------------- Bahwa……......
59
- Bahwa Penggugat datang bersama pendukungnya sebanyak 10 orang ke rumah Saksi pada tanggal 3 Mei 2013 jam 8 malam untuk meminta stempel; ------------------------------------------------------------------ Bahwa Saksi telah melaporkan perbuatan Penggugat ke Polsek; ---- Bahwa Saksi tidak menandatangani surat aspirasi masyarakat memberhentikan Penggugat; --------------------------------------------------Bahwa
Penggugat
dan
Tergugat
masing-masing
telah
mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 18 September 2013; -----------------------------------------------------------------------------------------Bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang perlu disampaikan lagi dalam perkara ini dan mohon putusan ;--------------Bahwa
segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan
merujuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;-----------------------------------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM--------------------Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Perkara tersebut diatas yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun Sungai Salak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; ---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan oleh Penggugat dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan...........
60
dinyatakan tidak sah serta dimohonkan untuk dicabut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah : Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Nomor : 141/KPTS/148 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan
Kepala
Dusun
Sungai
Salak
Desa
Sungai
Lipai
Kecamatan Gunung Sahilan tanggal 26 Maret 2013 atas nama Kamaruddin (bukti P-3 = bukti T-8); -------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya pada tanggal 24 Juli 2013, jawaban mana didalamnya pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa aquo telah sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku yakni berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007
tentang
Tata
Cara
Pencalonan,
Pemilihan,
Pelantikan,
Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa; -----------------------------Menimbang,
bahwa
sebelum
mempertimbangkan
pokok
perkaranya, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur keputusan Tata Usaha Negara dari Surat Keputusan Objek Sengketa aquo dan juga mengenai tenggang waktu pengajuan gugatannya sebagaimana dimaksudkan oleh UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,...............
61
Negara, ditegaskan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara atau yang dapat menjadi Objek Sengketa dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara adalah suatu keputusan yang merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; ---------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa aquo telah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Objek Sengketa aquo merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Lipai (Tergugat) selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkrit berupa penetapan pemberhentian Kepala Dusun dan pengangkatan Penjabat Kepala Dusun Sungai Salak, bersifat individual karena ditujukan kepada individu atau subjek hukum yaitu Kamaruddin (Penggugat) dan Zahidi, dan bersifat final karena telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seorang Kamaruddin (Penggugat) berupa hilangnya hak-hak dan kewajiban yang selama ini melekat pada dirinya………….. :
62
dirinya selaku Kepala Dusun Sungai Salak; ---------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tenggang waktu pengajuan
Gugatannya,
Majelis
Hakim
menilai
bahwa
Gugatan
Penggugat yang diajukan pada tanggal 19 Juni 2013 (Surat Keputusan Objek Sengketa aquo tertanggal 26 Maret 2013 diterima atau diketahui Penggugat tanggal 28 Maret 2013), adalah diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari pengajuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Objek Sengketa aquo merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan juga Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru memiliki kompetensi atau kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perkara ini, yang oleh Majelis Hakimnya akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
setelah
membaca
uraian
Gugatan
Penggugat dan uraian Jawaban Tergugat, maka menurut Majelis Hakim, persoalan hukum yang harus diselesaikan terkait pokok perkaranya adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa aquo telah sesuai dengan ketentuan hukum Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ataukah tidak?, dan oleh karena sengketa ini terkait dengan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala
Dusun ………......
63
Dusun di Kabupaten Kampar, maka yang menjadi pijakan atau dasar pengujian persoalan hukum tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa ; ------------Menimbang, bahwa terkait dengan Pemberhentian Kepala Dusun, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, telah mengatur bahwa: ---------------------------------------------------------------------------------------Pasal 45 ayat (1) : Kepala Dusun adalah bagian dari perangkat desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk dalam bagian wilayah desa setempat yang memenuhi persyaratan; -----------------------------------------------------Pasal 51 ayat (1) : Perangkat Desa Lainnya yang melalaikan tugas dan kewajibannya dapat dikenakan tindakan administratif berupa
teguran,
pemberhentian
sesuai
dengan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; -------Pasal 52
: Perangkat Desa lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa karena : ---------------------------------------------------a. Habis masa jabatannya; ---------------------------------b. Meninggal dunia; ------------------------------------------c. Mengajukan permintaan berhenti sendiri; ----------d. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janjinya; -------------------------------------------e. Berakhir ........
64
e. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik perangkat desa lainnya yang baru; --------------------f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan
norma-norma
yang
hidup
dan
berkembang dalam masyarakat; -----------------------Menimbang, bahwa setelah mencermati isi Gugatan, Jawaban dan Surat Keputusan Objek Sengketa aquo, dikaitkan dengan beberapa ketentuan tentang pemberhentian kepala dusun di atas, menurut pendapat Majelis Hakim, yang perlu untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah pemberhentian kepala dusun yang didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 huruf f yaitu “Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat”; ----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah membaca keseluruhan isi dari Surat Keputusan Objek Sengketa aquo, khususnya pada bagian “Membaca” dan “Menimbang” (vide bukti P-3 = bukti T-8), telah dapat diketahui bahwa yang menjadi alasan hukum atau dasar pertimbangan pemberhentian Kamaruddin (Penggugat) dari jabatan Kepala Dusun Sungai Salak adalah berdasarkan Surat Permohonan Masyarakat Dusun Sungai Salak tentang Pemberhentian Saudara Kamaruddin sebagai Kepala Dusun Sungai Salak tanggal 02 Maret 2013 (bukti P-5 = bukti T-1) dan Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Lipai Nomor : 001/BPD-SL/III/2013
tentang
Pemberhentian
Saudara
Kamaruddin
sebagai ………....
65
sebagai Kepala Dusun Sungai Salak tanggal 18 Maret 2013 (bukti P-6.2 = bukti T-6); --------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap isi dari Surat Permohonan Masyarakat Dusun Sungai Salak tentang Pemberhentian Saudara Kamaruddin sebagai Kepala Dusun Sungai Salak tanggal 02 Maret 2013 (bukti P-5 = bukti T-1), Majelis Hakim menilai bahwa Surat tersebut merupakan keluhan atau aspirasi dari sebahagian masyarakat Dusun Sungai Salak (tidak seluruhnya) yang menilai sikap atau perilaku pribadi dari Kamaruddin (Penggugat) selaku Kepala Dusun yang sifatnya adalah subjektif dari sebahagian masyarakat, yang mana selama ini terhadap isi aspirasi dari sebahagian masyarakat dalam surat tersebut tidak pernah ditindaklanjuti dalam bentuk pemeriksaan atau klarifikasi oleh pihak-pihak yang berwenang, dan sampai saat ini tidak terbukti atau setidak-tidaknya tidak ada hasil pemeriksaan yang sah di hadapan hukum yang telah menyatakan bahwa Kamaruddin (Penggugat) selaku Kepala Dusun telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat; -----------------------------------------------Menimbang,
bahwa
selanjutnya
terhadap
Surat
Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Lipai Nomor : 001/BPD-SL/III/2013 tentang Pemberhentian Saudara Kamaruddin sebagai Kepala Dusun Sungai Salak tanggal 18 Maret 2013 (bukti P-6.2 = bukti T-6), Majelis Hakim memandang bahwa surat tersebut hanyalah merupakan suatu bentuk tindak lanjut dari permohonan masyarakat Dusun Sungai Salak tentang Pemberhentian Saudara Kamaruddin sebagai Kepala Dusun Sungai Salak sebagaimana hasil dari rapat Badan Permusyawaratan Desa ………........
66
Desa (BPD) dengan beberapa warga (sebahagian Tokoh Masyarakat) Dusun Sungai Salak pada tanggal 17 Maret 2013 (vide Berita Acara Rapat BPD Sungai Lipai, bukti P-6.1 = bukti T-5) , dimana Majelis Hakim menilai bahwa isi dari surat BPD tersebut tidak ada satupun yang menyatakan atau menyimpulkan bahwa Kamaruddin (Penggugat) selaku Kepala
Dusun
Sungai
Salak
telah
melakukan
perbuatan
yang
bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, mengingat surat tersebut bukanlah merupakan surat yang berisikan laporan hasil pemeriksaan terhadap Kamaruddin (Penggugat) selaku Kepala Dusun, terlebih lagi di dalam Berita Acara Rapat BPD Sungai Lipai tanggal 17 Maret 2013 (bukti P-6.1 = bukti T-5) yang menjadi dasar surat BPD Sungai Lipai Nomor : 001/BPD-SL/III/2013 tentang Pemberhentian Saudara Kamaruddin sebagai Kepala Dusun Sungai Salak tanggal 18 Maret 2013, salah satu isinya yaitu pada poin kedua hanyalah berisikan sikap pernyataan agar kepada Saudara Kamaruddin sebagai Kepala Dusun Sungai Salak untuk mengundurkan diri/berhenti
sebagai
Kepala
Dusun
Sungai
Salak,
bukan
agar
“diberhentikan” sebagai Kepala Dusun Sungai Salak; --------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penilaian terhadap kedua surat yang menjadi dasar pertimbangan pemberhentian Penggugat di atas (surat Permohonan Masyarakat Dusun Sungai Salak tanggal 02 Maret 2013 dan surat BPD Sungai Lipai Nomor : 001/BPD-SL/III/2013 tanggal 18 Maret 2013), dikaitkan dengan alasan pemberhentian Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 tahun 2007, Majelis Hakim berpendapat bahwa …….........
67
bahwa
Kamaruddin
(Penggugat)
pada
prinsipnya
tidak
dapat
diberhentikan dari jabatannya selaku Kepala Dusun apabila alasannya semata-mata hanya untuk memenuhi keinginan/permintaan sebahagian masyarakat yang memintanya mundur, dan bukan karena alasan-alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 tersebut; ----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat alasan hukum yang sah atau alasan yang dapat dibenarkan (sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007), yang dapat dijadikan alasan atau dasar pertimbangan untuk sampai memberhentikan Kamaruddin (Penggugat) sebagai Kepala Dusun Sungai Salak, dan oleh karenanya tindakan Tergugat yang telah memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Dusun Sungai Salak tanpa adanya alasan hukum yang dapat dibenarkan, adalah merupakan tindakan yang telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa; --------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
dengan telah dinyatakannya bahwa
tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka hal tersebut telah cukup menjadi alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan batal surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Nomor
141/KPTS/148
tentang
Pengesahan
Pemberhentian
dan
Pengesahan ......
68
Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan tanggal 26 Maret 2013; --------------------Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Objek Sengketa aquo telah dinyatakan batal dan oleh karena Objek Sengketa aquo terkait dengan kedudukan atau jabatan Kepala Dusun yang sebelumnya pernah diduduki oleh Penggugat yang masa jabatannya belum berakhir, maka selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
terhadap
Tergugat
diwajibkan
atau
diperintahkan
untuk
mencabut Surat Keputusan Objek Sengketa aquo dan selanjutnya menerbitkan
surat
Keputusan
yang
baru
yang
pada
pokoknya
mengembalikan/merehabilitasi atau mengangkat kembali Kamaruddin (Penggugat) dalam jabatannya semula sebagai Kepala Dusun Sungai Salak Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar hingga berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Pengangkatan semula (vide bukti P-1 jo bukti P-2) yaitu sampai dengan Tahun 2015; ----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan; ---------------------------------------------Menimbang, bahwa terkait dengan adanya Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa aquo yang diajukan ……......
69
diajukan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan adanya fakta hukum bahwa Saudara Zahidi selaku Kepala Dusun yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Objek Sengketa aquo hanyalah merupakan Penjabat (Pejabat Sementara) Kepala Dusun, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya keadaan yang sangat mendesak untuk dikabulkannya Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut, sehingga Permohonan Penundaan tersebut patutlah untuk ditolak; --------Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan pertimbangan Putusan ini, dan terhadap
alat
bukti
yang
tidak
relevan
Majelis
Hakim
mengeyampingkannya, namun tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini; -------------------------------------------Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; --------------------------------------------------------------------------------MENGADILI: - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ------------------------ Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Kecamatan…......
70
Kecamatan
Gunung
Sahilan
Kabupaten
Kampar
Nomor
:
141/KPTS/148 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan tanggal 26 Maret 2013; ------------------------ Memerintahkan kepada Kepala Desa Sungai Lipai (Tergugat) untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Nomor : 141/KPTS/148 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan tanggal 26 Maret 2013; --------------------------------------------------------------- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru yang pada pokoknya merehabilitasi atau mengangkat kembali Kamaruddin (Penggugat) dalam jabatannya semula sebagai Kepala Dusun Sungai Salak Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar
hingga
berakhir
masa jabatannya sampai dengan tahun 2015; ----------------------------- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah); -------
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 oleh kami DEWI ASIMAH, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ADI IRAWAN, S.H. dan AGUS EFFENDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh WIRDAYATI, A.Md.
71
WIRDAYATI, A.Md. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; --------------------------------------------------------------------------
HAKIM ANGGOTA I,
HAKIM KETUA MAJELIS,
Ttd
Ttd
ADI IRAWAN, S.H.
DEWI ASIMAH, S.H.
HAKIM ANGGOTA II,
Ttd
AGUS EFFENDI, S.H. PANITERA PENGGANTI,
Ttd
WIRDAYATI, A.Md.
Perincian.............
72
Perincian Biaya perkara : Pendaftaran Gugatan
: Rp. 30.000,-
ATK
: Rp. 50.000,-
Panggilan
: Rp
Redaksi
: Rp.
5.000,-
Materai
: Rp.
6.000,-
Jumlah
: Rp. 186.000
95.000
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)
