PTUN-PBR

PUTUSAN NOMOR : 09/G/2013/PTUN-PBR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan digedung yang telah ditentukan untuk itu terletak di Jalan H.R. Soebrantas KM 9 Pekanbaru telah memutuskan dalam putusannya dalam sengketa antara :-------------PT. TAMAKO RAYA PERDANA, dalam hal ini diwakili oleh :----------------Nama

: Drs. H. DASRIL; ---------------------------------------------

Kewarganegaraan : Indonesia;----------------------------------------------------Pekerjaan

: Direktur Utama PT. Tamako Raya Perdana; --------

Tempat tinggal

: Jalan DR. Leimena No. 30 Kota Pekanbaru; -------Dalam hal ini memberi kuasa kepada : --------------1. H. ZAHIRMAN ZABIR, S.H.,MH.; -----------------2. EVI ELVINA DWITA, S.H.; -------------------------3. MITRA YOGIA, S.H.; ---------------------------------Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan advokat pada kantor Law Office ZAHIRMAN ZABIR & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai No. 34 B Lt. II Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2013;------------------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai ...….. PENGGUGAT; MELAWAN :

Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.PBR

Halaman 1 dari 42 halaman

Nama Jabatan : PEJABAT

PEMBUAT

KOMITMEN

KEGIATAN

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KABUPATEN INDRAGIRI

HULU

TAHUN

ANGGARAN

2012

BIDANG CIPTA KARYA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU; ---------------Berkedudukan : di Jalan Pematang Reba Rengat ; --------------------------Selanjutnya disebut sebagai …….....….. TERGUGAT; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : ---------------------------Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 09/PEN/2013/PTUN-Pbr. tertanggal 22 Februari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; ---------------------------Telah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Nomor : 09/Pen-PP/2013/PTUN-Pbr.

tertanggal 27 Februari 2013 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan; -----Telah membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Nomor : 09/Pen.HS/2013/PTUN-Pbr,

tertanggal 20 Maret 2013 tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum ; -------------------------------------------------------------------------------------Telah membaca Surat Gugatan Penggugat; ------------------------Telah melihat bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;-----Telah membaca dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tersebut; ---------------------------------------------------------TENTANG DUDUKNYA SENGKETA Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.PBR


Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 Februari 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara Pekanbaru pada tanggal 11 Februari 2013 dengan

Register Perkara Nomor : 09/G/2013/PTUN-Pbr dan telah diperbaiki pada tanggal 20 Maret 2013; ---------------------------------------------------------Bahwa

yang menjadi obyek gugatan Tata Usaha Negara

dalam perkara ini adalah : -------------------------------------------------------------Berita Acara Penghentian dan Pemutusan Kontrak Nomor : 03/BAPPK/PU-CK/PGK/XII/2012, tanggal 28 Desember 2012. -----------Bahwa yang menjadi Dasar Gugatan ini adalah : ---------------1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat

di

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -------------------------------------------------2. Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan sudah sesuai dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara”. Bahwa dalam hal ini jangka waktu gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara Formil sudah memenuhi Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.PBR


persyaratan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, oleh karena gugatan aquo haruslah dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;-3. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 09/KONT/PU-CK/PGK/VII/2012 Tanggal 02 Juli 2012 (Vide Bukti P1) dengan Tergugat telah sepakat untuk melaksanakan Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Baru Kantor Bupati Indragiri Hulu (Lanjutan) dengan nilai kontrak : Rp. 11.970.439.000,- (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan masa pelaksanaan 180 (seratus delapan puluh hari) kalender sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku dalam pengerjaan pekerjaan tersebut. Bahwa setelah dilakukannya

penandatanganan

surat

perjanjian

(kontrak)

pembangunan gedung baru kantor Bupati Indragiri Hulu (lanjutan) Penggugat telah mulai melaksanakan pekerjaan pendahuluan pada tanggal 05 Juli 2012, yaitu : ------------------------------------------------------a. Pekerjaan Mobilisasi 1 (satu) unit Excavator, 1 (satu) unit Alat Pancang Hidraulic Jacking dan 1 (satu) unit Mobil Crane 7 ton; ---b. Pekerjaan peralatan dan penimbunan tanah kembali yang dikerjakan secara mekanis (menggunakan 1 satu unit Excavator), item pekerjaan ini belum terdapat uraian item pembayaran kontrak, namun pekerjaan ini secara teknis tetap harus dikerjakan untuk memungkinkan pekerjaan pondasi pancang dilaksanakan;-c. Pekerjaan pembuatan Direksikeet seluas 40 m2, penetapan luasan Direksikeet tersebut berdasarkan penekanan fungsi dan



kebutuhan serta peruntukan Direksikeet tersebut bagi penunjang pelaksanaan pekerjaan konstruksi terkait;--------------------------------d. Pekerjaan pengadaan tiang pancang triangle (pile) 28x28x28 K500 sebanyak sesuai volume yang tertuang dalam kontrak yaitu 1.792 m’ atau 299 batang panjang 6 m;-----------------------------------e. Pekerjaan pemancangan tiang pancang triangle (pile) 28x28x28 K500 dengan volume sesuai kondisi lapangan;---------------------------f. Pekerjaan pemecahan kepala pancang sebagian yang dikerjakan secara manual, item pekerjaan ini belum terdapat uraian item pembayaran kontrak namun pekerjaan ini secara teknis harus dikerjakan untuk memungkinkan pekerjaan pondasi pancang dilaksanakan;---------------------------------------------------------------------Bahwa dengan berjalannya waktu dalam penyelesaian pekerjaan tersebut, ternyata dilapangan Penggugat menemukan beberapa kendala, seperti : -------------------------------------------------------------------a. Bahwa Penggugat belum mendapatkan realisasi pembayaran uang muka berdasar surat permohonan uang muka kerja Nomor : 007/TRP-Pbr/ADM/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012 (Vide Bukti P02) beserta lampiran-lampirannya, Jadwal Pembayaran uang muka kerja menurut kebiasaan yang selama ini Penggugat jalani adalah selambat-lambatnya uang muka dibayarkan 1 (satu) minggu setelah adanya Surat Permohonan Uang Muka Kerja dan Penggugat mendengar adanya rencana penggantian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk paket pekerjaan konstruksi Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.PBR


pembangunan gedung baru Kantor Bupati Indragiri Hulu (lanjutan) Tahun Anggaran 2012 ;-------------------------------------------------------b. Bahwa Penggugat belum mendapat keputusan tertulis dan final terkait beberapa kondisi, yaitu : ---------------------------------------------b.1. Rencana pelaksanaan pekerjaan pembesian pondasi Poer/ Pile Cap dan Sloof khususnya (PA, PB dan Sloof BS) dimana item pembesian volumenya “nol” atau kosong dalam lampiran kontrak sedangkan didalam Gambar Kerja lampiran Kontrak terdapat item pembesian dengan volume cukup signifikan;-------------------------------------------------------------------b.2. Terdapat selisih yang signifikan antar volume beton, bekesting

dan

Quantity/RAB

khususnya lampiran

pembesian

kontrak

antara

dengan

Bill

volume

of

yang

tercermin didalam Gambar Kerja Lampiran Kontrak ;----------b.3. Keterlambatan adanya keputusan terkait pada point b.1 dan b.2 di atas maka hal tersebut akan sangat mempengaruhi target pencapaian penyelesaian parsial Penggugat dimana Penggugat menargetkan struktur lantai 1 hingga plat lantai elevasi + 4.00 dapat diselesaikan pada akhir Bulan Agustus 2012 dan target keterkaitan / sequence dalam mengejar penyelesaian seluruh pekerjaan pada akhir Bulan Desember 2012 ;------------------------------------------------------------------------Bahwa

berdasarkan

perkembangan

serta

kondisi

tersebut

Penggugat selaku pihak kontraktor yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan menyampaikan masukan agar segera dapat dilaksankan PCM (Pre Construction Meeting) yang Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.PBR


didalamnya perlu diagendakan pembahasan beberapa hal sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------1. Bahwa Status material onsite (khususnya besi) yang ada dilokasi

siapa

yang

pengelolaannya

dan

akan

bertanggung

penggunaannya,

jawab

karena

didalam di

lokasi

penumpukkannya menganggu aktifitas pekerjaan Penggugat dan Penggugat tidak ingin dipersalahkan apabila dari material tersebut ada yang rusak atau hilang karena kondisi diluar tanggung jawab Penggugat ;---------------------------------------------2. Bahwa Jadwal “joint calculate” antara Pihak Dinas Pekerjaan Umum, Pihak Konsultan Pengawas dan Pihak Konsultan Pengawas dan Pihak PT. Tamako Raya Perdana (Pihak Penggugat) terkait adanya selisih signifikan antara volume dokumen kontrak dan volume gambar kontrak ;---------------------3. Bahwa Jadwal Pembayaran uang muka kerja yang menurut kebiasaan yang Penggugat jalani adalah selambat-lambatnya uang muka kerja dibayarkan 1 (satu) minggu setelah adanya surat permohonan uang muka kerja ;----------------------------------4. Bahwa Jadwal amandemen 1 Kontrak yang membahas tentang perubahan Kuasa Pengguna anggaran apabila ada, perubahan penyesuaian volume kerja yang akan dilaksanakan apabila ada;------------------------------------------------------------------------------5. Bahwa Jadwal Pengajuan MC (Montly Certificate) yang harus disampaikan

Pihak

PT.

Tamako

Raya

Perdana

guna

pembayran prestasi pekerjaan di Lapangan ;------------------------Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.PBR


6. Bahwa materi-materi lain yang dpat memungkinkan adanya proses percepatan keputusan teknis lapangan dan percepatan pelaksanaan serta penyelesaian pekerjaan dengan tetap mengacu kepada Prinsip tepat waktu, Tepat Mutu dan Tepat Biaya ;--------------------------------------------------------------------------Bahwa mengenai hal-hal yang Penggugat sampaikan dalam Point 3 (tiga) dalam gugatan ini telah Penggugat sampaikan secara tertulis dalam surat Nomor : 021/TRP-PBR/ADM/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 (Vide Bukti P-03) perihal Informasi pelaksanaan proyek dan Surat Nomor : 005/TRP-PBR/ADM/VII/2012 tanggal 2 Agustus 2012 (Vide Bukti P-04) Perihal : Informasi Pelaksanaan Proyek kepada Tergugat dan tembusan surat juga disampaikan kepada

Kuasa

Pengguna

Anggaran

dan

Kepala

Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hulu selaku Pengguna Anggaran. Berdasarkan kedua surat tersebut Penggugat telah melakukan upaya dan itikad baik dan sungguh-sungguh dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian (kontrak) yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dan tetap berupaya menyelesaikan pekerjaan sampai selesai berakhirnya kontrak. Penggugat juga menyampaikan informasi upaya - upaya yang telah dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan serta kendala-kendala yang terjadi dalam proses pekerjaan tersebut. Bahwa dalam upaya yang dilakukan dalam pekerjaan tersebut juga diketahui oleh Tergugat, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran dengan melakukan proses inventarisasi dan penghitungan bersama terkait pelaksanaan proyek.;------------------Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.PBR


4. Bahwa kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut ada beberapa kendala dan persoalan yang terjadi dilapangan selain yang Penggugat sampaikan dalam Gugatan Point 3 (tiga) di atas, Penggugat sebagai pihak Kontraktor yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan pembangunan gedung baru kantor Bupati Indragiri Hulu sesuai kontrak yang telah disepakati melakukan upaya untuk menyampaikan kepada Tergugat yaitu dengan melakukan Rapat Lapangan ke-1 (pertama) pada tanggal 27 Agustus 2012, Rapat Lapangan ke-2 (kedua) tanggal 04 September 2012 . Hasil Rapat Lapangan tersebut disampaikan oleh Penggugat dalam Surat Nomor : 003/TRP-PBR/ADM/IX/2012 tanggal 05 September 2012 (Vide Bukti P-05)

Perihal Permohonan Penjelasan serta

Keputusan. -------------------------------------------------------------------------Bahwa Penggugat telah menyampaikan Hasil Rapat Lapangan ke-1 dan Rapat Lapangan ke-2 yang belum mendapatkan keputusan formal, yaitu sebagai berikut : -------------------------------------------------- Outstanding Rapat Lapangan ke-1 : --------------------------------------- Permasalahan : Adanya perbedaan design yang mendasar dalam gambar lampiran Kontrak antara Gambar dengan Nama Gambar Denah Lantai-1 Zona B (No. Lbr. 05) dengan Gambar lampiran Kontrak Nama Gambar Detail. -----------------------------Keputusan Bersama : Akan dilakukan review design maksimal selama 2 (dua) hari dapat ditetapkan desain baru yang akan disetujui PPK dan Konsultan Pengawas;------------- Permasalahan : Adanya perbedaan volume pekerjaan yang signifikan antara volume dalam Bill of Quantity dengan volume Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.PBR


yang terhitung berdasarkan gambar lampiran kontrak, Pihak Penggugat (PT. Tamako Raya Perdana) telah menyerahkan data perbedaan tersebut secara formal pada Tanggal 27 Agustus 2012;--------------------------------------------------------------Keputusan

Bersama

:

Akan

dilakukan

pendalaman,

perhitungan ulang dan koordinasi oleh Pihak Konsultan Pengawas maksimal selama 2 (dua) hari untuk dapat ditetapkan sebagai Dasar Amandemen Kontrak yang akan disetujui kedua belah pihak pada tanggal 03 September 2012  Outstanding Rapat Lapangan ke-2 : ------------------------------------ Permasalahan : Adanya permohonan dari Pihak PT. Tamako Raya Perdana (Penggugat) selaku Kontraktor Pelaksana, agar dapat dilakukan perhitungan dan pengkajian ulang terkait adanya beberapa desain konstruksi dalam gambar lampiran kontrak yang menurut Penggugat desain tersebut meragukan kekuatannya berdasarkan pada pengalaman pengerjaan konstruksi yang sama. Adapun jenis pekerjaan tersebut adalah: -----------------------------------------------------------------------1. Desain Dinding Ruang Gerak Lift : --------------------------------Dalam Gambar Lampiran Kontrak tergambar memiliki ketebalan beton 10 cm dengan pembesian Ø 10-50. Berdasarkan

pengalaman

Penggugat

bahwa

Desain

Dinding Ruang gerak Lift minimal memiliki ketebalan beton 20 cm dengan pembesian minimal Ǿ 12-150 (dipasang 2 lapis);-----------------------------------------------------------------------Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.PBR


2. Desain Plat Lantai Dasar Gedung (Fungsi Parkiran Mobil) : Dalam Gambar Lampiran Kontrak tergambar memiliki ketebalan beton 10 cm dengan pembesian Wiremesh M8150 (dipasang 2 lapis); Dalam Bill of Quantity ketebalan beton 25 cm dan Lampiran Analisa tersebut ketebalan beton 12 cm. Berdasarkan Pengalaman Penggugat bahwa Desain Plat Lantai Dasar Gedung (Fungsi Parkiran Mobil) minimal memiliki ketebalan beton 20 cm dengan pembesian minimal Ø 16-150 (dipasang 2 lapis); -----------------------------3. Desain Plat Lantai Dasar Gedung (Fungsi Parkiran Mobil); Dalam Gambar Lampiran Kontrak tergambar memiliki ketebalan beton 10 cm dengan pembesian Wiremesh M8150 (dipasang 2 lapis); Dalam Bill of Quantity ketebalan beton 15 cm dan Lampiran analisa tersebut ketebalan beton 12 cm. Bahwa berdasarkan pengalaman Penggugat selaku Kontraktor Desain Plat Lantai Dasar Gedung (fungsi Parkiran Mobil) minimal memiliki ketebalan beton 20 cm dengan pembesian minimal Ø 16-150 (dipasang 2 lapis) ;--4. Desain Balok uk. 70 x 100 cm : ------------------------------------Dalam Gambar Lampiran Kontrak tergambar diatas Ruang rapat dengan Bentang maksimal 14 m, dimana dalam ruang tersebut tidak ada kolom penyangga dengan jarak antara 14 m;-----------------------------------------------------------------------Keputusan Bersama : Akan dilakukan review design yang maksimal selama 2 (dua) hari untuk dapat ditetapkan desain Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.PBR


baru yang akan disetujui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Konsultan Pengawas; ----------------------------------------------Bahwa dalam hal ini Penggugat memberikan Saran, agar dapat dilibatkan dan dimohonkan pendapat dari para Pakar / Ahli Konstruksi di Riau sebagai contoh sekapasitas Prof. Dr. Ir. Sugeng Wiyono, MT dalam perumusan dan pengecekan dasar teknis dan perhitungan teknis permasalahan tersebut diatas. Hal ini mempertimbangkan besarnya potensi resiko kegagalan konstruksi jika hal ini tidak terselesaikan secara teknis dengan baik;---------------------------------------------------------------------------- Permasalahan : Adanya perbedaan volume pekerjaan yang signifikan antara volume dalam Bill of Quantity dengan volume yang terhitung berdasarkan Gambar Lampiran kontrak,

Pihak

Penggugat

telah

menyerahkan

data

perbedaan tersebut secara formal pada tanggal 27 Agustus 2012. ----------------------------------------------------------------------Keputusan Bersama : Akan dilakukan pendalaman, perhitungan ulang dan koordinasi oleh Pihak Konsultan Pengawas selambat-lambatnya untuk dapat ditetapkan sebagai Dasar Amandemen Kontrak yang akan disetujui kedua belah pihak pada tanggal 10 September 2012. -------Bahwa

memandang

pentingnya

solusi

Outstanding

Permasalahan tersebut di atas, oleh karena itu Penggugat memberitahukan secara tertulis kepada Tergugat

dan

tembusan surat disampaikan kepada Kuasa Pengguna



Anggaran dan Pengguna Anggaran, agar semua pihakpihak yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan ini dapat memastikan

penyelesaian

semua

outstanding

permasalahan tersebut sesuai batas waktu yang telah disepakati Berdasarkan

bersama hal

dalam

tersebut

Rapat-Rapat Pihak

Lapangan.

Penggugat

selaku

Kontraktor Pelaksana menunda pelaksanaan item tersebut hingga mendapatkan keputusan formal dari Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan terkait;-------5. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang disampaikan Penggugat dalam gugatan yang termuat dalam point 4 di atas, maka dilakukan Addendum - 1 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Kantor Bupati Indragiri Hulu (Lanjutan) antara Pejabat Pembuat

Komitmen

Kegiatan

Pembangunan

Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran

Gedung

Kantor

2012 dengan PT.

Tamako Raya Perdana (Penggugat) Nomor : 09.A/ADD-I/KONT/PUCK/PGK/IX/2012 Tanggal 24 September, (Vide Bukti P-06) diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran. Adapun alasan

pertimbangan dilakukannya Addendum-1 terhadap kontrak

pemborongan Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Kantor Bupati Indragiri Hulu (lanjutan) adalah sebagai berikut : --------------------------a. Justifikasi Teknik, tanggal 13 September 2012 (Vide Bukti P-07);b. Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 001/PPK/PUCK/PGK/IX/2012, tanggal 17 September 2012, perihal permintaan opname lapangan (Vide Bukti P-08); -------------------------------------Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.PBR


c. Berita

Acara

Opname

Lapangan,Nomor

:

01/BA/PAN/PU-

CK/PGK/IX2012 tanggal 17 September (Vide Bukti P-09) ;---------d. Berita Acara Peneliti Pelaksana Kontrak Nomor : 04/BA/PAN/PUCK/PGK/IX/2012, tanggal 18 September 2012 (Vide Bukti P-10) e. Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 004/PPK/PUCK/PGK/IX/2012, tanggal 19 September 2012, perihal Perubahan item pekerjaan (Vide Bukti P-11); ----------------------------------------f. Persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 001/KPAPU-CK/PGK/IX/2012, tanggal 20 September 2012 (Vide Bukti P12) ;---------------------------------------------------------------------------------Bahwa di dalam addendum-1 terhadap kontrak pemborongan pekerjaan pembangunan Gedung Baru Kantor Bupati Indragiri Hulu (lanjutan) fakta hukumnya hanya membahas soal pekerjaan tambah kurang akibat kebutuhan dan penyesuaian di lapangan, sedangkan masa pelaksanaan tetap sesuai kontrak Nomor 09/KONT/PUCK/PGK/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012 yaitu 180 (seratus delapan puluh hari) kalender, sedangkan perpanjangan waktu pelaksanaan seperti yang diajukan oleh Penggugat secara tertulis kepada Tergugat dalam surat Nomor : 029/TRP-PBR/ADM/IX/2012 Tanggal 26 September (Vide Bukti P-13) Perihal : Permohonan Penjelasan, Keputusan serta Penambahan Waktu Pelaksanaan tidak dimuat dalam Addendum-1 kontrak tersebut;------------------------------------------6. Bahwa Tergugat telah mengirimkan surat Nomor : 666/PPK/DPU CK/PGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 Perihal : Teguran tertulis 1 (pertama) kepada Penggugat dan menyatakan bahwa Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.PBR


“Terjadi keterlambatan pekerjaan sesuai laporan periode tanggal 17 Desember 2012 dari rencana (Time Schedule) sebagai berikut : -----Rencana (Time Schedule ADD-1 : 98,263%----------------------------Realisasi

: 50,577%-----------------------------

Deviasi

: -47,686% (terlambat) -----------

Bahwa terhadap surat teguran tertulis dari Tergugat telah ditanggapi oleh Penggugat melalui surat Nomor : 016/TRP-PBR/ADM/XII/2012 Tanggal 17 Desember (Vide Bukti P-14) dan Surat Nomor : 018/TRP-PBR/ADM/XII/2012 Tanggal 19 Desember 2012

(Vide

Bukti P-15) Perihal Tanggapan dan klarifikasi Terkait Surat Teguran Tertulis 1 (pertama) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); ---------------------------------------------------------------------------------Bahwa Tanggapan dan klarifikasi yang disampaikan Penggugat kepada Pihak Tergugat adalah sebagai berikut : --------------------------a. Bahwa Pihak Penggugat telah senantiasa meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ahli dibidangnya dan peralatan pendukung untuk pekerjaan pembangunan gedung baru kantor bupati Indragiri Hulu. Namun penambahan tenaga kerja selalu dilakukan seiring terbukanya zona kerja di site project ;--------------------------------------b. Bahwa penambahan jumlah tenaga kerja yang ahli dibidangnya selalu dilakukan dan didatangkan dari Pulau Jawa sebanyak 45 orang pada tanggal 21 Desember 2012;----------------------------------c. Bahwa adanya Deviasi -47,686% dari Pihak Penggugat belum dapat memberikan tanggapan karena Penggugat merasa didalam dokumen Addendum-1 Nomor : 09.A/KONT/PU-CK/PGK/IX/2012 Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.PBR


Tanggal 24 September 2012 yang telah ditandatangani tidak terdapat adanya Time Schedule, sehingga Penggugat masih meragukan adanya informasi tersebut ;-----------------------------------d. Bahwa Tergugat telah merasa bahwa Penggugat telah mengalami keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, mohon Tergugat berkenan melihat dan menelaah sumber akumulasi kondisi tersebut dengan salah satunya kembali membuka dan membaca informasi yang telah disampaikan oleh Pihak Penggugat yaitu : -----------------------1. Surat PT. Tamako Raya Perdana kepada PPK Nomor : 021/TRP-PBR/ADM/VII/2012 Tanggal 23 Juli 2012 ;-------------2. Surat PT. Tamako Raya Perdana kepada PPK Nomor : 005/TRP-PBR/ADM/VII/2012 Tanggal 02 Agustus 2012;-------3. Surat PT. Tamako Raya Perdana kepada PPK Nomor : 003/TRP-PBR/ADM/IX/2012 Tanggal 05 September 2012;----4. Surat PT. Tamako Raya Perdana kepada PPK Nomor : 029/TRP-PBR/ADM/IX/2012 Tanggal 26 September 2012;----5. Surat PT. Tamako Raya Perdana kepada PPK Nomor : 016/TRP-PBR/ADM/XII/2012 Tanggal 17 Desember 2012;----7. Bahwa Tergugat dengan tidak mempertimbangkan beberapa surat yang telah disampaikan oleh Penggugat sehubungan dengan pekerjaan yang sesuai dengan Kontrak Nomor : 09/KONT/PUCK/PGK/VI/2012 Tanggal 02 Juli 2012 dan secara sepihak telah melakukan Penghentian dan Pemutusan Kontrak yang dibuat dan ditandatangani Tergugat, yang diketahui oleh Kuasa Pengguna Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.PBR


Anggaran dan Pengguna Anggaran dalam Berita Acara Penghentian dan Pemutusan Kontrak Nomor : 03/BAPPK/PU-CK/PGK/XII/2012 Tanggal 28 Desember 2012 (Vide Bukti P-16) dan sanksi kontrak berupa pencairan jaminan pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana alasan yang termuat dalam Berita Acara tersebut bahwa dengan berakhirnya masa kontrak pada pekerjaan tersebut, dimana Progres Fisik sampai dengan batas akhir kontrak adalah 63,535% sesuai dengan Berita Acara Opname Fisik Lapangan Nomor : 2358/BA/DPU-CK/XII/2012 (Vide Bukti P-17) Tanggal 28 Desember 2012; ----------------------------------------------------8. Bahwa kemudian Penggugat mengirimkan Surat kepada Tergugat dan tembusan disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna

Anggaran

dalam

Surat

Nomor

:

002/TRP-

PBR/ADM/I/2013 Tanggal 10 Januari 2013 (Vide Bukti P-18) Perihal: Permohonan Peninjauan Kembali Berita Acara Penghentian dan Pemutusan Kontrak. Pada pokoknya menyatakan alasan-alasan dari Berita Acara Penghentian dan Pemutusan Kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat. Bahwa di dalam Berita Acara tersebut pihak Tergugat pada faktanya telah mengakui bahwa keterlambatan pekerjaan tersebut bukan hanya disebabkan oleh kelalaian pihak Penggugat selaku kontraktor pelaksana pekerjaan tersebut. Mengenai kendala-kendala keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut juga dimuat dalam Berita Acara Opname Fisik Lapangan Nomor : 2358/BA/DPU-CK/XII/2012 bahwa keterlambatan tersebut bukan semata-mata disebabkan kelalaian pihak Penggugat melainkan ada beberapa kendala, antara lain : ----------------------------Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.PBR


a. Terjadinya perubahan dan penambahan pada beberapa volume item pekerjaan,khususnya pada pekerjaan pembesian pondasi;---b. Terjadinya review design terhadap beberapa gambar rencana kerja, khususnya pada pekerjaan dinding penahan tanah (Bahwa sampai pada saat terjadinya penghentian dan pemutusan kontrak secara sepihak oleh Tergugat review design tidak pernah diserahkan kepada Penggugat selaku Kontraktor pelaksana);------c. Adanya beberapa tiang listrik dan telphone di areal lokasi pekerjaan yang menganggu aktifitas ruang gerak pelaksanaan pekerjaan, sehingga dilakukan mekanisme permohonan dan pelaksanaanyya memakan waktu ± 2 (dua) minggu ;-----------------d. Tingginya curah hujan, khususnya di Bulan Oktober, November dan Desember 2012;-----------------------------------------------------------Akan tetapi hal tersebut di atas tidak menjadi pertimbangan pihak Tergugat dalam mengambil keputusan bahkan sebaliknya Tergugat melakukan Penghentian dan Pemutusan Kontrak sebagaimana yang dimuat dalam Berita Acara Penghentian dan Pemutusan Kontrak Nomor : 03/BAPPK/PU-CK/PGK/Xii/2012 Tanggal 28 Desember 2012 beserta lampiran Berita Acara Opname Fisik Lapangan;---------9. Bahwa berdasarkan fakta hukum Berita Acara Penghentian dan Pemutusan

Kontrak

Nomor

:

03/BAPPK/PU-CK/PGK/XII/2012

Tanggal 28 Desember 2012 sangatlah tidak tegas dan rancu ataupun salah dalam pengertian Penghentian dan Pemutusan Kontrak. Fakta hukumnya Penghentian dan Pemutusan Kontrak haruslah dilakukan melalui kedua belah sebagaimana dalam penandatangan kontrak Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.PBR


yang telah dilakukan sebelumnya. Tetapi dalam hal ini faktanya Penghentian dan Pemutusan Kontrak seperti yang disebutkan dalam Berita Acara Penghentian dan Pemutusan Kontrak dilakukan secara sepihak oleh Tergugat

yang diketahui oleh Kuasa Pengguna

Anggaran dan Pengguna Anggaran, sedangkan Penggugat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut dan Penggugat hanya menerima Berita Acara Penghentian dan Pemutusan Kontrak pada tanggal 10 Januari 2013;--------------------------------------------------10. Bahwa berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalam Pasal 93 (Vide Bukti P-19) ayat 1 PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila : ----------------------------------------------------------a.1. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu

menyelesaikan

keseluruhan

pekerjaan

walaupun

diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender

sejak

masa

berakhirnya

pelaksanaan

untuk

menyelesaikan pekerjaan;-------------------------------------------------a.2 Setelah

diberikan

kesempatan

menyelesaikan

pekerjaan

sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;---------------------------------Bahwa apabila dihubungkan ketentuan Pasal 93 ayat 1 huruf a.1 dan a.2 tersebut dengan Berita Acara Penghentian dan Pemutusan Kontrak yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat maka Berita



Acara yang menjadi obyek perkara aquo sangatlah bertentangan dengan aturan dalam Pasal tersebut di atas, hal ini dikarenakan bahwa sebelumnya Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat

Nomor

:

029/TRP-PBR/ADM/IX/2012

Tanggal

26

September 2012 Perihal ; Permohonan Penjelasan, Keputusan serta Penambahan

Waktu

Pelaksanaan.

Tetapi

faktanya

Tergugat

melakukan Penghentian dan Pemutusan Kontrak tanpa memberikan tanggapan bahkan kesempatan untuk melakukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai pada saat waktu pelaksanaan kontrak berakhir. Bahwa fakta hukumnya sangat tidak tepat Tergugat melakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak apabila berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat 1 huruf a.1 dan a.2 tersebut, karena kelalaian bukan hanya pada Penggugat saja akan tetapi juga kelalaian Tergugat, sebagaimana diakui dalam Berita Acara Opname Fisik lapangan Nomor : 2358/BA/DPU-CK/XII/2012, tanggal 28 Desember 2012, oleh karenanya solusi hukum yang lebih tepat adalah perpanjangan waktu dan atau Penghentian Kontrak dengan membuat berita acara secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat, dengan pembayaran sesuai hasil pekerjaan tanpa memberlakukan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan dan lainnya kepada Penggugat ; ---------------------------------------------------------------11. Bahwa akibat putusan Tergugat sebagaimana menjadi obyek perkara aquo, Penggugat telah dirugikan baik materiil yaitu berupa berkurangnya penerimaan uang kegiatan incassu yang seharusnya diterima Penggugat sebesar nilai kontrak yaitu 11. 970. 439.000 (sebelas milyar sembilan ratus tujuh puluh juta Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.PBR


empat

ratus

tiga

puluh

sembilan

ribu

rupiah)

dan

diberlakukannya pencairan jaminan pelaksanaan, serta kerugian moril selaku kontraktor yang mempunyai reputasi baik selama ini yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dan hilangnya kepercayaan pihak lain terhadap Penggugat dalam bidang usaha jasa konstruksi yang selama ini dikerjakan oleh Penggugat. Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas gugatan Penggugat haruslah dinyatakan menurut hukum sudah memenuhi syarat dan prosedur hukum yang berlaku dan dinyatakan dapat diterima ;----------------------------------------------------12. Bahwa untuk menghindari terjadinya kerugian yang semakin besar dan menjadi tanggung jawab Penggugat, maka menurut hukum haruslah dilakukan penundaan pelaksanaan dari obyek perkara aquo, sebagai upaya supremasi hukum dan keadilan ;-------------------Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan atau Majelis Hakim yang mengadili Perkara Aquo dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------------------I. DALAM PENUNDAAN : -----------------------------------------------------------1. Menyatakan penundaan pelaksanaan atas obyek sengketa (Berita Acara

Penghentian

dan

Pemutusan

Kontrak)

Nomor

:

03/BAPPK/PU-CK/PGK/XII/2012, tanggal 28 Desember 2012 dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan belum bisa dilaksanakan;------------------------------------------------------------------------



2. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan pencairan/klaim jaminan pelaksanaan karena obyek sengketa belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;----------------------------------------------------------II. DALAM POKOK PERKARA : ----------------------------------------------------1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ---------------2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita acara Penghentian dan Pemutusan Kontrak Nomor : 03/BAPPK/PU-CK/PGK/XII/2012 Tanggal 28 Desember 2012 ;-------------------------------------------------3. Mewajibkan

Tergugat

untuk

mencabut

Berita

Acara

Penghentian dan Pemutusan Kontrak Nomor : 03/BAPPK/PUCK/PGK/XII/2012 Tanggal 28 Desember 2012 ;------------------------4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;--------------------------------------------------------------------------Akan tetapi, apabila Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan atau Ketua dan Anggota Mejelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana ( ex aequo et bono); -------------------------------------------------Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat telah hadir menghadap kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan pihak Tergugat datang menghadap sendiri bernama IR. WAHYU ALI SUPARDJA;---------------------------------------------Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang termuat dalam Jawaban Tergugat pada persidangan tanggal 17 April 2013, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut : ----------------------------------Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.PBR


Yang menjadi dasar Jawaban Gugatan ini adalah : ----------------------------1. Perpres RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. -----------------------------------------2. Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 53 Tahun 2012 tanggal .02 Februari 2012. -------------------------------------------------------------------3. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 84 Tahun 2012 tentang Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012. -----------4. Kontrak Nomor : 09/KONT/PU-CK/PGK/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012;-------------------------------------------------------------------------------------5. Addendum

Kontrak

No.

09.A/ADD-1/KONT/PU-CK/PGK/IX/2012

tanggal 24 September 2012. ------------------------------------------------------Uraian jawab sebagai berikut : -------------------------------------------------------a. Pekerjaan permulaan dengan menggunakan alat berat yang dikerjakan secara mekanis merupakan suatu metode yang dipilih dan disanggupi oleh pihak pelaksana, dimana pekerjaan ini merupakan suatu pekerjaan yang diharuskan untuk dilakukan oleh pihak pelaksana (Kontraktor Pelaksana); --------------------------------------------b. Pekerjaan peralatan dan penimbunan tanah kembali dikerjakan secara mekanis, pekerjaan ini ditetapkan dalam Addendum-1; -------c.

Pekerjaan Direksi Keet yang diperlukan untuk di lapangan 36 M2 dan sesuai kontrak yang berlaku;------------------------------------------------------

d. Pekerjaan pengadaan tiang pancang triangle (pile) 28x28x28 K-500 sebanyak sesuai volume dalam kontrak 1.792 M atau 299 batang dengan panjang 6 m; --------------------------------------------------------------Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.PBR


e. Pekerjaan

pemancangan

tiang

pancang

triangle

pada

point

dilaksanakan sesuai kondisi lapangan; ---------------------------------------f.

Pekerjaan pemecahan kepala tiang pancang merupakan keharusan menggunakan dalam teknis pelaksanaan pekerjaan dimana tidak perlu dirincikan dalam-dalam Rencana Anggaran Biaya, karena seperti

dalam

pelaksanaan

di

lapangan

pemecahan

lebih

menggunakan alat Hydraulyc Jack untuk menarik sisa kepala pancang. ------------------------------------------------------------------------------Kendala di lapangan menurut Penggugat adalah diantaranya: -------------a. Masalah uang muka yang belum direalisasikan pembayarannya melebihi waktu 1 (satu) minggu setelah adanya surat permohonan uang muka kerja; -------------------------------------------------------------------Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 BAB 1 Pasal 88 bahwa PPK

tidak

diwajibkan

untuk

membayar

uang

muka,

untuk

Perusahaan sekelas PT. Tamako Raya Perdana Uang Muka tidak boleh mempengaruhi jalannya pelaksanaan fisik di lapangan; --------b. Pembesian Poer dan Pile Cap tetap harus dilaksanakan tidak menunggu disebabkan : ----------------------------------------------------------b.1. Telah ada gambar rencana; ----------------------------------------------b. 2. Disetujui untuk dilaksanakan sesuai gambar kerja; ----------------1. Rapat yang dilaksanakan dari rapat awal sampai akhir waktu pelaksanaan telah dilakukan dengan sesuai waktu yang disepakati, akan tetapi pada saat Shop Construction Meeting (SCM) pihak pelaksana selalu saja terjadi keterlambatan terhadap progress yang diharapkan. Hal ini selalu dipertanyakan dan pihak pelaksana tidak Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.PBR


dapat memenuhi target-target yang telah dikatakan atau dijanjikan kepada pihak KPA/PA; ------------------------------------------------------------Review yang diminta oleh pihak pelaksana telah dilakukan dan dikoordinasikan, dimana hasil kalkulasi biaya yang di dapat sama seperti perencanaan awal, sehingga waktu pelaksanaan masih seperti rencana target awal; -----------------------------------------------------2. Untuk masalah terjadinya perubahan dan penambahan beberapa Item Pekerjaan Khususnya pada pekerjaan Pondasi serta review design terhadap beberapa gambar rencana kerja khususnya pada dinding penahan tanah, telah diakomodir oleh kedua belah pihak melalui rapat-rapat kesepakatan yang telah diadakan dan dituangkan dalam Addendum Kontrak Pertama; ------------------------------------------3. Addendum kontrak ke 1 yang dibuat terhadap kontrak No. 09/KONT/PU-CK/PGK/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012 yaitu Addendum ke 1 Nomor : 09.A/ADD-I/KONT/PU-CK/PGK/IX/2012 tanggal 24 September 2012 terdapat penambahan dan pengurangan volume yang signifikan tanpa merubah nilai kontrak, sehingga tidak diperlukan adanya penambahan waktu dan telah disetujui dan ditanda tangani oleh kedua belah Pihak; ---------------------------------4. Setelah dilakukan Addendum 1 seperti point 3 diatas tidak terdapat lagi perubahan volume pekerjaan baik penambahan maupun pengurangan volume pekerjaan, sehingga tidak beralasan Pihak Penggugat terlambat dalam melaksanakan penyelesaian pekerjaan; 5. Surat teguran nomor : 666/PPK/DPU-CK/PGK/XII/2012 pada tanggal 18 Desember 2012, diberikan kepada pihak pelaksana dengan Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.PBR


Deviasi keterlambatan (-47,6868 %) atau minus 47,686 % dihitung berdasarkan waktu yang tersisa yang dibebankan kepada pihak pelaksana, sehingga dengan semakin dekatnya waktu akhir kontrak awal maka dapat dihitung estimasi ada waktu tersebut; -----------------6. Disamping itu pertimbangan keputusan tidak menambah waktu pelaksanaan didasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 50 bahwa kontrak yang bisa dibuat adalah Kontrak Tahun Tunggal, dimana kontrak hanya berlaku sesuai Anggaran yang telah dibuat hanya sampai akhir Tahun 2012.; ----------------------------------------------7. Pemutusan Kontrak juga didasarkan pada Perbup No. 84 Tahun 2012 Tanggal 3 Desember 2012 Pasal 4 ayat 2 tentang LANGKAHLANGKAH MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2012.; ------8. Penghentian Kontrak pada tanggal 28 Desember 2012 telah dilakukan dengan saling berkoordinasi dengan pihak pelaksana dan sesuai dengan progres pencapaian fisik yang dapat dilaksanakan oleh pihak pelaksana yaitu pada 63,535 %.;---------------------------------9. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 93 ayat 1, pada point a.1. bahwa dengan prestasi pencapaian oleh pihak pelaksana serta keadaan dan kondisi site project yang telah dievaluasi memberikan keyakinan pada PPK bahwa dengan penambahan 50 hari kalender juga tidak dapat untuk menyelesaikan pekerjaan 100 % sesuai dengan target; -----------------------------------------------------------------------10. Kami mengadakan pemutusan kontrak berdasarkan hasil prestasi pelaksanaan fisik di lapangan, sedangkan pembayaran disesuaikan Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.PBR


dengan progress fisik yang telah dicapai, telah memenuhi prosedur yang telah ditetapkan yaitu sebesar 63,534 %.;-----------------------------Berdasarkan uraian diatas, Tergugat menyatakan bahwa : ------------------Berita Acara Penghentian dan Pemutusan kontrak Nomor : 03/BAPPK/P_-CK/PGK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak diwajibkan untuk dibatalkan oleh Pihak Tergugat; --------------------------------------------------Bahwa

terhadap

Jawaban

Tergugat,

Penggugat

menanggapi dalam Replik pada persidangan tanggal

telah

24 April 2013,

sedangkan Tergugat telah menanggapi Replik Penggugat dengan Duplik pada persidangan tanggal 08 Mei 2013; ------------------------------------------Bahwa

untuk membuktikan

serta

menguatkan

dalil-dalil

gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 serta telah dicocokan dengan aslinya atau foto copynya adalah sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------------1.

Bukti P-1

: Foto

copy

Berita

Pemutusan Kontrak

Acara

Penghentian

dan

Nomor : 03/BAPPK/PU-

CK/PGK/XII/2012, tanggal 28 Desember 2012 (foto copy) ------------------------------------------------------------2.

Bukti P-2

: Foto Copy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 09/KONT/PU-CK/PGK/VI/2012 tanggal 02 Juli 2012 (sesuai dengan aslinya);------------------------------------

3.

Bukti P-3

: Foto Copy Surat dari PT. Tamako Raya Perdana



Nomor : 021/TRP-PBR/ADM/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 Perihal Informasi Pelaksanaan Proyek kepada PPK Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor TA. 2012 (sesuai dengan aslinya); ------------4.

Bukti P-4

: Foto Copy Surat dari PT. Tamako Raya Perdana Nomor : 005/TRP-PBR/ADM/VIII/2012 tanggal 2 Agustus

2012

Perihal

Proyek

kepada

PPK

Informasi Kegiatan

Pelaksanaan Pembangunan

Gedung Kantor TA. 2012 (sesuai dengan aslinya); 5.

Bukti P-5

: Foto Copy Surat dari PT. Tamako Raya Perdana Nomor : 003/TRP-PBR/ADM/IX/2012 tanggal 05 September 2012 Perihal Permohonan Penjelasan serta

Keputusan

kepada

PPK

Kegiatan

Pembangunan Gedung Kantor TA. 2012 (sesuai dengan aslinya); ---------------------------------------------6.

Bukti P-6

: Foto

Copy

Addendum–I

Nomor

09.A/ADD-

I/KONT/PU-CK/PGK/IX/2012 tanggal 24 September 2012 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2012 (sesuai dengan aslinya); ----------------------------------7.

Bukti P-7

: Foto Copy Surat PPK Nomor : 001/PPK/PUCK/PGK/IX/2012

tanggal

17

September

2012

Perihal Opname Lapangan Pekerjaan kepada Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kabupaten Indragiri



Hulu TA 2012 (foto copy); ---------------------------------8.

Bukti P-8

: Foto

Copy

Berita

Acara

Opname

01/BA/PAN/PU-CK/PGK/IX/2012

Nomor

tanggal

: 17

September 2012 (foto copy);------------------------------9.

Bukti P-9

: Foto Copy Berita Acara Peneliti Pelaksanaan Kontrak Nomor : 04/BA/PAN/PU-CK/PGK/IX/2012 tanggal 18 September 2012 (foto copy); ---------------

10. Bukti P-10

: Foto

Copy

Surat

PPK

Dinas PU

004/PPK/PU-CK/PGK/IX/2012

Nomor

tanggal

: 19

September 2012 Perihal Perubahan Item Pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Indragiri Hulu TA. 2012 (foto copy); --------------------------------------------11. Bukti P-11

: Foto

Copy

Surat

KPA

Dinas PU

001/KPA/PU-CK/PGK/IX/2012

Nomor

tanggal

: 20

September 2012 Perihal Persetujuan Addendum Kontrak

Pekerjaan

kepada

Pejabat

Pembuat

Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kabupaten Indragiri Hulu TA. 2012 (foto copy); -----------------------------------------------------------12. Bukti P-12

: Foto Copy Surat PT. Tamako Raya Perdana Nomor: 029/TRP-PBR/ADM/IX/2012 tanggal 26 September 2012 Perihal Permohonan Penjelasan, Keputusan serta Penambahan Waktu Pelaksanaan kepada PPK Kegiatan Pembangunan Gedung



Kantor Kab. Indragiri Hulu TA. 2012 (sesuai dengan aslinya);--------------------------------------------------------13. Bukti P-13

: Foto Copy Surat PT. Tamako Raya Perdana Nomor: 016/TRP-PBR/ADM/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 Perihal Tanggapan dan Klarifikasi Terkait Surat. 1 PPK kepada PPK Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kab. Indragiri Hulu TA. 2012 (sesuai dengan aslinya); ----------------------

14. Bukti P-14

: Foto Copy Surat PT. Tamako Raya Perdana Nomor: 018/TRP-PBR/ADM/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 Perihal Tanggapan dan Klarifikasi Terkait Surat Teguran Tertulis. 1 (pertama) dari PPK kepada PPK Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kab. Indragiri Hulu TA. 2012 (sesuai dengan aslinya); ---------------------------------------------------------

15. Bukti P-15

: Foto Copy Berita Acara Opname Fisik Lapangan Nomor : 2358/BA/DPU-CK/XII/2012 Tanggal 28 Desember 2012 (foto copy); -------------------------------

16. Bukti P-16

: Foto Copy Surat PT. Tamako Raya Perdana Nomor:

002/TRP-PBR/ADM/I/2013

tanggal

10

Januari 2013 Perihal Permohonan Peninjauan Kembali Berita Acara Penghentian dan Pemutusan Kontrak kepada PPK Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kab. Indragiri Hulu TA. 2012 (sesuai dengan aslinya); -----------------------------------



Bahwa

untuk membuktikan

serta

menguatkan

dalil-dalil

Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13 serta telah dicocokan dengan aslinya atau foto copynya adalah sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------------1.

Bukti T-1

: Foto

copy

Pemutusan

Berita

Acara

Kontrak

CK/PGK/XII/2012

Nomor

tanggal

28

Penghentian :

dan

03/BAPPK/PUDesember

2012

(sesuai dengan aslinya); -----------------------------------2.

Bukti T-2

: Foto Copy Berita Acara Opname Fisik Lapangan Nomor

:

35B/BA/DPU-CK/XII/2012

tanggal

28

Desember 2012 (foto copy dari foto copy);------------3.

Bukti T-3

: Foto

Copy Surat

Perjanjian

09/KONT/PU-CK/PGK/VII/2012

(Kontrak) Nomor Tanggal

02

Juli

2012, Kegiatan Pembangunan Gedung Baru Kantor Bupati

Indragiri

Hulu

(Lanjutan)

antara

PPK

Kegiatan Gedung Kantor Kabupaten Indragiri Hulu TA. 2012 dengan PT. Tamako Raya Perdana (sesuai dengan aslinya);------------------------------------4.

Bukti T-4

: Foto Copy Addendum I Nomor : 09.A/ADDI/KONT/PU-CK/PGK/I/2012 tanggal 24 September 2012 (sesuai dengan aslinya);------------------------------

5.

Bukti T-5

: Foto Copy Berita Acara Rapat Lapangan Pertama No. 01/BA/PU-CK/PGK/VII/2012 Tanggal 24 Juli 2012 (sesuai dengan aslinya);------------------------------



6.

Bukti T-6

: Foto Copy Berita Acara Rapat Lapangan Kedua No. 02/BA/PU-CK/PGK/VIII/2012 Tanggal 27 Agustus 2012 (sesuai dengan aslinya);------------------------------

7.

Bukti T-7

: Foto Copy Berita Acara Rapat Lapangan Ketiga No. 03/BA/PU-CK/PGK/IX/2012 Tanggal 4 September 2012 (sesuai dengan aslinya);------------------------------

8.

Bukti T-8

: Foto Copy Berita Acara Rapat Lapangan Keempat No.

04/BA/PU-CK/PGK/IX/2012

Tanggal

12

September 2012 (sesuai dengan aslinya);-------------9.

Bukti T-9

: Foto Copy Jadwal Waktu Pelaksanaan (sesuai dengan aslinya);------------------------------------------------

10. Bukti T-10

: Foto Copy Surat dari PT. Tamako Raya Perdana kepada

PPK Kegiatan

Pembangunan

Gedung

Kantor Kabupaten Indragiri Hulu TA. 2012 Nomor 023/TRP-PBR/ADM/I/2012 Tanggal 14 September 2012 Perihal Permohonan Perubahan Kuantitas Item Pekerjaan (sesuai dengan aslinya);---------------Bukti T-10A : Foto Copy Surat PPK Bidang Cipta Karya kepada KPA Bidang Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Indragiri

Hulu

TA.

2012

No.

004/PPK/PU-

CK/IX/2012 Tanggal 19 September 2012, Perihal Permohonan Perubahan Kuantitas Item Pekerjaan (sesuai dengan aslinya);------------------------------------11. Bukti T-11

: Foto Copy Surat Persetujuan Kuasa Pengguna



Anggaran kepada PPK Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kabupaten Indragiri Hulu TA. 2012 Nomor 001/KPA/PU-CK/PGK/IX/2012 Tanggal 20 September 2012 Perihal Persetujuan Addendum Kontrak Pekerjaan (sesuai dengan aslinya);----------12. Bukti T-12

: Foto Copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 6 Tahun

2012

Tentang

Anggaran/Barang, Pejabat

Penunjukan

Pengguna

Pengguna

Anggaran,

Kuasa

Pentatausahaan

Keuangan

(PPK),

Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara

Barang,

Bendahara

Penerima

Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012 (foto copy dari foto copy);------------------13. Bukti T-13

: Foto Copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 84

Tahun

2012

Tentang

Langkah-Langkah

menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012 (foto copy dari foto copy);-------------------------------------------------Bahwa atas kesempatan yang telah diberikan baik pihak Penggugat

maupun

pihak

Tergugat,

masing-masing

pihak

tidak

mengajukan saksi dalam perkara ini; -----------------------------------------------Bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang bertetap pada dalil-dalil gugatannya pada persidangan tanggal Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.PBR


22

Mei

2013,

sedangkan

pihak

Tergugat

tidak

mengajukan

Kesimpulan; -------------------------------------------------------------------------------Bahwa

untuk menyingkat uraian dalam putusan ini segala

sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta merupakan bagian tak terpisahkan dalam berkas perkara ini;----------------Bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;--------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti yang termuat dalam gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas, yang pada pokoknya memohon agar obyek sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal atau tidak sah ;-----------------------------------------------------Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Berita Acara Penghentian Dan Pemutusan Kontrak Nomor : 03/BAPPK/PU-CK/PGK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 (vide bukti P-1 = bukti T-1) ;-----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai obyek sengketa perkara a quo apakah telah memenuhi pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.PBR


Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;--------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;-----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sengketa tata usaha negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;--------------------------------------------------------------------------------



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara di atas, maka Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat secara kumulatif sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------------------------- Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut :-----------------------------------------------------------------------a. Unsur Penetapan Tertulis;------------------------------------------------------b. Unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;--------------------------c. Unsur Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;------------------------------d. Unsur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;--e. Unsur bersifat konkret, individual dan final;---------------------------------f. Unsur menimbulkan akibat hukum;-------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Keputusan Tergugat yang digugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat menjadi obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara sehingga pokok gugatan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat unsur penetapan tertulis telah terpenuhi;-----------------------------------------------------------------------------------Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.PBR


Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini adalah Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Bidang Cipta Karya Pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu adalah pejabat tata usaha negara di daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang cipta karya pada Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Indragiri Hulu, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim unsur dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara telah terpenuhi;---------------------------------Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan unsur tindakan hukum tata usaha negara sebagai berikut :-------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Hal. 81 menyebutkan bahwa tindakan hukum tata usaha negara (administratieve rechtshandeling) yang dapat disengketakan di pengadilan

tata

usaha

negara

adalah

berupa

tindakan-tindakan

pemerintah menurut hukum publik (hukum tata negara dan hukum tata usaha negara yang tertulis). Yang dimaksud Tindakan menurut hukum publik adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata

usaha

negara

dalam

rangka

melaksanakan

urusan

pemerintahan;-----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat sebagai penyedia barang dan jasa pemenang lelang pekerjaan pembangunan gedung kantor baru Kantor Bupati Indragiri Hulu dengan Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah pada saat ditandatanganinya

surat

perjanjian


pelaksanaan

paket

pekerjaan


konstruksi pembangunan gedung kantor baru Kantor Bupati Indragiri Hulu (vide bukti P-2 = bukti T-3);-----------------------------------------------------Menimbang, bahwa Tergugat pada saat menandatangani surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut (bukti P-2 = bukti T3), Tergugat sebagai badan atau pejabat tata usaha negara yang bertindak atas nama badan publiknya yang berkedudukan sebagai badan hukum perdata (vide pendapat Indroharto dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara” Halaman 133 );----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pada saat perjanjian pekerjaan paket pembangunan gedung Kantor Bupati Indragiri Hulu dilaksanakan oleh Penggugat, terdapat beberapa perubahan item pekerjaan (addendum), dan pada tanggal 28 Desember 2012 telah ditetapkan Berita Acara Opname

Fisik Lapangan

Nomor

235B/BA/DPU-CK/XII/2012

yang

menyatakan bahwa pada akhir masa kontrak pada pekerjaan progress fisik sampai batas akhir kontrak adalah 63,535% (vide bukti P-15 = bukti T-2);------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Opname Fisik Lapangan (bukti P-15 = bukti T-2) Tergugat menilai Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai isi kontrak hingga akhir masa kontrak berlaku (wanprestasi) sehingga Tergugat mengeluarkan Berita Acara Penghentian Dan Pemutusan Kontrak Nomor 03/BAPPK/PUCK/PGK/XII/2012 (obyek sengketa);------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, menurut pendapat Majelis Hakim tindakan hukum Tergugat dalam memutus Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.PBR


kontrak dengan Penggugat secara sepihak bersumber dari peraturan perundang-undangan di bidang perdata atau privat khususnya pasalpasal pengakhiran perjanjian yaitu Pasal 1381 KUHPerdata jo. 1266 KUHPerdata jo. 1267 KUHPerdata;-------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salah satu unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagamana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu berisi tindakan hukum tata usaha negara tidak terpenuhi, sehingga secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa atas penerbitan surat keputusan Tergugat berupa Berita Acara Penghentian Dan Pemutusan Kontrak Nomor 03/BAPPK/PU-CK/PGK/XII/2012 (obyek sengketa), sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;-----------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka terhadap permohonan penangguhan pelaksanaan obyek sengketa, menurut pendapat Majelis Hakim tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga haruslah dinyatakan ditolak;---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan di bawah ini; ------Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 107 beserta penjelasannya dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.PBR


Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, akan tetapi dalam mempertimbangkan untuk memutus dan menyelesaikan sengketanya Majelis Hakim mengutamakan alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; ---------------------------Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait; ------MENGADILI : 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;------------------------------2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);--------------------Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari SENIN, tanggal 03 JUNI 2013 oleh kami GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagai Hakim Ketua Majelis, HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H. dan ADI IRAWAN, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 05 JUNI 2013 oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NUR SUJUD, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.PBR


Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;-------------------------------------------------------------------------------------

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H.

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

ADI IRAWAN, S.H. PANITERA PENGGANTI,

TTD

NUR SUJUD, S.H.



Rincian Biaya perkara :

- Pendaftaran Gugatan

: Rp.

30.000,-

- ATK

: Rp.

50.000,-

- Panggilan

: Rp.

143.000,-

- Redaksi

: Rp.

5.000,-

- Materai

: Rp.

6.000,-

: Rp.

234.000,-

Jumlah

(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);



PTUN-PBR

Recommend Documents