PTUN-Pbr

1

P

U

T

U

S

A

N

Nomor : 02 / G / 2012/ PTUN-Pbr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : ----------------------------------------------------------------PT. ROKAN ERASUBUR PLANTATIONS, yang diwakili oleh DINGOT SIMARMATA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. ROKAN ERASUBUR PLANTATIONS, Beralamat di Jalan K.L. Yos Sudarso Km. 6,8 Kota Medan ; ---------------------------------------------Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada ALDIAN PINEM, S.H.,M.H., MUSKARBED TUJUH DELAPAN, S.H.,M.H., MUS MULYADI, S.H., RUDIANSYAH DHARMAWAN, S.H. TOMMY BELLYN WIRYADI, S.H., ANDREAS TARIGAN, S.H., SURANTA RAMSES TARIGAN, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum PHP yang berkantor di Jalan Panglima Nyak Makam No. 30 Medan ; -----------------------------------------------Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2112 ; ----Selanjutnya disebut sebagai

………......................PENGGUGAT ;

-------------------------------------------------M E L A W A N ----------------------------------------------KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU, Berkedudukan di Jalan Pepaya No. 55 Pekanbaru ; --------------------Dalam ….........

2 Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada ; -------------------------------1. YOHANES SUPAMA, S.H.,M.Hum (Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau) ; --------------2. JUNIAR HUTAGALUNG, S.H. (Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau) ; -----------------------------------3. RETNO WINDRATI, S.H. (Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau) ; --------------4. YURNELINSIA, S.H. (Plt Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah Badan Hukum pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau) ; ---------------------------------------------------------------5. HENDRAWAN SAPUTRA, S.IP (Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau) ; --------------Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, Beralamat di Jalan Pepaya Nomor : 55 Pekanbaru ; -------------------Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 199 A/SK-14/II/2012 tertanggal 2 Februari 2012 ; --------------------------------------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai........................................TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; --------------------------------------------------Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : A.02/Pen.MH/2PTUN-Pbr. tertanggal 19 Januari 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -------------------------------Telah …..

3 Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 02/Pen-PP/2012/PTUN-Pbr. pada tanggal 1 Februari 2012 Tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----------------------------Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 02 /Pen.HS/2012/PTUN-Pbr pada tanggal 28 Februari 2012 Tentang Hari Persidangan ; -----------------------------------Telah mempelajari bukti-bukti surat dari kedua belah pihak ; ---------------------------Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi ; ---------------------------------------------Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ; -----------TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 13 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal

16 Januari

2012,

dengan Perbaikan Gugatan pada tanggal 22 Februari

2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; ------------------------------------------------------A.

OBJEK GUGATAN Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : ----------------------Karena Tergugat tidak mengeluarkan Hak Guna Usaha atas nama PT. Rokan Erasubur Plantations (PT.RES) terhadap areal seluas 12.650 Ha sesuai dengan SK Menteri Kehutanan RI No.323/KPTS-II/1991 Tgl. 18 Juni 1991 dan diperbaharui lagi dengan SK Menhut Tgl. 11 Oktober 2010 No. SK 575/MenhutII/2010 yang setempat dikenal dengan Desa Sontang Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (d/h Kelompok Hutan Sungai Rokan Sungai Air Hitam Kabupaten Tingkat II Kabupaten Kampar) atas Surat Permohonan Susulan Tgl. 7 September 2011 agar mendapatkan kepastian hukum karena PT.RES telah menanamkan modal untuk penanaman kelapa sawit. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----------------------------------------------------B.

KEPENTINGAN PENGGUGAT….....

4 B.

KEPENTINGAN PENGGUGAT Bahwa dengan tidak diterbitkan oleh Tergugat Hak Guna Usaha atas nama PT. Rokan Erasubur Plantations (PT.RES) terhadap areal seluas 12.650 Ha yang setempat dikenal dengan Desa Sontang Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (d/h Kelompok Hutan Sungai Rokan-Sungai Air Hitam Kabupaten Tingkat II Kabupaten Kampar) maka Penggugat telah mengalami kerugian. Sebab areal kebun yang menjadi kekuasaan Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Tgl. 323/KPTS-II/1991 Tgl. 18 Juni 1991 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 12.650 Ha untuk PT.RES dan Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Tgl. 5 Juli 2001 No. 525/TP/VII/2001/832 Tentang Rekomendasi Tanah Garapan PT.Rokan Erasubur Plantations dan Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Tgl. 25 September 2001 No. KPTS.3/TP/IX/2001 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT.Rokan Erasubur Plantations telah dikuasai pihak pihak lain secara melawan hukum dan akibat dikuasai oleh pihak pihak lain, maka Penggugat tidak dapat melakukan penanaman kelapa sawit dengan cara aman ; ----------------------Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mempunyai kepentingan atas perbuatan Tergugat yang tidak menerbitkan Hak Guna Usaha atas nama PT. Rokan Erasubur Plantations (PT.RES) terhadap areal seluas 12.650 Ha yang setempat dikenal dengan Desa Sontang Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (d/h Kelompok Hutan Sungai Rokan- Sungai Air Hitam Kabupaten Tingkat II Kabupaten Kampar) ; --------------------------------------------------

C.

TENGGANG WAKTU OBJEK GUGATAN Bahwa Penggugat pada Tgl. 7 September 2011 melalui surat No. 071/KDRRES/IX/2011 mengirimkan surat susulan kepada Tergugat perihal mendesak Tergugat ...........

5 Tergugat untuk menerbitkan Hak Guna Usaha atas nama PT. RES yang merupakan kewenangan dari Tergugat ; -----------------------------------------------------Bahwa surat Penggugat terakhir Tgl. 7 September 2011 yang menurut Pasal 3 setelah 120 Hari Tergugat tidak mengeluarkan sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT.Rokan Erasubur Plantations terhadap areal tanah seluas 12.650 Ha, maka telah terbukti Tergugat sejak Tgl. 11 Januari 2012 tidak mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT.RES ; -------------------------------------------------------------------------------------D.

ALASAN HUKUM GUGATAN

Adapun alasan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut : -----------------------------------1.

Bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum yang bergerak dalam usaha perkebunan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Tgl. 12 Nopember 1988 No. 34 yang dibuat dihadapan Notaris Yanti Sulaiman Sihotang, S.H. yang kemudian diperbaiki sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Tgl. 14 Nopember 1988

No. 107 dibuat dihadapan

Notaris Yanti Sulaiman Sihotang, S.H. dan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Tgl. 23 Juli 2010 No. 153 dibuat dihadapan Notaris Adi Pinem, S.H. dengan kedudukan Direktur Utama dijabat oleh Dingot Simarmata ; -------------------------------------------------------------------2.

Bahwa Penggugat telah memperoleh hak pengelolaan kebun seluas 12.650 Ha yang setempat dikenal dengan Desa Sontang Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (d/h Kelompok Hutan Sungai Rokan- Sungai Air Hitam Kabupaten Tingkat II Kabupaten Kampar) berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI No.323/KPTS-II/1991 Tgl. 18 Juni 1991 dan diperbaharui lagi dengan SK Menhut Tgl. 11 Oktober 2010 No. SK 575/Menhut-II/2010 ; ------------------------------------------

3.

Bahwa sebelumnya Penggugat telah menyelesaikan segala sesuatu surat untuk pelepasan kawasan hutan tersebut dan juga telah melakukan penanaman seluas 1.800 Ha dan kemudian 3.200 Ha dilakukan penanaman oleh PT.Citra Lestari Semesta dengan perjanjian Tgl. 1 Maret 2005 ; ----------------------------------------------4. Bahwa ...............

6 4.

Bahwa terhadap sebagian areal PT. RES yang dikuasai oleh pihak lain telah dibuat pengaduan kepada pihak Kepolisian sesuai dengan Laporan Polisi Tgl. 12 Mei 2006 No.Pol : LP/154/V/2006/Siaga-II dan Laporan Polisi Tgl.15 September 2006 No.Pol : STPL/112/IX/2006/Reskrim ; ---------------------------------------------------------

5.

Bahwa Penggugat telah memohon kepada instansi yang terkait terhadap segala sesuatu surat untuk kelengkapan usaha perkebunan Penggugat yang seluas 12.650 Ha yang setempat dikenal dengan Desa Sontang Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ; ---------------------------------------------------------

6.

Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Tgl. 4 Juli 1997 No. Kpts.83/KP/VII/1997 menerangkan tentang Pemberian Izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT.RES ; -

7.

Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Kampar Tgl. 17 Mei 1997 No. 593/TP/3533 menerangkan tentang rekomendasi izin lokasi kepada PT.RES untuk mengelola lahan perkebunan di Desa Sontang Teluk Sono Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Kampar ; -------------------------------

8.

Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Gubernur Riau Tgl. 20 Oktober 2004 No.

522.12/Ekbang/1615

menerangkan

PT.RES

telah

merealisasikan

pembangunan dan penanaman kebun kelapa sawit kepada PT. RES Tahun 2003 ; 9.

Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat kepada Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Riau kepada Gubernur Riau Tgl. 12 Desember 1988 No. 1521/II/KW-6/1988 menerangkan laporan hasil survei pemantapan lokasi calon areal atas nama PT.RES di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Kampar dan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ; ----------------------------------------------------

10.

Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Dinas Perkebunan Pemerintah Propinsi Riau kepada Direktur Jenderal Perkebunan Tgl. 13 Desember 1988 No. 1268/3aUm/1988 menerangkan dukungan permohonan persetujuan / izin prinsip usaha perkebunan atas nama PT. RES ; ----------------------------------------------------------------11. Bahwa ..................

7

11. Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Tgl. 21 Maret 1989 menerangkan tentang persetujuan penanaman modal dalam negeri kepada PT.RES dengan No. 176/I/PMDN/1989 ; -----------------------------------12. Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Menteri Pertanian RI

Tgl. 10 April

1991 No. HK. 350/E4.236/04.91 menerangkan tentang perpanjangan persetujuan prinsip usaha perkebunan kepada PT.RES di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Kampar dan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau ; 13. Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Menteri Pertanian RI Tgl. 2 April 1994 No. HK.350/E4.207/04.94 menerangkan tentang perpanjangan persetujuan prinsip usaha

perkebunan

kepada

Penggugat di

Kecamatan

Kunto

Darussalam

Kabupaten Kampar dan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau ; 14

Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Menteri Pertanian RI Tgl. 12 Mei 1995 No. HK.350/E5.323/00.95 menerangkan tentang persetujuan kepada PT.RES untuk melakukan perubahan jenis tanaman menjadi tanaman kelapa sawit ; ---------

15

Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Ketetapan Pajak Tahun 1997 menerangkan PT.RES telah membayar setoran atas penerimaan uang retribusi sarana lingkungan sebesar Rp. 53.439.500 kepada Dinas Pendapatan Daerah Rokan Hulu ; --------------------------------------------------------------------------------------------

16

Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Gubernur Riau Tgl. 23 Desember 1988 No. 525/BKPMD/3950 menerangkan tentang rekomendasi pelepasan areal hutan seluas 18.000 Ha di Kecamatan Siak Hulu dan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Kampar kepada PT.RES ; ------------------------------------------------------------

17

Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Keputusan Direktur Jenderal

Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Tgl. 7 Mei 1990 No. 48/Kpts/VII-3/1990 menerangkan tentang pembentukan tim tata batas areal hutan yang akan dilepaskan untuk tujuan lahan perkebunan kepada PT.RES seluas 12.800 Ha dikelompok Hutan Sungan Rokan Sungai Air Hitam Kabupaten Kampar Propinsi Riau ; ----------------18. bahwa............

8 18. Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Pekanbaru Tgl. 23 Maret 1991 No. 375/BIPHUT/I/4/1991 menerangkan tentang penyampaian hasil Berita Acara tata Batas Areal Hutan yang akan dilepaskan untuk tujuan perkebunan PT.RES yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan TGl. 17 Nopember 1990 ; -------------------------------------------------------------------------------------19. Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Bupati Rokan Hulu Tgl. 5 Juli 2001 No.525/TP/VII/2001/832 menerangkan tentang rekomendasi bebas tanah garapan atas nama PT.RES ; ---------------------------------------------------------------------------------20

Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Tgl. 25 September 2001 No. Kpts. 3/TP/IX/2001 menerangkan Bupati Rokan Hulu telah memberikan perpanjangan izin lokasi atas lahan perkebuan kelapa sawit kepada PT.RES ; -------------------------------------------------------------------------------------------------

21

Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Kepada Dinas Kehutanan Propinsi Riau kepada Bupati Rohul Tgl. 18 Juli 2011 No. 522.1/Planhut/2223 tentang permintaan kepada Bupati Rohul agar mencabut semua izin yang diterbitkan diatas areal PT.RES ; ------------------------------------------------------------------------------------------

22

Bahwa dasar Penggugat memohon surat surat dari instansi Pemerintah terkait dimana terlebih dahulu Penggugat menyelesaikan segala sesuatunya dengan masyarakat di sekitar areal kebun kelapa sawit milik Penggugat termasuk uang sagu hati yang telah diselesaikan dengan masyarakat ; ------------------------------------

23

Bahwa Penggugat telah menyelesaikan uang sagu hati kepada masyarakat sebagaimana dalam Surat Kesepakatan penyerahan sagu hati Tgl. 26 Maret 1999 diserahkan kepada Kepala Desa ; -----------------------------------------------------------------

24. Bahwa Penggugat telah menyelesaikan uang sagu hati kepada masyarakat sebagaimana dalam Surat Kesepakatan ganti rugi lahan Tgl. 13 April 1999 ; --------25. Bahwa..........

9 25

Bahwa Penggugat telah menyelesaikan uang sagu hati kepada masyarakat sebagaimana dalam Surat Keterangan ganti kerugian tanah Tgl. 16 Juni 2001 ada dua untuk masyarakat yang berbeda ; -----------------------------------------------------------

26. Bahwa Penggugat telah menyelesaikan uang sagu hati kepada masyarakat sebagaimana dalam Surat Pernyataan warga Desa Sontang Kecamatan Konto Darussalam Tgl.26 Maret 1999 telah menerima uang Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ; ------------------------------------------------------------------------------------27

Bahwa Penggugat telah menyelesaikan uang sagu hati kepada masyarakat sebagaimana dalam Surat Pernyataan warga masyarakat Dusun I Teluk Sono Desa Sontang Tgl. 27 Pebruari 1999 telah menerima uang Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah); -------------------------------------------------------------------------------

28. Bahwa Penggugat telah menyelesaikan uang sagu hati kepada masyarakat sebagaimana dalam Surat Pernyataan warga masyarakat Dusun II Kasang Mungkal Tgl.27 Pebruari 1999 telah menerima uang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; --------------------------------------------------------------------------------------29

Bahwa Penggugat telah menyelesaikan uang sagu hati kepada masyarakat sebagaimana dalam Surat Pernyataan warga masyarakat Dusun III Sikilang Tgl. 27 Pebruari 1999 telah menerima uang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;-

30

Bahwa Penggugat telah menyelesaikan uang sagu hati kepada masyarakat sebagaimana dalam Surat perangkat Desa Teluk Sono Desa Sontong Tgl. 27 Pebruari 1999 telah menerima uang Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

31 Bahwa berdasarkan adanya pembayaran uang sagu hati dan juga persyaratan surat surat yang diperlukan untuk itu, maka Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Tergugat agar mengeluarkan Hak Guna Usaha atas nama PT.Rokan Erasubur Plantations (PT.RES) ; -----------------------------------------------------------------32 Bahwa walaupun telah diajukan permohonan dan kemudian Tergugat telah meminta kepada Penggugat agar dibayar biaya Pengukuran dari Penggugat kepada Tergugat.........

10 Tergugat (Panitia B) sejumlah Rp. 177.741.500,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) melalui Bank Exim Cabang Medan Balai Kota Tgl. 28 September 1998 ; --------------------------------------------------33

Bahwa setelah dilakukan pembayaran, Tergugat tidak mengeluarkan Hak Guna Usaha kepada PT. Rokan Erasubur Plantations (PT.RES) dan kemudian Penggugat menyampaikan surat kepada Tergugat ; -----------------------------------------

34

Bahwa Penggugat mengajukan Surat Permohonan kepada Tergugat untuk penerbitkan Hak Guna Usaha Tgl. 29 Agustus 1998 dan kemudian menyampaikan surat lagi Tgl.14 Agustus 2002 No. 06/KDR-RES/VIII/2002 dan bersama surat ini dilampirkan dokumen dokumen, antara lain : SK pelepasan Kawasan Hutan No.323/KPTS-II/1991 Tgl.18 Juni 1991, Izin prinsip usaha perkebunan No.HK 350/E4.207/04-09 Tgl. 2 April 1994, Surat BKPM No.517/A.7/1997, Daftar isian pertimbangan aspek tata guna tanah No.156/PB-HGU/1997 Tgl.23 Maret 1997, persetujuan rencana pembukaan lahan No.IV/1066/SD.04/12.97 Tgl. 23 Desember 1997, Berita Acara Pemeriksaan lahan, Surat perintah Setor Kakanwil BPN Provinsi Riau Tgl.13 Agustus 1998, kegiatan pengurusan penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha Tgl.2 September 1998, bukti setoran Tgl.28 September 1998 untuk biaya Panitia ”B”, dan perpanjangan izin lokasi No.Kpts 3/TP/IX/2001 Tgl.25 September 2001 ; --------------------------------------------------------------------------------------

35

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan surat susulan kepada Tergugat Tgl.1 Nopember 2002 No. 001/KDR-RES/XI/2002 perihal penerbitan “Risalah Panitia B” dan Hak Guna Usaha Penggugat, surat tersebut berisikan kelengkapan dokumen untuk penerbitan hak guna usaha atas nama PT.RES dengan melakukan ganti rugi dan sagu hati kepada masyarakat Desa Sontang, pembangunan sarana dan prasarana, pembersihan lahan dan telah dilakukan penanaman tanaman kelapa sawit ; -----------------------------------------------------------------------------------------------36. Bahwa.....

11

36

Bahwa

kemudian Penggugat menyampaikan surat susulan kepada Tergugat

untuk penerbitan Hak Guna Usaha Tgl. 20 Januari 2003 No. 08/KDR-RES/I/03 sesuai dengan Surat Tergugat No.500/1306/XII/2002 Tgl. 18 Desember 2002 perihal kekurangan persyaratan dalam permohonan Hak Guna Usaha Penggugat dan bersama surat Penggugat ini dilampirkan dokumen dokumen antara lain : rekomendasi Bupati yang menyatakan bebas dari garapan rakyat, izin lokasi baru, tanda bukti pembebasan atau perolehan tanah dan surat pernyataan masyarakat Desa Sontang, tata batas hutan, dan gambar situasi khusus yang telah direvisi karena terdapat tanah garapan penduduk ; ----------------------------------------------------37

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan surat susulan kepada Tergugat untuk penerbitan Hak Guna Usaha Tgl. 29 Maret 2004 No. 05/RES/KDR/III/2004 dan bersama surat ini dilampirkan dokumen pendukung, antara lain : SK Pelepasan Kawasan Hutan No.323/KPTS-II/1991 Tgl.18 Juni 1991 dari Menteri Kehutanan RI, Surat Gubernur Riau No.522.12/Ekbang-II/1615 Tgl. 20 Oktober 2005 mengenai penyelesaian Hak Guna Usaha kebun Penggugat, dan surat Kepala Badan Planologi Departemen Kehutanan (BAPLAN) No.5.174/VII/PW/2004 Tgl.15 Maret 2004 mengenai penolakan pengalihan areal pelepasan kawasan hutan kepada PT.Andhika Permata Sawit Lestari ; --------------------------------------------------------------

38

Bahwa Penggugat menyampaikan surat kepada Bupati Rokan Hulu Tgl. 9 Juni 2006 No. 007/KDR-RES/VI/2006 perihal agar secepatnya Bupati Rokan Hulu meninjau kembali surat Bupati No.529/PEM/V/2002/479 Tgl. 22 April 2002 sehingga proses penyelesaian permohonan Hak Guna Usaha dapat dilanjutkan oleh Kanwil BPN Provinsi Riau ; -------------------------------------------------------------------

39. Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan surat susulan kepada Tergugat Tgl. 23 Oktober 2008 No. 037/KDR-RES/HO/Dir/X/2008 perihal agar dilanjutkan kembali penyelesaian permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT.RES karena tertunda disebabkan adanya gugatan..............

12 gugatan di PTUN Jakarta dengan register perkara No.83/G/2006/PTUN-JKT dan bersama surat ini dilampirkan data data, antara lain : Putusan PTUN Jakarta Tgl.5 Desember 2006 No.83/G/2006/PTUN-JKT, Putusan PTTUN Tgl. 2 Juli 1997 No.24/B/2007/PTTUN-JKT, Putusan MARI Tgl. 13 Mei 2008 No.505 K/TUN/2007, surat keterangan ganti rugi tanah kepada masyarakat desa sontang dan desa teluk sono tahun 1999, Surat Keterangan Camat Kunto Darussalam No.354/SKEP/VI/2001 Tgl.18 Juni 2001, Surat Kesepakatan sagu hati kepada masyarakat Desa Sontang, pelunanasan biaya panitian ”B” dan surat rekomendasi bebas tanah garapan dari Bupati Rokan Hulu No.525/TP/VII/2001/832 Tgl.5 Juli 2001 ; -------40

Bahwa Penggugat telah menyampaikan surat susulan kepada Tergugat Tgl. 17 Desember 2008 No. 015/KDR-RES/HO/Dir/XII/2008 perihal penjelasan PT.RES telah melengkapi dokumen pengurusan penerbitan Hak Guna Usaha. Dokumen yang dimiliki PT.RES, antara lain : Surat Menteri Pertanian RI No.HK.350/E4.207/07.94 Tgl. 2 April 1994 mengenai perpanjangan persetujuan prinsip usaha perkebunan, Surat Menteri Kehutanan RI No.HK.350/E5.323/05.95 Tgl. 12 Mei 1995 mengenai persetujuan perubahan jenis tanaman menjadi kelapa sawit, surat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Pertambangan dan energi No.405/337/DJM/1994 Tgl.19 Mei 1994 mengenai rekomendasi untuk pencadangan areal perkebunan PT.RES, Bukti lunas pembayaran untuk panitia B dan pembayaran untuk biaya penerbitan Hak Guna Usaha, surat keterangan pembayaran ganti rugi

dan

sagu

hati

kepada

masyarakat

Desa

Sontang

Tgl.18

Juni

2001

No.354/SKEP/VI/2001, dan surat rekomendasi bebas tanah garapan dari Bupati Rokan Hulu No.525/TP/VII/2001/832 Tgl.5 Juli 2001 ; -----------------------------------------------------------------------41

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan surat susulan kepada Tergugat Tgl. 11 Juni 2009 No. 115/KDR-RES/HO/Dir/VI/2009 perihal pengiriman berkas tambahan atas permintaan Tergugat untuk kelengkapan administrasi penyelesaian permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT.RES, antara lain : Putusan Kasasi MA RI No.505/TUN/2007 Tgl.13 Mei 2008, Surat rekomendasi pencadangan areal perkebunan Penggugat No.405/337/DJM/1994 Tgl. 19 Mei 1994, Surat PT.RES kepada

Dirjen Migas No. 016/KDR-RES/HO/Dir/XII/08

Tgl.15 Desember 2008 tentang.......

13 tentang rekomendasi pencadangan areal perkebunan PT.RES, surat dari Dirjen Migas No.1518/13/DME/2009 Tgl.27 Januari 2009 mengenai rekomendasi perkebunan PT.RES di wilayah kerja PT.CPI, dan perjanjian kerjasama penggunaan areal antara PT.CPI dengan PT.RES ; ----------------------------------------42

Bahwa Penggugat menyampaikan surat susulan kepada Tergugat Tgl. 7 September 2011 No. 071/KDR-RES/IX/2011 perihal penjelasan telah dilengkapi seluruh persyaratan untuk penerbitan Hak Guna Usaha atas nama PT.RES untuk areal seluas 12.650 Ha yang setempat dikenal dengan Desa Sontang Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau sesuai dengan SK Menteri Kehutanan RI No.323/KPTSII/1991 Tgl.18 Juni 1991 dan SK Menteri Kehutanan RI Tgl.11 Oktober 2010 No.SK 575/Menhut-II/2010 ; ----------------------------------------------------------------------------------

43

Bahwa akibat Tergugat tidak mengeluarkan Hak Guna Usaha kepada Penggugat, maka Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar. Sebab dengan adanya tersebar isu Penggugat belum menerima Hak Guna Usaha tersebut masyarakat dan juga kelompok masyarakat melakukan penggarapan terhadap areal kebun Penggugat ; ---------------------------------------------------------------------------------------------

44

Bahwa dengan demikian telah terbukti Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan juga melakukan perbuatan sewenang wenang yaitu melanggar UU No. 5 Tahun 1960 dan Permen Agraria No. 3 Tahun 1999 serta melanggar azas azas umum Pemerintahan yang baik No. 28 Tahun 1999 karena

tidak memberikan

kepastian hukum kepada Penggugat ; ----------------------------------------------------------45

Bahwa adanya surat Peringatan I Tergugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat dan kemudian Tergugat menerbitkan Surat Peringatan II Tgl. 28 Nopember 2011 No.1757/16-14/XI/2011 yang diterima Penggugat pertengahan Desember 2011 serta Surat Peringatan III Tgl. 30 Desember 2011 NO. 1905/1614/XII/2011 yang diterima Tgl. 13 Januari 2011 jam 15.00 wib melalui pos ; ----------

46

Bahwa terhadap surat peringatan yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat sangat keberatan dan untuk itu dimana Penggugat telah.........

14 telah memberikan penjelasan dan jawaban untuk hal tersebut. Sebab Penggugat telah melakukan upaya upaya hukum terhadap pihak pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menguasai areal kebun Penggugat yaitu melalui gugatan di di Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 123/Pdt.G/2011/PN-PBR dan Pengadilan Negeri Pasir Pangarayan No. 13/Pdt.G/2011/PN-PSP dan juga pengaduan di Kepolisian sesuai dengan Laporan Polisi Tgl. 12 Mei 2006 No.Pol : LP/154/V/2006/Siaga-II

dan Laporan Polisi Tgl. 15 September 2006 No.Pol :

STPL/112/IX/2006/Reskrim ; -----------------------------------------------------------------------47

Bahwa dengan tindakan Tergugat yang tidak menerbitkan Hak Guna Usaha atas nama Penggugat, maka telah terbukti Tergugat melanggar ketentuan Undang Undang Pokok Agaria No. 5 Tahun 1960 dan juga Keputusan Menteri Agaria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 32 Tahun 1999 Tentang Kebijakan Pemberian Hak Atas Tanah ; ----------------------------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas Penggugat memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru memanggil pihak pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amar bunyinya sebagai berikut : -----------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ----------------------------------------2. Mewajibkan Tergugat untuk memproses surat permohonan Penggugat sebagaimana surat susulan tertanggal tgl. 7 September 2011 No. 071/KDR-RES/IX/2011 kepada Tergugat untuk perihal menerbitkan Hak Guna Usaha atas nama PT. Rokan Erasubur Plantations untuk tanah seluas 12.650 ha setempat dikenal dengan Desa Sontang Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ; -------------------------3. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Hak Guna Usaha kepada Penggugat sebagaimana surat permohonan susulan Penggugat tertanggal tgl. 7 September 2011 No. 071/KDR-RES/IX/2011 perihal mendesak Tergugat menerbitkan Hak Guna Usaha atas nama PT. Rokan Erasubur Plantations untuk tanah seluas 12.650 Ha 4. setempat..........

15 setempat dikenal dengan Desa Sontang Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ; ---------------------------------------------------------------------------------------------4. membebankan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.;----------------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan Jawaban pada tanggal 13 Maret 2012 yang isinya sebagai berikut ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI 1.

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat karena tidak berdasar hukum kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat ; ------------------------------------------------

2.

Gugatan Prematur/belum sampai waktunya untuk diajukan (Dilatoire Exceptie) Bahwa Penggugat mengajukan gugatan belum sampai waktunya untuk diajukan, oleh karena Tergugat bukanlah pihak yang mengeluarkan surat putusan yang bersifat dalam hal proses permohonan hak yang dimohonkan Penggugat. Dalam hal proses permohonan Sertipikat Hak Guna Usaha yang dimohonkan Penggugat, Tergugat hanya menerima permohonan dan melakukan penelitian fisik dan yuridis untuk dilanjutkan/diteruskan kepada Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta apabila telah memenuhi persyaratan. Dengan kata lain perbuatan Tergugat dalam meneruskan permohonan atau belum meneruskan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga unsur-unsur pasal 1 (ayat 3) dan pasal 3 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang RI No. 9 tahun 2004 tidak terpenuhi ; -------

3.

Gugatan lewat waktu ; -----------------------------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU Tahun 1986 jo UU RI Tahun 1986 jo UU RI Tahun 2004, gugatan telah lewat melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam mengajukan gugatan, oleh karena pada Tahun 2004 melalui surat tanggal 29 N0vember.........

16 29 November 2004 No. 500/1180/XI/04 telah diberitahukan bahwa permohonan penerbitan Surat Keputusan belum dapat diproses oleh karena belum memenuhi persyaratan, antara lain tumpang tindih dengan lokasi pihak lain seperti perkebunan PT. Andhika Permata Sawit Lestari ; -----------------------------------------4.

Gugatan tidak berdasar hukum ; ---------------------------------------------------------------Bahwa Tergugat bukan pihak yang berkompeten mengeluarkan Sertipikat Hak Guna Usaha sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya. Untuk permohonan seluas yang diajukan Penggugat, Tergugat hanya menerima permohonan, melakukan penelitian yuridis dan fisik dan meneruskan ke Badan Pertanahan Nasional RI apabila telah memenuhi persyaratan. Sedangkan permohonan

yang

diajukan

Penggugat

belum

memenuhi

persyaratan-

persyaratan. Apabila permohonan telah memenuhi persyaratan selanjutnya diteruskan prosesnya untuk penerbitan Surat Keputusan pemberian Hak Guna Usaha yang menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta, dan Sertipikat Hak Guna Usaha diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat dan tuntutan (Petitum) amar putusan Penggugat pada angka 3 yaitu mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha adalah suatu dalil yang keliru/tidak berdasar hukum ;Berdasarkan uraian diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima Eksepsi Tergugat dan menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -------------------------------DALAM POKOK PERKARA 1.

Bahwa keseluruhan dalil-dalil dalam Eksepsi merupakan juga dalil Pokok Perkara dan oleh karena itu tidak perlu diulangi kembali dalam pokok perkara ; --------------

2.

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat untuk keseluruhannya kecuali yang diakui secara tegas dalam Pokok Perkara ini ; ------

3.

Bahwa Tergugat bukanlah pihak yang berkompeten menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada halaman 2 (A. Objek Gugatan)...........

17 Gugatan), halaman 3 (B. Kepentingan Penggugat), dan bukanlah pihak yang berkompenen menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha untuk tanah seluas yang dimohon Penggugat. Untuk permohonan seluas yang dimohonkan

Penggugat,

Tergugat

hanya

menerima

permohonan

dan

memproses dalam hal penelitian fisik, dan yuridis, dan apabila memenuhi persyaratan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut ke Badan Pertanahan Nasional RI untuk proses penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha. Kemudian apabila Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha telah terbit, maka menjadi kewenangan Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak oleh karena tidak berdasarkan hukum ; --------------------4.

Bahwa Hak Guna Usaha yang diterbitkan di atas tanah negara haruslah bebas dari penguasaan dan pemilikan pihak lain, dengan kata lain tidak terdapat sengketa/tumpang tindih dengan pihak lain, dan harus menguasai fisik tanah yang dimohonkan hak guna usahanya ; -------------------------------------------------------

5.

Bahwa terhadap permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan Penggugat pada tanggal 29 Agustus 1998, Tergugat telah menindaklanjuti dimana Panitia B telah melakukan pemeriksaan tanah baik yuridis maupun fisik/pemeriksaan lapang pada tanggal 24 Oktober 1998 ; -----------------------------------------------------------------

6.

Bahwa selanjutnya Tergugat menyurati Penggugat melalui surat tanggal 29 November 2004 No. 500/1180/XI/04 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha PT. Rokan Era Subur Plantations, yang ditujukan kepada Direktur PT. Rokan Era Subur Palntations belum dapat diproses, dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut ; --------------------------a.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan Panitia B Propinsi Riau tanggal 24 Oktober 1998, ditemukan : ----------------------------------------------------------------- terdapat.......

18 -

terdapat tumpang tindih dengan lokasi perkebunan PT. Andhika Permata Sawit Lestari ; -----------------------------------------------------------------------------

-

Terdapat areal prospek pertambanagan PT. CPI ; -------------------------------

-

Terdapat hak-hak masyarakat yang belum diganti rugi ; -----------------------

b. Surat-surat Bupati Rokan Hulu antara lain tanggal 22 April 2002 No. 529/PEM/V/2002/479 Perihal Penangguhan proses HGU PT Rokan Era Subur Plantations di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau, dstnya ; -----------------------------------------------------------------------7.

Bahwa

Surat

Bupati

Rokan

Hulu

tanggal

22

April

2002

Nomor

:

529/PEM/V/2002479 tersebut diatas ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Riau, yang menyampaikan beberapa hal antara lain bahwa PT. Rokan Era Subur Plantations setelah menerima Keputusan Perpanjangan Izin Lokasi dari Bupati Rokan Hulu (Surat Keputusan Nomor : KPTS.3/TP/IX/2001 tanggal 25 September 2001) tidak ada melaksanakan kegiatan fisik dilapangan berupa kelanjutan pembangunan kebun kelapa sawit sesuai ketentuan yang berlaku ; ----------------------------------------------------------------------------------------------8.

Bahwa Bupati Rokan Hulu juga telah menyurati Direktur PT. Rokan Era Subur Plantations perihal Peringatan I, II dan III terhadap tindak lanjut Keputusan Perpanjangan Ijin Lokasi untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kunto Darussalam, pada tanggal 28 Maret 2002, 11 Juli 2002 dan 12 November 2002 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------

9.

Bahwa sebagaimana Tergugat dalilkan diatas bahwa fisik yang dimohonkan haknya haruslah dikuasai, namun PT. Rokan Era Subur Plantations tidak menguasai keseluruhan fisik yang dimohonkan haknya. Hal tersebut diakui sendiri oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada halaman 5 angka 3 dan 4 yaitu ; --------------------------------------------------------------------------------------3. Bahwa........

19 -3. Bahwa sebelumnya Penggugat telah menyelesaikan segala sesuatu surat untuk pelepasan kawasan hutan tersebut dan juga melakukan penanaman seluas 1.800 Ha dan kemudian 3.200 Ha dilakukan penanaman oleh PT. Citra Lestari Semesta dengan perpanjangan tanggal 1 Maret 2005 ; ---------4.

Bahwa terhadap sebahagian areal PT. RES yang dikuasai pihak lain telah dibuat pengaduan kepada pihak kepolisian ........ ; --------------------------------

10.

Bahwa selanjutnya dalil-dalil Penggugat pada halaman 14 angka 43 adalah suatu dalil yang tidak berdasar hukum dimana Penggugat mendalilkan ” bahwa akibat Tergugat tidak mengeluarkan Hak Guna Usaha kepada Penggugat, maka Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar, sebab dengan adanya tersebar isu Penggugat belum menerima Hak Guna Usaha tersebut masyarakat dan juga kelompok masyarakat melakukan penggarapan terhadap areal kebun Penggugat ; -------------------------------------------------------------------------------------Bahwa penyebab penggarapan oleh masyarakat dan kelompok masyarakat sama sekali tidak disebabkan oleh belum diterbitkannya Hak Guna Usaha (HGU), melainkan karena Penggugat tidak mampu menguasai fisik tanah yang dimohonkan haknya dan tidak diselesaikannya permasalahan yang sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggungjawab Penggugat. Dan oleh karena itu pula maka permohonan belum dapat diproses sebagaimana diuraikan pada angka 6 tersebut diatas ; --------------------------------------------------------------------------------Bahwa Tergugat kembali menjelaskan bahwa yang menerbitkan Surat Keputusan

Pemberian

Hak

Guna

Usaha seluas

yang dimohonkan

Penggugatadalah Kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta, dan yang menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten. Kemudian Tergugat belum meneruskan permohonan tersebut dan atau belum terbitnya HGU oleh karena belum memenuhi..........

20 memenuhi persyaratan-persyaratan antara lain masih terdapatnya tumpang tindih penguasaan lokasi oleh pihak lain, fisik tidak dikuasai seluruhnya, ijin lokasi sudah berakhir dan sebagainya ; -----------------------------------------------------11.

Bahwa

terhadap

permohonan

HGU

Penggugat

masih

terdapat

sengketa/tumpang tindih dengan penguasaan pihak lain, hal tersebut diakui sendiri oleh Penggugat sebagaimana dalam surat tanggal 30 Juli 2009 Nomor : 198/KDR-RBS/HO/Dir/VII/09 Perihal Keberatan atas Permohonan HGU PT. Andhika Permata Sawit Lestari diatas areal PT. Rokan Era Subur Plantations (tumpang tindih), yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta, yang inti suratnya menyatakan bahwa lahan yang diajukan oleh PT. Andhika Permata Sawit Lestari adalah merupakan areal Pelepasan Kawasan Hutan PT. Rokan Era Subur Plantations sehingga lahan tersebut masih tumpang tindih dengan lahan PT. Rokan Era Subur Plantations dan belum ada penyelesaian oleh Penggugat ; ----------------------------------------------------------------12.

Bahwa adanya tumpang tindih dengan penguasaan pihak lain juga terlihat pada surat PT. Rokan Era Subur Plantations tanggal 13 September 2011 No. 072/RES-HO/Dir/IX/2011 yang ditujukan kepada Kepala BPN Propinsi Riau, dimana pada angka 2 dalam surat menyatakan ”Bahwa saat ini areal tersebut telah kami kelola seluas 5.700 Ha dan saat ini sebahagian telah menghasilkan tandan buah sawit, dan saat ini lahan juga telah dikelola oleh perusahaan lain yakni PT. Andhika Permata Sawit Lestari .......” ; ------------------------------------------

13.

Bahwa benar Penggugat telah menyurati Tergugat dengan surat tanggal 7 September 2011 No. 071/KDR-RES/IX/2011 perihal permohonan susulan terhadap sertipikat Hak Guna Usaha PT. Rokan Era Subur Plantations (PT. RES) untuk areal seluas 12.650 ha yang setempat dikenal dengan Desa Sontang Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau sesuai dengan SK Menteri kehutanan............

21 Kehutanan RI No. 323/KPTS-II/1991 tanggal 18 Juni 1991 dan SK Menteri Kehutanan RI tanggal 11 Oktober 2010 No.SK.575/Menhut-II/2010 ; ---------------Bahwa akan tetapi pada surat susulan tersebut PT. Rokan Era Subur Plantations tidak juga memberikan kelengkapan persyaratan-persyaratan antara lain fisik yang dimohon harus bebas dari penguasaan/pemilikan pihak lain, sedangkan menurut surat-surat PT. Rokan Era Subur Plantations sebagaimana yang dijelaskan diatas masih adanya penguasaan fisik oleh pihak lain (tumpang tindih/sengketa), dan syarat lainnya harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dan oleh karena itu maka secara hukum permohonan tersebut tidak dapat dipenuhi ; -----------------------------------------------------------------14.

Bahwa PT. Rokan Era Subur Plantations memohon hak seluas 12.650 Ha, sedangkan

pada

Surat

Keputusan

Bupati

Rokan

Hulu

Nomor

:

KPTS.3/TP/IX/2001 tanggal 25 September 2001, memutuskan memberikan perpanjangan izin lokasi untuk tanah seluas 10.800 Ha, dengan demikian terdapat perbedaan luas antara yang dimohonkan haknya dengan izin yang diberikan dimana luas fisik yang dimohon lebih besar daripada luas yang diberikan pada izin lokasi. Selanjutnya dalam Keputusan Bupati tersebut diatas, perpanjangan izin diberikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) sejak tanggal ditetapkan, dengan demikian jangka waktu izin lokasi sudah berakhir : ------------15.

Bahwa terhadap tanah yang akan dimohonkan HGU tersebut,Tergugat tetap melakukan monitoring dan pemantauan sehingga Tergugat menyimpulkan bahwa tanah tersebut adalah tanah yang terindikasi sebagai tanah terlantar. Oleh karena itulah maka Tergugat memberikan surat peringatan I tanggal 25 Agustus 2011, Peringatan II tanggal 18 November 2011 dan Peringatan III tanggal 30 Desember 2011 ; -----------------------------------------------------------------16. Bahwa.......

22 16.

Bahwa dalam menyikapi terhadap peringatan tersebut, Penggugat tidak dapat hanya menyatakan sangat keberatan saja sebagaimana tertuang pada halaman 15 angka 46 gugatan ; ---------------------------------------------------------------------------Dengan peringatan tersebut, Tergugat mengakui bahwa yang paling berkah atas tanah tersebut adalah Penggugat, Oleh karena itu maka agar tanah tersebut tidak

terlantar,

Tergugat

merekomendasikan

untuk

mengusahakan,

menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya/dasar penguasaan tanahnya dan segera mengurus izin lokasi yang baru serta menyelesaikan permasalahan yang ada di lokasi, yang sampai saat ini belum dilaksanakan ; ---------------------------------------17

Bahwa berdasarkan uraian diatas, permohonan hak yang diajukan Penggugat belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, sangat beralasan bagi Tergugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar memeriksa dan memutus perkara ini dengan menyatakan ;-----DALAM EKSEPSI - Menerima Eksepsi Tergugat ; -------------------------------------------------------------------------- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ; ---------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA - Menolak

gugatan

Penggugat

untuk

keseluruhannya atau setidak-tidaknya

dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; ------------------------------------------ Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-menimbang.......

23 Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat

tersebut,

Penggugat melalui

Kuasanya mengajukan Replik dipersidangan pada tanggal 22 Maret 2012, dan atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik dipersidangan pada tanggal 5 April 2012; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali P-1, P-11, P-12, P-19 s/d P-25, P-27 s/d P-29, P-35, P-36, P-47, P-48, P-53, P-56 s/d P-60, P-63, P-65, P-66, P-68, s/d P-70, P-72 , P=73, P-75 yang berasal dari fotocopy, bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-76 sebagai berikut : -------------------------------BUKTI PENGGUGAT ; ----------------------------------------------------------------------------------1

P

-

1

:

Salinan Akta Pendirian PT. Rokan Subur Plantation tanggal 12 Nopember 1988 No. 34 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Yanty Sulaiman Sihotang, SH (fotocopy) ; ------------------------

2.

P

-

2

:

Akta Berita Acara Tanggal 23 Januari 2001 No. 58 yang dibuat dihadapan Notaris Adi Pinem , SH (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --------------------------------------------------------

3.

P

-

3

:

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 5 Desember 2006 No. 83/G/2006/PTUN-JKT (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --------------------------------------------------------

4.

P

-

4

:

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Mei 2008 No. 505 K/TUN/2007 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----------------

5.

P

-

5

:

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 2 Juni 2009 No. 12 PK/TUN/2009 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ------------------------------------------------------------------6. P - 6 :..........

24 6.

P

-

6

:

Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI tanggal 11 Oktober 2010 No. SK.575/Menhut-II/2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----------------------------------------------------------------

7.

P

-

7

:

Surat Permohonan Susulan PT. RES tanggal 7 September 2011 No. 071/KDR-RES/IX/2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----------------------------------------------------------------

8.

P

-

8

:

Surat Bupati Rokan Hulu tanggal 5 Juli 2001 No. 525/TP/VII/2001/832 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

9.

P

-

9

:

Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu tanggal 25 September 2001 No. KPTS.3/TP/IX/2001 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -------------------------------------------------------------------

10.

P

-

10

:

Surat Kesepakatan Penyerahan Sagu Hati tanggal 26 Maret 1999 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --------------------------

11.

P

-

11

:

Surat kesepakatan ganti rugi lahan garapan tanggal 13 April 1999 (fotocopy) ; ---------------------------------------------------------

12.

P

-

12

:

Surat keterangan ganti rugi tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sontang tanggal 16 Juni 2001 (fotocopy) ; -----

13.

P

-

13

:

Surat pernyataan warga masyarakat Dusun I Teluk Sono Desa Teluk Sono tanggal 27 Februari 1999 (foocopy sesuai dengan aslinya) ; --------------------------------------------------------

14. P

-

14

:

Surat pernyataan warga masyarakat Dusun II Kasang Mungkal Desa Teluk Sono tanggal 27 Februari 1999 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----------------------------------

15. P

-

15

:

Surat pernyataan warga masyarakat Dusun III Sikilang Desa Teluk Sono tanggal 27 Februari 1999 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -------------------------------------------------------16. P - 16 : …..

25 16. P

-

16

:

Surat perangkat Desa Teluk Sono Kecamatan Kunto Darussalam tanggal 27 Februari 1999 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --------------------------------------------------------

17. P

-

17 :

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 4 Juli 1997 No. Kpts.83/KP/VII/1997 kepada PT. RES (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----------

18. P

-

18 :

Surat

Sekretariat

Wilayah/Daerah

Kabupaten

Kampar

tanggal 17 Mei 1997 No. 593/TP/3533 kepada PT. RES (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---------------------------------19. P

-

19 :

Surat Gubernur Riau tanggal 20 Oktober 2004 No. 522.12/Ekbang/1615 kepada PT. RES (fotocopy) ; ------------

20. P

-

20 :

Surat Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Riau Kepada

Gubernur

tanggal

12

Desember

1988

No.

1521/II/KW-6/1988 (fotocopy) ; -------------------------------------21. P

-

21 :

Surat Dinas Perkebunan Pemerintah Propinsi Riau tanggal 13 Desember 1988 No. 1268/3a-Um/1988 kepada Direktur Jenderal Perkebunan (fotocopy) ; -----------------------------------

22. P

-

22 :

Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 21 Maret 1989 No. 176/I/PMDN/1989 (fotocopy) ; ------------------

23

P

-

23 :

Surat Menteri Pertanian RI tanggal 10 April 1991

No.

HK.350/E4.236/04.91 (fotocopy) ; ----------------------------------24. P

-

24 :

Surat Menteri Pertanian RI tanggal 2 April 1994 No. HK.350/E4.207/04.94 (fotocopy) ; -----------------------------------

25. P

-

25 :

Surat Menteri Pertanian RI tanggal 12 Mei 1995 No. HK. 350/E5.323/05.95 (fotocopy) ; ---------------------------------------26. P -

26 : …..

26 26.

P

-

26

:

Surat Ketetapan Pajak tahun 1997 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---------------------------------------------------

27.

P

-

27

:

Surat Gubernur Riau tanggal 23 Desember 1988 No. 525/BKPMD/3950 (fotocopy) ; ----------------------------------

28.

P

-

28

:

Surat Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan tanggal 7 Mei 1990 No. 48/Kpts/VII3/1990 (fotocopy) ; -------------------------------------------------

29.

P

-

29

:

Surat Kepala Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Pekanbaru

tanggal

23

Maret

1991

No.

375/BIPHUT/I/4/1991 (fotocopy) ; ----------------------------30.

P

-

30

:

Surat Dinas Kehutanan Propinsi Riau tanggal 19 Juli 2011 No. 522.1/Planhut/2256 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --------------------------------------------------------------

31.

P

-

31

:

Surat PT. RES tanggal 14 Agustus 2002 No. 06/KDRRES/VIII/2002 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --------

32.

P

-

32

:

Gugatan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 25 Agustus 2011 yang terdaftar dalam register perkara No. 13/Pdt.G/2011/PN-PSP (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --------------------------------------------------------------

33.

P

-

33

:

Relas panggilan sidang tanggal 23 September 2011 No. 13/Pdt.G/2011/PN-PSP

(fotocopy

sesuai

dengan

aslinya) ; -------------------------------------------------------------34. P

-

34

:

Gugatan di Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 25 Agustus 2011 yang terdaftar dalam register perkara No. 123/Pdt.G/2011/PN-Pbr

(fotocopy

sesuai

dengan

aslinya) ; -------------------------------------------------------------35. P - 35 : …..

27 35. P

-

35

:

Relas panggilan sidang tanggal 20 September 2011 N0. 123/Pdt.G/2011/PN-Pbr (fotocopy) ; --------------------------

36. P

-

36

:

Tanda Pengiriman Bank Exim Cabang Medan Kota

tanggal

Balai

28 September 1998 sebesar Rp.

177.741.500 ( seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) (fotocopy) ; ----37.

P

-

37

:

Laporan Polisi tanggal 12 Mei 2006 No. Pol : LP/154/V/2006/Siaga-II

(fotocopy

sesuai

dengan

aslinya) ; -------------------------------------------------------------38.

P

-

38

:

Laporan Polisi tanggal 15 September 2006 No. Pol : STPL/112/IX/2006/Reskrim (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --------------------------------------------------------------

39.

P

-

39

:

Surat

PT.

RES

tanggal

29

Maret

2004

No

:

05/RES/KDR/III/2004 ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---------------------------40.

P

-

40

:

Surat PT. RES tanggal 19 Juli 2004 No. 08/KDRRES/VII/04 ditujukan kepada Bupati Rokan Hulu (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----------------------------

41.

P

-

41

:

Surat PT. RES tanggal 20 Juli 2004 No : 09/KDRRES/VII/04 ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----------------------------------------

42.

P

-

42

:

Surat PT. RES tanggal 27 September 2005 No : 108/KDR-RES/MHT/IX/2005 ditujukan kepada Bapak Menteri Kehutanan RI (fotocopy sesuai dengan aslinya) 43.

P -

43 : …..

28 43.

P

-

43

:

Surat

PT.

RES

tanggal

005/KANDIR-RES/LP/IV/2006 Kepala

Badan

Badan

25

April

2006

ditujukan Planologi

No

:

kepada

Departemen

Kehutanan RI (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -------44.. P

-

44

:

Surat PT. RES tanggal 23 Oktober 2 ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---------

45.. P

-

45

:

Surat PT. RES tanggal 17 Desember 2008 No : 015/KDR-RES/HO/Dir/XII/2008 Kepala

Badan

Pertanahan

ditujukan Nasional

kepada RI

perihal

permohonan penerbitan SK Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. RES (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; 46.

P

-

46

:

Surat PT. RES tanggal 11 Juni 2009 No : 115/KDRRES/HO/Dir/VI/2009 ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----------------------------

47.

P

-

47

:

Surat PT. RES tanggal 1 Nopember 2002 No. 001/KDRRES/XI/2002 ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau (fotocopy) ; -

48.

P

-

48

:

Surat PT. RES tanggal 20 Januari 2003 No. 08/KDRRES/I/03 ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau (fotocopy) ; -

49.

P

-

49

:

Surat PT. RES tanggal 9 Juni 2006 No : 007/KDRRES/VI/2006 ditujukan kepada Bupati Rokan Hulu (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---------------------------50. P - 50 : …..

29 50.

P

-

50

:

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dilengkapi dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 diterbitkan oleh Fokusmedia (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ------------------------------------------------------------------

51.

P

-

51

:

Perjanjian Kerjasama tentang Penggunaan Areal yang bertumpang tindih tanggal 3 April 2009 antara PT. Chevron Pacifik Indonesia dan PT. Rokan Erasubur Plantations (PT. RES) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ------------------------

52.

P

-

52

:

Peraturan

Menteri

Negara

Agraria/Kepala

Badan

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara Menteri Negara

Agraria/Kepala

Badan

Pertanahan

Nasional

(fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -------------------------------53. P

-

53

:

Surat Keputusan menteri Kehutanan RI tanggal 18 Juni 1991 No. 323/KPTS-II/1991 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 12.650 Hektare yang terletak dikelompok hutan Sungai Rokan-Sungai Air Hitam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau, untuk usaha perkebunan coklat atas nama PT. Rokan Erasubur Plantations (fotocopy) ; -----------------------------------------------

54.

P

-

54

:

Perjanjian Kerjasama tentang penggunaan areal yang bertumpah tindih tanggal 6 April 1995 antara dahulu PT. Caltex pascific Indonesia dan sekarang PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Rokan Erasubur Plantations (fotocopy) …..

30

(fotocopy) ; --------------------------------------------------------------55.

P

-

55

:

Perjanjian tanggal 1 Maret 2005 yang dilegalisir oleh Notaris Fransiskus Djoenardi, S.H., No. 7556/Leg/2005 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --------------------------------

56. P

-

56

:

Berita Acara Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan tanggal 17 Nopember 1990 (fotocopy) ; --------------------------------------------------------

57. P

-

57

:

Surat

Departemen

Kehutanan

Direktorat

Jenderal

Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah I Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Pekanbaru tanggal 23 maret 1991 kepada Direktur Jenderal Inventarisasi dari Tata Guna Hutan (fotocopy) ; --------------------------------------------------------------58. P

-

58

:

Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Riau tanggal 13 Agustus 1998 (fotocopy) ; ----------------------

59. P

-

59

:

Akta Perjanjian tanggal 4 Juni 2003 No. 0918/Leg/2003 yang dibuat dihadapan Notaris Fransiskus Djoenardi, S.H., (fotocopy) ; ---------------------------------------------------------------

60. P

-

60

:

Surat Kepala Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan tanggal 15 Maret 2004 No. S.174/VII-PW/2004 ditujukan kepada Direktur Utama PT. Andhika Permata Sari Lestari (fotocopy) ; ---------------------------------------------------------------

61. P

-

61

:

Surat PT.RES tanggal 8 April 2004 No : 07/KDR-RES/IV/04 ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -------------------------------62. P - 62 : …..

31 62.

P

-

62

:

Surat PT. RES tanggal 12 Mei 2005 No: 045/KANDIR-RES 045/KANDIR-RES/V/2005 ditujukan kepada Bapak Menteri Kehutanan

RI

u/p

Bapak Kepala

Badan

Planologi

Kehutanan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---------------63. P

-

63

:

Surat PT. RES tanggal 19 Mei 2005 No : 047/KKDR-RES/ V/05 ditujukan kepada Bapak Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau (fotocopy) ; -------------------------------

64.

P

-

64

:

Surat PT. RES tanggal 1 Juni 2006 No : 006/KDR-RES/IV/ 2006 ditujukan kepada Bupati Rokan Hulu (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---------------------------------------------

65 . P

-

65

:

Surat PT. RES tanggal 5 Juni 2006 No : 007/KDR-RES/VI /2006 ditujukan kepada Bupati Rokan Hulu (fotocopy) ; -----

66.

P

-

66

:

Surat panggilan polisi tanggal 13 Juli 2006 No.Pol.: SP/514/VII/2006/Dit II Eksus dalam laporan polisi No.Pol.: LP/154/V/2006/Siaga-II tanggal 12 Mei 2006 (fotocopy) ; ---

67.

P

-

67

:

Surat tanda bukti lapor tanggal 12 Mei 2006 No. Pol : TBL/72/V/2006/Siaga-II

dalam laporan

Polisi

No.Pol.:

LP/154/V/2006/Siaga-II tanggal 12 Mei 2006 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---------------------------------------------68.

P

-

68

:

Surat PT. RES tanggal 15 Desember 2008 No : 016/KDRRES/HO/Dir/XII/08 ditujukan kepada Dirjen Minyak dan Gas Bumi (fotocopy) ; -------------------------------------------------

69.

P

-

69

:

Surat PT. RES tanggal 30 Juli 2009 No : 198/KDRRES/HO/Dir/VII/09

ditujukan kepada Kepala Badan

Pertanahan Nasional (fotocopy) ; ---------------------------------70.

P - 70 : …..

32

70. P

-

70

:

Surat Badan Pertanahan Nasional RI tanggal 26 Oktober 2009 No : 4402/14.3-100/X/2009 ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau (fotocopy) ; ---------------------------------------------------------------

71. P

-

71

:

Akta Berita Acara tanggal 23 Juli 2010 No. 153 yang dibuat dihadapan Notaris Adi Pinem, SH (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ------------------------------------------------------------------

72. P

-

72

:

Surat PT. RES tanggal 22 Juni 2011 No. 045/RESHO/Dir/VI/2011 ditujukan kepada Bupati Rokan Hulu (fotocopy) ; ---------------------------------------------------------------

73. P

-

73

:

Surat PT. RES tanggal 13 September 2011 No. 072/RESHO/Dir/IX/2011

ditujukan

kepada

Kepala

Badan

Pertanahan Nasional Propinsi Riau (fotocopy) ; --------------74. P

-

74

:

Surat panggilan polisi tanggal 16 Nopember 2011 No :S,Pgl/1978 Subdit-I/XI/2011/Dit Tipidum sesuai dengan laporan polisi Nomor : LP/629/X/2010/Breskrim tanggal 10 Oktober 2012 dengan pengadu bernama Bill Dohar Maruli Silalahi (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----------------------

75. P

-

75

:

Surat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tanggal 19 Mei 1994 No. 405/337/DJM/1994 ditujukan kepada PT. RES (fotocopy) ; --------------------------------------------------------

76. P

-

76

:

Surat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tanggal 27 Januari 2009 No. 1518/13/DME/2009 ditujukan kepada PT. RES (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -------------------------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan .....

33

mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T-1, T-3 s/d T-8, T-10 s/d T-12, T-18 s/d T-20, yang berasal dari fotocopy, bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-20 sebagai berikut : --------------------------------------------------BUKTI TERGUGAT ; -----------------------------------------------------------------------------------1

T

-

1

:

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 323/Kpts-II/1991 tanggal 18 Juni 1991 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 12.650 Ha yang terletak di Kelompok Hutan Sungai Rokan-Sungai Air Hitam Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar,

Propinsi

Daerah

Tingkat

II

Riau,

untuk

perkebunan coklat atas nama PT. Rokan Erasubur Plantations (fotocopy) ; ----------------------------------------------2.

T

-

2

:

Surat Permohonan HGU atas nama PT. Rokan Erasubur Plantations tanggal 29 Agustus 1998 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -------------------------------------------------------

3.

T

-

3

:

Surat Keputusan Bupati Roakan Hulu Nomor Lokasi untuk usaha perkebunan kelapa sawit PT. Rokan Era Subur yang terletak di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (fotocopy) ; -----------------------------------------------

4.

T

-

4

:

Surat Bupati Rokan Hulu Nomor : 525/PEM/III/02/309 tanggal 28 Maret 2002 Tentang Peringatan I (Pertama) terhadap tindak lanjut Keputusan Perpanjangan Izin Lokasi untuk usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Rokan Era Subur di Kecamatan Kunto Darussalam (fotocopy) ; ---------------------------------------------------------------

5.

T - 5 : …..

34 5.

T

-

5

:

Surat Bupati Rokan Hulu Nomor : 525/PEM/V/2002/479 tanggal 22 April 2002 Tentang Penangguhan Proses HGU PT. Rokan Era Subur di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau (fotocopy) ; ------------

6.

T

-

6

:

Surat Bupati Rokan Hulu Nomor : 525.26/PEM/VII/02/609 tanggal 11 Juli 2002 Tentang Peringatan II (Kedua) terhadap tindak lanjut Keputusan Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Atas nama PT. Rokan Era Subur di Kecamatan Kunto Darussalam (fotocopy) ; --------------------------------------------------------------

7.

T

-

7

:

Surat Bupati Rokan Hulu Nomor : 525.26/Pem/XI/02/103 tanggal

12 Nopember 2002 Tentang Peringatan II

(terakhir) terhadap tindak lanjut Keputusan Perpanjangan Izin Lokasi untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Rokan Era Subur di Kecamatan Kunto Darussalam (fotocopy) ; -------------------------------------------------------------8.

T

-

8

:

Surat Bupati Rokan Hulu Nomor 525/Pem/03/5569 tanggal 8 Juli 2003 Tentang Usulan Pencabutan SK. Pelepasan Kawasan Hutan An. PT. Rokan Adi Makmur dan PT. Rokan Era Subur yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Riau (fotocopy) ; -------------------------------------------------------

9.

T

-

9

:

Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Riau Nomor : 500/1180/XI/04 tanggal 29 Nopember 2004 tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pemberian HGU PT. Rokan Era Subur Plantations (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----------------------------------------------------------------10. T - 10 : …..

35

10.

T

-

10

:

Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Riau Nomor : 500/614/VI/2004 tanggal 09 Juni 2004 Tentang Mohon Penjelasan Kekuatan Hukum atas masa berlaku Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan atas nama PT. Rokan Erasubur Plantations No. 323/Kpts-II/1991 tanggal 18 Juni 1991 dan No. 172/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 An. PT Rokan Adi Makmur Plantations (fotocopy) ; -------------------------------------------------------------

11.

T

-

11

:

Surat

Keputusan

Menteri

Kehutanan

Nomor

:

SK.96/Menhut-II/2006 tanggal 11 April 2006 Tentang Pencabutan

Keputusan

323/KPTS-II/1991

Menteri

Kehutanan Nomor

tanggal 18 Juni 1991 Tentang

Pelepasan Kawasan Hutan seluas 12.650 (dua belas ribu enam ratus lima puluh) Hektar yang terletak di Kelompok Hutan Sungai Rokan - Sungai Air Hitam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau, untuk usaha Perkebunan Coklat Atas nama PT. Rokan Era Subur Plantations (fotocopy) ; --------------------12.

T

-

12

:

Surat PT. Rokan Era Subur Plantations tanggal 30 Juli 2009

Nomor

198/KDR-RES/HO/Dir/VII/09

Perihal

Keberatan atas Permohonan HGU PT. Andhika Permata Sawit Lestari di areal PT. Rokan Era Subur Plantations (tumpang tindih) (fotocopy) ; -------------------------------------13.

T

-

13

:

Surat PT. Rokan Era Subur Plantations tanggal 7 September 2011 Nomor : 071/KDR-RES/IX/2011 Perihal Permohonan Susulan Terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha …..

36 Usaha PT. Rokan Era Subur Plantations yang setempat dikenal dengan Desa Sontang Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau sesuai dengan SK Menteri Kehutanan RI …..dst (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --------------------14.

T

-

14

:

Surat PT. Rokan Era Subur Plantations tanggal 13 September 2011 Nomor : 072/KDR-RES/HO/Dir/IX/2011 Perihal Pernyataan bahwa areal seluas 12.650 Ha yang terletak di Desa Sontang Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau adalah areal pelepasan kawasan hutan milik PT. Rokan Era Subur Plantations (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----------------------------------------------------------------

15.

T

-

15

:

Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Riau tanggal 25 Agustus 2011 Nomor : 1305/16.14/VIII/2011 Perihal Peringatan I, yang ditujukan kepada Direktur PT. Rokan Era Subur (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----------------

16.

T

-

16

:

Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Riau tanggal 18 November 2011 Nomor : 1709.4/16.14/XI/2011 Perihal Peringatan II, yang ditujukan

kepada

Direktur

PT.

Rokan Era Subur (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----17. T

-

17

:

Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Riau tanggal 30 Desember 2011 Nomor : 1905/16.14/XII/2011 Perihal Peringatan III, yang ditujukan kepada Direktur PT. Rokan Era Subur (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----------------

18. T

-

18

:

Peraturan

Menteri

Negara

Agraria/Kepala

Badan

Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tanggal 10 Februari 1999 tentang Izin Lokasi (fotocopy) ; --------------19. T - 19 : …..

37

19. T

-

19

:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tanggal 17 Juni 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (fotocopy) ; -------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi 3 (tiga) orang yang telah disumpah masing-masing bernama : 1. RAHMAT, SE 2. ACHMAD ISKANDAR 3. RIKSON HUTABARAT ; ----------------------------------------------1.

RAHMAT, SE., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -------------------

-

Bahwa saksi dulu pernah bekerja pada PT. RES awal 2006 sampai dengan terakhir 2007 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa saksi bekerja pada bagian umum personalia dalam hal surat menyurat ; ----

-

Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang terjadi dalam perkara ini yaitu mengenai Hak Guna Usaha PT RES yang tidak diterbitkan oleh Tergugat ; ---------

-

Bahwa saksi mengatakan PT RES telah 3 (tiga) kali mengajukan Hak Guna Usaha ; --------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa saksi mengatakan pernah membaca Surat Permohonan Hak Guna Usaha PT. RES, namun tidak mengetahuinya, apakah dalam membuat suatu Permohonan tersebut memakai blangko BPN atau dibuat sendiri oleh PT. RES ; --

-

Bahwa saksi mengatakan pengajuan Permohonan Hak Guna Usaha tidak ditentukan kapan jangka waktunya ; ------------------------------------------------------------

2. ACHMAD ISKANDAR, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut -

Bahwa saksi bekerja pada PT. Global Utama Bahwa saksi bekerja pada PT. Global Utama Fasifik sebagai Legal Konsultan yang beralamat di Medan ; ----------

-

Bahwa saksi mengatakan tidak pernah bekerja pada PT. RES ; -----------------------Bahwa …..

38

-

Bahwa saksi mengatakan bahwa ia pernah dimintai tolong oleh Direktur PT. RES dalam hal surat menyurat mengenai Permohonan Hak Guna Usaha, dimana saya sendiri yang mengkonsep surat Permohonan tersebut ; --------------------------------------

-

Bahwa saksi mengatakan PT. RES sudah memenuhi semua persyaratan dalam hal pengajuan Permohonan Hak Guna Usaha ; ------------------------------------------------------

3. RIKSON HUTABARAT, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut -

Bahwa saksi bekerja dilapangan sebagai mandor pada PT. RES ; -------------------------

-

Bahwa saksi bekerja pada PT. RES dari tahun 1997 sampai dengan 2008 ; ------------

-

Bahwa saksi mengatakan yang mengetahui lahan di areal objek sengketa ini selain saya, ada 3 orang yang pernah datang dari Jakarta , kejadiannya pada tahun 2005 ;

-

Bahwa saksi mengatakan bahwa lahan di areal objek sengketa sekarang ini masih kepunyaan PT RES ; -----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini,

walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk itu ; -------------------------Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat

telah mengajukan Kesimpulan

dipersidangan pada tanggal 26 Maret 2012 ; --------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan, dan akhirnya mohon Putusan dalam sengketa ini ; -------------------------------Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat didalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan ….....

39

diuraikan dalam gugatan tersebut diatas ; ------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

dari

gugatan

Penggugat

tersebut,

Tergugat

telah

menyerahkan Jawabannya tertanggal 13 Maret 2012 melalui Kuasanya ternyata dari Jawabannya tersebut memuat beberapa Eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut adalah sebagai berikut ;------------------------------------------------------------------------------------Dalam Eksepsi: ---------------------------------------------------------------------------------------------1. Gugatan Prematur / belum sampai pada waktunya untuk diajukan (Dilatoir Ekseptie);-------------------------------------------------------------------------------------------------Bahwa Penggugat mengajukan gugatan belum sampai waktunya diajukan, oleh karena Tergugat bukanlah pihak yang mengeluarkan suatu Putusan yang bersifat final dalam proses permohonan hak yang dimohonkan Penggugat, Tergugat hanya menerima permohonan dan akan melakukan penelitian fisik dan yuridis untuk dilanjutkan/diteruskan kepada Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta apabila telah memenuhi persyaratan. dengan kata lain perbuatan Tergugat dalam meneruskan permohonan atau belum meneruskan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga unsur-unsur Pasal 1 (ayat 3) dan Pasal 3 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang RI No.9 tahun 2004 tidak terpenuhi ;----------------------------------------2. Gugatan Lewat Waktu ;-------------------------------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, gugatan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam mengajukan gugatan, oleh karena pada tahun 2004 melalui surat tanggal 29 November 2004 No. 500/1180/XI/04 telah diberitahukan bahwa permohonan penerbitan Surat Keputusan belum dapat diproses oleh karena belum memenuhi persyaratan, antara lain tumpang tindih dengan lokasi pihak lain seperti perkebunan PT. Andhika Permata Sawit Lestari ;---3.

Gugatan …..

40

3. Gugatan tidak berdasarkan hukum ;---------------------------------------------------------------Bahwa Tergugat bukanlah pihak yang berkompeten mengeluarkan Sertifikat Hak Guna

Usaha

sebagaimana

didalilkan

Pengugat dalam gugatannya.

untuk

permohonan seluas yang diajukan Penggugat. Tergugat hanya menerima permohonan, melakukan yuridis dan fisik dan meneruskan ke Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratan, sedangkan permohonan yang diajukan Penggugat belum memenuhi persyaratan-persyaratan. Apabila permohonan telah memenuhi persyaratan selanjutnya diteruskan prosesnya untuk penerbitan Surat Keputusan pemberian Hak Guna Usaha yang menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta, dan Sertifikat Hak Guna Usaha diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kebupaten. dengan demikian dalil-dalil Pengugat dan tuntutan (Petitum) amar putusannya Penggugat angka 3 yaitu mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha adalah suatu dalil yang keliru/tidak berdasar hukum.; ----------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

eksepsi-eksepsi

tersebut

dibantah

oleh

Penggugat

sebagaimana termuat dalam Replik tertanggal, 22 Maret 2012 ;--------------------------------Menimbang,

bahwa

terhadap

Eksepsi

tersebut,

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan terlebih dahulu tentang gugatan lewat waktu ;----------------------------Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi ;-------------------------------------------------------“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; --------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah Keputusan fiktif negatif atau sikap diam dari Tergugat terhadap Surat Permohonan Penggugat …....

41

Penggugat tanggal 7 September 2011 (vide bukti P-7 dan bukti T-13) ; ----------------------Menimbang,

bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat 3

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Menyatakan

“ Dalam hal Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan tidak

menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap telah mengeluarkan Keputusan penolakan “ ;-----------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal yang hendak digugat itu merupakan Keputusan menurut Ketentuan Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung setelah lewatnya batas waktu 4 (empat) bulan ; ------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan demikian surat gugatan Penggugat yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 16 Januari 2012 dengan Register Perkara Nomor 02/G/2012/PTUN-Pbr, adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundangan tersebut diatas ; -------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu adalah tidak beralasan hukum sehingga harus di tolak ;------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat selanjutnya, setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi yang ke-1 dan Eksepsi ke-3, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi Eksepsi tersebut telah memasuki permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan bersama-sama dalam Pokok Perkara a quo, sehingga oleh karenanya Eksepsi ke-1 dan Eksepsi ke-3 tersebut harus dinyatakan ditolak ;-----------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Pokok Perkara ; -------------------------DALAM POKOK PERKARA ….....

42

DALAM POKOK PERKARA ; ---------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Tergugat tidak mengeluarkan Hak Guna Usaha atas nama PT. Rokan Era Subur Plantations (PT. RES) terhadap areal seluas 12.650 Ha. Sesuai SK. Menteri Kehutanan RI No. 323/KPTS-II/1991 Tanggal 18 Juni 1991 dan diperbaharui dengan SK Menhut Tanggal 11 Oktober 2010 Nomor SK. 575/ Menhut-II/2010, yang dikenal dengan Desa Sontang, Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (d/h Kelompok Hutan Sungai Rokan - Sungai Air Hitam Kabupaten Tingkat II Kabupaten Kampar) atas Surat Permohonan Susulan tanggal 7 September 2011 ; -------------------------------------------------Menimbang, bahwa mencermati subtansi dari gugatan Penggugat adalah Tergugat tidak memproses administrasi surat permohonan Penggugat sebagaimana Surat Susulan tertanggal 7 September 2011 No. 071/KDR-RES/IX/2012 kepada Tergugat, Perihal Penerbitan Hak Guna Usaha atas nama PT. Rokan Era Subur Plantations (PT. RES) untuk tanah seluas 12.650 Ha. yang dikenal dengan Desa Sontang, Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan (vide bukti P- 7 dan bukti T13) yang hingga gugatan ini diajukan belum mendapat jawaban / tanggapan dari Tergugat ;------------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa menurut Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Khususnya pada Pasal 3 ayat 3 yang intinya menyatakan bahwa apabila terhadap permohonan yang diajukan kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk itu dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam peraturan dasarnya atau apakah peraturan dasarnya tidak memberikan batas waktu maka setelah 4 (empat) bulan sejak permohonan tersebut diajukan tidak mendapat tanggapan, dapat dianggap Pejabat Tata Usaha Negara tersebut telah mengeluarkan Keputusan penolakan ; ----------------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti secermatnya pengajuan surat permohonan ....…..

43

permohonan Penggugat kepada Tergugat dan saat diterima gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha

Negara Pekanbaru, Majelis Hakim berpendapat bahwa

dasar gugatan para Penggugat adalah benar yaitu sikap diam Tergugat adalah merupakan Keputusan penolakan yang diam atau yang bersifat fiktif negatif ;--------------Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara selain Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga sikap diam Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ----------------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menguji apakah sikap diam Pejabat Tata Usaha Negara tersebut (dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau) adalah berdasarkan hukum atau setidak-tidaknya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana Ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Pokok Perkara, maka terlebih dahulu apakah yang dimohonkan oleh Penggugat, merupakan wewenang yang menjadi kewajiban dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau) ;--------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, khususnya Pasal 8 yang menyatakan bahwa: Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi memberi Keputusan mengenai Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 200 ha (dua ratus hektar) ; -------------------------------------------------Menimbang ….......

44

Menimbang, bahwa mencermati Peraturan Menteri Agraria seperti tersebut diatas dan dihubungkan dengan subtansi gugatan, maka menurut Majelis Hakim tidak relevan untuk digunakan Peraturan tersebut dalam sengketa in-litis, karena yang dimohonkan oleh Penggugat adalah proses administrasi permohonannya sebagaimana Surat Susulan tertanggal 7 September 2011 No.071/KDR-RES/IX/2011 kepada Tergugat untuk Perihal Menerbitkan Hak Guna Usaha atas nama PT. Rokan Erasubur Plantations untuk tanah seluas 12.650 Ha ; --------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa kemudian mencermati Jawaban Tergugat tertanggal 13 Maret 2012 yang disampaikan dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya bahwa

Tergugat hanya mempunyai

kewenangan

menerima

permohonan

dan

memproses dalam hal penelitian fisik dan yuridis dan apabila memenuhi persyaratan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut ke Badan Pertanahan Nasional RI untuk proses Penerbitan Surat Keputusan Hak Guna Usaha ; ------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat tersebut diatas, maka sangat relevan gugatan yang diajukan Penggugat Terhadap Subtansi Objek Sengketa in-litis, karena Permohonan Proses Administrasi Hak Guna Usaha adalah merupakan Kewenangan dari Badan Pertanahan Nasional Propinsi dalam hal ini adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau : ------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----------------------

Bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum yang bergerak dalam usaha perkebunan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Tgl. 12 Nopember 1988 No. 34 yang dibuat dihadapan Notaris Yanti Sulaiman Sihotang, S.H. yang kemudian diperbaiki sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Tgl. 14 Nopember 1988 No. 107 dibuat dihadapan Notaris Yanti Sulaiman Sihotang, S.H. dan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Tgl. 23 Juli 2010 No. 153 dibuat dihadapan Notaris Adi Pinem …..

45

-

Pinem, S.H. dengan kedudukan Direktur Utama dijabat oleh Dingot Simarmata (vide bukti P-1) ; -------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa Penggugat telah memperoleh hak pengelolaan kebun seluas 12.650 Ha berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI No.323/KPTS-II/1991 Tgl. 18 Juni 1991 dan diperbaharui lagi dengan SK Menhut Tgl. 11 Oktober 2010 No. SK 575/MenhutII/2010 (vide bukti P-6) ; --------------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Tgl. 4 Juli 1997 No. Kpts.83/KP/VII/1997 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT.RES (vide bukti P-17) ;

-

Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Kampar Tgl. 17 Mei 1997 No. 593/TP/3533 tentang Rekomendasi Izin Lokasi Kepada PT.RES untuk mengelola lahan perkebunan di Desa Sontang Teluk Sono Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Kampar (vide bukti P-18) ; --------------------

-

Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Gubernur Riau Tgl. 20 Oktober 2004 No. 522.12/Ekbang/1615 menerangkan PT.RES telah merealisasikan pembangunan dan penanaman kebun kelapa sawit kepada PT. RES Tahun 2003 (vide bukti P-19); ------

-

Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Kepada Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Riau kepada Gubernur Riau Tgl. 12 Desember 1988 No. 1521/II/KW-6/1988 menerangkan laporan hasil survei pemantapan lokasi calon areal atas nama PT.RES di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Kampar dan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis (vide bukti P-20) ; -------------------------------

-

Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Dinas Perkebunan Pemerintah Propinsi Riau kepada Direktur Jenderal Perkebunan Tgl. 13 Desember 1988 No. 1268/3aUm/1988 menerangkan dukungan Permohonan Persetujuan / Izin Prinsip Usaha Perkebunan atas nama PT. RES (vide bukti P-21) ; --------------------------------------------

-

Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal .....

-

46

-

Tanggal 21 Maret 1989 tentang Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri kepada PT.RES dengan No. 176/I/PMDN/1989 (vide bukti P-22) ; -------------------------

-

Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Menteri Pertanian RI Tgl. 10 April 1991 No. HK. 350/E4.236/04.91 tentang Perpanjangan Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan kepada PT.RES di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Kampar dan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau (vide bukti P-23) ;-------

-

Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Menteri Pertanian RI Tgl. 2 April 1994 No. HK.350/E4.207/04.94 tentang Perpanjangan Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan kepada Penggugat di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Kampar dan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau (vide bukti P24) ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Menteri Pertanian RI Tgl. 12 Mei 1995 No. HK.350/E5.323/00.95 tentang Persetujuan kepada PT.RES untuk melakukan perubahan jenis tanaman menjadi tanaman kelapa sawit (vide bukti P-25) ;-------------

-

Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Gubernur Riau Tgl. 23 Desember 1988 No. 525/BKPMD/3950 tentang rekomendasi pelepasan areal hutan seluas 18.000 Ha di Kecamatan Siak Hulu dan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Kampar kepada PT.RES (vide bukti P-27) ; ------------------------------------------------------------------

-

Bahwa

Penggugat

telah

memperoleh

Surat

Keputusan

Direktur

Jenderal

Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Tgl. 7 Mei 1990 No. 48/Kpts/VII-3/1990 tentang Pembentukan Tim Tata Batas Areal Hutan yang akan dilepaskan

untuk tujuan

lahan perkebunan kepada PT.RES seluas 12.800 Ha dikelompok Hutan Sungan Rokan Sungai Air Hitam Kabupaten Kampar Propinsi Riau (vide bukti P-28) ; ----------

Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Pekanbaru Tgl. 23 Maret 1991 No. 375/BIPHUT/I/4/1991 tentang Penyampaian Hasil Berita Acara Tata Batas Areal Hutan yang akan dilepaskan untuk tujuan perkebunan PT. RES

yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Inventarisasi….....

47

Inventarisasi dan Tata Guna Hutan TGl. 17 Nopember 1990 (vide bukti P-29) ; ------

Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Bupati Rokan Hulu Tgl. 5 Juli 2001 No.525/TP/VII/2001/832 tentang Rekomendasi Bebas Tanah Garapan atas nama PT.RES (vide bukti P-8) ; ------------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Tgl. 25 September 2001 No. Kpts. 3/TP/IX/2001 menerangkan Bupati Rokan Hulu telah memberikan perpanjangan izin lokasi atas lahan perkebuan kelapa sawit kepada PT.RES (vide bukti P-9) ; ------------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Kepada Dinas Kehutanan Propinsi Riau kepada Bupati Rohul Tgl. 18 Juli 2011 No. 522.1/Planhut/2223 tentang permintaan kepada Bupati Rohul agar mencabut semua izin yang diterbitkan diatas areal PT.RES ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa Penggugat telah menyelesaikan uang sagu hati kepada masyarakat sebagaimana dalam Surat Kesepakatan Penyerahan Sagu Hati Tgl. 26 Maret 1999 diserahkan kepada Kepala Desa ; -------------------------------------------------------------------

-

Bahwa berdasarkan adanya pembayaran uang sagu hati dan juga persyaratan surat surat yang diperlukan, maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat agar mengeluarkan Hak Guna Usaha atas nama PT.Rokan Erasubur Plantations (PT.RES) ; -------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa kemudian Tergugat telah meminta dibayar biaya Pengukuran dari Penggugat kepada Tergugat (Panitia B) sejumlah Rp. 177.741.500,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) melalui Bank Exim Cabang Medan Balai Kota Tgl. 28 September 1998 ; -----------------------------------------------------

-

Bahwa Penggugat menyampaikan Surat Susulan kepada Tergugat Tgl. 7 September 2011 No. 071/KDR-RES/IX/2011 perihal penjelasan telah dilengkapi seluruh persyaratan untuk penerbitan Hak Guna Usaha atas nama PT.RES untuk areal seluas 12.650 Ha yang setempat dikenal dengan Desa Sontang Kabupaten Rokan Hulu.......

48

-

Hulu Provinsi Riau sesuai dengan SK Menteri Kehutanan RI No.323/KPTS-II/1991 Tgl.18 Juni 1991 dan SK Menteri Kehutanan RI Tgl.11 Oktober 2010 No.SK 575/Menhut-II/2010 ; ------------------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa dengan demikian telah terbukti Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan juga melakukan perbuatan sewenang wenang yaitu melanggar UndangUndang No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1999 serta melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik No. 28 Tahun 1999 karena tidak memberikan Kepastian Hukum kepada Penggugat ; ------------------------------------

-

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menerbitkan Hak Guna Usaha atas nama Penggugat, maka Tergugat melanggar Ketentuan Undang Undang Pokok Agaria No. 5 Tahun 1960 dan juga Keputusan Menteri Agaria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 32 Tahun 1999 Tentang Kebijakan Pemberian Hak Atas Tanah ; -------Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah membantah dalil-

dalil Penggugat tersebut, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;---------

Bahwa Tergugat bukanlah pihak yang berkompeten menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha dan bukanlah pihak yang berkompenen menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha untuk tanah seluas yang dimohon Penggugat, Tergugat hanya menerima permohonan dan memproses dalam hal penelitian fisik, dan

yuridis,

dan

apabila

memenuhi

persyaratan

selanjutnya

meneruskan

permohonan tersebut ke Badan Pertanahan Nasional RI untuk proses penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha. Kemudian apabila Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha telah terbit, maka menjadi Kewenangan Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak oleh karena tidak berdasarkan hukum ; ----------------------------------------------------------------------------------

Bahwa Hak Guna Usaha yang diterbitkan di atas tanah negara haruslah bebas dari penguasaan

dan

pemilikan pihak lain, dengan

kata

lain

tidak

terdapat

sengketa...........

49

sengketa/tumpang tindih dengan pihak lain, dan harus menguasai fisik tanah yang dimohonkan Hak Guna Usahanya ; -----------------------------------------------------------------

Bahwa terhadap permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan Penggugat pada tanggal 29 Agustus 1998, Tergugat telah menindaklanjuti dimana Panitia B telah melakukan pemeriksaan tanah baik yuridis maupun fisik/pemeriksaan lapang pada tanggal 24 Oktober 1998 ; ----------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa selanjutnya Tergugat menyurati Penggugat melalui surat tanggal 29 November 2004 No. 500/1180/XI/04 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha PT. Rokan Era Subur Plantations, yang ditujukan kepada Direktur PT. Rokan Era Subur Palntations belum dapat diproses, dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut ; -------------------------------------------a. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan Panitia B Propinsi Riau tanggal 24 Oktober 1998, ditemukan : ----------------------------------------------------------------------- Terdapat tumpang tindih dengan lokasi perkebunan PT. Andhika Permata Sawit Lestari ; ----------------------------------------------------------------------------------- Terdapat areal prospek pertambanagan PT. CPI ; ------------------------------------ Terdapat hak-hak masyarakat yang belum diganti rugi ; ----------------------------b. Surat-surat Bupati Rokan Hulu antara lain tanggal 22 April 2002 No. 529/PEM/V/2002/479 Perihal Penangguhan Proses HGU PT Rokan Era Subur Plantations di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau, dstnya ; ----------------------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa

Surat

Bupati

Rokan

Hulu

tanggal

22

April

2002

Nomor

:

529/PEM/V/2002/479 tersebut diatas ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Riau, yang menyampaikan beberapa hal antara lain bahwa PT. Rokan Era Subur Plantations setelah menerima Keputusan Perpanjangan Izin Lokasi dari Bupati Rokan Hulu (Surat Keputusan Nomor : KPTS.3/TP/IX/2001 tanggal 25 September 2001) ........

50 September 2001) tidak ada melaksanakan kegiatan fisik dilapangan berupa kelanjutan pembangunan kebun kelapa sawit sesuai ketentuan yang berlaku ; --------

Bahwa Bupati Rokan Hulu telah menyurati Direktur PT. Rokan Era Subur Plantations perihal Peringatan I, II dan III terhadap tindak lanjut Keputusan Perpanjangan Ijin Lokasi untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kunto Darussalam, pada tanggal 28 Maret 2002, 11 Juli 2002 dan 12 November 2002 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa fisik yang dimohonkan haknya haruslah dikuasai, namun PT. Rokan Era Subur Plantations tidak menguasai keseluruhan fisik yang dimohonkan haknya.; -----

-

Bahwa terhadap permohonan Hak Guna Usaha Penggugat masih terdapat sengketa/tumpang tindih dengan penguasaan pihak lain, hal tersebut diakui sendiri oleh Penggugat sebagaimana dalam surat tanggal 30 Juli 2009 Nomor : 198/KDRRBS/HO/Dir/VII/09 Perihal Keberatan atas Permohonan Hak Guna Usaha PT. Andhika Permata Sawit Lestari diatas areal PT. Rokan Era Subur Plantations (tumpang tindih), yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta, yang inti suratnya menyatakan bahwa lahan yang diajukan oleh PT. Andhika Permata Sawit Lestari adalah merupakan areal Pelepasan Kawasan Hutan PT. Rokan Era Subur Plantations sehingga lahan tersebut masih tumpang tindih dengan lahan PT. Rokan Era Subur Plantations dan belum ada penyelesaian oleh Penggugat ; -----------------------------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa adanya tumpang tindih dengan penguasaan pihak lain juga terlihat pada Surat PT. Rokan Era Subur Plantations tanggal 13 September 2011 No. 072/RESHO/Dir/IX/2011 yang ditujukan kepada Kepala BPN Propinsi Riau, dimana pada angka 2 dalam surat menyatakan ”Bahwa saat ini areal tersebut telah kami kelola seluas 5.700 Ha dan saat ini sebahagian telah menghasilkan tandan buah sawit, dan saat ini lahan juga telah dikelola oleh perusahaan lain yakni PT. Andhika Permata Sawit Lestari .......” ; ------------------------------------------------------------------------ Bahwa .........

51

-

Bahwa

benar Penggugat telah menyurati Tergugat dengan surat tanggal 7

September 2011 No. 071/KDR-RES/IX/2011 perihal Permohonan Susulan terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha PT. Rokan Era Subur Plantations (PT. RES) untuk areal seluas 12.650 ha yang setempat dikenal dengan Desa Sontang Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau sesuai dengan SK Menteri Kehutanan RI No. 323/KPTS-II/1991 tanggal 18 Juni 1991 dan SK Menteri Kehutanan RI tanggal 11 Oktober 2010 No.SK.575/Menhut-II/2010 ; --------------------------------------------------------------------------

Bahwa PT. Rokan Era Subur Plantations memohon hak seluas 12.650 Ha, sedangkan pada Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : KPTS.3/TP/IX/2001 tanggal 25 September 2001, memutuskan memberikan perpanjangan izin lokasi untuk tanah seluas 10.800 Ha, dengan demikian terdapat perbedaan luas antara yang dimohonkan haknya dengan izin yang diberikan dimana luas fisik yang dimohon lebih besar daripada luas yang diberikan pada izin lokasi. Selanjutnya dalam Keputusan Bupati tersebut diatas, perpanjangan izin diberikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) sejak tanggal ditetapkan, dengan demikian jangka waktu izin lokasi sudah berakhir ; --------------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa terhadap tanah yang akan dimohonkan Hak Guna Usaha tersebut, Tergugat tetap melakukan monitoring dan pemantauan sehingga Tergugat menyimpulkan bahwa tanah tersebut adalah tanah yang terindikasi sebagai tanah terlantar. Oleh karena itulah maka Tergugat memberikan surat peringatan I tanggal 25 Agustus 2011, Peringatan II tanggal 18 November 2011 dan Peringatan III tanggal 30 Desember 2011 ; ------------------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa berdasarkan uraian diatas, permohonan hak yang diajukan Penggugat belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;---Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak disangkal oleh

Tergugat adalah merupakan fakta-fakta hukum tetap, yang tidak perlu dibuktikan lagi Menimbang …..

52

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-76, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-20 ; --------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil – dalil Gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan menguji dalil – dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta fakta dan bukti - bukti yang diperoleh dalam persidangan a quo ; ----Menimbang, bahwa dari surat Gugatan Penggugat dan Jawaban dari Tergugat serta bukti-bukti surat kedua belah pihak, Majelis Hakim telah mencermati dan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ; ----------------------------------------------------

bahwa benar Surat Permohonan Penggugat sebagaimana Surat Susulan tertanggal 7 September 2011 No.071/KDR-RES/IX/2011 kepada Tergugat untuk perihal menerbitkan Hak Guna Usaha atas nama PT. Rokan Erasubur Plantations, untuk tanah seluas 12.650 Ha setempat dikenal dengan Desa Sontang Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu adalah merupakan

surat

lanjutan

dari

surat

permohonan

Penggugat

sebelumnya/terdahulu yaitu surat tertanggal 29 Agustus 1998 (vide Bukti T-2 dan bukti T-13) ; ------------------------------------------------------------------------------------------

bahwa benar Tergugat telah menerima permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan Penggugat pada tanggal 29 Agustus 1998 dan Tergugat telah menindaklanjuti dimana Panitia B telah melakukan pemeriksaan tanah baik yuridis maupun fisik/ lapangan pada tanggal 24 Oktober 1998 ; ------------------------

-

Bahwa benar Tergugat telah menyurati Penggugat dengan surat tertanggal 29 November 2004, Nomor 500/1180/XI/04 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pemberian HGU PT. Rokan Era Subur Plantations, yang ditujukan kepada Direktur PT. Rokan Era Subur Plantations, yang intinya bahwa Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Hak Guna Usaha atas nama PT. Rokan …..

53

Rokan Era Subur Plantations belum dapat diproses, dengan pertimbangan antara l

lain sebagai berikut (vide bukti T-9) ; ---------------------------------------------------------- Sesuai hasil pemeriksaan lapangan Panitia B Propinsi Riau tanggal 24 Oktober 1998 ditemukan fakta lapangan pada saat itu menunjukan ; -----------

Terdapat Tumpang tindih dengan lokasi Perkebunan PT. Andika Permata Sawit Lestari.



Terdapat Area Pertambangan PT. CPI.



Terdapat hak-hak masyarakat yang belum diganti rugi.

Menimbang, bahwa terhadap subtansi dari pokok permasalahan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ; -----------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Surat Permohonan Susulan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 7 September 2011 adalah merupakan proses admintrasi surat permohonan yang berantai karena surat permohonan tersebut merupakan rangkaian dari surat permohonan terdahulu, tertanggal 28 Agustus 1998, dimana dalam rangkaian proses permohonan yang berlarut-larut tersebut telah memasuki ranah sengketa dipengadilan, khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara antara Penggugat dengan Menteri Kehutanan dan sengketa tersebut telah di proses dan diputus sampai Tingkat Kasasi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide bukti P-4 dan bukti P5 ) ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap alasan tidak diterbitkannya Proses Hak Guna Usaha oleh Tergugat dikarenakan pemeriksaan lapangan Panitia B Propinsi Riau tanggal 24 Oktober 1998 ditemukan fakta bahwa adanya tumpang tindih dengan Lokasi Perkebunan

PT.

Andika

Permata

Sawit

Lestari.

maka

Majelis Hakim akan

mempertimbangkan sebagai berikut ;---------------------------------------------------------------------------------Menimbang..........

54 Menimbang, bahwa PT. Andika Permata Sawit Lestari dalam persidangan in-litis telah dipanggil secara patut untuk dimintai keterangannya dalam perkara ini, namun sampai dengan jawab-menjawab, pembuktian dan sampai pada kesimpulan PT. Andika Permata Sawit Lestari tidak pernah datang/hadir dalam persidangan tersebut ;------------Menimbang, bahwa kemudian untuk menguji adanya tumpang tindih dengan lokasi Perkebunan PT. Andika Permata Sawit Lestari, Maka Majelis Hakim mencermati bahwa berdasarkan adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung bahwa lahan yang dimohonkan/disengketakan dengan PT. Andika Permata Sawit Lestari merupakan areal Pelepasan Kawasan Hutan PT. Rokan Era Subur Plantations dan Permohonan Izin Pelepasan Kawasan Hutan PT. Andika Permata Sawit Lestari telah di tolak oleh Departemen Kehutanan (vide bukti P-60), sehingga dengan demikian tidak beralasan hukum adanya tumpang tindih terhadap lahan yang di mohon PT. Rokan Era Subur Plantations ; ----------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan menguji alasan tidak diterbitkannya Proses Hak Guna Usaha dikarenakan adanya Area Pertambangan PT. CPI dilokasi yang di mohonkan oleh Penggugat ;---------------------------------------------------Menimbang, bahwa

mencermati fakta-fakta hukum yang diajukan oleh

Penggugat dan Tergugat yaitu berdasarkan bukti P-51, bukti P-54 dan bukti T-20, bahwa telah terjadi perjanjian tentang kegiatan di areal yang bertumpang tindih antara PT. Caltex Pacific Indonesia dengan PT. Rokan Era Subur Plantations. dan sampai adanya gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, para pihak yang telah melakukan ikatan Perjanjian tidak ada hal-nal yang menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak tersebut yaitu PT. Caltex Pacific Indonesia dengan PT. Rokan Era Subur Plantations. sehingga secara hukum bahwa perjanjian tersebut dibenarkan dan sah secara hukum, sehingga dengan demikian tidak beralasan hukum Laporan dari Tim B yang menyatakan bahwa adanya kegiatan pertambangan dari PT. CPI dengan PT. RES untuk di permasalahkan oleh Tergugat dalam hal Penerbitan Proses Hak Guna Usaha yang diajukan oleh Penggugat ; ------------------------Menimbang...........

55 Menimbang, bahwa Selanjutnya Majelis Hakim akan menguji alasan tidak diterbitkannya Proses Hak Guna Usaha dikarenakan adanya hak-hak masyarakat yang belum diganti rugi ;-------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap alasan adanya hak-hak masyarakat yang belum diganti rugi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen Sosial PT. Hana Kartika Paksi yang dalam kedudukannya sebagai Pelaksana dari PT. Rokan Era Subur Plantation

kepada

masyarakat dan Surat Kesepakatan Penyerahan Uang Sagu Hati (bukti P-13, bukti P14, bukti P-15 dan bukti P-16) serta banyaknya masyarakat yang berusaha menggarap lahan perkebunan tersebut pada saat bergulirnya era reformasi. (berdasarkan alinea ke 2 baris ke 5 hal 15 dari 22 hal Putusan

Nomor. 505K/ TUN/2007). maka dengan

demikian sangat tidak beralasan hukum untuk dijadikan dasar alasan untuk tidak diprosesnya permohonan tersebut karena Penggugat telah memenuhi hak-hak masyarakat yang belum diganti rugi tersebut ; -------------------------------------------------------Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bernama 1. Rachmat SE, 2. Achmad Iskandar

dan 3. Rickson Hutabaratyang

didengarkan keterangannya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 16 Mei 2011, menerangkan bahwa : benar PT. RES telah mengajukan surat permohonan Hak Guna Usaha ke Kanwil BPN Prop. Riau sejak Tahun 1992, bahwa benar tidak ada jangka waktu untuk mengajukan permohonan Hak Guna Usaha, bahwa benar saksi Achmad Iskandar

pernah diminta oleh PT. RES untuk mempertanyakan Proses

Penerbitan Hak Guna Usaha tersebut, bahwa benar. menurut keterangan Pak Maryudin orang Kantor Wilayah BPN Prop Riau Hak Guna Usaha lagi diproses ;-----------------------Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti-bukti dan saksi yang terungkap dipersidangan, bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dan berkewajiban serta melayani masyarakat (Abdi Masyarakat), ternyata berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, tidak berusaha semaksimal mungkin untuk memproses permohonan Hak Guna Usaha yang dimohonkan oleh Penggugat dan sebagaimana.........

56 sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bahwa sikap diam Tergugat terhadap surat permohonan susulan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya yaitu Azas Kepastian Hukum karena berdasarkan kewenangan yang ada pada Tergugat bahwa sikap diam tersebut telah menimbulkan ketidak pastian dan telah menghalanghalangi hak hukum penggugat untuk mengajukan permohonan Penerbitan Hak Guna Usaha kepada Badan Pertanahan Nasional di Jakarta ;---------- --------------------------------Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Tergugat telah dinyatakan melanggar ketentuan-ketentuan dari Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Azas Kepastian Hukum maka kepada Tergugat diwajibkan untuk menerbitkan Surat Keputusan yang isinya memproses administrasi surat permohonan Penggugat sebagaimana Surat Susulan tertanggal 7 September 2011 No. 071/KDRRES/IX/2012, Perihal Penerbitan Hak Guna Usaha atas nama PT. Rokan Era Subur Plantations (PT. RES) untuk tanah seluas 12.650 Ha. yang dikenal dengan Desa Sontang, Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan ; -----------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 505 K/TUN/2007 yang berhubungan dengan Perkara in litis, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan kembali segala sanggahan/bantahan lainnya dari Tergugat dan untuk itu harus ditolak ; ------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum bagi

Tergugat

untuk

memproses

Administrasi

Surat

Permohonan

Penggugat

sebagaimana Surat Susulan tertanggal 7 September 2011 No.071/KDR-RES/IX2011, perihal menerbitkan Hak Guna Usaha atas nama PT. Rokan Erasubur Plantations, untuk tanah seluas 12.650 Ha setempat dikenal dengan Desa Sontang Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ; ---------------------------------------------------------Menimbang........

57 Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat

harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan

ditentukan dalam amar putusan ini ; --------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka bukti-bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; -------------------------------------------------------------------------------------Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir kali telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Perundang-Undangan dan Ketentuan Hukum lainnya yang berkaiatan dengan sengketa ini ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M E N G A D I L I DALAM EKSEPSI ; ------------------------------------------------------------------------------------------

Menolak Eksepsi Tergugat ; ---------------------------------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA ;----------------------------------------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ------------------------------------2. Mewajibkan

Tergugat

untuk

memproses

Surat

Permohonan

Penggugat

sebagaimana Surat Susulan tertanggal 7 September 2011 No.071/KDRRES/IX/2011 kepada Tergugat untuk perihal menerbitkan Hak Guna Usaha atas nama PT. Rokan Erasubur Plantations untuk tanah seluas 12.650 Ha setempat dikenal dengan Desa Sontang Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ; --------------------------------------------------------------------------------------------------3. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Hak Guna Usaha kepada Penggugat sebagaimana........

58 sebagaimana Surat Susulan tertanggal 7 September 2011 No.071/KDRRES/IX2011 kepada Tergugat untuk perihal menerbitkan Hak Guna Usaha atas nama PT.

Rokan

Erasubur

Plantations

untuk tanah seluas 12.650 Ha

setempat dikenal dengan Desa Sontang Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ; --------------------------------------------------------------------------4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp.183, 500 ,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) ; ----------------------------------------------------------------------------------------------Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012, oleh LIZA VALIANTY, S.H.,, Sebagai Hakim Ketua Majelis, PAHALA SHETYA LUMBANBATU, S.H., dan YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 25 JUNI 2012 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh DEWI MONA SARI, A.Md., Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat/Kuasa Hukum Tergugat ; -------------------------------------------------------------------------------------------Hakim-Hakim Anggota TTD 1. PAHALA SHETYA LUMBANBATU, S.H.

Hakim Ketua Majelis TTD LIZA VALIANTY, S.H.

TTD 2. YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H. Panitera Pengganti, TTD DEWI MONA SARI , Amd

59 PERINCIAN BIAYA PERKARA 1. Pendaftaran Gugatan

Rp.

30.000,-

2. ATK

Rp.

50.000,-

3. Panggilan

Rp.

92.500,-

4. Materai

Rp.

6.000,-

5. Redaksi

Rp.

5.000,-

---------------------------J u m l a h

Rp.

183.500,-

(seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)