PENETAPAN Nomor : 38/G/2015/PTUN-Pbr. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :-----------------------------------------------------Nama
: JAMILAH; --------------------------------------------------------
Kewarganegaraan : Indonesia;--------------------------------------------------------Pekerjaan
: Ibu Rumah Tangga;--------------------------------------------
Tempat tinggal
: Jalan Belimbing RT. 003 RW. 006 No. 49 A Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;-----------------------------------------------Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2015 kepada AHMAD HUSIN, S.H., AGUS WIJAYA, S.H., dan R. INDRAWATI, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dari Kantor Hukum AHMAD HUSIN, SH & REKAN beralamat di Jalan Dharma Bakti No. 8 A Labuh Baru Kota Pekanbaru;-Selanjutnya disebut sebagai................PENGGUGAT; MELAW AN:
Nama Jabatan
: KEPALA
KANTOR
PERTANAHAN
KOTA
PEKANBARU; ------------------------------------------------Tempat kedudukan : Jalan Pepaya No. 47 Pekanbaru; ------------------------Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 38/G/2015/PTUN-Pbr.
Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : ---------I. Nama
: ABDUL RAJAB N, S.H., M.H.; ----------
NIP
: 19700903 199703 1 005; ----------------
Pangkat : Pembina (IV/a); ----------------------------Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;--------------------------------------II. Nama
: IFNI NASIF, S.H.; --------------------------
NIP
: 19590529 198603 1 006; ----------------
Pangkat : Penata (III/c); -------------------------------Jabatan : Kepala
Sub
Seksi
Perkara
Pertanahan;---------------------------------III. Nama NIP
: CHAIRANY SYAFIIE, S.H.; -------------: 19670117 198603 2 001; ----------------
Pangkat : Penata (III/c); -------------------------------Jabatan : Kepala
Sub
Seksi
Perkara
Pertanahan;---------------------------------IV. Nama
: ROSNELLY; ---------------------------------
NIP
: 19611112 198203 2 001; ----------------
Pangkat : Penata Muda (III/a); ----------------------Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;--------------------------------------V. Nama
: MASRITA; ------------------------------------
NIP
: 19590921 198303 2 001; ----------------
Pangkat : Penata Muda Tk.I (III/b); ----------------Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;--------------------------------------Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 38/G/2015/PTUN-Pbr.
Kelimanya pekerjaan
berkewarganegaraan Pegawai
Negeri
Sipil
Indonesia, pada
Kantor
Pertanahan Kota Pekanbaru beralamat di Jalan Pepaya No. 47 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1868/600-14.71/IX/2015, tertanggal 15 September 2015; --------------------------Selanjutnya disebut sebagai.................TERGUGAT; Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut ; --------------------------Telah membaca : -------------------------------------------------------------------------1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 38/PEN-MH/2015/PTUN.Pbr, tanggal 10 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;---------------------------------------------------------2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 38/2015/PTUN.Pbr, tanggal 10 September 2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;--------------------------------------------------3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Nomor
:
38/PEN-PP/2015/PTUN.Pbr,
tanggal
11
September 2015 tentang Pemeriksaan Persiapan;---------------------------4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Nomor
:
38/PEN-HS/2015/PTUN.Pbr,
tanggal
22
September 2015 tentang Hari Persidangan;------------------------------------5. Surat
Permohonan
Pencabutan
Gugatan
oleh
Penggugat
No
09/SPG/Adv-AH/XI/2015 tertanggal 15 Oktober 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara Nomor: 38/G/2015/PTUN.Pbr ; ---------------------------------------------------Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 38/G/2015/PTUN-Pbr.
6. Berkas Perkara a quo;----------------------------------------------------------------TENTANG DUDUK SENGKETA : Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 9 September 2015 dengan register perkara Nomor 38/G/2015/PTUN-Pbr. dan telah diperbaiki pada tanggal 22 September
2015,
Penggugat
telah
menggugat
Tergugat
dengan
mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :----------------------------------Adapun yang menjadi objek sengketa adalah : ------------------------------------- Sertipikat Hak Milik Nomor : 6044/Tangkerang Timur tanggal 10 Juli 2013 atas nama Aminah, dengan Surat Ukur Nomor : 00243/ 2013 tanggal 9 Juli 2013 seluas 929 M² (Sisa) Terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru ;---1.
Bahwa diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 6044/Tangkerang Timur tanggal 10 Juli 2013 atas nama Aminah, dengan Surat Ukur Nomor : 00243/ 2013 tanggal 9 Juli 2013 seluas 929 M² (Sisa) Terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, oleh Tergugat jelas-jelas telah menimbulkan Kerugian kepada Penggugat, sebab sertipikat yang menjadi obyek sengketa tersebut diterbitkan diatas sebagian tanah milik Penggugat yang diperoleh dan dimiliki dari peninggalan dan atau Warisan ayah kandungnya Almarhum H. HADI HUSNI dengan surat bukti alas hak kepemilikan berupa Surat Ganti Kerugian Tanggal 17 Juli 1979 kemudian sebagian tanahnya dipecah menjadi atas nama Jamilah (Penggugat) dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 15 Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 38/G/2015/PTUN-Pbr.
Maret 2013 Tercatat di Kelurahan Tangkerang Timur dengan Reg. Nomor : 332/593.83/TT.TR/XI/2014 tanggal 13 Nopember 2014 dan tercatat pula di Kecamatan Tenayan Raya dengan Reg. Nomor : 2406/590/TR/2014 tanggal 14 Nopember 2014, oleh karenanya gugatan yang diajuka oleh Penggugat ini telah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 9 tahun 2004, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;-2.
Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 6044/Tangkerang Timur tanggal 10 Juli 2013 atas nama Aminah, dengan Surat Ukur Nomor : 00243/ 2013 tanggal 9 Juli 2013 seluas 929 M² (Sisa) Terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, diketahui
oleh
Penggugat
setelah
Keponakan
Penggugat
menerima/mendapatkan Foto Coppy Sertifikat Obyek Sengketa dari Ketua RW setempat pada tanggal 4 September 2015, sedangkan Penggugat mendaftarkan Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negera Pekanbaru pada tanggal 9 September 2015, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 9 tahun 2004, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan ; ----------------------------------------------------------------------3.
Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 6044/Tangkerang Timur tanggal 10 Juli 2013 atas nama Aminah, dengan Surat Ukur Nomor : 00243/ 2013 tanggal 9 Juli 2013 seluas 929 M² (Sisa) Terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dengan lokasi tanah terletak di Jalan Sepakat RT. 03 RW. 11 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya Kota Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 38/G/2015/PTUN-Pbr.
Pekanbaru, yang diterbitkan oleh Tergugat, adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Penggugat), sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;----------4.
Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan
Tata
Usaha
berdomisili
diwilayah
Negara
hukum
Pekanbaru
Pengadilan
Tata
karena Usaha
Tergugat Negara
Pekanbaru dan juga Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 6044/Tangkerang Timur tanggal 10 Juli 2013 atas nama Aminah, dengan Surat Ukur Nomor : 00243/ 2013 tanggal 9 Juli 2013 seluas 929 M² (Sisa) Terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dengan lokasi tanah terletak di Jalan Sepakat RT. 03 RW. 11 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru yang menjadi obyek sengketa, sangat merugikan Penggugat ; ----------------------------5. Bahwa orang tua Penggugat Almarhum H. HADI HUSNI semasa masih hidup memiliki sebidang tanah, yang dahulunya terletak setempat dikenal di Tangkerang Kecamatan Siak Hulu sekarang terletak di jalan Sepakat Rt. 03 RW. 11 Kerurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut : ------------------------------------------------------------- Sebelah Utara dengan tanah Lasiman ukuran
46 M
Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 38/G/2015/PTUN-Pbr.
- Sebelah Selatan dengan tanah Rakiban ukuran
70 M
- Sebelah Timur dengn tanah Jamari dan Dollah ukuran 340 dan 60 M - Sebelah Barat dengan tanah Rijan ukuran
400 M
Dengan Surat bukti Alas Hak Kepemilikan berupa Surat Ganti Kerugian tanggal 17 Juli 1979 ; ----------------------------------------------------------------6. Bahwa kemudian tanah milik Almarhum H. HADI HUSNI tersebut pada point 5 dibagikan kepada seluruh ahli warisnya oleh anak laki-laki Almarhum H. HADI HUSNI yang bernama SYARIFUDDIN sebagai Kuasa Ahli Waris dengan cara membagi tanahnya dan memecahkan Surat Induk berupa Surat Ganti Kerugian tanggal 17 Juli 1979 yang semula atas nama H. HADI HUSNI, kepada atas nama masing-masing Ahli Warisnya sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 112/292.2/wr/1997 tanggal 3 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Sukajadi Kotamadya Pekanbaru, mengetahui Camat Sukajadi dengan Register No. 23/w-590/Ksj/1997 tanggal 4 Nopember 1997, dimana Penggugat adalah selah seorang Ahli Waris yang Sah dari Almarhum H. HADI HUSNI tersebut ; ---------------------------------------------------------------------7. Bahwa berdasakan pembagian dari tanah milik Almarhum H. HADI HUSNI tersebut di atas Penggugat memperoleh bagian berupa sebidang Tanah yang terletak di jalan Sepakat Rt. 03 RW. 11 Kerurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut : ------------
Sebelah Utara dengan tanah Aminah
46, 25 M
-
Sebelah Selatan dengan tanah Perumahan
68
M
Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 38/G/2015/PTUN-Pbr.
-
Sebelah Timur dengn tanah Jl. Sepakat
-
Sebelah Barat dengan tanah Kasmawati
60 53
M M
Sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 15 Maret 2013 Tercatat di Kelurahan Tangkerang Timur dengan
Reg.
Nomor
:
332/593.83/TT.TR/XI/2014
tanggal
13
Nopember 2014 dan tercatat pula di Kecamatan Tenayan Raya dengan Reg. Nomor : 2406/590/TR/2014 tanggal 14 Nopember 2014;8. Bahwa diatas sebagian tanah milik Penggugat yang diperoleh dari Warisan Peninggalan Ayah Kandungnya Almarhum H. HADI HUSNI sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 15 Maret 2013 Tercatat di Kelurahan Tangkerang Timur dengan Reg. Nomor : 332/593.83/TT. TR/XI/2014 tanggal 13 Nopember 2014 dan tercatat pula di Kecamatan Tenayan Raya dengan Reg. Nomor : 2406/590/TR/2014 tanggal 14 Nopember 2014, Tergugat
telah
menerbitkan
Sertipikat
Hak
Milik
Nomor
:
6044/Tangkerang Timur tanggal 10 Juli 2013 atas nama Aminah, dengan Surat Ukur Nomor : 00243/ 2013 tanggal 9 Juli 2013 seluas 929 M² (Sisa) Terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sehingga sebagian tanah milik Penggugat
Termasuk
kedalam Sertipikat Hak
Milik
Nomor
:
6044/Tangkerang Timur tanggal 10 Juli 2013 atas nama Aminah, dengan Surat Ukur Nomor : 00243/ 2013 tanggal 9 Juli 2013 seluas 929 M² (Sisa) Terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru yang diterbitkan oleh Tergugat ;-------9. Bahwa diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 6044/Tangkerang Timur tanggal 10 Juli 2013 atas nama Aminah, dengan Surat Ukur Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 38/G/2015/PTUN-Pbr.
Nomor : 00243/2013 tanggal 9 Juli 2013 seluas 929 M² (Sisa) Terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru oleh Tergugat, jelas-jelas telah bertentangan dengan Peraturan
Perundang-Undangan
yang
berlaku
yaitu
Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terutama Pasal 2 yang berbunyi “Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasakan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka”, Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi“ Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistimatik dan pendaftaran tanah secara sporadic diupayakan penetapan
batas
bardasakan
kesepakatan
para
berkepentingan” dan 18, ayat (1) dan ayat (4), ayat
pihak
yang
(1) berbunyi
“Penataan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau suarat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistemtik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic, berdasarkan
petunjuk
oleh
pemegang
hak
atas
tanah
yang
bersangkutan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatas” dan ayat (4) berbunyi “Persetujuan sebagai dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetjuan” Karena Tergugat sebelum menerbitkan sertipikat yang menjadi obyek
sengketa
pada
waktu
melakukan
pengukuran
dan
penetapan batas bidang tanah yang bersangkutan tidak pernah samasekali memberi tahu apalagi meminta persetujuan atau Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 38/G/2015/PTUN-Pbr.
berdasakan kesepakatan dengan Penggugat selaku pemilik tanah yang berbatas sempadan langsung dengan tanah yang akan diterbitkan Sertifikat yang menjadi obyek sengkata, sehingga mengakibatkan Sertifikat yang menjadi obyek sengketa tersebut nyata-nyata
berada
diatas
sebagian
tanah
milik
Penggugat
berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 15 Maret 2013 Tercatat di Kelurahan Tangkerang Timur dengan Reg. Nomor : 332/593.83/TT.TR/XI/2014 tanggal 13 Nopember 2014 dan tercatat pula
di
Kecamatan
Tenayan
Raya
dengan
Reg.
Nomor
:
2406/590/TR/2014 tanggal 14 Nopember 2014, yang mana sampai sekarang masih sah berlaku sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah; 10. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 6044/Tangkerang Timur tanggal 10 Juli 2013 atas nama Aminah, dengan Surat Ukur Nomor : 00243/ 2013 tanggal 9 Juli 2013 seluas 929 M² (Sisa) Terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru oleh Tergugat, telah melanggar Pasal 17 (2) dan 18 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, dimana pada waktu pengukuran, pemetaan dan penyelenggaraan pendaftaran tanah dimaksud tidak melakukan penyelidikan secara teliti dan cermat demi suatu kepastian hukum, disamping hal tersebut Tergugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, tentang Azas Aman dimana
ditegaskan
bahwa
pendaftaran
tanah
perlu
diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri, serta Azas Terbuka dimana data yang tersimpan Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 38/G/2015/PTUN-Pbr.
di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata dilapangan, dengan demikian Tergugat seharusnya membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 6044/Tangkerang Timur tanggal 10 Juli 2013 atas nama Aminah, dengan Surat Ukur Nomor : 00243/2013 tanggal 9 Juli 2013 seluas 929 M² (Sisa) Terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru ;------11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terlihat secara faktual, surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 6044/Tangkerang Timur tanggal 10 Juli 2013 atas nama Aminah, dengan Surat Ukur Nomor : 00243/ 2013 tanggal 9 Juli 2013 seluas 929 M² (Sisa) Terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dimaksud adalah cacat hukum, karena diterbitkan melalui prosedur yang salah dan sewenang-wenang dan melanggar azas-azas umum Pemerintahan
yang
baik
terutama
azas
ketelitian
dan
azas
kecermatan, dimana suatu Keputusan dan atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung
legalitas
penetapan
dan
atau
pelaksanaan
Keputusan, sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan teliti dan cermat sebelum ditetapkan, namun dalam menerbitkan surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa sangat jelas dan terang terdapat kesalahan dan kekeliruan dari Tergugat, karena Tergugat sebelum menerbitkan sertipikat yang menjadi obyek sengketa pada waktu melakukan pengukuran dan penetapan batas bidang tanah yang bersangkutan tidak pernah sama sekali memberi tahu apalagi meminta persetujuan dan atau Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 38/G/2015/PTUN-Pbr.
berdasarkan kesepakatan dengan Penggugat selaku pemilik tanah yang berbatas sempadan langsung dengan tanah yang akan
diterbitkan
Sertifikat
yang
menjadi
obyek
sengketa,
sehingga dalam sertipikat yang menjadi obyek sengketa yang diterbitkan tanggal 10 Juli 2013 disebutkan batas sempadan bidang tanah sebelah Selatan dengan tanah milik Ir. Syarifuddin, padahal pada kenyataannya berdasakan Surat Keterangan Ganti Kerugian
tanggal
15
Maret
2013
Tercatat
di
Kelurahan
Tangkerang Timur dengan Reg. Nomor : 332/593.83/TT.TR/XI/2014 tanggal 13 Nopember 2014 dan tercatat pula di Kecamatan Tenayan Raya dengan Reg. Nomor : 2406/590/TR/2014 tanggal 14 Nopember 2014, seharusnya batas sempadan bidang tanah sebelah Selatan dengan tanah milik Jamilah (Penggugat), serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terutama Pasal 2, Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) dengan demikian sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, oleh karenanya Sertipikat Hak Milik Nomor : 6044/Tangkerang Timur tanggal 10 Juli 2013 atas nama Aminah, dengan Surat Ukur Nomor : 00243/2013 tanggal 9 Juli 2013 seluas 929 M² (Sisa) Terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik tersebut ; -------------------------------------Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 38/G/2015/PTUN-Pbr.
Bahwa berdasarkan apa yang telah Penggugat uraikan di atas, pada bagian akhir dari Gugatan ini bermohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut : ---------------------------------------------1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ; ----------------------------2. Menyatakan Batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 6044/Tangkerang Timur tanggal 10 Juli 2013 atas nama Aminah, dengan Surat Ukur Nomor : 00243/ 2013 tanggal 9 Juli 2013 seluas 929 M² (Sisa) Terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru yang diterbitkan oleh Tergugat; -------3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 6044/Tangkerang Timur tanggal 10 Juli 2013 atas nama Aminah, dengan Surat Ukur Nomor : 00243/ 2013 tanggal 9 Juli 2013 seluas 929 M² (Sisa) Terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru; ------------------------------------------------4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----------------------------------------------------------------------------Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 8 Oktober 2015, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -------------------------------------------DALAM EKSEPSI : -----------------------------------------------------------------------1. Tentang Kewenangan Absolut. ------------------------------------------------a. Bahwa
Penggugat
Tangkerang
Timur
mengaku Kec.
memiliki
Tenayan
tanah
Raya
di
Kota
Kelurahan Pekanbaru
berdasarkan Surat keterangan Ganti Kerugian Reg. Lurah Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 38/G/2015/PTUN-Pbr.
Tangkerang Timur No. 332/593.83/TT.TR/XI/2014 tanggal 13 Nopember 2014, Register Kecamatan Tenayan Raya No. 2406/590/TR/2014 tanggal 14 Nopember 2014 atas nama JAMILAH. -------------------------------------------------------------------------b. Selanjutnya Penggugat mengklaim bahwa bidang tanah miliknya tersebut tumpang tindih sebahagian dengan bidang tanah Hak Milik No. 6044 Kel. Tangkerang Timur tanggal 10 Juli 2013 Surat Ukur tanggal 09 Juli 2013 No. 00243/2013 luas 929 M² (sisa) atas nama AMINAH. ------------------------------------------------------------------c. Sebelum dasar Penguasaan Penggugat dilegalisasi oleh aparat setempat, telah terlebih dahulu ada kepemilikan pihak lain pada bidang tanah tersebut yaitu Sertipikat Hak Milik No. 6044 Kel. Tangkerang Timur tanggal 10 Juli 2013 Surat Ukur tanggal 09 Juli 2013 No. 00243/2013 luas 929 M² (sisa) atas nama AMINAH. -----d. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 6044 Kel. Tangkerang Timur atas nama AMINAH tersebut adalah bukti hak atas tanah yang telah diberikan oleh negara, sedangkan Penggugat belum mempunyai hak atas tanah tersebut, hanya menguasai Tanah Negara (Tanah Garapan)
berdasarkan
bukti
over
garapan
berupa
Surat
Keterangan Ganti Kerugian (SKGR). --------------------------------------Oleh karena itu untuk menguji kebenaran dan keabsahan kepemilikan bidang tanah tersebut sudah sepatutnya harus diuji terlebih dahulu, hal ini sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya (kewenangan absolut). Sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 38/G/2015/PTUN-Pbr.
88/K/TUN/1993 tangal 07 September 1994 yang berbunyi : “Meskipun sengketa itu dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum, karena merupakan sengketa perdata“.-----------2. Gugatan Kabur. ---------------------------------------------------------------------a. Bahwa batas-batas bidang tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya adalah sebagai berikut : --------------------------------- sebelah Utara dengan Lasiman.------------------------------------------ sebelah Selatan dengan Rakiban, --------------------------------------- sebelah Timur dengan Jamari dan Dollah, ---------------------------- sebelah Barat dengan Rijan. ---------------------------------------------b. Sedangkan batas-batas bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 6044 Kel. Tangkerang Timur atas nama AMINAH adalah sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------- sebelah Utara dengan Jalan Kaplingan, ------------------------------- sebelah Selatan dengan Ir. Syarifuddin, ------------------------------- sebelah Timur dengan Aminah, ------------------------------------------ sebelah Barat dengan Jalan Singgalang. -----------------------------c. Sesuai sempadan tersebut bidang tanah Penggugat tidak sama dengan atau tidak berhubungan dengan bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 6044 Kel. Tangkerang Timur atas nama AMINAH yang
diterbitkan
oleh Tergugat,
oleh
karena itu
gugatan
Penggugat adalah kabur (tidak jelas). -------------------------------------Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 38/G/2015/PTUN-Pbr.
d. Bahwa Penggugat mengaku memperoleh bidang tanah tersebut dari warisan orang tuanya, namun surat tanahnya berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian. Jadi bukti penguasaannya tidak sesuai
dengan
cara
perolehannya,
Penggugat
seolah-olah
membeli tanah padahal sesuai pengakuaannya adalah warisan.---Berdasarkan fakta-fakta tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan tidak diterima. ------------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : --------------------------------------------------------1. Bahwa TERGUGAT menyangkal seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang diakui dengan tegas kebenarannya. -------------------------------------------------------------------------2. Bahwa penerbitan Hak Milik No. 6044 Kel. Tangkerang Timur tanggal 10 Juli 2013 Surat Ukur tanggal 09 Juli 2013 No. 00243/2013 luas 929 M² (sisa) atas nama AMINAH telah didasarkan pada alas hak yang jelas yaitu Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Register Lurah Tangkerang Timur No. 230/593.6/TT.TR/VII/2011 tanggal
26
Juli
2011/Register
Camat
Tenayan
Raya
No.
37/590/TR/2011 tanggal 26 Juli 2011. -------------------------------------------3. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Register Lurah Tangkerang Timur No. 230/593.6/TT.TR/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011/Register Camat Tenayan Raya No. 37/590/TR/2011 tanggal 26 Juli 2011 merupakan peningkatan dari Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Lurah Tangkerang Timur No. 321/T.Tim/2002 tanggal
04
September
2002/Register
Camat
Bukit
Raya
No.
Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 38/G/2015/PTUN-Pbr.
425/BR/2002 tanggal 05 September 2002, yang mana bidang tanah tersebut diganti rugi oleh AMINAH dari PAIRAH. -----------------------------4. Kronologis penerbitan Hak Milik No. 6044 Kel. Tangkerang Timur tanggal 10 Juli 2013 Surat Ukur tanggal 09 Juli 2013 No. 00243/2013 luas 929 M² (sisa) atas nama AMINAH adalah sebagai berikut : ---------a. Permohonan Hak diajukan tanggal 11 Januari 2012. -----------------b. Penerbitan Peta Bidang Tanah tanggal 08 Maret 2012. --------------c. Panitia A melakukan pemeriksaan tanah, hasilnya dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah A No. 52/PPT.A/HM/IV/2012 tanggal 11 April 2012. ---------------------------------------------------------d. Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik atas nama Aminah No. 1185/HM/BPN.05.01/2013 tanggal 16 Mei 2013. ------e. Penerbitan Surat Ukur tanggal 09 Juli 2013 Nomor 00243/2013. --f.
Pembukuan hak tanggal 10 Juli 2013, -------------------------------------
g. Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 6044 Kel. Tangkerang Timur tanggal 10 Juli 2013. -----------------------------------------------------------5. Bahwa penerbitan Hak Milik No. 6044 Kel. Tangkerang Timur tanggal 10 Juli 2013 Surat Ukur tanggal 09 Juli 2013 No. 00243/2013 luas 929 M² (sisa) atas nama AMINAH telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran
Tanah
jo.
Peraturan
Menteri
Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. -------------------------------------------------------Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 38/G/2015/PTUN-Pbr.
6. Bahwa pendaftaran tanah (penerbitan sertipikat hak atas tanah) tersebut adalah kegiatan yang didasarkan pada data-data yang pasti mengenai letak tanah. luas tanah dan riwayat tanah, sehingga tuduhan Penggugat dalam gugatannya adalah sangat ngawur dan tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima. ------------------------------Berdasarkan fakta – fakta yang dikemukakan TERGUGAT tersebut mohon Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut : --------DALAM EKSEPSI : ------------------------------------------------------------------------ Menerima eksepsi dari TERGUGAT. ---------------------------------------------- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima. -------------------------------DALAM POKOK PERKARA : ---------------------------------------------------------1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya. -------------------------2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini. ---------------------------------------------------------------------Bahwa dalam sengketa a quo Majelis Hakim telah memanggil secara patut Aminah selaku pemegang sertipikat objek sengketa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 September 2015, Persidangan tanggal 1 dan 8 Oktober 2015, namun tidak hadir tanpa alasan atau keterangan yang sah;-------------------------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;------------------Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 38/G/2015/PTUN-Pbr.
Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah: Sertipikat Hak Milik No. 6044 tanggal 10/07/2013, Surat Ukur Tgl. 09/07/2013, No. 00243/2013 Luas 929 M2 (sisa) atas nama AMINAH yang terletak di Desa/Kelurahan : Tangkerang Timur, Kecamatan : Tenayan Raya, Kabupaten/Kota : Kota Pekanbaru, Provinsi : Riau;----------------------Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Oktober 2015 dalam acara Replik, Majelis Hakim telah menerima surat dari Kuasa Hukum Penggugat dengan No 09/SPG/Adv-AH/XI/2015 tertanggal 15 Oktober 2015 yang intinya menyatakan mencabut Gugatannya dan terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut Tergugat dalam persidangan tanggal 15 Oktober 2015 menyatakan tidak keberatan atau menyetujui;-----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur sebagai berikut :---(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban.--------------------------------------------------(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat.------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah disetujui Tergugat, maka berdasar ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Permohonan Pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;-----------------------------------------------------------------Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 38/G/2015/PTUN-Pbr.
Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;-------------------------------------------------------------------------------Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----------------------------------------------MENETAPKAN : 1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;------------------------------------------------------------------------------2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret perkara a quo dalam register perkara;----------------------3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);-----------------------------------Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2015, oleh NASRIFAL, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ELFIANY, S.H., M.Kn. dan HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2015, dengan dibantu NUR SUJUD, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata
Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 38/G/2015/PTUN-Pbr.
Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----------------------------------------------------------------------
HAKIM ANGGOTA I,
HAKIM KETUA MAJELIS,
Ttd
Ttd
ELFIANY, S.H., M.Kn.
NASRIFAL, S.H., M.H.
HAKIM ANGGOTA II, ttd
HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H. PANITERA PENGGANTI, ttd
NUR SUJUD, S.H.
Rincian biaya perkara: 1. Pendaftaran
Rp.
30.000,00
2. A T K
Rp.
50.000,00
3. Panggilan-panggilan
Rp. 110.000,00
4. Materai
Rp.
6.000,00
5. Redaksi
Rp.
5.000,00
Jumlah
Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);
Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 38/G/2015/PTUN-Pbr.