PTUN-Pbr

P U T U S A N NOMOR : 44/ G / 2013/ PTUN-Pbr. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dalam putusannya sebagaimana berikut dalam sengketa antara : DASRIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kota Pekanbaru Periode 2009 - 2014, Alamat Jalan JLn Muhajirin Perum Griya Mas Blok D-18 RT.001/RW.15, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau,memberikan kuasa hukum kepada; 1. MAYANDRI SUZARMAN,S.H. 2. ALIF BESTARI,SH.M.H. 3. WAN AHMAD RAJAB,S.H. 4. YOSI MANDAGI,S.H. adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MAYANDRI SUZARMAN,SH & REKAN kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Harapan Raya Nomor 29 C Lantai II Pekanbaru; Berdasarkan

Surat

Kuasa

04/SK/MS&R/XII/2013

tertanggal

Khusus 05

Desember

Nomor: 2013.

Selanjutnya disebut sebagai -----------------------PENGGUGAT; MELAWAN GUBERNUR PROVINSI RIAU, Berkedudukan dijalan Jenderal Sudirman Nomor: 460 Kota Pekanbaru, memberikan kuasa hukum kepada: 1.

H. SUDARMAN,S.H.M.H., Jabatan Kepala Biro Hukum Dan Ortal. Halaman 1 dari 47 Putusan No. 44/G/2013/PTUN.Pbr.

2.

ARDIS

HANDAYANI,MZ.S.H.M.H.,

Jabatan Bagian

Hukum dan Ham. 3.

YAN DHARMADI,S.H. M.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum.

4.

ZAINUDDIN,Amd., Jabatan Kasubbak Pejabat Negara dan Legislatif di Biro Pemerintahan.

5.

HERMAN MARBUN,SH., Jabatan Staf Bantuan Hukum.

6.

M.IRSALDUL Hukum.,

AFKARI,SH.,

kesemuanya

Jabatan

Staf

Kewarganegaraan

Bantuan Indonesia,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 456/SKA/2013 tertanggal 31 Desember 2013; Selanjutnya disebut sebagai --------------------TERGUGAT; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 44/PEN. MH/2013/PTUN-Pbr. tanggal 16 Desember 2013 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini; Telah

membaca

Penetapan

Ketua

Majelis

Nomor

:

44/Pen-

PP/2013/PTUN-Pbr. tanggal 17 Desember 2013 Tentang Pemeriksaan Persiapan; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis HS/2013/PTUN-Pbr. tanggal 22 Januari

Nomor : 44/Pen-

2014 Tentang Penetapan Hari

Persidangan dalam perkara ini; Telah

membaca

berkas

perkara

dan

surat-surat

lainnya

yang

bersangkutan dengan berkas perkara tersebut ; Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Halaman 2 dari 47 Putusan No. 44/G/2013/PTUN.Pbr.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan tertanggal 12 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 13 Desember 2013 dan telah diperbaiki pada tanggal 15 Januari 2014 dengan

Register

Perkara

Nomor : 44/G/2013/PTUN-Pbr, yang pada

pokoknya sebagai berikut : Bahwa objek sengketa dalam Perkara ini adalah : Keputusan

Gubernur Riau Nomor : Kpts.828/XI/2013 Tanggal 22

November 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Sisa Masa Jabatan 2009-2014; Bahwa alasan-alasan gugatan adalah sebagai berikut: 1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat

(Gubernur

Provinsi Riau) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan juga Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan Yang sangat merugikan Penggugat; 2. Bahwa Penggugat saat ini merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Periode 2009-2014 yang berasal dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Daerah Pemilihan III Kota Pekanbaru; 3. Bahwa pada Tanggal 22 November 2013 Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : Kpts.828/XII/2013 Tanggal 22 November 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Masa Jabatan 2009-2014; 4. Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagai mana ditentukan dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangHalaman 3 dari 47 Putusan No. 44/G/2013/PTUN.Pbr.

undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Gugatan dapat diajukan Hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; 5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Objek sengketa a quo yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena berdasarkan Objek sengketa a quo Penggugat diberhentikan sebagai Anggota DPRD Kota Pekanbaru periode 2009-2014. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan ”orang

atau badan hukum perdata yang merasa

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat

menajukan

gugatan

tertulis

kepada

Pengadilan

yang

berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabiliasi; 6. Bahwa Surat Keputusan yang menjadi Objek sengketa dalam sengketa a quo adalah merupakan kewenangan dari Tergugat, sehingga Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru; 7. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk diajukan gugatan, sebagaimana diatur didalam pasal 53 ayat ( 2) huruf a dan /atau b Undangundang Republik Indonesia No.9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yaitu,

“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Halaman 4 dari 47 Putusan No. 44/G/2013/PTUN.Pbr.

/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”; Bahwa objek perkara bertentangan dengan Pasal 3 angka 1 UU RI Nomor: 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme jo Bagian kedua Tentang Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Pasal 20 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; Asas Kepastian Hukum adalah asas Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. Yang mana dalam perkara a quo Tergugat tidak memperhatikan secara seksama landasan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berlaku dalam UU No.27 tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga Tergugat tidak mencerminkan kepatutan dan keadilan dalam mengeluarkan suatu kebijakan selaku penyelenggara yang baik; Bahwa selain itu, keputusan Tergugat juga melanggar asas bertindak cermat atau asas kecermatan, karena secara administrasi pemerintah Tergugat tidak cermat dalam melakukan aktifitas penyeleggaraan tugastugas pemerintahan yang baik. Yang mana bahan menjadi pertimbangan Tergugat dalam Keputusan Tergugat pada Poin a telah Penggugat ajukan gugatan Sengketa Partai Politik pada Pengadilan Negeri Klas IA Pekanbaru dan telah berkekuatan hukum tetap setelah keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 299 K/Pdt.Sus-Parpol/2013 tertanggal 11 Juli 2013 yang mana dalam Putusannya Mahkamah Agung menolak permohonan Kasasi Dasrianto/Penggugat dalam perkara a quo dengan pertimbangan pada Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No.299 K/Pdt.Sus-Parpol/2013: Halaman 5 dari 47 Putusan No. 44/G/2013/PTUN.Pbr.

“bahwa

pertimbangan Judex Facti telah tepat dan benar yaitu

berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, masalah penyelesaian perselisihan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui internal partai; Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2003 jo Surat Edaran Mahkaman Agung Nomor 11 Tahun 2008 disebutkan bahwa “sengketa pertai politik” adalah perkara yang menyangkut masalah internal partai yang belum dimusyawarahkan, maka Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut; bahwa akan tetapi putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang amar yang mengatakan “Pengadilan tidak berwenang” karena hal itu keliru penerapannya, pertimbangan yang benar adalah bahwa “ dikarenakan masalah ini belum diselesaikan oleh internal partai yaitu ke Majelis Pertimbangan Partai maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima”

sehingga tindakan Penggugat yang langsung

mengajukan gugatan ke Pangadilan Negeri harus dianggap prematur” sehingga dapat terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 299 K/Pdt.Sus-Parpol/2013 tersebut diatas terdapat mekanisme Pemberhentian Antar Waktu terhadap Penggugat harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai yaitu ke Majelis Pertimbangan Partai dan tidak memutuskan siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam putusan tersebut; Bahwa pada poin b pertimbangan objek perkara a quo, sampai dengan saat ini belum berkekuatan hukum tetap terhadap pertimbangan Keputusan Tergugat Poin b telah Penggugat ajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru dengan No. Perkara : No.43 /Pdt.G /2012/ PN. Pbr dan sampai saat ini masih dalam proses Halaman 6 dari 47 Putusan No. 44/G/2013/PTUN.Pbr.

upaya Hukum Kasasi. Sehinga Keputusan Tergugat tersebut yang menjadi Objek dalam perkara a quo menimbulkan kerugian yang mendasar bagi Penggugat; Bahwa dari uraian yang telah Penggugat sampai diatas, jelas terlihat bahwa Objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tidak berlandaskan dan sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak cermat

dalam

melakukan

aktivitas

penyelenggaraan

tugas-tugas

Pemerintahan yang baik serta merugikan hak Penggugat sebagai wakil rakyat yang langsung dipilih oleh rakyat secara demokratis dalam Pemilihan Umum sehingga Penggugat

merasa diperlakukan tidak adil

dengan kebijakan Penggugat tersebut; 8. Bahwa Surat Keputusan Tergugat, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang saat ini sudah bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata atau dalam hal ini terhadap diri Penggugat, sehingga sudah memenuhi ketentuan pasal 1 angka ke-9 Undang-undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No.5 Tahun 1986 yang berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; 9. Bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan Pasal 383 ayat (1) huruf c yang menyatakan Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waku karena diberhentikan dan Pasal 383 ayat (2) Huruf h UU No.27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Halaman 7 dari 47 Putusan No. 44/G/2013/PTUN.Pbr.

Daerah yang menyatakan Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c apabila diberhentikan sebagai Anggota Politik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Perundang-undangan yang berlaku dimaksud adalah ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatakan; Pasal 16 ayat (1) :”Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari partai politik apabila : a.

Meninggal dunia

b.

Mengundurkan diri secara tertulis

c.

Menjadi anggota partai politik lain;atau

d.

Melanggar AD dan ART”

Pasal 16 ayat (2) : “Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD dan ART” Pasal 16 ayat (3) :”Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaaan

partai

politik

diikuti

dengan

pemberhentian

dari

keanggotaan dilembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”; Bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah diberhentikan sebagai anggota Partai Politik oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Keputusan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor : 05-0026/Kpts/DPPGERINDRA/2012 Tanggal 28 Mei 2012 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Saudara DASRIANTO dari Partai Gerakan Indonesia Raya;Bahwa Penggugat belum meninggal dunia, tidak mengundurkan diri Halaman 8 dari 47 Putusan No. 44/G/2013/PTUN.Pbr.

secara tertulis, tidak menjadi anggota partai politik lain dan tidak pernah melanggar AD dan ART; Bahwa dalam konsideran Menimbang objek gugatan huruf a dikatakan” Bahwa Surat Keputusan Dewan Keputusan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor : 05-0026/Kpts/DPP-GERINDRA/2012 Tanggal 28 Mei 2012 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Saudara DASRIANTO dari Partai Gerakan Indonesia Raya”; Bahwa terhadap Surat Keputusan Dewan Keputusan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor :05-0026/Kpts/DPP-GERINDRA/2012 Tanggal 28 Mei 2012 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Saudara DASRIANTO dari Partai Gerakan Indonesia Raya Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klas IA Pekanbaru dengan No.Perkara : 113/Pdt.G/2012/PN.Pbr dan saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Bahwa putusan pengadilan terhadap gugatan Penggugat Surat Keputusan Dewan Keputusan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor: 05-0026-Kpts/DPP-GERINDRA/2012 Tanggal 28 Mei 2012 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Saudara DASRIANTO dari Partai Gerakan Indonesia Raya tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak mempunyai kewenangan kompetensi secara absolut maupun relative untuk menangani, memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat sepanjang perkara/ sengketa/ perselisihan tersebut belum dibawa dalam forum Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai; Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut secara jelas dapat disimpulkan belum

ada

penyelesaian

secara

internal

terhadap


pemberhentian Penggugat dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Oleh karena itu pertimbangan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam konsideran MENIMBANG huruf a adalah cacat hukum karena proses Pemberhentian

Penggugat

dari

Partai

Gerakan

Indonesia

belum

diselesaikan melalui mekanisme internal partai yaitu ke Majelis Pertimbangan Partai sebagaimana juga tercantum dalam Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor :299K/Pdt.Sus-Parpol/2013; 10. Bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan pasal 112 Peraturan Tata tertib DPRD Kota Pekanbaru tahun 2010 menyatakan “ Dalam hal anggota partai politik diberhentikan atau di pemberhentian antar waktu oleh partai politiknya, dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan, Pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”; Dalam Konsideran MENIMBANG huruf b objek perkara dikatakan “Bahwa Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Pekanbaru Nomor : 03-002/DPC-GRD/2012 Tanggal 15 Maret 2012 Perihal Pengajuan Antar Waktu, Mengajukan Proses Pemberhentian dan Pengangkatan antar waktu anggota DPRD Kota Pekanbaru Sdr. DASRIANTO digantikan Sdr.Drs. ESWELI; Bahwa berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Pekanbaru dalam Penjelasannya pada pasal 104 ayat (1) huruf H menyatakan :”dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan, maka sesuai dengan UU No.27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pemberhentian anggota Partai Politik yang bersangkutan sah setelah

adanya

Putusan Pengadilan

yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud UU No.2 Tahun 2008 Halaman 10 dari 47 Putusan No. 44/G/2013/PTUN.Pbr.

Tentang partai politik, dan proses pemberhentian antar waktu dapat berlanjut setelah pemberhentiannya sah”; Bahwa saat ini terhadap usulan pemberhentian antar waktu Penggugat oleh partai Gerakan Indonesia Raya masih dalam proses hukum karena Penggugat mengajukan gugatan terhadap Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Pekanbaru dkk sebagai Tergugat. Perkara mana terdaftar perkara No: 43/PDT.G/2012/PN.Pbr yang sampai saat ini masih dalam proses kasasi ke Mahkamah Agung dan belum memilki kekuatan hukum tetap; 11. Bahwa objek perkara juga bertentangan dengan Pasal 383 ayat (2) huruf h jo Pasal 384 ayat (1) dan Pasal 384 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan: Pasal 383 ayat (2) huruf h : “Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; Pasal 384 ayat (1) : “Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 383 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat 2 huruf c, huruf e dan huruf h dan huruf I diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/ kota dengan tebusan kepada gubernur”; Bahwa kalau kita dalam penerbitan objek perkara a quo, Tergugat tidak memperhatikan bahwa usulan Pemberhentian Antar Waktu Penggugat oleh Pimpinan Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Pekanbaru Nomor : 03-002/DPC-GRD-2012 Tanggal 15 Maret 2012 Perihal

Pengajuan

Pengganti

Antar

Waktu,

mengajukan

proses

pemberhentian dan pengangkatan antar waktu antara anggota DPRD Kota Halaman 11 dari 47 Putusan No. 44/G/2013/PTUN.Pbr.

Pekanbaru Penggugat digantikan Sdr.Drs.ESWELI lebih dahulu terbit dan dikirim kepada Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru daripada Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor :050026/Kpts/DPP-GERINDRA /2012 Tanggal 28 Mei 2012 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Saudara DASRIANTO dari Partai Gerakan Indonesia Raya; Bahwa seharusnya, berdasarkan ketentuan aturan hukum tersebut diatas, setelah adanya Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat dari Partai Gerakan Indonesia Raya, barulah Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya mengusulkan Pemberhentian Antar Waktu kepada Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru, bukan sebaliknya; Pasal 384 ayat (2) menyatakan :” Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima usul pemberhetian sebagaimana dimaksud ayat (1), pimpinan DPRD Kabupten/Kota

menyampaikan usulan pemberhentian anggota DPRD

kabupaten/kota

kepada

Gubernur

melalui

Bupati/Walikota

untuk

memperoleh peresmian pemberhentian “; Bahwa sejak objek perkara dapat dilihat bahwa Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Pekanbaru Nomor :01002/DPC-GRD/2012 Tanggal 15 Maret 2012 baru ditindaklanjuti oleh Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru Tanggal 30 September 2013 dengan Surat Ketua DPRD Kota Pekanabaru Nomor : 170/1604/DPRD/IX/2013; Berdasarkan uraian dalil-dalil Gugatan Penggugat diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang terhormat dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa; Halaman 12 dari 47 Putusan No. 44/G/2013/PTUN.Pbr.

Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.828/XI/2013 Tanggal 22 November 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Sisa Masa Jabatan 2009-2014; 3. Memerintahkan

Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Riau

Nomor: Kpts.828/XI/2013 Tanggal 22 November 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Sisa Masa Jabatan 2009-2014; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 Januari 2014 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI; 1. Bahwa Tergugat berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang t idak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan; 2. Bahwa Tergugat meno lak secara tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan a quo, kecuali yang secara tertulis diaku i dengan tegas kebenarannya; 3. Bahwa Tergugat menganggap Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru t idak memiliki ko mpetensi abso lut untuk melakukan pemeriksaan gugatan a quo, mengingat salah satu dasar pertimbangan Tergugat

dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)

yang menjadi objek gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam Konsiderans Menimbang dari Keputusan Tergugat Nomor : Kpts. 828/ Halaman 13 dari 47 Putusan No. 44/G/2013/PTUN.Pbr.

XI/2013 tanggal 22 November 2013 tentang Peresmian Pemberhent ian dan Pengangkatan Penggant i Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Sisa Masa Jabatan 2009 - 2014 adalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 299 K/PDT.SUS PARPOL/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang telah berkekuatan huku m tetap, final dan mengikat (inkracht van gewijsde) serta pada pokoknya memutus bahwa Mahkamah Agung meno lak permohonan kasasi Penggugat (idem dito dengan Penggugat in casu), yang menurut hemat Tergugat tidak memiliki hubungan sebab - akibat (causal verband) dengan Tergugat dan merupakan hak prerogatif dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, atau dengan kata lain semua langkah yang dilakukan o leh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tergugat Nomor : Kpts. 828 / XI / 2013 tanggal 22 November 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggant i Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Sisa Masa Jabatan 2009 - 2014 adalah telah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan (on the right track), yang berimplikasi yuridis gugatan a quo menjadi kabur (obscuur libel) karena t idak cermat, tidak jelas, dan t idak lengkap sehingga sepatutnya gugatan a quo harus dinyatakan ditolak atau set idak-tidaknya dinyatakan t idak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ; 4. Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (persona standi in judicio) sebagai Anggota DPRD Kota Pekanbaru Periode 2009 – 2014, karena yang bersangkutan in casu telah dicabut dan diberhent ikan sebagai Pimpinan

anggota Pusat

Partai

Gerindra berdasarkan Keputusan Dewan

Partai

Gerindra

0026/Kpts/DPPGERINDRA/2012 tanggal 28

Nomor

:

05-

Mei 2012 tentang

Pemberhent ian Penggugat dari Partai Gerakan Indonesia

Raya,


sehingga menurut hemat Tergugat fakta hukumnya telah terang dan jelas bahwa Penggugat tidak lagi memiliki legit imasi yuridis (de jure) menggunakan atribut Partai Gerindra dan mengatasnamakan dirinya sebagai Anggota DPRD Kota Pekanbaru Periode 2009 - 2014 dan telah diakui o leh Penggugat sendiri dalam po in 9 halaman 5 gugatan a quo. Oleh karena fakta hukum secara eksplisit telah menunjukkan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum, berakibat gugatan a quo menjadi kabur (obscuur libel) atas dasar argumentasi hukum yang menyesatkan (fallacy), sehingga uraian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan a quo tidak cermat, tidak jelas dan t idak lengkap, maka sudah sela yaknya gugatan a quo harus dinyatakan dito lak atau setidak-t idaknya dinyatakan t idak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 5. Bahwa Tergugat menganggap gugatan a quo kurang pihak (plurium litis consortium), karena Penggugat tidak mengikutsertakan Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru, Walikota Pekanbaru, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Pekanbaru, dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra di Jakarta sebagai Pihak, hal ini didasarkan kepada argumentasi bahwa Tergugat telah diberikan kewenangan secara atributif berdasarkan ketentuan Pasal 388 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakila n

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 107 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahu n 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan

Dewan

Perwakila n

Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di mana in casu Tergugat karena konsekuensi jabatannya (ex officio) melakukan peresmian pemberhentian dan pengangkatan antar waktu Anggota DPRD Kota Pekanbaru berdasarkan pengajuan nama calo n Halaman 15 dari 47 Putusan No. 44/G/2013/PTUN.Pbr.

penggant i antar waktu Anggota DPRD Kota Pekanbaru o leh Pimpina n DPRD Kota Pekanbaru melalui Walikota Pekanbaru. Sedangka n mengenai adanya fakta hukum yang dikemukakan o leh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sengketa polit ik di Pengadilan Negeri Klas 1 A Pekanbaru dan tela h keluar Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 299 K / PDT.SUS - PARPOL / 2013 tanggal 11 Juli 2013 yang telah berkekuatan huku m tetap, final dan mengikat (inkracht van gewijsde) sebagaimana dipaparkan dalam po in 7 halaman 4 gugatan a quo, menurut hemat Tergugat hal tersebut bukanlah merupakan ranah (domain) Tergugat, melainkan kewenangan prerogatif Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra di Jakarta dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Pekanbaru, sebagaimana telah diatur secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 32 dan 33 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Polit ik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011. Oleh karena itu, gugatan a quo sudah semest inya patut dinyatakan kabur (obscuur libel) karena kurang pihak, yang berakibat gugatan a quo menjadi tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, dengan demikian gugatan a quo harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan t idak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 6. Bahwa gugatan a quo sangat tergesa - gesa (premature), karena belu m memenuhi mekanisme atau prosedur penyelesaian internal partai polit ik bersangkutan secara legal formal sebagaimana ketentuan Pasal 32 dan 33 UU

No. 2 Tahun 2008 tentang Partai

Polit ik sebagaimana

telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diaku i sendiri o leh Penggugat dalam poin 9 halaman 6 gugatan a quo, yang menurut hemat Tergugat tidak ada hubungan sebab - akibat (causal verband) dengan kewenangan atributif Tergugat berdasarkan ketentuan Halaman 16 dari 47 Putusan No. 44/G/2013/PTUN.Pbr.

Pasal 388 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat,

Dewan

Perwakilan

Rakyat,

Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 107 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoma n Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di mana in casu Tergugat karena konsekuensi jabatannya (ex officio) melakukan peresmia n pemberhent ian dan pengangkatan antar waktu Anggota DPRD Kota Pekanbaru berdasarkan pengajuan nama calo n penggant i antar waktu Anggota DPRD Kota Pekanbaru oleh Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru melalui Walikota Pekanbaru, di mana berimplikasi yuridis kepada gugatan a quo menjadi kabur (obscuur libel) atas dasar t idak cermat, tidak jelas dan t idak lengkap, sehingga gugatan a quo sudah selayaknya harus dinyatakan dito lak atau set idak-tidaknya dinyatakan t idak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 7. Bahwa gugatan a quo tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas (obscuur libel), karena terjadi argumentasi hukum Penggugat yang membingungkan, inkonsistensi dan cenderung menyesatkan (fallacy), sebagaimana terungkap dalam poin 7 alinea kesatu halaman 4 yang bertentangan dengan poin 7 alinea kedua halaman 4 pada gugatan a quo, di mana disebutkan dalam po in 7 alinea kesatu halaman 4 “Yang mana bahan menjadi pert imbangan Tergugat dalam Keputusan Tergugat pada Poin a telah Penggugat ajukan Gugatan Sengketa Partai Po lit ik pada Pengadilan Negeri Klas IA Pekanbaru dan telah berkekuatan hukum tetap setelah keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 299 K / PDT.SUS - PARPOL / 2013 tertanggal 11 Juli 2013 yang mana dalam putusannya Mahkamah Agung meno lak permohonan pemohon Kasasi Dasrianto / Penggugat dalam perkara a quo...” yang Halaman 17 dari 47 Putusan No. 44/G/2013/PTUN.Pbr.

bertentangan / inkonsistensi dengan paparan Penggugat dalam po in 7 alinea kedua halaman 4 pada gugatan a quo, yang menyebutkan “Bahwa pada Po in b pert imbangan objek perkara a quo, sampai dengan saat ini belum berkekuatan hukum tetap. Terhadap pert imbangan Keputusan Tergugat Poin b telah Penggugat ajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Klas IA Pekanbaru dengan No. Perkara : No. 43 / Pdt.G / 2012 / PN.Pbr dan sampai saat ini masih dalam proses upaya hukum KASASI. Sehingga Keputusan Tergugat tersebut yang menjadi objek dalam perkara a quo menimbulkan kerugian yang mendasar bagi Penggugat”. Pertentangan / inkonsistensi Penggugat ini sangat membingungkan dan menyesatkan (fallacy) Tergugat, Tergugat menjadi t idak mengert i dan t idak jelas alur pemikiran yang dikemukakan dalam dalil-dalil Penggugat tersebut, apakah gugatan itu adalah gugatan sengketa partai po lit ik ataukah gugatan perbuatan melawan hukum, di samping itu Tergugat juga merasa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak jelas mengenai Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 299 K / PDT. SUS - PARPOL / 2013 tanggal 11 Juli 2013 itu telah berkekuatan hukum tetap, final dan mengikat (inkracht van gewijsde)

ataukah

masih belum berkekuatan hukum tetap, sehingga dasar argumentasi hukum yang dikemukakan o leh Penggugat menjadi tidak jelas, tidak cermat dan t idak lengkap yang berakibat gugatan a quo kabur (obscuur libel), yang in konkreto gugatan a quo semestinya dinyatakan ditolak atau setidak-t idaknya dinyatakan t idak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); II. DALAM POKOK PERKARA: 1. Bahwa mencermat i gugatan a quo yang tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas

(obscuur libel), maka menurut hemat Tergugat sudah Halaman 18 dari 47 Putusan No. 44/G/2013/PTUN.Pbr.

sepatutnya gugatan a quo semestinya dinyatakan ditolak atau set idaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard 2. Bahwa Tergugat tidak mempersoalkan po in 1 hingga poin 6 halaman 2 sampai 3 dalam gugatan a quo, namun menganggap sesuatu yang aneh apabila pada po in 7 halaman 3 gugatan a quo di mana Penggugat mempersoalkan objek perkara yang dianggap bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 3 angka 1 jo Bagian Kedua UU No. 28 Tahu n 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dar i Korupsi, Ko lusi dan Nepotisme serta Pasal 20 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana menurut hemat Tergugat objek gugatan a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (on the right track), karena objek gugatan a quo merupakan kewenangan atribut if Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 388 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat,

Dewan

Perwakilan

Rakyat,

Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 107 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoma n Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di mana in casu Tergugat karena konsekuensi jabatannya (ex officio) melakukan peresmia n pemberhent ian dan pengangkatan antar waktu Anggota DPRD Kota Pekanbaru berdasarkan pengajuan nama calo n penggant i antar waktu Anggota DPRD Kota Pekanbaru oleh Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru melalui Walikota Pekanbaru, bukanlah penyimpangan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dikemukakan o le h Penggugat pada poin 7 halaman 3 dalam gugatan a quo, sehingga dalil Penggugat menurut hemat Tergugat tidak relevan, t idak tepat, serta terkesan mengada-ada. Selain daripada itu, asas legalitas (kepast ia n Halaman 19 dari 47 Putusan No. 44/G/2013/PTUN.Pbr.

hukum), dan asas bert indak cermat atau asas kecermatan secara konsisten tetaplah diperhat ikan o leh Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan a quo dan bukan merupakan 2 (dua) asas specialis yang menjadi pedo man Tergugat, mengingat masih ada asas-asas lainnya, antara lain : Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (algemene beginselen behoorlijk van bestuur), Asas Kebebasan Bert indak (vrije bevoegdheid), dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan (vide Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), yang kesemuanya terintegrasi dalam kesatuan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang menjadi acuan normat if Tergugat dalam mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Tata Kelo la Pemerintahan yang Baik (Clean Government and Good Governance); 3. Bahwa masih dalam po in 7 halaman 4 dalam gugatan a quo, menurut hemat Tergugat telah terjadi inkonsistensi (paradox) dalil-dalil yang dikemukakan sendiri o leh Penggugat antara yang disampaikan dala m alinea kesatu dengan aline kedua, dimana Tergugat dalam alinea alinea kesatu halaman 4 pada gugatan a quo, menyatakan : “... Yang mana bahan

menjadi

pert imbangan Tergugat dalam Keputusan Tergugat

pada Poin a telah Penggugat ajukan Gugatan Sengketa Partai Po lit ik pada Pengadilan Negeri Klas IA Pekanbaru dan telah berkekuatan hukum tetap setelah keluarnya Putusan Mahkamah Agung No mor : 299 K / PDT.SUS - PARPOL / 2013 tertanggal 11 Juli 2013 yang mana dalam putusannya Mahkamah Agung meno lak permohonan pemo hon Kasasi Dasrianto / Penggugat dalam perkara a quo...” bertentangan / inkonsistensi dengan paparan Penggugat dalam poin 7 alinea kedua halaman 4 pada gugatan a quo, yang menyatakan : “Bahwa pada Poin b pertimbangan objek perkara a quo, sampai dengan saat ini belum Halaman 20 dari 47 Putusan No. 44/G/2013/PTUN.Pbr.

berkekuatan hukum tetap. Terhadap pertimbangan Keputusan Tergugat Poin b telah Penggugat ajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Klas IA Pekanbaru dengan No. Perkara : No. 43 / Pdt.G / 2012 / PN.Pbr dan sampai saat ini masih dalam proses upaya hukum KASASI. Sehingga Keputusan Tergugat tersebut yang menjadi objek dalam perkara a quo menimbulkan kerugian yang mendasar bagi Penggugat”. Pertentangan / inkonsistensi Penggugat ini sangat membingungkan dan menyesatkan (fallacy) Tergugat, Tergugat menjadi t idak mengerti dan t idak jelas alur pemikiran yang dikemukakan dalam dalil-dalil Penggugat tersebut, apakah gugatan itu adalah gugatan sengketa partai po lit ik ataukah gugatan perbuatan melawan hukum, di samping itu Tergugat juga merasa dalil-dalil yang dikemukakan o leh Penggugat tidak jelas mengenai Putusan Kasas i Mahkamah Agung No mor : 299 K / PDT.SUS - PARPOL / 2013 tanggal 11 Juli 2013 itu telah berkekuatan hukum tetap, final dan mengikat (inkracht van ge wijsde) ataukah masih belum berkekuatan hukum tetap, sehingga dasar argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Penggugat menjadi tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap yang berakibat gugatan a quo kabur (obscuur libel), yang in konkreto gugatan a quo semest inya dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan t idak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 4. Bahwa Tergugat tidak menganggap po in 8 halaman 5 dalam gugatan a quo sebagai suatu persoalan, mengingat keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan a quo merupakan ke wenangan atributif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan in casu ketentuan Pasa l 388 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 107 ayat (6) Peraturan Halaman 21 dari 47 Putusan No. 44/G/2013/PTUN.Pbr.

Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 5.

Bahwa Tergugat tidak mempersoalkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada po in 9 halaman 5 dalam gugatan a quo, karena Tergugat

tetap

konsisten

dalam

menjalankan

ko mit mennya

mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Tata Kelo la Pemerintahan yang Baik (Clean Government and Good Governance); 6. Bahwa Tergugat meno lak dengan tegas argumentasi yang dikemukakan oleh Penggugat pada poin 10 halaman 6 dalam gugatan a quo, karena keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan a quo merupakan kewenangan atributif yang diberikan o leh peraturan perundangundangan in casu ketentuan Pasal 388 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta

Pasal

2010 tentang

107 ayat Pedo man

(6) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun Penyusunan Peraturan Dewan Perwakila n

Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, proses

hukum

yang

dilakukan o leh Penggugat kepada Dewan

Pimpinan Pusat Partai Gerindra di Jakarta yang didaftarkan o leh Penggugat di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan No mor Register : 43 / PDT.G / 2012 / PN.PBR., bukanlah ranah (domain) Tergugat, melainkan ranah (domain)

internal Partai Gerindra, sehingga

argumentasi yang dikemukakan o leh Penggugat sungguh tidak relevan, tidak tepat dan terkesan mengada-ada; 7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, semua t indakan Tergugat dala m menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjad i Halaman 22 dari 47 Putusan No. 44/G/2013/PTUN.Pbr.

objek gugatan a quo telah sesuai dengan Asas-Asas Umu m Pemerintahan yang Baik (algemene beginselen behoorlijk van bestuur) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, in casu ketentuan Pasal 388 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat,

Dewan

Perwakilan

Rakyat,

Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 107 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoma n Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Tata Kelo la Pemerintahan yang Baik (Clean Government and Good Governance); Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, moho n dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan a quo kiranya berkenan memutus dalam amar putusannya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : 1. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru t idak memiliki kompetensi abso lut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo; 2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru meno lak gugatan a quo untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan a quo untuk seluruhnya atas dasar gugatan a quo yang kabur (obscuur libel), karena t idak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap (niet ontvankelijk verklaard); 3. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;


4. Menyatakan meno lak pembatalan dan/atau pencabutan Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan dalam gugatan a quo dan menyatakan bahwa Keputusan Tergugat tetap sah berlaku; DALAM POKOK PERKARA : 1 Meno lak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 2. Mengabulkan permo honan Tergugat untuk seluruhnya; 3. Menyatakan Keputusan Tergugat dalam gugatan a quo tidak melanggar ketentuan

peraturan

perundang-undangan,

sehingga

tetap

dapat

dit indaklanjut i; 4. Menghukum Penggugat untuk memba yar semua biaya perkara; Menimbang, bahwa selanjutnya

para pihak baik Penggugat maupun

Tergugat tidak mengajukan Replik maupun Duplik dalam persidangan; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga untuk dimintakan keterangannya yang intinya mohon untuk bergabung pada Tergugat; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan berupa fotokopi surat yang sudah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir, serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya dengan diberi tanda P-1 s/d P-4, sebagai berikut 1.

Bukti P-1

: Fotokopi surat Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor:43/Pdt.G/2012/PN.PNR Jo Nomor:91/PDT/2013/ PTR tanggal 02 September 2013. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

2.

Bukti P-2

:

Fotokopi surat tanda terima Memori Kasasi Nomor: 43/Pdt.G/2012/PN.PNR

Jo

tanggal 02 September 2013.

Nomor:

91/PDT/2013/PTR

(fotokopi sesuai dengan


aslinya) 3.

Bukti P-3

: Fotokopi

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:

43/PDT/G/2012/PN.PBR tanggal 06 Desember 2012. (fotokopi dari fotokopi); 4.

Bukti P-4

: Fotokopi Surat Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 91/PDT/2013/PTR tanggal 22 Juli 2013 ( fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya T-1 s/d T-6, sebagai berikut: 1.

Bukti T-1

: Fotokopi Putusan Perkara Perdata Gugatan/ Banding / Kasasi No. 299 K/Pdt.SUS.Parpol/2013 Tanggal 11 Juli 2013, Antara Dasrianto Melawan DPP Partai Gerindra.Dkk ( fotokopi sesuai dengan aslinya);

2.

Bukti T-2

: Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Kota Pekanbaru No.03-002/DPC/GRD/2012. Perihal Pengajuan Pengganti Antar Waktu (PAW), Tanggal 15 Maret 2012. ( fotokopi sesuai dengan aslinya);

3.

Bukti T-3

: Foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Gerindra Indonesia Raya Nomor : 05-026/Kpts/DPPGERINDRA/2012

Tentang

Pemberhentian

Sdr.

DASRIANTO, Tanggal 28 Mei 2012 di Jakarta, (fotokopi sesuai dengan aslinya); 4.

Bukti T-4

: Foto copy Surat DPRD Kota Pekanbaru Nomor :


170/1604/DPRD/IX/2012, Perihal

PAW Anggota

DPRD Kota Pekanbaru An. Dasrianto dari Partai Gerindra. Tanggal 30 September 2013. ( fotokopi sesuai dengan aslinya); 5.

Bukti T-5

: Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Gerindra Nomor:

09-0123/A/DPP-GERINDRA/2011,

Perihal

PAW Anggota DPRD Kota Pekanbaru Tanggal 29 September 2011.( fotokopi sesuai dengan fotokopinya); 6.

Bukti T-6

: Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.828/XI/2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kota Pekanbaru Sisa Masa Jabatan 2009-2014, Tanggal 22 September 2013. ( fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi dalam persidangan ; Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulan dipersidangan

tertanggal

05

Maret

2014,

sedangkan

Tergugat

tidak

menyampaikan kesimpulan; Menimbang, bahwa para pihak tidak

mengajukan apapun lagi, dan

akhirnya mohon putusan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimuat dalam duduk perkara tersebut di atas; Halaman 26 dari 47 Putusan No. 44/G/2013/PTUN.Pbr.

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah dalam

perkara

ini

adalah

Surat

Keputusan

Gubernur

Riau

Nomor:

Kpts.828/XI/2013 tanggal 22 November 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Sisa Masa Jabatan 2009-2014; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalam pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalam eksepsi sebagai berikut: DALAM EKSEPSI Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi sebagaimana termuat dalam jawabannya tertanggal 22 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa sengketa a quo dikarenakan salah satu pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo sebagaimana tercantum dalam konsiderans menimbang adalah berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 299 K/Pdt.Sus-Parpol/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap; 2. Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (persona standi in judicio) sebagai anggota DPRD Kota Pekanbaru Periode 2009-2014 karena yang bersangkutan telah dicabut dan diberhentikan sebagai anggota Partai Gerindra berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor : 05-0026/Kpts/DPPGERINDRA/2012 tanggal 28 Mei 2012 sehingga Penggugat tidak lagi memiliki legitimasi

yuridis

menggunakan

atribut

Partai

Gerindra

dan


mengatasnamakan dirinya sebagai Anggota DPRD Kota Pekanbaru Periode 2009-2014; 3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) dikarenakan Penggugat tidak mengikutsertakan Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru, Walikota Pekanbaru, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Pekanbaru dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra di Jakarta sebagai pihak; 4. Bahwa gugatan Penggugat premature dikarenakan belum memenuhi mekanisme atau prosedur penyelesaian internal partai politik bersangkutan secara legal formal sesuai dengan ketentuan Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; 5. Bahwa gugatan Penggugat tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas (obscuur libel) karena terjadi argumentasi hukum Penggugat yang membingungkan, inkonsistensi, dan cenderung menyesatkan (fallacy); Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa sengketa a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47, Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 sebagai berikut: Pasal 1 angka 9 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Halaman 28 dari 47 Putusan No. 44/G/2013/PTUN.Pbr.

berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan fnal, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; Pasal 1 angka 10 : Sengketa Tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Pasal 47 : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari dan mencermati objek sengketa a quo (vide: bukti T-6) ternyata berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Gubernur Riau selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu berupa Peresmian Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Sisa Masa Jabatan 2009-2014, selanjutnya bersifat kongkrit artinya nyata tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu berbentuk suatu surat keputusan, kemudian bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu ditujukan terhadap Saudara DASRIANTO (Penggugat In casu), sedangkan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan Keputusan objek sengketa a quo tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas objek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga telah masuk dalam kategori keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ; Halaman 29 dari 47 Putusan No. 44/G/2013/PTUN.Pbr.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa sengketa a quo dikarenakan salah satu pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo sebagaimana tercantum dalam konsiderans menimbang adalah adanya putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 299 K/Pdt.Sus-Parpol/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang tidak termasuk keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di peradilan tata usaha negara khususnya keputusan yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan diatur dalam Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Pasal 2 : Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: huruf e : Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti objek sengketa a quo (vide bukti T-6) dan Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/Pdt.Sus-Parpol/2013 tanggal 11 Juli 2013 (vide bukti T-1), Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/Pdt.Sus-Parpol/2013 tanggal 11 Juli 2013 tersebut tidak memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa a quo (vide bukti T-6), sehingga dapat disimpulkan bahwa keputusan objek sengketa a quo (vide bukti T-6) bukanlah keputusan yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 9 Halaman 30 dari 47 Putusan No. 44/G/2013/PTUN.Pbr.

tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objek sengketa dalam perkara a quo telah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan objek sengketa a quo (vide bukti T-6) juga bukanlah termasuk dalam keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undangundang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sepatutnya eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut haruslah dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dan tidak memiliki legitimasi yuridis menggunakan atribut Partai Gerindra dan mengatasnamakan dirinya sebagai Anggota DPRD Kota Pekanbaru Periode 2009-2014; Menimbang, bahwa kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: Pasal 53 ayat (1): Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Halaman 31 dari 47 Putusan No. 44/G/2013/PTUN.Pbr.

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak untuk menggugat haruslah didasarkan pada adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya keputusan yang digugat sesuai dengan asas point d’interet point d’action atau adanya kepentingan yang dirugikan mengakibatkan lahirnya hak untuk menggugat; Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dalam perkara a quo (vide bukti T-6), Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo merupakan keputusan Tergugat yang ditujukan langsung kepada Penggugat berupa Peresmian Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru sehingga Penggugat menjadi kehilangan status dan kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru beserta segala hak-hak yang melekat pada status dan kedudukan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat nyatanyata memiliki kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya keputusan objek sengketa dan oleh karenanya juga memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat; Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan sebagai dasar mengajukan gugatan, maka selayaknya eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan (persona standi in judicio) haruslah dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan kurang pihak dikarenakan Penggugat tidak mengikutsertakan Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru, Walikota Pekanbaru, Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Pekanbaru dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra sebagai pihak dalam sengketa a quo dengan pertimbangan sebagai berikut: Menimbang, bahwa kedudukan Tergugat dalam sengketa tata usaha negara diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Halaman 32 dari 47 Putusan No. 44/G/2013/PTUN.Pbr.

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: Pasal 1 angka 12: Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 tersebut dan dihubungkan dengan bukti T-6 berupa objek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru dan Walikota Pekanbaru, tidaklah menerbitkan keputusan peresmian pemberhentian Penggugat selaku anggota DPRD Kota Pekanbaru melainkan hanya memberikan rekomendasi untuk terbitnya objek sengketa a quo, sementara Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Pekanbaru dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra bukanlah badan atau pejabat tata usaha negara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru, Walikota Pekanbaru, Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Pekanbaru dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra tidaklah memenuhi syarat untuk didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa a quo dan hanya Gubernur Riau yang nyata-nyata merupakan badan atau pejabat tata usaha negara yang telah mengeluarkan keputusan objek sengketa a quo yang dapat didudukkan sebagai Tergugat oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan menyatakan eksepsi kurang pihak yang diajukan Tergugat dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan premature dikarenakan belum memenuhi mekanisme atau prosedur penyelesaian internal partai politik bersangkutan secara legal formal sesuai dengan Pasal 32 dan 33 Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Halaman 33 dari 47 Putusan No. 44/G/2013/PTUN.Pbr.

Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: Menimbang, bahwa Pasal 32 dan 33 Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan: Pasal 32 1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART; 2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik; 3. Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian; 4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari; 5. Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Pasal 33 1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri; 2. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung; 3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 Halaman 34 dari 47 Putusan No. 44/G/2013/PTUN.Pbr.

(tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung. Menimbang, bahwa setelah mencermati Pasal 32 dan 33 Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua Pasal tersebut secara limitatif mengatur tata cara penyelesaian perselisihan internal partai politik, sementara sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo merupakan sengketa tata usaha negara yang secara yuridis tidak berkaitan dengan perselisihan internal partai politik sehingga pengajuan gugatannya tidak disyaratkan harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan 33 Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut, apalagi kedudukan Tergugat selaku badan atau pejabat tata usaha negara tidak dapat diikutsertakan dalam mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa tata usaha negara antara Penggugat dan Tergugat dapat diajukan tanpa harus terlebih dahulu diselesaikan oleh internal partai politik, oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang gugatan Premature haruslah dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas (obscuur libel) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: Menimbang, bahwa syarat formil yang harus dipenuhi dalam gugatan di peradilan tata usaha negara diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: Pasal 56 Halaman 35 dari 47 Putusan No. 44/G/2013/PTUN.Pbr.

1. Gugatan harus memuat : a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau

kuasanya; b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; c.

dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat telah memuat syarat formil gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang meliputi identitas Penggugat dan Tergugat, serta telah pula memuat dasar alasan gugatan dan petitum yang pada pokoknya memohon agar objek sengketa dalam perkara a quo dinyatakan batal atau tidak sah; Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat telah memuat syarat-syarat formil dan telah pula jelas apa yang dimohon dalam gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kabur adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA Menimbang bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat terkait pokok sengketa, selengkapnya adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini; Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.828/XI/2013 tanggal 22 November 2013 tentang


Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Sisa Masa Jabatan 2009-2014 (vide bukti T-6); Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan alasanalasan sebagai berikut: 1. bahwa keputusan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 383 ayat (1) huruf c dan Pasal 383 ayat (2) huruf h Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikarenakan terhadap pemberhentian Penggugat selaku anggota Partai Gerindra belum diselesaikan melalui mekanisme internal Partai Gerindra; 2. bahwa usulan pemberhentian antar waktu Penggugat masih dalam proses hukum karena Penggugat mengajukan gugatan terhadap Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Pekanbaru yang saat ini masih dalam proses kasasi; 3. keputusan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 383 ayat (2) huruf h jo. Pasal 384 ayat (1) dan Pasal 384 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikarenakan usulan pemberhentian antar waktu Penggugat oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Pekanbaru Nomor: 03-002/DPC-GRD/2012 tanggal 15 Maret 2012 lebih dahulu terbit dibanding Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor: 05-0026/Kpts/DPP-GERINDRA/2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang pemberhentian keanggotaan saudara Dasrianto dari partai Gerakan Indonesia Raya;


4. keputusan objek sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum, dimana Tergugat tidak memperhatikan secara seksama landasan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberhentian antar waktu anggota DPRD yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 5. keputusan objek sengketa bertentangan dengan asas kecermatan karena berdasarkan

putusan

Mahkamah

Agung

Nomor

299

K/Pdt.Sus.Parpol/2013 tersebut terhadap mekanisme pemberhentian antar waktu terhadap Penggugat harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai yaitu ke Majelis Pertimbangan Partai; Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan bantahan yang pada pokoknya menyatakan; 1. Bahwa terbitnya objek sengketa a quo merupakan kewenangan atributif berdasarkan ketentuan Pasal 388 ayat (4) Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 107 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 16 tahun

2010

tentang

Pedoman

Penyusunan

Peraturan

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dimana in casu Tergugat karena konsekuensi

jabatannya

(ex

officio)

melakukan

peresmian

pemberhentian dan pengangkatan antar waktu Anggota DPRD Kota Pekanbaru berdasarkan pengajuan nama calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kota Pekanbaru oleh Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru melalui Walikota Pekanbaru; Halaman 38 dari 47 Putusan No. 44/G/2013/PTUN.Pbr.

2. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek sengketa telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik karena Tergugat tetap konsisten dalam menjalankan komitmennya mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Clean Government and Good Governance); Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawab-jinawab dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang tidak dibantah oleh para pihak sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 29 September 2011 Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra

menerbitkan

surat

Nomor:

09-0123/A/DPP-

GERINDRA/2011 perihal PAW Anggota DPRD Kota Pekanbaru yang pada pokoknya memerintahkan Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Pekanbaru segera memproses administrasi PAW Anggota DPRD Kota Pekanbaru saudara Dasrianto digantikan dengan saudara Esweli (vide bukti T-5); 2. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2012 Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Pekanbaru menerbitkan surat Nomor: 03-002/DPCGRD/2012 perihal Pengajuan Pengganti Antar Waktu yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru (vide bukti T-2); 3. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra

menerbitkan

surat

Nomor:

05-0026/Kpts/DPP-

GERINDRA/2012 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Dasrianto dari partai Gerindra (vide bukti T-3); 4. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2012 terbit putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 43/PDT/G/2012/PN.PBR yang dimohonkan Halaman 39 dari 47 Putusan No. 44/G/2013/PTUN.Pbr.

banding dan telah terbit putusan Pengadilan Tinggi Riau dalam register Nomor: 91/PDT/2013/PTR pada tanggal 22 Juli 2013 (vide bukti P-3 dan P-4); 5. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2013 terbit putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 299 K/Pdt.Sus.Parpol/2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:

113/Pdt.G/2012/PN.PBR

tanggal 28 Januari 2013 dan telah diterima oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Pekanbaru melalui kuasanya pada tanggal 27 Agustus 2013 (vide bukti T-1); 6. Bahwa pada tanggal 02 September 2013 Dasrianto melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau dalam register Nomor: 91/PDT/2013/PTR pada tanggal 22 Juli 2013 jo. putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 43/PDT/G/2012/PN.PBR tanggal 04 Desember 2012 yang diterima melalui kuasa hukumnya pada tanggal 16 September 2013 (vide bukti P-1 dan P-2); 7. Bahwa pada tanggal 30 September 2013 Ketua DPRD Kota Pekanbaru menerbitkan surat Nomor: 170/1604/DPRD/IX/2013 perihal PAW Anggota DPRD Kota Pekanbaru atas nama Dasrianto dari Partai Gerindra yang ditujukan kepada Gubernur Riau (vide bukti T-4); 8. Bahwa pada tanggal 22 November 2013 Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.828/XI/2013 tanggal 22 November 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Sisa Masa Jabatan 20092014 (vide bukti T-6); Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat angka 1 sebagai berikut: Halaman 40 dari 47 Putusan No. 44/G/2013/PTUN.Pbr.

Menimbang, bahwa Pasal 383 ayat (1) huruf c dan Pasal 383 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan: Pasal 383 (1). Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena: meninggal dunia; mengundurkan diri; atau diberhentikan. (2).

Anggota

DPRD

kabupaten/kota

diberhentikan

antarwaktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti T-2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu anggota DPRD Kota Pekanbaru dari partai Gerindra atas nama Sdr. Dasrianto digantikan Sdr. Esweli yang diajukan Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Pekanbaru kepada Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru ternyata mengacu pada Pasal 383 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 102 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan bukan mengacu pada Pasal 383 ayat (1) huruf c dan Pasal 383 ayat (2) huruf h Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana didalilkan Penggugat; Halaman 41 dari 47 Putusan No. 44/G/2013/PTUN.Pbr.

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti T-1 yang tidak dibantah oleh Penggugat,

Majelis

Hakim

berpendapat

bahwa terhadap pemberhentian

keanggotaan saudara Dasrianto (in casu Penggugat) telah terbit putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 299 K/Pdt.Sus.Parpol/2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 113/Pdt.G/2012/PN.PBR tanggal 28 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat angka 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa usulan pemberhentian antarwaktu Penggugat yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Pekanbaru melalui surat Nomor: 03-002/DPCGRD/2012 tanggal 15 Maret 2012 masih dalam proses hukum karena Penggugat mengajukan gugatan terhadap Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Pekanbaru yang saat ini masih dalam proses kasasi; Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 383 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 102 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dijadikan acuan permohonan pemberhentian dan pergantian antar waktu Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan yang mengharuskan proses usulannya harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, berbeda dengan ketentuan Pasal 383 ayat (2) huruf h yang didalam penjelasannya dinyatakan pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa pengusulan pemberhentian antar waktu yang didasarkan pada ketentuan Pasal 383 ayat (2) huruf e tidak diharuskan menunggu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; Halaman 42 dari 47 Putusan No. 44/G/2013/PTUN.Pbr.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat angka 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa usulan pemberhentian antar waktu Penggugat oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Pekanbaru Nomor: 03-002/DPC-GRD/2012 tanggal 15 Maret 2012 lebih dahulu terbit dibanding Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor: 05-0026/Kpts/DPP-GERINDRA/2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang pemberhentian keanggotaan saudara Dasrianto dari partai Gerakan Indonesia Raya, sebagai berikut: Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti T-1 yaitu berupa usulan pemberhentian antar waktu Penggugat oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Pekanbaru Nomor: 03-002/DPC-GRD/2012 tanggal 15 Maret 2012 didasarkan pada Pasal 383 ayat (2) huruf e yaitu pemberhentian antar waktu yang diusulkan oleh partai politiknya, bukan didasarkan pada Pasal 383 ayat (2) huruf h yaitu pemberhentian antar waktu karena diberhentikan dari partai politik; Menimbang, bahwa oleh karena usulan pemberhentian antar waktu Penggugat didasarkan pada Pasal 383 ayat (2) huruf e yaitu pembehentian antar waktu yang diusulkan oleh partai politiknya, maka usulan tersebut tidak mengharuskan adanya surat keputusan yang sebelumnya telah memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai Gerindra; Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa usulan pemberhentian antar waktu Penggugat oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Pekanbaru Nomor: 03-002/DPCGRD/2012 tanggal 15 Maret 2012 lebih dahulu terbit dibanding Surat Keputusan Dewan

Pimpinan

Pusat

Partai

Gerindra

Nomor:

05-0026/Kpts/DPP-

GERINDRA/2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang pemberhentian keanggotaan saudara Dasrianto dari partai Gerakan Indonesia Raya tidak beralasan hukum;


Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat angka 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum, dimana Tergugat tidak memperhatikan secara seksama landasan peraturan perundangundangan yang mengatur pemberhentian antar waktu anggota DPRD yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya tidak terbukti Tergugat telah melanggar Pasal 383 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 384 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbitnya objek sengketa tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat angka 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa a quo bertentangan dengan asas kecermatan karena berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/Pdt.Sus.Parpol/2013 mekanisme pemberhentian antar waktu terhadap Penggugat harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai yaitu ke Majelis Pertimbangan Partai; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti T-1 khususnya pada halaman 13 sebagaimana dikutip pula oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Kasasi tersebut tidak merujuk pada pemberhentian antar waktu Penggugat, melainkan merujuk pada pemberhentian keanggotaan Penggugat dari Partai Gerindra yang belum diselesaikan oleh internal partai;


Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas kecermatan tidak beralasan hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, dan Majelis Hakim juga tidak menemukan cacat yuridis dalam penerbitan objek sengketa a quo baik ditinjau dari segi kewenangan, substansi maupun prosedur penerbitannya serta ditinjau dari Asasasas umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sepatutnya kepada Penggugat selaku pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; Menimbang,

bahwa

Majelis

Hakim

telah

berkeyakinan

dalam

mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti yang dianggap relevan, maka terhadap alat-alat bukti yang tidak dijadikan dasar pertimbangan dan telah dipertimbangkan serta dianggap tidak relevan dengan perkara ini, bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam satu kesatuan berkas perkara; Mengingat Ketentuan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 tahun


2004 jo. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan; MENGADILI DALAM EKSEPSI: -

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA 1.

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat

untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 211.000,- (Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah); Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 oleh Kami: HUJJA TULHAQ, SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, HIMAWAN KRISBIYANTORO, SH. dan A.TIRTA IRAWAN, SH., MH. Masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 20 Maret 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh AWALUDDIN, AMD., selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat; Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.

HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H.

ttd

A.TIRTA IRAWAN, S.H., M.H. Halaman 46 dari 47 Putusan No. 44/G/2013/PTUN.Pbr.

Panitera Pengganti ttd

AWALUDDIN, AMD.,

Perincian biaya perkara : Biaya Pendaftaran Gugatan

: Rp.

- Panggilan – panggilan

: Rp. 120 .000,-

- Biaya ATK Perkara

: Rp.

50.000,-

- Redaksi Putusan

: Rp.

5.000,-

- Materai Putusan

: Rp.

6.000,- +

Jumlah

30.000,-

: Rp. 211 .000,-

Terbilang (Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah)


PTUN-Pbr

Recommend Documents