PTUN-PBR

PUTUSAN Nomor : 06/G/2013/PTUN-PBR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan digedung yang telah ditentukan untuk itu terletak di Jalan H.R. Soebrantas KM 9 Pekanbaru telah memutuskan dalam putusannya dalam sengketa antara :---------------AZRIANTO, S.TP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun I RT. 002/001 Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar; ------Dalam hal ini memberi kuasa kepada MUSKARBED TUJUH DELAPAN, SH.,MH. dan MUS MULYADI, SH.,

Keduanya

Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan Advokat pada kantor advokat Muskarbed 78 & Associates yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad No. 100 B Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 1.021/MKB-78/SK/01.13 tanggal 18 Januari 2013;----------------------------------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai ..........….. PENGGUGAT; Melawan : KETUA

BADAN

PERMUSYAWARATAN

DESA

BULUH

CINA,

KECAMATAN SIAK HULU, KABUPATEN KAMPAR, berkedudukan di Jalan Anjungan M. Yunus Desa Buluhcina,

Kecamatan

Siak

Hulu,

Kabupaten

Kampar;------------------------------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai …..……….. TERGUGAT; Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr.

Halaman 1 dari 42 halaman

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : ----------------------------Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 06/PEN/2013/PTUN-Pbr. tertanggal 25 Januari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; ------------------------------Telah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Nomor : 06/Pen-PP/2013/PTUN-Pbr.

tertanggal 25 Januari 2013 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan; ---------Telah membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tertanggal 12 Februari 2013

Nomor : 06/Pen.HS/2013/PTUN-Pbr,

tentang Hari Persidangan yang terbuka

untuk umum ; -------------------------------------------------------------------------------Telah membaca Surat Gugatan Penggugat; -------------------------Telah melihat bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;------Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi para pihak;--------Telah membaca dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tersebut; ------------------------------------------------------------

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 21 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 21 Januari 2013 dengan Register Perkara Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr dan telah diperbaiki pada tanggal 12 Februari 2013; --------------------------------------------------------------------------

Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr.


Bahwa yang menjadi obyek gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah : -----------------------------------------------------------------------Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Buluhcina Kecamatan Siak Hulu Nomor : Kpts.03/BPD/BC-SH/I/2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Buluhcina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tertanggal 5 Januari 2013 ; -------------------------------Bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah : ----------------------------------------------------Bahwa keputusan yang diterbikan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkret, Individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Maka dari itu, telah memenuhi syarat sebagai objek gugatan dan dapat dimintakan pembatalan terhadap Keputusan tersebut melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru; -------------------------------------------------------------B. KEPENTINGAN PENGGUGAT----------------------------------------------------Bahwa penerbitan objek gugatan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Dimana Penggugat sebagai salah satu Bakal Calon Kepala Desa Desa Buluhcina merasa diperlakukan tidak adil serta adanya diskriminasi hukum yang dilakukan Tergugat. karena dalam menebitkan objek gugatan tersebut Tergugat terkesan arogan dan memaksakan keadaan tanpa menghiraukan aspirasi masyarakat, sehingga telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Desa Buluhcina tanggal 13 Januari 2013 oleh Panitia Pilkades yang dibentuk Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr.


berdasarkan objek gugatan yang cacat formil tersebut. Untuk itu, sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat disini telah sangat beralasan untuk mengajukan gugatan guna membatalkan keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena kepentingan Penggugat telah dirugikan dengan adanya Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini;--------------------------------------C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN-----------------------------Bahwa objek gugatan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 5 Januari 2013, oleh karenanya pengajuan gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang tepat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk itu sudah semestinya gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima; ---------------------------------------------------------D. ALASAN HUKUM GUGATAN-----------------------------------------------------Adapun alasan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut : ------------1.

Bahwa Penggugat adalah salah satu Bakal Calon dari

empat

Bakal Calon Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Periode 2012 - 2018;---------------------------------2.

Bahwa sebelum ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa Buluh Cina, Penggugat telah melengkapi seluruh persyaratan yang

ditetapkan

oleh

Panitia

Pilkades Desa

Buluh

Cina

sebagaimana Pengumuman Nomor : 02/PILKADES/BC/XI/2012 tentang syarat-syarat penerimaan Bakal Calon Kepala Desa Buluh



Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Periode 2012-2018 tertanggal 31 Oktober 2012; -------------------------------------------------3.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts.04/BC/XI/2012 yang diterbitkan oleh Panitia Pilkades Desa Buluh Cina tentang penetapan Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Periode 2012-2018 tertanggal 21 November 2012, Penggugat bersama dengan 3 (tiga) Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina lainnya telah dinyatakan lengkap (lulus) administrasi sebagai Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina Periode 2012-2018; -----------------------------

4.

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012, Bupati Kampar melalui Surat Nomor : 140/PEMDES/XII/2012/182 Perihal Hasil Tes Bakal Calon Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu yang ditujukan Kepada Ketua Panitia Pilkades Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu tertanggal Bangkinang 10 Desember 2012, dan kemudian Penggugat menerima Surat Bupati tersebut pada tanggal 18 Desember 2012 sebagaimana surat Nomor : 10/PILKADES/BC/XII/12 tanggal 18 Desember 2012 Perihal Hasil Tes Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina oleh Panitia Pilkades Desa Buluhcina, diketahui bahwa Penggugat tidak lulus sebagai Calon Kepala Desa Buluhcina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan alasan nilai hasil tes Penggugat di bawah nilai standar minimal; ------------------------------------------------------------------

5.

Bahwa atas keluarnya Surat Bupati tersebut yang hanya meluluskan 2 (dua) orang calon dari 4 (empat) Bakal Calon yang diajukan oleh Panitia Pilkades maka muncullah pergolakan ditengah masyarakat, sehingga berbagai elemen masyarakat Buluh Cina mengadakan perkumpulan-perkumpulan mencari



solusi tentang hal ini, sampai dengan membuat dan mengajukan keberatan kepada Bupati Kampar selaku Kepala Pemerintahan Daerah Kampar, mengingat dan memperhatikan tidak objektifnya TIM SELEKSI BAKAL CALON KEPALA DESA memberikan penilaian terhadap Bakal Calon sehingga masyarakat menilai penyeleksian Bakal Calon Kepala Desa Buluh Cina dinilai sarat Rekayasa,

oleh

karenanya

munculnya

gejolak

ditengah

masyarakat, Elemen masyarakat yang dimaksud adalah sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------a. Penghulu Adat Negeri Enam Tanjung Wilayah Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu, mengajukan surat Kepada Bapak Bupati Kampar tertanggal 12 Desember 2012, perihal Permohonan meluluskan seluruh Calon Kepala Desa Periode 2012-2018 Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu; -----------------------------b. Badan Permusyawaratan Desa (Tergugat sendiri) Desa Buluh Cina, mengajukan Surat Kepada Bapak Bupati Kampar Nomor: 11/BPD/BC-SH/XII-2012 tertanggal 15 Desember 2012 perihal Mendukung permohonan untuk meluluskan semua bakal calon Kepala Desa Buluh Cina; -------------------------------------------------c. Pernyataan Bakal Calon Kepala Desa Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu tertanggal 15 Desember 2012; ------------d. Surat tokoh dan masyarakat Desa Buluh Cina yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kampar tertanggal 20 Desember 2012 perihal Menolak 2 Nama Calon Kades Buluh Cina yang diluluskan; --------------------------------------------------------------------Dalam hal ini untuk pembatalannya telah diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru di bawah Nomor : 03/G/2013/PTUN-Pbr tertanggal 17 Januari 2013; ----------------------



6.

Bahwa dikarenakan adanya pergejolakan dan permasalahan ditengah Masyarakat Desa Buluh Cina yang berkaitan dengan Proses Pemilihan Kepala Desa Buluh Cina yang dipandang tidak objektif dan transparan serta sarat rekayasa oleh sebahagian besar masyarakat Desa Buluh Cina yang terdiri dari berbagai elemen (Penghulu Adat, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Buluh Cina) dalam penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa Buluh Cina oleh Bupati Kampar sesuai dengan Surat Bupati Kampar yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah U.b Asisten Pemerintahan Nomor : 140/PEMDES/XII/2012/182 Perihal Hasil Tes Bakal Calon Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu yang ditujukan Kepada Ketua Panitia Pilkades Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu tertanggal Bangkinang 10 Desember 2012, maka Sdr. Burhanudin selaku Ketua Panitia Pilkades, Sdr. Rusdianto selaku Sekretaris Panitia Pilkades, dan Muhammad Arif selaku Wakil Sekretaris Panitia Pilkades menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Panitia Pilkades sesuai Surat Pernyataan Pengunduran Diri tertanggal 02 Januari 2013; ---------------------------------------------------------------------

7.

Bahwa dengan mundurnya Ketua Panitia, Sekretaris dan Wakil Sekretaris Panitia dari Kepanitiaan Pilkades Desa Buluh Cina, masyarakat berharap kepada Tergugat agar kiranya mencarikan solusi atas persoalan ini, namun Tergugat terkesan arogan dan memaksakan

keadaan

dan

tanpa

menghiraukan

aspirasi

masyarakat sehingga Tergugat membentuk Panitia Pilkades yang baru dalam suatu keputusan Nomor : Kpts.03/BPD/BC-SH/I/2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Buluh Cina



Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tertanggal 5 Januari 2013 (objek Gugatan); ---------------------------------------------------------8.

Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Objek Gugatan untuk pemilihan Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Tergugat telah mengeluarkan Keputusan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Nomor : Kpts.01/BPD/BC-SH/X/2012 tentang Pembentukan Panitia Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tertanggal 16 Oktober 2012 dan Nomor : Kpts.02/BPD/BC-SH/XI/2012 tentang Penambahan 1 (satu)

orang

Panitia

Pemilihan

Kepala Desa

Buluh

Cina

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar; ------------------------------9.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : Kpts.01/BC-SH/X/2012 tentang Pembentukan Panitia Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tertanggal 16 Oktober 2012 dan Nomor : Kpts.02/BPD/BC-SH/XI/2012 tentang Penambahan 1 (satu) orang Panitia Pemilihan Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dari 7 (tujuh) orang Anggota BPD Desa Buluh Cina, sebanyak 6 (enam) orang anggota BPD tersebut ikut dalam Rapat BPD, oleh karenanya Rapat BPD dinyatakan memenuhi kuorum dan sah

dalam

mengambil

keputusan

sebagaimana

yang

diamanatkan dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa: ----------------------10. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 31 disebutkan bahwa jumlah anggota BPD paling sedikit berjumlah 5 orang dan paling banyak 11 (sebelas)



orang, faktanya anggota BPD Desa Buluh Cina yang semula berjumlah 7 (tujuh) orang, sekarang hanya tinggal berjumlah 3 (tiga) orang yakni H. M. Ali, S.Pd.I sebagai Ketua BPD, EDI EFENDI sebagai Sekretaris BPD dan LIDYA HASTUTI, SH sebagai Anggota BPD, hal tersebut dikarenakan : --------------------10.1 DAHLAN sebagai Ketua BPD Meninggal Dunia; ---------------10.2 ALI AMRAN B dan M. RALIS, T mengundurkan diri dari anggota BPD dikarenakan ikut pencalonan Kepala Desa Desa Buluh Cina; -------------------------------------------------------10.3 ZAINI K mengundurkan diri dari anggota BPD dikarenakan menjadi Kepala Dusun; ------------------------------------------------11. Bahwa sedangkan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan, dari 3 (tiga) orang jumlah anggota BPD Desa Buluh Cina yang ada hanya 2 (dua) orang yang hadir dan mengambil Keputusan yakni H. M. ALI, S.Pd.I dan EDI EFENDI, S.Sos, yang seharusnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 31 menyatakan “Jumlah Anggota BPD ditetapkan dengan jumlah Ganjil, Paling sedikit 5 (lima) orang dan Paling banyak 11 (sebelas) orang…” sehingga rapat Tergugat dalam mengambil

Keputusan

bertentangan

dengan

tentang Objek Gugatan jelas telah Pasal

31

dan

Pasal

38

Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, dan sudah beralasan hukum Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat; ------------------------------------------------------------12. Bahwa selain dari pada itu, Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan,

terkesan

dipaksakan

dan

tergesa-gesa,

dimana

Tergugat menetapkan Sdr. Edi Efendi, S.Sos selaku Panitia PILKADES Buluh Cina dengan Jabatan Sekretaris Panitia yang



mana diketahui bahwa Sdr. Edi Efendi, S.Sos adalah selaku Sekretaris BPD Desa Buluh Cina, hal tersebut jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Anggota BPD tidak dapat menjabat sebagai Panitia Pilkades sebagai mana yang diatur dalam : -----------------------------------------12. 1 Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa : ---------------------------------------------------Pasal 47 ayat (1) berbunyi : ------------------------------------------“Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat”; ----------------------------------------------------12.2 Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa; --------------------------------------------------------Pasal 3 ayat (1) berbunyi : --------------------------------------------“BPD menbentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari : -----------------------------------------a. Unsur Perangkat Desa; --------------------------------------------b. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; -----------------c. Tokoh Masyarakat; --------------------------------------------------13. Bahwa Panitia Pilkades Desa Buluh Cina pada tanggal 13 Januari 2013, melaksanakan pemungutan suara berdasarkan Objek Gugatan yang jelas-jelas cacat formil dan atau tidak sah; -----------14. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di atas, maka terbukti Keputusan yang menjadi Objek Gugatan ini telah



melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,

Pelantikan,

Pemberhentian

Kepala

Desa

dan

Perangkar Desa; ----------------------------------------------------------------15. Bahwa dengan demikian berdasarkan kepada ketentuan Pasal 53 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka telah sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan pembatalan terhadap Objek Gugatan tersebut ke Pengadilaan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena mengandung cacat hukum (cacat formil) sehingga haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum; --------------------------------------------------Dalam Permohonan Penundaan ----------------------------------------------------1.

Bahwa atas dasar Objek Gugatan tidak sah tersebut, Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Buluh Cina telah melaksankan Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 13 Januari 2013, dan dikawatirkan telah membuat Laporan serta Berita Acara Pemilihan Kepala Desa yang diserahkan kepada Tergugat yang kemudian Tergugat meminta pengesahan kepada Bupati Kampar melalui Camat Siak Hulu untuk ditetapkan dalam surat keputusan tentang Kepala Desa Terpilih mengingat ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 04 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa berbunyi : ---------------------------------------------------------



“Bupati

menerbitkan

Keputusan

Bupati

tentang

Pengesahan,

Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD”;------------------------------------------------------------------------------------Maka dari itu, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Tata Usaha Negara agar sebelum dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara berkenan mengambil suatu penetapan untuk menunda menyampaikan hasil pemilihan Kepala Desa Desa Buluh Cina yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2013, sampai adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap; ------------------------------------------------------------------------------------2.

Bahwa mengingat fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas maka secara yuridis sangat beralasan bila dalam perkara a quo, Penggugat mempunyai kepentingan yang sangat mendesak, karena pula memperhatikan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf (a), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ---------------------------------------------------Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : ---------------------

Dalam Penundaan : ---------------------------------------------------------------------1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat ; ----------------------2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda menyampaikan hasil pemilihan Kepala Desa Desa Buluh Cina yang dilaksanakan pada



tanggal

13

Januari

2013,

sampai

adanya

keputusan

yang

berkekuatan hukum tetap; --------------------------------------------------------Dalam Pokok Perkara : ----------------------------------------------------------------1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; --------------------2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Nomor : Kpts.03/BPD/BCSH/I/2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tertanggal 5 Januari 2013;--------------------------------------------------------------------------3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan Nomor : Kpts.03/BPD/BC-SH/I/2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tertanggal 5 Januari 2013;---------------------------------------------------------4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; ------------------------------------------------------------------Bahwa

pada

hari sidang yang telah ditentukan, untuk

Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama MUSKARBED TUJUH DELAPAN, SH.,MH. dan MUS MULYADI, SH. sedangkan untuk Tergugat datang menghadap sendiri bernama H. M. ALI, S.Pdi.;------------Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang termuat dalam Jawaban Tergugat pada persidangan tanggal 12 Februari 2013, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut : -----------------------------------I. DALAM EKSEPSI : --------------------------------------------------------------------1. Bahwa menurut Penggugat yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar No. Kpts.03/BPD/BC-SH/I/2013 Tentang



Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang diterbitkan tanggal 05 Januari 2013;--------------------------------------------------------------------------------------2. Bahwa

berdasarkan

Surat

Keputusan

Nomor

:

140/Pemdes/XII/2012/182 perihal Hasil Tes Bakal Calon Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu tertanggal 10 Desember 2012, Penggugat (Azrianto, S.TP) telah dinyatakan tidak lulus (gugur) dan tidak bisa melanjutkan untuk tahap selanjutnya, dan hal ini dibenarkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya point 4 halaman 3, sedangkan pembentukan panitia sebelum objek sengketa secara tegas diakui kebenaran dan keabsahannya oleh Penggugat dalam dalil gugatannya point 9 halaman 5; ---------------------------------------------------Artinya, terbitnya objek sengketa yaitu tanggal 05 Januari 2013, Penggugat

sudah

tidak

mempunyai

kepentingan

lagi

karena

Penggugat pada tanggal 10 Desember 2012 telah dinyatakan tidak lulus (gugur) dan tidak bisa mengikuti tahap selanjutnya, dimana ketika Penggugat dinyatakan tidak lulus (gugur) dan terbitnya objek sengketa tahap pemilihan sudah memasuki tahap pencabutan nomor urut terhadap 2 (dua) orang calon Kepala Desa Buluh Cina yang telah dinyatakan lulus tes/ujian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar; ------------------------------------------------------------------3. Bahwa menurut Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu



Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”; ----------------------------------------------------------------4. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Penggugat untuk tahap selanjutnya karena Penggugat sudah dinyatakan tidak lulus tes (gugur), sementara objek sengketa tidak merugikan kepentingan Penggugat, maka secara kasuistis Penggugat tidak berkapasitas lagi dalam Pemilihan Kepala Desa Buluh Cina untuk tahap selanjutnya, dan mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; --------------------------------------------------II. DALAM POKOK PERKARA--------------------------------------------------------1.

Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas apa-apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas di bawah ini; -------------------------------------------------------------------

2.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa pada ayat (d) menyebutkan “BPD mempunyai wewenang (d) membentuk panitia pemilihan kepala desa;

3.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa pada ayat (d) menyebutkan “BPD mempunyai wewenang

(d)

membentuk panitia pemilihan kepala desa”; ---------------------------------4.

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan di atas terutama Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, sebagai pedoman, maka secara hukum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Buluh Cina Kecamatan Siak



Hulu berwenang membentuk panitia pemilihan Kepala Desa Buluh Cina; ------------------------------------------------------------------------------------5.

Bahwa perwujudan kewenangan tersebut di atas, sehubungan dalam pemilihan Kepala Desa Buluh Cina, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Buluh Cina telah mengeluarkan 3 (tiga) buah Surat Keputusan, yaitu : -------------------------------------------------------------------1. Surat Keputusan Nomor : Kpts.01/BPD/BC-SH/X/2012 tentang Pembentukan

Panitia

Pemilihan

Kepala Desa

Buluh Cina

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tertanggal 16 Oktober 2012 (diakui keabsahan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya point 9); ----------------------------------------------------------------------------2. Surat Keputusan Nomor : Kpts.02/BPD/BC-SH/XI/2012 tentang Penambahan 1 (satu) orang Panitia Pemilihan Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tertanggal 14 November 2012 (diakui keabsahan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya point 9); -----------------------------------------------------------3. Surat Keputusan Nomor : Kpts.03/BPD/BC-SH/I/2013 tentang Pembentukan

Panitia

Pemilihan

Kepala Desa

Buluh Cina

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tanggal 5 Januari 2013 (objek sengketa); ----------------------------------------------------------------6.

Bahwa dari 3 (tiga) Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Buluh Cina sehubungan dengan kewenangannya dalam pembentukan panitia

pemilihan

kepala

Kpts.01/BPD/BC-SH/X/2012

desa, dan

Surat

Keputusan

Keputusan

Nomor

Nomor :

:

Kpts.

02/BPD/BC-SH/XI/2012, sudah berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku terutama Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan diakui kebenarannya oleh Penggugat Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr.


dalam dalil gugatannya point 9 halaman 5, sehingga tidak perlu Tergugat jawab dan buktikan lagi kebenarannya; --------------------------7.

Bahwa yang menjadi permasalahan atau objek sengketa sehubungan dengan kewenangan Tergugat tersebut adalah Surat Keputusan Nomor : Kpts. 03/BPD/BC-SH/I/2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tanggal 05 Januari 2013 sebagaimana dalil Penggugat point 10-13; ------------------------------------------------------------------------------------

8.

Bahwa

sebagai

pedoman

yang

mengatur

tentang

Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa juga telah diatur juga dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor : 9 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yang berlaku secara lex specialis, atau sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”; --------------------------------------------------------------------9.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Tergugat akan membahas terbitnya Surat Keputusan Nomor : Kpts. 03/BPD/BC-SH/I/2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tanggal 05 Januari 2013 (objek sengketa), apakah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau tidak; ------------------------------------------------------------

10. Bahwa pada mulanya anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan SK Bupati Kampar berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari H.M. Ali, S.Pdi (sebagai Ketua), Edi Efendi (Sekretaris), Ali Amran (Wakil Ketua), dan Anggota yaitu Lidya Hastuti, M. Ralis, T,



Zaini. K dan Bakri S (sebagai pengganti Dahlan yang telah meninggal dunia); ----------------------------------------------------------------------------------11. Bahwa benar Ali Amran dan M. Ralis. T mengundurkan diri dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, dengan demikian tinggal 5 (lima) orang lagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Buluh Cina yaitu H.M. Ali, S,Pdi, Lidya Hastuti, Edi Efendi, Zaini K dan Bakri S, sehingga sangat tidak benar dalil gugatan Penggugat point 10 halaman 5-6; --------------------------------------------------------------------------12. Bahwa oleh karena sebagian Panitia Pemilihan Kepala Desa yang telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts. 01/BPD/BC-SH/X/2012 dan Keputusan Nomor : Kpts. 02/BPD/BCSH/XI/2012, mengundurkan diri dan hanya tinggal 2 (dua) orang lagi yaitu Rosniati, S.Pdi dan Rudy Hidayat sementara pemilihan kepala desa sudah mendesak untuk dilaksanakan (harus dilaksanakan) karena sudah memasuki tahap pencabutan nomor urut peserta, dan tidak bisa diundurkan setelah Tergugat berkonsultasi dengan Camat dan Kapolsek Siak Hulu, maka anggota BPD yang ada (5 orang) mengadakan rapat pada tanggal 05 Januari 2013; -------------------------13. Bahwa materi rapatnya adalah rapat pembentukan untuk mencari pengganti

anggota

panitia

pemilihan

kepala

desa

yang

mengundurkan diri; -----------------------------------------------------------------14. Bahwa rapat tersebut diadakan oleh BPD Desa Buluh Cina pada tanggal 05 Januari 2013, yang dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota yaitu M. Ali S.Pdi, Edi Efendi dan Lidya Hastuti, SH. dan ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jo Pasal 15 ayat (2) Peraturan



Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang menyatakan : ---------------------------------(2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya ½ (satu perdua) dari jumlah anggota BPD dan Keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak”; ---------------15. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, jelas rapat yang diadakan BPD Desa Buluh Cina tanggal 05 Januari 2013 telah memenuhi quorum dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak benar dalil gugatan Penggugat point 11 dan 12;-----------------------------16. Bahwa dari hasil rapat BPD Desa Buluh Cina tanggal 05 Januari 2013 telah

menghasilkan

kesepakatan

menunjuk

pengganti

panitia

pemilihan kepala desa yang telah mengundurkan diri yaitu Syamsudin sebagai Ketua Pemilihan Kepala Desa (tokoh masyarakat), Edi Efendi, S.Sos (Sekretaris) yang berasal dari Pemdes karena telah mengundurkan diri dari BPD Desa Buluh Cina dan Amir Mahmud (berasal dari Pemdes) dan telah dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts.03/BPD/BC-SH/I/2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tanggal 05 Januari 2013; -------------------------------17. Bahwa dari komposisi panitia pemilihan yang dibentuk BPD Desa Buluh Cina telah terdiri dari berbagai elemen (unsur) masyarakat, yaitu: 1. Syamsudin sebagai Ketua Pemilihan Kepala Desa (tokoh masyarakat), 2. Edi Efendi, S.Sos (Sekretaris) yang berasal dari Pemdes karena telah mengundurkan diri dari BPD Desa Buluh Cina, 3. Amir Mahmud (berasal dari Pemdes), 4. Rosniaty, S.Pdi (tokoh pemuda/wanita) dan Rudi Hidayat (tokoh masyarakat), sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005



Tentang Desa jo Psal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor: 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pembeerhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, sehingga tidak benar dalil Penggugat point 12 halaman 6-7; ---18. Bahwa dengan Surat Keputusan (objek sengketa) tersebut Panitia Pemilihan Kepala Desa Buluh Cina telah melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pemilihan kepala Desa, dimana dalam pemilihan itu terpilh M. Ralis T sebagai Kepala Desa Buluh Cina dan telah pula dilaporkan hasilnya oleh Panitia kepada Ketua BPD Desa Buluh Cina, yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan yaitu Syamsudin (Ketua), Rudi Hidayat (Wakil Ketua), Edi Efendi, S.Sos (Sekretaris), Amir Mahmud (Wakil Sekretaris) dan Rosniati, S.Pdi (Bendahara) dan atas hasil tersebut telah pula diusulkan oleh BPD Desa Buluh Cina kepada Bupati Kampar untuk diterbitkan SK pengangkatan Kepala Desa Buluh Cina Terpilih; ---------------------------------------------------------19. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta sebagainmana tersebut di atas, maka Tergugat (BPD Desa Buluh Cina) dalam mengeluarkan Surat Keputusan Objek Sengketa telah prosedural dan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku terutama Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagai pedoman; ---II. DALAM PENUNDAAN--------------------------------------------------------------1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan “Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha



Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”; ---------------------------------------------------------------------Ayat (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan”; --------------------2. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan (Objek Sengketa) jelas sekali tidak merugikan kepentingan Penggugat, karena dengan terbitnya Surat Keputusan (Objek Sengketa) Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan lagi karena Penggugat sudah dinyatakan tidak lulus tes (gugur) sejak tanggal 10 Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 140/Pemdes/XII/2012/182 Perihal Hasil Tes Bakal Calon Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu, sementara objek sengketa baru dikeluarkan Tergugat pada tanggal 05 Januari 2013; -----------------------------------------------Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat uraikan di atas, dan apa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak beralasan hukum sama sekali, untuk itu mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang Mulia yang mengadili perkara ini untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -------------------------------------------DALAM EKSEPSI-------------------------------------------------------------------------Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; ----------

Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima; -------------------DALAM PENUNDAAN---------------------------------------------------------------



Menolak

atau

tidak

menerima

permohonan

penundaan

dari

Penggugat;------------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA-----------------------------------------------------------Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; ------------------------------------------

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini; ----------------------------------------------------------------------------------------Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah

mengajukan Replik pada persidangan tanggal 19 Februari 2013, dan atas Replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan Duplik dan bertetap pada dalil-dalil jawabannya; -------------------------------------------------------------------Bahwa

untuk

membuktikan

serta

menguatkan

dalil-dalil

gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 serta telah dicocokkan dengan asli atau foto copy sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------1. Bukti P-1

: Foto

copy

Surat

Keputusan

BPD

Buluhcina

Kecamatan Siak Hulu Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Buluhcina Kecamatan Siak

Hulu

Kabupaten

Kampar

Nomor

:

Kpts.03/BPD/BC-SH/X/2012 tanggal 05 Januari 2013 (Foto Copy);------------------------------------------------------2. Bukti P-2

: Foto

copy

Pengumuman

02/PILKADES/BC/XI/2012

Tentang

Nomor

:

Syarat-Syarat

Penerimaan Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Masa Periode 2012-2018, tertanggal 31 Oktober 2012 (Foto



Copy); -------------------------------------------------------------3. Bukti P-3

: Foto

copy

Surat

Keputusan

Kpts.04/Pilkades/BC/XI/2012

Tentang

No

:

Penetapan

Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina Kecamatan Siak Hulu

Kabupaten

Kampar

Periode

2012-2018,

tertanggal 21 November 2012 (Foto Copy); -------------4. Bukti P-4.a

: Foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Perihal : Hasil Tes Bakal Calon Kepala Desa Buluh

Cina

Kecamatan

Siak

Hulu,

Nomor

:

140/PEMDES/XII/2012/182, tertanggal 10 Desember 2012 (sesuai dengan aslinya); ------------------------------Bukti P-4.b

: Foto copy Surat Panpilkades Desa Buluhcina, Hal : Pemberitahuan Hasil Tes Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina, tertanggal

Nomor 18

:

10/PILKADES/BC/XII/12,

Desember

2012

(sesuai

dengan

aslinya);-----------------------------------------------------------5. Bukti P-5.a

: Foto Copy Surat Penghulu Adat Negeri Enam Tanjung Perihal Permohonan meluluskan seluruh Calon Kepala Desa Periode 2012-2018 Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu,

tanggal 12 Desember

2012 (Foto Copy); ;--------------------------------------------Bukti P-5.b

: Foto Copy Surat BPD Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Perihal Mendukung permohonan untuk meluluskan Semua Bakal Calon Kepala Desa Buluh Cina tanggal 15 Desember 2012 (sesuai dengan aslinya); --------------------------------------



Bukti P-5.c

: Foto Copy Surat Pernyataan atas nama KASMI.K, ALI AMRAN. B, M. RALIS.T, AZRIANTO, STP., tertanggal 15 Desember 2012 (sesuai dengan aslinya); ------------

Bukti P-5.d

: Foto Copy Surat Masyarakat Perihal Menolak 2 Nama Calon Kades Buluhcina yang diluluskan, tertanggal 20 Desember 2012 (foto copy); ----------------------------------

Bukti P-5.e

: Foto

Copy

Surat

Gugatan

Perkara

Nomor

:

03/G/2013/PTUN-Pbr tertanggal 17 Januari 2013 atas nama

AZRIANTO,

STP

melawan

Asisten

Pemerintahan Selaku Ketua Tim Seleksi Bakal Calon Kepala

Desa

Pemerintah

Tahun

Kabupaten

2012

Sekretariat

Kampar

Daerah

(sesuai dengan

aslinya); -----------------------------------------------------------6.

Bukti P-6

: Foto Copy Surat Pernyataan Prngunduran Diri tertanggal 02 Januari 2013 atas nama Burhanuddin, Rusdianto dan Muhammad Arif (foto copy); --------------

7. Bukti P-7

: Foto

copy

Surat

Keputusan

BPD

Buluhcina


Hulu

Kabupaten

Kampar

Nomor

:

Kpts.01/BPD/BC-SH/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 (foto copy); -------------------------------------------------------8. Bukti P-8.a

: Foto Copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (sesuai dengan aslinya); ---------------------------------------------------------

Bukti P-8.b

: Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan,



Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Perangkat Desa (sesuai dengan aslinya); ---------Bahwa

untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil

sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup yang diberi tanda Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T – 30 serta telah dicocokkan dengan asli atau foto copynya, adalah sebagai berikut : ----------------------------------------------------1.

Bukti T-1

: Foto copy Surat BPD Desa Buluhcina Kecamatan Siak Hulu, Hal : Membahas Ttg Pemilihan Kepala Desa Buluhcina Nomor : 08/BPD/BC-SH/X/2012, tertanggal 14 Oktober 2012 (sesuai dengan aslinya); -

2.

Bukti T-2

: Foto

copy

Surat

Keputusan

BPD

Buluhcina


Hulu

Kabupaten

Kampar

Nomor

:

Kpts.01/BPD/BC-SH/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 (Foto Copy); -----------------------------------------------------3.

Bukti T-3

: Foto

copy

Surat

Keputusan

BPD

Buluhcina

Kecamatan Siak Hulu Tentang Penambahan 1 (satu) orang Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Buluhcina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Nomor : Kpts.02/BPD/BC-SH/XI/2012 tanggal 14 November 2012 (sesuai dengan aslinya); -----------------------------4.

Bukti T-4

: Foto copy Berita Acara Penetapan Syarat-syarat Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina periode 20122018 Nomor : 01/PILKADES/BC/XI/2012 tanggal 31



Oktober 2012 (sesuai dengan aslinya); ------------------5.

Bukti T-5

: Foto

copy

Pengumuman

02/PILKADES/BC/XI/2012

Tentang

Nomor

:

Syarat-Syarat

Penerimaan Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Masa Periode 2012-2018, tertanggal 31 Oktober 2012 (sesuai dengan aslinya); -------------------------------------6.

Bukti T-6

: Foto copy Formulir Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Masa Periode 2012-2018 (Foto Copy); --------

7.

Bukti T-7

: Foto copy Daftar Pengambilan Formulir Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina (sesuai dengan aslinya); -----------------------------------------------------------

8.

Bukti T-8

: Foto copy Daftar Pengembalian Formulir Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina (sesuai dengan aslinya); -----------------------------------------------------------

9.

Bukti T-9

: Foto

copy

Berita

Acara

Evaluasi

Persyaratan

Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina periode 2012-2018 No : 03/Pilkades/BC/XI/2012, tanggal 21 November 2012 (sesuai dengan aslinya); 10.

Bukti T-10

: Foto

copy

Surat

Keputusan

Kpts.04/Pilkades/BC/XI/2012

Tentang

No

:

Penetapan

Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina Kecamatan Siak Hulu

Kabupaten

tertanggal

Kampar

21 November

Periode

2012-2018,

2012 (sesuai dengan

aslinya); -----------------------------------------------------------



11.

Bukti T-11

: Foto copy Surat Panpilkades Desa Buluhcina, Hal : Surat Pengantar Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina Periode 2012-2018, Nomor : 05/PILKADES/BC/XI/12, tertanggal

23 November

2012 (sesuai dengan

aslinya); ----------------------------------------------------------12.

Bukti T-12

: Foto copy Surat Panpilkades Desa Buluhcina, Hal : Undangan, tertanggal

Nomor

:

06/PILKADES/BC/XI/12,

23 November

2012 (sesuai dengan

aslinya); ----------------------------------------------------------13.

Bukti T-13

: Foto copy Daftar Hadir Rapat Koordinasi Panitia Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Desa Buluh cina Tahun 2012 dengan BDP Desa Buluhcina, tanggal 24 November 2012 (sesuai dengan aslinya); ----------------

14.

Bukti T-14

Foto copy Surat Panpilkades Desa Buluhcina, Hal : Pengajuan

Rencana

Anggaran

Biaya

(RAB)

Pemilihan Kepala Desa Buluhcina Periode 20122018, No: 07/Pilkades/BC/XII/2012, tertanggal 24 Desember 2012 (sesuai dengan aslinya); ---------------15. Bukti T-15

: Foto copy Surat Panpilkades Desa Buluhcina, Hal : Permohonan

Rekomendasi

Hasil

Evaluasi

Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina

Periode

2012-2018,

tertanggal

28

November 2012 (sesuai dengan aslinya); ---------------16. Bukti T-16

: Foto copy Surat Camat Siak Hulu, Perihal : Penyampaian Berkas Nama-Nama Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina, Nomor : 141/Pem/SH/422,



tertanggal

30 November

2012 (sesuai dengan

aslinya); ----------------------------------------------------------17. Bukti T-17

: Foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Perihal : Pelaksanaan Tes, Nomor : 140/Pemdes/I/2012/177, tertanggal 3 Desember 2012 (sesuai dengan aslinya); --------------------------------------

18. Bukti T-18


Nomor

:

04 Desember

09/PILKADES/BC/XII/12, 2012 (sesuai dengan

aslinya); ----------------------------------------------------------19. Bukti T-19

: Foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Perihal : Hasil Tes Bakal Calon Kepala Desa Buluh

Cina

Kecamatan

Siak

Hulu,

Nomor

:

140/PEMDES/XII/2012/182, tertanggal 10 Desember 2012 (Foto Copy); ---------------------------------------------20. Bukti T-20

: Foto copy Daftar Nilai Tes Bakal Calon Kepala Desa Tahun 2012 Di Wilayah Kabupaten Kampar Desa Buluh

Cina

Kecamatan

Siak

Hulu,

tertanggal

Bangkinang 2012 (Foto Copy); ----------------------------21. Bukti T-21

: Foto copy Surat Panpilkades Desa Buluhcina, Hal : Pemberitahuan Hasil Tes Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina,

Nomor

:

10/PILKADES/BC/XII/12,

tertanggal 18 Desember 2012 (Foto Copy); ------------22. Bukti T-22


Nomor

:

18 Desember


11/PILKADES/BC/XII/12, 2012 (sesuai dengan


aslinya); ----------------------------------------------------------23. Bukti T-23

: Foto copy Berita Acara Rapat Pencabutan Undian Nomor Urut Calon Kepala Desa Buluhcina, tertanggal 25 Desember 2012 (sesuai dengan aslinya); ------------

24. Bukti T-24

: Foto copy Daftar Hadir Rapat Membahas Daftar Pemilih Sementara (DPS) Plkades Buluhcina Periode 2012-2018, tertanggal 25 Desember 2012 (sesuai dengan aslinya); ------------------------------------------------

25. Bukti T-25

: Foto copy Surat Pengunduran Diri sebagai Sekretaris BPD Desa Buluhcina atas nama EDI EFFENDI, S.Sos., tertanggal 04 Januari 2013 (sesuai dengan aslinya); -----------------------------------------------------------

26. Bukti T-26

: Foto copy Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Buluhcina pada tanggal 13 Januari 2013 (sesuai dengan aslinya); -----

27. Bukti T-27

: Foto copy Berita Acara Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Buluhcina, tanggal 13 Januari 2013 (sesuai dengan aslinya); --------------------

28. Bukti T-28

: Foto copy Surat Panpilkades Desa Buluhcina, Hal : Surat Pengantar Hasil Pemilihan Kepala Desa Buluhcina, Nomor : 08/Pilkades/BC/I/2013, tertanggal 14 Januari 2013 (sesuai dengan aslinya); ----------------

29. Bukti T-29

: Foto copy Surat Keterangan atas nama AZRIANTO, S.TP, tertanggal 04 April 2013 (sesuai dengan aslinya);------------------------------------------------------------



30. Bukti T-30

: Foto copy Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 pada TPS 1, Kedesaan Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (sesuai dengan aslinya);-------------------------------------------------

Bahwa

selain mengajukan alat-alat bukti tertulis, pihak

Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu : --------------------1. RUSDIANTO, yang

pada pokoknya

memberikan keterangan di

bawah sumpah adalah sebagai berikut : ----------------------------------------

Bahwa Saksi tinggal di Desa Buluhcina sejak lahir; ----------------------

-

Bahwa Saksi menjabat sebagai sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa periode 2012-2018 kemudian mengundurkan diri;----------------

-

Bahwa saat itu yang mendaftar Sdr. Kasmi K, Ali Amran B, M. Ralis T dan Azrianto, S.TP dan semuanya dinyatakan lulus persyaratan secara administrasi;---------------------------------------------------------------

-

Bahwa panitia pilkades kemudian mengajukan ke 4 nya ke kabupaten Kampar khususnya Bagian Pemerintahan Desa;-----------

-

Bahwa oleh Bagian Pemerintahan Desa dilakukan tes kelayakan secara tertulis maupun lisan yang di laksanakan di Anjungan Jl. M. Yunus Desa Bulucina, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar selama 1 hari penuh;--------------------------------------------------------------

-

Bahwa tes dipimpin oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan 2 Staf Ahli ;-----------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa dari surat pengantar tersebut Saksi tahu 2 orang dinyatakan lulus dan 2 orang tidak lulus dan saat itu tidak ada gejolak atau keberatan dari yang tidak lulus ;-----------------------------------------------

-

Bahwa panitia pilkades yang memberikan salinan surat pengantar kepada ke 4 nya;-------------------------------------------------------------------



-

Bahwa ninik mamak pernah mengundang panitia pilkades dan masyarakat yang meminta supaya semua bakal calon kepala desa diluluskan tetapi hal itu bukan wewenang panitia;-------------------------

-

Bahwa Saksi kemudian mengundurkan diri sebagai panitia pilkades lalu Ketua BPD mengangkat 3 orang Panitia baru untuk menggantikan 3 orang yang mundur sebagai panitia pilkades secara tertulis;----------------------------------------------------------------------

-

Bahwa menurut Saksi ada 4 orang anggota BPD yang hadir dari 7 anggota BPD saat ada rapat tanggal 05 Januari 2013;------------------

-

Bahwa setahu Saksi BPD dipilih oleh warga masyarakat sekitar;----

-

Bahwa Saksi tidak tahu Edi Efendi sudah mundur sebagai anggota BPD dan kemudian diangkat sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa;------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa pemungutan suara dilakukan tanggal 13 Januari 2013 dan Saksi menjadi saksi salah satu calon kepala desa;-----------------------

2. BURHANUDDIN, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah adalah sebagai berikut : ----------------------------------------

Bahwa Saksi sebagai panitia pilkades yang menyampaikan surat pengantar dari pemerintah kabupaten kepada masing-masing calon kepala desa;-----------------------------------------------------------------

-

Bahwa ada beberapa faktor Saksi sebagai panitia pilkades mengundurkan diri bersama 2 orang lainnya;------------------------------

-

Bahwa ke 4 calon kepala desa tidak pernah ada konflik;--------------

-

Bahwa setahu Saksi tahapan-tahapan proses pemilihan kepala desa tetap dilaksanakan oleh panitia pilkades;----------------------------

-

Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-5 di kantor sekretariat panitia pilkades tetapi tidak tahu kapan ditandatangani;--------------------------



-

Bahwa sepengetahuan Saksi, ke 4 bakal calon kades merupakan penduduk setempat;--------------------------------------------------------------

-

Bahwa Saksi bersama Ketua BPD dan Sekretaris BPD pernah konsultasi kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa bernama Heri Afrizon dan hasilnya wewenang pemilihan kepala desa ada ditangan Panitia Pemilihan;-----------------------------------------------------

-

Bahwa Saksi bekerja atas dasar Perda Nomor 4 tahun 2007;---------

-

Baahwa dalam perda tersebut tidak diatur mengenai keberatan atau upaya hukum lainnya;------------------------------------------------------

-

Bahwa Saksi pernah membaca dalam surat kabar mengenai alasan mundurnya beberapa panitia pilkades;-----------------------------

-

Bahwa Saksi ikut memilih pada jam 12 siang dan melihat banyak anggota kepolisian berjaga-jaga kurang lebih 200 an personil;-------Bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis, pihak Tergugat

telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu ROSNIATI, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah adalah sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa Saksi menjabat bendahara panitia pemilihan kepala desa berdasarkan SK Nomor 01 yang dibuat bulan Oktober tahun 2012;------

-

Bahwa SK Nomor 03 dibuat tahun 2013 yang mengangkat Syamsudin sebagai Ketua Panitia, Edi Efendi sebagai Sekretaris Panitia dan Amir Mahmud sebagai Anggota panitia;-------------------------------------------------

-

Bahwa jumlah panitia pilkades lama ditambah Panitia baru sebanyak 5 orang;--------------------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa sampai pendaftaran bakal calon kades jumlah anggota BPD sebanyak 7 orang lalu mundur sebanyak 2 orang;----------------------------



-

Bahwa Edi Efendi sebelumnya menjabat Sekretaris BPD dan telah mengundurkan diri secara tertulis yang Saksi ketahui pada sore hari tanggal 4 Januari 2013 di Sekretariat panitia pilkades dan berasal dari unsur perangkat desa;----------------------------------------------------------------

-

Bahwa Ali Amran dan M. Ralis T sebagai calon Kepala Desa setelah dinyatakan lulus berdasarkan surat pengantar dari pemerintah kabupaten;-------------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa Saksi tidak tahu pada saat itu apakah calon yang tidak lulus keberatan;--------------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa biaya pelaksanaan pilkades dibebankan kepada 2 calon kades yang dinyatakan lulus tes masing-masing sebanyak Rp. 18 juta ;--------

-

Bahwa Saksi tidak tahu fit and proper test baik tertulis atau lisan sangat menentukan terhadap ke 4 bakal calon kades;-----------------------

-

Bahwa fit and proper test tertulis dan lisan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Kampar bertempat di Anjungan Jalan M. Yunus Desa Buluhcina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada bulan Desember 2012;------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa hasil dari fit and proper test ada di tim pemerintah kabupaten;--

-

Bahwa panitia pilkades dan masyarakat pernah diundang oleh ninik mamak setelah ada surat pengantar dari kabupaten yang meminta semua bakal calon kepala desa untuk diluluskan; ----------------------------

-

Bahwa telah diadakan pemungutan suara pada tanggal 13 Januari 2013 dan M. Ralis T sebagai pengumpul suara terbanyak ;----------------

-

Bahwa panitia pilkades pernah mengeluarkan bukti T-5;--------------------

-

Bahwa ada persyaratan yang harus dipenuhi kepada ke 4nya pada saat mendaftar;-------------------------------------------------------------------------



Bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan

tanggal

23

April

2013,

sedangkan

Tergugat

tidak

menyerahkan kesimpulannya ; --------------------------------------------------------Bahwa

untuk menyingkat uraian dalam putusan ini segala

sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah termuat dalam Berita Acara

Persidangan

dan merupakan

bagian tak terpisahkan dalam

berkas perkara ini;-------------------------------------------------------------------------Bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;----------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ; ------------------------------------------------Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :----“Surat

Keputusan

Badan

Permusyawaratan

Desa

Buluhcina

Kecamatan Siak Hulu Nomor : KPTS.03/BPD/BC-SH/I/2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Buluhcina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tertanggal 05 Januari 2013. “;------------Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyerahkan Jawabannya tertanggal 26 Februari 2013 dan dari jawabannya tersebut pada pokoknya memuat eksepsi tentang Kepentingan Penggugat, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut ;----------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI---------------------------------------------------------------------------



Menimbang, bahwa yang disebut Penggugat berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara

dapat

mengajukan

gugatan

tertulis ke

Pengadilan

yang

berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi“;----------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas terkandung pengertian hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Hal ini sesuai dengan adagium hukum “point the interest, point the action” (tidak ada kepentingan, tidak ada hak menggugat) ; ------------------Menimbang, bahwa secara teoritis pengertian “kepentingan” ini salah satunya adalah menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya terdapatnya hubungan kausalitas secara langsung dan bersifat pribadi antara objek gugatan dengan Penggugat, dengan kata lain nilai yang dimaksud dalam hal kepentingan menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah suatu nilai materiil maupun immateriil milik seseorang/masyarakat/Badan

Hukum

Perdata

yang

dirugikan

dan

menurut nalar, timbul akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, kaitannya makna kepentingan tersebut dengan gugatan aquo menurut hemat Majelis Hakim dapat dijadikan suatu permasalahan hukum



yaitu apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa aquo? -------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

dalam gugatannya

Penggugat

telah

mendalilkan sebagai salah satu Bakal Calon dari 4 (empat) Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar periode 2012-2018 (vide bukti P-3 dan bukti T-10);-----------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat terhadap terbitkannya

objek

sengketa,

Penggugat

merasa

kepentingannya

dirugikan dimana Penggugat merasa diperlakukan tidak adil serta adanya diskriminasi hukum yang dilakukan Tergugat karena dalam menerbitkan objek gugatan tersebut Tergugat terkesan arogan dan memaksakan keadaan tanpa menghiraukan aspirasi masyarakat, sehingga telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Buluhcina pada tanggal 13 Januari 2013 oleh Panitia Pilkades yang dibentuk berdasarkan objek gugatan yang cacat formil tersebut; --------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 140/Pemdes/XII/2012/182 perihal Hasil Tes Bakal Calon Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu tertanggal 10 Desember 2012 (vide bukti P-4.a dan bukti T-17), Penggugat (Azrianto, S.Tp) telah dinyatakan tidak lulus (gugur) dan tidak bisa melanjutkan ke tahap

selanjutnya,

sementara

objek

sengketa

tidak

merugikan

kepentingan Penggugat ; ---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut di atas dan dihubungkan dengan dalil eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada/tidak kepentingan yang dirugikan Penggugat terhadap terbitnya objek sengketa in-casu ? ;---



Menimbang, bahwa benar Penggugat (Azrianto, S.Tp) adalah salah satu Bakal Calon dari empat Bakal Calon Kepala Desa Buluh Cina, yang berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts.04/Pilkades/BC/XI/2012 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Periode 2012-2018 yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Buluh Cina tertanggal 21 November 2012 pada lampiran nomor 4, Nama: Azrianto S.Tp (Penggugat), Alamat Rt. 02/01 DSN Buluhcina dinyatakan lulus persyaratan administrasi/Administrasi Lengkap (vide bukti P-3) ; ---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Ketua TIM Seleksi Bakal Calon Kepala Desa Nomor 140/Pemdes/XII/2012/182, perihal Hasil Tes Bakal Calon Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu tertanggal 10 Desember 2012 (vide bukti P-4.a dan bukti T-19), Penggugat (Azrianto) dan KASMI dinyatakan tidak lulus dikarenakan nilai hasil Tes Bakal Calon Kepala Desa dibawah nilai standar minimal yaitu 60,00. (gugur) dan tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya ;------------Menimbang,

bahwa

berdasarkan

keterangan

saksi

dipersidangan yang bernama Rusdianto, saat itu menjabat sebagai sekertaris panitia Pemilihan Kepala Desa Buluh Cina, menerangkan bahwa ke 4 (empat) Bakal Calon layak dan lulus persyaratan secara administrasi, kemudian saksi sebagai Panitia mengajukan kepada Kabupaten yaitu bagian Pemerintahan Desa untuk diadakan tes kelayakan secara tertulis maupun lisan karena kewenangan Panitia Pilkades hanya sampai administrasi, kemudian pada tanggal 10 Desember 2012 saksi menerima surat Pengantar dari Kabupaten yang di tujukan kepada panitia yang isinya menyatakan 2 orang lulus dan 2 (dua) orang tidak lulus ;---------------------------------------------------------------------------



Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi dipersidangan Pilkades),

yang

bernama

Burhanuddin

(Bendahara

Panitia

Rusdianto

(eks.

Ketua

Pilkades),

(eks.

Panitia

Sekertaris Panitia Pilkades),

masing-masing

pada

Rosniati pokoknya

menerangkan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Buluh Cina setelah menerima surat dari Kabupaten kemudian menyampaikan kepada semua bakal calon dan terhadap pihak-pihak Bakal Calon yang dinyatakan tidak lulus seleksi, pada saat itu tidak ada yang mengajukan keberatan, walaupun dikemudian hari muncul gejolak ditengah masyarakat ;-----------Menimbang,

bahwa

dengan

demikian

Majelis

Hakim

berkesimpulan bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para saksi ditemukan fakta hukum bahwa tidak ada korelasi lagi antara Penggugat dengan objek perkara in-casu karena proses pencalonan Penggugat telah berakhir sejak dikeluarkannya Surat Keputusan TIM Seleksi Bakal Calon Kepala Desa Nomor: 140/Pemdes/XII/2012/182, tertanggal 10 Desember 2012, yang menyatakan Penggugat (Azrianto, S.Tp.) dinyatakan tidak lulus Tes Bakal Calon Kepala Desa (vide bukti P-4.a dan bukti T-19), sedangkan Objek sengketa yang digugat adalah Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Buluhcina Kecamatan Siak Hulu Nomor : KPTS.03/BPD/BC-SH/I/2013, tertanggal 05 Januari 2013 tentang

Pembentukan

Panitia

Pemilihan

Kepala

Desa

Buluhcina

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar (vide bukti P-1). maka dengan demikian secara hukum Penggugat (Azrianto, S.Tp.) tidak dapat mengikuti dan menjalankan semua rangkaian proses/tahapan-tahapan dalam hal pemilihan kepala desa sampai dengan dilaksanakannya pemungutan suara tanggal 13 Januari 2013 ;-------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-Pbr.


dengan surat keputusan objek sengketa, sehingga Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan, dan dengan demikian eksepsi Tergugat tentang kepentingan menggugat cukup beralasan dan patut untuk dinyatakan diterima;-----------------------------------Menimbang,

bahwa

selanjutnya

akan

dipertimbangkan

mengenai pokok perkaranya sebagai berikut ; -----------------------------------DALAM POKOK PERKARA ------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

dengan

telah

diterimanya

Eksepsi

Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya telah beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ; ------------------------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima dan Penggugat ada meminta permohonan penundaan dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat untuk penundaan tersebut tidak dapat dikabulkan; ------------------------------------------------------Menimbang, bahwa walaupun perkara ini telah melalui proses penelitian administrasi di kepaniteraan, proses dismissal dan pemeriksaan persiapan, bukan berarti pada saat itu telah ditemukan fakta yuridis tentang

kepentingan Penggugat, karena baru pada saat acara

pembuktian diperoleh keyakinan kepentingan Penggugat tersebut dapat terlihat ; --------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----------------------------------------------------------------



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka bukti-bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk dipertimbangan dalam putusan ini, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; -------------------------------Mengingat, Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; ----------------------------

M E N G A D I L I:

DALAM EKSEPSI :------------------------------------------------------------------------- Menyatakan Eksepsi Tergugat dapat diterima; --------------------------------DALAM POKOK PERKARA :------------------------------------------------------------

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; ------------------------------ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);-------------------------------

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari SENIN tanggal 29 April 2013 oleh kami AGUS EFFENDI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, PAHALA SHETYA LUMBANBATU, S.H. dan YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 30 APRIL 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan



dibantu oleh NUR SUJUD, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan dihadiri oleh Tergugat ;---------------

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, dto

1. PAHALA SHETYA LUMBANBATU, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS, dto

AGUS EFFENDI, S.H.

dto

2. YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI, dto

NUR SUJUD, S.H.



Rincian Biaya perkara : - Pendaftaran Gugatan

: Rp.

30.000,-

- ATK

: Rp.

50.000,-

- Panggilan

: Rp.

70.000,-

- Redaksi

: Rp.

5.000,-

- Materai

: Rp.

6.000,-

: Rp.

161.000,-

Jumlah

(seratus

enam

puluh

satu

ribu

rupiah);



PTUN-PBR

Recommend Documents