PUTUSAN Nomor : 31/G/2015/PTUN-Pbr ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan digedung yang telah ditentukan untuk itu terletak di Jalan H.R. Soebrantas KM 9 Pekanbaru telah memutuskan dalam putusannya dalam sengketa antara :--------------------------Nama
: CAFRIANTO; -------------------------------------------------------
Kewarganegaraan : Indonesia; ----------------------------------------------------------Pekerjaan
: Wiraswasta; ---------------------------------------------------------
Tempat tinggal
: Jalan Syeh Umar RT. 011, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai; ----------------------Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DAULAT INDRA, S.H. dan BOY FEBIYANTO, S.H. kesemuanya kewarganegaraan
Indonesia,
pekerjaan
advokat/pengacara beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim Lt. II No. 53 Kota Dumai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2015; ------------------------Selanjutnya disebut sebagai. ------------- PENGGUGAT; MELAW AN: Nama Jabatan
:
KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA DUMAI;-----------------------
Tempat kedudukan : Jalan HR Soebrantas Kota Dumai; ---------------------------Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----------------1. HANDAYANI, SH.
: Kepala Dan
Bagian HAM
Hukum
Sekretariat
Daerah Kota Dumai;------Putusan Nomor : 31/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 1 dari 45 halaman
2. DEDE MIRZA, SH.MH.
:
Kepala Bantuan
Sub Hukum
Bagian Dan
HAM Sekretariat Daerah kota Dumai; ----------------3. DEDI SYAFRIZAL, S.Sos. : Pelaksana Bagian Bantuan
Hukum
dan
HAM Sekretariat Daerah Kota Dumai; ----------------Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Dumai beralamat
di
Jalan
Tuanku
Tambusai
Dumai
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/HKHAM/2015 tanggal 4 Agustus 2015; ------------------------Selanjutnya disebut sebagai ----------------- TERGUGAT; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; ----------------------------------------------1. Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Juli 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada
tanggal
14
Juli
2015
dibawah
Register
Nomor
:
31/G/2015/PTUN.Pbr dan telah diperbaiki tanggal 18 Agustus 2015 ;------2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 31 / PEN-MH / 2015 / PTUN.Pbr, Tanggal 14 Juli 2015, Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;---------------------------------------3. Telah membaca Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 31/G/2015/PTUN.Pbr tanggal 14 Juli 2015 tentang penunjukan Panitera Pengganti; --------------------------------------------
Putusan Nomor : 31/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 2 dari 40 halaman
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 31/ PEN-PP / 2015 / PTUN.Pbr tanggal 27 Juli 2015 Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;-----------------------5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 31/ PEN-HS / 2015 / PTUN.Pbr tanggal 18 Agustus 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang; ----------------------------------6. Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti dari para pihak; --------------7. Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan; ----------------------------TENTANG DUDUKNYA PERKARA----------------------Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara tertanggal
13 Juli 2015
yang diterima dan didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 14 Juli 2015 dengan Register perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN-Pbr yang diperbaiki pada tanggal 18 Agustus 2015 dengan mengemukakan dasar dan alasan sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------OBJEK SENGKETA-------------------------------------------------------------------------Yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini : ----------------------------------Surat Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai, Nomor : 503/BPTPM/82 Perihal Penghentian Operasional Permainan Super 21 Tanggal 9 Juli 2015; ---------------------------------------------------------------------Mengingat : ------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 serta pihak Tergugat dalam perkara ini berkedudukan hukum di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru, maka sudah tepat dan benar apabila gugatan Penggugat dalam perkara ini diajukan, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
Putusan Nomor : 31/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 3 dari 40 halaman
Bahwa gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 14 Juli 2015, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya surat keputusan Tergugat dimaksud; -------------------------------------------------------------------
Adapun yang menjadi duduk perkara adalah sebagai berikut: ------------------1. Bahwa Penggugat adalah pemilik usaha Gelanggang Permainan anakanak yang bernama Super 21; --------------------------------------------------------2. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat pernah Mengajukan Permohonan izin kepada Tergugat berupa lzin Usaha Perdagangan, lzin Ternpat Usaha dan lzin Gangguan (HO) kepada Tergugat (Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai (BPTPM)), terkait lzin Usaha Pariwisata Milik Penggugat sebagaimana diatur dalarn Perda Nornor 5 Tahun 2004 Tentang Perizinan Kepariwisataan; ---------------------------------3. Bahwa setelah melalui proses panjang mulai dari penandatanganan sempadan tempat usaha, dilakukannya survey tempat usaha, pengukuran luas tempat usaha, seluruhnya dilaksanakan di jalan Prof. M. Yamin RT.01 Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, kemudian pada bulan November tahun 2012, Tergugat (Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai) menerbitkan lzin berupa: --------------------------------------------------------------- Surat
lzin
Usaha
Perdagangan
Nomor:
SIUP/BPTPM/
PK/188/IV/2012, tanggal 11 April 2012; ----------------------------------- Surat lzin Tempat Usaha Nomor : SITU/BPTPM/275/IV/2012, tanggal 11 April 20t2; -----------------------------------------------------------Putusan Nomor : 31/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 4 dari 40 halaman
Surat
lzin
Undang-undang
Gangguan
(H.O)
Nomor
:
361/HO/BPTPM/IV/2012, tanggal 11 April 2012; -------------------------yang hingga saat ini masih berlaku, dan keseluruhnya diterbitkan oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Dumai; --------------------------------------4. Bahwa Penggugat adalah pelaku usaha sekaligus wajib pajak yang taat membayar pajak, selain itu Penggugat juga sering memberikan bantuan pada
masyarakat
Responsibility
sekitar
(CSR)
baik
maupun
dalam bantuan
bentuk langsung
Corporate
Social
sebagai
bentuk
kepedulian Penggugat terhadap masyarakat sekitar; ---------------------------5. Bahwa setelah + 3 (tiga) tahun permainan Super 21 beroperasi kemudian Tergugat menerbikan Surat, Nornor : 503/BPTPM/82, Perihal Penghentian Operasional Permainan Super 21, tanggal 9 Juli 2015, yang kongkritnya diterima Penggugat pada hari dan tanggal yang sama, tindakan Tergugat tersebut
jelas
sangat
sewenang-wenang,
rnerugikan
kepentingan
Penggugat tanpa memperhatikan rasa keadilan dan kepastian hukum, mengingat: ----------------------------------------------------------------------------------1)
Permainan
Super
21
beroperasi
berdasarkan
lzin
Usaha
Perdagangan Nomor : SIUP/BPTPM/PK/188/IV/2012, tanggal 11 April
2012,
Surat
lzin
Tempat
Usaha
Nomor
:
SITU/BPTPM/275/IV/2012, tanggal 11 April 2012, Surat lzin Undang-Undang Gangguan (H.O) Nomor : 361/HO/BPTPM/ IV/2012, tanggal 11 April 2012, tanggal 11 April 2012 yang seluruhnya diterbitkan Tergugat, telah sesuai Perda Nomor : 5 tahun 2004 tentang Perizinan Kepariwisataan, tidak satu pasal pun menyebutkan Permainan Super 21 bertentangan dengan Perda tersebut; ----------------------------------------------------------------------------Putusan Nomor : 31/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 5 dari 40 halaman
2) Berkaitan dengan Peraturan Wali Kota Dumai, Nomor 21 tahun 2013 tentang Prosedur Dan Tata Cara Pernberian
lzin Usaha
Pariwisata, yang mana Peraturan Walikota tersebut merupakan petunjuk teknis Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor : 5 tahun 2004, yang diundangkan pada tahun 2013 artinya setelah Permainan Super 21 memiliki izin sesuai Perda Nomor 5 tahun 2004, disamping itu berdasarkan Peraturan Walikota Dumai tersebut, tindakan Tergugat dengan mengeluarkan Surat Nomor: 503/BPTPMI/82, Perihal Penghentian Operasional Permainan Super 21, Tanggal 9 Juli 2015, jelas bertentangan bahkan melanggar Peraturan Walikota itu sendiri, selayaknya Tergugat terlebih dahulu memberi Peringatan Tertulis kepada Penggugat, dalam hal Penggugat tidak mengindahkan Peringatan tersebut, Tergugat dapat rnengeluarkan Surat sebagaimana disebutkan dalam objek perkara; -----------------------------------------------------------6. Bahwa
tindakan
Tergugat
dengan
mengeluarkan
Surat
Nomor:
503/BPTPM/82, Perihal Penghentian Operasional Permainan Super 21, Tanggal 9 Juli 2015, jelas merugikan kepentingan Penggugat serta telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nornor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur : ---------------Ayat (1) --------------------------------------------------------------------------------------"orang atau badan hukurn perdata yang merasa kepentingannya dirugikan
oleh
suatu
Keputusan
Tata
Usaha
Negara
dapat
mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang
Putusan Nomor : 31/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 6 dari 40 halaman
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi".-------------------------Bahwa
dalam
frase
kalimat
"merasa
kepentingannya
dirugikan"
menunjukkan bahwa: --------------------------------------------------------------------
Suatu gugatan dilandasi oleh unsur subjektivitas, yaitu adanya perasaan atau sangkaan yang sifatnya subjektif bahwa KTUN tersebut merugikannya; ---------------------------------------------------------
Rasa kerugian yang diderita oleh seseorang bisa disebabkan karena KTUN tersebut ditujukan kepadanya (secara langsung), atau orang yang terkena imbas dari terbitnya KTUN tersebut (tidak langsung), artinya KTUN tersebut tidak ditujukan kepadanya; --------
Harus terdapat hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara terbitnya KTUN dengan timbulnya kerugian atau kernungkinan kerugian yang akan diderita; ---------------------------------------------------------------
Disamping itu menurut Ketut Suraputra Kata "merasa" dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dapat diartikan bahwa kepentingan tersebut (kerugian) belum perlu sudah nyata-nyata terjadi"; -Bahwa berdasarkan uraian diatas dalam hal Surat Tergugat Nomor : 503/BPTPM/82, Perihal Penghentian Operasional Permainan Super 21, Tanggal 9 Juli 201.5 dilaksanakan, sudah tentu akan menimbulkan kerugian bagi Penggugat oleh karenanya sudah tepat dan benar Gugatan ini Penggugat ajukan; -------------------------------------------------------------------Ayat (2)---------------------------------------------------------------------------------------"alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : --------------------------------------------------------------------
Putusan Nomor : 31/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 7 dari 40 halaman
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku; ----------------------------------a) Bahwa Surat Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai, Nomor: 503/BPTPM/82, Perihal Penghentian Operasional
Permainan
Super
21,
Tanggal
9
Juli
2015,
bertentangan dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 tahun 2013; -------------------------------------------------------------------------------b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; ---------------------------------a) Bahwa tindakan Tergugat dengan rnengeluarkan Surat Nomor: 503/BPTPM/82, Perihal Penghentian Operasional Permainan Super 21, Tanggal 9 Juli 2015, jelas bertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalarn Undang-Undang Nornor : 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisma, khususnya : ----------------------------------------
Asas Kepastian Hukum yang mana tindakan Tergugat dalam menerbitkan
Surat
Nomor:
503/8PTPMl82,
Perihal
Penghentian Operasional Permainan Super 21, Tanggal 9 Juli 2015, tidak didasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebaliknya menimbulkan Ketidak pastian Hukurn, bahkan rnelanggar Peraturan Walikota Dumai, Nomor : 21 tahun 2013 tentang Prosedur Dan Tata Cara Pemberian lzin Usaha Pariwisata, oleh karena itu sudah selayaknya Surat Tergugat Nomor : 503/BPTPM/82, tanggal 09 Juli 2015
Putusan Nomor : 31/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 8 dari 40 halaman
Perihal Penghentian Operasional Permainan Super 21, untuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; ------------------------------- Asas Kecermatan yaitu Pihak Tergugat telah tidak cermat menerbitkan Surat Keputusan Penghetian Operasional Super 21 Nomor : 503/BPTPM/82, tanggal 09 Juli 2015, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sehingga secara substansial surat Keputusan Tergugat tersebut jelas telah merugikan Penggugat; -------------------------------------------------- Asas
Keterbukaan,
Tergugat
tidak
secara
terbuka
memberikan informasi, mensosialisasikan kepada Penggugat berkaitan dengan izin usaha yang harus dimiliki Penggugat setelah terbitnya Peraturan Walikota Dumai, Nomor
: 21
tahun 2013; ---------------------------------------------------------------- Asas Profesionalitas, Tergugat semestinya dapat bertindak secara profesional dalam rnenerbitkan Surat tersebut (obyek sengketa) dengan melihat peraturan-peraturan perundangan yang berlaku; ---------------------------------------------------------------7. Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah sangat tepat dan layak Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyatakan batal dan atau tidak sah Surat Nomor: 503/BPTPM/82, Perihal Penghentian Operasional Permainan Super 21, Tanggal 9 Juli 2015, yang dikeluarkan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -------------------------8. Bahwa objek sengketa a quo datam perkara lni telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Putusan Nomor : 31/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 9 dari 40 halaman
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nornor : 5 Tahun 1986 yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ; -------------------------------------------9. Bahwa adanya kekawatiran Penggugat, jika Tergugat lalai atau tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekabaru yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu sejak dijatuhkannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar rnenjatuhkan hukuman berupa uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) perhari kepada Tergugat apabila Tergugat lalai atau tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan hukum tetap; ---Bahwa
berdasarkan
dalil-dalil
Gugatan
Penggugat
tersebut
diatas,
Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan Putusan sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -------------------------2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai, Nomor: 503/BPTPM/82, Perihal Penghentian Operasional Permainan Super 21, Tanggal 9 Juli 2015; -----------------------------------------------------------------------------------------3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai, Nomor: 503/BPTPM/82, Putusan Nomor : 31/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 10 dari 40 halaman
Perihal Penghentian Operasional Permainan Super 21, Tanggal 9 Juli 2015; ---------------------------------------------------------------------------------------4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) perhari, apabila Tergugat lalai atau tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan hukum tetap; --------------------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; ----------------------------------------------------------------------------------Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. -------Bahwa pada Pemeriksaan Persiapan maupun pada Persidangan yang telah ditentukan para pihak telah datang menghadap, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya sedang untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya; ----------------------------------------------------------------------Bahwa Tergugat pada persidangan Tanggal 03 September 2015 telah mengajukan Jawaban, yang isi Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut:---DALAM POKOK PERKARA: --------------------------------------------------------------Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat akan kebenarannya; ---------------------------------------------------------------------1. Penggugat telah mendalilkan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, Nomor: 503/BPTPM/82, Perihal Penghentian Operasional Permainan Super 21, Tanggal 9 Juli 2015; -------------------2. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah mengeluarkan suatu keputusan yang Putusan Nomor : 31/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 11 dari 40 halaman
sangat sewenang-wenang, merugikan kepentingan Penggugat serta tanpa memperhatikan rasa keadilan dan kepastian hukum, karena keputusan yang Tergugat keluarkan telah sesuai dengan undangundang dan peraturan yang berlaku; --------------------------------------------3. Dalil gugatan Penggugat pada angka 5.1) yang menyatakan “permainan super 21 beroperasi berdasarkan Izin Usaha Perdagangan Nomor : SIUP/BPTPM/PK/188/IV/2012, tanggal 11 April 2012, Surat lzin Tempat Usaha Nomor : SITU/BPTPM/275/IV/2012, tanggal 11 April 2012, Surat lzin Undang-Undang Gangguan (H.O) Nomor : SIUP/361/HO/BPTPM/IV/2012, tanggal 11 April 2012, tanggal 11 April 2012 yang seluruhnya diterbitkan Tergugat, telah sesuai dengan Perda No. 5 tahun 2004 tentang Perizinan Kepariwisataan, tidak satu pasal pun menyebutkan Permainan Super 21 bertentangan dengan Perda tersebut adalah tidak benar karena Permainan Super 21 belum memenuhi dan atau telah melanggar ketentuan Perda No. 5 tahun 2004 khususnya pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi : ---------1) Ayat
(1)
Setiap
penyelenggara
usaha
sarana
pariwisata,
pengusaha objek dan daya tarik wisata serta jasa pariwisata sebagaimana dimaksud dalan Pasal 7, 8 , dan 9 peraturan daerah ini terlebih dahulu harus memiliki Izin Usaha Pariwisata (IUP) dari Kepala Dinas pariwisata dan Kebudayaan atas nama Walikota; ----2) Ayat (2) izin Usaha Pariwisata (IUP) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku sepanjang usaha tersebut masih berjalan dan harus didaftar ulang sekali setahun kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; -----------------------------------------------------------------------
Putusan Nomor : 31/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 12 dari 40 halaman
4. Bahwa sampai diterbitkannya objek perkara ini Penggugat belum memiliki Izin Usaha Pariwisata untuk Gelanggang Permainan Super 21. Seperti yang diakui sendiri oleh Penggugat didalam gugatannya permainan Super 21 hanya memiliki Izin Usaha Perdagangan, Izin undang-Undang Gangguan (HO) dan Surat Izin Tempat Usaha. Bahkan Surat-surat Izin Tempat Usaha penggugat bukan ditempat Super 21 sekarang beroperasi dijalan Prof. M Yamin Rt. 01, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, tetapi Usaha Super 21 tersebut di seharusnya berada di jalan Prof. M. Yamin RT.01 Kelurahan Laksamana, Kecamatan Dumai Kota; --------5. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya angka 5.2) mengatakan “Tindakan
Tergugat
dengan
mengeluarkan
Surat
Nomor
:
503/BPTPM/82, Perihal Penghentian Operasional Permainan Super 21, Tanggal 9 Juli 2015 jelas bertentangan bahkan melanggar Peraturan Walikota itu sendiri, selayaknya Tergugat terlebih dahulu memberi Peringatan tertulis kepada Penggugat, dalam hal Penggugat tidak
mengindahkan
peringatan
tersebut,
Tergugat
dapat
mengeluarkan surat sebagaimana disebutkan dalam objek perkara”. Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat bertentangan bahkan melanggar Peraturan walikota adalah tidak benar dan sangat mengada-ada karena tindakan Tergugat tersebut justru untuk menegakkan Peraturan Walikota untuk menjaga ketertiban dan keamanan di kota Dumai. Sebelum mengeluarkan keputusan perihal Penghentian operasional pernainan Super 21 tergugat telah berulang kali memberi peringatan kepada Penggugat dan juga mengundang Penggugat untuk membicarakan masalah keberadaan Permainan Super 21; ---------------------------------------------------------------Putusan Nomor : 31/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 13 dari 40 halaman
6. Baru saja beberapa hari permainan Super 21 ini di buka telah mendapat penolakan dari masyarakat berdasarkan surat Penolakan tanggal 23 Mei 2012 yang ditandatangani oleh para tokoh masyarakat kelurahan Rimba Sekampung dan Kelurahan Laksamana. Untuk mencari jalan keluar yang terbaik mengenai masalah Permainan Super 21, maka diadakan musyawarah di Kantor Camat Dumai kota dan juga diadakan pertemuan antara Pemilik Super 21 (Penggugat) dengan Tergugat. Dalam pertemuan tersebut Penggugat berjanji akan mematuhi ketentuan yang berlaku yaitu : --------------------------------------a. Menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum; ------------b. Mematuhi ketentuan/Petunjuk yang ada hubungannya dengan usaha; ------------------------------------------------------------------------------c. Jika terdapat usaha bersengketa maka izin yang telah diberikan dapat dicabut kembali; ----------------------------------------------------------7. Bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan Surat yang sekarang menjadi objek perkara terlebih dahulu Tergugat telah menyurati Tergugat pada tanggal 3 Maret 2015 yang pada intinya memperingati Penggugat karena tempat usaha Penggugat belum mempunyai Izin Usaha Pariwisata (IUP) dan Surat izin Tempat Usaha (SITU), Izin UndangUndang Gangguan (HO), Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dimiliki Penggugat berlokasi di Jalan Prof. M. Yamin, Kelurahan Laksamana bukan di Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Rimba Sekampung. Dan yang terpenting dalam surat tersebut Tergugat menyarankan kepada Penggugat untuk pindah lokasi karena tidak sesuai dengan surat izin yang dimiliki; -------------------------------------------
Putusan Nomor : 31/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 14 dari 40 halaman
8. Bahwa Surat Keputusan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, Nomor : 503/BPTPM/82 Perihal Penghentian Operasional Permainan Super 21 Tanggal 9 Juli 2015, tidaklah bisa dijadikan objek gugatan ke PTUN karena syarat keputusan Tata Usaha Negara yang bisa dijadikan objek perkara di PTUN berdasarkan Pasal 53 ayat (2) undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 adalah ayat (2) alasan yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Surat Keputusan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, Nomor : 503/BPTPM/82 Perihal Penghentian Operasional Permainan Super 21 Tanggal 9 Juli 2015 tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 tahun 2013, bahkan surat tersebut diatas diterbitkan untuk menegakkan Peraturan Walikota tersebut; ------------------------------------------------------9. Bahwa Penggugat mendalilkan Surat Keputusan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, Nomor : 503/BPTPM/82 Perihal Penghentian Operasional Permainan Super 21 Tanggal 9 Juli 2015 bertentangan dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 tahun 2013 tetapi Penggugat tidak menjelaskan pasal berapa yang telah dilanggar oleh Tergugat; -------------------------------------------------------------------------10. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, Nomor : 503/BPTPM/82 Perihal Penghentian Operasional Permainan Super 21 Tanggal 9 Juli 2015 telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Putusan Nomor : 31/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 15 dari 40 halaman
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme adalah tidak benar dan sangat bertolak belakang dengan kenyataan; ------------------------------------------11. Tergugat
di
dalan
gugatannya
selalu
mengulang-ulang
Surat
Keputusan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, Nomor : 503/BPTPM/82 Perihal Penghentian Operasional Permainan Super 21 Tanggal 9 Juli 2015 tidak didasari pada peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak cermat dalam penerbitannya tetapi Pengggugat tidak pernah menjelaskan pasal berapa yang langgarnya, karenanya sudah selayaknya dalil gugatan Penggugat ini untuk tidak dipertimbangkan dan ditolak karena tidak ada dasar hukumnya; --------12. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat tidak secara terbuka memberikan
informasi,
mensosialisasikan
kepada
Penggugat
berkaitan dengan izin usaha yang harus dimiliki Penggugat setelah terbitnya Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 tahun 2013, adalah tidak benar dan sangat bertolak belakang dengan bukti-bukti yang ada karena Tergugat sudah berulang kali membuat surat edaran kemudian mengirimnya kepada Pemilik Tempat Hiburan, yaitu pada tanggal 14 Nopember 2013 perihal Penyelenggaraan Izin Usaha Kepariwisataan, kemudian tanggal 16 Februari 2015 perihal Izin Tempat Hiburan (Izin Kepariwisataan). Bahwa berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini setiap Undang-Undang atau peraturan yang telah diundangkan dan diumumkan dilembaran Negara/daerah maka semua masyarakat sudah dianggap mengetahuinya; ----------------------13. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mengatakan Tergugat tidak Profesional adalah tidak benar karena dalam menerbitkan objek
Putusan Nomor : 31/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 16 dari 40 halaman
sengketa tersebut telah sesuai dengan undang-undang dan aturanaturan yang berlaku dan tidak ada satu pasalpun yang dilanggar; -----14. Bahwa Surat Keputusan Tergugat telah sesuai dengan fakta dan tidak pula melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan dan profesionalitas. Berdasarkan uraian tersebut Tergugat telah mempertimbangkan dan memperhatikan dengan cermat semua fakta dan kepentingan yang relevan pada saat menerbitkan keputusan dan telah memenuhi asas persamaan hak dan asas kepastian hukum; ----------------------------------Bahwa dengan demikian sangat jelas dan terang gugatan Penggugat sangat mengada-ada dan tidak beralasan hukum untuk dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak perlu mempertimbangkannya dan patut menyatakan
gugatan
Penggugat
menyatakan
gugatan
Penggugat
ditolak tidak
dan
dapat
setidak-tidaknya diterima
(
Niet
Onvantkelijk verklaard); -------------------------------------------------------------15. Tergugat tegaskan bahwa Tergugat dalam bekerja telah sesuai dengan semua ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada satupun tindakan Tergugat yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Surat Keputusan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, Nomor : 503/BPTPM/82 Perihal Penghentian Operasional Permainan Super 21 Tanggal 9 Juli 2015 Tergugat keluarkan karena Penggugat telah melakukan banyak kesalahan diantaranya: -------------1) Penggugat tidak memiliki Izin Usaha Pariwisata yang diharuskan oleh Perda Kota Dumai No. 5 Tahun 2004 tentang Perizinan Kepariwisataan; ------------------------------------------------------------------
Putusan Nomor : 31/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 17 dari 40 halaman
2) Lokasi Usaha Penggugat sekarang tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan; ----------------------------------------------------------------------3) Penggugat telah melanggar jam operasional yang telah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Dumai No. 21 tahun 2013 tentang Prosedur dan Tata cara Pemberian Izin Usaha Pariwisata; ---------16. Bahwa menurut Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua UU No. 51 tahun 2009 menentukan bahwa ada dua alasan yang dapat diajukan sebagai dasar mengajukan gugatan TUN : satu, keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
dua
keputusan
TUN
yang
digugat
itu
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penjelasan undang-undang ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas,
profesionalitas
dan
akuntabilitas
sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi Kolusi Dan Nepatisme. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan
Surat
keputusan
Badan Pelayanan Terpadu dan
Penanaman Modal, Nomor : 503/BPTPM/82 Perihal Penghentian Operasional Permainan Super 21 Tanggal 9 Juli 2015 tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan tidak pula bertentangan dengan undang-undang yang berlaku sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menggugat Tergugat; --------------------------------------------------------------------------------
Putusan Nomor : 31/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 18 dari 40 halaman
Bahwa keputusan yang Tergugat keluarkan sudah tepat dan benar serta berdasarkan hukum; ---------------------------------------------------------17. Dalil gugatan Penggugat pada angka 9 gugatannya yang menyatakan “Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman berupa uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perhari kepada Tergugat apabila Tergugat lalai atau tidak melaksanakan Putusan Pengadilan tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan hukum tetap”, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut sudah selayaknya tidak dipertimbangkan karena tidak ada dasar hukumnya, bahkan bertentangan dengan Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009; -------------------------------------------Bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan di atas tidak ada dasar hukum sama sekali bagi Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga secara hukum gugatan Penggugat tidak layak untuk dipertimbangkan; -------------------------------------------------------Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menolak dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard) dan memberikan amar putusan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------Dalam Pokok Perkara/Sengketa : ------------------------------------------------------1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -------------------------------------2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos dan biaya yang timbul dalam perkara ini; -----------------------------------------------------------Putusan Nomor : 31/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 19 dari 40 halaman
3. Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono); -------------------------------------------------------Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 16 September 2015 dan atas Replik Penggugat,
pihak Tergugat
telah mengajukan Duplik pada
persidangan tanggal 30 September 2015 dan untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Penggugat serta Duplik Tergugat tidak diuraikan pada Putusan namun ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ; Bahwa
untuk
mempertahankan
dalil-dalil
gugatannya,
Pihak
Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 , sebagai berikut: --------------------------------------------------------------1.
Bukti P-1
:
Surat Kepala Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Dumai tanggal 09 Juli 2015 Nomor
:
503/BPTPM/82
Perihal
Penghentian
Operasional Permainan Super 21; -----------------------Fotokopi sesuai dengan aslinya; -------------------------2.
Bukti P-2
:
Surat
Izin
Tempat
Usaha
Nomor
:
SITU/BPTPM/275/IV/2012 tanggal 11 April 2012; Fotokopi sesuai dengan aslinya; -------------------------3.
Bukti P-3
:
Surat
Izin
Usaha
Perdagangan
Nomor
:
SIUP/BPTPM/PK/188/IV/2012 tanggal 11 April 2012; Fotokopi sesuai dengan aslinya; -------------------------4.
Bukti P-4
:
Surat Izin Undang-Undang Gangguan (H.O) Nomor :
Putusan Nomor : 31/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 20 dari 40 halaman
361/HO/BPTPM/IV/2012 tanggal 11 April 2012; -----Fotokopi sesuai dengan aslinya; -------------------------5.
Bukti P-5
:
Tanda Bukti Bayar Setoran Pajak Daerah Nomor Pokok
Wajib
Pajak
Daerah
(NPWPD)
:
P2000551009001 atas nama Cafrianto tanggal 9 Juni 2015; ------------------------------------------------------Fotokopi sesuai dengan aslinya; -------------------------6.
Bukti P-6
:
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Nomor : 3924 atas nama Cafrianto tanggal 9 Juni 2015; -------------Fotokopi sesuai dengan aslinya; --------------------------
Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------------1.
Bukti T-1
:
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perizinan Di Bidang Kepariwisataan; --------Fotokopi sesuai dengan salinan; --------------------------
2.
Bukti T-2
:
Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 tahun 2013 Tentang Prosedur Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pariwisata; --------------------------------------------Fotokopi sesuai dengan salinan; --------------------------
3.
Bukti T-3
:
Surat Kepala Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Dumai tanggal 09 Juli 2015
Putusan Nomor : 31/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 21 dari 40 halaman
Nomor
:
503/BPTPM/82
Perihal
Penghentian
Operasional Permainan Super 21; -----------------------Fotokopi sesuai dengan aslinya; -------------------------4.
Bukti T-4
:
Surat
Izin
Tempat
Usaha
Nomor
:
SITU/
BPTPM/275/IV/2012 tanggal 11 April 2012; -----------Fotokopi sesuai dengan aslinya; -------------------------5.
Bukti T-5
:
Surat Izin Undang-Undang Gangguan (H.O) Nomor : 361/HO/BPTPM/IV/2012 tanggal 11 April 2012; -----Fotokopi sesuai dengan aslinya; --------------------------
6.
Bukti T-6
:
Notulen Rapat tanggal 21 Januari 2015 Rapat Peninjauan Kembali Izin Usaha Arena Permainan Anak, Ketangkasan Tempat Hiburan Dan panti Pijat yang Beroperasi di Kota Dumai berikut lampirannya berupa Daftar hadir; -----------------------------------------Fotokopi sesuai dengan aslinya; --------------------------
7.
Bukti T-7
:
Surat
Izin
Usaha
Perdagangan
Nomor
:
SIUP/BPTPM/PK/188/IV/2012 tanggal 11 April 2012; Fotokopi sesuai dengan aslinya; -------------------------8.
Bukti T-8
:
Surat Edaran Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai tanggal 16 Februari 2015 Nomor : 13/BPTPM/2015 Perihal Izin Tempat Hiburan (Izin Kepariwisataan); ----------------------------Fotokopi dari fotokopi; ---------------------------------------
9.
Bukti T-9
:
Surat Edaran Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan
Putusan Nomor : 31/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 22 dari 40 halaman
Penanaman
Modal
Kota
Dumai
tanggal
14
Nopember 2013 Nomor : 503/BPTPM/114 Perihal Penyelenggara Izin Usaha Kepariwisataan; -----------Fotokopi dari fotokopi; --------------------------------------10.
Bukti T-10
:
Surat Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai tanggal 03 Marat 2015 Nomor : 503/BPTPM/21 Perihal Izin Usaha Permainan Anak Super 21; --------------------------------Fotokopi dari fotokopi; ---------------------------------------
11.
Bukti T-11
:
Berita Acara hasil Pertemuan Pemerintah Kota Dumai Dengan Pemilik Tempat Hiburan Di Kota Dumai tanggal 11 Juni 2012; ------------------------------Fotokopi dari fotokopi; ---------------------------------------
12.
Bukti T-12
:
Telaahan Staf Nomor : 01/BPT-PM/2012 tanggal 31 Mei 2012; -------------------------------------------------------Fotokopi dari fotokopi; ---------------------------------------
13.
Bukti T-13
:
Surat Kepala Kepolisian Resor Dumai tanggal 16 Desember 2014 Nomor : B/1768/XII/2014
Perihal
Mohon dilakukan peninjauan kembali terhadap Izin Usaha arena permainan anak dan ketangkasan yang beroperasi di Kota Dumai; --------------------------Fotokopi dari fotokopi; --------------------------------------14.
Bukti T-14
:
Surat Keterangan Nomor : 470/RS-DK/X/2015/63 tanggal 13 Oktober 2015 yang ditandatangani Kasi
Putusan Nomor : 31/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 23 dari 40 halaman
Pemerintahan Kelurahan Rimba Sekampung Kota Dumai; -----------------------------------------------------------Fotokopi sesuai dengan aslinya; -------------------------Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi walau telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim; -------------------------------------Bahwa pada persidangan tanggal 22 Oktober 2015 dengan agenda persidangan yaitu penyampaian kesimpulan dari para pihak, baik Penggugat maupun Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga dianggap tidak mengajukan kesimpulan; -------------------------------------------------------------------Bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan; --------------------------------------------------------Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ------------------------Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas; ---------------------Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah :------------------------- ---------Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai Nomor : 503/BPTPM/82, Tanggal 9 Juli 2015 Perihal Penghentian Operasional Permainan Super 21 ( vide bukti P-1 = bukti T-3 ), untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ;----------------------- -----------------Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Putusan Nomor : 31/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 24 dari 40 halaman
secara formil yang meliputi mengenai kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu mengajukan gugatan dan kepentingan Penggugat, sebagai berikut:-------------------------------------------- -------------------Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47, Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara) sebagai berikut: ----------------Pasal 1 angka 9 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-------Pasal 1 angka 10 : Sengketa Tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----------------------------------------------------Pasal 47 : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----------------------------------------Menimbang,
bahwa
mencermati objek sengketa
setelah
Majelis
hakim
mempelajari
dan
a quo (vide bukti P-1 = bukti T-3) ternyata
berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu berupa Putusan Nomor : 31/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 25 dari 40 halaman
penghentian operasional permainan super 21, selanjutnya bersifat kongkrit artinya nyata tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu berbentuk suatu Surat Keputusan, kemudian bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu ditujukan terhadap Pemilik Usaha Super 21 (Penggugat In Casu), sedangkan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan Keputusan objek sengketa aquo tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;------- -------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas objek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga telah termasuk ke dalam kategori keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ; ---------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan objek sengketa dalam perkara a quo telah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa oleh Tergugat , Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa aquo merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;--------------Menimbang, bahwa oleh karena sengketa aquo merupakan sengketa Tata Usaha Negara dan Tergugat berkedudukan di Kota Dumai yang termasuk kompetensi mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara Putusan Nomor : 31/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 26 dari 40 halaman
Pekanbaru , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo ( vide Pasal 47 jo Pasal 54 ayat ( 1 ) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ) ;--------------------------------- -------------------------Menimbang,
bahwa
selanjutnya
Majelis
Hakim
akan
mempertimbangkan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan;----------Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;------- ------------------------Menimbang,
bahwa
setelah mencermati
objek
sengketa yang
diterbitkan pada tanggal 9 Juli 2015 dan kemudian oleh Penggugat didaftarkan gugatan terhadap penerbitan objek sengketa di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 14 Juli 2015, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara ;--------- ----------------Menimbang, mempertimbangkan
bahwa
selanjutnya
mengenai
Majelis
kepentingan
Hakim
Penggugat
akan
mengajukan
gugatan;------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
unsur
kepentingan
sebagai
dasar
untuk
mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang Putusan Nomor : 31/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 27 dari 40 halaman
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;----- ---------------------------------------Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo merupakan keputusan Tergugat yang ditujukan langsung kepada Penggugat selaku Pemilik usaha permainan super 21 berupa penghentian operasional permainan super 21, sehingga Penggugat tidak dapat lagi menjalankan usahanya tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat nyata-nyata memiliki kepentingan yang dijamin oleh hukum untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;---------------------------- -------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa formalitas gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkaranya sebagai berikut:---Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara yuridis segi kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan objek sengketa a quo (vide bukti P-1 = bukti T-3) oleh Tergugat baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun berdasarkan
asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai
berikut;--------------------------------------------- ---------------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat
berwenang
menerbitkan
objek
sengketa
a
quo
dengan
pertimbangan sebagai berikut:-------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencemati objek sengketa aquo pada point 1 dapat ditentukan bahwa dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa karena operasional permainan super 21 dianggap telah melanggar Putusan Nomor : 31/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 28 dari 40 halaman
Peraturan Daerah No : 5 Tahun 2004 tentang Perizinan Kepariwisataan dan Peraturan Walikota Dumai No : 21 Tahun 2013 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pariwisata sehingga kedua Peraturan tersebut dipakai sebagai pedoman bagi Majelis Hakim untuk menguji kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ;----------------------------------------Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Dumai No : 5 Tahun 2004 tentang Perizinan Di Bidang Kepariwisataan pada Pasal 15 disebutkan :--------------------------------------------------------------------------------------Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh Izin Tempat Usaha Pariwisata ( ITUP ) sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah Ini dan tata cara pendaftaran ulang serta jangka waktu ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;--------------------------------------------------- -------------------------------------Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 15 dalam Peraturan Daerah Kota Dumai tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Dumai No : 21 Tahun 2013 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pariwisata ;------------------------------------ ----------------------------------------Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat ( 1 ), ayat ( 2 ), Pasal 3 ayat ( 1 ), Pasal 5 ayat ( 1 ), Pasal 9 ayat ( 1 ) , dan ayat ( 2 ) Peraturan Walikota Dumai No : 21 Tahun 2013 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pariwisata disebutkan :---------- ---------------------Pasal 2 :---------------------------------------------------------- -------------------------------(1) Setiap Orang atau Badan yang akan menyelenggarakan usaha sarana pariwisata, pengusaha objek dan daya tarik wisata serta jasa pariwisata wajib memiliki izin usaha pariwisata.------------------ ---------------------------(2) Izin sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) diberikan kepada jenis usaha sebagai berikut :---------------------------------------------- -------------------------16. Gelanggang permainan mekanik / elektronik .-----------------------------Putusan Nomor : 31/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 29 dari 40 halaman
Pasal 3 :------------------------------------------------------------------------------------------(1) Izin usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat ( 1 ) diajukan permohonan secara tertulis oleh pemohon kepada Kepala BPTPM atau kepada Kepala Dinas Budparpora sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan ;-------------------------------------------- -----------------------------------Pasal 5 :------------------------------------------------------------------------------------------(1) Terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis diterbitkan izin usaha pariwisata oleh Kepala BPTPM atau oleh Kepala Dinas Budparpora sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan ;--------------------------------------------------------------------------------Pasal 9 :------------------------------------------------------------------------------------------(1) Selain sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan, pelanggaran atas Peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa :---------------------------------------------------------------------a. teguran lisan ;--------------------------------------------------------------------------b. teguran tertulis ;-----------------------------------------------------------------------c. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha ;---------------d. pencabutan izin.-----------------------------------------------------------------------(2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, sehingga tidak harus dilakukan secara berurutan.------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa penerbitan objek sengketa berupa penghentian operasional permainan super 21 dilakukan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai ( in casu Tergugat ) kemudian dikaitkan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Perizinan Di Bidang Kepariwisataan di Kota Dumai Putusan Nomor : 31/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 30 dari 40 halaman
,maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai (in casu Tergugat) berwenang mengeluarkan sanksi administratif terhadap pelanggaran Peraturan Walikota Dumai
No : 21 Tahun 2013 berupa penghentian atau penutupan
penyelenggaraan usaha (dalam perkara ini in casu untuk menerbitkan objek sengketa a quo) ;----- -------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
selanjutnya
Majelis
Hakim
akan
mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa a quo secara prosedural telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang akan diuraikan sebagai berikut ;-------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
Penggugat
dalam
dalil
gugatannya
pada
pokoknya menyatakan selayaknya Tergugat terlebih dahulu memberi peringatan
tertulis
kepada
Penggugat,
dalam
hal
Penggugat
tidak
mengindahkan Peringatan tersebut, Tergugat dapat mengeluarkan surat sebagaimana disebutkan dalam objek perkara dan dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat tidak secara terbuka memberikan informasi, mensosialisasikan kepada Penggugat berkaitan dengan izin usaha yang harus dimiliki Penggugat, setelah terbitnya Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2013 , terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :------------------ ----------------------------------Menimbang, bahwa apabila mencermati ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Walikota Dumai
No : 21 Tahun 2013 tentang
Prosedur dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pariwisata dapat disimpulkan bahwa pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran terhadap Peraturan Walikota Dumai
No : 21 Tahun 2013 dimaksud tidak harus
dilakukan secara berurutan tetapi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran Putusan Nomor : 31/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 31 dari 40 halaman
yang dilakukan sehingga menurut Majelis Hakim dalam sengketa ini tidak ada keharusan bagi Tergugat untuk memberikan peringatan tertulis sebelum menerbitkan objek sengketa, namun demikian ternyata Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa terlebih dahulu telah memberikan saran tertulis kepada Penggugat
dalam suratnya tertanggal 3 Maret 2015 yang pada
pokoknya berisi bahwa Penggugat belum memiliki izin usaha pariwisata (IUP), Izin- izin usaha yang dimiliki Penggugat antara lain Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Undang-Undang Gangguan (HO), dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berlokasi di Jalan Prof. M. Yamin RT.01 Kelurahan Laksamana, Kecamatan Dumai Kota sedangkan lokasi usaha Penggugat terletak di Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota, serta Penggugat disarankan untuk pindah lokasi ( vide bukti T10 ) ;---- ------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
selanjutnya
Majelis
Hakim
akan
mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat tidak secara terbuka memberikan informasi, mensosialisasikan kepada Penggugat berkaitan dengan izin usaha yang harus dimiliki Penggugat, setelah terbitnya Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2013 sebagai berikut :------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2013 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pariwisata ditetapkan oleh Walikota Dumai pada tanggal 16 Mei 2013 ( vide bukti T-2 ); --------------Menimbang, bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor
:
503/BPTPM/114
tanggal
14
Nopember
2013
perihal
Penyelenggaraan Izin Usaha Kepariwisataan yang berpedoman pada Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2013, Surat Edaran tersebut ditujukan kepada pemilik tempat hiburan di Kota Dumai ( vide bukti T-9 ) ;----Putusan Nomor : 31/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 32 dari 40 halaman
Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 13/BPTPM/2015 tanggal 16 Februari 2015 perihal Izin Tempat Hiburan (Izin Kepariwisataan) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Izin Usaha Pariwisata yang telah diterbitkan dan telah habis jangka waktunya agar di daftar ulang dan dalam daftar ulang tersebut agar memperhatikan aspek lokasi berjarak minimal 100 m ( seratus meter ) dari rumah ibadah dan sekolah sebagai bahan pertimbangan untuk memperpanjang atau tidak Izin Usaha Pariwisata sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2013 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pariwisata ( vide bukti T-8 ) ;-------------------------------------------------Menimbang, bahwa Tergugat dalam suratnya Nomor : 503/BPTPM/21 tertanggal 3 Maret 2015 yang ditujukan khusus kepada Penggugat yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat belum memiliki izin usaha pariwisata (IUP), Izin – izin usaha yang dimiliki Penggugat antara lain Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Undang- Undang Gangguan (HO), dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berlokasi di Jalan Prof. M. Yamin RT.01 Kelurahan Laksamana, Kecamatan Dumai Kota sedangkan lokasi usaha Penggugat terletak di Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Rimba, Sekampung Kecamatan Dumai Kota, serta Penggugat disarankan untuk pindah lokasi. ( vide bukti T10 ) ;--------------- -------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8, T-9, dan T-10, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah memberikan informasi terhadap Penggugat berkaitan dengan izin usaha yang harus dimiliki Penggugat setelah terbitnya Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2013 ;-----------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan selayaknya Tergugat terlebih dahulu memberi peringatan tertulis kepada Penggugat, Putusan Nomor : 31/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 33 dari 40 halaman
dalam hal Penggugat tidak mengindahkan Peringatan tersebut, Tergugat dapat mengeluarkan surat sebagaimana disebutkan dalam objek perkara dan dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat tidak secara terbuka
memberikan
informasi,
mensosialisasikan
kepada
Penggugat
berkaitan dengan izin usaha yang harus dimiliki Penggugat, setelah terbitnya Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2013 tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak karena menurut Majelis Hakim penerbitan objek sengketa dimaksud telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ---------------Menimbang,
bahwa
selanjutnya
Majelis
Hakim
akan
mempertimbangkan dari segi substansial penerbitan objek sengketa, sebagai berikut :-------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam objek sengketa dapat diketahui bahwa penerbitan objek sengketa didasarkan atas pertimbangan, antara lain : bahwa operasional permainan super 21 telah melanggar Peraturan Daerah No : 5 Tahun 2004 tentang Perizinan Kepariwisataan dan Peraturan Walikota Dumai No : 21 Tahun 2013 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pariwisata ( vide bukti P-1 = bukti T-3 ) ;- -------------------------------------Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang harus dijawab oleh Majelis Hakim adalah apakah operasional permainan super 21 telah melanggar Peraturan Daerah No 5 Tahun 2004 tentang Perizinan Kepariwisataan dan Peraturan Walikota Dumai
Nomor 21 Tahun 2013
tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pariwisata atau tidak? ;--------- ----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa , sebagaimana pertimbangan di atas dapat diketahui bahwa Tergugat sebelumnya telah mengirimkan surat tertanggal 3 Maret 2015 yang ditujukan Putusan Nomor : 31/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 34 dari 40 halaman
kepada Penggugat yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat belum memiliki izin usaha pariwisata (IUP), Izin – izin usaha yang dimiliki Penggugat antara lain Surat Izin Tempat Usaha( SITU ), Izin Undang- Undang Gangguan ( HO), dan Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) berlokasi di Jalan Prof. M. Yamin RT. 01 Kelurahan Laksamana, Kecamatan Dumai Kota sedangkan lokasi usaha Penggugat terletak di Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota ( vide bukti T-10 ) ;------- -------------------Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Dumai No : 5 Tahun 2004 tentang Perizinan Di Bidang Kepariwisataan pada Pasal 14 disebutkan :--------------------------------------------------------------------------------------Pasal 14 ayat ( 1 ) :----------------------------------------------------------------------------Setiap penyelenggaraan usaha sarana pariwisata, pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta jasa pariwisata sebagaimana dalam Pasal 7,8 dan 9. Peraturan Daerah ini terlebih dahulu harus memiliki Izin Usaha pariwisata (IUP ) dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atas nama Walikota ;---Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Dumai No : 5 Tahun 2004 tentang Perizinan Di Bidang Kepariwisataan pada Pasal 15 disebutkan :--------------------------------------------------------------------------------------Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh Izin Tempat Usaha Pariwisata (ITUP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah Ini dan tata cara pendaftaran ulang serta jangka waktu ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;----------------------------------------------------------- -----------------------------Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 15 dalam Peraturan Daerah Kota Dumai tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Dumai No : 21 Tahun 2013 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pariwisata ;------------------------------------------------------------------------------
Putusan Nomor : 31/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 35 dari 40 halaman
Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat ( 1 ), ayat ( 2 ), Pasal 3 ayat ( 1 ), dan Pasal 5 ayat ( 1 ) Peraturan Walikota Dumai No : 21 Tahun 2013 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pariwisata pada pokoknya mengatur terhadap Gelanggang permainan mekanik/elektronik merupakan jenis usaha yang memerlukan ijin usaha pariwisata dari Kepala BPTPM atau Kepala Dinas Budparpora sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan; -----------------------------------------------------------Menimbang, bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yaitu Penggugat memperoleh Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Perdagangan dan Izin Undang – Undang Gangguan (H.O) yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai pada tanggal 11 April 2012. Ketiga izin yang diperoleh Penggugat tersebut untuk jenis usaha arena permainan anak-anak dengan merek usaha super 21 yang berlokasi di Jl. Prof. M. Yamin RT.01 Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota ( vide bukti P-2,P-3,P-4 = bukti T-4,T-5,T-7 );---------Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan bukti ketiga izin usaha yang dimiliki Penggugat setelah dikaitkan dengan peraturan perundang – undangan tentang Izin Usaha Pariwisata, terdapat fakta hukum bahwa Penggugat belum memiliki Izin Usaha Pariwisata baik yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Dumai atas nama Walikota Dumai berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai No : 5 Tahun 2004 tentang Perizinan Di Bidang Kepariwisataan maupun Izin Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh Kepala BPTPM Kota Dumai atau oleh Kepala Dinas Budparpora Kota Dumai berdasarkan Peraturan Walikota Dumai
No : 21
Tahun 2013 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pariwisata ;- --------------------------------------------------------------------------------------
Putusan Nomor : 31/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 36 dari 40 halaman
Menimbang, bahwa terhadap Surat Tergugat tanggal 3 Maret 2015 (vide bukti T-10) yang menyatakan Izin – izin usaha yang dimiliki Penggugat antara lain Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Undang-Undang Gangguan (HO), dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berlokasi di Jalan Prof. M. Yamin RT.01 Kelurahan Laksamana, Kecamatan Dumai Kota sedangkan lokasi usaha Penggugat terletak di Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Rimba Sekampung,
Kecamatan
Dumai
Kota,
Majelis
Hakim
akan
mempertimbangkan sebagai berikut :-----------------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat memperoleh Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Perdagangan dan Izin Undang – Undang Gangguan (H.O) yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai pada tanggal 11 April 2012. Ketiga izin yang diperoleh Penggugat tersebut untuk jenis usaha arena permainan anak – anak dengan merek usaha super 21 yang berlokasi di Jl. Prof. M. Yamin RT.01 Kel. Laksamana Kec. Dumai Kota ( vide bukti P-2, P-3, P-4 = bukti T-4,T-5,T-7);-Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T- 14 yaitu Surat keterangan dari Kasi Pemerintahan Kelurahan Rimba Sekampung yang menerangkan bahwa arena permainan ketangkasan Super 21 berlokasi di Jalan Prof. M. Yamin, Kelurahan Rimba Sekampung dan Penggugat dalam gugatannya pada point 3 yang menyatakan bahwa proses penerbitan izin – izin usahanya dimulai dari penandatanganan sempadan tempat usaha, pelaksanaan survey tempat usaha, dan pengukuran tempat usaha, seluruhnya dilaksanakan di Jalan Prof. M. Yamin RT. 01, Kelurahan Rimba Sekampung ;---------------------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 ,P-4 = bukti T-4,T-5, T-7 dikaitkan dengan bukti T-14 serta pengakuan Penggugat dalam gugatannya tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat melaksanakan kegiatan usahanya yaitu arena permainan anak Putusan Nomor : 31/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 37 dari 40 halaman
super 21 di jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Rimba Sekampung bukan di lokasi usaha yang diIzinkan secara resmi
yaitu di Jalan Prof. M. Yamin
RT.01 Kelurahan Laksamana, Kecamatan Dumai Kota, dengan demikian Penggugat terbukti telah melanggar aturan pemberian izin – izin usaha yang diperolehnya ;---------- ------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum di atas Penggugat dalam menjalankan kegiatan usahanya ( arena permainan anak Super 21 ) terbukti melanggar Peraturan Daerah No : 5 Tahun 2004 tentang Perizinan Kepariwisataan dan Peraturan Walikota Dumai No : 21 Tahun 2013 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pariwisata, sehingga tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek sengketa secara substansial menurut Majelis Hakim tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta tidak melanggar Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik ;---------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa terbukti sesuai dengan kewenangan yang diperolehnya dan dalam penerbitannya baik secara prosedur
maupun
substansi
tidak
bertentangan
dengan
peraturan
perundangan – undangan yang berlaku serta tidak melanggar Asas – asas Umum Pemerintahan yang Baik ;---------------------- ----------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa tidak mengandung cacat yuridis, maka alasan gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya terbukti tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya oleh Majelis Hakim gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;---------------------------------- -------------------------------------------Menimbang,
bahwa
oleh
karena
gugatan
Penggugat
ditolak
seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Putusan Nomor : 31/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 38 dari 40 halaman
Tata Usaha Negara, mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;--------------------------------- ----------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap segala dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di Persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan untuk dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun demikian tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini ; ---------------------------------------------------------------------------Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan
Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;-----------------------------------------
-----------------------------------------M E N G A D I L I-------------------------------------1.
Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----------------------------------------
2.
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 308.500,- (tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah); ----------------------Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada Oktober 2015, Hakim
Ketua
oleh
hari Selasa, tanggal 27
ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H. selaku
Majelis,
HIMAWAN
KRISBIYANTORO,
S.H.
dan
ELFIANY, S.H.,M.Kn. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan Putusan Nomor : 31/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 39 dari 40 halaman
tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Rabu, tanggal 4 November 2015, dengan dibantu WIRDAYATI, A.Md., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya; -------------------------------------------Hakim Anggota I
Hakim Ketua Majelis
Ttd
ttd
HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.
ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H
Hakim Anggota II
ttd ELFIANY, S.H., M.Kn. Panitera Pengganti
ttd
WIRDAYATI, A.Md.
Rincian biaya perkara : 1. Pendaftaran
Rp.
30.000, -
2. A T K
Rp
50.000, -
3. Panggilan-panggilan
Rp. 217.500,-
4. Materai
Rp.
6.000,-
5. Redaksi
Rp.
5.000,-
Jumlah
Rp. 308.500,(tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah) Putusan Nomor : 31/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 40 dari 40 halaman
