PUTUSAN NOMOR : 16/G/2012/PTUN-Pbr “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan H.R. Soebrantas KM. 9 Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan - pertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :--------------------------------------AGUSTIAR, SE. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan, Bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur Nomor 76. RT.04. RW.02, Desa Lubuk Terap, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan Dalam hal ini memberi Kuasa Hukum kepada DAHLIAN, S.IP, SH. MH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Pada Kantor Advokat Dahlian, S.IP, SH. MH & Associates yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Kompleks Business Centre Blok B-1 ( Depan Hotel Ratu Mayang Garden ) Pekanbaru ;--------------------Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0140 / SKPTUN / DHL / III / 12 tanggal 03 Maret 2012 ;--------------Selanjutnya disebut sebagai------------------ PENGGUGAT M
E
L
A
W
A
N
GUBERNUR RIAU ;----------------------------------------------------------------------Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460 Pekanbaru ;-----------------------------------------------------------Dalam ………
2 Dalam hal ini memberi Kuasa Hukum kepada :-------------1. H. SUDARMAN, SH. MH, , Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM ;---------------------------------2. ARDIS HANDAYANI. MZ, SH. MH, , Jabatan Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum ;------------------------------3. YAN DHARMADI, SH. MH, , Pekerjaan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum ;-------------------------------------Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, berkantor pada Kantor Gubernur Riau yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460 Pekanbaru ;------------------------------Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50 / SKA / IV / 2012 tanggal 30 April 2012 ;-------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai ……………….TERGUGAT
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERSEBUT Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 16 / Pen.MH / 2012 / PTUN-Pbr tanggal 5 April 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-------------------------------------------------Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 16/Pen.PP/2012/PTUN-Pbr tanggal 9 April 2012 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;-------------------------------Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 16/Pen.HS/2012/PTUN-Pbr tanggal 23 Mei 2012 Tentang Hari Sidang ;-------------------------------------------------------Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti para pihak ;----------Telah
memperhatikan
segala
sesuatu
yang
terjadi
dalam
Pemeriksaan Persidangan ;-------------------------------------------------------------TENTANG …….
3 TENTANG DUDUKNYA SENGKETA Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 03 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 03 April 2012 dan telah diperbaiki tanggal 23 Mei 2012, dibawah Register Perkara Nomor : 16 / G / 2012 / PTUN-Pbr yang mengemukakan alasan alasan sebagai berikut :----------------------------------Adapun yang menjadi obyek dalam gugatan ini adalah : “ Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 241 / III / 2012, tertanggal 22 Maret 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan “;---------------------------------------------------------------Adapun alasan – alasan / Posita gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------------------------1.
Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan a quo karena merasa kepentingan hukum Penggugat dirugikan, hal ini berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : “ Seseorang Atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan Batal atau Tidak Sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi ;----------------------------------------------------------------------------
2.
Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru …….
4 Pekanbaru dan juga Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan Surat Keputusan yang sangat merugikan kepentingan Penggugat ;---------------------------------3.
Bahwa obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkriet, individual dan final, yang menimbulkan Akibat Hukum bagi Seseorang Atau Badan Hukum Perdata, sehingga telah memenuhi Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;----------------------
4.
Bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan Periode 2009 - 2014. Terhadap status Penggugat selaku Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan 2009 - 2014, saat ini telah dan sedang ada upaya atau Proses Pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan yang tengah dilakukan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Pelalawan melalui Mekanisme Penggantian Antar waktu atau PAW yakni menarik / merecall Penggugat dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Pelalawan dan mengajukan Calon Pengganti Antar Waktu tersebut kepada saudara Abdul Muzakkir ;------------------
5.
Bahwa upaya dan proses yang tengah dilakukan DPD Partai Golkar Kabupaten Pelalawan untuk menarik / merecall Penggugat dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Pelalawan dibuktikan oleh adanya surat permohonan yang diajukan DPD Partai Golkar Kabupaten Pelalawan yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Pelalawan yakni melalui Surat Nomor : B-07 / DPD / Golkar-PLW / II / 2012, tertanggal 20-02-2012, Perihal : menarik (Recall) H. Agustiar, SE sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan ;----------------------6. Bahwa ………
5 6.
Bahwa adapun isi surat permohonan Recall itu (Surat Nomor : B-07 / DPD / Golkar-PLW / II / 2012, tertanggal 20-02-2012 yakni sebagaimana termaktub dalam butir 5 yang menyebutkan bahwa “ Hasil Rapat Pleno diperluas DPD II Partai Golkar Kabupaten Pelalawan tanggal 30 Januari 2012 yang dihadiri oleh seluruh Pengurus DPD II dan Pimpinan Kecamatan (PK) Se- Kecamatan Pelalawan
yang
menghasilkan
Kesepakatan
dilakukannya
Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD dan disetujui oleh H. Agustiar, SE secara langsung didalam Rapat Pleno diperluas tersebut ;------------------------------------------------------------------------------7.
Bahwa hal yang dijadikan dasar dan alasan utama DPD Partai Golkar
Kabupaten
Pelalawan
untuk menarik
/
merecall diri
Penggugat dari Keanggotaan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan sebagaimana tertuang dalam isi surat Permohonan Penarikan / Recall (Surat Nomor : B – 07 / DPD / Golkar-PLW / II / 2012, tertanggal 20-02-2012 adalah berdasarkan adanya Hasil Rapat yang pada tanggal 30 Januari 2012 sebagaimana dimaksud dalam Dokumen “ Berita Acara Hasil Rapat Pleno diperluas DPD II Partai Golkar kabupaten Pelalawan tanggal 30 Januari 2012 Jam 17. Wib dengan Agenda Rapat Pleno Tentang Pembahasan Penggantian Antar waktu (PAW) Pengurus DPD II & PAW Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan yang dipimpin oleh sdr. Marhadi.MR dan diketahui oleh HM. Harris selaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Pelalawan ;---------------------------------------------------------------------------8.
Bahwa adapun bagian isi dari Berita Acara Hasil Rapat Pleno diperluas DPD II Partai Golkar Kabupaten Pelalawan tanggal 30 Januari 2012 Jam 17. Wib tersebut menyebutkan “ Bahwa berkenaan dengan ……..
6 dengan sdr. H. Agustiar, SE, memberikan respon yang positif terhadap keinginan peserta rapat untuk secepatnya mengisi kekosongan Anggota Fraksi Partai Golkar yang Non-Aktif di DPRD Kabupaten Pelalawan, kemudian secara lisan H. Agustiar, SE telah menyampaikan pernyataannya dihadapan peserta Rapat bahwa beliau
siap
mengundurkan
diri
atau
dilakukan
PAW
dari
Keanggotaan DPRD Kabupaten Pelalawan “;-------------------------------9.
Bahwa dengan berpedoman dan berdasarkan adanya Berita Acara Hasil Rapat Pleno diperluas DPD II partai Golkar Kabupaten Pelalawan tanggal 30 Januari 2012 Jam 17 Wib tersebut, DPD Partai Golkar Kabupaten Pelalawan telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : Kep-03 / DPD / GOLKAR-PLW / II / 2012 tertanggal 14-022012 Tentang Penggantian Antar waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan terhadap H. Agustiar, SE (Penggugat) ;----------
10. Bahwa Substansi isi dari Surat Keputusan tersebut adalah sebagaimana termaktub dalam Konsideran MENIMBANG huruf (d) yang menyatakan bahwa “ Dalam Rapat Pleno diperluas DPD II Partai
Golkar
Kabupaten
Pelalawan
H.
Agustiar,
SE
telah
memberikan persetujuan secara langsung dihadapan peserta rapat tentang
kesediaan
mundur
dari
Anggota
DPRD
Kabupaten
Pelalawan demi kepentingan Partai Golkar “;-------------------------------11. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan (SK) Nomor : Kep03/DPD/GOLKAR-PLW/II/2012
tertanggal
14-02-2012
Tentang
Penggantian Antar waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan terhadap H. Agustiar, SE, maka DPD Partai Golkar Propinsi Riau telah pula mengeluarkan dan mengirimkan surat yang ditujukan kepada DPD Partai Golkar Kabupaten Pelalawan, yakni Surat ……..
7 Surat Nomor B-373/DPD/Golkar-R/III/2012, tertanggal 02-03-2012, Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan, surat tersebut pada intinya memberikan persetujuan kepada DPD Partai Golkar Kabupaten Pelalawan untuk dilakukannya PAW Anggota DPRD Pelalawan yakni atas diri Penggugat ;-------------------12. Bahwa selain itu DPD Partai Golkar Kabupaten Pelalawan telah mengeluarkan dan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, Surat Nomor : B - 03 / DPD / GolkarPLW / II / 2012, tertanggal 13-02-2012, Perihal Pengajuan NamaNama Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan yaitu sdr. Abdul Muzakir dan sdr. Nasaruddin, SH.MH. Bahwa bersama surat tersebut dilampirkan SK DPD Partai Golkar Kabupaten Pelalawan Nomor : Kep-02 / DPD / Golkar-PLW / II / 2012 tanggal 13-02-2012 tentang Penetapan Nama-Nama Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan ;------------13. Bahwa
selanjutnya
KPUD
Kabupaten
Pelalawan
telah
pula
menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan melalui Surat Keputusan Nomor : 01 / Kpts / KPU-Kab / 004.435203 / 2012 tertanggal 22-02-2012, tentang Penetapan Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan Tahun 2012. Surat Keputusan tersebut pada intinya menyatakan Calon Pengganti yang menggantikan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan adalah sdr . Abdul Muzakir ;---------------------------------------14. Bahwa
seterusnya
DPRD
Kabupaten
Pelalawan
telah
pula
mengeluarkan dan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Tergugat, yakni Surat Nomor 171/DPRD/PR/2012/75 tertanggal 2302-2012, Perihal Proses PAW sdr. Abdul Muzakir menggantikan sdr. H. Agustiar ……
8 H. Agustiar, SE, surat tersebut ditanda tangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan H. Zakri ;-------------------------------------------------15. Bahwa disamping DPRD Kabupaten Pelalawan sudah berkirim surat kepada Tergugat, Bupati Pelalawan juga mengeluarkan dan mengirim surat yang ditujukan kepada Tergugat, yakni Surat Nomor : 171.2 / Pen / 2012 / 39 tertanggal 23-02-2012, Perihal Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan, surat tersebut meminta Tergugat menerbitkan Surat Keputusan PAW terhadap Penggugat ;-16. Bahwa Tergugat berdasarkan surat permintaan baik dari DPRD Kabupaten
Pelalawan
maupun
dari
Bupati
Pelalawan,
telah
menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor :241/III/2012 tentang PAW Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan atas nama H. Agustiar, SE ;------------------------------------------------------------------------17. Bahwa dari rangkaian / kronologis kejadian di atas, yakni khusus terhadap hal yang mendasar yakni tentang adanya hasil rapat pada tanggal 30 Januari 2012 sebagaimana dimaksud dalam dokumen “ Berita Acara Hasil Rapat Pleno diperluas DPD II Partai Golkar Kabupaten Pelalawan tanggal 30 Januari 2012 Jam 17. Wib, yang telah menuliskan kata-kata dalam Berita Acara Hasil Rapat tersebut yakni bunyi kata-kata “ bahwa berkenaan dengan saudara H. Agustiar, SE memberikan respon yang positif terhadap keinginan peserta rapat untuk secepatnya mengisi kekosongan Anggota Fraksi Partai Golkar yang Non Aktif di DPRD Kabupaten Pelalawan, kemudian secara lisan H. Agustiar, SE telah menyampaikan Pernyataannya
dihadapan
peserta
rapat
bahwa
beliau
siap
mengundurkan diri atau dilakukan PAW dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Pelalawan, maka terhadap Berita Acara Hasil Rapat tersebut ………
9 tersebut,
Penggugat
dengan
tegas
dan
keras
menyatakan
membantah kebenaran isi dari Berita Acara Hasil Rapat tersebut di atas dan menyatakan Berita Acara Hasil Rapat itu telah dilakukan manipulasi dan rekayasa sesuai dengan selera, kehendak dan maksud serta kepentingan tertentu dari DPD Partai Golkar Kabupaten
Pelalawan
yakni
untuk
mendepak
Keanggotaan
Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan dan menggantikannya dengan orang lain yakni saudara Abdul Muzakir ;-18. Bahwa Penggugat tidak pernah dalam Rapat Pleno diperluas tersebut memberikan Pernyataan Persetujuan baik secara lisan dan ataupun secara tulisan untuk mengundurkan diri dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Pelalawan dan tidak pernah pula memberikan pernyataan baik secara lisan dan atau tulisan persetujuan untuk dilakukan PAW terhadap Penggugat. Hal itu dapat dibuktikan yakni tidak adanya selembar dokumen atau suratpun hingga detik ini yang Penggugat buat, ajukan dan tanda tangani yaitu berupa Surat Pernyataan di atas materai baik tentang pernyataan persetujuan PAW atas diri Penggugat dan atau Pernyataan mengundurkan diri dari Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan ;---------------------------------19. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah, beberapa hari setelah rapat tanggal 30 Januari 2011 itu digelar, ada sejumlah Pengurus DPD Golkar Kabupaten Pelalawan termasuk didalamnya saudara Abdul Muzakkir menjumpai dan bertemu dengan Penggugat di Rumah Makan Nilam Sari Sorek. Dalam pertemuan tersebut mereka meminta Penggugat agar berkenan membuat dan menandatangani surat pernyataan pengunduran diri dari Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan dan akan digantikan dengan saudara Abdul Muzakkir dengan ………
10 dengan perjanjian pemberian konpensasi berupa setengah dari jumlah gaji sebagai Anggota DPRD Kabupaten yang nanti akan diduki dan diterima oleh saudara Abdul Muzakir akan diberikan kepada Penggugat, namun terhadap tawaran agar Penggugat bersedia
membuat
dan
menandatangani
surat
pernyataan
pengunduran diri tersebut dengan bahasa yang halus dan sikap yang tegas
Penggugat
menolaknya,
sedangkan
terhadap
tawaran
konpensasi gaji tersebut, Penggugat menyampaikan kata-kata bahwa kalau mengenai gaji orang biarlah untuk orang yang bersangkutan karena memang itu adalah haknya dan Penggugat tidak ingin untuk mengambil hak orang tersebut dan kemudian pertemuan tersebut bubar ;-------------------------------------------------------20. Bahwa meskipun setelah kejadian Penolakan dari Penggugat tersebut untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pengunduran diri di atas materai yang cukup, namun DPD Partai Gulkar Kabupaten Pelalawan tetap berupaya melakukan proses PAW terhadap Penggugat dengan berdasarkan atau mengunakan alasan hukum Berita Acara Hasil Rapat yang dibuat menurut Versi dan Rekayasa DPD Partai Golkar Kabupaten Pelalawan tersebut yang intinya menyebutkan dan menyatakan adanya persetujuan lisan dari Penggugat untuk mengundurkan diri dari Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan ;------------------------------------------------------------21. Bahwa menurut hemat Penggugat, Berita Acara yang direkayasa tersebut itulah yang dijadikan jalan pintu masuk (entry point) bagi DPD Partai Golkar Kabupaten Pelalawan yakni sebagai modal hukum dengan menempatkan Berita Acara yang direkayasa itu sebagai
Dokumen Pendukung
sebagaimana
dimaksud
dan
disyaratkan ……
11 disyaratkan dalam Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Propinsi dan Anggota DPRD Kabupaten / Kota Hasil Pemilihan Umum untuk memberhentikan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan melalui Mekanisme PAW junto (jo) Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Propinsi dan Anggota DPRD Kabupaten / Kota Hasil Pemilihan Umum jo Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, untuk
memberhentikan
Penggugat
sebagai
Anggota
DPRD
Kabupaten Pelalawan melalui Mekanisme PAW ;--------------------------22. Bahwa perbuatan merekayasa Berita Acara Hasil Rapat sebagai yang dilakukan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Pelalawan dengan niat mendepak Hak Penggugat
sebagai Anggota DPRD
Kabupaten Pelalawan dan berupaya menggantinya dengan orang lain melalui Mekanisme PAW adalah termasuk langkah dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar hak dan jelas sangat merugikan Penggugat ;-------------------------------------23. Bahwa
menurut hukum, apabila seseorang akan melakukan
perbuatan hukum tentang kehendak sepihak atau dikehendaki oleh Peraturan
Perundang
-
undangan
yang
berlaku
seumpama
menyatakan sesuatu hal (termasuk namun tidak terbatas pada) kehendak tentang perbuatan hukum Pengunduran Diri, maka seseorang tersebut harus menyatakan kehendaknya itu melalui sebuah
ketegasan
dan
bukti konkrit dengan
membuat
dan
menandatangani surat pernyataan di atas meterai yang cukup untuk dapat ……..
12 dapat dijadikan alasan dan bukti dari perbuatan hukum tersebut. Bahwa menurut hukum adalah tidak bisa ketika seorang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (sebagai misal) yang hendak diangkat sebagai Anggota DPRD dimana disyaratkan bagi Pengawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk mengundurkan diri dari status Pegawai Negeri Sipilnya, kemudian yang bersangkutan cukup hanya memberikan persetujuan dan pernyataan lisan sahaja dengan mengatakan saya akan mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil, maka tentu hal itu tidaklah akan diterima oleh pihak DPRD atau Pejabat yang berwenang melainkan dipastikan dan diharuskan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk membuat surat pernyataan Pengunduran diri dari Pegawai Negeri Sipil di atas materai yang cukup ;---------------------------------------------------------------24. Bahwa begitu pula tentunya bagi DPD Partai Golkar Kabupaten Pelalawan maupun bagi KPU Kabupaten Pelalawan, DPD Partai Golkar
Propinsi
Riau,
DPRD
Pelalawan, serta Tergugat
Kabupaten
Pelalawan,
Bupati
(Gubernur Riau) harus memiliki
Kecermatan serta memiliki pengetahuan hukum yang tepat dan benar tentang pentingnya akan adanya surat pernyataan di atas meterai yang cukup, yang berkenaan dengan soal kehendak melakukan perbuatan hukum sepihak dari seseorang terutama yang berkenaan dengan persoalan pengunduran diri dari sesuatu jabatan atau instansi ;------------------------------------------------------------------------25. Bahwa atas ketidak cermatan dan pemahaman hukum yang tidak tepat dari KPU Kabupaten Pelalawan dan Tergugat sehingga telah menerbitkan Surat Keputusan menyetujui PAW terhadap Penggugat, maka tentu perbuatan tersebut dapat pula dikualifikasikan sebagai perbuatan ……
13 perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Bahwa menurut hukum, atas tiap-tiap Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikan orang lain, maka terhadap pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut dapat dimintakan ganti kerugian ;-----------------------------------26. bahwa salah satu potensi kerugian yang bakal diderita oleh Penggugat adalah adanya ancaman akan kehilangan hak Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan dan memberikan keuntugan bagi pihak lain yakni keuntungan bagi calon pengganti Penggugat yaitu saudara Abdul Muzakkir yang menurut informasi yang
dapat
dipercaya,
yang
bersangkutan
akan
melakukan
pelantikannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan pada tanggal 05 April 2012 mendatang ;---------------------------------------------27. Bahwa atas adanya informasi yang dipercaya tersebut yakni tentang akan dilakukannya pelantikan terhadap calon Pengganti Penggugat sebagai Anggota DPRD Pelalawan pada tanggal 05 April 2012, maka demi menghindari kerugian yang lebih besar bagi kepentingan hukum Penggugat, serta menghindari kemungikinan adanya gugatan lebih lanjut, maka terhadap pihak yang berwenang melakukan pelantikan tersebut dihimbau untuk tidak melaksanakan atau setidaktidaknya menunda Pelantikan tersebut sampai adanya Putusan Hukum yang berkuatan hukum tetap ( incracht van gewijje) atas gugatan Penggugat ini ;-----------------------------------------------------------28. Bahwa selain obyek sengketa sangatlah merugikan kepentingan Penggugat pada khususnya dan juga dapat menjadi preseden buruk atas Pelayanan Publik yang tentu dapat merugikan kepentingan dan kelangsungan kehidupan bernegara, sehingga sangatlah beralasan hukum ……..
14 hukum jika obyek sengketa dinyatakan Batal demi Hukum dan atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan dan dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya ;------------------------------------------------------------------29. Bahwa karena obyek sengketa dinyatakan Batal atau Tidak sah dengan segala akibat hukumnya, maka sangatlah beralasan hukum jika Tergugat diperintahkan untuk mencabut kembali obyek sengketa dan melakukan evaluasi ulang terhadap obyek sengketa ;--------------30. Bahwa oleh karena obyek sengketa dinyatakan Batal atau Tidak sah dan dicabut kembali maka sangatlah beralasan hukum untuk membatalkan surat-surat lainnya yang terbit atas dasar obyek sengketa tersebut ;-----------------------------------------------------------------31. Bahwa tindakan hukum Administrasi Negara yang dilakukan oleh Tergugat menerbitkan obyek sengketa adalah tidak sesuai dengan Asas-Asas
Umum
Pemerintahan
Yang
Baik,
tidak
memiliki
Kecermatan dan kehati-hatian dan juga bertentangan dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan ini telah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ Alasan-Alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ;-------------------------------------32. Bahwa berdasarkan bukti- bukti dan uraian-uraian dalil Penggugat tersebut di atas, maka beralasan hukum, jika yang terhormat Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----------------------------33. Bahwa oleh karena keadaan bersifat urgent (penting) apabila obyek sengketa …….
15 sengketa a quo dilaksanakan akan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, serta berdampak pada kepastian hukum dan dapat menimbulkan preseden buruk bagi penegakan hukum di Negara republic Indonesia, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan obyek sengketa (schoorsing) sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan yakni dalam ayat
(2)
Penggugat
dapat
mengajukan
Permohonan
agar
Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang
tetap,
dan
ayat
(3)
yang
menyatakan“
Permohonan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok perkara” Berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :--------------------------------------------------------DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN Mengabulkan Permohonan Penundaan/Penangguhan Pelaksanaan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor ; Kpts.241 / III / 2012 tertanggal 22 Maret 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde) ;------------------DALAM …..
16 DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;------------------------------2. Menyatakan Batal Atau Tidak Sah “ Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.241 / III / 2012 tertanggal 22 Maret 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan, berikut dengan segala akibat hukumnya ;--------------------------------------3. Menerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut kembali “ Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.241/III/2012 tertanggal 22 Maret 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Penggangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan “;-------------------------------------------------------------4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawabanya tertanggal 11 Juni 2012 adalah sebagai berikut :----------------------------------------------------A. DALAM EKSEPSI : 1. Bahwa Gugatan Penggugat error in persona ;---------------------------------Bahwa setelah Tergugat membaca serta mencermati isi Surat Gugatan Penggugat maka sebelum dikeluarkannya Keputusan obyek sengketa berupa Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.241 / III / 2012 tertanggal 22 Maret 2012 Tentang Peresmian Pemberitahuan dan Pengangkatan Pengganri Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Pelalwan, telah terjadi beberapa peristiwa hukum yang merupakan Proses P A W Anggota D P R D Kabupten Pelalawan atas nama H. Agustiar, SE …..
17 H. Agustiar, SE yang merupakan persoalan internal Partai Penggugat yakni : ------------------------------------------------------------------------------------a. Adanya surat Permohonan DPD Partai Golkar Pelalawan yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Pelalawan untuk Merecall
Penggugat
dari
Keanggotaan
DPRD
Kabupaten
Pelalawan ;-------------------------------------------------------------------------b. Bahwa adapun isi surat Permohonan Recall itu (Surat Nomor PB07/DPD/Golkar-PLW/II/2012,
tertanggal
20-02-2012
yakni
sebagaiman termaktub dalam butir 5 yang menyebutkan bahwa “ Hasil Rapat Pleno diperluas DPD II Partai Golkar Pelalawan tanggal 30 Januari 2012 yang dihadiri oleh seluruh Pengurus DPD II dan Pimpinan Kecamatan (PK) Se Kecamatan Pelalawan yang menghasilkan
Kesepakatan
dilakukannya
Penggantian
Antar
Waktu (PAW) Anggota DPRD dan disetujui oleh H. Agustiar, SE secara langsung di dalam Rapat Pleno diperluas tersebut ;-----------c. Bahwa adapun bagian isi dari Berita Acara Hasil Rapat Pleno diperluas DPD II Partai Golkar Kabupaten Pelalawan tanggal 30 Januari 2012 Jam 17 wib tersebut menyebutkan “ Bahwa Berkenaan dengan saudara H. Agustiar, SE memberikan Respon yang Positif terhadap keinginan peserta rapat untuk secepatnya mengisi kekosongan Anggota Fraksi Partai Golkar yang Non-Aktif di DPRD Kabupaten Pelalawan. Kemudian secara lisan H. Agustiar, SE telah menyampaikan Pernyataannya dihadapan perserta rapat bahwa beliau siap mengundurkan diri atau dilakukan Pengantian Antara Waktu (PAW) dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Pelalawan ;----------------------------------------------------------d. Berdasarkan Hasil Rapat Pleno diperluas DPD II Partai Golkar Kabupaten …….
18 Kabupaten Pelalawan tanggal 30 Januari 2012 maka keluar beberapa Keputusan dan surat antara lain :--------------------------------
Keputusan DPD Partai Golkar Kabupaten Pelalawan Nomor : Kep-03 / DPD / GOLKAR-PLW / II / 2012 tanggal 14-02-2012 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan terhadap H. Agustiar, SE ;--------------------
-
Surat DPD Partai Golkar Provinsi Riau tanggal 2 Maret 2012 Perihal persetujuan PAW Anggota DPRD Pelalawan ;--------------
-
Surat DPD Partai Golkar Kabupaten Pelalawan kepada Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan Nomor : B-03 / DPD / GOLKAR PLW/II / 2012 Tanggal 13 Februari 2012 Perihal Pengajuan nama - nama Pengantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Pelalawan
yatiu
saudara
Abdul
Muzakkir
dan
saudara
Nasaruddin, SH.MH ;---------------------------------------------------------
Keputusan KPUD Nomor : 01 / Kpts / KPU-Kab / 004.435203 / 2012 Tangal 22 Februari 2012 tentang Penetapan Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Pelalawan 201206-07 ;----------------------------------------------------------------------------
-
Surat Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan Nomor :171 / DPRD / PR / 2012 / 75 tanggal 23 Februari 2012 Perihal Proses Pengganti Antara Waktu (PAW) saudara Abdul Muzakkir menggantikan saudara H. Agustiar, SE ;--------------------------------
-
Surat Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan Nomor : 171 / DPRD / PR / 2012 / 75 Tanggal 23 Februari 2012 Perihal Proses Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Pelalawan ;----------------
Berdasarkan pada uraian di atas maka seluruh peristiwa hukum di atas serta terbitnya beberapa Keputusan maupun surat – surat dalam Proses ……..
19 Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Penggugat, semuanya tidak melibatkan Tergugat ;----------------------------------------------------------------Dengan demikian gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah salah alamat ( error in persona ) ;---------------------------------------B. DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 384 ayat (1) sampai dengan ayat (4) berbunyi :------------------------------------------------------a. Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 ayat(1) huruf a dan huruf b serta pada ayat(2) huruf c, huruf e, huruf I diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur ;---------------------------------------------b. Paling lama 7 hari (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten / Kota kepada Gubernur melalui Bupati / Walikota untuk memperoleh Peresmian Pemberhentian c. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul Pemberhentian sebagaimana
dimaksud
ayat
(2)
Bupati
/
Walikota
menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur ;--------------------d. Gubernur meresmikan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten / Kota dari Bupati / Walikota ;-----------------------------------------------Disini sangat jelas peran Gubernur sebagai Kepala Daerah didalam mengambil suatu Keputusan tetap menunjuk kepada Undang - Undang …….
20 Undang sebagaimana diatur pada Pasal 384 ayat (4) di atas, dan ini juga diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 Pasal 103 ayat (8) ; ------------------------------------------------------2. Gubernur tidak akan menerbitkan suatu Surat Keputusan dalam hal Anggota Partai Politik diberhentikan dan yang bersangkutan mengajukan
keberatan
melalui
Pengadilan,
sesuai
dengan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, maka Pemberhentian dapat dilakukan setelah adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----3. Untuk menghindari hal-hal sebagimana point 2 di atas maka kami telah menyurati Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan untuk meminta imformasi apakah ada gugatan terhadap proses PAW dimaksud dan Pengadilan Negeri setempat dengan surat Nomor : W4.U11 / 356 / HT.04.10 / II / 2012 Tanggal 24 Februari 2012 menyatakan tidak terdaftar sebagai para pihak baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat sehubungan dengan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan ;---------------------------Berdasarkan fakta-fakta Hukum sebagaimana Tergugat uraikan di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan dengan Amarnya sebagai berikut :----------------------------------------------------------1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;------------------------------------------------------------------------2. Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor : Kpts.241 / III / 2012 tertanggal 22 Maret 2012 sah dan berlaku ;-------------------------------3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;---------------------------------------------------------------Menimbang …….
21 Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 TH.1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 TH.2004 telah dipanggil Calon Pihak Ketiga yang berkaitan dengan perkara ini yaitu Abdul Muzakkir selaku Pemegang Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : 241/III/2012, tanggal 22 Maret 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan, pada persidangan tanggal 11 Juni 2012, 20 Juni 2012, dan 4 Juli 2012, namun Calon Pihak Ketiga tersebut tidak ada tanggapan ;-------Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik tertanggal 20 Juni 2012 ;-----Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya tertanggal 4 Juli 2012 ;-----------------------------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti berupa Foto copy surat yang bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda Bukti : P - 1 yang adalah sebagai berikut :-------P–1 :
Foto copy Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 241 / III / 2012 tertanggal 22 Maret 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota
dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Kabupaten
Pelalawan (foto copy dari copy) ;----------------------------------------Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalildalil sangkalannya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan alat bukti berupa
foto copy surat–surat yang bermaterai
cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun copynya yang diberi …….
22 diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T – 11 yang adalah sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------------------------T–1
:
Foto copy Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.241 / III/2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan 22 Maret (sesuai dengan asli) ;----------------------------------------------------
T–2
:
Foto copy Berita Acara Hasil Rapat Pleno diperluas DPD II Partai Golkar Kabupaten Pelalawan tertanggal 30 Januari 2012 ( sesuai dengan asli ) ;-------------------------------------------
T–3
:
Foto copy Surat DPD Partai Golkar kabupaten Pelalawan Nomor : B.07/DPD/GOLKAR-PLW/II/2012 kepada Ketua DPRD Kabupaten Penarik menarik keanggotaan (Recall) H. Agustiar, SE, sebagai Anggota DPRD kabupaten Pelalawan (sesuai dengan asli) ;----------------------------------------------------
T–4
:
Foto copy Surat DPD Partai Golkar Provinsi Riau Nomor : B373/DPD/GOLKAR-R/III/2012 kepada DPD Partai Golkar Kabupaten Pelalawan Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan ( susuai dengan asli ) ;----------
T-5
:
Foto Copy Surat DPD Partai Golkar Kabupaten Pelalawan Nomor : B-03/DPD/GOLKAR-PLW/II/2012 kepada KPU Kabupaten Pelalawan, Perihal Pengajuan Nama-Nama Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kabupaten Pelalawan tertanggal 13 Februari 2012 ( foto copy dari foto copy ) ;------
T-6
:
Foto copy Surat DPRD Kabupaten Pelalawan Nomor :171/DPRD/PR/2012/75 kepada Gubernur Riau Melalui Bupati Prihal Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) A.N. H. Agustiar, SE dan Marhadi MR ( sesuai dengan asli ) ;---------T – 7 : Foto copy …….
23 T-7
:
Foto copy Surat Bupti Pelalawan Nomor : 171.2 / PEM / 2012 / 39 tertanggal 23 Februari 2012 kepada gubernur Riau Perihal Proses Pergantian Antar waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan ( sesuai dengan asli ) ;-----------
T–8
:
Foto copy Surat keterangan Nomor : W4.U11 / 356 / HT.04.10 / II / 2012 tertanggal 24 Februari 2012 (sesuai dengan asli) ;---------------------------------------------------------------
T–9
:
Foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor : 01 / Kpts / KPU - Kab / 004,435203 / 2012 Tentang Penetapan Calon Penngganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan Tahun 2012 (sesuai dengan asli) ;-----------------------------------
T – 10 ;
Foto copy Rekapitulasi KPU Kabupaten Pelalawan Tentang Perolehan
Suara
Calon
Anggota
DPRD
Kabupaten
Pelalawan (foto copy dari foto copy) ;-----------------------------T – 11 :
Foto copy Bahan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Pelalawan Pemilu 2009 (sesuai dengan asli) ;----------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Pihak Penggugat maupun Tergugat melalui Kuasa
Hukumnya
masing-masing
tidak
mengajukan
saksinya
di
persidangan walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;-------Menimbang, bahwa pihak Penggugat maupun Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tidak menyerahkan Kesimpulannya dipersidangan ini ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persidangan ini, dan untuk mempersingkat isi Putusan ini semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan ……..
24 Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini ;--------------------------------------------------------------------------
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;---------------------------------------------------------Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawabannya, pihak Tergugat telah menyampaikan eksepsi tertanggal 11 Juni 2012, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim
mempertimbangkan lebih lanjut
mengenai eksepsi terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan (kompentensi) absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan meyelesaikan perkara a quo ;----Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: 242/III/2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan (vide bukti P-1 = T-1) ;---------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa : eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; --------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;---Bahwa ........
25 -
Bahwa, Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan Periode 2009 – 2014 ;-----------------------
-
Bahwa, adanya surat permohonan DPD Partai Golkar Kabupaten Pelalawan
yang
ditunjukan
kepada
Ketua
DPRD
Kabupaten
Pelalawan Perihal menarik Keanggotaan H. Agustiar, SE (Penggugat) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan ( vide bukti T-3 ) ;-------
Bahwa, DPD Partai Golkar Provinsi Riau telah mengeluarkan Surat Nomor: B-373/DPD/Golkar-R/III/20012 kepada DPD Partai Golkar Kabupaten Pelelawan tentang Persetujuan Pengatian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Pelelawan ( videbukti T-4 ) ;-------------------
-
Bahwa, DPRD Kabupaten Pelelawan telah mengeluarkan surat Nomor : B-03/DPD/GOLKAR-PLW/II/2012, kepada KPU Kabupaten Pelalawan tentang Pengajuan Nama-Nama Penggatian Antar Waktu (PAW) DPRD Kabupaten Pelalawan ( vide bukti T-5 ) ;---------------------
-
Bahwa, Bupati Pelalawan telah mengeluarkan Surat Nomor : 171.2/ PEM/2012/39 kepada Gubernur Riau tentang Proses Penggatian Antar Waktu ( PAW ) Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan (vide bukti T-7) ;------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di
atas,
Majelis
Hakim
berpendapat
bahwa
obyek
sengketa
yang
dimohonkan batal oleh Penggugat dalam perkara a quo masuk dalam ranah politik artinya bahwa proses usulan Penggatian Antar Waktu Anggota DPRD, berawal dari Keputusan Partai Politik yang dalam perkara a quo berasal dari Internal Partai Golkar sehingga penerbitan obyek sengketa a quo oleh Tergugat yang merupakan Penggatian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan atas nama Penggugat adalah dalam .........
26 dalam Konteks Politik,
artinya
suatu tindakan yang berada di dalam
Tatanan Hukum Ketatanegaraan yang bersifat eksekusif, dalam hal ini Tergugat selaku Gubernur Provinsi Riau hanya menyetujui atau melegalisasikan permohonan dari Partai Politik dan tidak ada pernyataan kehendak sepihak dari pihak Tergugat dalam hal ini Gubernur Provinsi Riau selaku Kepala Daerah dalam bentuk inisiatif penerbitan obyek sengketa bukan dari pihak Tergugat melainkan usul atau keinginan murni dari partai politik;---------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan dalam penerbitan obyek sengketa termasuk dalam ruang lingkup Partai Politik dan tidak adanya
pernyataan
kehendak secara sepihak dari Tergugat, maka
Keputusan yang menjadi obyek sengketa tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara
Untuk
memeriksa dan mengadilinya;----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo bukan merupakan Kewenangan
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
untuk
memeriksa,
mengadili, dan memutusnya, maka pemeriksaan lebih lanjut yang berkenaan dengan eksepsi Tergugat dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan
lagi
dan
terhadap
gugatan
Penggugat
haruslah
dinyatakan tidak diterima ;---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka sesuai Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara,
mengenai biaya perkara dibebankan ........
27 dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa mengacu pada Ketentuan Pasal 107 dan Pasal 109 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, akan tetapi dalam mempertimbangkan untuk memutus, dan meyelesaikan sengketanya, Majelis Hakim mengutamakan alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----------------------------------Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang saling berkaitan ;---------------------------------------------------------------------------M E N G A D I L I 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;----------------------------2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 258.500 .- ( Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah ) Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 oleh kami TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H. M.Si sebagai Hakim Ketua Majelis, HUSEIN AMIN EFFENDI, SH. dan JIMMY RIYANT NATAREZA, SH. MH, masingmasing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka .........
28 terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MAIRI, SH, Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya ;------------------------------------------
HAKIM ANGGOTA
HAKIM KETUA MEJELIS
Ttd
ttd
HUSEIN AMIN EFFENDI, SH
TRIPENI IRIANTO PUTRO, SH.M.Si
Ttd
JIMMY RIYANT NATAREZA, SH. MH,
PANITERA PENGGANTI Ttd
M A I R I , SH
29
PERINCIAN BIAYA PERKARA :
1. Pendaftaran Gugtan : ………………………………. Rp. 30. 000 .2. Alat Tulis Kantor : …………………………………….Rp. 50. 000 .3. Panggilan : ……
……………………………...Rp 167.000 .-
5. Materai ……………………………………………….
Rp.
6. 000 .-
6. Redaksi ………………………………………….
Rp.
5. 000 .-
_______________________ Jumlah
Rp. 258.500 .-
( Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah )
