PTUN-Pbr

PUTUSAN Nomor : 38/G/2013/PTUN-Pbr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan digedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan H.R Soebrantas Km. 9 Pekanbaru, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :------------------REVELINO CHANDRA E., Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan

Mantan Anggota Polri, Tempat tinggal Jalan Selindit No. 17 Sukajadi Pekanbaru; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : SYAHRIR, SH dan keduanya

WITA SUMARNI, SH,

Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada “Law Firm SYAHRIR, SH & PARTNERS”, alamat Jalan Paus Depan Villa Indah Paus Ruko Petak 2 No. 2 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 076/SR-LF/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013; Sebagai pihak....................... PENGGUGAT; MELAWAN : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU, Tempat Kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 235 Pekanbaru; Halaman 1 dari 46 halaman.

Putusan Nomor : 38/G/2013/PTUN-Pbr.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Nama

: TONI ARIADI EFFENDI, SH.S.IK.MH.;

Pangkat/Nrp

: AKBP/71010437;

Jabatan/kesatuan : Kabidkum Polda Riau; 2. Nama

: WISMAR, S.H. M.H.;

Pangkat/Nrp

: AKBP/56100114;

Jabatan/kesatuan : Advokat Madya Bidkum Polda Riau; 3. Nama

: RUSLI, S.H.;

Pangkat/Nrp

: KOMPOL/60100151;

Jabatan/kesatuan : Kasubbid Bankum Bidkum Polda Riau; 4. Nama

: NERWAN, S.H.;

Pangkat/Nip

: Pembina/196808191996031002;

Jabatan/kesatuan : Advokat Bidkum Polda Riau; Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sudirman No. 235 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7Nopember 2013; Sebagai pihak......................................................TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 38/Pen.MH/2013/PTUN-Pbr tanggal 25 Oktober 2013 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim; ---------------Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 38/Pen.PP/2013/PTUN-Pbr tanggal

30

Oktober

2013

tentang

penetapan

hari

Pemeriksaan

Persiapan;------------------------------------------------------------------------------------

Halaman 2 dari 46 halaman.


Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 38/Pen.HS/2013/PTUN-Pbr tanggal 13 Nopember 2013 tentang Penetapan Hari Sidang; ----------------Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 23 Oktober 2013 dan telah diperbaiki tanggal 13 Nopember 2013; ----------------------------------------------------------------------Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti kedua belah pihak; ----------------------------------------------------------------------------------------Telah mendengarkan keterangan saksi dari kedua belah pihak; Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan ; ------------------------------------------------------------TENTANG DUDUKNYA PERKARA Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 23 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 23 Oktober 2013 dan telah diperbaiki tanggal 13 Nopember 2013 dibawah Register perkara Nomor : 38/G/2013/PTUN-Pbr yang mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------------------Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah:---------------------------------------------------------------------------------------Surat Keputusan Nomor : Kep/371/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama REVELINO CHANDRA E, Pangkat Brigadir, Nrp. 78060198, dengan Kesatuan Terakhir Banum Ditresnarkoba Polda Riau; --------------------------



DASAR DAN ALASAN GUGATAN (POSITA) : ---------------------------------1.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Kepala Kepolisian Daerah Riau) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan juga Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan / menerbitkan Keputusan Nomor : Kep/371/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama REVELINO CHANDRA E, Pangkat Brigadir, Nrp. 78060198, dengan Kesatuan Terakhir Banum Ditresnarkoba Polda Riau; -------------------------------------------------------

2.

Bahwa Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----------------------------------------------------------

3.

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor

:

Kep/371/VII/2013

tanggal

24

Juli

2013

Tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Penggugat (objek sengketa a quo) mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu antara lain : -----------------------------

Hilangnya

pekerjaan

atau

terhentinya

pembayaran

gaji

Penggugat; -----------------------------------------------------------------------

Hilangnya kesempatan untuk berkarier di Institusi Kepolisian Republik Indonesia; ------------------------------------------------------------



sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Penggugat dapat melakukan gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara ; ----------------------------------------------4.

Bahwa

Surat

Keputusan

Kepala

Kepolisian

Daerah

Riau

Nomor : Kep/371/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 (objek sengketa), telah Penggugat terima pada tanggal 29 Juli 2013, sehingga secara hukum

pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90

(sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -------------------------------------5.

Bahwa Penggugat adalah Anggota Polri yang diangkat berdasarkan Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol : Kep/1418/XII/1997 tentang Pengangkatan Prajurit Siswa Pendidikan Pertama Bintara Prajurit Karier Polri Pria T.A 1997/1998 tanggal 23 Desember 1997 ; -----------------------------------------------------

6.

Bahwa benar Penggugat telah meninggalkan tugas dari dinas Polri selama 49 hari terhitung mulai tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan 24 Oktober 2012, adapun alasan Penggugat meninggalkan tugas tersebut karena ; --------------------------------------------------------------------



 Isteri Penggugat bernama REGINA SAFELLY yang menikah dengan Penggugat tanggal 06 Desember 2004 di Kantor KUA Kecamatan Sail Kota Pekanbaru tanpa sebab yang jelas telah melarikan diri dari Penggugat yang mana sampai saat sekarang ini tidak jelas dimana keberadaannya ; ---------------------------------- Bahwa yang lebih menyakitkan lagi 2 orang anak perempuan Penggugat

yang

masing-masingnya

bernama

NAZIRA

REVALINA PUTRI umur 7 tahun dan AULIA REVALINA PUTRI umur 5 tahun yang masih enak-enaknya berkasih sayang dengan Penggugat ikut dibawa lari oleh isteri Penggugat, berikut dengan harta bersama dan uang kontan yang ada pada isteri Penggugat ;  Bahwa atas tindakan dan sikap isteri Penggugat tersebut secara psyikis membuat perasaan Penggugat menjadi terguncang hebat, shock/stres berat, dan membuat keseimbangan diri Penggugat hilang, sehingga mengakibatkan Penggugat tidak ingat lagi dengan tugasnya sebagai anggota Polri serta tidak pula melaporkan permasalahan yang dihadapinya ini kepada kesatuan atau atasannya, karena yang ada dalam pikiran Penggugat bagaimana bisa menemukan kembali isteri dan anak-anaknya;--- Bahwa berhari-hari Penggugat kesana-kemari mencari isteri dan anak -anaknya, sehingga tak terasa sudah 49 hari Penggugat meninggalkan tugas dari kedinasan sebagai anggota Polri; --------7.

Bahwa walaupun sudah 49 hari Penggugat tidak masuk dinas, akan tetapi isteri dan anak Penggugat tersebut sampai sekarang belum juga dapat Penggugat temukan; ------------------------------------------------



8.

Bahwa memasuki hari ke- 50 tepatnya hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 setelah selama 49 hari Penggugat tidak masuk dinas mencari keberadaan isteri dan anak-anak, akhirnya Penggugat kembali masuk dinas dan bekerja seperti biasanya dan setelah Penggugat melapor kepada atasan Penggugat Bpk. AKBP Drs. IBRAHIM ISMAIL, SH, Msi

Direktur Reserse Narkoba Polda Riau

tentang tidak masuknya Penggugat berdinas selama 49 hari disebabkan oleh keadaan rumah tangga Penggugat, akhirnya Penggugat disarankan untuk masuk dinas kembali seperti biasanya dengan syarat tidak mengulangi lagi perbuatannya ; --------------------9.

Bahwa baru ± 2 (dua) bulan Penggugat bertugas kembali di bagian Reskrim Narkoba Polda Riau, pada tanggal 7 Januari 2013 Penggugat diperiksa sebagai Terperiksa oleh anggota Propam bernama JHONIVER AKBAR berpangkat Briptu Nrp. 84060726 dirumah orang tua Penggugat di jalan Selindit No. 17 Sukajadi Pekanbaru (bukan dikantor Propam Polda Riau), dimana dalam pemeriksaan tersebut Penggugat tidak ada ditawarkan oleh Pemeriksa untuk di dampingi oleh Pendamping, pada hal menurut

Peraturan

Kepala

Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 45 ayat 1 dan 2 Jo. Pasal 75 huruf b, jika Pelanggar diperiksa dalam Pemeriksaan wajib ada Pendamping, akan tetapi jika menolak harus buat pernyataan penolakan dan pendampingan ini tidak di tingkat pemeriksaan saja, tetapi juga ditingkat sidang Komisi Kode Etik Kepolisian; -------------------------------



Adapun bunyi Pasal 45 ayat 1 dan 2 jo Pasal 75 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut adalah sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------------Pasal 45 berbunyi sebagai berikut : -----------------------------------------1. Dalam hal Terduga Pelanggar tidak menunjuk Pendamping, Akreditor meminta pengemban fungsi hukum untuk menunjuk pendamping bagi Terduga Pelanggar selama proses penundaan. 2. Dalam hal Terduga Pelanggar menolak Pendamping yang ditunjuk oleh fungsi hukum, Terduga Pelanggar wajib membuat surat pernyataan penolakan; -----------------------------------------------Pasal 75 huruf b berbunyi sebagai berikut : -------------------------------Pendamping Terduga Pelanggar berhak : ----------------------------------b. Mendampingi

Terduga

Pelanggar

pada

saat

pemeriksaan

pendahuluan dan Sidang KKEP; ------------------------------------------10. Bahwa dari ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 ini sudah jelas jika pemeriksaan terdapat Penggugat sebagai terperiksa sudah cacat hukum, karena sewaktu dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap Penggugat tidak dilakukan sesuai prosedur, karena ; ------------------------------------ Pemeriksaan terhadap Penggugat dilakukan di rumah orang tua Penggugat Jalan Selindit No. 17 Sukajadi Pekanbaru dan bukan di ruangan Propam Polda Riau; --------------------------------------------- Dalam

pemeriksaan

Penggugat,

Pemeriksa

tidak

pernah

menawarkan pakai Pendamping; -----------------------------------------



11. Bahwa walapun pemeriksaan Penggugat tidak sesuai prosedur namun pada tanggal 06 Mei 2013 Penggugat tetap di ajukan ke persidangan Komisi Kode Etik Kepolisian di Polda Riau dengan Ketua Komisinya AKBP WAWAN SETIAWAN, SST.MK jabatan KABID PROPAM POLDA RIAU, yang mana hasil dari persidangan tersebut

Penggugat diusulkan untuk diberhentikan secara tidak

hormat dari dinas Kepolisian; --------------------------------------------------12. Bahwa yang sangat disayangkan Ankum (Atasan Yang Berhak Menghukum)

Penggugat tidak bisa

memberikan pembinaan

terlebih dahulu kepada Penggugat yang telah melakukan kesalahan dan pelanggaran atas ketidak hadiran Penggugat selama 49 hari masuk dinas, apalagi selama tidak masuk dinas tersebut Penggugat tidak pernah ditegur oleh atasan atau dipanggil untuk masuk dinas atau mencaritahu kenapa tidak masuk dinas, malah Ankum Penggugat menyarankan dilakukan Sidang Komisi Kode Etik terhadap Penggugat; -------------------------------------------------------------13. Bahwa tindakan Ankum Penggugat ini jelas bertentangan dengan kealuran dan kepatutan karena sebagai atasan seharusnya memberikan pembinaan terlebih dahulu kepada Penggugat serta mencaritahu sebab musababnya Penggugat tidak masuk dinas dan apabila Penggugat tidak bisa dibina lagi, baru dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik nya, karena kita tahu Penggugat ini juga juga manusia yang tak luput dari kesalahan; -------------------------------------14. Bahwa Putusan Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian juga tidak mencermin rasa keadilan bagi Penggugat, karena Majelis Sidang



Komisi Kode Etiknya tidak mempertimbangkan samasekali sebab musabab Penggugat tidak masuk kantor sebagaimana yang telah Penggugat uraikan pada poin 6 dan 7 tersebut diatas, Majelis Sidang Komisi Kode Etik hanya terfokus kepada unsur yang terkandung Pasal 14 ayat 1 huruf a PPRI No. 1 Tahun 2003 saja, sehingga atas putusan tersebut Penggugat telah mengajukan banding kepada pihak Polda Riau, namun pihak Polda Riau tetap bersikukuh dengan hasil persidangan Komisi Kode Etik nya; ----------15. Bahwa sikap dari Komisi Kode Etik dan Tergugat tersebut dalam menerbitkan objek sengketa adalah sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan bagi Penggugat karena acuan atau dasar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa A quo tanpa mempertimbangkan faktor sosiologis Penggugat hingga Penggugat sampai berbuat demikian; -------------------------------------------------------16. Bahwa penerbitan objek sengketa terburu-buru,

memaksakan

terkesan tergesa-gesa, terlalu

kehendak

dan

tidak

adil

karena

disamping tidak mempertimbangkan faktor sosiologis Penggugat hingga berbuat demikian juga tidak mempertimbangkan prestasi dan penghargaan Penggugat sebagai anggota Polri yang didapat selama ini serta tidak pula memikirkan kesengsaraan atau derita yang akan Penggugat alami pada masa yang akan datang akibat dari pemberhentian ini ; ----------------------------------------------------------------Bahwa adapun prestasi dan penghargaan yang pernah diterima Penggugat selama berkarir sebagai anggota Polri adalah sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------------



- Pernah mendapatkan penghargaan dari Kapolda atas prestasi dan

dedikasi

memberikan

dan

loyalitas

pengabdiannya

selaku

Anggota

kepada

Negara

Polri

dalam

Bangsa

dan

masyarakat pada bulan Januari 2003; ------------------------------------ Pernah mendapatkan penghargaan dari Kapolres Inhil atas keberasilan

mengungkap

perkara

Tindak

Pidana

Perkara

Narkoba jenis daun Ganja sebanyak 2 Ton 11 Kg di wilayah hukum Polsek Kemuning Kab. Inhil pada bulan Oktober 2007; ---- Pernah

mendapatkan

mengungkapkan

salah

penghargaan satu

karena

TO Operasi

mampu

Antik-Siak 2013

Ditresnarkoba; ------------------------------------------------------------------- Pernah

mendapatkan

penghargaan

karena

telah

mampu

membantu mengungkap perkara pembunuhan dengan korbannya Saudara Gurning; --------------------------------------------------------------17. Bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa a quo tidak sesuai dengan

prosedur

hukum

yang

berlaku,

yaitu

pemeriksaan

Penggugat sebagai Terperiksa tidak dilakukan diruangan propam Polda Riau, akan tetapi dirumah orangtua Penggugat di jalan Selindit nomor 17 Sukajadi Kota Pekanbaru, dan juga Pemeriksa tidak ada menawarkan kepada Penggugat sebagai Terperiksa untuk didampingi Pendamping, apa lagi putusan persidangan komisi kode etiknya

tidak mempertimbangkan keadaan sosiologis Penggugat,

maka dengan terbitnya objek sengketa jelas telah bertentangan Pasal 45 ayat 1 dan 2 jo Pasal 75 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012



tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta bertentangan pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (The General Principle of Good Administration)

khususnya Asas Keadilan dan

Kewajaran (Principality of Justice and Equity) dan Azas Bertindak Cermat (Principle of Carefulness), sehingga menurut ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 untuk digugat karena objek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat cacat hukum dan merugikan Penggugat ; ----------------------18. Bahwa oleh karena objek sengketa a quo cacat hukum, maka beralasan hukum Tergugat diperintahkan untuk mencabut objek sengketa a quo; --------------------------------------------------------------------19. Bahwa oleh karena objek sengketa a quo telah dicabut, maka sangat adil bila Tergugat diperintahkan pula untuk merehabilitasi dan mengembalikan kembali Penggugat pada kedudukan semula atau yang setara dengan itu ; ---------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Penggugat uraikan tersebut

di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua/Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------



1.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; --------------------

2.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/371/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama REVELINO CHANDRA E; ------------------------------------------------

3.

Memerintahkan kepada Tergugat (Kepala Kepolisian Daerah Riau) untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor

:

Kep/371/VII/2013

tanggal

24

Juli

2013

Tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama REVELINO CHANDRA E; -------------------------------------------------------4.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat Penggugat seperti keadaan semula ; ---------------------------------------------------------

5.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; ---------------------------------------------------------------------------Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah

pihak, untuk Penggugat hadir menghadap kuasa hukumnya bernama : SYAHRIR, S.H. dan WITA SUMARNI, S.H., untuk Tergugat hadir menghadap kuasa hukumnya bernama : H. RUSLI, S.H. dan NERWAN, SH ; ------------------------------------------------------------------------------------------Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawabannya dipersidangan tertanggal 20 Nopember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----Bahwa tergugat menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh penggugat, kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui oleh tergugat : ----



1.

Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap penggugat (BRIGADIR REVELINO CHANDRA E) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur serta mekanisme hukum yang berlaku dalam instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah RI No. 1 tahun 2003, Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011, dan Peraturan Kapolri No. 19 tahun 2012) yaitu : -----1)

Adanya Laporan Polisi Nomor : LP/122/X/2012/Bid Propam tanggal 04 Oktober 2012 an. BRIGADIR REVELINO CHANDRA E telah meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 49 (empat puluh sembilan) hari kerja secara berturut-turut sejak tanggal 27 Juli 2012 s/d 24 Oktober 2012 tanpa izin dari pimpinan; ------------------------------------------------------------------------

2)

Berdasarkan Laporan Polisi tersebut Unit P3D/Provos Brimobda Riau juga melakukan pemeriksaan dengan mengumpulkan buktibukti yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh BRIGADIR REVELINO CHANDRA E yang dihimpun menjadi berkas perkara

dan

administrasi

lainnya

sesuai

dengan

ketentuan hukum yang berlaku dalam internal Polri (PP No. 1 tahun 2003 dan Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011); --------3)

Bahwa dari hasil pemberkasan tersebut Provos Polda Riau (unit P3D) melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Ankum terperiksa/penggugat, selanjutnya Ankum terperiksa meminta saran pendapat hukum ke Bidkum Polda Riau guna menentukan arah penyelesaian perkara tersebut; -------------------------------------

4)

Selanjutnya atas permintaan Dir Narkoba Polda Riau selaku ankum terperiksa, Bidkum Polda Riau telah mengeluarkan



pendapat dan saran hukum nomor : R/11/III/2013/Bidkum tanggal 22 Maret 2013 yang intinya berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terperiksa/penggugat telah memenuhi unsur pasal 14 ayat 1 huruf (a) PP No. 1 tahun 2003 dan menyarankan agar terperiksa disidangkan dalam sidang komisi kode etik Polri Polda Riau; ----------------------------------------5)

Berdasarkan analisa berkas perkara dan saran pendapat hukum dari Bidkum Polda Riau, pada tanggal 22 Maret 2013 pejabat pembentuk Komisi Kode Etik (Dit Narkoba Polda Riau) membentuk susunan Komisi kode etik untuk menyidangkan terperiksa, dengan surat keputusan pembentukan Komisi Kode etik No. Pol.: Skep/203/IV/2013 tanggal 23 April 2013; --------------

6)

Bahwa setelah dibentuknya susunan sidang Komisi Kode Etik maka pada tanggal 06 Mei 2013, Komisi yang menyidangkan terduga pelanggar/penggugat BRIGADIR REVELINO CHANDRA E dan setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan buktibukti lainnya di Persidangan, kemudian Hakim Komisi Kode Etik Polri berkesimpulan bahwa BRIGADIR REVELINO CHANDRA E telah

terbukti

secara

sah

dan

meyakinkan

melakukan

pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) huruf (a) PP RI No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri yaitu “ anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia,

apabila

meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut”.; ---------Halaman 15 dari 46 halaman.


7)

Bahwa setelah adanya putusan sidang Komisi Kode Etik terhadap

terperiksa

BRIGADIR REVELINO

CHANDRA

E

(penggugat) Nomor : Put.KKEP/05/V/2013/ KKEP, tanggal 06 Mei 2013, selanjutnya Ketua komisi kode etik memberikan saran pertimbangan/rekomendasi kepada Pejabat pembentuk komisi kode etik, Kapolda Riau untuk diterbitkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat an. BRIGADIR REVELINO CHANDRA E; ------------------------------------------------------------------8)

Bahwa Kapolda Riau setelah menerima saran pertimbangan rekomendasi dari Komisi kode etik Polda Riau, selanjutnya Kapolda Riau sebelum mengambil keputusan menerbitkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat, terlebih dahulu Kapolda

Riau/tergugat

meminta

pertimbangan/saran/

rekomendasi dari satuan kerja dilingkungan Polda Riau, untuk dijadikan

bahan

pertimbangan

dalam

menerbitkan

surat

keputusan pemberhentian tidak dengan hormat, selanjutnya Kapolda Riau/tergugat setelah menelaah pertimbangan/saran tersebut, kemudian Kapolda Riau/terggugat menerbitkan surat keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat an. BRIGADIR REVELINO CHANDRA E Nomor : Kep/371/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013, hal ini sesuai dengan surat keputusan Kapolri No. Pol.: Kep / 74 / XI / 2003 tanggal 11 Nopember 2003 yang pada intinya menyatakan bahwa wewenang Kapolri didelegasikan kepada Kapolda Riau tentang pengakhiran dinas anggota Polri yang berpangkat Aiptu kebawah yang sifatnya (PTDH); ------------



2.

Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat atas diri penggugat oleh tergugat karena tergugat BRIGADIR REVELINO CHANDRA E telah terbukti dalam sidang komisi kode etik Polri secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah RI No.1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri yaitu anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian RI apabila telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 49 (empat puluh sembilan) hari kerja secara berturut-turut dimana terperiksa tidak masuk dinas mulai 27 Juli 2012 s/d 24 Oktober 2012 secara materil dan prosedur telah sesuai

ketentuan

perundang-undangan

dan

azas

umum

pemerintahan yang baik yaitu proses pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan melalui mekanisme/prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan internal Polri yaitu Perkap No.19 tahun 2012 tentang tata cara sidang komisi kode etik, sebagaimana yang diakui oleh penggugat dalam gugatannya hal 3 point 6; --------------------------3.

Bahwa dalil penggugat yang menyatakan tindakan yang tidak masuk dinas disebabkan karena isteri penggugat yang bernama REGINA SAVELI melarikan diri bersama 2 (dua) orang anak perempuan penggugat yang bernama NAZIRA REVALINA PUTRI dan AULIA REVALINA

PUTRI

ikut

dibawa

oleh

isteri

penggugat

yang

mengakibatkan pikiran penggugat terguncang (shock), stress berat dan akhirnya penggugat tidak masuk dinas; --------------------------------Bahwa alasan-alasan penggugat tersebut tidak masuk dinas karena masalah keluarga sangatlah subyektif, namun demikian seharusnya penggugat meminta izin atau memberitahukan persoalan tersebut Halaman 17 dari 46 halaman.


kepada atasan/pimpinan Dit Narkoba Polda Riau secara tertulis maupun lisan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Institusi Polri, apalagi alasan tersebut baru diberitahukan setelah adanya pemeriksaan terhadap diri penggugat oleh Provos Polda Riau, sehingga diragukan kebenarannya, apalagi dengan tenggang waktu hampir 2 (dua) bulan meninggalkan dinas; -------------------------4.

Bahwa penggugat dalam gugatannya mengatakan bahwa setelah penggugat masuk dinas kembali langsung diperiksa oleh provos Polda

Riau

dengan

tanpa

menawarkan

pendamping

dalam

pemeriksaan dan pemeriksaan juga dilakukan dirumahnya orangtua penggugat; ---------------------------------------------------------------------------Bahwa tergugat dalam hal ini (provos/Bid Propam Polda Riau) dalam melakukan

pemeriksaan

pendahuluan

telah

menawarkan

pendamping terhadap penggugat dalam pemeriksaan, sedangkan tentang tempat pemeriksaan penggugat dirumah orangtua penggugat tidak menjadi persoalan dan yang penting pemeriksaan tersebut benar dilakukan sesuai dengan fakta yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sesuai dengan keterangan penggugat dan yang lebih penting adalah pemeriksaan dilakukan dirumah orang tua tergugat karena tergugat sulit dicari karena tidak masuk dinas, kebetulan berada di rumah orang tuanya langsung diperiksa oleh Provos Polda Riau dan tidak bertentangan peraturan kedinasan apalagi pemeriksaan tersebut bukan pro justia; ----------------------------5.

Bahwa penggugat pada hal 5 point 12-13, menyatakan tidak ada dilakukan pembinaan terlebih dahulu pada penggugat oleh pimpinan



(Dit narkoba) apakah dalam bentuk teguran, maupun hukuman disiplin; --------------------------------------------------------------------------------Perlu disampaikan disini bahwa Ankum penggugat yaitu Dir narkoba Polda Riau telah berkali-kali memberikan teguran, nasehat maupun hukuman

disiplin

terhadap

penggugat

BRIGADIR

REVELINO

CHANDRA E, namun penggugat tetap melakukan perbuatan yang bertentangan dengan disiplin anggota Polri dan kode etik anggota Polri dimana penggugat telah diberikan hukuman disiplin sebelumnya sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu; ---------------------------------------------------------------------------6.

Keberatan penggugat pada hal 6 point 14,15,16 menyatakan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap penggugat BRIGADIR REVELINO CHANDRA E terkesan memaksakan kehendak dan tidak adil dengan tanpa mempertimbangkan faktor sosiologis, dimana penggugat memiliki prestasi sebagai anggota Polri; -----------------------Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap penggugat BRIGADIR REVELINO CHANDRA E telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam institusi Polri dan falsafah anggota Polri yaitu Tri Brata dan Catur Prasetya Polri, dimana seorang anggota Polri tidak boleh menggunakan Narkotika dan berperilaku sebagai Insan Bhayangkara yaitu memberikan contoh serta sebagai suri tauladan

dalam

masyarakat

serta

memberikan

perlindungan

ditengah-tengah masyarakat; ---------------------------------------------------Bahwa tentang prestasi yang disebutkan oleh penggugat memang merupakan

tugas

penggugat


sebagai

anggota

Polri

untuk


mengungkap kasus-kasus yang berkenaan dengan tugas pokoknya di Dit narkoba Polda

Riau,

namun

penggugat tidak dapat

mengendalikan diri dan cenderung bersikap merusak Institusi Polri di tengah masyarakat, malahan tidak mau masuk dinas sebagai anggota Polri; ------------------------------------------------------------------------7.

Bahwa berdasarkan tradisi yang berlaku dilingkungan Polri pada setiap apel pagi maupun siang para pimpinan/komandan telah memberikan arahan/nasehat kepada bawahannya agar menghindari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan menjauhi tindak pidana terutama yang berkaitan dengan narkoba, dan sebagai tindak lanjut pembinaan tersebut para pimpinan kesatuan telah berulang kali memberikan nasehat, tetapi penggugat tidak berubah malahan lari tidak masuk dinas, tindakan PTDH tersebut diambil karena untuk menghindari terjadi perbuatan lain yang dapat dilakukan oleh penggugat

yang

dapat

merusak

citra

Polri/Pemerintah,

dan

pembinaan yang dilakukan selama ini sudah melampaui dari aturan yang berlaku dalam dinas institusi Polri, dengan demikian tergugat telah melaksanakan azas-azas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; ---------------------------Berdasarkan

fakta-fakta/alasan–alasan

hukum

tersebut

diatas,

disimpulkan bahwa proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap BRIGADIR REVELINO CHANDRA E (penggugat) telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang–undangan yang berlaku dan sah menurut hukum; ---------------------------------------------------------------------------------------



Berdasarkan hal–hal tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------1)

Menolak

seluruh

gugatan

penggugat

atau

setidak-tidaknya

menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima; ------------------2)

Menyatakan

surat

keputusan

Kapolda

Riau

Nomor

:

Kep/371/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri (PTDH) atas nama BRIGADIR REVELINO CHANDRA E adalah sah menurut hukum; --3)

Menolak tuntutan rehabilitasi dari penggugat; ------------------------------

4)

Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat;--------------------------------------------------------------------------Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah

mengajukan Repliknya tertanggal 11 Desember 2013 yang diserahkan pada persidangan tanggal 11 Desember 2013;-----------------------------------Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya tertanggal 18 Desember 2013 yang diserahkan pada persidangan tanggal 18 Desember 2013; ----------------------------------Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan surat bukti berupa foto copy yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 10 dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya, sebagai berikut : -----------1. Bukti P-1

: Foto copy Surat Keputusan Kapolda Riau nomor : Kep/371/VII/2013


tanggal 24 Juli 2013 tentang


Pemberhentian Penggugat Tidak dengan hormat dari Dinas Polri (sesuai dengan aslinya);---------------2. Bukti P-2

: Foto copy Surat Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1418/XII/1997 tanggal 23

Desember

1997

tentang pengangkatan Penggugat sebagai Anggota Polri (foto copy dari foto copy);----------------------------3. Bukti P-3

: Foto copy Piagam Terima Kasih dan Penghargaan dari

Kepala

Kepolisian

Daerah

Riau

kepada

Revelino Chandra tanggal 14 Januari 2003 atas prestasi, dedikasi dan loyalitas selaku anggota polri dalam memberikan pengabdian kepada Negara, bangsa dan masyarakat (sesuai dengan aslinya);---4. Bukti P- 4

: Foto

copy

Piagam Penghargaan

dari Kepala

Kepolisian Resort Indragiri Hilir kepada Penggugat /Revelino

Chandra

Brigadir

NRP.78060198

tertanggal 2 Oktober 2007 atas keberhasilan dalam penangkapan narkoba jenis ganja sebanyak 2 ton 11 kg di wilayah hukum polsek Kemuning (sesuai dengan aslinya); ----------------------------------------------5. Bukti P-5

: Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (saksi) Elida Darnel (Orangtua Penggugat) oleh Brigadir Jhoniver Akbar tanggal 22 Februari 2013, yang menyatakan penyebab penggugat tidak masuk dinas karena ada permasalahan dengan isterinya (foto copy dari foto copy); -------------------------------------------------------------



6. Bukti P- 6

: Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Penggugat selaku terperiksa yang diperiksa oleh Brigadir Jhoniver Akbar tanggal 07 Januari 2013, dimana atas pemeriksaan tersebut disamping Penggugat tidak ditawarkan pendamping sebagaimana yang diamanatkan pasal 45 jo 75 huruf b Peraturan Kepala

Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 19 Tahun 2012, juga pemeriksaannya dilakukan

dirumah orangtua Pengggugat Jalan

Selindit Sukajadi Pekanbaru (foto copy dari foto copy);------------------------------------------------------------7. Bukti P- 7

: Foto copy Kliping Koran tentang Revelino Chandra dicium Kapolda Riau atas prestasinya menangkap 2,11 ton ganja (foto copy dari foto copy);----------------

8. Bukti P- 8

: Foto

copy

Kutipan

Akta

Nikah

Nomor

:

210/06/XII/2004 antara Revelino Chandra dengan Regina Safelly tanggal 06 Desember 2004 (foto copy dari foto copy); -----------------------------------------9. Bukti P- 9

: Foto copy Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (foto copy peraturan perundang-undangan);------------------

10. Bukti P- 10

: Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin



Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (foto copy peraturan perundang-undangan);-----------------Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya maka Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan surat bukti berupa foto copy yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 12 dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya sebagai berikut : --------------------------------------------------------------1. Bukti T-1

: Foto copy Laporan Polisi nomor : LP/22/X/2012/Bid Propam tanggal 4 Oktober

2013 an. BRIGADIR

REVALINO CHANDRA (sesuai dengan aslinya); -------2. Bukti T-2

: Foto copy daftar absensi personel Dit Narkoba Polda Riau bulan Juli 2012 s/d Oktober Januari 2013 an. BRIGADIR REVALINO CHANDRA (sesuai dengan aslinya); -------------------------------------------------------------

3. Bukti T-3

: Foto copy Berita Acara Pemeriksaan an. BRIGADIR REVALINO CHANDRA tanggal 7 Januari 2013 (sesuai dengan aslinya); --------------------------------------------------

4. Bukti T-4

: Foto copy surat keputusan tentang pembentukan komisi

kode

etik

profesi

Kepolisian

Nomor

:

Kep/203/IV/2013 tanggal 23 April 2013 an. BRIGADIR REVALINO CHANDRA (sesuai dengan aslinya);--------5. Bukti T-5

: Foto copy surat putusan komisi kode etik profesi Polri Nomor : PUT KKEP/05/V/2013/KKEP tanggal 6 Mei 2013 a.n. BRIGADIR REVALINO CHANDRA (sesuai dengan aslinya); --------------------------------------------------



6. Bukti T-6

: Foto copy putusan sidang banding komisi kode etik profesi Polri Nomor : PUT BANDING/04/VI/2013/KOM BANDING tanggal 21 Juni 2013 a.n. BRIGADIR REVALINO CHANDRA (sesuai dengan aslinya); --------

7. Bukti T-7

: Foto copy salinan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat Nomor : Kep/371/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 a.n. BRIGADIR REVALINO CHANDRA (sesuai dengan aslinya); ----------------------------------------

8. Bukti T-8

: Foto copy pendapat dan saran hukum nomor : R/ND11/III/2013/Bidkum tanggal 20 Maret

2013 a.n.

Terperiksa BRIGADIR REVALINO CHANDRA (sesuai dengan aslinya); -------------------------------------------------9. Bukti T-9

: Foto

copy PP RI No. 1

tahun 2003 tentang

pemberhentian anggota Polri (foto copy peraturan perundang-undangan); -----------------------------------------10. Bukti T-10 : Foto copy Perkap No. 14 tahun 2011 Tentang Komisi Kode

Etik

Profesi

Polri

(foto

copy

peraturan

perundang-undangan);------------------------------------------11. Bukti T-11 : Foto copy Perkap No. 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri (foto copy peraturan perundang-undangan);---------------------12. Bukti T-12 : Foto Copy berkas perkara sidang komisi kode etik Polri No. BPP/03/I/2013/Wabprof tanggal 16 Januari 2013 a.n. Brigadir Revelino Candra (foto copy dari foto copy);-----------------------------------------------------------------



Bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis, pihak Penggugat

telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama

OKTOMI SAPUTRA dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : --------------------------- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat karena teman kerja pada bagian Narkoba Polda Riau ;-------------------------------------------------------- Bahwa benar saksi Penggugat diberhentikan karena tidak masuk berdinas lebih dari 30 hari berturut turut ;---------------------------------------- Bahwa benar saksi mengetahui Revelino lagi ada masalah keluarga sehingga dia tidak masuk kerja karena mencari keberadaan isteri dan 2 orang anaknya ;------------------------------------------------------------------------- Bahwa saksi mengetahui bahwa Revelino tidak masuk kantor sejak bulan Juli 2012 s/d bulan Oktober 2012 yang lalu ;---------------------------- Bahwa benar saksi pernah ikut bersama beliau mencari keberadaan isteri dan 2 orang anaknya sampai keluar kota ;------------------------------ Bahwa benar setahu saksi Revelino belum pernah dipanggil oleh atasannya untuk Pembinaan ;------------------------------------------------------ Bahwa

benar

saksi

mengetahui

Revelino

pernah

mendapat

Penghargaan dari Pimpinan sewaktu menangkap ganja 2 ton 11 Kg ;--- Bahwa

benar sepengetahuan saksi apabila anak buah melakukan

pelanggaran yang melakukan tegoran atau pembinaan adalah kanitnya masing masing ;------------------------------------------------------------------------Bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis, pihak Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : ------------------------1. HIDINIA RAHMAT TUESA yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-Halaman 26 dari 46 halaman.


- Bahwa benar saksi bertugas di Polda Riau sejak tahun 2002 di bagian Itwalprov ;------------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi pernah menangani pemeriksaan Revelino yang kemudian dilimpahkan kepada junior saya ;--------------------------------- Bahwa benar Revelino diperiksa atas perintah pimpinan kerena beliau tidak masuk dinas lebih dari 30 hari berturut-turut ;--------------- Bahwa benar Revelino diperiksa pada tanggal 07 Januari 2013 oleh Brigadir Jhoniver Akbar ;---------------------------------------------------------- Bahwa benar setelah pemberkasan perkara selanjutnya diadakan Sidang Kode Etik yang dilakukan pada tanggal 2 Mei 2013 ;----------- Bahwa benar dasar yang dipakai dalam sidang kode Etik adalah Perkap No.14 tahun 2011 ;------------------------------------------------------- Bahwa benar Pemeriksaan yang dilakukan oleh Brigadir Jhoniver Akbar tidak ada didampingi oleh Pendamping ;----------------------------- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pemanggilan dan pembinaaan dari atasan beliau sebelumnya ;------------------------------2. JHONIVER AKBAR yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :------------- Bahwa benar saksi pernah memeriksa Revelino pada tahun 2013 yang lalu ;----------------------------------------------------------------------------- Bahwa benar saksi memeriksa Revelino karena ada Surat Perintah dari atasan ;-------------------------------------------------------------------------- Bahwa benar Revelino diperiksa karena adanya Laporan Rekap Absensi tidak masuk dinas selama 49 hari ;--------------------------------



- Bahwa benar saksi semula melakukan pemeriksaan di rumah kemudian dilanjutkan penanda tanganannya di kantor pada tanggal 07 Januari 2013 ;-------------------------------------------------------------------- Bahwa benar saksi memeriksa Revelino berdasarkan Laporan Kepolisian yang dibuat oleh Briptu Nopika Saputra ;---------------------- Bahwa benar dalam pemeriksaan tersebut Revelino tidak ada didampingi oleh Pendamping ;--------------------------------------------------- Bahwa benar saksi ada menyarankan perlu ada pendamping atau tidak dalam pemeriksaan ini ;---------------------------------------------------- Bahwa benar selain Revelino saksi juga memeriksa ibu kandung Revelino pada bulan Pebruari 2013 yang lalu ;----------------------------- Bahwa benar saksi tidak tahu Revelino ada melakukan kesalahan kesalahan lainnya ;----------------------------------------------------------------Bahwa dalam persidangan perkara tersebut baik Penggugat maupun

Tergugat

yang

masing-masing

melalui

kuasanya

telah

mengajukan Kesimpulannya tertanggal 26 Februari 2014 dipersidangan dan akhirnya masing-masing mohon Putusan; -----------------------------------Bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu dalam pemeriksaan Persidangan ini dan untuk mempersingkat Putusan ini semuanya termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk sengketa ;--------------------Menimbang,

bahwa

dalil-dalil

gugatan

Penggugat

pada

pokoknya menyatakan terbitnya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Halaman 28 dari 46 halaman.


Daerah Riau Nomor : Kep/371/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama : REVELINO CHANDRA E, yang menjadi objek gugatan a quo, (vide bukti P.1 = T.7), sangat merugikan Penggugat, dikarenakan tindakan Tergugat tersebut jelas-jelas cacat yuridis dan tidak sesuai dengan prosedur Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya bertentangan dengan Pasal 45 ayat (1) (2) jo Pasal 75 huruf (b), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2012, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Azas Kecermatan dan Azas Keseimbangan ;---------Menimbang , bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dan menyatakan terbitnya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/371/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama REVELINO CHANDRA E yang menjadi objek gugatan a quo (vide bukti P.1 = T.7) telah sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku dalam instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia serta tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) seperti yang dituduhkan Penggugat dalam gugatannya ; ----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup sesuai dengan aslinya dan foto copynya diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama: OKTOMI SAPUTRA, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan ;----------------------------------



Menimbang, bahwa begitu juga untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, dan foto copynya diberi tanda T.1 sampai dengan T.12 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : BRIPTU HIDINIA RAHMAT TUESA dan BRIPTU JHONIVER AKBAR, kesemuanya telah memberi keterangan dibawah sumpah yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan ;---------------------Menimbang, bahwa didalam proses pembuktian dan untuk mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Normatif Pasal 100 jo Pasal 107 Undang Undang Nomor : 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;---------------------------Menimbang, bahwa dari jawab jinawab dan bukti-bukti yang diajukan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-------------------------

Bahwa

Penggugat

berdasarkan

adalah

Petikan

anggota

Surat

Keputusan

Polri

yang

diangkat

Kepolisian

Republik

Indonesia Nomor : Pol.Skep/1418/XII/1997, tentang Pengangkatan Prajurit Siswa Pendidikan Pertama Bintara Prajurit Karier Polri Pria T.A 1997/1998 tanggal 23 Desember 1997. (vide bukti P.2) ;---------

Bahwa Penggugat telah meninggalkan tugas dari dinas Polri selama

49

hari

dari

dinas

kesatuannya

Anggota

Banum

Ditresnarkoba Polda dikarenakan mencari isteri dan anaknya sampai sekarang belum juga diketemukan ;-------------------------------

Bahwa berdasarkan laporan polisi Nomor : LP/122/X?2012/ Bid Propam pada tanggal 04 Oktober 2012, terhadap Penggugat (Brigadir Revelino Chandra E) yang telah meninggalkan tugas



tidak masuk kerja selama 49 hari dari tanggal 27 Juli 2012 s/d 24 Oktober 2012 (vide bukti T.1 dan T.2) ;-------------------------------------

Bahwa telah dilakukan Pemeriksaan pendahuluan terhadap Penggugat pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013, yang dilakukan oleh JHONIVER

AKBAR, Pangkat Briptu, jabatan

Banum Subbid Wabprofbid Propam Polda Riau yang dilakukan dirumah orang tua Penggugat di Jalan Selindit No,17 Sukajadi Pekanbaru, dimana dalam pemeriksaan tersebut tidak ada pendampingnya (vide bukti P.6 = T.3) ;-------------------------------------

Bahwa berdasarkan Putusan Sidang Kode Etik Polri Nomor : PUT KKEP/05/V/2013KKEP,

tertanggal

6

Mei

2013,

terhadap

Penggugat (REVELINO CHANDRA E), Pangkat Brigadir Polisi, NRP. 78060198, jabatan Banum Ditresnarkoba Polda Riau yang isinya terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 14 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan menjatuhkan sanksi yang bersifat rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). (vide bukti T.5) ; -------------------------------------------------------

Bahwa terhadap Rekomendasi tersebut tebitlah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/371/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013, tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) dari dinas polri atas nama Brigadir Polisi Revelino Chandra E. (vide bukti P.1 = T.7) ; -------------------------------------------------------

-

Bahwa

berdasarkan

Peraturan

Kepala

Kepolisian

Republik

Indonesia No, 19 Tahun 2012, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian RI khususnya Pasal 45



ayat (1) dan (2) jo Pasal 75 huruf (b) yaitu “ Jika pelanggar diperiksa dalam pemeriksaan wajib ada pendamping, akan tetapi jika menolak harus buat pernyataan penolakan dan pendampingan ini tidak ditingkat pemeriksaan saja, tetapi juga ditingkat sidang komisi kode etik “;----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, yang menjadi permasalahan antara para pihak yang harus dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan dengan mengedepankan pada suatu pertanyaan

adalah

apakah

penerbitan

Surat

Keputusan

Kepala

Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/371/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013, tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) dari dinas kepolisian atas nama Brigadir Revelino Chandra E (vide bukti P.1 = T.7) telah didasarkan pada alasan yang berdasarkan hukum ;---------------------Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara didalam mempertimbangkan terhadap pokok permasalahan ini hanya akan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti yang relevan dengan pokok perkara ; ------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Azas Untersuchungs Maxim, dimana Hakim diberi kewajiban dan wewenang oleh Undang-Undang untuk mengumpulkan alat bukti secara teoritis dalam hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal adanya azas pembuktian bebas, dimana Hakim yang memeriksa dan memutus permasalahan ini diberi kebebasan untuk memutuskan sendiri fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan menentukan alat-alat bukti yang digunakan untuk pembuktian suatu fakta ; ---------------------------------------------------------------------------------



Menimbang, bahwa pengujian apakah terhadap objek gugatan a quo telah diterbitkan oleh Tergugat pada suatu alasan yang berdasarkan hukum atau tidak, Pengadilan akan melakukan pengujian dengan merujuk pada Ketentuan Normatif yang termuat dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (a) (b) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara

yang menyebutkan alasan yang dapat

digunakan dalam gugatan adalah : --------------------------------------------------(1). Apakah tindakan Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah

Riau Nomor :Kep/371/VII/2013 tanggal

24 Juli 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Brigadir Polisi Revelino Chandra E (vide bukti P.1=T.7) telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku ;----------------------------------------------------------(2) Apakah juga terbitnya objek gugatan a quo (vide bukti P.1 =T.7) tersebut juga telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ? ;--------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa kedua tolak ukur pengujian tersebut haruslah dihubungkan dengan dasar kewenangan, prosedural dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukum dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUBP) ;-----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Normatif UndangUndang No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara RI Pasal 30 ayat (1), (3) yang berbunyi sebagai berikut :----------------------------------------------



Pasal 30 ayat (1) berbunyi yaitu : “Anggota Kepolisian Negara RI dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat” ;-------------------Pasal 30 ayat (3) berbunyi yaitu : “Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”;-Menimbang,

bahwa

selanjutnya

berdasarkan

ketentuan

Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2003, tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI, khususnya Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :-----Pasal 15 berbunyi : Memberhentikan Anggota Kepolisian Negara dilakukan oleh : ---------------------------------------------------------------------------(a). Presiden RI untuk pangkat Komisaris Besar (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi ;.---------------------------------------------------------------------------(b). Kepala Kepolisian Negara RI untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah ;-----------------------------------------Dalam penjelasan BAB 1. Umum : -------------------------------------------------Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden, sedangkan hal hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara RI selaku penanggung jawab penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia dilingkungan Kepolisian Negara RI ;-------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.Pol.: Kep/74/XI/2003, tentang Pokok Pokok Penyusunan Lapis Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia , khususnya angka 5 berbunyi sebagai berikut : --------------------------------------------------Halaman 34 dari 46 halaman.


Angka 5

:

Pemberhentian

dan

pengakhiran

dinas

Polri

dengan

kepangkatan AIPTU kebawah dilimpahkan kewenangannya kepada Kapolda dan di lingkungan Mabes Polri dilimpahkan kepada Deputy Sumber Daya Manusia Kapolri, ;---------------Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI No.Pol.: Skep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004, tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Kepolisian Negara RI, khususnya angka 4 berbunyi sebagai berikut:---------------------------------------------------------------------------------------Angka 4

: Kepala Kepolisian Negara RI melimpahkan kewenangan kepada Kapolda untuk Pangkat Ajun Inspektur Satu (AIPTU) kebawah di kewilayahannya;-------------------------------------------Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut

diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (Kepala Kepolisian Derah Riau) secara Institusional adalah Lembaga yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan, maka dengan demikian secara yuridis Tergugat (Kepala Kepolisian Daerah Riau) mempunyai wewenang untuk menerbitkan Surat Keputusan objek gugatan telah sesuai dengan kewenangannya ;-----------Menimbang, mempertimbangkan

bahwa

terhadap

selanjutnya

penerbitan Surat

Pengadilan

akan

Keputusan

Kepala

Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/371/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Brigadir Polisi REVELINO CHANDRA E. (Vide bukti P.1 = T.7), didasari dari rekomendasi Putusan Sidang Kode Etik Polri Nomor : PUT.KKEP/05/V/2013/KKEP tanggal 6 Mei 2013 terhadap Penggugat Halaman 35 dari 46 halaman.


(vide bukti T.5), serta Pemeriksaan Pendahuluan yang dilakukan terhadap Penggugat pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013, oleh Briptu JHONIVER AKBAR, jabatan Banum Subbid Wabrop Polda Riau (vide bukti P.6 = T.3), dari segi procedural apakah telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku ;----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa didalam permasalahan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mengedepankan pendekatan dengan penafsiran Sistematis, dimana berdasarkan ketentuan normatif Peraturan Kepala Kepolisian Nomor. 19 Tahun 2012, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian RI, khususnya Pasal 45 ayat (1), (2) jo Pasal 75 huruf (b) berbunyi sebagai berikut : ------------------------Pasal 45 berbunyi : -----------------------------------------------------------------------Ayat (1) : Dalam hal terduga pelanggar tidak menunjuk pendamping, akreditor meminta pengemban fungsi hukum menunjuk pendamping bagi terlanggar selama proses pemeriksaan ;----Ayat (2) : Dalam hal terduga pelanggar menolak pendamping yang ditunjuk

oleh

fungsi

hukum,

terduga

pelanggar

wajib

membuat surat penolakan ; --------------------------------------------Sedangkan Pasal 75 huruf (b) berbunyi sebagai berikut : ------------------Huruf (b) : Pendamping terduga pelanggar pada saat pemeriksaan pendahuluan dan sidang Kode Etik ;---------------------------------Menimbang,

bahwa

selanjutnya

berdasarkan

Peraturan

Pemerintah Nomor : 1 Tahun 2003, tentang Pemberhentian Anggota Polri pasal 14 ayat (1) huruf a, berbunyi sebagai berikut :----------------------------Pasal 14 ayat (1) : Anggota Kepolisian Negara RI diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Halaman 36 dari 46 halaman.


Negara RI apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;-----------------------------------Menimbang, bahwa terbitnya Surat Keputusan Kepolisian Daerah riau Nomor : Kep/371/VII/2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri atas nama Brigadir Polisi REVELINO CHANDRA E. (vide bukti P.1 = T.7) didasari Rekomendasi Putusan Sidang Kode Etik Polri Nomor : PUT KKEP/05/V/2013/KKEP, tanggal 6 Mei 2013, terhadap Penggugat yang isinya menjatuhkan sanksi yang bersifat Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) (vide bukti T.6) ;-----------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

dari

bukti

T.5

tersebut

berawal

ditindaklanjuti adanya Laporan Polisi No : LP/122/X/2012/Bid Propam tertanggal 04 Oktober 2012 terhadap Penggugat (Brigadir Polisi Revelino Chandra E) yang telah meninggalkan tugas tidak masuk kerja selama 49 hari dari tanggal 27 Juli 2012 s/d 24 Oktober 2012 (vide bukti T.1 dan bukti T.2), dari hal tersebut langsung dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap Penggugat (Brigadir Polisi Revelino Chandra E), pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2013 yang dilakukan oleh Briptu Jhoniver Akbar, Jabatan Banum Subbid Wabprop Bid Polda Riau dilaksanakan di Rumah Orang tua Penggugat di Jalan Selindit No.17 Sukajadi Pekanbaru (vide bukt P.6 = T.3) ;--------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat mendalilkan objek gugatan a quo (vide bukti P.1 = T.7) dari Rekomendasi Putusan Sidang Komisi Kode Etik Nomor : PUT KKEP/05/V/2013/KKEP tanggal 6 Mei 2013 terhadap Penggugat yang isinya menjatuhkan sanksi Halaman 37 dari 46 halaman.


yang bersifat Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) (Vide bukti T.5), yang berawal dari Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Briptu Jhoniver Akbar, jabatan Banum Subbid Wabprop Bid Polda Riau yang dilakukan dirumah Orang tua Penggugat di Jalan Selindit No.17 Sukajadi Pekanbaru, (vide bukti P.6 = T.3), dimana didalam pemeriksaan tersebut Penggugat tanpa ditawari Pendamping ;-------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dipertentangkan para pihak tersebut diatas dikaitkan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku serta dengan cermat mempelajari bukti-bukti dan saksi para pihak dipersidangan ditemukan fakta hukum, bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/122/X/2012/Bid Propam tanggal 04 Oktober 2012 yang dibuat oleh NOPIKA SAPUTRA, Pangkat Briptu, Jabatan Anggota Hartib Sub Bid Provos Bid Propam Polda Riau (vide bukti T.1)

berdasarkan

daftar

absensi ketidakhadiran

Penggugat

sebanyak 49 hari dari tanggal 27 Juli 2012 s/d 24 Oktober 2012 (vide bukti T.2), telah dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap Penggugat (Brigadir Polisi Revelino Chandra E) oleh Briptu Jhoniver Akbar yang dilakukan dirumah Orang tua Penggugat di Jalan Selindit No.17 Sukajadi Pekanbaru, (vide bukti P.6 = T.3), tanpa ditawari pendamping ;--------------Menimbang, bahwa merujuk dari (bukti P.6 = T.3) yaitu berupa Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Penggugat yang dilakukan dirumah Orang tua Penggugat di Jalan Selindit No.17 Sukajadi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 dan dibenarkan oleh Penggugat itu sendiri yang dalam persidangan memberi keterangan memang diperiksa di rumah Orang tuanya dan tanpa dengan pendamping, tetapi menurut



keterangan pihak pemeriksa yaitu Briptu Jhoniver Akbar bahwa Penggugat tidak menyampaikan bahwa Penggugat minta didampingi pendamping didalam pemeriksaan pendahuluan tersebut ;--------------------Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat didalam pemeriksaan pendahuluan terhadap Penggugat yang dilakukan dirumah Orang tua Penggugat tersebut terlepas apakah Penggugat minta atau tidaknya pendamping, tetapi menurut Peraturan Kepala Kepolisian Nomor : 19 Tahun 2012, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian RI khususnya Pasal 45 Ayat (1) (2) jo Pasal 75 huruf (b) yaitu wajib didampingi pendamping, kalau tidak ada pendamping, maka terhadap Penggugat harus membuat Surat Pernyataan Penolakan pendamping tersebut;-------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Penggugat yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2013 oleh Briptu Jhoniver Akbar yang dilakukan dirumah Orang tua Penggugat, pendamping

dimana dan

dalam

juga

pemeriksaan

tidak

ada

tersebut

surat

tidak

Pernyataan

ditawari

Penolakan

pendamping, maka Majelis Hakim berpendapat sudah jelas pemeriksaan terhadap Penggugat tersebut cacat hukum karena tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, khususnya Pasal 45 ayat (1), (2) jo Pasal 75 huruf (b) Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No.19 Tahun 2012, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian RI ;------Menimbang,

bahwa

dengan

cacat

hukum

terhadap

pemeriksaan pendahuluan terhadap Penggugat dikarena tidak sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku, maka juga terhadap hasil pemeriksaan

sidang


Komisi

Kode

Etik

Nomor

:

PUT


KKEP/05/V/2013/KKEP tanggal 6 Mei 2013 terhadap Penggugat yang isinya

menjatuhkan

sanksi

yang

bersifat

Rekomendasi

berupa

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), (vide bukti T.5) dan ditindaklanjuti terbit Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/371/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polisi atas nama Brigadir Polisi Revelino Chandra E (vide bukti P.1 = T.7) tidak dapat dibenarkan, karena cacat hukum, karena dari hasil pemeriksaan tanpa didasari oleh pemeriksaan prosedur yang berlaku ;-----------------------------------------------Menimbang,

bahwa

berikutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan Azas Kecermatan dan Azas Keseimbangan yang mensyaratkan setiap Keputusan Badan/Pejabat

Tata Usaha Negara

yang dikeluarkan/diterbitkan harus juga berdasarkan pada Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ; ---------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya disayangkan Ankum (sebagai atasan yang berhak menghukum), dan dimana Penggugat (Brigadir Polisi Revelino Chandra E) yang langsung dibawah pembinaannya tidak pernah dipanggil terlebih dahulu untuk menghadap karena telah melakukan kesalahan dan pelanggaran tidak masuk kerja selama 49 hari dari bulan Juli 2012 s/d 24 Oktober 2012, (vide bukti T.2) ;----------------------------------Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, dimana Ankum (sebagai atasan yang berhak menghukum), menurut Majelis Hakim kurang cermat, yang seharusnya Penggugat (Brigadir Polisi Revelino

Chandra

E)

dipanggil

terlebih

dahulu

untuk

diminta

keterangannya/penjelasannya dan ditegur secara lisan maupun tertulis berkaitan dengan ketidakhadirannya selama 49 hari kerja sesuai laporan Halaman 40 dari 46 halaman.


absensi (vide bukti T.5) untuk diberikan pembinaan terlebih dahulu kepada Penggugat (Brigadir Polisi Revelino Chandra E), dan kalau tidak bisa diberikan pembinaan lagi, barulah Ankum (sebagai atasan yang berhak menghukum) mengambil tindakan lebih lanjut, tetapi bukan malah memberikan saran atau pendapat Penggugat (Brigadir Polisi Revelino Chandra E) untuk dibawa ke sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (vide bukti T.5) ; ----------------------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

begitu

juga

terhadap

Tergugat

menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/371/VII/2013, tanggal 24 juli 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas kepolisian an. Revelino Chandra E (vide bukti P.1 = T.7), yang berdasarkan Rekomendasi Hasil Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Nomor : PUT KKEP/05/V/2013/KKEP tanggal 6 Mei 2013, (vide bukti T.5) terhadap Penggugat, yang berawal dari pemeriksaan pendahuluan terhadap Penggugat yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2013, dirumah Orang tua Penggugat (Vide bukti P.6 = T.3), menurut Majelis Hakim bahwa sanksi yang berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Penggugat tidak seimbang

dengan

kesalahan

dan

pelanggaran

yang

dilakukan

Penggugat, karena Penggugat tidak masuk kerja selama 49 hari kerja tersebut dikarenakan masalah keluarga ;-------------------------------------------Menimbang, bahwa dimana seharusnya Penggugat karena kesalahan dan pelanggaran tidak masuk kerja selam 49 hari dikarenakan masalah keluarga yang tidak seharusnya Penggugat langsung diberikan sanksi berat yaitu berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), tetapi seharusnya diberikan sanksi administrative dulu yaitu berupa



penundaan kenaikan pangkat, penundaan kenaikan gaji berkala, dipindahkan tugas kewilayah yang berbeda dengan sesuai kesalahannya, apalagi selama menjadi anggota Polri Penggugat pernah mendapatkan penghargaan dari Kapolda Riau pada tanggal 14 Januari 2003, atas prestasi, dedikasi, dan loyalitas sebagai anggota Polri (vide buki P.3), dan juga dapat penghargaan dari Kepala Kepolisian Resort Indragiri Hilir tanggal 2 Oktober 2007, atas keberhasilan menangkap narkoba jenis ganja sebanyak 2 ton 11 kg dalam wilayah hukum Polsek Kemuning (vide bukti P.4) ;-----------------------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

dari

rangkaian

dan

uraian-uraian

pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berkeyakinan berdasarkan buktibukti dipersidangan dan menjadi fakta hukum yang terjadi bahwa terbitnya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/371/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polisi atas nama Brigadir Polisi Revelino Chandra E (Vide bukti P.1 = T.7) adalah cacat hukum karena diterbitkan

tidak

sesuai

dengan

prosedur

yang

berlaku

karena

bertentangan dengan Pasal 45 Ayat (1), (2) jo Pasal 75 huruf (b) Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor : 19 Tahun 2012, tentang Susunan Organsasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI dan serta melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya Azas Kecermatan dan Azas Keseimbangan, dan oleh karenanya terhadap objek gugatan haruslah dibatalkan;----------------Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/371/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri Halaman 42 dari 46 halaman.


atas nama Revelino Chandra E (Vide bukti P.1 = T.7) telah dinyatakan batal, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dapatlah untuk dikabulkan ;-------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan telah dinyatakan batal, maka memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara/objek gugatan tersebut, hal ini berarti petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dapatlah dikabulkan pula ;----------------Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Nomor : Kep/371/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri atas nama Revelino Chandra E (Vide bukti P.1 = T.7) telah dinyatakan batal, maka merujuk Ketentuan pasal 97 ayat 8, 9 huruf (a) dan (b), 10 Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara,

maka

memerintahkan

kepada

Tergugat

untuk

merehabilitasi nama baik Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat Penggugat seperti semula, dan berarti petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) tersebut patut dikabulkan ;------------------------Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan ini, meskipun sah sebagai alat bukti, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat adalah dipihak yang kalah, maka berdasarkan Ketentuan Normatif Pasal 110 Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Halaman 43 dari 46 halaman.


Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam dictum putusan ini ; -------------------------------------------Mengingat ; Ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 1 Tahun 2003, tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian RI jo Peraturan Kepolisian RI Nomor : 19 Tahun 2012, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI serta Undang Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan lain yang bersangkutan ;-----MENGADILI DALAM POKOK PERKARA : ---------------------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ----------------------2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor

:

Kep/371/VII

/2013,

tanggal

24

Juli

2013,

tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri an. Revelino Chandra E ; ----------------------------------------------------------------3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/371/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri An. Revelino Chandra E ; -------------------------------------------4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat Penggugat seperti semula ; ----------------------------------------------------------------------------------



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 146.000,- (Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah); ---------------------------------------------------------------------------------Demikan diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada hari : RABU, tanggal 05 MARET 2014, oleh kami : HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H., dan JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H.,M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 12 MARET 2014, oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh SYAIFUDDIN ANSARI, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.-------------------------

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.

HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II, Ttd

JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H.,M.H. PANITERA PENGGANTI, Ttd

SYAIFUDDIN ANSARI, S.H.,M.H.



Perincian Biaya Perkara : -

Pendataran Gugatan

:

Rp. 30.000,-

-

ATK Perkara

:

Rp. 50.000,-

-

Surat Panggilan

:

Rp. 55.000,-

-

Materai

:

Rp.

6.000,-

-

Redaksi

:

Rp.

5.000,-

Jumlah

:

Rp. 146.000,-

(Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)



PTUN-Pbr

Recommend Documents