PUTUSAN NOMOR : 29/G/2013/PTUN-Pbr “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan H.R. Soebrantas KM. 9 Pekanbaru telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa antara RUSLI NURDIN :
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. Pasir Putih RT / RW, Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar /Jl.Sei Sialang RT.02/RW.02 Desa tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar ;--Dalam hal ini memberi Kuasa Hukum kepada :-----1. HERWANSYAH, S.H ;------------------------------------2. EDI DAMHUDI, S.H ;--------------------------------------3. MUHAMMAD NUR, SH ;---------------------------------Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Firm HMEd & Associates, yang berkantor di Jalan Imam Munandar / Harapan Raya Nomor 78 A. Pekanbaru Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. / SKK-PTUN / VII / 2013, tanggal 15 Juli 2013 ;-----------------------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai …….. PENGGUGAT M
E
L
A
W
A
N
KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN KAMPAR,
Berkedudukan
di
Jalan
Lingkar
(STA.8+000) Bangkinang ;---------------------------------Dalam …………
2 Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :----------------1. Tarmizi, SH. MH., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kampar ;------------------------------2. Ahmad
Syukri,
SH.,
Jabatan
Kasubbag
Perundang-undangan Setda Kabupaten Kampar ;3. Khairuman, SH., Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kampar ;-------------------Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia berkantor pada Kantor Bupati Kampar, yang beralamat di Jalan Lingkar (STA. 8 + 000) Bangkinang ;---------4. Sirajul Munir, SH. M.H,. Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Sirajul Munir, SH. MH & Associates, beralamat di Jalan Kaharudin Nasution No. 265 Pekanbaru Riau ;----Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1 / CKTR-SKK / 857 tanggal 10 September 2013 ;--------Selanjutnya disebut sebagai ------------ TERGUGAT Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : A. 29 / PEN-MH / 2013 / PTUN-Pbr tanggal 21 Agustus 2013, Tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim ;-------------Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 29 / PEN.PP / 2013 / PTUN-Pbr tanggal 26 Agustus 2013, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;----------------------------------------------------------------------------------Telah ………..
3 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 29 / PEN.HS / 2013 / PTUN-Pbr tanggal 24 September 2013, Tentang Penetapan Hari Sidang ;--------------Telah membaca berkas perkara, surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi dari pihak Tergugat ;-----------------------------------------------TENTANG DUDUKNYA SENGKETA Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 16 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 20 Agustus 2013 dan telah diperbaiki tanggal 24 September 2013, di bawah Register Perkara Nomor 29 /
G / 2013 /
PTUN-Pbr yang mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :Yang menjadi obyek gugatan adalah :--------------------------------------------“ Surat Penetapan Pembongkaran Nomor : 640 / CKTR-SET / 2013 / 630 tertanggal 25 Juni 2013 “ ;------------------------------------------------------------A. TENTANG KRONOLOGIS : 1. Bahwa Penggugat adalah Pengelola Pasar Rakyat / Pasar LKMD yang terletak di Jalan Pasir Putih RT.02 / RW.11 Dusun 1 Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar ;-----------2. Bahwa Pasar sudah mulai berdiri sejak Tahun 1995 dan pendirian pasar tersebut didasari pada kebutuhan Masyarakat akan pasar, dimana saat itu masyarakat mengalami kesulitan dalam berbelanja, karena jauhnya pasar terdekat yang ada yaitu pasar dupa di Tangkerang yang berjarak sekitar 10 KM, dan pasar Taratak Bulu juga berjarak sekitar 10 KM ;--------------------------------------------------3. Bahwa pendirian pasar rakyat tersebut dilakukan di atas tanah milik saudari DAHNIAR, dimana hal tersebut dilakukan dalam bentuk perjamjian antara Penggugat dengan saudari DAHNIAR ;------------4. Bahwa ………….
4 4. Bahwa oleh karena pasar tersebut hanyalah merupakan pasar rakyat, dan pada mulanya hanya didirikan beberapa kios dan los, maka Penggugat belum melakukan pengurusan izin pasar tersebut 5. Bahwa ketika perkembangan pasar semangkin baik dan ramai, pada Tahun 2001 di atas tanah milik saudari DAHNIAR tersebut yang di atasnya berdiri pasar yang Penggugat kelola, terbit 2 (dua) Sertifikat Hak Milik masing-masing :------------------------------------------
Sertifikat Hak Milik No. 06 Tahun 2001 tertanggal 17 Mei 2001 atas nama H. Abdul Rahman Kasim, BA ;------------------------------
-
Sertikat Hak Milik No. 06 Tahun 2001 tertanggal 17 Mei 2001 atas nama H. Abdul Rahman Kasim, BA ;------------------------------
6. Bahwa terbitnya kedua Sertifikat tersebut, menimbulkan persoalan antar keluarga saudari DAHNIAR dengan saudara H. Abdul Rahman Kasim, BA dan atas terbitnya kedua Sertifikat tersebut pada Tahun 2005, saudari Dahniar mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bangkinang di Bangkinang dengan Register Perkara Nomor : 21 Pdt.G / 2005 / PN.BKN ;-----------------------------7. Bahwa pada gugatan di pengadilan Negeri Bangkinang tersebut, gugatan saudari Dahniar dinyatakan “ tidak dapat diterima “, dan selanjutnya Dahniar mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dimana ternyata permohonan Banding saudari Dahniar “ dikabulkan “, dan selanjutnya saudar H. Abdul Rahman Kasim mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, dimana dalam Kasasi tersebut permohonan Kasasi Abdul Rahman ditolak dan Mahkamah Agung kembali menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengabulkan gugatan saudari Dahniar, yang pada pokoknya menyatakan obyek sengketa yang sekarang berdiri pasar di atasnya adalah milik saudari Dahniar ;----8. Bahwa …………..
5 8. Bahwa saudari Dahniar yang telah memiliki Putusan Mahkamah Agung mengajukan Peneguhan Hak Miliknya atas tanah yang diatasnya telah dibangun pasar rakyat oleh Penggugat, sehingga terbitlah dua Surat keterangan Tanah yaitu :------------------------------a. Surat Keterangan Tanah Reg. 342 / SH / 2011 / tanggal 19 Oktober 2011 yang ditanda tangani Camat Siak Hulu Drs. Jonfriadi dan Register No.11 / SKST / TM / 2009 tanggal 23 Nopember 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tanah Merah Kariani ;----------------------------------------------------------------b. Surat Keterangan Tanah Reg. 343 / SH / 2011 / tanggal 19 Oktober 2011 yang ditanda tangani Camat Siak Hulu Drs. Jonfriadi dan Register No. 10 / SKST / TM / 2009 tanggal 23 Nopember 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tanah Merah Kariani ;---------------------------------------------------------------Yang kedua Surat Keterangan tersebut atas nama Dahniar ;---------9. Bahwa meskipun saudara Abdul Rahman Kasim/ahli warisnya mengajukan peninjauan Kembali karena Peninjauan Kembali tidak menunda eksekusi, maka Penggugat berdasarkan dua surat sebagaimana dalam angka 8 (delapan) Penggugat mengajukan permohonan IZIN PENDIRIAN PASAR ;-----------------------------------10. Bahwa setelah melakukan beberapa prosedur dan mendapat dukungan dari 5 (lima) desa yaitu masing-masing :--------------------a. Desa Baru ;--------------------------------------------------------------------b. Desa Pangkalan Baru ;-----------------------------------------------------c. Desa Buluh Cina ;------------------------------------------------------------d. Desa Tanah Merah ;---------------------------------------------------------e. Desa Pandau Jaya ;---------------------------------------------------------Dan juga ………..
6 Dan juga surat dukungan dari Camat Siak Hulu yang ditujukan kepada Bupati Kampar tanggal 19 Oktober 2011 ;----------------------11. Bahwa atas permohonan dan dukungan dari lima Desa dan satu Kecamatan, maka PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN memberikan SURAT IZIN PENDIRIAN PASAR Nomor : 060/DPKP/2011/320 tertanggal 24 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kampar ALI NUFIAH ;-----12. Bahwa atas pendirian pasar tersebut, Penggugat juga telah melakukan kewajiban “ Pembayaran setoran retribusi pasar Putra Desa Tanah Merah “ terakhir dibayar Per Maret 2013 ;----------------13. Bahwa selanjutnya persoalan muncul ketika terjadi penggantian Kepala
Daerah
/
Bupati
Kampar
dari
sebelumnya
Bapak
BURHANUDDIN ke saudara JEFRI NUR menjadi Bupati Kampar, dimana saudara JEFRI NUR juga memiliki pasar ( pasar ulul albab / Pasar Syariah, nama pasarnya berganti–ganti ) persis di sebelah pasar yang dikelola oleh PENGGUGAT;-----------------------------------14. Bahwa karena Permohonan Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Abdul Rahman Kasim dikabulkan ( Permohonan PK diajukan oleh anaknya, karena Abdul Rahman meninggal dunia ) dimana dalam Putusan Peninjauan Kembali gugatan Penggugat / saudari DAHNIAR “ dinyatakan tidak dapat diterima “, maka atas Putusan Peninjauan Kembali tersebut, secara hukum saudara Dahniar masih memiliki hak mengajukan upaya hukum kembali, maka saudari DAHNIAR kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Register Perkara Nomor : 09 / PDT.G / 2012 / PN.BKN ;-------------------------------------------------------------------15. Bahwa …………..
7 15. Bahwa adalah hal yang sangat luar biasa, dalam perkara Nomor : 09/PDT.G/2012/PN.BKN, saudara JEFRI NUR menjadi saksi dan bahkan menyerang secara pribadi saudara Penggugat/ saudara RUSLI NURDIN dan dari kesaksian saudara JEFRI NUR terlihat jelas “ kepentingan “ saudara JEFRI NUR atas pasar yang dikelola oleh Penggugat ;------------------------------------------------------------------16. Bahwa tersimpulkan dalam kesaksian saudara JEFRI NUR di Pengadilan, saudara JEFRI NUR menghendaki pasar yang dikelola oleh Penggugat ditutup bahkan kalau perlu diruntuhkan/dibongkar, sehingga para pedagang dipaksa pindah ke pasar yang dikelola oleh saudara JEFRI NUR ;-----------------------------------------------------17. Bahwa dengan kekuasaan yang dimiliki oleh saudara JEFRI NUR selaku Bupati Kampar, dan melalui Sekretaris Daerah Kampar melalui suratnya Nomor : 331.1 / Pol.PP-Set / 332 tanggal 22 Mei 2013, mengirimkan surat pemberitahuan kepada Penggugat yang pada intinya menyatakan yaitu :----------------------------------------------a. Bahwa SURAT IZIN PENDIRIAN PASAR Nomor : 060 / DPKP / 2011 / 320 tertanggal 24 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh
kepala
Dinas Pasar,
Kebersihan
dan
Pertamanan
Kabupaten Kampar ALI NAFIAH, tidak berlaku lagi cacad hukum ;-------------------------------------------------------------------------b. Bangunan-bangunan pasar tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan ;---------------------------------------------------------------------18. Bahwa atas surat tersebut, Penggugat tidak dapat memahami secara hukum bagaimana mungkin Surat Izin Pendirian pasar yang telah diterbitkan dan telah sesuai dengan prosedur dinyatakan tidak berlaku lagi dan cacad hukum ;-----------------------------------------------19. Bahwa …………..
8 19. Bahwa
selanjutnya
Sekretaris
Daerah
Kampar
kembali
mengirimkan surat pemberitahuan kedua (II) dengan Nomor : 331.1 / Pol.PP-Set / 258 tanggal 05 Juni 2013 yang ditujukan kepada Penggugat yang pada pokoknya menyatakan :---------------------------a. Bahwa Penggugat tidak memiliki dokumen lingkungan UKI/UPI ; b. Bahwa bangunan tidak memiliki IMB ;----------------------------------c. Bahwa oleh karena tidak memiliki sebagaimana huruf a dan b di atas, diperintahkan untuk melakukan pembongkaran pasar yang dinyatakan Ilegal dalam tenggang waktu (7) tujuh hari ;-----------20. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2013, kembali Sekretaris Daerah mengirimkan Surat Nomor : 331.1 / Pol.PP-Set / 373, yang kembali menegaskan agar Penggugat melakukan pembongkaran bangunan pasar ;-------------------------------------------------------------------------------21. Bahwa lagi pada tanggal 17 juni 2013, kembali Sekretaris Daerah mengirimkan surat Nomor : 331.1 / Pol.PP-Set / 380, yang kembali menegaskan agar Penggugat melakukan pembongkaran bangunan pasar yang apabila dalam 7 (tujuh) hari tidak dilakukan, pembongkaran akan dilakukan oleh Tim Yustisi Kabupaten Kampar 22. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2013 KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN KAMPAR melalui SURAT PENETAPAN PEMBONGKARAN Nomor : 640 / CKTR-SET / 2013 / 630 tertanggal 25 Juni 2013, dimana surat diterima oleh Penggugat pada tanggal 26 Juni 2013, dan pada keesokan harinya, yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013, dengan menggunakan dua (2) Unit Eskavator Tergugat melakukan “ Pembongkaran Paksa “ Pasar yang dikelola oleh Penggugat ;-------23. Bahwa dalam pembongkaran paksa tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian berupa :--------------------------------------------------- Ruko lantai 2 …….
9 - Ruko lantai 2
:
24 Unit
- Toko
:
21 Unit
- Kios
:
79 Unit
- Los
:
2 Unit
- Meja Batu
:
348 Unit
- Meja tenda
:
10 Unit
- Rumah/Kedai tepi jalan
:
22 Unit
- Kios
:
4 Unit
- Bengkel
:
3 Unit
- Rumah tempat tinggal Lt.II
:
1 Unit
- Rumah Kos
:
2 Unit
- Gudang
:
1 Unit
- Ruang Parkir
:
2 Unit
- Meteran listrik
:
70 Titik
- Pasilitas Umum WC Umum
:
8 Unit
- Barang-barang dalam rumah yang tidak dapat diselamatkan ;-----24. Bahwa
melihat
fakta
dan
data
yang
dibongkar,
betapa
penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan sedemikian masih dilakukan dan mengabaikan nilai-nilai keadilan, kepantasan, hukum,
norma-norma
sementara
Mushalla
dan yang
mengapa juga
semua
dibangun
dihancurkan,
Penggugat
tidak
dibongkar, apakah karena itu tempat ibadah, apakah karena Tergugat masih merasa punya Tuhan ;-------------------------------------25. Bahwa disamping mengalami kerugian sebagaimana jumlah tersebut di atas, kerugian juga dialami oleh 393 ( tiga ratus sembilan puluh tiga ) pedangang baik kerugian berupa rusaknya dagangan ataupun hilangnya langganan dan kerugian materil lainnya ;-----------------------------------------------------------------------------B. KEPUTUSAN ……….
10 B. KEPUTUSAN
BERTENTANGAN
DENGAN
PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU :-------------------------------------------------1. Bahwa mengacu pada Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat menilai, Penetapan dan Pelaksanaan Surat Penetapan Pembongkaran Nomor : 640 / CKTR-SET / 2013 / 630 tertanggal 25 Juni 2013, yaitu “ Keputusan Tata Usaha Negara Yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah :-------------------------------------------------------------------- Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung ;------------------------------------------------- Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung ;------------------------------------------------- Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 huruf b dan c Permen Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional ;----------------------------------------------------------------------2. Bahwa Pasal 48 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung menyatakan :---------------------------------“ Bangunan gedung yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan pada saat dan setelah dilakukan Undang-Undang ini, diwajibkan mengurus izin mendirikan bangunan gedung dan mendapat sertifikat laik fungsi “ ;------------------------------------------------------------3. Bahwa dari penjelasan Undang-Undang tersebut di atas, Pemilik Bangunan, yang bangunannya telah berdiri “ diwajibkan “ untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan, tetapi sebagaimana telah diuraikan ……….
11 diuraikan oleh Penggugat pada point di atas, pada Tahun 2005, obyek/ tanah dimana bangunan berdiri sedang dalam perkara di pengadilan Negeri Bangkinang dengan Registrasi Perkara Nomor : 21/PDT.G/2005/PN.BKN, jadi tidak mungkin Penggugat mengurus izin mendirikan bangunan dan bahkan sampai gugatan ini diajukan obyek/tanah masih dalam sengketa dan masih diproses di Pengadilan Tinggi Riau dengan Register Perkara Nomor : 09/PDT.G/2012/PN.BKN ;------------------------------------------------------4. Bahwa Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Bagunan Gedung, yang mengatakan “ Bangunan gedung yang belum memperoleh izin mendirikan bangunan gedung dari Pemda dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sudah harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan “ ;---------------------------------------5. Bahwa dari uraian tersebut, jelas Peraturan Pemerintah tetap memberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan bagi pemilik gedung untuk mengurus dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan ;-6. Bahwa mengacu pada surat-surat yang dikirimkan oleh pihak Pemda Kampar, jelas rentang waktu dimulai dari surat pertama tertanggal
22
mei
2013
dan
terakhir
Surat
Penetapan
Pembongkaran adalah tanggal 25 Juni 2013, disini terlihat jelas rentang waktu hanya 33 hari pihak Pemda Kampar langsung melakukan “ Pembongkaran “ bangunan gedung milik Penggugat ;7. Bahwa tindakan Tergugat juga bila dihubungkan dengan Permen Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Tradisional, jelas sangat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan Pemberdayaan Pasar Tradisional adalah upaya …………..
12 upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pasar perbelanjaan dan toko medern, jadi jelas Pemerintah Daerah memiliki kewajiban hukum dan kewajiban moral untuk melindungi dan memberdayakan pasar tradisional dan bukan malah membongkarnya sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat ;---------------------------------------------------------------------------8. Bahwa dalam Permen yang sama, dalam Pasal 2 huruf b dan c mengenai
tujuan
Pengelolaan
dan
Pemberdayaan
Pasar
Tradisional meliputi :-------------------------------------------------------------a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ;----------------------b. Menjadikan
pasar
tradisional
sebagai
penggerak
roda
perekonomian daerah ;-----------------------------------------------------C. BERTENTANG DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK :--------------------------------------------------------------------------1. Bahwa mengacu pada Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat menilai, Penetapan dan Pelaksanaan Surat Penetapan Pembongkaran Nomor : 640/CKTR-SET/2013/630 tertanggal 25 Juni 2013, bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu :------------------------------------------------------------------a. Asas Bertindak Cermat : - Asas bertindak Cermat, berarti sebuah Keputusan Tata Usaha Negara
dibuat
pertimbangan
dan yang
diputuskan telah
berdasarkan
sebuah
mempertimbangkan
semua
kepentingan yang berlaitan baik langsung ataupun tidak langsung ……….
13 langsung mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan, dan mempertimbangkan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik lainnya, sehingga dengan mempertimbangan seluruh kepentingan akan sampai pada sebuah kesimpulan apakah Keputusan tersebut diambil atau tidak diambil/diputuskan ;----- Bahwa memiliki dari apa yang diputuskan dan dilaksanakan oleh Tergugat terlihat jelas Tergugat telah bertindak sangat tidak cermat bahkan ceroboh, hal tersebut terlihat jelasdari fakta-fakta sebagai berikut :--------------------------------------------- Tidak adanya pengkajian tekhnis ;---------------------------------- Waktu yang sangat pendek, hanya 33 (tiga puluh tiga hari) ; Obyek masih dalam sengketa perdata di Pengadilan ( reg perkara Nomor : 09/PDT.G/2012/PN. BKN ) ;-------------------- Tidak melihat mengkaji riwayat berdirinya pasar ;-------------- Tidak mengkaji Pasar telah pernah ada izinnya ;--------------- Tidak mengkaji dukungan 5 Desa dan dua Kecamatan saat berdirinya pasar ;-------------------------------------------------------- Pedagang yang berjumlah sangat banyak, 393 pedagang dan kepentingan anggota keluarga yang dihadapi, oleh para pedagang, termasuk ketergantungan pihak-pihak lain ;------- Saat dilakukan pembongkaran mau menjelang puasa dan lebaran ;-------------------------------------------------------------------- Kebutuhan masyarakat akan keberadaan pasar tradisionil ;- Pertimbangan rasional dari yang berkepentingan dan akibat dari penetapan tersebut ;---------------------------------------------- Kepentingan saudara Jefri Nur, dari sisi bisnis yang apabila pasar yang di kelola oleh Penggugat tutup, maka pedagang akan ………..
14 akan berpindah ke pasar yang dikelola oleh saudara Jefri Nur ;-------------------------------------------------------------------------- Bahwa apabila Tergugat mempertimbangkan seluruh faktafakta yang ada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, kepentingan
yang
disalah
gunakan,
maka
seharusnya
Tergugat tidak sampai pada Keputusan tersebut ;----------------b. Asas Motivasi : - Sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, pasti memiliki motivasi, dorongan dan latar belakang atau alasan apa dibuat Keputusan, untuk apa Keputusan dibuat dan apa akibat dari putusan tersebut ;------------------------------------------
Mencermati motivasi dibuatnya Keputusan oleh Tergugat, jelas sangat miris dan ironis, karena hanya tidak memiliki IMB Bangunan harus dibongkar, dan kalau mau jujur berapa banyak bangunan di Kabupaten Kampar yang tidak memiliki IMB, apakah Tergugat juga melakukan tindakan yang sama melakukan pembongkaran ;--------------------------------------------
-
Ketiadaan IMB Penggugat bukanlah alasan utama, tetapi itu hanya dalih, alasan pembenar yang tidak dapat dibenarkan, motivasi utama bukanlah Penegakan Peraturan Daerah Izin Mendirikan Bangunan, tetapi adalah tujuannya adalah akibat dari Penetapan dan Pembongkaran para pedagang akan pindah ke pasar yang dikelola oleh saudara Jefri Nur, alasan langsung Tergugat ;------------------------------------------------------
-
Jadi jelas motivasi bukanlah Penegakan Peraturan Daerah IMB tetapi motivasi adalah bisnis ;-----------------------------------
c. Asas Kesamaan : - Bahwa ……….
15 -
Bahwa
Asas
kesamaan
menghendaki
semua
warga
diperlakukan sama, sama dalam penegakkan hukum, sama dalam penerimaan pelayanan ;---------------------------------------
Bahwa apakah Penggugat menerima perlakuan yang sama, dengan masyarakat Kampar lainnya, jujurlah meskipun tidak ada angka pasti, berapa persen masyarakat pemilik bangunan yang tidak memiliki IMB adakah yang di robohkan bangunannya oleh Tergugat, atau adakah perlakuan sama yang diterima oleh Penggugat ;---------------------------------------
-
Kalau dimungkinkan, buktikan oleh Tergugat presentase bangunan yang tidak memiliki IMB dan bangunan mana saja yang telah dirobohkan oleh Tergugat untuk melaksanakan dan penegakan Peraturan Daerah IMB ;---------------------------
d. Asas Permainan Yang layak atau Perlakuan Yang Jujur :------
Bahwa Permainan yang layak atau perlakuan yang jujur, adalah Sunnatullah, hukum alam yang dikehendaki seluruh umat manusia, karena Allah telah menciptakan hukum seperti itu, tapi permainan yang tidak layak, perlakuan yang tidak jujur, curang menyalahgunakan kekuasaan akan berdampak pada kehidupan manusia, pada diri sendiri yang menyalahgunakan kekuasaan dan pada manusia pada umumnya ;------------------------------------------------------------------
- Tergugat hanyalah perpanjangan tangan atas permainan yang tidak jujur, tetapi sejarah membuktikan kejujuran akan menjadi pemenang dan jangan berlindung dibalik kekuasaan dan kewenangan, karena kekuasaan dan kewenangan pasti ada akhirnya ;-------------------------------------------------------------Bahwa …………
16 Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan ammarnya sebagai berikut :----------------------------------------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----------------------2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Penetapan Pembongkaran Nomor : 640 / CKTR-SET / 2013 / 630, tertanggal 25 Juni 2013, yang ditetapkan oleh kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar ;---------------------------------------------------------------------------------3. Memerintahkan
Tergugat
untuk
mencabut
Surat
Penetapan
Pembongkaran Nomor : 640 / CKTR-SET / 2013 / 630 tertanggal 25 Juni 2013, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar ;--------------------------------------------------------4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013, Penggugat datang menghadap Kuasanya yang bernama Herwansyah, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : / SKK-PTUN / VII / 2013, tanggal 15 Juli 2013, sedangkan Tergugat datang menghadap Kuasanya yang bernama Khairuman, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1 / CKTRSKK / 857 tanggal 10 September 2013 ;---------------------------------------------Menimbang, bahwa pada Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini Majelis Hakim telah memberikan petunjuk dan nasehat kepada Kuasa Penggugat untuk memperbaiki surat gugatannya ;-------------------------------Menimbang ………
17 Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 08 Oktober 2013 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut ;-----------------------I. DALAM EKSEPSI 1. Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang mengadili perkara aquo :---------------------------------------------------------------------1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang mengadili perkara aquo, karena apabila dilihat dalil-dalil Penggugat point : 5.6,7,8,9 dan point 3 hal. 30 masih ada sengketa hak milik antara Penggugat dengan pihak lain yaitu ahli waris almarhum H. Abdul Rahman Kasim, BA. Dan harus diselesaikan terlebih dahulu dalam suatu putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap ( inkrach van gewisje ) ;----------2. Bahwa kewenangan absolute Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan-undangan yang berlaku ;------------------------------------3. Bahwa …………
18 3. Bahwa didalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 93 K/TUN/1986 tanggal 24 Februari 1998 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 telah diperoleh kaidah hukum
bahwa
tidak
termasuk
kewenangan
absolute
Pengadilan Tata Usaha Negara apabila gugatan Penggugat adalah sengketa mengenai fisik tanah dan kepemilikannya, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara pekanbaru belum berwenang mengadili perkara a quo ;----------II. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas apa-apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas di bawah ini ;-----------------------------------------------------2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2012 tentang uraian tugas jabatan struktural
dilingkungan
Dinas-Dinas
Kabupaten
Kampar
menyebutkan :---------------------------------------------------------------------(1)
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang pencipta karyaan dan penataan ruang ;------------------
3. Bahwa selanjutnya ayat (2) menyebutkan “ dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi :------------------------a. Perumusan
kebijakan
teknis
pelaksanaan
operasional
pembangunan, penciptakaryaan dan penataan ruang ;------------b. Melaksanakan ……..
19 b. Melaksanakan penyusunan program kegiatan operasional dan pembangunan bidang pencipta karyaan dan penataan ruang ;--c. Penyelenggaraan pengelolaan perizinan bidang perumahan dan penataan ruang ;-------------------------------------------------------------d. Melaksanakan perencanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang ;---------------------------------------------------------------------e. Melaksanakan pembangunan
pengawasan dan
dan
pemeliharaan
pengendalian bangunan
kegiatan
sarana
dan
prasarana pemukiman ;-----------------------------------------------------f. Pengendalian
perizinan
pengamanan
dan
pemanfaatan
pemukiman dan pengembangan wilayah tata ruang daerah dan tata ruang perkotaan ;-------------------------------------------------------g. Pelaksanaan bidang perumahan layak huni bagi masyarakat Desa ;---------------------------------------------------------------------------h. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketata usahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan/perlengkapan, perencanaan dan organisasi serta ketatalaksanaan dinas ;-------------------------i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Derah sesuai dengan bidang tugasnya ;-------------------------------4. Bahwa tugas-tugas lain sebagaimana dimaksud huruf (i) di atas, Bupati telah menunjuk Tergugat sebagai pelaksana pembongkaran berdasarkan surat penunjukan Nomor : 331.1/Pol-PP-Set/2012 tertanggal 20 Juni 2013 sehingga bersesuaian dengan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Bupati Kampar Nomor 34 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pendirian dan Pembongkaran Bangunan Gedung di Kabupaten Kampar menyebutkan :---------------------------( 5 ) Untuk …………
20 (5) Untuk bangunan gedung yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c diatas, Bupati atau Pejabat ditunjuk menetapkan bangunan gedung tersebut untuk dibongkar dengan surat Penetapan Pembongkaran ;-------------------------------------------------------------------5. Bahwa berdasarkan Ketentuan dan Peraturan tersebut di atas, maka Tergugat telah berwenang mengeluarkan Keputusan obyek perkara, sehingga sangat tidak benar dalil Penggugat point 13, 15, 16, 17 dan 24 ;---------------------------------------------------------------------Bahwa dalil di atas, jelas merupakan fitnah yang tidak mendasar sebagai akibat frustasinya Penggugat yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan, karena telah mengkait-kaitkan Bupati Kampar selaku pribadi dan penjabat, sekali lagi kami kemukakan dalil tersebut adalah dalil yang sangat tendensius dan cendrung mengarah kepada fitnah yang tidak ada relevansinya dengan perkara aquo ;---------------------------------------------------------------------Bahwa Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyebutkan ;----------------------------------------------------------------------(1) Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung ;------------------------(2) Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, melalui proses permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung ;---------Bahwa …………
21 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Permendag Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008
tentang
Pedoman
Penataan
dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menyebutkan ;-----------------------------------------------------------(1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;----------------------------------------------------6.
Bahwa sebelum pembongkaran tersebut benar-benar dilakukan, maka Tergugat telah melakukan tahap-tahap sebagai berikut ;-----6.1. Bahwa pada mulanya Penggugat membangun tempat berjualan dengan nama pasar rakyat hanya dalam bentuk papan yang sifatnya sementara dan juga tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 28 Tahun
2002
tentang
Bangunan
Gedung
jo
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ;---------------------------6.2. Bahwa kawasan tersebut menurut peruntukannya adalah merupakan
daerah/kawasan
pemukiman
dan
bukan
merupakan daerah/kawasan yang diperuntukan untuk pasar, sehingga perbuatan Penggugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Perda Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menyebutkan :“ setiap bangunan harus sesuai dengan peruntukan yang diatur dalam rancana tata ruang” ;-------------6.3. Bahwa ……….
22 6.3. Bahwa
dalam
perkembangannya
Penggugat
telah
membangun pasar tersebut dalam bentuk gedung-gedung permanen sehingga telah menyalahi ketentuan Pasal 8, 11, 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung jo Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;-------------------------------------Bahwa Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyebutkan ;------------------------------------(1)
Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrative dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung ;-----------------------------------------
(2)
Persyaratan administrative bangunan gedung meliputi : a.
Status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah ;----------------------------
b.
Status kepemilikan bangunan gedung dan ;------------
c.
Izin mendirikan bangunan ;----------------------------------
Bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor
36
Tahun
2005
tentang
Peraturan
Pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyebutkan “setiap bangunan gedung harus didirikan pada tanah yang status kepemilikannya jelas, baik milik sendiri maupun milik orang lain ;--------------------------Bahwa …………..
23 Bahwa Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyebutkan ;------------------------------------(1)
Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki izin mendirikan bangunan gedung’ ;---------
(2)
Izin
Mendirikan
Bangunan
Gedung
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah, melalui proses permohonan izin mendirikan bangunan gedung ;-------------------------------------------------Bahwa dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa status kepemilikan hak atas tanah harus jelas milik sendiri atau perjanjian dengan pihak lain, dan harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan, akan tetapi bangunan pasar yang dikelola oleh Penggugat masih bersengketa dengan pihak lain yaitu Neneng Sarina Rulita (ahli waris Alm. Abdul Rahman Kasim, BA) yang telah memenangkan perkara sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 636 PK/Pdt/201, sehingga sangat tidak benar dalil Penggugat point 1-8 dan 14 ;----------------------------------------------------------Bahwa Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menyebutkan :--------------------------------------------------------------(1) Setiap kegiatan mendirikan, mengubah dan membongkar serta menggunakan dan atau kelayakan menggunakan bangunan …………
24 bangunan, dalam Wilayah Kabupaten Kampar harus memiliki Izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;-------(2) Setiap permohonan Izin Mendirikan Bangunan terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah cq. Dinas PU Kimpraswil dan atau instansi lain yang berwenang yang ditunjuk oleh Kepala Daerah rangkap 3 (tiga) dilengkapi dengan :----------------------------a. Izin prinsip, UPL/UKL, amdal (bagi perusahaan yang mempunyai usaha berskala besar ;--------------------------b. Foto copy Surat Tanah, Surat Jual Beli, Surat Hibah ;--c. Surat Pernyataan Tanah tidak dalam sengketa yang diketahui Lurah ;--------------------------------------------------d. Surat Pernyataan Tanah tidak pernah diwakafkan / dipindahtangankan yang diketahui oleh Lurah ;----------e. Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah yang terkenarencana jalan atau fasilitas umum lainnya yang diketahui oleh lurah setempat ;--------------------------------f. Foto copy tanda lunas pajak bumi dan bangunan tahun terakhir ;-------------------------------------------------------------g. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; h. Pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar ;--------------i. Permohonan di atas kertas segel atau bermaterai ;-----j. Rekomendasi desa ;---------------------------------------------k. Gambar bangunan ;----------------------------------------------Pasal 11 ayat (1) ..........
25 Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan
dan
Pembinaan
Pasar
Tradisional,
Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern menyebutkan “Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;-------------------------------------------------; Bahwa dari ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap mendirikan,
mengubah
bangunan
harus
memiliki
Izin
Mendirikan Bangunan dan izin tersebut diberikan oleh Bupati Kampar atau Kepala Dinas Kimpraswil atau pejabat yang ditunjuk, sehingga sangat tidak benar dalil Penggugat point 912, karena izin tersebut tidak pernah ada (cacat formil) ;-------6.4. Bahwa oleh karena pembangunan pasar yang dilakukan oleh Penggugat
tersebut
bertentangan
dengan
ketentuan-
ketentuan yang berlaku, maka Tergugat telah melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasive, namun tidak juga diindahkan oleh Penggugat sehingga pada tanggal 22 Mei 2013 Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar melalui surat Nomor 331.1 / Pol.PP-Set / 332 mengeluarkan surat pemberitahuan
yang
intinya
memberitahukan
kepada
Penggugat bahwa Penggugat tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan
(IMB)
dan
kewenangan
mengeluarkan
dan
menandatangani izin usaha untuk pasar tradisional adalah kewenangan Bupati Kampar bukan Kepala Dinas Pasar sebagaimana diuraikan di atas, sehingga tidak benar dalil Penggugat point 17-18 yang menyatakan Bupati Kampar telah Menyalahgunakan ……….
26 Menyalah gunakan kewenangannya, apalagi objek sengketa dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar karena tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan dari pejabat yang berwenang ;---------------------------6.5. Bahwa
pemberitahuan
tersebut
tidak
diindahkan
oleh
Penggugat, sehingga pada tanggal 05 Juni 2013 melalui surat Nomor
3341/Pol.PP-Set/358
kembali
Sekretaris
Daerah
Kabupaten Kampar memberitahukan Penggugat bahwa pasar yang dikelola Penggugat tidak memiliki dokumen UKL/UPL, Penggugat juga tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), oleh karena pasar yang dibangun Penggugat tersebut illegal
maka
Sekretaris
Daerah
Kabupaten
Kampar
menghimbau Penggugat untuk membongkar bangunan pasar tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari semenjak pemberitahuan kedua ini diterima dan menyampaikan kepada pemilik toko/warung/kios dan los pasar di pasar Penggugat tersebut sebagaimana dalil Penggugat point 19 ;-----------------6.6. Bahwa
pemberitahuan
tersebut
juga
tidak
diindahkan
Penggugat dan pemilik toko/warung/kios dan los pasar di pasar Penggugat tersebut, sehingga pada tanggal 12 Juni 2013 melalui surat Nomor 331.1/Pol.PP-Set/372 Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar mengeluarkan Surat Peringatan Pertama (I) kepada Penggugat untuk segera memindahkan tempat berdagangnya ke tempat lain dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Peringatan Pertama (I) ini diterima sebagaimana dalil Penggugat point 20 ;-----------------------------6.7. Bahwa Surat .........
27 6.7. Bahwa Surat Peringatan Pertama (I) tersebut juga tidak diindahkan oleh Penggugat, sehingga Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar kembali mengeluarkan Surat Peringatan Kedua (II) pada tanggal 17 Juni 2013 melalui surat Nomor 331.1 / Pol.PP-Set / 381 agar penggugat melakukan pembongkaran terhadap bangunannya dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterima Surat Peringatan Kedua ;--------6.8. Bahwa Surat Peringatan Kedua (II) tersebut juga tidak diindahkan
oleh
Penggugat,
sehingga
Bupati
Kampar
mengeluarkan Surat Penunjukan pada tanggal 20 Juni 2013 Nomor 331.1/Pol.PP-Set/202 yang menunjuk Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar untuk menandatangani surat penetapan pembongkaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undangundang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 34 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pendirian dan Pembongkaran Bangunan Gedung di Kabupaten Kampar ;---------------------------------------------------6.9. Bahwa
berdasarkan
kewenangan
tersebut
Tergugat
mengeluarkan Surat Penetapan Pembongkaran pada tanggal 25 Juni 2013 melalui surat Nomor 640/CKTR-Set/2013/630 untuk dilakukan :-----------------------------------------------------------a.
Pembongkaran bangunan, gedung dan bangunan lainnya yang berlokasi di pasar tradisional illegal Tanah Merah Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu yang dihak miliki/dikuasai oleh Sdr. Rusli Nurdin dan kawan-kawan ;-b. Memerintahkan ...........
28 b.
Memerintahkan Tim Yustisi Kabupaten Kampar dan instansi
terkait
melakukan
pembongkaran
terhadap
bangunan gedung dan bangunan lainnya yang dihak miliki dan dikuasai oleh Sdr. Rusli Nurdin dan kawan-kawan sebagaimana tersebut dalam point 1 di atas yang pelaksanaan pembongkarannya dimulai tanggal 26 Juni 2013 sampai selesai ;-----------------------------------------------7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 1, 2 halaman 29 s/d point 5 halaman
30
karena
Penggugat
mengutip
sepotong-sepotong
ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan ketentuan Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undangundang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan belum memahami dengan jelas apa yang dimaksud oleh ketentuan tersebut ;------------------------------------------------------------------------------Bahwa bangunan-bangunan yang telah berdiri, tetapi belum memiliki izin mendirikan bangunan harus mendapatkan sertifikat laik fungsi berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan pemilik yang belum memiliki izin diberi waktu 6 (enam) bulan untuk pengurusan Izin Mendirikan Bangunan, akan tetapi sejak didirikan pada tahun 1995 sampai dengan 2013 Penggugat tidak memiliki izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung jo Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;---------------------------------------------------------------------------------8. Bahwa …………
29 8. Bahwa dalil Penggugat point 1 halaman 29 dan 7 , 8 halaman 30 jelas sekali Penggugat belum memahami maksud dan tujuan gugatannya, dimana ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional hanya diberlakukan
untuk
pengelolaan
dan
pemberdayaan
pasar
tradisional yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (vide Pasal 3) ;----------------------------------------------------------9. Bahwa sangat tidak benar dalil Penggugat halaman 31-33 yang selalu mengkait-kaitkan Sdr. Jefry Noer selaku pribadi dan selaku Pejabat Tata Usaha Negara (BUPATI), Penggugat nampaknya belum bisa membedakan mana kepentingan pribadi dan mana kewenangan melaksanakan
dan
tanggung
tugas,
karena
jawab
pejabat
yang
dalil
Penggugat
ini
sedang candrung
tendensius dan fitnah yang berujung kepada pencemaran nama baik seorang pejabat negara (Bupati) ;---------------------------------------------Bahwa pembongkaran bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bukan saja dilakukan terhadap bangunan yang dikelola Penggugat akan tetapi banyak lagi bangunan-bangunan yang telah dilakukan pembongkaran karena telah menyalahi ketentuan dan peraturan yang ada dan tidak memiliki Izin Mendirikan Banguna (IMB) ;-----------------------------------------------------Bahwa setiap bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat dilakukan pembongkaran dan kewenangan pembongkarannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Bupati) sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 91 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang …………
30 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyebutkan “Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan gedung yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung ;------------------------------------------------------------------------------Bahwa selain itu kewenangan pembongkaran tersebut telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Kampar Nomor 34 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pendirian dan Pembongkaran Bangunan Gedung di Kabupaten Kampar yang menyebutka Bupati berwenang melakukan pembongkaran bangunan gedung apabila :-----------------a. Tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki ;---------------------------b. Dapat menimbulka bahaya dalam pemanfaatan bangunan gedung dan/atau lingkunganya ;------------------------------------------c. Tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan ;-----------------------------10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan di atas, maka secara procedural dan substansial atau materil yang dijadikan alasan keluarnya objek sengketa adalah sudah tepat dan benar sehingga
tidak
bertentangan
dengan
Azaz-Azaz
Umum
Pemerintahan yang Baik, terutama asas kepastian hukum, karena pembongkaran pasar dilakukan oleh karena Bangunan pasar yang dikelola Penggugat tersebut jelas tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung jo Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan ……….
31 Bangunan (IMB) jo Pasal 3 Peraturan Bupati Kampar Nomor 34 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pendirian dan Pembongkaran Bangunan Gedung di Kabupaten Kampar ;----------------------------------Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat uraikan di atas, dan apa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak beralasan hukum sama sekali, untuk itu mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara a quo untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :------------------------------------------DALAM EKSEPSI
Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;----
Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima ;--------------------
DALAM POKOK PERKARA
Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;--------------------------------------
Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini. ;----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
atas
Eksepsi
dan
Jawaban
Tergugat,
Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 17 Oktober 2013 ;----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan Duplik tertanggal 31 Oktober 2013 ;-----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup serta
telah dicocokkan
dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut ………..
32 menurut hukum yang diberi tanda Bukti P–1 sampai dengan Bukti P – 9, adalah sebagai berikut :-----------------------------------------------------------------P – 01 : Foto copy Surat Penetapan Pembongkaran Nomor : 640/CKTRSET/2013/680 tanggal 25 Juni 2013 (sesuai dengan asli) ;------P – 02 : Foto copy Surat Izin Pendirian Pasar Nomor : 060 / DKKP / 2011 / 320 tertanggal 24 Oktober 2011 (sesuai dengan asli) ;---P – 03 : Foto copy Surat Camat Siak Hulu yang ditujukan Ke Bupati Kampar Nomor : 511.2/PM/SH/279 tertanggal 19 Oktober 2011, Perihal dukungan Keberadaan Pasar Rakyat Desa Tanah Merah (sesuai dengan asli) ;---------------------------------------------P – 04 : Foto copy Surat Kepala UPDT Wilayah V Nomor 974/UPDT V/2013/03 tertanggal 11 Pebruari 2013 Perihal Penyampaian Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 (sesuai dengan asli) ;-----------------------------------------------------------------------------P – 05
: Foto copy Surat Tanda Terima UPT Wilayah V atas setoran Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran setoran Retribusi tertanggal 10 Nopember 2012 (sesuai dengan asli) ;---
P – 06 : Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 342 / SH / 2011 tanggal 19 Oktober 2011 (sesuai dengan asli) ;---------------------P – 07 : Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 343/SH/2011 tanggal 19 Oktober 2011 ( sesuai dengan asli ) ;--------------------P – 08 : Foto copy Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 04/Pdt/Bdg/2013/PN.BKN jo Nomor : 09/pdt.G/2012/PN.BKN (sesuai dengan asli);--------------------------------------------------------P – 09 : Foto copy surat Pusat Bahasa Balai Bahasa Medan tertanggal 14 Maret 2008 (sesuai dengan asli) ;-----------------------------------Menimbang ……….
33 Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalildalil sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat–surat yang telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya kecuali Bukti T-I, T-2, T-4, T-5, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13.T-14, T-15, T-17, T-18, T-20, T-21, T-22, T-23, T-27 sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum yang diberi tanda Bukti T– 1 sampai dengan Bukti T – 31, sebagai berikut :------------T – 01 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 06 An. H. Abdul Rahman Kasim, BA yang terletak di Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (foto copy legalisir ) ;----------------------T – 02 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 07 An. H. Abdul Rahman Kasim, BA yang terletak di Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (foto copy dari legalisir Notaris) ;------T – 03 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 1850 K /Pdt/2008 tanggal 16 Desember 2008 (sesuai dengan asli) ;------------------T – 04
: Foto copy Surat Keterangan Tanah Atas nama Dahniar Maela Reg.No : 342/SH/2011, tanggal 19 Oktober 2011 (foto copy dari legalisir Notaris) ;-------------------------------------------------------------
T – 05 : Foto copy Surat Keterangan Tanah Atas nama Dahniar Maela Reg. No : 343/SH/2011, tanggal 19 Oktober 2011 (sesuai dengan foto copy) ;----------------------------------------------------------T – 06 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung Perkara Peninjauan Kembali Nomor : 636 PK/Pdt/2010 tanggal 23 Agustus 2011 (sesuai dengan asli) ;--------------------------------------------------------T – 07 : Foto copy surat No. 0100/PR-SH/X/2011 bulan Oktober 2011 Perihal Permohonan Mengurus Izin Pasar LKMD (sesuai foto copy ) ;--------------------------------------------------------------------------T – 08 : Foto copy …….
34 T – 08 : Foto
copy
Surat
Izin
Pendirian
Pasar
Nomor
:
060/DPKP/2011/320 tanggal 24 Oktober 2011 (sesuai foto copy) ;---------------------------------------------------------------------------T – 09
: Foto copy Surat Nomor : 30/DPKP/2012/30, tanggal 03 Februari 2012, Perihal Izin Mendirikan Pasar (sesuai dengan foto copy) ;-
T – 10 : Foto copy Surat Pernyataan Alinafiah, ST.MT
tanggal 02
Februari 2012 (sesuai dengan foto copy) ;----------------------------T – 11 : Foto copy Surat Pernyataan Bambang Rifai Kepala UPDT Wilayah V Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan tanggal 02 Februari 2012 (sesuai foto copy) ;---------------------------------------T – 12 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (foto copy peraturan) ;--------------------------------------------T – 13 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (foto copy peraturan) ;---------------------------------------T – 14 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (foto copy undang-undang) ;--------T – 15 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (foto copy peraturan) ;---------------------------------------------------------------------T – 16 : Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (sesuai dengan asli) ;T – 17 : Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2012 Nomor 9 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (sesuai foto copy) ;---------T – 18 : Peraturan ……..
35 T – 18 : Peraturan Bupati Kampar Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis
Dan Pendelegasian Wewenang Penanda
Tanganan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Wilayah Kabupaten Kampar (foto copy peraturan) ;----------------------------T – 19 : Peraturan Bupati Kampar Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pendirian Dan Pembongkaran Bangunan Gedung Di Kabupaten Kampar (copy sesuai dengan asli) ;------------------T – 20 : Foto copy surat No. 331.1/Pol.PP.Set/332 tanggal 22 Mei 2013 Perihal Pemberitahuan (sesuai dengan foto copy ) ;---------------T – 21 : Foto
copy Surat
Nomor
:
331.1/Pol.PP-Set/358
Perihal
Pemberitahuan Kedua (II) tanggal 5 Juni 2013 (sesuai foto copy) ;---------------------------------------------------------------------------T – 22
: Foto copy Surat Nomor : 331.1/Pol.PP-Set/372, tanggal 12 Juni 2013, Perihal Peringatan Pertama (1) (sesuai dengan foto copy)
T – 23 : Foto copy Surat Nomor 331.1/Pol.PP-set/381 tanggal 17 Juni 2013 Perihal Peringatan kedua (II) (sesuai dengan foto copy) ;-T – 24 : Foto copy Surat Penunjukan Nomor : 331.1/Pol.PP-Set/202 tanggal 20 Juni 2013 (sesuai dengan asli) ;--------------------------T– 25
: Foto copy surat Penetapan Pembongkaran Nomor 640/CKTRSET/2013/630 tanggal 25 Juni 2013 (sesuai dengan asli ) ;------
T– 26
: Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Kampar (copy sesuai dengan asli) ;-----------------------
T – 27 : Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 1999 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar (foto copy peraturan) ;-------------------------------------------------------T – 28 ; foto copy ……….
36 T – 28 : Foto copy lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2007 Nomor 16, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan (sesuai dengan asli ) ;-----------------------------------------------------------------T – 29 : Foto copy Peta Tata Guna Lahan Kecamatan Siak Hulu Tahun 2004 ( sesuai degan asli ) ;------------------------------------------------T – 30 : Foto copy Peta Desa Tanah Merah di Kecamatan Siak Hulu Dalam pola ruang status ruang menurut fungsi (sesuai dengan asli) ;-----------------------------------------------------------------------------T – 31 : Foto copy Surat Keterangan Nomor : 570/BPPT-PM.PEL/366 Badan Pelayanan Perizinan terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kampar (sesuai dengan asli) ;-----------------------------Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak menghadirkan saksi pada persidangan ini walaupun telah diberi kesempatan beberapa kali oleh Majelis Hakim ;----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis, Pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menghadirkan 4 ( empat ) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu :-----1. ALINAFIAH, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----------------------------------------------------------------------------------
Bahwa saksi adalah sebagai Asisten dua di Pemerintahan Kabupaten Kampar ;-------------------------------------------------------------
-
Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan pertamanan Kabupaten Kampar ;----------------------
-
Bahwa menurut saksi Pasar Desa Tanah Merah tersebut tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta izin-izin lainnya ; Bahwa ……….
37 -
Bahwa secara administrasi saksi hanya mengawasi dan mendatadata pasar Desa ;------------------------------------------------------------------
-
Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat Izin pendirian pasar tersebut ;---------------------------------------------------------------------
-
Bahwa menurut saksi Bupati melalui Sekretaris Daerah telah memberi tahu melalui surat kepada Penggugat bahwa surat izin pendirian pasar tanggal 24 Oktober 2011 tidak berlaku lagi ;----------
-
Bahwa menurut saksi Sekretaris Daerah telah memberi tahu Penggugat tidak memiliki dokumen lingkungan UKL/UPl serta bangunan tidak memiliki IMB ;--------------------------------------------------
2. ALFIAN, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -
Bahwa saksi bertugas pada Dinas Perindag dan Pasar Kabupaten Kampar ;-----------------------------------------------------------------------------
-
Bahwa saksi pernah bertugas pada Dinas Kebersihan dan Dinas Pasar Kabupaten Kampar ;-----------------------------------------------------
-
Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pembongkaran bangunan pasar ;--------------------------------------------------------------------------------
-
Bahwa menurut saksi Penggugat tidak melengkapai persyaratan Izin Pendirian Pasar serta izin lainnya pada sampai akhir pembongkaran ;--------------------------------------------------------------------
-
Bahwa Penggugat pernah mengajukan Permohonan Izin Pasar LKMD, tetapi diberi saran untuk melengkapi berkas-berkasnya sesuai KEMENDAG dan setelah diberi saran dari pihak Penggugat tidak ada datang lagi untuk melengkapi berkas-berkasnya ;-----------
3. MUHAMMAD JAMIL, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;------------------------------------------------------------------------ Bahwa ………..
38 -
Bahwa saksi bertugas sebagai Sekretaris Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar ;--------------------------------------------------------------
-
Bahwa saksi ikut dalam pembongkaran pasar Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu ;-----------------------------------------------------------
-
Bahwa saksi melakukan pembongkaran pasar tersebut karena tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta izin-izin lainnya ;------------------------------------------------------------------------------
-
Bahwa sebelum dilakukan pembongkaran para pedagang dan pemilik pasar telah ada pemberitahuan ;------------------------------------
-
Bahwa Tim Yustisi telah melakukan razia pada lokasi pasar tersebut ;-----------------------------------------------------------------------------
-
Bahwa setelah Tim Yustisi melaksanakan razia maka ada diberi beberapa kali surat teguran kepada pemilik pasar maupun para pedagang pasar ;------------------------------------------------------------------
-
Bahwa menurut saksi benar ada Musaholla dilokasi pasar tersebut
-
Bahwa Musholla juga tidak memiliki Izin Menderikan Bangunan (IMB) ;---------------------------------------------------------------------------------
-
Bahwa menurut saksi tidak ada aturan yang mengatur Musholla sebagai tempat ibadah tidak boleh dibongkar ;----------------------------
-
Bahwa Mushola tidak dibongkar karena adanya kebijakan dari Tim Yustisi saja ;-------------------------------------------------------------------------
-
Bahwa kebijakan tersebut diputus hanya dilapangan saja oleh saksi sebagai Tim Yustisi ;--------------------------------------------------------------
4. CHALISMAN, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :---------------------------------------------------------------------------------
Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Kampar sejak Tahun 2013 ;------ Bahwa …………
39 -
Bahwa tugas saksi sebagai kepala Bidang perencanaan
Tata
Ruang,
Tata Ruang yaitu
Rekomendasi
Izin
Mendirikan
Bangunan, Monitoring dan Pemantauan Tata Ruang yang tidak mempunyai IMB ;------------------------------------------------------------------
Bahwa dalam Izin Mendirikan Bangunan Izin Bupati yang dilegasikan kepada Dinas Cipta Karya :-------------------------------------
-
Bahwa salah satu syarat mutlak untuk IMB adalah tempatnya yang tidak bersengketa ;----------------------------------------------------------------
-
Bahwa sebelum adanya IMB harus ada Izin prinsip dari Kepala Daerah setempat ;----------------------------------------------------------------Bahwa menurut saksi ada dibawah 50 % di Kabupaten Kampar bangunan rumah yang tidak mempunyai IMB ;----------------------------
-
Bahwa
tujuan
Izin
Mendirikan
Bangunan
adalah
agar
pembangunan sesuai dengan peruntukan Tata Ruang dan adanya PAD untuk Kas daerah ;---------------------------------------------------------
Bahwa Bangunan yang tidak mempunyai IMB tidak dapat diberi ganti rugi apabila terjadi pembongkaran ;-----------------------------------
-
Bahwa secara administrasi pasar Desa Tanah Merah tidak lengkap dan tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;---------------
-
Bahwa saksi tahunya permasalahan Pasar Desa Tanah setelah adanya pembongkaran ;---------------------------------------------------------
-
Bahwa laporan dari Tim Yustisi Pasar Desa Tanah Merah tidak ada Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) ;-------------------------------------------
-
Bahwa surat Penetapan Pembongkaran Bangunan Pasar Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar ditanda tangani oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar ;----------------------------------------------------------------------------- Bahwa ……….
40 -
Bahwa Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang Kecipta Karyaan dan Penataan Ruang ;-----------------------------------------------Menimbang,
persidangan
ini
bahwa
Penggugat
masing-masing
telah
maupun
Tergugat
menyampaikan
dalam
Kesimpulan
tertanggal 16 Januari 2014 yang untuk selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama Persidangan dan untuk mempersingkat isi Putusan ini semuanya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----------------------------------------Menimbang, bahwa Pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim mengambil sikap berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini ;---------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud pada bagian tentang duduknya sengketa diatas ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyerahkan Jawabannya tertanggal 08 Oktober 2013 melalui kuasanya dan dari jawaban Tergugat tersebut memuat tentang Eksepsi, yaitu Eksepsi tentang Kewenangan Absolute.;--------------------------------------------Menimbang .........
41 Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut ;----------------------------------------------------------------------------I. DALAM EKSEPSI : -------------------------------------------------------------------Menimbang
bahwa
Tergugat
mengajukan
Eksepsi
tentang
kewenangan absolute, yang pada pokoknya mengemukakan dalil sebagai berikut ;----------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang mengadili perkara a quo, karena apabila dilihat dari dalil Penggugat masih ada sengketa hak milik antara Penggugat dengan pihak lain yaitu ahli waris almarhum H. Abd. Rahman Kasim, BA dan harus diselesaikan terlebih dahulu dalam suatu putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewisje) ;----------------------------------------------
-
Bahwa didalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 telah diperoleh kaidah hukum bahwa tidak temasuk kewenangan absolute Pengadilan Tata Usaha Negara apabila gugatan
Penggugat
adalah
mengenai
Fisik
Tanah
dan
Kepemilikannya, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru belum berwenang mengadili perkara a quo ;--------Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menyanggah dalam Repliknya tertanggal 17 Oktober 2013, yang pada pokoknya menyatakan membantah seluruh dalil-dalil Eksepsi Tergugat ;-------------------------------------------------------------------------Menimbang ...........
42 Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan bantahan dari Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa, Eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa
Pengadilan
tidak
berwenang
mengadili
sengketa
yang
bersangkutan;-------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mencermati apakah Objek Sengketa sudah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terdapat kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan perkara a quo ; ------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa a quo adalah Surat Penetapan Pembongkaran Nomor : 640/ CKTR-SET / 2013 / 630 tertangal 25 Juni 2013 ( vide bukti P-1 dan bukti T – 25 ), yang pada pokoknya Pemerintah
berisikan
alasan–alasan
Kabupaten
Kampar
yang
untuk
menjadi
melakukan
pertimbangan Pembongkaran
Bangunan, Gedung dan bangunan lainnya yang berlokasi di Pasar Tradisional Tanah Merah Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu ;------Menimbang .........
43 Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dasar Eksepsi dari Tergugat adalah dikarenakan masih ada sengketa hak milik antara Penggugat dengan pihak lain yaitu ahli waris almarhum H. Abd. Rahman Kasim, BA dan harus diselesaikan terlebih dahulu dalam suatu putusan perdata ;--------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
dalam
perkara
aquo
Majelis
Hakim
mencermati, bahwa Penggugat in casu Rusli Nurdin sebagai Pengelola / Pemilik gedung dan bangunan lainnya di Pasar Tanah Merah adalah sebagai Pihak yang dituju langsung oleh Objek Sengketa a quo, sedangkan sengketa Hak Milik sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat adalah sengketa antara Dahniar Binti Maela dkk, dalam hal ini menurut Penggugat adalah sebagai pemilik lahan/tanah, yang tanahnya dijadikan Pasar dan dikelola oleh Penggugat, dan dalam hal ini tanah tersebut bersengketa kepemilikannya dengan pihak lain yaitu Hj. Farida dkk, sebagai ahli waris almarhum H. Abd. Rahman Kasim, BA (vide bukti P-8 dan bukti T-3, bukti T-8) ;-----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi yang didalilkan Tergugat adalah mengenai sengketa kepemilikannya, namun yang dijadikan Objek Sengketa oleh Penggugat adalah Surat Penetapan Pembongkaran. yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang kepentingannya telah dirugikan akibat diterbitkannya Objek Sengketa a quo sehingga memenuhi pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;--Menimbang ..........
44 Menimbang, bahwa karena Objek Sengketa a quo merupakan Keputusan
Tata
Usaha
Negara
sehingga
sengketa
yang
timbul
merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan Sengketanya, dengan demikian Eksepsi Tergugat dalam Jawabannya yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara a quo tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak diterima ;---------------------------------------------------------------II. DALAM POKOK PERKARA : ----------------------------------------------------Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek gugatan dalam perkara a quo yang dimohonkan pembatalannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah Surat Penetapan Pembongkaran Nomor: 640/CKTR-SET/2013/630 tertanggal 25 Juni 2013 Menimbang,
bahwa
Penggugat
dalam
gugatannya
telah
mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;--------------------1. Bahwa Penggugat adalah Pengelola PASAR RAKYAT/PASAR LKMD yang terletak di jalan Pasir Putih Rt.02 / RW.11 Dusun I Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ;--------------------------2. Bahwa Pendirian Pasar Rakyat tersebut dilakukan diatas tanah milik saudari Dahniar, dimana hal tersebut dilakukan dalam bentuk perjanjian antara Penggugat dengan saudari Dahniar ;--------------------3. Bahwa pada Tahun 2001, diatas tanah milik saudari Dahniar yang diatasnya berdiri Pasar yang dikelola oleh Penggugat, terbit 2 (dua) Sertifikat masing-masing atas nama H. Abdul Rahman Kasim BA ;----4. Bahwa ............
45 4. Bahwa terbitnya kedua sertifikat tersebut menimbulkan persoalan atara keluarga saudari Dahniar dengan Sdr. Abdul Rahman Kasim BA. dan terbitnya kedua sertifikat tersebut pada Tahun 2005, Sdr Dahniar mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bangkinang ;------5. Bahwa gugatan Sdri. Dahniar di Pengadilan Negeri Bangkinang dinyatakan “ tidak dapat diterima” dan selanjutnya mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dimana pemohon Banding
Sdri.
permohonan
Dahniar
Kasasi,
‘dikabulkan”
Mahkamah
dan
Agung
selanjutnya
“menguatkan
dalam Putusan
Pengadilan Tinggi Pekanbaru ” yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa yang diatasnya berdiri pasar adalah milik saudari Dahniar ;---------------------------------------------------------------------------------6. Bahwa saudari Dahniar yang telah memiliki putusan Mahkamah Agung, mengajukan peneguhan hak miliknya, sehingga terbitlah dua Surat Keterangan Tanah atas nama Dahniar ;--------------------------------7. Bahwa meskipun Sdr Abdul Rahman Kasim/ahli warisnya mengajukan Peninjauan Kembali, karena Peninjauan Kembali tidak menunda eksekusi, maka Penggugat berdasarkan 2 (dua) Surat Keterangan Tanah tersebut mengajukan IZIN PENDIRIAN PASAR ;------------------8. Bahwa atas permohonan dan dukungan dari lima Desa dan satu Kecamatan, maka Pemerintah Kabupaten Kampar, Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan memeberikan izin Pendirian Pasar Nomor 060/DPKP/2011/320 tertanggal 24 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pasar, kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kampar ;----------------------------------------------------------------9. Bahwa atas pendirian pasar tersebut, Penggugat juga telah melakukan kewajiban “Pembayaran setoran retribusi pasar Putra Desa Tanah Merah” terakhir dibayar per Maret 2013 ;---------------------10. Bahwa .........
46 10. Bahwa kemudian dalam Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan oleh Sdr Abdul Rahman Kasim “di kabulkan”, maka atas Putusan Peninjauan Kembali tersebut, Sdri. Dahniar mengajukan upaya hukum kembali ;-------------------------------------------------------------11. Bahwa Bupati Kampar melalui Sekertaris Daerah Kampar dalam Suratnya
Nomor: 331.1/Pol.PP-Set/332 tanggal 22 Mei 2013,
mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Penggugat yang pada intinya menyatakan, yaitu :---------------------------------------------------------a. Bahwa Surat Izin Pendirian Pasar Nomor: 060/DPKP/2011/320 tertanggal 24 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kampar ALI NAFIAH, tidak berlaku lagi cacat demi hukum ;--------------------------b. Bangunan-bangunan
pasar
tidak
memiliki
izin
Mendirikan
Bangunan ;------------------------------------------------------------------------12. Bahwa selanjutnya Sekertaris Daerah Kampar kembali mengirimkan Surat Pemberitahuan ke II (dua) dengan Nomor: 331.1/Pol.PPSet/258 tanggal 05 Juni 2013 yang ditujukan kepada Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan ;-----------------------------------------------------a. Bahwa Penggugat tidak memiliki dokumen Lingkungan UKL/UPL;-b. Bahwa bangunan tidak memiliki IMB ;---------------------------------------c. Bahwa oleh karena tidak memiliki sebagaimana huruf a dan b diatas, diperintahkan untuk melakukan pembongkaran pasar yang dinyatakan illegal dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari.;--------------13. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2013 Sekertaris Daerah mengirimkan surat nomor: 33.1/Pol.PP-Set/373, yang menegaskan agar Penggugat melakukan Pembongkaran bangunan pasar ;--------------------------------14. Bahwa ...........
47 14. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2013, kembali Sekertaris Daerah mengirimkan Surat Nomor: 331.1 / Pol.PP-Set / 380, yang kembali menegaskan agar Penggugat melakukan Pembongkaran bangunan pasar yang apabila dalam 7 (tujuh) hari tidak dilakukan, pembongkaran akan dilakukan oleh Tim Yustisi Kabupaten Kampar ;-----------------------15. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2013, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang
Kabupaten
Kampar
melalui
surat
Penetapan
Pembongkaran Nomor : 640/CKTR-SET/2013/630 tertanggal 25 Juni 2013, dimana surat diterima oleh Penggugat tanggal 26 Juni 2013, dan pada tanggal 27 Juni 2013 dengan menggunakan 2 (dua) unit Eskavator Tergugat melakukan “Pembongkaran Paksa” Pasar yang dikelola oleh Penggugat;-----------------------------------------------------------16. Bahwa mengacu pada Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat menilai, Penetapan dan Pelaksanaan Surat Penetapan Pembongkaran Nomor: 640/CKTR-SET/2013/630 tertanggal 25 Juni 2013, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu ;------------------------------------------------------------------------------------17. Bahwa mengacu pada Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat menilai, Penetapan dan Pelaksanaan Surat Penetapan Pembongkaran Nomor: 640/CKTR-SET/2013/630 tertanggal 25 Juni 2013, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;----Menimbang ..........
48 Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat tersebut, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;---------------------------------------------------------------
1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Bupati Kampar
Nomor 55
Struktural
di
Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Jabatan
Lingkungan
dinas-dinas
Kabupaten
Kampar
menyebutkan :-------------------------------------------------------------------------1.1. Dinas cipta karya dan tata ruang dipimpin oleh kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekertaris daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah kabupaten di bidang penciptakayaan dan penataan ruangan.;-----------------------------------------------------1.2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Cpta Karya dan Tata Ruang Mempunyai fungsi : diantaranya sebagaimana pada huruf i ;----------------------1.3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya ;--------------------------------1.4. Bahwa tugas-tugas lain sebagaimana dimaksud huruf (i) di atas, Bupati
telah
menunjuk
Tergugat
sebagai
pelaksana
pembongkaran berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 331.1/PolPP-Set/202 tertanggal 20 Juni 2013, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Bupati Kampar Nomor 34 Tahun 2013 tentang ketentuan pendirian dan pembongkaran bangunan gedung di kabupaten kampar ;-----------------------------------------------
2. Bahwa berdasarkan ketentuan dan Peraturan tersebut diatas, maka Tergugat telah berwenang mengeluarkan keputusan objek perkara, sehingga tidak benar dalil Penggugat Poin 13,15,16,17 dan 24 ;--------3. Bahwa .............
49
3. Bahwa sebelum pembongkaran tersebut benar-benar dilakukan, Tergugat telah melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :-----------3.1. Bahwa semula Penggugat membangun tempat berjualan dengan nama pasar rakyat hanya dalam bentuk papan yang sifatnya sementara dan juga tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) ;------3.2. Bahwa
kawasan
tersebut
menurut
peruntukannya
adalah
merupakan daerah/kawasan pemukiman dan bukan merupakan daerah/kawasan yang peruntukannya untuk pasar;-------------------3.3. Bahwa dalam perkembangannya Penggugat telah membangun pasar tersebut dalam bentuk gedung-gedung permanen sehingga telah menyalahi ketentuan Pasal 8, 11, 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung jo Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;-----------------------------------------------------------------------------3.4. Bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa status kepemilikan atas tanah harus jelas milik sendiri atau perjanjian dengan pihak lain, dan harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan, akan tetapi bangunan pasar yang dikelola oleh Penggugat masih bersengketa dengan pihak lain yaitu Neneng Sarina Rulita (Ahli waris Alm. Abdul Rahman Kasim, BA) yang telah memenangkan perkara sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 636 PK/Pdt/201, sehingga sangat tidak benar dalil Penggugat poin 1-8 dan 14 ;------------------------------------------3.5. Bahwa oleh karena Pembangunan Pasar yang dilakukan oleh Penggugat tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ..............
50 yang berlaku, maka Tergugat telah melakukan pendekatanpendekatan secara persuasive, namun tidak juga diindahkan oleh Pengugat sehingga pada tanggal 22 Mei 2013 Sekertaris Daerah Kabupaten Kampar melalui surat Nomor 331.1/Pol.PP-Set/332 mengeluarkan surat pemberitahuan yang intinya memberitahukan kepada
Penggugat
bahwa
Penggugat
tidak
memiliki
Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) ;-----------------------------------------------3.6. Bahwa pemberitahuan tersebut tidak diindahkan oleh Penggugat, sehingga pada tanggal 05 Juni 2013 melalui surat Nomor 3341/Pol.PP-Set/358 kembali Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar memberitahukan Penggugat bahwa pasar yang dikelola Penggugat tidak memiliki dokumen UKL/UPL dan Penggugat juga tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), oleh karena pasar yang dibangun Penggugat tersebut ilegal maka Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar menghimbau Penggugat untuk membongkar bangunan Pasar tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari semenjak pemberitahuan kedua ini diterima dan menyampaikan kepada pemilik toko / warung / kios dan los pasar Penggugat tersebut sebagaimana dalil Penggugat point 19 ;----------------------3.7. Bahwa surat peringatan pertama (I) dan kedua (II) juga tidak diindahkan, maka berdasarkan kewenangan tersebut Tergugat mengeluarkan Surat Penetapan Pembongkaran pada tanggal 25 Juni 2013 melalui surat Nomor 640/CKTR-Set/2013/630 ;-----------
4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan diatas, maka secara prosedural dan subtansial atau materil yang dijadikan alasan keluarnya objek sengketa adalah sudah tepat dan benar sehingga tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama Azas Kepastian Hukum ;-------------------------------Menimbang ..........
51 Menimbang,
bahwa
berdasarkan
alasan-alasan
yang
telah
Tergugat uraikan diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;---------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat adalah merupakan fakta-fakta hukum tetap, yang tidak perlu dibuktikan lagi ;--------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa baik Replik maupun Duplik para pihak, pada pokoknya tetap berpendapat sebagaimana dalam gugatan dan jawaban semula ;--------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-31 yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokan dengan aslinya dengan mengajukan 4 orang saksi, yang bernama ALI NAFIAH, ALFIAN, MUHAMMAD JAMIL dan CHALISMAN yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;---------------Menimbang, bahwa instrument hukum yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji suatu Produk Keputusan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan pada Pasal 53 ayat ............
52 53 ayat (2) huruf a dan/atau huruf b Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah mengalami perubahan dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan tersebut, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila ; ------------------------a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu jika diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang atau keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan – ketentuan yang bersifat kewenangan, prosedural dan subtansial, atau ; -------------------b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas– Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -------------------------------Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa in-litis dikeluarkan atas dasar kewenangan terikat atau kewenangan bebas, maka perlu ditelusuri dari Peraturan yang menjadi dasar diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan Mencermati
Subtansi
Surat
Tergugat
yaitu:
Surat
Penetapan
Pembongkaran Nomor: 640/CKTR-SET/2013/630 tertanggal 25 Juni 2013 (vide bukti P-1 dan vide bukti T-25) ;-------------------------------------------------Menimbang, bahwa ketantuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, terbagi :---------------------------------------------------------------------------------------(1). Setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki izin mendirikan bangunan gedung. ;------------------------------------------------Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 91 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksana ..........
53 Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yaitu ;-----------------------------------------------------------------------------(2). Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :------------------------------------------------------------a. ..... b. ..... c. Bangunan gedung yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan ; Menimbang, bahwa kata-kata “dapat” pada ayat 2 tersebut menurut Majelis tidak mutlak diartikan sebagai wewenang bebas yaitu boleh dibongkar, boleh tidak namun jika tidak mungkin lagi diberi kesempatan karena tidak memenuhi persyaratan subtansi, maka Tergugat tidak mempunyai pilihan lain kecuali membongkar bangunan dimaksud, sehingga merupakan kewenangan terikat ;-----------------------------------------Menimbang, bahwa Oleh karena itu, dalam sengketa in-litis yang perlu diuji adalah pokok persengketaan yang pertama, yaitu tentang ada tidaknya tindakan hukum Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;-----------------------------------------------Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan
Peraturan Perundang -Undangan yang berlaku
apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat Prosedural, Subtansial dan/atau di keluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang ;-------------------Menimbang,
bahwa
dalam
sengketa
in-litis
Majelis
Hakim
berpendapat bahwa yang paling relevan terlebih dahulu untuk dipilih sebagai dasar pengujian ( toetsing gronden ) yaitu untuk menentukan apakah ...........
54 apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut Sah (rechmatig) atau tidak, dari segi aspek “Kewenangan” diterbitkannya Surat Keputusan a-quo ;-------------------------------------------------------------------------Menimbang bahwa tindakan melanggar wewenang (onbevoegheid) dikaitkan dengan ruang lingkup kompetensi suatu jabatan, terdapat 3 (tiga)
kemungkinan,
yaitu:
“onbevoegheid
ratione
materiae”,
“onbevoegheid ratione loci”, dan “onbevoegheid ratione temporis”. “Onbevoegheid ratione materiae” terjadi apabila pejabat tata usaha negara
melakukan
tindakan
yang
tidak
termasuk
wewenangnya.
“Onbevoegheid ratione loci” terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya. Sedangkan “onbevoegheid
ratione
temporis”
terjadi
apabila
wewenang
yang
digunakan oleh pejabat tata usaha negara telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan untuk wewenang tersebut ; ---------------------------------------Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat Prosedural, Subtansial dan/atau di keluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang ;-------------------Menimbang, bahwa kemudian ditinjau dari segi kewenangan, Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada, yaitu ; -----------------1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, khususnya Pasal 90 ayat 2 (vide bukti T26) yaitu ;-------------------------------------------------------------------------------Pasal .............
55 Pasal 90 ayat 2 : Pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus sesuai dengan ketetapan perintah
pembongkaran atau persetujuan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah, kecuali bangunan fungsi khusus oleh Pemerintah ;--------------2. Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Kampar, khususnya Pasal 71 tentang Kepala Dinas (vide bukti T-26) yaitu ;------------------------------------------------------------------------------------Pasal 71 ayat 1 : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian
kewenangan
Pemerintah
Kabupaten
dibidang kecipta karyaan dan penataan ruang ;------------------------------ayat 2 huruf i :
Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh
Kepala
Daerah
sesuai
dengan
bidang
Tugasnya ;------------------------------------------------------Menimbang, bahwa kemudian dihubungkan dengan bukti T - 24, tentang
Surat
Penunjukan
Nomor:
331.1/Pol.PP-SET/2013
yang
dikeluarkan oleh Bupati Kampar, yang menerangkan untuk kepentingan hukum dan memperpendek Rentang Kendali Bidang Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung di Kabupaten Kampar Menunjuk, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar untuk Menandatangani surat penetapan pembongkaran adalah telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) huruf i Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Kampar;---------Menimbang ..........
56 Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti T - 24, dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut, maka tindakan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar in casu Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah sesuai dengan kewenangan yang ada padanya; ------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Penerbitan objek sengketa aquo tersebut telah sesuai dengan “Kewenangannya” maka kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut Sah (rechmatig) atau tidak,adalah dari segi aspek “Subtansi dan Prosedur” diterbitkannya Surat Keputusan a-quo ;--------Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 berdasarkan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat, dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat persengketaan antara para pihak yang masih merupakan permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah apakah terdapat cacat yuridis dalam Penerbitan Objek Sengketa: Surat Penetapan Pembongkaran Nomor: 640/CKTRSET/2013/630 tertanggal 25 Juni 2013, baik dari segi “substansi”, maupun “Prosedur”? ;--------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa mencermati alasan yuridis dikeluarkannya suatu keputusan a-quo yang diterbitkan oleh Tergugat, yang mana hal tersebut
diakui
pula
oleh
Penggugat
sebagaimana
dalam surat
gugatannya dan juga diakui oleh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pihak Tergugat dalam persidangan, bahwa inti permasalahan yang timbul sebelum diterbitkannya objek sengketa a-quo adalah dikarenakan bahwa Penggugat ..........
57 Penggugat belum memiliki izin pendirian pasar dan belum memilik IMB atas gedung dan bangunan-bangunan diatas lahan yang diperuntukkan untuk pasar ;--------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa mencermati bukti P - 2 = bukti T - 8 tentang Surat Izin Pendirian Pasar Nomor : 060 / DPKP / 2011 / 320 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kampar yang pada saat itu dijabat oleh Sdr. ALINAFIAH, namun
berdasarkan
keterangan
yang
bersangkutan
dalam Surat
Pernyataan (vide bukti T-10) dan juga dalam kesaksiannya sebagaimana dalam
Berita
Acara
Persidangan
tanggal
19
Desember
2013
menerangkan, bahwa saksi bernama ALINAFIAH, membantah dan menyatakan tidak pernah menandatangani Surat Izin Pendirian Pasar tersebut, dan selama saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kampar, diatas lahan yang bersengketa saksi tidak pernah mengeluarkan izin pendirian pasar ;--------Menimbang, bahwa kemudian mencermati Bukti P – 4, bukti P – 3, dan bukti P - 5 dihubungkan dengan bukti T - 31 yaitu Surat Keterangan dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kampar menerangkan bahwa Berdasarkan permintaan dan perizinan yang kami miliki mengenai Pasar Tradisional Tanah Merah atas nama Rusli Nurdin dan kawan-kawan dengan alamat Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, terhitung sejak tanggal 1 April 2010 usaha tersebut belum terdaftar dan izin usahanya belum pernah dikeluarkan ;---------------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
selanjutnya
mencermati
bukti T-7 dan
dikuatkan dengan keterangan saksi ALFIAN dalam kesaksiannya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan tanggal 19 Desember 2013 ..............
58 2013 menerangkan bahwa Penggugat pernah mengajukan Permohonan Izin Pasar LKMD, tetapi diberi saran untuk melengkapi berkas-berkasnya sesuai KEMENDAG dan setelah diberi saran dari pihak Penggugat tidak ada datang lagi untuk melengkapi berkas-berkasnya ;--------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti para pihak dan keterangan saksi dari Pihak Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa proses perizinan pasar yang dilakukan oleh Penggugat belum/tidak memenuhi persyaratan untuk dikeluarkannya Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional sebagaimana ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 huruf (a) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/MDAG/PER/12/2008, tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;-----------------------------Menimbang, bahwa oleh karena perizinan pasar yang dikelola Penggugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan tentang pasar tradisional, maka kemudian Majelis hakim akan mempertimbangkan subtansi dari objek sengketa a quo yaitu tentang proses pembongkaran gedung dan bangunan-bangunan yang dikelola oleh Penggugat ;---------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi subtansi dari objek sengketa adalah tentang Surat Penetapan Pembongkaran gedung dan bangunan lainnya yang berlokasi dipasar Tradisional Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah pembongkaran bangunan tersebut telah sesuai sebagaiman yang diatur dalam Ketentuan Perundang-undangan tentang bangunan gedung ;-------Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (vide bukti T-15), Bab IV tentang persyaratan Bangunan Gedung ;-------------------------------------------Pasal 7 ayat ..........
59 Pasal 7 ayat ;-------------------------------------------------------------------------------(1).
Setiap bangunan harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.;-----------
(2). Persyaratan administrasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan. ;-----(3). Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung ;-------------------------------------------------(4). Penggunaan ruangan diatas dan/atau dibawah tanah dan/atau air untuk bangunan gedung harus memiliki izin penggunaan sesuai ketentuan yang berlaku ;----------------------------------------------------------(5). Persyaratan admnistrasi dan teknis untuk bangunan adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan darurat, dan bangunan gedung yang dibangun didaerah bencana ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kondisi sosial budaya setempat ;--------------------------------------Pasal 8 ayat ;-------------------------------------------------------------------------------(1). Setiap bangunan gedung harus mempunyai persyaratan administrasi yang meliputi ;-----------------------------------------------------------------------a. Status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.;----------------------------------------------------------------b. status kepemilikan gedung, dan ;------------------------------------------c. Izin mendirikan bangunan gedung ;---------------------------------------sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-------------------(2). Setiap orang atau badan hukum dapat memiliki bangunan gedung atau bagian bangunan gedung lain lain ;-------------------------------------(3). Pemerintah Daerah wajib mendata bangunan gedung untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan ; -----------------------(4) Ketentuan ..........
60 (4). Ketentuan mengenai Izin mendirikan bangunan gedung, kepemilikan dan pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ;-------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa kemudian majelis mencermati peraturan pelaksana sebagaimana ketentuan di atas yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung ;-----Persyaratan Administrasi Bangunan, tentang status tanah yaitu ;------------Pasal 11 ayat (1) : Setiap bangunan gedung harus didirikan pada tanah yang status kepemilikannya jelas baik milik sendiri maupun milik orang lain ;-------------------------------------Tentang. Status Kepemilikan Bangunan Gedung yaitu ;------------------------Pasal 12 ayat (1) : Status kepemilikan gedung dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus pemerintah, berdasarkan hasil kegiatan pendataan bangunan gedung ;------------------------------tentang, Izin Mendirikan Bangunan yaitu ;------------------------------------------Pasal 14 ayat (1) : Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan gedung ;-----------------------------------------------------------Peraturan Daerah kabupaten Kampar Nomor : 03 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;-----------------------------------------------------------Pasal 3 ayat (1) :
Setiap kegiatan mendirikan, mengubah dan atau membongkar
serta
menggunakan
dan
atau
kelayakan menggunakan bangunan, dalam Wilayah Kabupaten .........
61 Kabupaten Kampar harus memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;--------------------------------ayat (2) :
Setiap Permohonan Izin Mendirikan Bangunan terlebih dahulu harus mengajukan permohonan Kepada Kepala Daerah Cq. Dinas PU Kimpraswil dan atau instansi lain yang yang berwenang yang ditunjuk oleh Kepala Daerah rangkap 3 (tiga) dilengkapi dengan :-------------------------------------------a. Izin Prinsip, UPL/UKL, Amdal (bagi perusahaan bersekala besar) ;----------------------------------------b. Foto Copy Surat Tanah, Surat Jual Beli, Surat Hibah ;------------------------------------------------------c.
Surat Pernyataan Tanah tidak dalam sengketa yang diketahui lurah ;------------------------------------
d. Surat
Pernyataan
Tanah
tidak
pernah
diwakafkan/dipindah tangankan yang diketahui oleh lurah ;-------------------------------------------------e. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang terkena rencana jalan atau fasilitas umum lainnya yang diketahui oleh lurah setempat ;-----f. Foto Copy Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir ;-----------------------------g. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku ;----------------------------------------------------h. Pas Photo ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar ;------i. Permohonan diatas kertas segel atau materai ;--j.
Rekomendasi desa ;--------------------------------------
k. Gambar Bangunan ;-------------------------------------Menimbang .........
62 Menimbang, bahwa mencermati bukti P - 6, bukti P - 7 = bukti T 4, bukti T - 5, yaitu tentang Surat Keterangan Tanah atas nama Dahniar Maela, dan bukti T - 1, bukti T - 2 yaitu tentang Sertifikat Hak Milik atas nama Farida Ibrahim dan kawan kawan, serta mencermati bukti P - 8 tentang Risalah Pernyataan Permohonan Banding dan bukti T - 3, bukti T6 yaitu Putusan Kasasi dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia, adalah merupakan suatu fakta-fakta hukum bahwa diatas tanah yang berdiri bangunan-bangunan pasar yang dikelola oleh Penggugat adalah merupakan tanah yang berperkara, sehingga Syarat Administrasi Bangunan sebagaimana Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah kabupaten Kampar Nomor : 03 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak dapat terpenuhi oleh Penggugat ;---------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas uraian diatas jelas secara subtansi yang prinsip adalah Penggugat tidak memiliki Izin mendirikan Bangunan (IMB) ; Menimbang, bahwa kemudian mencermati ketentuan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor
36 Tahun 2005 Tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (vide bukti T-15), yaitu : Pasal 91 : Paragraf 2 tentang Pembongkaran yaitu ayat :--------------------------------------------------------------(1). Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengidentifikasi bangunan gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau laporan dari masyarakat;---------------------------(2). Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana pada ayat (1) meliputi ;-------------------------------------------------------------------------------a. bangunan ...........
63 a. bangunan gedung yang tidal laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi ;--------------------------------------------------------------------------------b. bangunan gedung yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat dan lingkungannya, dan/atau ;--------c. bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung ;---------------------------------------------------------------------------(3). Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyampaikan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik dan atau pengguna bangunan gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar ;----------------------------------------------------------------------------(4). Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik dan/atau pengguna bangunan, kecuali rumah tinggal tunggal khususnya inti tumbuh dan rumah sederhana sehat, wajib melakukan pengkajian teknis bangunan gedung fungsi khusus Pemerintah Daerah ;-------------------------------------------------------------------------------(5). Apabila hasil pengkajian teknis bangunan gedung memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, Pemerintah Daerah menetapkan bangunan gedung tersebut untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran ;------------------------------------(6). Apabila hasil pengkajian teknis bangunan gedung memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemerintah Daerah menetapkan bangunan gedung tersebut untuk dibongkar dengan surat Penetapan Pembongkaran ;----------------------------------------------(7). Isi surat Penetapan Pembongkaran sebagimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggar ;----(8). Dalam hal pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung tidak melaksanakan pembongkaran dalam batas waktu sebagaimana dalam ayat (6), Pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang ...........
64 yang dapat menunjuk penyedia jasa pembongkaran bangunan gedung gedung atas biaya pemilik kecuali bagi pemilik rumah tempat tinggal yang tidak mampu, biaya pembongkaran ditanggung oleh Pemerintah Daerah ;---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T - 20 Surat dari Sekertariat Pemerintah Kabupaten Kampar Nomor: 331.1 / Pol.PP-Set / 332 yang ditujukan kepada Rusli Nurdin, Perihal Pemberitahuan bahwa bangunan yang dibangun dilokasi Pasar Tanah Merah Tidak Memiliki Izin, maka Pemerintah Daerah telah menyampaikan hasil identifikasi dimaksud, yang pada prinsipnya bangunan tidak memiliki izin ;------------------------------------Menimbang, bahwa bukti tersebut berupa foto copy namun tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian, namun
yang
dibantah
adalah
mengapa
Penggugat
tidak
diberi
kesempatan mengurus Izin mendirikan bangunan (IMB) :----------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mencermati bukti T - 21 Perihal Pemberitahuan kedua (II), bukti T - 22 Perihal Peringatan Pertama (I), bukti T – 23 Perihal Peringatan kedua ( II ) dan bukti T - 25 surat Penetapan Pembongkaran yang mana bukti-bukti tersebut diperkuat oleh keterangan dari saksi Muhammad Jamil S.Sos., selaku Sekertaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar sebagaimana Berita acara Persidangan tanggal 9 Januari 2014. bahwa saksi menerangkan sebelum keluarnya bukti T-25, saksi merupakan salah satu dari Tim Yustisi, yang melakukan patroli, razia dan menemukan pasar merah tidak berizin yaitu tidak memiliki IMB, SIUP, Izin Reklame, HO, Izin Prinsip dari Bupati, kemudian setelah melakukan razia, saksi melakukan rapat dengan semua Tim Yustisi yang dihadiri dari pihak Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan dan unsur pimpinan Daerah lainnya ;-------------------------------------------------Menimbang ..........
65 Menimbang, bahwa bukti T-21, T-22 dan T-23 memang tidak mencantumkan agar pihak penggugat diberi waktu untuk mengurus IMB, namun hal itu menurut Majelis Hakim oleh karena hal yang prinsip secara subtansi, status tanah dalam sengketa / tidak jelas. maka akan menjadi preseden buruk apabila seseorang mendirikan bangunan pada lahan yang statusnya belum jelas/dalam sengketa diberi waktu dan kesempatan yang panjang dan tidak bisa dipastikan kapan selesainya jika hal itu dibiarkan, maka orang akan berpikir bangun saja dulu, urusan status tanah belakangan karena nantinya akan diberikan kesempatan tanpa batas waktu yang pasti ;-------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk diberikan kesempatan untuk mengurus IMB, jika persyaratan subtansi tentang status tanah tidak ada permasalahan hukum, maka dengan demikian proses sebelum terbitnya objek sengketa, Tergugat terlebih dahulu telah melalui tahapan-tahapan dan telah sesuai ketentuan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung ;-------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
berdasarkan
uraian-uraian
pertimbangan
hukum tersebut diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukumnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam penerbitan objek sengketa berupa Surat Penetapan Pembongkaran Nomor: 640 / CKTR-SET / 2013 / 630 tertanggal 25 Juni 2013, telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendat bahwa penerbitan Surat Keputusan a-quo tidak terbukti
bertentangan
dengan Peraturan Perundang-undangan dan oleh karena syarat subtansi tentang status tanah tidak terpenuhi, maka kewenangan Tergugat bersifat terikat ............
66 terikat dimana mekanisme telah diatur secara jelas, dengan demikian terhadap Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;--------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas oleh karena tidak terbukti keputusan obyek gugatan mengandung cacat hukum maka gugatan Penggugat secara hukum harus ditolak ;.-----Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dan Pengugat berada sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; ---------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alatalat bukti yang relevan dengan pertimbangan Putusan ini, dan terhadap alat bukti yang tidak relevan Majelis Hakim mengenyampingkannya, namun tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini ;-----------------------------------------------------------------------Mengingat ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan lain yang bersangkutan ; -------------------------------------------------MENGADILI: I. DALAM EKSEPSI : -
Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;-----------------------------
II. DALAM POKOK PERKARA
-
Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;---------------------------------- Menghukum .........
67
-
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.196,000 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;--------------Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Jum’at tanggal 24 Januari 2014 oleh kami GURUH JAYA SAPUTRA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H., dan JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh M A I R I, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat ;----------------
HAKIM ANGGOTA I Dto
YUDI RINALDI SURACHMAN, SH
HAKIM KETUA MAJELIS Dto
GURUH JAYA SAPUTRA, SH
HAKIM ANGGOTA II Dto JIMMY RIYANT NATAREZA, SH.MH PANITERA PENGGANTI Dto
M A I R I, SH
68 PERINCIAN BIAYA PERKARA
1. Pendaftaran Gugatan :
Rp.
30. 000 .-
2. Alat Tulis Kantor
:
Rp.
50. 000 .-
3. Panggilan
:
Rp. 105. 000 .-
4. Materai
:
Rp.
6. 000 .-
5. Redaksi
:
Rp.
5. 000 .-
_______________________ Jumlah
:
Rp. 196. 000 .-
( Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah )
