PTUN-Pbr

P U T U S A N No. 12 / G / 2014 / PTUN-Pbr. ------ “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”-----Pengadilan Tata

Usaha

Negara

Pekanbaru,

yang

memeriksa,

memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan

HR.

Subrantas

km.

9

Pekanbaru

telah

menjatuhkan

putusan

sebagaimana berikut dalam sengketa antara : ---------------------------------------M A R T O N O,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Mutiara No.37 Kelurahan Padang

Terubuk,

Kecamatan

Senapelan,

Kota

Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum : 1. ANWAR, S.H. ---------------------------------------------2. AGUS WIJAYA, S.H. -------------------------------------Keduanya Advokat

Kewarganegaraan pada

Law

Office

Indonesia, IDHAM,

Pekerjaan ANWAR

&

PARTNERS, Jalan Pembangunan No.35 Labuhbaru Timur, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai …………………......................……PENGGUGAT ; MELAWAN 1. KEPALA DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN KOTA PEKANBARU, berkedudukan Jalan Cut Nyak Dien No. 1 Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum

: JEKI

NURMAN, ST., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru, Berkantor di Jalan Cut Nyak Dien No. 1 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.650/DTRB/2014/278 tanggal 21 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai …................ TERGUGAT ; Halaman 1 dari 39 halaman.Putusan Nomor : 12/G/2014/PTUN-Pbr.

2. RIZA ARVIANTI,

Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan

Karyawan

Swasta, Bertempat tinggal di Emerald Residence Blok B No. 06 RT. 001 RW. 010 Kelurahan Perigi, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum : ------------------------------1. H. NURIMAN, S.H., M.H. -------------------------------2. GUSTI INDRA BEBASARI, S.H. -----------------------Keduanya

Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan

Advokat pada Kantor Pengacara “NURIMAN, GUSTI & ASSOCIATES”,

Jalan

Selais

No.

07

Pekanbaru,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2014, selanjutnya

disebut

sebagai......…TERGUGAT

II

INTERVENSI ; ------------------------------------------------Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----------------------------------Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No.12/PEN-MH/2014/PTUN-Pbr. tertanggal 7 Mei 2014 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini ; --Telah

membaca

Penetapan

Hakim

Ketua

Majelis

No.12/PEN-

PP/2014/PTUN-Pbr. tanggal 7 Mei 2014 Tentang Pemeriksaan Persiapan ; ---Telah

membaca

Penetapan

Ketua

Majelis

No.12/PEN-

MH/2014/PTUN-Pbr. tertanggal 28 Mei 2014 Tentang Penetapan Hari Persidangan dalam perkara ini ; -------------------------------------------------------Telah membaca Putusan Sela No.12/G/2014/PTUN-Pbr. tertanggal 04 Juni 2014 tentang diterimanya permohonan pihak ketiga RIZA ARVIANTI sebagai Tergugat II Intervensi ; ---------------------------------------------------------Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan para pihak dipersidangan; ------------------------------------------------Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;

Halaman 2 dari 39 halaman.Putusan Nomor : 12/G/2014/PTUN-Pbr.

--------------------------- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -------------------------Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 28 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 29 April 2014 dan telah diperbaiki pada tanggal 28 Mei 2014 dengan Register Perkara No.12/G/2014/PTUN-Pbr. mengemukakan alasan dan halhal sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------1.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan juga Tergugat selaku badan atau Pejabat Tata usaha Negara telah mengeluarkan Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : SK.1248/DTRB/2013 tanggal 16 Desember 2013 atas nama RIZA ARVIANTI, atas 1 (satu) Unit Bangunan Restoran Pizza Hut yang berlokasi di Jalan Sudirman Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota yang sangat merugikan Penggugat ; --------------------------------------------------------------

2.

Bahwa

Surat

Keputusan

Izin

Mendirikan

Bangunan

Nomor

:

SK.1248/DTRB/2013 tanggal 16 Desember 2013 ata nama RIZA ARVIANTI, atas 1 (satu) Unit Bangunan Lantai 1 (satu) lantai Bangunan Restoran Pizza Hut yang berlokasi di Jalan Sudirman Kelurahan Tanah datar Kecamatan Pekanbaru Kota, yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, indivdual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Penggugat), sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; ------------------------------------------------------------------------3.

Bahwa gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, karena diterbitkan Surat


Keputusan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : SK.1248/DTRB/2013 tanggal 16 Desember 2013 atas nama RIZA ARVIANTI, atas 1 (satu) Unit Bangunan Restoran Pizza Hut yang berlokasi di Jalan Sudirman Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota oleh Tergugat jelasjelas telah merugikan Penggugat serta bertentangan dengan peraturan undang-undang

yang

berlaku,

sebab

Surat

Keputusan

tersebut

diterbitkan diatas tanah yang sekarang menjadi Hak Milik Penggugat selaku Ahli Waris yang sah dari Alm. Valinoto Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 19 Maret 2004 yang dibuat FERRY BAKTI,SH Notaris di Pekanbaru, adapun surat bukti kepemilikan dari Alm. Valinoto adalah : --------------------------------------------------------------a. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 34 atas nama Valinoto, atas sebidang seluas ± 886 M² yang terletak setempat dikenal di Jalan Pangeran Hidayat, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota,

Kotamadya

Pekanbaru,

sebagaimana

diterangkan

dalam

Gambar Situasi tanggal 30 April 1973 Nomor : 137/1973 ; -------------b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8 atas nama Valinoto, atas sebidang seluas ± 1.005 M² yang terletak setempat dikenal di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Simpang Empat Kecamatan Pekanbaru Kota,

Kotamadya

Pekanbaru,

sebagaimana

diterangkan

dalam

Gambar Situasi tanggal 28 Nopember 1967 Nomor : 16/1967 ; --------Dimana atas kedua bidang tanah tersebut semenjak Alm. Valinoto meninggal duia pada tanggal 26 Oktober 2003 sampai sekarang ini terus-menerus terjadi sengketa Perdata antara Penggugat Selaku Ahli Waris Alm. Valinoto dengan pihak Sdr. TAMIN CHANDRA, dan yang terakhir perkaranya sebagaimana terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan register Nomor : 64/PdtG/2014/PN.Pbr. tanggal 24 Maret 2014 ; ----------------------------------4.

Bahwa Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : SK.1248/ DTRB/2013 tanggal 16 Desember 2013 atas nama RIZA ARVIANTI, atas 1


(satu) Unit Bangunan Restoran Pizza Hut yang berlokasi di Jalan Sudirman Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 28 Februari 2014 pada waktu Penggugat melintas/lewat melihat diatas tanah milik Penggugat dari Warisan Alm.Valinoto yang selama ini masih dalam sengketa perdata antara Pihak Penggugat (Martono) dengan pihak Sdr. TAMIN CHANDRA, sedang didirikan bangunan dan setelah Penggugat perhatikan ternyata atas pendirian bangunan tersebut telah mendapat izin dari Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Izin Mendirikan

Bangunan

Nomor

:

SK.1248/DTRB/2013

tanggal

16

Desember 2013 atas nama RIZA ARVIANTI, atas 1 (satu) Unit Bangunan Restoran Pizza Hut yang berlokasi di Jalan Sudirman Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor

9 Tahun 2004, gugatan yang diajukan

Penggugat masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan ; -----------5.

Bahwa Penggugat adalah Kakak/Abang Kandung dari Alm. Valinoto yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2003 di Pekanbaru sebagaimana diterangkan dalam Akta Kematian tanggal 6 November 2003 No.

111/2003,

yang

dikeluarkan oleh Kepala

Dinas

Pendaftaran

Penduduk Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Pekanbaru, dan pada waktu Alm. Valinoto meninggal dunia tidak mempunyai istri dan anak, sehingga dengan demikian berdasarkan adat Tiong Hoa (Cina), maka Penggugat sebagai Ahli Waris yang sah dari Alm. Valinoto ; ------------------------------6.

Bahwa semasa hidupnya Alm.Valinoto adik kandung Penggugat memiliki beberapa bidang tanah yang merupakan harta warisan peninggal Alm. Valinoto diantaranya adalah : -----------------------------------------------------

Sebidang tanah seluas ± 886 M² dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 34 atas nama Valinoto, yang terletak setempat dikenal Jalan Pangeran Hidayat, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan


Pekanbaru Kota, Kotamadya Pekanbaru, sebagaimana diterangkan dalam Gambar Situasi tanggal 30 April 1973 Nomor 137/1973 ; -------

Sebidang tanah seluas ± 1.005 M² dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8 atas nama Valinoto, yang terletak setempat dikenal di Jalan Jenderal Sudirman

Kelurahan Simpang Empat

Kecamatan Pekanbaru Kota, Kotamadya Pekanbaru, sebagaimana diterangkan dalam Gambar Situasi tanggal 28 November 1967 Nomor : 16/1967 ; ----------------------------------------------------------------------Dan atas kedua bidang tanah Tersebut Alm. Valinoto telah membuat kesepakatan Pengikatan Jual Beli dengan Sdr. TAMIN CHANDRA yang kemudian dituangkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 180 tanggal 30 November 1998 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Tajib Rahardjo S.H Notaris di Pekanbaru ; ----------------------------------------7.

Bahwa dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 180 tanggal 30 November 1998 disepakati harga jual beli atas 2 tanah tersebut sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dari harga tersebut sebelum penandatanganan akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 180 tanggal 30 November 1998 telah dibayar sebesar Rp. 88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat penandatanganan akta

tersebut

Tergugat

membayar

kepada

Adik

Kandung Penggugat Alm. Valinoto sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ; ----------------------------------------------------------------8.

Bahwa sedangkan sisanya dari harga jual beli akan dibayar setelah masalah

atas

tanah-tanah

tersebut

selesai

seluruhnya

termasuk

hak/Sertifikat tanah-tanah tersebut telah terbit dari Kantor Badan Pertanahan Nasional, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu, setelah Penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 180, dan apabila termyata dalam 1 (satu) minggu sisanya tersebut belum juga dilunasi Pengikatan Jual Beli tersebut menjadi batal dan uang yang telah diterima oleh Adik Kandung Penggugat Alm. Valinoto akan tetap menjadi milik


Adik Kandung Penggugat Alm. Valinoto karena dianggap sebagai ganti rugi atas batalnya Pengikatan Jual Beli tersbut ; -----------------------------9.

Bahwa

akan

tetapi

pada

kenyataan

setelah

jangka

waktu

yang

ditentukan dalam akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 180 tanggal 30 November 1998, bahkan sampai Adik Kandung Penggugat Alm. Valinoto meninggal

dunia,

Sdr.

TAMIN

CHANDRA

tidak

pernah

mau

melaksanakan kewajibannya, untuk melunasi sisa pembayaran atas kedua bidang tanah tersebut sebagaimana yang telah disepakati dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 180 tanggal 30 November 1998, padahal

ada

dugaan

berdasarkan hukum Sertifikat Hak Guna

Bangunan Nomor : 34 atas nama Valinoto dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8 atas nama Valinoto sudah sejak lama di pegang dan berada dalam penguasaan Sdr. TAMIN CHANDRA dan ada dugaan Sdr. TAMIN CHANDRA dengan mempergunakan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 180 tanggal 30 November 1998 sudah dibalik namakannya menjadi

atas

nama

pihak

ketiga

lainnya,

sehingga

semenjak

meninggalnya Alm. Valinoto sampai sekarang atas kedua bidang tanah tersebut telah perkara/sengketa keperdataan antara Penggugat selaku Ahli Waris Alm. Valinoto dengan pihak Sdr. TAMIN CHANDRA ; -----------10. Bahwa diatas kedua bidang tanah milik adik kandung Penggugat Alm. Valinoto sebagaimana diterangkan dalam : ------------------------------------a. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 34 atas nama Valinoto, atas sebidang seluas ± 886 M² yang terletak setempat dikenal di Jalan Pangeran hidayat, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota,

Kotamadya

Pekanbaru,

sebagaimana

diterangkan

dalam

Gambar Situasi tanggal 30 April 1973 Nomor : 137/1973 ; ------------b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8 atas nama Valinoto, atas sebidang seluas ± 1.005 M² yang terletak setempat dikenal di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Simpang Empat Kecamatan Pekanbaru


Kota,

Kotamadya

Pekanbaru,

sebagaimana

diterangkan

dalam

Gambar Situasi tanggal 28 Nopember 1967 Nomor : 16/1967 ; --------Yang semenjak Tahun 2004 sampai dengan sekarang masih terjadi perkara/sengketa keperdataan antara Penggugat selaku Ahli Waris Alm. Valinoto

dengan

menerbitkan

Pihak

Sdr.

TAMIN

CHANDRA,

Tergugat

telah

Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan Nomor :

SK.1248/DTRB/2013 tanggal 16 Desember 2013 atas nama RIZA ARVIANTI, atas 1 (satu) Unit Bangunan Restoran Pizza Hut yang berlokasi di Jalan Sudirman Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota ; -------------------------------------------------------------------11. Bahwa

dengan

diterbitkannya

Surat

Keputusan

Izin

Mendirikan

Bangunan Nomor : SK.1248/DTRB/2013 tanggal 16 Desember 2013 atas nama RIZA ARVIANTI, atas 1 (satu) Unit Bangunan Restoran Pizza Hut yang berlokasi di Jalan Sudirman Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota oleh Tergugat, sedangkan diatas tanah yang dimohonkan Surat Izin Mendirikan Bangunannya tersebut masih terjadi sengketa hak kepemilikan atas tanah antara pihak Penggugat dangan pihak Sdr. TAMIN CHANDRA, jelas-jelas telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan Dalam Daerah Kota Pekanbaru, yang berbunyi “Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditangguhkan Apabila terjadi sengketa yang ada hubungannya dengan persyaratan Izin sebagaimana ayat (1) Pasal ini Penyelesaian izin dimaksud dapat ditangguhkan sampai ada penyelesaian sengketa” jo Pasal 82 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 tentang Restribusi Mendirikan Bangunan, yang berbunyi “Penyelesaian Permohonan Izin dapat ditangguhkan apabila terdapat Sengketa

tanah

Lingkungan”,

dan

sebab

atau

bangunan

penerbitan

Surat

atau

gangguan

Keputusan

Izin

Terhadap Mendirikan


Bangunan Nomor : SK.1248/DTRB/2013 tanggal 16 Desember 2013 atas nama RIZA ARVIANTI, atas 1 (satu) Unit Bangunan Lantai 1 (satu)lantai Bangunan Restoran Pizza Hut yang berlokasi di Jalan Sudirman Kelurahan Tanah Datar kecamatan Pekanbaru Kota, nyata-nyata diatas tanah yang hak kepemilikannnya masih dalam status perkara/sengketa keperdataan antara Penggugat dengan pihak Sdr. TAMIN CHANDRA, dengan

demikian

Tergugat

seharusnya

membatalkan

dan

atau

menagguhkan Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : SK.1248/DTRB/2013 tanggal 16 Desember 2013 atas nama RIZA ARVIANTI, atas 1 (satu) Unit Bangunan Restoran Pizza Hut yang berlokasi di Jalan Sudirman Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota ; -------------------------------------------------------------------12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas terlihat secara faktual, Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dimaksud adalah cacat hukum, karena diterbitkan melalui prosedur yang salah dan sewenangwenang dan melanggar azas-azas umum Pemerintahan yang baik terutama

azas

ketelitian

dan

azas

kecermatan,

karena

menerbitkan surat keputusan tersebut Tergugat tidak

sebelum

melakukan

penelitian secara cermat dan teliti terhadap seluruh persyaratan atas permohonan izin mendirikan bangunan yang dimohonkan oleh RIZA ARVIANTI sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Perda Kota Pekanbaru No.14 Tahun 2000 tentang Izin Bangunan Dalam Daerah Kota Pekanbaru, sehingga Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : SK.1248/DTRB/2013 tanggal 16 Desember 2013 atas nama RIZA ARVIANTI, atas 1 (satu) Unit Bangunan Lantai 1 (satu) lantai Bangunan Restoran Pizza Hut yang berlokasi di Jalan Sudirman Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, yang nyata-nyata status kepemilikan atas tanahnya masih dalam sengketa,

dan

hal

ini

bertentangan

dengan

ketentua

peraturan

Perundang-undangan yang berlaku terutama yang terdapat dalam Pasal


5 ayah (2) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan dalam Daerah Kota Pekanbaru, yang berbunyi “Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditangguhkan Apabila terjadi sengketa yang ada hubungannya dengan Persyaratan Izin sebagaimana ayat (1) Pasal ini Penyelesaian Izin dimaksud dapat ditangguhkan sampai ada penyelesaian sengketa” jo Pasal 82 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 7 Tahun 2012 tentang Restribusi Mendirikan Bangunan, yang berbunyi “ Penyelesaian Permohonan Izin dapat ditangguhkan apabila terdapat Sengketa

tanah

dan

atau

bangunan

atau

gangguan

Terhadap

Lingkungan”, dan oleh karenanya Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : SK.1248/DTRB/2013 tanggal 16 Desember 2013 atas nama RIZA ARVIANTI, atas 1 (satu) Unit Bangunan Lantai 1 (satu) lantai Bangunan Restoran Pizza Hut yang berlokasi di Jalan Sudirman Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Izin Mendirikan

Bangunan

Nomor

:

SK.1248/DTRB/2013

tanggal

16

Desember 2013 atas nama RIZA ARVIANTI, atas 1 (satu) Unit Bangunan Lantai 1 (satu) lantai Bangunan Restoran Pizza Hut yang berlokasi di Jalan Sudirman Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru ; -------------------------------------------------------------------------PERMOHONAN ---------------------------------------------------------------------------Bahwa oleh karena diterbitkannya Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : SK.1248/DTRB/2013 tanggal 16 Desember 2013 atas nama RIZA ARVIANTI, atas 1 (satu) Unit Bangunan Lantai 1 (satu) lantai Bangunan Restoran Pizza Hut yang berlokasi di Jalan Sudirman Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, oleh Tergugat diatas bidang

tanah

yang

masih

dalam

keadaan

sengketa,

sedangkan


berdasarkan Pasal 82 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 tentang Restribusi Mendirikan Bangunan dengan tegas diatur “Penyelesaian Permohonan Izin dapat ditangguhkan apabila terhadap adanya sengketa tanah dan atau bangunan atau gangguan terhadap lingkungan “maka untuk menghindari terjadinya kerugian yang semakin besar pada Penggugat dan untuk menghindari terjadinya permasalahan

hukum

lainnya

di

kemudian

hari,

akibat

tetap

dilanjutkannya pembangunan diatas tanah yang sampai sekarang ini masih bersengketa di Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, sehingga keadaan yang sedemikian rupa dapat dikategorikan sebagai keadaan yang sangat mendesak untuk dimihinkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi : ----------------------------------------------------------

Menetapkan menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : SK.1248/DTRB/2013 tanggal 16 Desember 2013 atas nama RIZA ARVIANTI, atas 1 (satu) Unit Bangunan Lantai 1 (satu) lantai Bangunan Restoran Pizza Hut yang berlokasi di Jalan Sudirman Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru ; ----------------------------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan apa yang telah Para Penggugat uraikan di atas, pada bagian akhir dari Gugatan ini bermohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------

DALAM PERMOHONAN ------------------------------------------------------------------

Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : SK.1248/DTRB/2013 tanggal 16 Desember 2013 atas nama RIZA ARVIANTI, atas 1 (satu) Unit Bangunan Lantai 1


(satu) lantai Bangunan Restoran Pizza Hut yang berlokasi di Jalan Sudirman Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru ; DALAM POKOK PERKARA : -----------------------------------------------------------1.

Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ; -------------------------------

2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : SK.1248/DTRB/2013 tanggal 16 Desember 2013 atas nama RIZA ARVIANTI, atas 1 (satu) Unit Bangunan Lantai 1 (satu) lantai Bangunan Restoran Pizza Hut yang berlokasi di Jalan Sudirman Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru kota ; ------------------------

3.

Memerintahkan Mendirikan

Tergugat

Bangunan

untuk

Nomor

:

mencabut

Surat

Keputusan

SK.1248/DTRB/2013

tanggal

Izin 16

Desember 2013 atas nama RIZA ARVIANTI, atas 1 (satu) Unit Bangunan Lantai 1 (satu) lantai Bangunan Restoran Pizza Hut yang berlokasi di Jalan Sudirman Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru kota ; ----

4.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; ------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah

mengajukan Jawaban tertanggal 16 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI : -----------------------------------------------------------------------1. Bahwa sebagaimana izin-izin lainnya seperti SIM (Surat Izin Mengemudi), SITU (Surat Izin Tempat Usaha), dan seterusnya, Izin Mendirikan Bangunan bukanlah bukti kepemilikan karena berdasarkan UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang disebutkan bahwa Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu izin pemanfaatan ruang untuk pengendalian pemanfaatan ruang ; ---2. Bahwa karena Izin Mendirikan Bangunan bukanlah bukti kepemilikan maka sengketa kepemilikan tanah/gugatan terhadap kepemilikan tanah


tidak dapat serta merta membuat Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan turut menjadi objek gugatan ; ----------------------------------------3. Bahwa

pembatalan

Izin

Mendirikan

Bangunan

tidak

dapat

hanya

berdasarkan adanya sangketa tanah, karena berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang

Nomor

26

Tahun

2007

tentang

Penataan

Ruang

disebutkan bahwa Izin Pemanfaatan Ruang (termasuk didalamnya Izin Mendirikan Bangunan) dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan tidak melalui prosedur yang benar ; -----------------4. Bahwa

berdasarkan

Arahan

Perencanaan

(Advis

Planning)

Nomor:

919/503/AP-DTRB/2013 Tanggal 8 Oktober 2013, penerbitan Surat Keputusan IMB Nomor : 1248/IMB/DTRB/2013 telah sesuai dengan rencana tata ruang Kota Pekanbaru ; ---------------------------------------------5. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012

tentang

Mendirikan

Retribusi

Bangunan,

Izin

Mendirikan

penerbitan

Surat

Bangunan

dan

SOP

Izin

Keputusan

IMB

Nomor

:

1248/IMB/DTRB/2013 telah melalaui prosedur yang benar ; --------------6. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka objek gugatan berupa Surat Keputusan IMB Nomor : 1248/IMB/DTRB/2013 tidak memenuhi unsurunsur sebagai objek gugatan dalam perkara ini sehingga sepantasnya Majelis Hakim yang terhormat tidak menerima gugatan Penggugat ; --------DALAM POKOK PERKARA : -----------------------------------------------------------A. Penerbitan Surat Keputusan IMB Nomor: 1248/IMB/DTRB/2013 telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan SOP Izin Mendirikan Bangunan, yaitu : --------------------------------------------------------------------1. Bahwa benar Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru telah menerbitkan Surat Keputusan IMB Nomor: 1248/IMB/DTRB/2013 Tanggal 16 Desember 2013 tentang pemberian Izin Mendirikan Bangunan Restoran Pizza Hut 1 unit 1 lantai atas nama RIZA ARVIANTI


yang berlokasi di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru ; ------------------------------2. Bahwa

penerbitan

Surat

1248/IMB/DTRB/2013

Keputusan

berdasarkan

IMB

Permohonan

Nomor

Izin

:

Mendirikan

Bangunan atas nama RIZA ARVIANTI pada tanggal 22 Oktober 2013 ; -3. Bahwa Permohonan Izin Mendirikan Bangunan atas nama RIZA ARVIANTI pada Tanggal 22 Oktober 2013 telah memenuhi persyaratan, yaitu sebagai berikut : -----------------------------------------------------------a.

Fotokopi bukti kepemilikan tanah, yaitu : --------------------------------

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 126 Tahun 2013 atas nama; Liana Chandra, Tamin Chandra, Jauhari Chandra, Evi Chandra, Yanni Chandra, Winna Chandra, Cynthia Chandra ; ---

-

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 127 Tahun 2013 atas nama; Liana Chandra, Tamin Chandra, Jauhari Chandra, Evi Chandra, Yanni Chandra, Winna Chandra, Cynthia Chandra ; ---

-

Surat

Keterangan

Riwayat

Penggunaan

Tanah

Nomor:

02/SKRPT/TD/11/2013 Tanggal 16 Januari 2013 atas nama Liana Chandra ; ----------------------------------------------------------b. Fotokopi KTP atas nama RA. MX RIZA ARVIANTI, SH ; ---------------c. Fotokopi bukti Pembayaran PBB Tahun 2013 ; -------------------------d. Arahan

Perencanaan

(Advis

Planning)

Nomor

:

919/503/AP-

DTRB/2013 tanggal 8 Oktober 2013 ; ------------------------------------e. Gambar

Rencana

Bangunan

yang

telah

ditandatangani

oleh

perencana RUDI HARTO, ST. ; ---------------------------------------------f.

Surat Kuasa dari Liana Chandra, Tamin Chandra, Jauhari Chandra, Evi Chandra, Yanni Chandra, Winna Chandra, Cynthia Chandra kepada Winna Chandra ; ----------------------------------------------------

g. Surat Kuasa dari Winna Chandra kepada Riza Arvianti ; --------------


h. Surat Rekomendasi Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Nomor : 551.21/Wasdal-MRLJ/7257 Tanggal 4 November 2013 dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru ; -------i.

Surat Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL Nomor 660.1/BLH/UKLUPL/46/2013 Tanggal 14 November 2013 dari Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru ; ------------------------------------------------------

j.

Surat Rekomendasi Izin HO Nomor : 660.1/BLH-SEKRE/560 dari Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru ; ------------------------------

4. Bahwa

penerbitan

1248/IMB/DTRB/2013

Surat

Keputusan

IMB

Nomor

:

telah memenuhi proses dan prosedur yang

benar sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan SOP Izin Mendirikan Bangunan, yaitu antara lain; pemeriksaan administrasi, penelitian teknis, perhitungan retribusi IMB, dan pembayaran retribusi IMB pada Tanggal 16 Desember 2013 ; ---------------------------------------B. Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan IMB Nomor : 1248/IMB/DTRB/2013 bertentangan dengan Pasal 82 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak berdasar, karena : ---------------1. Bahwa Pasal 82 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menyebutkan apabila terdapat sengketa tanah dan atau bangunan atau gangguan terhadap lingkungan, maka yang ditangguhkan adalah penyelesaian Permohonan Izin, bukan penangguhan Surat Keputusan IMB. ---------------------------------------------------------------------------------2. Bahwa permintaan penangguhan penyelesaian Permohonan IMB sudah terlambat, karena Permohonan IMB telah selesai diproses dengan terbitnya Surat Keputusan IMB Nomor : 1248/IMB/DTRB/2013 dan Surat Izin Pelaksanaan Nomor : 1217/IP/DTRB/2013 ; -------------------


3. Bahwa pihak Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru tidak pernah mendapat laporan ataupun pengaduan resmi terkait adanya sengketa tanah pada objek perkara selama proses penyelesaian Permohonan IMB ; ----------------------------------------------------------------Berdasarkan alasan dan fakta hukum yang disampaikan Tergugat diatas, jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidaklah berdasarkan hukum, oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: ---------------------DALAM EKSEPSI : ------------------------------------------------------------------------

Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya ; ------------------------------------

-

Menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; --------------------------------------

DALAM PERMOHONAN : -----------------------------------------------------------------

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan IMB Nomor : 1248/IMB/DTRB/2013

tanggal 16 Desember 2013 atas nama

RIZA ARVIANTI ; ----------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : -------------------------------------------------------------

Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ; ---------------------------------------

-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; ----------------------Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II

Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : -------------------------------------------------------------A. BANGUNAN DIDIRIKAN BUKAN/TIDAK DIATAS TANAH PENGGUGAT DAN BUKAN DI ATAS TANAH SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR : 34/KEL. TANAH DATAR DAN NOMOR : 8/KEL. TANAH DATAR : ----------1.

Bahwa benar Tergugat II Intervensi adalah nama yang tertera sebagai pemegang izin dalam Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan dari Walikota Pekanbaru Nomor : 1248/IMB/DTRB/2013 tanggal 16 Desember 2013 ; -----------------------------------------------------------------


2.

Bahwa surat keputusan tersebut terbit atau keluar atas permohonan yang diajukan Tergugat II Intervensi tertanggal 22 Oktober 2013 dengan Register Perndaftaran Nomor : 1297 ; ------------------------------

3.

Bahwa

Tergugat

II

Intervensi

mengajukan

permohonan

izin

mendirikan bangunan kepada Tergugat atas dasar perjanjian sewa menyewa tanah antara Direktur PT. Sarimelati Kencana dengan Winna Chandra, yaitu sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 29 tanggal 14 November 2013 yang dibuat di hadapan Pritta Melanie, SH, Notaris di Pekanbaru, di mana Tergugat II Intervensi ditugaskan oleh PT. Sarimelati Kencana untuk membangun gedung dan mengurus ijin mendirikan bangunan ; --------------------------------4.

Bahwa

tanah yang di atasnya didirikan bangunan oleh Tergugat II

Intervensi adalah tanah milik

Liana Chandra, Tamin Chandra,

Jauhari Chandra, Evi Chandra, Yanni Chandra, Winna Chandra dan Cynthia Chandra sebagaimana tercantum sebagai pemegang hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 126/Tanah Datar dan Nomor : 127/Tanah Datar, yang keduanya tertera sebagai pemegang haknya adalah Liana Chandra, Tamin Chandra, Jauhari Chandra, Evi Chandra, Yanni Chandra, Winna Chandra dan Cynthia Chandra, bukan nama VANLINOTO maupun Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya ; -----------------------------------------------5.

Bahwa Hak Guna Bangunan Nomor : 34/Kel. Tanah Datar sudah dijual oleh alm. VANLINOTO kepada alm. SUKIRMAN CHANDRA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 73/02/P.Kota/2001 tanggal 16 Februari 2001 berakhir haknya pada tanggal 24 Oktober 2010 ; -------

6.

Bahwa Hak Guna Bangunan Nomor 8/Kel. Tanah Datar sudah berakhir dan diperpanjang menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 51/Kel. Tanah Datar yang juga sudah berkahir pada tanggal 06 April 2011 telah dijual oleh alm. VANLINOTO kepada alm.


SUKIRMAN CHANDRA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 483/10/P. Kota/3003 tanggal 04 Agustus 2003 ; --------------------------------------7.

Bahwa dengan berakhirnya masa Hak Guna Bangunan tersebut maka sertipikatnya berganti dengan Nomor yang baru di atas, kemudian dengan meninggalnya alm. SUKIRMAN CHANDRA maka haknya beralih kepada ahli waris alm. SUKIRMAN CHANDRA sebagaimana para pemegang hak diatas ; ---------------------------------------------------

8.

Bahwa dengan demikian tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin ke-3 yang menyatakan tanah yang dibangun Tergugat II Intervensi adalah tanah alm. VANLINOTO atau tanah Penggugat dan tidak benar di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 34/Kel. Tanah Datar dan Nomor : 8/Kel. Tanah Datar, melainkan di atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : …./Kel. Tanah Datar dan Nomor :/Kelurahan Tanah Datar ; -------------------------------------

B. PENGGUGAT BUKANLAH SATU-SATUNYA AHLI WARIS ALM. VANLINOTO DAN BELUM ADA PUTUSAN PENGADILAN YANG MENGUKUHKAN PENGGUGAT SEBAGAI AHLI WARIS ALM. VANLINOTO YANG BERHAK MEWARISI HARTA PENINGGALAN ALM. VANLINOTO : -----------------------1.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat di hadapan Feri Bakti, SH, Notaris di Pekanbaru tertanggal 19 Maret 2004, ahli waris alm. Vanlinoto adalah Penggugat sebagai kakaknya dan seseorang perempuan yang bernama PHOA TJING LIE sebagai adiknya ; --------------------------------------------------------------------------

2.

Bahwa andaikata benar, maka bukan hanya Penggugat ahli waris alm. VANLINOTO, masih ada ahli waris lain, yaitu PHOA TJING LIE dan apabila PHOA TJING LIE sudah meninggal dunia, maka hak warisnya turun kepada anak-anak PHOA TJING LIE, sehingga ahli waris alm. Vanlinoto adalah Penggugat dan anak-anak PHOA TJING LIE ; --------------------------------------------------------------------------------


3.

Bahwa walaupun Penggugat mendalilkan menurut adat orang TIONG HOA ahli warisnya adalah Penggugat sebagai Kakak Laki-laki, namun belum pernah ada keputusan hukum yang

menguatkan dalil

Penggugat tersebut, buktinya gugatan Penggugat untuk dinyatakan sebagai ahlli waris alm. Vanlinoto yang berhak mewarisi harta peninggalanya

tidak

pernah

dikabulkan

oleh

pengadilan

i.c.

Pengadilan Negeri Pekanbaru ; -----------------------------------------------4.

Bahwa Penggugat pernah menggugat semua pihak yang menurut Penggugat

menguasai

harta

peninggalan

alm.

VANLINOTO

di

Pengadilan Negeri Pekanbaru, yaitu dalam perkara perdata yang terdaftar

di

Pengadilan

28/Pdt.G/2004/PN.Pbr.

Negeri

Pekanbaru

dimana

Penggugat

dengan

Nomor

menggugat

:

Alm.

SUKIRMAN CHANDRA dan TAMIN CHANDRA sebagai pihak yang dituduh mernguasai secara tidak sah 2 (dua) bidang tanah SHGB Nomor : 34/Kel. Tanah Datar dan Nomor : 51 /Kel. Tanah Datar dan juga PHOA TJING LIE sebagai adiknya yang dituduh tidak berhak mewarisi usaha dan Ruko peninggalam alm. VANLINOTO ; -------------5.

Bahwa akan tetapi gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor : 28/Pdt.G/2004/PN.Pbr. sampai pada tahap banding tidak dikabulkan dan sampai kasasi di Mahkamah Agung R.I. permohonan kasasi Penggugat ditolak, bahkan Penggugat sudah menempuh upaya Peninjauan Kembali dan tidak berhasil, yaitu sesuai dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 223 PK/PDT/2007 tanggal 22 Januari 2008 ; -----------------------------------------------------------------------------

6.

Bahwa selain itu ternyata Keterangan Ahli Waris yang dibuat di hadapan Notaris Feri Bakti tersebut belum final, karena masih ada pihak lain yang mengaku sebagai istri alm. VANLINOTO yang mengurus Isbat Nikah setelah alm. Vanlinoto meninggal, yaitu seseorang yang mengaku istrinya yang bernama EMI NUSYAMSILIS ;


7.

Bahwa sebagai bukti Penggugat mengakui EMI NURSYAMSILIS sebagai istri alm, Vanlinoto, adalah Penggugat pernah bersama-sama dengan EMI NURSYAMSILIS menggugat harta peninggalan alm. VANLINOTO kepada pihak-pihak yang dianggap menguasai harta peninggalan alm, VANLINOTO, termasuk kepada alm. SUKIRMAN CHANDRA dan TAMIN CHANDRA, akan tetapi gugatanya tidak berhasil dan telah berkekuatan hukum, yaitu sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.:73/PDT/G/2008/PN.Pbr. tanggal 16 April 2009 jo. Nomor : 15/PDT/2010/PTR tanggal 10

Mei 2010 jo.

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 349 K/Pdt/2011 tanggal 13 Maret 2012 ; ---------------------------------------------------------------------8.

Bahwa dengan demikian Penggugat bukanlah satu-satunya ahli waris alm. Vanlinoto dan belum ada keputusan badan peradilan apapun yang menguatkan Penggugat sebagai ahlil waris alm. Vanlinoto yang berhak mewarisi harta peninggalan alm. VANLINOTO ; -------------------

C. TANAH YANG DIDIRIKAN BANGUNAN OLEH TERGUGAT II INTERVENSI ADALAH

TANAH

(BERKEKEKUATAN DIPERKARAKAN

YANG HUKUM

KEMBALI

PERKARANYA TETAP) OLEH

DAN

SUDAH SUDAH

PENGGUGAT

SELESAI

DIEKSEKUSI,

PADA

TANGGAL

TANGGAL 24 MARET 2014 ; ------------------------------------------------------1.

Bahwa Penggugat pernah menyatakan dirinya sebagai ahli waris alm. VANLINOTO dan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap pihak-pihak yang dianggap menguasai harta peninggalan alm.

VANLINOTO

secara

tidak

sah,

yang

digugat

termasuk alm. SUKIRMAN CHANDRA dan TAMIN CHANDRA yaitu sebagaimana

dalam

perkara

perdata

Nomor

:

28/Pdt.G/2004/PN.PBR., akan tetapi gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor : 28/Pdt.G/2004/PN.Pbr. sampai pada tahap banding tidak dikabulkan dan sampai kasasi di Mahkamah Agung R.I. permohonan kasasi Penggugat ditolak, bahkan Penggugat sudah


menempuh upaya Peninjauan Kembali dan tidak berhasil, yaitu sesuai

dengan

Putusan

Peninjauan

Kembali

Nomor

:

223

PK/PDT/2007 tanggal 22 Januari 2008 ; ----------------------------------2.

Bahwa kemudian Penggugat bersama-sama seorang yang mengaku sebagai istri alm. VANLINOTO yang bernama EMI NURSYAMSILIS mengajukan gugatan kembali tentang hal yang sama dan obyek yang sama,

yaitu

sebagaimana

dalam

perkara

perdata

Nomor

:

73/PDT/G/2008/PN.Pbr. dan gugatan tersebut dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi tidak dapat diterima, yaitu sesuai dengan dengan

putusan

Pengadilan

Negeri

Pekanbaru

No.:73/PDT/G/2008/PN.Pbr. tanggal 16 April 2009 jo. Nomor : 15/PDT/2010/PTR tanggal 10

Mei 2010 jo. Putusan Mahkamah

Agung R.I. Nomor : 349 K/Pdt/2011 tanggal 13 Maret 2012 ; ----------3.

Bahwa kemudian karena salah satu bidang tanah yang dibeli alm. SUKIRMAN CHANDRA dari alm. VANLINOTO dikuasai secara tidak sah oleh seseorang yang bernama MASNAH, maka alm. SUKIRMAN CHANDRA menggugat MASNAH di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan gugatannya dikabulkan dan MASNAH dihukum untuk menyerahkan tanah kepada alm. SUKIRMAN CHANDRA, yaitu sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 80/Pdt.G/2007/ PN.Pbr. tanggal 5 Maret 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap dan

dieksekusi

penyerahan

oleh

Jurusita

Pengadilan

Negeri

Pekanbaru kepada alm. SUKIRMAN CHANDRA, yaitu sesuai dengan BERITA ACARA EKSEKUSI PENGOSONGAN & PENYERAHAN Nomor : 17/PDT/EK-PTS/2008/PN.PBR.

jo.

Nomor

:

80/PDT/G/

2006/PN.PBR. ; ----------------------------------------------------------------4.

Bahwa

belakangan

pada

tanggal

24

Maret

2014

Penggugat

mengajukan gugatan kembali meminta pembatalan pengikatan jual beli antara alm. VANLINOTO dengan TAMIN CHANDRA atas atanah SHGB Nomor : 31/Tanah Datar dan Nomor : 8/Tanah Datar


sebagaimana

dalam

perkara

perdata

Nomor

:

64/PDT/G/2014/PN.Pbr. ; ---------------------------------------------------5.

Bahwa sebenarnya perjanjian atau pengikatan jual beli antara alm. VANLINOTO dengan TAMIN CHANDRA sudah dianggap batal oleh kedua belah pihak, sehingga VANLINOTO menjual tanah tersebut secara langsung

kepada ayah TAMIN CHANDRA, yaitu alm.

SUKIRMAN CHANDRA, tanpa melalui TAMIN CHANDRA ; --------------6.

Bahwa dengan demikian sebenarnya seluruh rangkaian perkara atas kedua bidang tanah tersebut sudah selesai hanya saja Penggugat mencari-cari untuk dapat memperkarakan kedua bidang tanah tersebut walaupun sebenarnya sudah tidak ada jalan atau dasar hukum lagi ; ----------------------------------------------------------------------

7.

Bahwa dari uraian di atas dapat diketahui bahwa sebenarnya ketika Tergugat II Intervensi menyewa tanah yang didirkan bangunan, keadaannya sudah tidak sengketa lagi dan ketika Izin Mendirikan Bangunan obyek sengketa ini keluar juga tidak dalam sengketa, baru disengketakan perdata oleh Penggugat mulai tanggal 24 Maret 2014 ;

D. PERMOHONAN SUDAH

PENUNDAAN

TERLAMBAT

PELAKSANAAN

KARENA

IZIN

BANGUNAN

PEMBANGUNAN

SUDAH

SELESAI

100 % DAN TIDAK ADA ALASAN PENUNDAAN KARENA PROSES PENERBITAN

IMB

OLEH

TERGUGAT

SUDAH

SESUAI

DENGAN

PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU ; ------------------------------1.

Bahwa sebagaimana disunggung di atas, Tergugat II Intervensi adalah penyewa tanah sebagaimana dimaksud dalam gugatan ; -----------------

2.

Bahwa

dalam

perjanjian

sewa

menyewa

tersebut

Tergugat

II

Intervensi diberi tugas dan wewenang untuk mendirikan bangunan dan mengurus ijin mendirikan bangunannya ; ----------------------------3.

Bahwa atas dasar perjanjian sewa menyewa tersebut maka Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan kepada

Tergugat

II

selaku

instansi

yang

berwenang

untuk


mengeluarkan izin mendirikan bangunan di Kota Pekanbaru, sehingga terbitlah Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 1248/IMB/DTRB/2013 ; ------------------------------------------------------4.

Bahwa permohonan izin yang diajukan Tergugat II Intervensi kepada Tergugat telah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan permohonan Izin Mendirikan Bangunan, yaitu antara lain: -------------------------------------------------------------------------------a.

Mengisi

Blangko

Permohonan

Advis

Planing

dengan

melampirkan : -------------------------------------------------------------

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Tergugat II Intervensi sebagai Pemohon dan Kartu tanda Penduduk pemegang hak SHGB Nomor : 126/Tanah Datar dan Nomor : 127/Tanah Datar ; ------------------------------------------------------------------



Fotocopy SHGB Nomor : 126/Tanah Datar dan

Nomor :

127/Tanah Datar ; ---------------------------------------------------

Gambar Bangunan yang dimohonkan yang dibuat oleh konsultan yang sah ; --------------------------------------------------

b. Membayar

Biaya

Retribusi

berdasarkan

ketetapan

yang

dikeluarkan Dinas Tata Ruang Dan Bangunan ; --------------------5.

Bahwa ketika Tergugat II Intervensi mengajukan permhonan Izin Mendirikan Bangunan sampai diterbitkannya Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 1248/IMB/DTRB/2013 tanggal 16 Desember 2013 kemudian diterbitkannya Surat Izin Pelaksanaan Nomor : 1217/IP/DTRB/2013 tanggal 18 Desember 2013 dan selanjutnya Tergugat II Intervensi mendirikan bangunan sampai selesai 100 % (seratus persen) sekarang ini tidak pernah ada pihakpihak yang mengajukan keberatan ; ----------------------------------------

6.

Bahwa barulah pada tanggal 9 Mei 2014 Tergugat II Intervensi diberitahu ada pihak yang mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan obyek gugatan Surat Keputusan Halaman 23 dari 39 halaman.Putusan Nomor : 12/G/2014/PTUN-Pbr.

Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 1248/IMB/DTRB/2013 tanggal 16 Desember 2013, yaitu Penggugat ; --------------------------------------7.

Bahwa dengan demikian Penggugat terlambat atau permohonan penundaan pelaksanaan pembangunan sudah kedalauwarsa dan tuidak ada alasan hukum untuk membatalkan Surat Keputusan Ijin Mendirikan

Bangunan

yang

menjadi

obyek

sengketa

karena

diterbitkan sesuai dengan prosedur hukum ; -----------------------------Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat II Intervensi memohon untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut : ----------------------------------------------

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----------------------------------------

-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ; -----Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II

Intervensi, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 25 Juni 2014, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 2 Juli 2014, sedangkan Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan Duplik ; -------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah difoto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang aslinya oleh Majelis Hakim.

Adapun

bukti surat Penggugat tersebut diberi tanda P-1 sampai

dengan P-3 berupa : ---------------------------------------------------------------------Bukti P-1

:

Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 19 Maret 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Fery Bakti, S.H. ; --------------------

Bukti P-2

:

Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 180 tanggal 30 November 1998 dihadapan Notaris Eka Meta Rahayu, S.H. ; -------------

Bukti P-3

:

Relaas

Panggilan

Terhadap

Kuasa

Hukum

Penggugat

No.64/PDT.G/2014/PN.PBR tanggal 8 April 2014 ; ----------Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah difoto copy dan telah bermaterai Halaman 24 dari 39 halaman.Putusan Nomor : 12/G/2014/PTUN-Pbr.

cukup, dan telah dicocokkan dengan yang aslinya oleh Majelis Hakim, kecuali bukti T-1, T-2, T-3, T-6, T-7, T-8 dan T-9. Adapun

bukti surat Tergugat

tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-12 berupa : --------------------------Bukti T-1

:

Surat Kepala Dinas

Tata

Ruang

dan Bangunan Kota

Pekanbaru Nomor : 919/503/AP-DTRB/2013 tanggal 08 Oktober 2013 perihal Advis Planning ; ----------------------------

Bukti T-2

:

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 126 Desa/Kelurahan Tanah

Datar,

Kecamatan

Pekanbaru

Kota,

Kotamadya

Pekanbaru, Provinsi Riau; ------------------------------------------Bukti T-3

:

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 127 Desa/Kelurahan Tanah

Datar,

Kecamatan

Pekanbaru

Kota,

Kotamadya

Pekanbaru, Provinsi Riau ; -----------------------------------------Bukti T-4

:

Surat

Keterangan

Riwayat Pengolahan Tanah

Nomor

:

02/SKRPT/TD/II/2013 tanggal 16 Januari 2013 ; -------------Bukti T-5

:

Surat Kuasa tanggal 04 September 2013 dari Winna Chandra kepada Riza Arvianti; -------------------------------------------------

Bukti T-6

:

Surat Pernyataan Liana Chandra dkk tanggal 20 Agustus 2013 ; --------------------------------------------------------------------

Bukti T-7

:

Surat

Kepala

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika Nomor : 551-21/WASOAL-MRLJ/1257 tanggal 04 November 2013 Perihal Rekomendasi Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Terhadap Restoran Pizza Hut ; ---------------Bukti T-8

:

Surat Plh. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru Nomor : 660.1/BLH/UKL-UPL/46/2013 tanggal 14 November 2013

Perihal

Rekomendasi

Persetujuan

UKL-UPL

Pembangunan Restoran Pizza Hut ; -------------------------------Bukti T-9

:

Surat Sekretaris Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru Perihal Rekomendasi Izin HO Nomor : 660.1/BLHSEKRE/560 ; ----------------------------------------------------------


Bukti T-10

:

Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Nomor : 1248/IMB/ DTRB/2013 tanggal 16 Desember 2013 ; ------------------------------------------------------

Bukti T-11

:

Surat Izin Pelaksanaan Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Nomor : 1217/IP-DTRB/2013 tanggal 18 Desember 2013 ; -----------------------------------------

Bukti T-12

:

SOP Izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Nomor : 650/DTRB/2014/582 tanggal 27 Desember 2013 ; -----------------------------------------

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah difoto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang aslinya oleh Majelis Hakim, kecuali bukti T.II.Int-2, T.II.Int-4, T.II.Int-7, T.II.Int-8, T.II.Int-9, T.II.Int-10 dan T.II.Int-11. Adapun bukti surat Tergugat II Intervensi tersebut diberi tanda Bukti T.II.Int-1 sampai dengan Bukti T.II.Int-11 berupa : -------Bukti T.II.Int-1

: Akta Jual Beli No : 73/02/Pekanbaru Kota/2001 tanggal 16 Februari 2001 ; ------------------------------------------------

Bukti T.II.Int-2

: Sertipikat

Hak

Guna

Bangunan

Nomor

34

Desa/Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kotamadya Pekanbaru, Provinsi Riau ; ---------------Bukti T.II.Int-3

: Akta Jual Beli No : 483/10/Pekanbaru Kota/2003 tanggal 04 Agustus 2003 ; ------------------------------------------------

Bukti T.II.Int-4

: Sertipikat

Hak

Guna

Bangunan

Nomor

51

Desa/Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kotamadya Pekanbaru, Propinsi Riau; ---------------Bukti T.II.Int-5

: Sertipikat

Hak

Guna

Bangunan

Nomor

126

Desa/Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kotamadya Pekanbaru, Provinsi Riau; -----------------


Bukti T.II.Int-6

: Sertipikat

Hak

Guna

Bangunan

Nomor

127

Desa/Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kotamadya Pekanbaru, Provinsi Riau ; ---------------Bukti T.II.Int-7

: Putusan

Pengadilan

Negeri

Pekanbaru

No.

28/Pdt/

G/2004/PN.Pbr tanggal 08 November 2004 ;----------------Bukti T.II.Int-8

: Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 26/Pdt/ 2005/PTR tanggal 09 Maret 2005 ; -----------------------------------------

Bukti T.II.Int-9

: Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.116K/Pdt/ 2006 tanggal 29 November 2006 ; ------------------------------------

Bukti T.II.Int-10 : Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.73/Pdt/G/ 2008/PN.Pbr tanggal 16 April 2009 ; ------------------------Bukti T.II.Int-11 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.349K/Pdt/ 2011 tanggal 13 Maret 2012 ; ----------------------------------------Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat, pihak Tergugat maupun pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ; ------Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat

dan Tergugat II Intervensi

telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 10 September 2014 ; Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ; Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan secara lengkap

telah

termuat

dalam

Berita

Acara

Persidangan

dan

untuk

mempersingkat putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;------------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; ------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :------------------------“Surat

Keputusan

Pekanbaru

Kepala

Dinas

Tata

Ruang

dan

Bangunan

Kota

berupa Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan Nomor:


SK.1248/IMB/DTRB/2013 tanggal 16 Desember 2013 atas nama RIZA ARVIANTI, atas 1 (satu) Unit Bangunan Lantai 1(satu) Lantai Bangunan Restoran Pizza Hut yang berlokasi di Jalan Sudirman, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota (vide bukti T-10);-----------------------------Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabanya tertanggal 16 Juni 2014 melalui kuasanya dan dari jawaban tersebut memuat eksepsi, Sedangkan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Jawabannya tertanggal 11 Juni 2014 dan tidak mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban

Tergugat II Intervensi

tersebut ;------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut: ---------

DALAM EKSEPSI -------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah berkenaan dengan : -----------------------------------------------------------------------Jawaban Tergugat dalam point 6 yang menyatakan ‘bahwa objek gugatan berupa Surat Keputusan IMB Nomor 1248/IMB/DTRB/2013 tidak memenuhi unsur-unsur sebagai objek gugatan dalam perkara ini sehingga sepantasnya Majelis Hakim tidak menerima gugatan Penggugat”. ------------------------------Menimbang,

bahwa

atas

eksepsi

Tergugat

tersebut,

Penggugat

membantahnya dalam Replik Penggugat atas jawaban Tergugat tertanggal 25 Juni 2014 yang menyatakan bahwa eksepsi Tergugat berkaitan dengan objek gugatan tidak memenuhi unsur-unsur sebagai objek gugatan merupakan dalil eksepsi yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum sama sekali, karena sudah sangat jelas Surat Keputusan Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 1248/IMB/DTRB/2013

tanggal

16

Desember

2013

merupakan

Surat

Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat kongkrit, individual, dan final, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1


angka (9) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986; ------------------------------------------Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut: -----------------Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 menyatakan sebagai berikut: Pasal 1 angka 9 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan fnal, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----Pasal 1 angka 10 : Sengketa Tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ; --------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari dan mencermati objek sengketa a quo (vide: bukti T-10) ternyata berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru No. 194 tahun 2010 tanggal 18 November 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan izin Mendirikan Bangunan (vide bukti T-10), yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu berupa Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama RIZA ARVIANTI, atas 1 (satu) Unit Bangunan Lantai 1(satu) Lantai Bangunan Restoran Pizza Hut yang berlokasi di Jalan Sudirman, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, selanjutnya bersifat kongkrit artinya nyata tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu berbentuk suatu surat


keputusan, kemudian bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu ditujukan kepada RIZA ARVIANTI (Tergugat II Intervensi), sedangkan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan Keputusan objek sengketa a quo tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain; --------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas objek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga telah masuk dalam kategori keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karenanya eksepsi Tergugat yang menyatakan ‘bahwa objek gugatan berupa Surat Keputusan IMB Nomor 1248/IMB/DTRB/2013 tidak memenuhi unsur-unsur sebagai objek gugatan tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak; ------------------Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi mengenai apakah gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari yang diisyaratkan oleh Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Tata

Usaha

Negara,

maka

Majelis

Hakim

perlu

untuk

mempertimbangkan hal tersebut, hal ini dikarenakan masalah tengggang waktu adalah merupakan syarat formal yang harus dipenuhi sebelum Majelis Hakim mempertimbangankan tentang pokok perkara ;-----------------------------Menimbang,

bahwa

penghitungan

tenggang

waktu

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-undang No.5 Tahun 1986 adalah dihitung secara kasuistis sejak saat


ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut. Dalam hal ini objek sengketa yaitu “Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru berupa

Surat

Keputusan

Izin

Mendirikan

Bangunan

Nomor:

SK.1248/IMB/DTRB/2013 tanggal 16 Desember 2013 atas nama RIZA ARVIANTI, atas 1 (satu) Unit Bangunan Lantai 1(satu) Lantai Bangunan Restoran Pizza Hut yang berlokasi di Jalan Sudirman kelurahan Tanah Datar Kecamatan

Pekanbaru

Kota.“,

yang

baru

diketahui

oleh

Penggugat

berdasarkan surat gugatan yaitu pada tanggal 28 Februari 2014 pada waktu Penggugat melintas/lewat dan melihat diatas tanah milik Penggugat dari Alm. Valinoto sedang didirikan bangunan dan setelah Penggugat perhatikan ternyata atas pendiriaan bangunan tersebut telah mendapat izin dari Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru

berupa Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan Nomor:

SK.1248/IMB/DTRB/2013 tanggal 16 Desember 2013 atas nama RIZA ARVIANTI, atas 1 (satu) Unit Bangunan Lantai 1(satu) Lantai Bangunan Restoran Pizza Hut yang berlokasi di Jalan Sudirman kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota. (vide bukti T-10) dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya

oleh pihak

Tergugat dan

Tergugat II

Intervensi

dalam

jawabanya, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat yang diterima/didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

tanggal

29

April

2014

dengan

Register

perkara

No.

12/G/2014/PTUN-PBR adalah masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan pada pasal 55 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----------------------------------------Menimbang,

bahwa

selanjutnya

mempertimbangkan tentang kepentingan

Majelis

Hakim

akan

Penggugat yang juga merupakan

syarat formal dalam mengajukan gugatan sebagai berikut: ------------------------


Menimbang, bahwa mengenai kepentingan untuk menggugat dalam sengketa tata usaha negara ini diatur dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Perubahan

Atas

Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi”; ---------------------------------Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan harus ada kepentingan (point d’interest, point d’action), sebaliknya bila tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan (no interest no action) ; ---Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari sistem hukum publik, terutama kaitannya dengan hukum acara di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sebagaimana yang ditulis oleh Indroharto, pengertian “kepentingan” itu mengandung arti, yaitu: -----------------------------------------------------------------1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dan; ------------------------------------------------------------------2. Kepentingan

berproses

artinya

apa

yang

hendak

dicapai

dengan

melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan; -------------------------(Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 37-40); -----------Menimbang, bahwa kemudian persoalan hukumnya adalah apakah Penggugat

mempunyai

kepentingan

yang

dirugikan

atau

tidak

dalam


mengajukan gugatan a quo, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru berupa Surat

Keputusan

Izin

Mendirikan

Bangunan

Nomor:

SK.1248/IMB/DTRB/2013 tanggal 16 Desember 2013 atas nama RIZA ARVIANTI, atas 1 (satu) Unit Bangunan Lantai 1(satu) Lantai Bangunan Restoran Pizza Hut yang berlokasi di Jalan Sudirman kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota (vide bukti T-10), dimana Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa a quo dan mohon kepada Pengadilan agar menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo ;------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

Penggugat

sebagai

ahli

waris

dari

Valinoto

berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 19 Maret 2004 yang dibuat Notaris Fery Bakti, SH (vide bukti P-1) yang memiliki beberapa bidang tanah yang merupakan warisan peninggalan Alm. Valinoto diantaranya adalah: --------------------------------------------------------------------------------------1. Sebidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 34 terletak di Kelurahan

Tanah

Datar

kecamatan

Pekanbaru

Kota,

Kotamadya

Pekanbaru Propinsi Riau, seluas 886 m2, setempat dikenal sebagai Jalan Pangeran Hidayat, Gambar Situasi Nomor: 137/1973 tertanggal 30 April 1973 terdaftar atas nama Valinoto. (vide bukti P-2 dan T.II.Int.2); -----------2. Sebidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 8 terletak di Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kotamadya Pekanbaru Propinsi Riau, seluas: 1.005 m2, setempat dikenal sebagai Jalan Sudirman, Gambar Situasi Nomor: 16/1967, tertanggal 28 Nopember 1967 terdaftar atas nama Valy Noto. Alias Pho Tjeng Ho (vide bukti P-2) ;-Menimbang, bahwa Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan Nomor: SK.1248/IMB/DTRB/2013 tanggal 16 Desember 2013 atas nama RIZA ARVIANTI, atas 1 (satu) Unit Bangunan Lantai 1(satu) Lantai Bangunan


Restoran Pizza Hut yang berlokasi di Jalan Sudirman Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota. (vide bukti T-10) diterbitkan berdasarkan alas hak berupa : -------------------------------------------------------------------------------1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 127 terletak di Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kotamadya Pekanbaru, Propinsi Riau, seluas 886 m2, Surat Ukur Nomor: 00010/2013 tertanggal 11 September 2013 atas nama pemegang hak Liana Chandra, Tamin Chandra, dan Jauhari Chandra (vide bukti T-3 dan T.II.Int.6); --------------------------------2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 126 terletak di Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kotamadya Pekanbaru, Propinsi Riau, seluas 868 m2, Surat Ukur Nomor: 00011/2013 tertanggal 11 September 2013 atas nama pemegang hak Liana Chandra, Tamin Chandra, dan Jauhari Chandra (vide bukti T-2 dan T.II.Int.5); ---------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------------------------1. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 34 terletak di Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, Kotamadya Pekanbaru Propinsi Riau, seluas 886 m2, setempat dikenal sebagai Jalan Pangeran Hidayat, Gambar Situasi Nomor: 137/1973 tertanggal 30 April 1973 terdaftar atas nama Vanlinoto. (vide bukti P-2 dan T.II.Int.2) telah dijual oleh Valinoto kepada

Sukirman

Chandra

berdasarkan

Akta

Jual

Beli

No.

73/02/Pekanbaru Kota/2001 tanggal 16 Februari 2001, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pengganti H. Riyanto, S.H. (vide bukti T.II.Int.1); yang berakhir dan berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 127 terletak di Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kotamadya Pekanbaru, Propinsi Riau, seluas 886 m2, Surat Ukur Nomor: 00010/2013 tertanggal 11 September 2013 atas nama pemegang hak Liana Chandra, Tamin Chandra, dan Jauhari Chandra (vide bukti T-3 dan T.II.Int.6); --------------------------------------------------------------


2. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 8 terletak di Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kotamadya Pekanbaru Propinsi

Riau,

seluas: 1.005

m2,

setempat dikenal

sebagai Jalan

Sudirman, Gambar Situasi Nomor: 16/1967, tertanggal 28 Nopember 1967 terdaftar atas nama Valy Noto. Alias Pho Tjeng Ho (vide bukti P-2) telah berakhir dan diperpanjang menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 51 terletak di Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kotamadya Pekanbaru, Propinsi Riau, seluas 868 m2, Gambar Situasi Nomor: 304/1992 tertanggal 18 Juni 2003 atas nama pemegang hak Valinoto (vide bukti T.II.Int.4) yang kemudian dijual kepada Sukirman Chandra berdasarkan Akta Jual Beli No 483 /10/Pekanbaru Kota/2003 tanggal 4 Agustus 2003 oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Pekanbaru Tajib Raharjo, S.H.,(vide bukti T.II.Int.3), yang kemudian berakhir dan berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 126 terletak di Kelurahan

Tanah

Datar,

Kecamatan

Pekanbaru

Kota,

Kotamadya

Pekanbaru, Propinsi Riau, seluas 868 m2, Surat Ukur Nomor: 00011/2013 tertanggal 11 September 2013 atas nama pemegang hak Liana Chandra, Tamin Chandra, dan Jauhari Chandra (vide bukti T-2 dan T.II.Int.5); ------Menimbang, bahwa mengenai masalah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 34 (vide bukti P-2 dan T.II.Int.2), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 8 (vide bukti P-2) yang berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 51 (vide bukti T.II.Int.4) dan balik nama atas tanah tersebut pernah disengketakan secara perdata oleh Penggugat dan telah diputus oleh Mahkamah

Agung

serta

telah

berkekuatan

hukum

tetap

(inkracht)

berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 116 K/Pdt/2006 tanggal 29 November 2006 (vide bukti T.II.Int.9) yang menyatakan

Sertipikat Hak

Guna Bangunan serta balik nama atas Hak Guna Bangunan tersebut sudah sah menurut hukum; --------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sedangkan mengenai masalah Akta Jual Beli No. 73/02/Pekanbaru Kota/2001 tanggal 16 Februari 2001, dihadapan Pejabat


Pembuat Akta Tanah (PPAT) pengganti H. Riyanto, S.H. (vide bukti T.II.Int.1) dan Akta Jual Beli No 483 /10/Pekanbaru Kota/2003 tanggal 4 Agustus 2003 oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Pekanbaru Tajib Raharjo, S.H.,(vide bukti T.II.Int.3) juga pernah dipermasalahkan oleh Penggugat secara pedata dan telah telah diputus oleh Mahkamah Agung serta telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 349 K/Pdt/2011 tanggal 13 Maret 2012 (vide bukti T.II.Int.11) yang menyatakan kedua Akta Jual Beli tersebut sudah sah menurut hukum; ------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 34 (vide bukti P-2 dan T.II.Int.2) dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 8 (vide bukti P-2) yang berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 51 (vide bukti T.II.Int.4) yang menjadi dasar kepentingan Penggugat mengajukan gugatan tidak lagi menjadi milik Penggugat oleh karenanya Penggugat tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan keputusan objek sengketa a quo, sehingga

Penggugat tidak

mempunyai

gugatan sebagaimana diatur dalam

kepentingan untuk

mengajukan

ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----------Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 3 huruf b yang menyatakan bahwa kedua bidang tanah Penggugat sebagai ahli waris Valinoto tersebut masih dalam sengketa dengan pihak Tamin Chandra dalam perkara perdata Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 64/Pdt-G/2014/Pn.Pbr tanggal 24 Maret 2014 tidak perlu dipertimbangkan lagi karena tidak ada korelasinya dengan sengketa ini; -------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA Menimbang,

bahwa

oleh

karena

Penggugat

dinyatakan

tidak

mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa a quo, maka gugatan


Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya serta permohonan Penggugat terhadap

Penundaan

Pelaksanaan

objek

sengketa

a quo

tidak

perlu

dipertimbangkan lagi dan dinyatakan ditolak; ---------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat harus dihukum untuk membayar

biaya

perkara

yang besarnya akan ditetapkan dalam amar

putusan ini; --------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang merujuk pada pembuktian bebas dan terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan ruang Iingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak dan dalam

rangka

mencapai

keyakinan

hukum,

Majelis

Hakim

hanya

menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; ----------------Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 dan Undang – undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----------------------------------------------


------------------------------------ M E N G A D I L I : ----------------------------------DALAM PENUNDAAN -

Menolak Permohonan Penggugat terhadap Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan Nomor: SK.1248/IMB/DTRB/2013 tanggal 16 Desember 2013 atas nama RIZA ARVIANTI ; -----------------------

DALAM EKSEPSI --------------------------------------------------------------------------

Menolak Eksepsi Tergugat; ---------------------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA -------------------------------------------------------------1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya; ---------------------------------------2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Jum’at tanggal 19 September 2014 oleh kami HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis,

HIMAWAN

KRISBIYANTORO,

S.H.

dan

YUDI

RINALDI

SURACHMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ASWIRMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----------------------HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H. HAKIM ANGGOTA II,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H.

ttd

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.


Panitera Pengganti

ttd

ASWIRMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara : 1. Pendataran Gugatan

: Rp.

30.000,-

2. ATK Perkara

: Rp.

50.000,-

3. Panggilan

: Rp.

230.000,-

4.

: Rp

Materai

5. Redaksi Jumlah

12.000,-

: Rp.

5.000,-

: Rp.

327.000,-

(tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) .


PTUN-Pbr

Recommend Documents