IV.B.4. Urusan Wajib Pekerjaan Umum
4. URUSAN PEKERJAAN UMUM Perubahan tatanan penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip good governance memberikan isyarat budaya organisasi (pemerintah) yang memiliki kemampuan beradaptasi terhadap berbagai perubahan paradigma maupun regulasi. Oleh karena itu peran pemerintah sebagai fasilitator mutlak diperlukan saat ini, hal ini akan terus senantiasa diwujudkan dalam kerangka regulasi yang dapat mewadahi tumbuh dan berkembangnya budaya partisipasi oleh pemerintah, swasta dan masyarakat, khususnya dalam usaha mewujudkan pembangunan infrastruktur menuju kemandirian daerah. Konteks kemandirian daerah dalam perspektif pembangunan infrastruktur, tidak lepas dari fungsi/peran infrastruktur itu sendiri, yaitu : 1.
Infrastruktur sebagai central point bagi semua stake holders (pemangku kepentingan),
2.
Merupakan kegiatan yang mutlak bagi bangkitan aktifitas pembangunan pada bidangbidang lain,
3.
Penggerak belanja modal yang besar,
4.
Mendorong pengembangan daerah dengan mengacu konsep pembangunan yang modern, berwawasan lingkungan, berkelanjutan, manusiawi, efektif dan efisien, serta mempertimbangkan segala aspek yang memerlukan kesiapan baik konsep, visi, manajemen yang baik, komitmen, hingga kemauan yang keras dari semua pemangku kepentingan.
Untuk itu peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan, sinergitas program dan kegiatan, peningkatan kemitraan strategis serta pemanfaatan teknologi informasi (IT) dalam penanganan infrastruktur akan perlu terus dikembangkan. Sehingga nantinya akan memberikan suatu warna tersendiri bagi pola pembangunan infrastruktur dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Wonosobo.
a. PROGRAM DAN KEGIATAN Sejalan dengan arah kebijakan tersebut pada tahun 2012 ini, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan tetap mengutamakan pada upaya pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang lebih merata dan mempunyai kemampuan untuk menggerakkan perekonomian rakyat, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun wilayahnya sendiri. Guna mencapai tujuan pembangunan infrastruktur tersebut, melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 telah dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp 181.066.109.050,00 atau sebesar 16,34% dari total APBD Tahun 2012 yang berjumlah Rp. 1.107.938.250.383,00. Dari alokasi anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 150.516.812.462,00 atau dengan pencapaian sekitar 82,86%. Penggunaan anggaran tersebut ditujukan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung Urusan Pekerjaan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana bidang infrastruktur, terkait penanganan jalan dan jembatan, air bersih dan sanitasi, sarana irigasi serta penanganan sarana prasarana umum permukiman dan perdesaan, seperti yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo.
LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
64
IV.B.4. Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Tabel IV.B.4.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2012 No.
Program
A 1
Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaaan Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
2 3 4 5 6
7
8 9
B
Belanja Tidak langsung
1
Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Insentif Pajak/Retribusi Daerah
2
Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
3
Belanja Tidak Terduga Jumlah Total
Alokasi (Rp) 169.446.342.050 1.815.422.500
Realisasi (Rp) 139.353.933.523 1.798.985.015
3.795.671.000
3.775.965.420
70.086.850.000
59.618.454.000
16.306.526.550
14.295.852.040
1.465.000.000
927.491.200
14.223.638.000
12.884.311.400
2.687.250.000
1.926.240.100
59.030.984.000
44.091.800.348
35.000.000
34.834.000
11.619.767.000
11.162.878.939
10.135.767.000
9.709.406.339
9.119.627.000
8.787.434.500
991.800.000
917.931.839
24.340.000
4.040.000
-
-
1.484.000.000
1.453.472.600
181.066.109.050
150.516.812.462
Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2012 (diolah)
Dari tabel di atas dapat kita ketahui, alokasi belanja langsung Urusan Pekerjaan Umum dengan nilai Rp. 169.446.342.050,00 yang dapat terealisasi sebesar 81,95% atau Rp. 139.353.933.523,00, meningkat 15,61% dari hasil capaian tahun 2011 lalu yang hanya sekitar 66,34%. Walaupun mengalami peningkatan dalam capaian realisasi, hal ini lebih menggambarkan pada capaian out put kegiatan, belum dapat menggambarkan dengan baik capaian out come, untuk itu masih diperlukan pembangunan infrastruktur dengan perencanaan dan strategi penanganan yang lebih baik.
LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
65
IV.B.4. Urusan Wajib Pekerjaan Umum
b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program ini merupakan program yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ke-PU-an secara umum, dengan nilai anggaran Rp 1.815.422.500,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Wonosobo. Program rutin ini dilaksanakan melalui 15 kegiatan berupa kegiatan surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis perkantoran, pengadaan barang percetakan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman kedinasan, biaya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah, penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS, penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor,kota dan pasar, penyelesaian pekerjaan kantor dan penyediaan jasa pelayanan umum pemerintahan.
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Masih seperti tahun yang lalu program ini dilaksanakan melalui 7 kegiatan pokok yang sasaran capaiannya adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang dibutuhkan oleh mayarakat. Kegiatan yang ada dalam program ini yaitu kegiatan-kegiatan rutin pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Berat, Perbengkelan dan Prasarana umum. Selain pelaksanaan kegiatan-kegiatan rutin pemeliharaan sarana prasarana yang tersebut, dalam mencapai tujuan peningkatan sarana parasaran pelayanan publik dilaksanakan kegiatan Pembangunan gedung kantor, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dan Pengadaan sarana penunjang sistem pemadam kebakaran. Adapun out put kegiatan ini meliputi : Pembangunan gedung kantor, dilaksanakan melalui penyempurnaan/rehabilitasi gedung kantor yang telah dibangun yaitu berupa rehabilitasi areal parkir Kantor Dinas Pekerjaan Umum, dan rehabilitasi (dapur, MCK dan septik tank) Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Wonosobo. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparat pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengadaan sarana penunjang sistem pemadam kebakaran berupa pengadaan pompa, selang dan nosel sebagai perangkat pelaksanaan operasi pemadam kebakaran. Tersedianya peralatan yang lengkap dapat meningkatkan efektifitas kerja aparat pemadam kebakaran sehingga lebih handal dalam berbagai pelaksanaan operasi pertolongan, baik itu bencana kebakaran maupun bencana lain. Hal ini terlihat pada saat usaha UPTD Pemadan Kebakaran membersihkan sisa tanah longsor yang menutupi badan jalan. Bantuan APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat dimaksimalkan guna peningkatan/pembangunan gedung kantor sarana pemerintahan di 2 wilayah kecamatan, yaitu Pembangunan Kantor Kecamatan Kejajar dan Peningkatan Gedung Kantor Kecamatan Kertek, dengan nilai anggaran sebesar Rp 2.705.341.000,00.
LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
66
IV.B.4. Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan prasarana transportasi yang lebih memadai, maka peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan jalan dan jembatan mutlak diperlukan. Penanganan jalan lingkungan desa dan jalan poros desa tentu tidak bisa diabaikan begitu saja, mengingat sebagian besar penduduk Kabupaten Wonosobo berada di daerah perdesaan, yang secara tidak langsung adalah penggerak roda perekonomian daerah. Dengan dilandasi pola pikir tersebut, maka pada tahun anggaran 2012 ini dikucurkan dana sebesar Rp 70.086.850.000,00, guna melaksanakan program ini. Anggaran tersebut berasal dari bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota melalui APBD Propinsi Jawa Tengah sebesar Rp 68.916.850.000,00 atau sekitar 98,33%, dari total anggaran, sedangkan APBD murni Kabupaten Wonosobo hanya sekitar 1,67%. Kegiatan yang dapat terealisasi sebesar Rp 59.618.454.000,00 atau 85,06%, sedangkan sisanya akan dilaksanakan pada luncuran tahun 2013 karena bersumber dari APBD Perubahan Propinsi Jawa Tengah tahun 2012. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dilaksanakan melalui 7 kegiatan pokok yang dijabarkan dalam 116 paket kegiatan. Kegiatan yang dapat terealisasi sejumlah 94 paket kegiatan, sedangkan 22 kegiatan lain pelaksanaannya akan diluncurkan pada tahun 2013 dengan pertimbangan waktu pelaksanaan dan sumber daya yang ada.
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tujuan dari pelaksanaan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan adalah usaha dalam mempertahankan kondisi pelayanan infrastruktur jalan/jembatan untuk tetap pada kondisi baik sehingga umur ekonomis jalan dan jembatan yang telah terbangun dapat dicapai secara maksimal. Program ini dilaksanakan melalui kegiatankegiatan pemeliharaan baik berupa pemeliharaan rutin maupun kegiatan pemeliharaan berkala infrastruktur jalan dan jembatan yang ada. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, pada tahun 2012 dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 16.306.526.550,00 dengan realisasi anggaran sebesar 87,67% yaitu sebesar Rp 14.295.852.040,00. Terdapat 6 kegiatan pokok dalam program ini yaitu kegiatan perencanaan, pemeliharaan rutin serta rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan. Penjabaran dari 6 kegiatan pokok tersebut adalah pengalokasian 25 paket kegiatan. Namun dari jumlah paket kegiatan tersebut, hanya terdapat 1 kegiatan yang diluncurkan untuk dilaksanakan di Tahun 2013 yaitu Rehabilitasi Jembatan Wonobungkah (Rp 1.500.000.000,00) yang berasal dari dana Bantuan Keuangan Kepada kabupaten/Kota Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Dalam upayanya untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan pekerjaan umum pada masyarakat, maka pada tahun anggaran 2012 dilaksanakan program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan. Program ini dilaksanakan dengan belanja modal berupa pengadaan beberapa sarana penunjang, diantaranya pengadaan dump truk (1 unit), pengadaan bak dump truk (1 unit), pengadaan genset (1 unit), pengadaan jalan louder (1 unit), sepeda motor roda 3 (7 unit), dan sepeda motor roda 2 (3 unit). Dengan adanya penambahan sarana ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparat pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
67
IV.B.4. Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya. Sebagai daerah dengan kondisi geografisnya merupakan daerah pegunungan, dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, maka pelaksanaan program dan kegiatan terkait infrastruktur penunjang pertanian merupakan suatu prioritas. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya merupakan salah satu perwujudan upaya dalam penanganan sarana irigasi yang ditujukan untuk menjamin ketersediaan air pertanian melalui efektifitas distribusi air pertanian dengan ketersediaan infrastruktur yang baik. Pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengalokasikan anggaran sebesar Rp 14.223.638.000,00 yang berasal dari bantuan pusat (APBN) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sub bidang irigasi sebesar Rp 4.162.688.000,00 atau 29,27%, bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota melalui APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 9.465.950.000,00 atau 66,55% dan APBD Kabuten Wonosobo sebesar Rp 595.000.000,00 atau 4,18%. Dari alokasi anggaran tersebut, besar serapan mencapai sekitar 91,24% atau Rp 12.844.311.400,00. Implementasi/pelaksanaan kegiatan dari program ini, terdapat 5 kegiatan pokok dan 63 paket kegiatan, dengan rincian 21 kegiatan dibiayai melalui DAK Sub Bidang Irigasi, 37 kegiatan dibiayai melalui APBD Provinsi Jawa Tengah dan 5 kegiatan dibiayai oleh APBD Kabupaten Wonosobo. Dari 63 paket kegiatan tersebut, terdapat 5 kegiatan (dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 830.000.000,00) yang diluncurkan untuk dilaksanakan di tahun 2013 yaitu kegiatan yang berasal dari Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012. Kegiatan luncuran tersebut adalah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pengangson (Rp 200.000.000,00), Rehabilitasi Jaringan irigasi Gites (Rp 200.000.000,00), Rehabilitasi Jaringan Irigasi Silumpang (Rp 200.000.000,00), Rehabilitasi Jaringan Irigasi Totogan Maduretno (Rp 200.000.000,00) dan Pembangunan Talud Lingkungan di Kampung Kerkop Kelurahan Wonosobo Barat (Rp 30.000.000,00). Keberadaan sarana irigasi dalam kondisi baik sudah barang tentu menjadi prioritas penanganan dalam rangka mensukseskan program lanjutan yaitu pencapaian ketahan pangan, untuk itu kedepan prioritasi dan juga optimalisasi penanganan sarana irigasi harus dilakukan dengan lebih cermat serta sejalan dengan program-program dibidang pertanian.
Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya. Dalam upaya revitalisasi pertanian, selain pelaksanaan rehabilitasi kegiatan terkait sarana pertanian, maka pembangunan sarana baru yang menunjang peningkatan kapasitas pengelolaan air pertanian perlu dilaksanakan. Pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2.687.250.000,00 yang semuanya berasal dari Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota APBD Provinsi Jawa Tengah. Dari alokasi tersebut, besar serapan anggaran adalah 71,68% atau senilai Rp 1.926.240.100,00.
LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
68
IV.B.4. Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Tahun 2012 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya, dimana pada tahun ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan pokok dan 5 paket kegiatan. Dari 5 paket kegiatan tersebut telah dilaksanakan 3 paket kegiatan, diantaranya Kegiatan Pembangunan Embung Mini Sentra Usaha Tani Desa Lipursari, Pembangunan Bendung Sigondang Kalibogowonto dan Pembangunan Cekdam dan Irigasi Desa Kaligowong. Sedangkan 2 paket kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 700.000.000,00 akan dilaksanakan di tahun 2013 sebagai kegiatan luncuran, kegiatan ini diantaranya adalah Rehabilitasi Bendung Sikunci (Rp 500.000.000,00) dan Dam Pengendali Desa Kaligowong (Rp 200.000.000,00).
Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Program pembangunan infrastruktur perdesaan merupakan salah satu program unggulan Urusan Pekerjaan Umum, karena hal ini sejalan dengan program pemerintah Propinsi Jawa Tengah “bali deso bangun deso” yang melingkupi nuansa pembangunan beberapa tahun terakhir ini. Jumlah anggaran yang dikucurkan pada tahun ini sebesar Rp 59.030.984.000,00 atau mengalami kenaikan sekitar 34,37% dari tahun sebelumnya. Namun, anggaran tersebut tidak semuanya dapat diserap sebagai realisasi anggaran, pada tahun 2012, serapan anggaran program ini sebesar 73,72% atau Rp 44.091.800.348,00, dimana sisa anggaran yang belum terserap akan dilaksanakan pada Tahun 2013 untuk paket kegiatan yang sama. Program ini dilaksanakan dengan 28 kegiatan pokok yang dijabarkan dalam 501 paket kegiatan, dengan perincian 474 paket kegiatan diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan sisanya sejumlah 27 paket kegiatan dilaksanakan di tingkat kelurahan/kecamatan. Dari total paket kegiatan tersebut, 362 kegiatan diantaranya berasal dari pendanaan APBD Kabupaten Wonosobo, 127 kegiatan berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah melalui dana Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan 12 kegiatan dari DAK Bidang Infrastruktur Sub bidang Air Bersih. Dengan kata lain 25,47% kegiatan yang ada berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah melalui dana Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota. Dari 501 paket kegiatan yang ada tersebut, terdapat 127 kegiatan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 23.720.910.000,00 dan capaian realisasi Rp 18.984.842.298,00 atau sekitar 80,03%. Sedangkan yang bersumber dari APBD Kabupaten Wonosobo sejumlah 362 kegiatan dengan nilai anggaran sebesar Rp 32.688.317.000,00 dan tingkat realisasi kegiatan sebesar 67,70% atau Rp 22.131.581.800,00. Kegiatan yang belum terealisasi akan diluncurkan pada tahun 2013, yang terdiri dari 5 paket kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Infrastruktur Perdesaan yang bersumber dari Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo. Selain itu ada 13 kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Infrastruktur Perdesaan, 18 kegiatan Pembangunan Senderan, dan 1 kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Sarana dan Prasarana Umum Perdesaan yang kesemuanya adalah kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD Perubahan Provinsi Jawa Tengah.
LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
69
IV.B.4. Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Tabel IV.B.4.2 Realisasi Anggaran dan Realisasi Paket Kegiatan PAGU ANGGARAN NO
KEGIATAN
RINCIAN SUMBER DANA DAN JUMLAH REALISASI KEGIATAN Jml Keg.
APBD KAB.
APBD PROV.
APBN (DAK)
Jml Paket
Rp
2 .389.707.000
12
2.389.500.000
12
-
-
-
-
2.389.500.000
12
303.000.000
2
296.852.900
2
-
-
296.852.900
2
-
-
913.500.000
4
899.007.000
4
-
-
899.007.000
4
-
-
-
-
-
-
Rp 1
REALISASI
Realisasi (Rp)
Paket
Realisasi (Rp)
Paket
Realisasi (Rp)
Paket
4
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Bantuan Propinsi L) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (Bantuan Propinsi) Penunjang PAMSIMAS
107.500.000
1
103.639.200
1
103.639.200
1
5
Pendamping PAMSIMAS
330.000.000
1
330.000.000
1
330.000.000
1
6
Pengadaan Replika Desa PAMSIMAS
220.000.000
1
220.000.000
1
220.000.000
1
7
Penunjang Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Pembangunan/rehabilitasi Jalan Infrastruktur Perdesaan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Infrastruktur Perdesaan Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan Infrastruktur Perdesaan Pembangunan /Rehabilitasi Senderan Infrastruktur Perdesaan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Air Bersih Infrastruktur Perdesaan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Irigasi Infrastruktur Perdesaan Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Infrastruktur Perdesaan Pembangunan/Rehabilitasi MCK Infrastruktur Perdesaan Pengadaan Jaringan listrik Infrastruktur Perdesaan Pembangunan/Rehabililtasi Gedung Prasarana Umum Perdesaan Pembangunan senderan (Bantuan Provinsi L)
75.000.000
1
74.105.200
1
74.105.200
1
-
-
-
-
12.657.225.000
54
5.719.271.700
49
5.719.271.700
49
-
-
-
-
5.885.375.000
103
5.755.406.000
103
5.755.406.000
103
-
-
-
-
197.000.000
3
97.270.000
3
97.270.000
3
-
-
-
-
7.282.175.000
104
6.718.281.700
104
6.718.281.700
104
-
-
-
-
453.100.000
8
398.606.000
8
398.606.000
8
-
-
-
-
605.775.000
10
592.632.000
10
592.632.000
10
-
-
-
-
989.175.000
13
969.429.000
13
969.429.000
13
-
-
-
-
98.500.000
2
97.232.000
2
97.232.000
2
-
-
-
-
73.875.000
1
73.289.000
1
73.289.000
1
-
-
-
-
1.640.025.000
17
1.464.132.000
17
1.464.132.000
17
-
-
-
-
1.824.040.000
6
1.794.239.500
6
-
-
1.794.239.500
6
-
-
2 3
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
70
IV.B.4. Urusan Wajib Pekerjaan Umum
PAGU ANGGARAN NO
KEGIATAN
20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pendidikan Fasilitasi Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan (Bantuan Propinsi L) Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Infrastruktur Perdesaan (Bantuan Propinsi L) Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Infrastruktur Perdesaan (Bantuan Propinsi) Pembangunan Senderan (Bantuan Propinsi) Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Sarana dan Prasarana Umum Perdesaan (Bantuan Propinsi) Pengadaan Sarana/Prasarana Kebersihan Lingkungan Perdesaan Fasilitasi Pembangunan/Rehabilitasi Infrastuktur Perdesaan (Bantuan Propinsi) Fasilitasi Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan Peningkatan Jalan (DPID) Kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kelurahan/kecamatan TOTAL
RINCIAN SUMBER DANA DAN JUMLAH REALISASI KEGIATAN APBD PROV.
APBN (DAK)
Rp
605.775.000
9
596.973.000
9
596.973.000
9
-
-
-
-
527.860.000
5
470.379.550
5
-
-
470.379.550
5
-
-
8.560.760.000
47
8.365.691.000
47
-
-
8.365.691.000
47
-
-
4.557.500.000
25
2.051.722.300
12
-
-
2.051.722.300
12
-
-
7.034.250.000
32
2.492.150.750
14
-
-
2.492.150.750
14
-
-
101.500.000
1
-
0
-
-
-
-
-
-
49.250.000
1
48.844.000
1
48.844.000
1
-
-
-
-
634.000.000
5
608.437.000
5
608.437.000
5
-
-
-
-
388.630.000
5
360.099.000
5
360.099.000
5
-
-
-
-
55.487.000
1
54.485.000
1
54.485.000
1
-
-
-
-
471.000.000
27
464.249.298
27
464.249.298
27
58.559.984.000
501
43.505.924.098
464
22.131.581.800
362
18.984.842.298
90
2.389.500.000
12
LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Jml Keg.
APBD KAB.
Jml Paket
Rp 19
REALISASI
Realisasi (Rp)
Paket
Realisasi (Rp)
Paket
Realisasi (Rp)
Paket
71
IV.B.4. Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Adapun hal yang melatarbelakangi program pembangunan infrastruktur perdesaan, diantaranya adalah : a.
Kemiskinan di daerah perdesaan yang masih menjadi tantangan pembangunan nasional, b. Mendukung pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, c. Pembangunan perdesaan mendorong peningkatan ekonomi lokal, d. Pendekatan pemberdayaan masyarakat mendorong kemandirian dalam penanggulangan kemiskinan di perdesaan, e. Peningkatan peran stakeholder akan mendorong keberlanjutan hasil pelaksanaan program. Sejalan dengan prinsip good governance upaya peningkatan keterlibatan/pemberdayaan masyarakat perlu terus dilakukan. Disamping itu peningkatan peran stakeholder dan pemerintah daerah agar ditumbuhkembangkan, sehingga dapat melaksanakan pembinaan yang akan mendorong kemandirian masyarakat serta sinergi berbagai pihak dalam pembangunan infrastruktur di daerah perdesaan, dalam usahanya mewujudkan era kemandirian daerah pada masing-masing wilayah desa, yang akan memberikan suatu dampak yang lebih luas dalam skala kabupaten.
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Perkembangan wilayah permukiman yang demikian pesatnya justru makin mengurangi daerah resapan air karena luas daerah yang ditutupi oleh perkerasan semakin meningkat dan waktu berkumpulnya air (time of concentration) pun menjadi jauh lebih pendek sehingga pada akhirnya akumulasi air yang terkumpul melampaui kapasitas drainase yang ada. Untuk itu, kegiatan yang didanai melalui dana APBD Kabupaten Wonosobo dengan anggaran sebesar Rp 35.000.000,00, pada tahun 2012 ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Sapuran guna rehabilitasi saluran drainase yang sudah ada, dengan capaian realisasi anggaran sekitar 99,53% atau Rp 34.834.000,00. Kegiatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong sebagaimana diterangkan diatas, ditujukan untuk perbaikan saluran-saluran drainase yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengaliran air sehingga dapat mendukung upaya pemeliharaan jalan.
Dana Hibah dan Dana Tidak Terduga Selain program-program tersebut diatas, bidang pekerjaan umum juga melaksanakan beberapa kegiatan dalam kaitannya dengan penanganan pasca bencana alam. Kegiatan tersebut menggunakan dana tidak terduga yang bersumber dari APBD Kabupaten Wonosobo. Untuk tahun anggaran 2012 ini dilaksanakan sebanyak 14 kegiatan penanganan pasca bencana yang tersebar di 6 wilayah kecamatan (Leksono, Watumalang, Kepil, Kejajar, Wadaslintang dan Sapuran) dengan total nilai pagu anggaran sebesar Rp 1.484.000.000,00, sedangkan yang terealisasi mencapai 97,94% atau Rp 1.453.472.600,00.
LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
72
IV.B.4. Urusan Wajib Pekerjaan Umum
c. CAPAIAN KINERJA URUSAN PEKERJAAN UMUM Capaian kinerja urusan pekerjaan umum dapat dilihat pada beberapa indikator yang tersaji pada tabel berikut :
Tabel IV.B.4.3 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2012
No
1 2 3 4 5 6
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah % Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik % Daerah irigasi dalam kondisi baik % Rumah tangga bersanitasi % Panjang jalan desa kondisi baik % Jumlah jembatan kondisi baik % Rumah tangga yang dapat akses air bersih per penduduk total
Capaian Pembangunan 2011 (%)
2012 (%)
65,25
66,24
64,99
71,05
33,82
34,02
36,92
45,32
70,65
70,82
91,56
91,78
Sumber: DPU Kabupaten Wonosobo tahun 2012
Pada tabel diatas dapat dilihat rangkuman indikator capaian/perkembangan kinerja urusan pekerjaan umum pada tahun 2012 yang rata-rata menunjukkan tren kenaikan yang cukup baik pada seluruh indikator kinerja daerah bidang infrastruktur sebesar 2,67%. Walaupun mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan, akan tetapi sebagian besar indikator capaian kinerja belum memenuhi target seperti yang diamanatkan dalam RPJMD 2010-2015. Indikator tersebut diantaranya prosentase rumah tangga bersanitasi (50%), panjang jalan desa (50,14%) dan jembatan (72,24%) kondisi baik serta rumah tangga yang mendapat akses air bersih per penduduk total (95%). Untuk mensikapi hal tersebut, kita harus lebih meningkatkan kinerja dan upaya kita dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan keberadaan infrastruktur yang lebih merata dan berkeadilan, serta tidak melupakan peran pihak swasta dan masyarakat dalam mewujudkannya agar lebih ditingkatkan kembali.
LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
73
IV.B.4. Urusan Wajib Pekerjaan Umum
d. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Pada tahun anggaran 2012 ini kita masih dapat berbangga atas keberhasilan mempertahankan sumber daya dalam rangka pelaksanaan urusan pekerjaan umum, keberhasilan ini dapat terlihat dari nilai anggaran belanja langsung urusan pekerjaan umum sebesar Rp 169.446.342.050,00 yang besarnya tidak jauh berbeda seperti pada tahun 2011. Besarnya nilai anggaran ini bersumber pada anggaran APBD Kabupaten Wonosobo sebesar Rp 42.414.655.050,00 atau 25,03%, bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dari APBD Propinsi Jawa Tengah sebesar Rp 110.434.860.000,00 atau sekitar 65,17%, dan APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 16.596.827.000,00 atau sekitar 9,80%. Dengan melihat komposisi sumber anggaran yang ada (ilustrasi tabel), sebesar 74,97% nilai anggaran bersumber dari dana bantuan APBD Provinsi dan APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang notabene bukan bersumber dari dana APBD Kabupaten. Seiring dengan era kemandirian daerah, hal ini tentunya akan menjadi suatu bahan pemikiran ke depan tentang bagaimana kita akan mengelola dan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dengan keterbatasan anggaran yang ada. Sejalan dengan upaya pemanfaatan teknologi informasi dalam penerapan electronic procurement (e-proc) secara menyeluruh, maka tuntutan peningkatan infrastruktur modern akan menjadi prioritas penanganan, sehingga kendala-kendala teknis yang mungkin terjadi dapat diminimalisir. Hal tersebut akan menjamin pelaksanaan kegiatan barang jasa yang lebih efektif, sehingga keterlambatan pelaksanaan kegiatan akibat permasalahan teknis proses pengadaan dapat dihindari. Dalam pelaksanaan kegiatan fisik, akibat rendahnya upaya pemenuhan standar ketepatan mutu dan waktu, setidaknya terdapat 14 paket kegiatan atau hanya sekitar 1,96% dari 713 kegiatan yang tidak dapat mencapai progres pelaksanaan kegiatan 100%, selain itu 7 paket kegiatan mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Terkait dengan 14 paket kegiatan yang tidak selesai, untuk mencapai target sasaran out put dan pemenuhan pelayanan masyarakat maka akan direncanakan untuk diselesaikan pada tahun 2013. Untuk ke depannya, pengaturan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan program kegiatan akan perlu untuk terus dianalisis mengingat besarnya anggaran program ini. Permasalahan pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan secara parsial, perencanaan yang tumpang tindih, tidak tepat sasaran dan tidak berkelanjutan. Hal ini agar dapat ditangani secara multistakeholder dan komprehensif. Sehingga kedepannya pembangunan infrastruktur diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih besar menuju era kemandirian daerah, termasuk juga lebih mensinergikan upaya-upaya yang dilakukan oleh sektor swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat maupun kelompok masyarakat, untuk mewujudkan Kabupaten Wonosobo Yang Semakin Maju dan Sejahtera.
LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
74