4. URUSAN PEKERJAAN UMUM

IV.B.4.Urusan Wajib Pekerjaan Umum

4. URUSAN PEKERJAAN UMUM Infrastruktur merupakan prasarana publik primer dalam mendukung kegiatan ekonomi suatu daerah, dan ketersediaan infrastruktur sangat menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi. Infrastruktur adalah modal esensial masyarakat yang memegang peranan penting dalam mendukung ekonomi, sosial-budaya, serta kesatuan dan persatuan yang mengikat dan menghubungkan antar daerah/wilayah. Bertolak dari hal tersebut, pembangunan infrastruktur adalah merupakan Public Service Obligation, yaitu sesuatu yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah karena infrastruktur mempunyai peran vital dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Di satu sisi, keberadaan infrastruktur sangat penting bagi pembangunan, sementara di sisi lain dalam pemenuhan infrastruktur atau fasilitas publik, diperlukan investasi yang cukup besar dan pengembalian investasi dalam jangka waktu yang relatif lama dan manajemen operasionalnya juga membutuhkan cost yang tinggi. Permasalahan inilah yang menjadi kendala bagi kebanyakan daerah dalam pemenuhan infrastruktur. Kebijakan pembangunan infrastruktur disuatu daerah seharusnya diprioritaskan oleh pemerintah lewat pembangunan yang dibiayai dari berbagai sumber pendanaan bagi anggaran belanja pembangunan termasuk APBD maupun APBN. Oleh karenanya, komitmen Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk melaksanakan Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur merupakan program prioritas yang tepat, sehingga harus didukung dengan manajemen yang baik dan bertanggungjawab agar dapat berjalan dengan sukses demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif pembangunan, peran infrastruktur dapat digambarkan sebagaititik fokus bagi semua stake holders (pemangku kepentingan) yang mampu mendorong pengembangan daerah dengan mengacu konsep pembangunan yang modern, berwawasan lingkungan, berkelanjutan, manusiawi, efektif dan efisien, serta mempertimbangkan segala aspek. Sementara di sisi lain keberhasilan pembangunan infrastruktur memerlukan kesiapan baik konsep, visi, manajemen yang baik, komitmen, hingga kemauan yang keras dari semua pemangku kepentingan. Untuk itu peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan, sinergitas program dan kegiatan, peningkatan kemitraan strategis serta pemanfaatan teknologi informasi (IT) dalam penanganan infrastruktur perlu terus dikembangkan. Sehingga nantinya akan memberikan suatu warna tersendiri bagi pola pembangunan infrastruktur dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Wonosobo.

a. Program dan Kegiatan Bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo, pembangunan infrastruktur adalah bagian integral dari pembangunan daerah. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Kegiatan sektor transportasi misalnya, merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan telekomunikasi terkait dengan upaya modernisasi dan penyediaannya merupakan salah satu aspek penting untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Ketersediaan sarana perumahan dan permukiman, antara lain air minum dan sanitasi, secara luas dan merata, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan akan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

65


Guna mencapai tujuan pembangunan infrastruktur tersebut, melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 telah dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp 171.233.875.900,00 dan setelah perhitungan APBD terealisasi sebesar Rp 62.127.753.313,00. Proporsi jumlah tersebut adalah 6,29% dari total realisasi belanja Kabupaten Wonosobo tahun 2013 yang berjumlah Rp 988.103.772.409,00. Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung Urusan Pekerjaan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana bidang infrastruktur terkait penanganan jalan dan jembatan, air bersih dan sanitasi, sarana irigasi serta penanganan sarana prasarana umum permukiman dan perdesaan. Tabel IV.B.4.1 Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2013 No.

Program

A

Belanja Langsung

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaaan Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Infrastruktur Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

2 3 4 5 6

7

8 9 10 11

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

160.805.384.900,00

52.275.540.885,00

2.081.731.500,00

1.953.833.104,00

1.643.218.500,00

1.332.089.351,00

44.765.174.650,00

10.252.241.800,00

12.627.636.100,00

10.492.372.050,00

1.819.050.000,00

1.732.880.300,00

7.876.221.800,00

4.955.031.050,00

882.031.200,00

863.279.000,00

88.228.571.150,00

20.425.060.330,00

456.750.000,00

-

325.000.000,00

268.753.900,00

100.000.000,00

-


66


No.

Program

B

Belanja Tidak langsung

1

Belanja Pegawai

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

10.428.491.000,00

9.852.212.428,00

10.428.491.000,00

9.852.212.428,00

Gaji dan Tunjangan

9.058.273.000,00

8.778.975.928,00

Tambahan Penghasilan

1.341.178.000,00

1.044.196.500,00

29.040.000,00

29.040.000,00

Insentif Pajak/Retribusi Daerah 2

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

-

-

3

Belanja Tidak Terduga

-

-

171.233.875.900,00

62.127.753.313,00

Jumlah Total

Sumber : DPPKAD Kabupaten Wonosobo 2013 (diolah)

Dari tabel di atas dapat kita ketahui, alokasi belanja langsung Urusan Pekerjaan Umum dengan nilai Rp 160,805,384,900.00 yang dapat terealisasi hanya sebesar 32,50% atau Rp 52,275,540,885.00, mengalami penurunan 49,45 % dari hasil capaian tahun 2012 lalu yang mencapai sekitar 81,95%. Penurunan realisasi anggaran pembangunan sebesar 49,45 % menggambarkan adanya penurunan yang signifikan dari capaian output kegiatan pembangunan infrastruktur di Wonosobo.Meskipun belum menggambarkan dengan baik capaian nyata outcome kegiatan yang dihasilkan, penurunan ini mengindikasikan diperlukanya upaya yang lebih dalam hal pembangunan infrastruktur dengan perencanaan dan strategi penanganan yang lebih baik.

b. Realisasi Program dan Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program pelayanan administrasi perkantoran adalah merupakan program yang dilaksanakan untuk mendukung operasional pelaksanaan kegiatan wajib ke-PU-an. Program keadministrasian ini dianggarkan senilai Rp 2.081.731.500,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Wonosobo. Pada tahun anggaran 2013 Program rutin ini direalisasikan sebesar 93,86 % dengan besaran anggaran Rp 1.953.833.104,00 melalui 15 kegiatan pokok. Kegiatan dalam program ini berupa kegiatan surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis perkantoran, pengadaan barang percetakan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman kedinasan, biaya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah, penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS, penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor,kota dan pasar, penyelesaian pekerjaan kantor dan penyediaan jasa pelayanan umum pemerintahan.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program ini merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui dukungan sarana dan prasarana kerja. Pelaksanaan program ini pada dasarnya


67


ditujukan untuk menciptakan Kenyamanan kerja yang menjadi salah satu faktor penunjang peningkatan kinerja aparatur dengan 8 kegiatan pokok yang sasaran capaiannya adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana. Kegiatan yang ada dalam program ini yaitu kegiatan-kegiatan rutin pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Berat, Perbengkelan dan Prasarana umum. Selain pelaksanaan kegiatan-kegiatan rutin pemeliharaan sarana prasarana yang tersebut, kegiatan pembangunan gedung kantor, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor juga juga dilakukan untuk mencapai tujuan peningkatan sarana parasaran pelayanan publik dan juga menciptakan Kebersihan, keindahan dan kenyamanan yang menjadi syarat mutlak terciptanya suasana kantor yang nyaman dan berwibawa. Adapun output program peningkatan sarana dan prasarana aparatur meliputi :  Pemeliharaan rutin / berkala alat-alat berat, Perbengkelan dan Prasarana Umum, dilaksanakan melalui pemeliharaan maupun rehabilitasi peralatan berat pendukung kegiatan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan dengan anggaran sebesar Rp 182.700.000,00. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan fungsi peralatan pendukung tersebut dapat tetap optimal sehingga secara langsung akan meningkatkan kinerja aparat pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.  Pengadaan sarana penunjang sebesar Rp 112.500.000,00 berupa pengadaan komputer sebagai perangkatpendukung pembangunan. Tersedianya peralatan komputer yang lengkap dapat meningkatkan efektifitas kerja aparat Dinas Pekerjaan Umum.  Belanja Rutin/Berkala Kendaraan dinas operasional maupun Pemeliharaan rutin alat berat masing-masing sebesar Rp 743.848.500,00 sebagai sarana pendukung operasional aparatur.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Jalan dan jembatan merupakan salah satu infrastruktur yang terpenting dalam pembangunan. Infrastrukur jalan dan jembatan selain akan mendukung distribusi dan pencapaian ke suatu kawasan juga secara tidak langsung adalah penggerak roda perekonomian daerah. Namun demikian pembangunan jalan dan jembatan terutama di daerah Wonosobo bukanlah permasalahan yang sederhana. Kondisi alam Wonosobo dengan tipikal topografi pegunungan dan berbukit-bukit serta tanah yang rawan bencana memerlukan upaya yang lebih dalam membangun jalan dan jembatan tersebut. Dengan dilandasi pola pikir demikian, maka pada tahun anggaran 2013 ini dikucurkan dana sebesar Rp 44.765.174.650,00.guna melaksanakan program Pembangunan Jalan dan Jembatan ini. Anggaran tersebut 89,46% berasal dari bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota melalui APBD Propinsi Jawa Tengah berupa anggaran luncuran 2012 sebesar Rp 9.039.193.150,00 maupun anggaran penetapan 2013 sebesar Rp 31.011.979.000,00., sedangkan APBD murni Kabupaten Wonosobo hanya sekitar 10,53%. Kegiatan yang dapat terealisasi sebesar Rp 10.252.241.800,00 atau 22,90%, sedangkan sisanya akan dilaksanakan pada luncuran tahun 2014.


68


Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Penyelenggaraan jalan menjadi tanggung jawab Pemerintah, termasuk di dalamnya kewajiban untuk mengatur, membina, membangun, mengawasi dan merehabilitasi jalan dan jembatan. Secara teknis, dalam upaya untuk merehabilitasi dan memelihara jalan dan jembatan, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan dengan tujuan mempertahankan kondisi pelayanan infrastruktur jalan/jembatan untuk tetap pada kondisi baik sehingga umur ekonomis jalan dan jembatan yang telah terbangun dapat dicapai secara optimal. Secara strategis, kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan bertujuan meningkatkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses-akses ke daerah potensial, mendukung pengembangan kawasan perbatasan serta membuka daerah terisolasi dan terpencil dengan cara mengurangangi resiko ekonomi biaya tinggi akibat kesulitan akses dan mahalnya biaya transportasi dan angkutan. Program rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan dan jembatan ini diimplementasikan dalam 4 kegiatan utama dengan sasaran dan tujuan pokok untuk mengembalikan fungsi infrastruktur dan dilakukan pada obyek yang mengalami penurunan fungsi dan tingkat kapasitas pelayanan sebagai akibat dari penggunaan atau pemanfaatan infrastruktur tersebut. Hal ini dilakukan dengan perbaikan struktural jalan maupun jembatan sehingga fungsi pelayanan dari jalan dan jembatan tersebut dapat kembali normal sesuai dengan perencanaan awal. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, pada tahun 2013 dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 12.627.636.100,00 dengan realisasi anggaran sebesar 83,09% yaitu sebesar Rp 10.492.372.050,00. Ke-4 kegiatan pokok dalam program ini termasuk di dalamnya kegiatan perencanaan, pemeliharaan rutin serta rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan diwujudkan melalui 7 paket kegiatan yang berupa 6 kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan Jembatan se-Kabupaten Wonosobo Bersumber dari DAK APBN sebesar Rp 6.151.050.582,00 dan 1 kegiatan Rehabilitasi Jembatan yang bersumber dari Luncuran APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sebesar Rp 1.503.744.000,00.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Sebagai bagian dari institusi Pemerintah daerah yang mempunyai tanggung jawab pelayanan pekerjaan umum pada masyarakat, Dinas Pekerjaan umum mempunyai kewajiban untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan publik tersebut. Bertolak dari hal itu dan dalam rangka mendukung kegiatan pekerjaan umum maka pada tahun anggaran 2013 dilaksanakan program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan. Program ini dialokasikan sejumlah Rp 1.819.050.000,00 dengan realisasi belanja modal mencapai Rp 1.732.880.300,00 atau sebesar 95% yang berupa belanja modal pengadaan beberapa sarana penunjang, diantaranya pengadaan dump truk, pengadaan alat berat, pengadaan angkutan darat bermotor, pengadaan mesin pemotong rumput, gergaji mesin, dan alat-alat laboratorium. Dengan adanya penambahan sarana ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparat pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.


69


Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Sebagai daerah dengan sebagian besar kondisi geografis pegunungan,wilayah Kabupaten Wonosobo secara langsung dibebani oleh fungsinya sebagai daerah tangkapan dan sumber air bagi wilayah di sekitarnya. Bagi daerah yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, perbaikan dan pembangunan sektor sumber daya air menjadi salah satu kunci penting pengembangan sektor pertanian. Oleh sebab itu, adalah sebuah upaya yang tepat bila kebijakan pembangunan sumber daya air diarahkan untuk menunjang sektor pertanian menuju peningkatan ketahanan pangan, dalam hal ini kebijakan teknis operasional yang dirasakan sesuai adalah rehabilitasi dan peningkatan kapasitas jaringan irigasi. Rehabilitasi dan peningkatan kapasitas jaringan irigasi mempunyai nilai yang strategis dan penting, karena secara langsung akan menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya produksi pertanian dan perputaran roda perekonomian di Kabupaten Wonosobo, dengan kata lain, dengan potensi air irigasi yang dimanfaatkan secara optimal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Rehabilitasi dan peningkatan kapasitas jaringan irigasi dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang terkait dengan pembangunan infrastruktur penunjang pertanian. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya ini merupakan suatu prioritas utama pemerintah Wonosobo dalam upaya penanganan sarana irigasi yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan air pertanian melalui efektifitas distribusi air pertanian dengan ketersediaan infrastruktur yang baik. Secara konkrit rehabilitasi dan peningkatan kapasitas jaringan irigasi dilaksanakan dengan mempertahankan tingkat layanan, mengoptimalisasi fungsi dan membangun prasarana sistem irigasi termasuk jaringan reklamasi rawa dan jaringan irigasi desa yang menjadi kewenangan kabupaten dalam rangka mendukung program ketahanan pangan. Tahun anggaran 2013, Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7.876.221.800,00 yang berasal dari bantuan pusat (APBN) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sub bidang irigasi sebesar Rp 3.519.856.800,00 atau 44,68%, bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota melalui APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 3.356.365.000,00 atau 42,61% dan sisanya sebesar Rp 1.000.000.000,00 atau 12,71% berasal dari APBD Kabupaten Wonosobo. Dari alokasi anggaran tersebut, besar serapan mencapai sekitar 62,91% atau Rp 4.955.031.050,00. Pelaksanaan kegiatan dari program ini, terdapat 6 kegiatan pokok dan 22 paket kegiatan, dengan rincian 19 kegiatan dibiayai melalui DAK Sub Bidang Irigasi dan 3 kegiatan dibiayai melalui APBD Provinsi Jawa Tengah.

Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya. Sumber air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting karena diperlukan untuk semua kehidupan dan penghidupan.Oleh karenanya, sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat dibidang sosial, ekonomi, yang sekaligus menciptakan


70


pertumbuhan keadilan sosial dan kemandirian. Agar penguasaan sumber daya air dapat dicapai dengan sebaik-baiknya dilakukan upaya-upaya pendayagunaan, pengelolaan, dan konservasi sumber daya air sehingga dapat diwujudkan kemanfaatan sumberdaya air secara optimal dan lestari. Dalam kaitanya dengan urusan wajib pekerjaan umum, strategi yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo dalam rangka perwujudan kemanfaatan sumberdaya air secara optimal dan lestari salah satunya dijabarkan melalui kegiatan yang mendukung revitalisasi pertanian. Pada Tahun anggaran 2013, Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air di Kabupaten Wonosobo dialokasikan sebesar Rp 882.031.200,00 yang dilaksanakan melalui 2 Kegiatan pokok pembangunan sarana Bendung, Cek Dam, Embung dan sejenisnya guna menunjang peningkatan kapasitas pengelolaan air pertanian serta 2 kegiatan peningkatan kapasitas SDM masyarakat . Dari alokasi tersebut, besar serapan anggaran adalah 97,87% atau senilai Rp 863.279.000,00.

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Konsep pembangunan infrastruktur perdesaan pada dasarnya mempunyai tujuan penyediaan infrastruktur dasar pendukung kehidupan di perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, dukungan terhadap kawasan terpencil maupun kawasan yang mempunyai aksesibilitas rendah. Kebijakan ini didasari oleh adanya kesenjangan kualitas infrastrukturnya antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Sebagai satu kebijakan pembangunan yang bertujuan membantu meningkatkan aksesibilitas masyarakat pedesaaan, program pembangunan aparatur pedesaan harus mampu menjadi faktor pendorong pertumbuhan wilayah perdesaan sekaligus mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan masyarakat perdesaan. Dalam konteks ini, pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis wilayah pedesaan semakin penting untuk diperhatikan. Banyak fakta menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan berperan besar untuk membuka isolasi wilayah, serta ketersediaan infrastruktur pengairan merupakan prasyarat kesuksesan pembangunan pertanian dan sektor-sektor lainnya. Kabupaten Wonosobo yang wilayah pedesaanya mencapai lebih dari 70% mengalokasikan anggaran terbesar melalui program pembangunan infrastruktur pedesaan ini. Jumlah anggaran yang dikucurkan pada tahun 2013 sebesar Rp 88.228.571.150,00 atau mengalami kenaikan sekitar 34,70% dari tahun sebelumnya. Dengan prioritas utama masyarakat desa yang jauh dari perkotaan dan dengan kondisi lingkungan yang memerlukan perbaikan, pembangunan untuk penunjang aktivitas perekonomian pedesaan dilaksanakan melalui 2 mekanisme itu dilaksanakan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan melalui masing-masing Kecamatan. Mekanisme yang dilaksanakan melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo terbagi menjadi 26 kegiatan pokok yang direalisasikan dalam 278 paket kegiatan. Dari total paket kegiatan tersebut, 130 kegiatan diantaranya berasal dari pendanaan APBD Kabupaten Wonosobo, 32 kegiatan menggunakan posting dana Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota APBD Provinsi Jawa Tengah dan 116 kegiatan bersumber dari APBN termasuk anggaran DAK.


71


Mekanisme pembangunan infrastruktur perdesaan yang diampu secara langsung oleh masing masing kecamatan di seluruh Kabupaten Wonosobo (14 skpd kecamatan) Pada tahun 2013 dialokasikan anggaran sejumlah Rp 9.690.000,00 guna membangunan infrastruktur pedesaan. Sayangnya, meskipun telah diupayakan lewat 2 mekanisme yang berbeda, anggaran program pembangunan infrastruktur pedesaan tidak semuanya dapat direalisasikan. Pada tahun 2013, serapan anggaran program ini hanya mencapai 18,74% atau hanya berkisar Rp 14.681.841.880,00. Sementara yang dialokasikan lewat kecamatan menunjukan serapan yang lebih tinggi yaitu mencapai sekitar 56,22 %. Direncanakan sisa anggaran yang belum terserap akan dilaksanakan pada Tahun 2014 untuk paket kegiatan yang sama.

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Seiring dengan pengembangan kawasan terbangun, kemampuan lahan untuk menyerap airpun akan berkurang begitu juga dengan kapasitas penampungan drainase di lokasi tersebut. Hal ini berdampak pada meningkatnya air yang tidak tertampung oleh sistem drainase. Sistem pengaturan air melalui pembangunan saluran drainase memang sangat penting bagi tata kelola lingkungan baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Pada wilayah perkotaan, jaringan drainase erat hubunganya pengelolaan air hujan maupun air buangan rumah tangga sementara di wilayah pedesaaan drainase berfungsi vital bagi tata kelola irigasi pertanian. Pada kawasan perkotaan, dengan system drainase yang baik, air bisa di atur lewat jalur yang ada, sehingga tidak menggenangi pemukiman warga dan badan jalan yang sering mengakibatakan banjir serta kerusakan infrastruktur jalan. Sementara di wilayah pedesaan saluran drainase dan gorong gorong akan lebih berfungsi sebagai jalur penampung air, guna dialirkan persawahan warga dan tidak menggenangi badan jalan. Pada tahun 2013 program pembangunan saluran drainase direncanakan untuk perbaikan saluran-saluran drainase yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengaliran air sehingga dapat mendukung upaya pemeliharaan jalan. Guna kepentingan itu, telah dialokasikan anggaran bersumber dari anggaran Provinsi Jawa Tengah sejumlah Rp 456.750.000,00. Akan tetapi sampai dengan akhir tahun 2013 program ini gagal direalisasikan meskipun sudah dilakukan mekanisme perencanaan dan pelelanganya.

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pekerjaan umum kepada masyarakat dan peningkatan kualitas infrastruktur daerah diperlukan kemampuan atau kapasitas kelembagaan pemerintah yang memadai. Pengembangan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah akan bertolak dari pemahaman tentang berbagai upaya meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum sebagai salah satu organisasi sektor publik, maka penting bagi instansi pengampu urusan pekerjaan umum tersebut untuk melaksanakan apa yang dimaksud dengan capacity building atau pengembangan kapasitas kelembagaan. Pengembangan tersebut dilatarbelakangi tujuan untuk melancarkan pembangunan atau pengembangan institusi pemerintahan daerah. LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

72


Pengembangan kapasitas kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum terutama diarahkan kepada pengelolaan pembangunan infrastruktur kewilayahan yang bersifat masif dan multisektoral. Paradigma pembangunan infrastruktur dimaksudkan untuk bisa saling bersinergi antara masing-masing sektor guna mencapai tujuan pembangunan yang lebih efisien dan menyeluruh melalui kemitraan infrastruktur. Pada Tahun anggaran 2013, untuk kebutuhan menjalankan program ini dianggarkan sejumlah Rp 325.000.000,00 dengan fokus peningkatan kapasitas kelembagaan melalui kegiatan peningkatan kerjasama pembangunan infrastruktur multipihak sebesar Rp 180.000.000,00 dan peningkatan kerjasama peningkatan pembangunan infrastruktur daerah sebesar Rp 145.000.000,00. Secara spesifik peningkatan kapasitas kelembagaan menuju kerjasama infrastruktur dilaksanakan dalam bentuk pembenahan struktur organisasi, mekanisme kerja, budaya organisasi, sistem anggaran/nilai serta sarana dan prasarana.

c. Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Capaian kinerja urusan pekerjaan umum dapat dilihat pada beberapa indikator yang tersaji pada tabel berikut :

Tabel IV.B.4.2 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2013

No. 1 2

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

2012 (%)

2013 (%)

65,25

62,28

71,05

70,80

34,02

38,78

% Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik % Daerah irigasi dalam kondisi baik

3

% Rumah tangga bersanitasi

4

% Panjang jalan desa kondisi baik % Jumlah jembatan kondisi baik

5

Capaian Pembangunan

45,32 70,82

71,29

Sumber: DPU Kabupaten Wonosobo (analisis, 2014)

Pada tabel diatas dapat dilihat rangkuman indikator capaian/perkembangan kinerja urusan pekerjaan umum pada tahun 2013. Pada indikator “prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik” mengalami penurunan sebesar 2,97% dari prosentase tahun 2012 yang mencapai 65,25%. Pada indikator “Prosentase daerah irigasi dalam kondisi baik” kinerja pembangunan daerah mengalami penurunan sebesar 0,25%. Tren yang berbeda terjadi pada indikator “prosentase rumah tangga bersanitasi” yang mengalami peningkatan hampir 4,72 % dan indikator prosentase jumlah jembatan dengan kondisi baik yang meningkat 0,47 %. Dari ke 4 indikator tersebut, peningkatan kinerja yang menggembirakan hanya pada pengingkatan prosentase rumah tangga yang bersanitasi sementara pada indikator lainya justru mengalami penurunan yang meskipun tidak terlalu besar tetapi tetap menggambarkan adanya penurunan kinerja.Semua indikator capaian kinerja belum memenuhi target seperti yang


73


diamanatkan dalam RPJMD 2010-2015. Indikator tersebut diantaranya prosentase rumah tangga bersanitasi (50%), panjang jalan desa (50,14%) dan jembatan (72,24%) kondisi baik serta rumah tangga yang mendapat akses air bersih per penduduk total (95%). Hal tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja. Harus ada upaya yang lebih baik lagi untuk menyikapi penurunan kinerja pembangunan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan keberadaan infrastruktur yang lebih merata dan berkeadilan.

d. Permasalahan dan Solusi Tahun anggaran 2013 adalah tahun yang relatif berat bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo yang bertugas mengampu kegiatan pembangungan sarana dan prasarana wilayah di seluruh kabupaten Wonosobo. Pada tahun anggaran ini, dari keseluruhan alokasi anggaran pembangunan ke-PU-an sebesar Rp 150.915.384.900,00 hanya dapat direalisasikan sebesar Rp 46.532.322.435,00 atau hanya mencapai 30,83%. Angka realisasi ini melorot tajam dari tahun sebelumnya yang mencapai 82,86%. Secara sekilas, penurunan realisasi pembangunan sebesar 53,03% menyiratkan kinerja pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah yang tidak begitu bagus. Akan tetapi kalo kita kaji lebih jauh maka rendahnya angka realisasi pembangunan sarana dan prasarana tersebut tidak serta-merta merupakan akibat dari kurang memadainya kinerja aparatur pemerintah.Faktanya, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab utama rendahnya tingkat realisasi anggaran tersebut. Faktor tersebut salah satunya adalah Kenaikan harga dasar BBM pada triwulan kedua tahun 2013.Kenaikan ini berimbas secara langsung terhadap melonjaknya harga dasar bahan-bahan bangunan di pasaran, akibatnya rencana anggaran per kegiatan maupun RAB-nya tidak lagi sesuai.Perencanaan pembangunan sarana dan prasaran yang telah disusun di awal tahun anggaran dengan memakai acuan standar harga sesuai awal tahun 2013 menjadi tidak relevan lagi dengan kondisi pelaksanaan di lapangan. Hal tersebut makin diperburuk dengan terbatasnya kapasitas sumberdaya aparatur Dinas Pekerjaan Umum.Sebagai bagian dari institusi pemerintah daerah yang bertanggung jawab menangani urusan wajib pekerjaan umum, DInas Pekerjaan umum dibebani tanggung jawab menangani pembangunan sarana dan prasaran wilayah.Sebuah tanggung jawab yang termasuk besar mengingat fungsi vital dari sarana dan prasarana wilayah sebagai pendorong perekonomian daerah.Tanggung jawab yang sedemikian besar tersebut sudah seharusnya dibarengi dengan kapasitas sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan yang memadai.Akan tetapi, kenyataan menunjukan bahwa kapasitas sumber daya manusia di DinasPekerjaan umum amat terbatas.Hal tersebut mengakibatkan adanya ketidak seimbangan antara beban tugas yang harus dikerjakan dengan kemampuan menjalankan tugas yang tidak sepadan. Masing-masing personel yang seharusnya mendapatkan beban tugas yang sesuai dengan kapasitasnya pada kenyataanya harus dibebani tanggung jawab yang melebihi kapasitasnya sehingga tidak mengherankan apabila ternyata kegiatankegiatan tersebut menjadi tidak optimal penangananya. Dalam hal Perencanaan kegiatan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia juga akan berpengaruh secara signifikan. Pada tahun anggaran 2013, kurangnya kapasitas


74


perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum terlihat pada rencana kegiatan yang terlambat mengantisipasi adanya perubahan pada harga dasar bahan-bahan bangunan yang dipicu angka inflasi sebesar 1,03 %. Lonjakan tersebut mengharuskan adanya perubahan perencanaan anggaran sebagian besar kegiatan terhadap indek harga konsumen sebesar 140,03 pada saat yang hampir bersamaan dengan tenggat waktu yang sangat pendek. Meskipun begitu, sebagai kegiatan yang telah ditetapkan melalui penetapan anggaran tahun 2013, kegiatan-kegiatan tersebut tetap harus diupayakan untuk terealisasi.Upaya tersebut dilaksanakan dengan tetap melelangkan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun walaupun pada akhirnya sebagian besar memang tidak ada yang menawar dikarenakan pagu anggaran kegiatan yang ditawarkan tidak lagi menguntungkan bagi penyedia jasa. Sebenarnya, guna mengatasi permasalahan seperti ini, mekanisme penganggaran pembangunan masih memberikan kesempatan adanya penambahan alokasi pendanaan lewat perubahan anggaran 2013. Akan tetapi dengan jadwal yang terlalu singkat (perubahan anggaran dilakukan pada bulan oktober 2013) banyak kegiatan yang tetap tidak bisa terlaksana hingga berakhirnya masa anggaran 2013. Dari sisi realisasi anggaran tahun 2013, kekosongan respon dari penyedia jasa jelas berakibat pada terhambatnya pembangunan di tahun tersebut, akan tetapi dari sisi pembangunan yang berkelanjutan, setidaknya dengan prosedur pelelangan yang tetap dilaksanakanakan menunjukanya adanya upaya untuk tetap merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan. Untuk ke depannya, pengelolaan urusan pekerjaan umum dalam hal ini pembangunan infrastruktur publik dan sarana prasarana kewilayahan harus dimulai dari penyusunan perencanaan yang komprehensifdibarengi dengan peningkatan kapasitas aparatur yang memadai, mengingatperan vital pembangunan saran dan prasarana bagi pengembangan daerah dan juga besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program ini. Permasalahan pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan secara parsial, perencanaan yang tumpang tindih, tidak tepat sasaran dan tidak berkelanjutan. Hal ini agar dapat ditangani secara multistakeholder dan komprehensilewat kerjasama kemitraan infrastruktur.Percepatan penyediaan infrastruktur memang membutuhkan komitmen pemerintah. Namun, tanpa dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) sepertinya mustahil hal tersebut terwujud. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi serta dibutuhkan kerja keras dalam mengimplementasikan komitmen tersebut. Dengan adanya dukungan dan sinergi dari para stakeholder, kita dapat berharap pembangunan infrastruktur nasional yang memadai dapat cepat terlaksana guna menjamin kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya pembangunan infrastruktur diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih besar menuju era kemandirian daerah, termasuk juga lebih mensinergikan upaya-upaya yang dilakukan oleh sektor swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat maupun kelompok masyarakat, untuk mewujudkan Kabupaten Wonosobo Yang Semakin Maju dan Sejahtera.


75

4. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Recommend Documents