ARAH KEBIJAKAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

ARAH KEBIJAKAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (Dalam Koridor UU 23/2014)

Oleh : DR.MADE SUWANDI Msoc.sc Ketua Tim Penyusun UU 23/2014 dan Komisioner ASN HP 0816914482 EMAIL: [email protected]

1

STRATEGI MENSEJAHTERAKAN RAKYAT DEKONSENTRASI (PEMERINTAH WILAYAH/FIELD ADMINISTRATION) FUNCTIONAL FIELD ADMINISTRATION; KANDEP/KANWIL

PEMERINTAH PUSAT

INTEGRATED/UNIFIED FIELD ADMINISTRATION; KEPALA WILAYAH

POWER SHARING 1. OTONOMI MATERIIL (ULTRA VIRES) 2. OTONOMI FORMIL (GENERAL COMPETENCE)

DESENTRALISASI (PEMERINTAH DAERAH) 2

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD 1945

DPR

MPR

MA

PRESIDEN/ WAPRES

DPD

KPU

PUSAT

MK

KY

Kementerian Negara dewan pertimbangan

BANK SENTRAL

BPK

TNI/POLRI

DAERAH

PROVINSI

Lingkungan Peradilan Umum

PEMDA

DPRD

PERWAKILAN BPK PROV

Agama

Militer KAB/KOTA PEMDA

TUN

DPRD

3

ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat)

-

Pertahanan

-

Keamanan

-

Moneter

-

Yustisi

-

Politik Luar Negeri

-

Agama

CONCURRENT (Urusan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)

PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan) Contoh: pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dsb

WAJIB/OBLIGATORY (Pelayanan Dasar) Contoh: kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan perhubungan

SPM (Standar Pelayanan Minimal) 4

SEKTOR2 TERKAIT OTDA Akses Website kami di: ditjen-otda.go.id 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 14. 15. 16.

SOSIAL LINGKUNGAN HIDUP PERDAGANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KEHUTANAN PENDIDIKAN KESEHATAN UKM NAKERTRANS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PERTAMBANGAN PERHUBUNGAN PENANAMAN MODAL KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KEPENDUDUKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

5

SEKTOR2 TERKAIT OTDA …… 17 18

19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA PERINDUSTRIAN PU PENATAAN RUANG PEMUDA DAN OLAH RAGA KOMINFO PERUMAHAN ARSIP PERTANAHAN KESBANG POL STATISTIK PUM (PEMERINTAHAN UMUM) PMD KEPEGAWAIAN PERPUSTAKAAN 6

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 







DALAM KONTEKS OTONOMI TERBATAS (ULTRA VIRES) RELEVAN; DALAM KONTEKS OTONOMI LUAS TIDAK RELEVAN DALAM UU 5/1974 MERUPAKAN URUSAN KEPALA WILAYAH SEBAGAI WAKIL PUSAT DI DAERAH; PEMBINAAN POLDAGRI, TRAMTIB, KORDINASI, PENGAWASAN DAN VRIJ BESTUUR (RESIDU) DALAM UU 22/1999 DAN UU 32/2004 HANYA GUBERNUR SELAKU KEPALA WILAYAH; WAKIL PUSAT DI DAERAH MELAKUKAN SUPERVISI, MONEV DAN FASILITASI KAB/KOTA DALAM MELAKSANAKAN OTONOMINYA. URUSAN TRAMTIB URUSAN OTDA; TIDAK LAGI MERUPAKAN URUSAN DEKONSENTRASI

7

DALAM PASAL 6 PP 3/2007 TENTANG LPPD 1. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PSL 2 HRF c MELIPUTI: • KERJASAMA ANTAR DAERAH; • KERJASAMA DAERAH DG PIHAK KE TIGA; • KOORDINASI DG INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH; • PEMBINAAN BATAS2 WILAYAH; • PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA; • PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS YG MENJADI KEWENANGAN DAERAH; • PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

8

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM ABSOLUT

(KEWENANGAN PEMERINTAH)

KONKUREN

1. menjaga kesatuan dan persatuan bangsa;menjaga ideologi negara; 2. memelihara harmonisasi kehidupan masyarakat berkaitan dengan hubungan antar suku, agama, ras, dan antar golongan;mengkoordinasikan hubungan antar instansi pemerintahan yang ada di wilayahnya; 3. memfasilitasi terwujudnya nilai-nilai demokrasi untuk mempercepat terbentuknya masyarakat madani; dll dilimpahkan kepada GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA WILAYAH KERJA ADMINISTRASI

9


URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; 3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional dan nasional; 4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan 7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 10


URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 1. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing. 2. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur dan bupati/wali kota dibantu oleh Instansi Vertikal (KESBANGPOL). 3. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 4. Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari APBN. 5. Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diatur dalam peraturan pemerintah 11


URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 1.

2.

3.

4. 5.

6.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan. Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan diketuai oleh gubernur untuk Daerah provinsi, oleh bupati/wali kota untuk Daerah kabupaten/kota, dan oleh camat untuk Kecamatan. Anggota Forkopimda provinsi dan Forkopimda kabupaten/kota terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah. Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan Kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan. Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas. Ketentuan lebih lanjut mengenai Forkopimda dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan diatur dalam peraturan pemerintah. 12

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan 1. Pengamalan Pancasila, terlaksananya UUD 1945, menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI; 2. Persatuan dan kesatuan bangsa; 3. Kerukunan antar umat beragama, antar etnis dan kelompok lainnya; 4. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan di daerah terkait 4 pilar bernegara; 5. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan fasilitasi kegiatan politik di daerah

Dilimpahkan oleh Presiden kepada: GUBERNUR

dibiayai APBN

BUPATI/WALIKOTA

sbg kepala wilayah adm. (dibantu perangkat pusat: kesbangpol) Pelaksanaan di kecamatan CAMAT

13

HUBUNGANPUSAT PUSATDAN DAN DAERAH HUBUNGAN DAERAHSEBAGAI DAERAH OTONOM

PEMERINTAH PUSAT TERGANTUNG & SUBORDINASI

DAERAH OTONOM PROVINSI

DAERAH OTONOM KAB / KOTA 14

GUBERNUR

PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH

(WAKIL PEMERINTAH) Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monev Fasilitasi

Kab/Kota melaksanakan Otda

PELAYANAN OPTIMAL 15


ISU KRUSIAL PERAN GUBERNUR

1.

DALAM PEMERINTAHAN UMUM 1. DIBANTU OLEH KESBANGPOL DI DAERAH 2. PERAN KESBANGPOL SEBAGAI INSTANSI VERTIKAL 3. DIBENTUK FORKOMPIMDA 4. DIBIAYAI APBN

2.

DALAM MEMBINA DAN MENGAWASI OTONOMI KAB/KOTA 1. DIBANTU OLEH PERANGKAT GUBERNUR SBG WAKIL PUSAT 2. DIBENTUK SEKRETARIAT GUBERNUR SBG WAKIL PUSAT 3. SEKRETARIAT DIPIMPIN SEKDA SECARA EX OFFICIO 4. DIBIAYAI APBN 5. MELAKUKAN BINWAS PELAKSANAAN OTDA KAB/KOTA

16


ISU-ISU KRUSIAL REPOSISI KESBANGPOL

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

BAGAIMANA KEWENANGAN KESBANGPOL DI DAERAH BAGAIMANA KELEMBAGAANNYA DI DAERAH DAN HUBUNGANNYA DGN KELEMBAGAAN PUSAT DAN DAERAH BAGAIMANA PERSONILNYA DAN HUBUNGANNYA DGN PERSONIL PUSAT DAN DAERAH BAGAIMANA PEMBIAYAANNYA; APA DAERAH BOLEH MEMBANTU BAGAIMANA OUTPUT YG DIHASILKANNYA BAGAIMANA BINWASNYA; ANTARA BINWAS PUSAT DAN DAERAH BAGAIMANA HUBUNGAN KERJA DENGAN INSTANSI PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN

17


POSISI DAN KEWENANGAN KESBANGPOL 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

KESBANGPOL MERUPAKAN INSTANSI VERTIKAL DIBAWAH KEMDAGRI YG MEMBANTU KEPALA DAERAH DALAM MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KESBANGPOL MEMBANTU KEPALA DAERAH DALAM KORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL (FORKOPIMDA) DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM REKRUTMEN PEGAWAI KESBANGPOL DARI PUSAT ATAU STAF DAERAH YG ALIH STATUS PEMBIAYAAN KESBANGPOL DAERAH DARI APBN DAN DISALURKAN OLEH KEMDAGRI STRUKTUR ORGANISASI KESBANGPOL BERSIFAT HIRARKHIS DARI PUSAT KE DAERAH BINWAS KESBANGPOL DILAKUKAN OLEH KEMDAGRI KE KESBANGPOL PROVINSI KEMDAGRI MENDELEGASIKAN KE KEPALA KESBANGPOL PROVINSI UNTUK BINWAS KESBANGPOL KAB/KOTA 18


POSISI DAN KEWENANGAN KESBANGPOL DAN ANTISIPASINYA 1.

KESBANGPOL DAERAH FASILITASI PEMBENTUKAN FORKOMPIMDA UNTUK FORUM KORDINASI PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DI DAERAH PROV ATAU KAB/KOTA 2. BEDAKAN DENGAN PERAN GUBERNUR DALAM MELAKUKAN BINWAS KE KAB/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI OLEH KAB/KOTA 3. SIAPKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI KESBANGPOL DAERAH SESUAI DGN NATURE URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4. SIAPKAN PERSONIL DAN PEMBIAYAANNYA (MASA TRANSISI) 5. SIAPKAN PP NYA 6. PERHATIKAN DALAM PENGATURAN URUSAN SISA (VRIJ BESTUUR) 7. SUSUN SOP HUBUNGAN KESBANGPOL PUSAT DENGAN KESBANGPOL PROVINSI DAN KESBANGPOL KAB/KOTA 8. HINDARI KERANCUAN TUPOKSI DENGAN SATPOL PP 9. ANTISIPASI KEANGGOTAAN FORKOPIMDA 10. PERHATIKAN HUBUNGAN KERJA DENGAN GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA 19


ANTISIPASI PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DI KECAMATAN/DESA 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

SUSUN TUPOKSI CAMAT DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM ATUR MEKANISME PELIMPAHAN URUSAN PEM UMUM DARI BUPATI/WALIKOTA KE CAMAT ATUR MEKANISME PENUGASAN URUSAN PEM UMUM DARI BUPATI/WALIKOTA KE DESA ATUR MEKANISME PELIMPAHAN URUSAN PEM UMUM DARI CAMAT KE LURAH SEBAGAI PERANGKAT KECAMATAN ATUR MEKANISME PEMBIAYAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN URUSAN PEM UMUM DI KECAMATAN, DESA DAN KELURAHAN ATUR SISTEM PELAPORAN DARI DESA/KELURAHAN KE CAMAT DAN DARI CAMAT KE BUPATI/WALIKOTA DAN KE GUBERNUR SERTA KE PUSAT PROGRAM PUSAT DAN PROGRAM DAERAH ( NATIONAL VV LOCAL CONTENTS) TIPELOGI KELEMBAGAAN KESBANGPOL DI DAERAH 20


OUTPUT DALAM URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 1. Adanya output dalam bentuk terciptanya suasana yg harmonis dan berkembangnya kehidupan berdasarkan Pancasila dan terjaganya 4 pilar bernegara secara optimal; adanya mekanisme kordinasi yg jelas dengan semua stakeholders terkait 4 pilar 2. Adanya kegiatan2 terstruktur dan sistematis memperkuat ideologi negara dan terjaganya NKRI serta mendorong kehidupan pluralistik yg harmonis 3. Terwujudnya pendidikan politik yang sehat dalam menuju masyarakat madani 4. Adanya kegiatan pembinaan pada kelompok2 ekstrim melalui program deradikalisasi yg efektip 5. Tumbuhnya rasa persatuan dan kesatuan ditengah kehidupan masyarakat dalam dinamika politik yg sehat 6. Tumbuhnya kerukunan hidup beragama dan saling harga menghargai antar keyakinan yg berbeda di kalangan masyarakat 21

PENATAAN PERSONIL 1. 2. 3.

4. 5.

TENTUKAN STANDARD KOMPETENSI UNTUK SETIAP JABATAN KESBANGPOL DI DAERAH LAKUKAN REKRUTMEN, PROMOSI, MUTASI BERBASIS STANDARD KOMPETENSI PENGEMBANGAN PEGAWAI & TRAINING BERBASIS NEED ASSESSMENT UNTUK MEMENUHI STANDARD KOMPETENSI YANG DITETAPKAN TENTUKAN MINIMAL PERFORMANCE YANG HARUS DICAPAI PEGAWAI DIBUAT KONTRAK KINERJA UNTUK DASAR TINDAKAN PROMOSI, MUTASI DEMOSI DLL

22

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI • Sifat Dasar pengisian: Dilakukan secara kompetitif dan terbuka dikalangan PNS • Seleksi: dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi yang dipilih dan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berkoordinasi dengan KASN; • Proses Pengisian jabatan: • Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat nasional, • Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat nasional, propinsi, atau antar intansi dalam 1 (satu) kabupaten/kota. 23

TATA CARA PENGISIAN JPT

  

 

Jabatan yang akan diisi Standar kompetensi dan persyaratan jabatan Susunan Pansel dan biodata anggota (45-55) Metoda/proses seleksi Jadwal pelaksanaan seleksi 24

PEMBENTUKAN PANSEL

25

PENGISIAN JPT PRATAMA

Pembentukan Pansel

Pelaksanaan Seleksi

Rekomendasi 3 nama calon

Penetapan pejabat oleh PPK 26

PRINSIP-PRINSIP DALAM SISTEM MERIT 1. 2. 3. 4.

5. 6.

Rekrutmen, promosi berdasarkan ability, knowledge, and skills serta kualifikasi pada pengangkatan awal. Kompensasi harus layak dan adil. Diklat untuk menjamin kualitas yang tinggi. Pegawai dipertahankan karena kinerja mereka yang memuaskan, bagi yang tidak memadai harus dikoreksi, yang tidak dapat dikoreksi harus dipisahkan dari Pegawai harus diperlakukan secara adil dalam semua aspek. Pegawai harus dilindungi dari tindakan coersion dan dilarang untuk menggunakan kewenangannya untuk kepentingan politik , kelompok dan pribadi. 27

KONSEKUENSI DARI SISTEM MERIT 

Semua jabatan harus memiliki standar kompetensi, uraian tugas, target kinerja, indikator penilaian kinerja, serta mekanisme penilaian kinerja.



Setiap pegawai harus memahami tugasnya, target kinerja, bagaimana kinerjanya dinilai, hasil penilaian, serta kaitan antara kinerja dengan remunerasi dan karier. 28

IMPLIKASI BAGI INSTANSI 1.

2. 3. 4. 5. 6.

Penataan jabatan ( restructuring dan rightsizing) agar semua jabatan jelas kontribusinya terhadap pencapaian target kinerja organisasi. Penyusunan kualifikasi, standar kompetensi, target kinerja untuk setiap jabatan Penerapan sistem penilaian kinerja yang obyektif dan transparan Penyempurnaan sistem remunerasi Penempatankembali pegawai Penyusunan rencana pengembangan karier, termasuk program Diklat 29

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN KOMPETENSI YANG HARUS DIMILIKI KA KESBANGPOL DI DAERAH 1.

2. 3. 4.

PERSYARATAN ADMINISTRASI KOMPETENSI MANAJERIAL KOMPETENSI TEHNIS PEMERINTAHAN UMUM DAN POLITIK KOMPETENSI SOSIO KULTURAL

30

PERSYARATAN ADMINISTRASI 1.

2. 3. 4.

KUALIFIKASI PENDIDIKAN PANGKAT/GOLONGAN MINIMAL UMUR MAKSIMAL DIKLAT YG DIIKUTI

31

PENETAPAN DIMENSI KOMPETENSI MANAGERIAL No. A.

B.

C.

D.

DIMENSI

TARGET

Problem Solving 1. Conceptual Thinking

4

2. Innovative Thinking

3

3. Strategic Orientation

4

Leadership 1. Change Leadership

3

2. Sharing Responsibility

3

3. Holding People Accountable

4

Interpersonal Influence 1. Impact & Influence

3

2. Listening, Understanding, & Responding

4

3. Networking

4

4. Teamwork

4

Personal & Encorporate Effectiveness 1. Result Orientation

3

2. Commitment to Learning

4

3. Client Service Orientation

4

4. Planning & Initiative

3

32

KOMPETENSI PEMERINTAHAN UMUM DAN POLITIK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9.

PEMAHAMAN TENTANG 4 PILAR BANGSA PEMAHAMAN HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH PEMAHAMAN TENTANG PEMBANGUNAN POLITIK DAN DEMOKRASI PEMAHAMAN TENTANG HAM DAN KESETARAAN PEMAHAMAN TENTANG SOSIOLOGI DAN ANTHROPOLOGI KEMAMPUAN MELAKUKAN ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIS KEMAMPUAN KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL KEMAMPUAN INTELEGEN KEMAMPUAN NEGOSIASI DAN HUMAN RELATIONS

33

KOMPETENSI SOSIO KULTURAL 1. 2. 3.

KEMAMPUAN MEMAHAMI SOSIAL BUDAYA LOKAL KEMAMPUAN MEMAHAMI ADAT ISTIADAT LOKAL KEMAMPUAN BERADAPTASI DENGAN KONDISI LOKAL

34


TERIMA KASIH

35 Designed by Anshori ‘10

ARAH KEBIJAKAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Recommend Documents