IV.B.4. Urusan Wajib Pekerjaan Umum

IV.B.4. Urusan Wajib Pekerjaan Umum

4. URUSAN PEKERJAAN UMUM Pelaksanaan urusan pekerjaan umum merupakan usaha pemerintah dalam rangka penyediaan infrastruktur yang memadai. Keberadaan infrastruktur dalam suatu pembangunan mempunyai peran yang sangat penting. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur berperan dalam percepatan pertumbuhan perekonomian baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung pembangunan infrastruktur dapat menyerap tenaga kerja dan juga memutarkan roda perdagangan dengan efek domino positif berupa pergerakan distribusi dan produksi bahan-bahan dasar pendukung pembangunan infrastruktur. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur juga menghasilkan dampak pergerakan perekonomian secara tidak langsung yaitu berupa pengurangan efek ekonomi biaya tinggi pada sektor produksi akibat rendahnya layanan transportasi dan distribusi barang-barang produksi. Rendahnya layanan infrastruktur bidang transportasi dapat mengakibatkan rendahnya nilai jual hasil produksi dan juga meningkatnya resiko kegagalan distribusi pasca produksi. Kesadaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo akan besarnya peran infrastruktur dalam pertumbuhan perekonomian sebagaimana diterangkan diatas menjadi dasar bagi pemerintah untuk memprioritaskan pembangunaan infrastruktur dalam RPJMD 2006 – 2010. Sejalan dengan hal tersebut, dalam Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2010 disebutkan bahwa sasaran pembangunan daerah 2010 terkait dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur adalah meningkatkan ketersediaan infrastruktur masyarakat yang akan memperluas akses masyarakat untuk menikmati dan berperan dalam pembangunan dan terwujudnya akselerasi pembangunan di wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan dalam rangka mengantisipasi terjadinya kesenjangan antar wilayah dan pemerataan pembangunan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi disparitas pertumbuhan ekonomi antara kota-desa. Selain itu, pemerataan dan penyebaran penyediaan infrastruktur dimaksudkan untuk menstimulan pertumbuhan pusat-pusat perekonomian baru di wilayah strategis dan cepat tumbuh di wilayah Kabupaten Wonosobo.

a. PROGRAM DAN KEGIATAN Sejalan dengan arah kebijakan tersebut pada tahun 2010 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan tetap mengfokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang berkeadilan dan mempunyai daya gerak perekonomian yang besar. Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan infrastruktur tersebut, melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 telah dialokasikan sebesar Rp 65.283.628.086,00 atau sebesar 9,06 % dari total APBD Tahun 2010 yang berjumlah Rp 720.254.292.159,00. Dari alokasi anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 63.857.415.551,00 atau 97,82%. Anggaran tersebut digunakan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung Urusan Pekerjaan Umum yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana bidang infrastruktur terkait penanganan jalan dan jembatan, air bersih dan sanitasi, sarana irigasi dan penanganan sarana prasarana umum permukiman dan perdesaan. Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

LKPJ 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

57


Tabel IV.B.4.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2010 No.

Program

A 1 2

Belanja Langsung Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 4 Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya 5 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur B Belanja Tidak langsung 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Hibah Total Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2010 (diolah)

Alokasi (Rupiah) 56.458.974.594 1.908.500.000 30.556.472.094

Realisasi (Rupiah) 55.196.443.277 1.856.407.000 30.508.232.234

6.187.550.000

6.144.187.650

200.000.000

157.065.000

14.070.741.000

13.875.765.800

1.804.046.500 1.731.655.000

1.719.180.923 1.655.604.670

8.824.653.492 8.496.253.492 328.400.000 65.283.628.086

8.660.972.274 8.660.972.274 300.351.000 63.857.415.551

Dari alokasi belanja langsung Urusan Pekerjaan Umum sebesar Rp 56.458.974.594,00 terealisasi 97,77 % atau Rp 55.196.443.277,00. Capaian realisasi ini lebih menggambarkan capaian out put kegiatan namun masih belum dapat menggambarkan dengan baik capaian out come, untuk itu keberlanjutan pembangunan infrastruktur dengan perencanaan dan strategi pengentasan penanganannya menjadi hal penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pada masa yang akan datang.

b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program pembangunan jalan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan jalan yang mendukung pada peningkatan kelancaran transportasi sehingga mendukung kelancaran arus distribusi barang/jasa. Program ini pada tahun 2010 dilaksanakan dengan pembangunan 5 ruas jalan dan 1 kegiatan terkait Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (Eskalasi Tahun 2009). Pembangunan 5 ruas jalan yang ada menghasilkan peningkatan jalan sepanjang 3.340 m dengan serapan tenaga kerja bidang konstruksi sebanyak 2.654 HOK. Dalam pelaksanaan program ini didalamnya telah dilaksanakan kegiatan pembangunan ruas jalan perbatasan melalui pendanaan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Tahun 2010 sebanyak 2 kegiatan berupa peningkatan jalan pada ruas jalan Kaligowong Lancar (Batas Kab. Kebumen) dan ruas jalan Rejosari - Sikatok (Batas Kab. Temanggung) dengan total out put kegiatan penanganan 2 ruas perbatasan ini yaitu peningkatan jalan sepanjang 2,5 Km.


58


Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program ini bertujuan untuk menjaga kondisi pelayanan infrastruktur jalan/jembatan untuk tetap pada kondisi baik sehingga umur ekonomis jalan dan jembatan yang telah terbangun dapat tercapai secara maksimal. Program ini dilaksanakan melalui kegiatankegiatan pemeliharaan baik berupa pemeliharaan rutin maupun kegiatan pemeliharaan berkala infrastruktur jalan dan jembatan yang ada. Kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur jalan dan jembatan dilaksanakan melalui 3 kegiatan pokok yaitu kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan luar kota, pemeliharaan rutin jalan dan jembatan dalam kota serta pembiayaan pekerja pemeliharaan rutin jalan dan jembatan. Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan dalam kota menghasilkan kegiatan pengecatan prasarana jalan sebanyak 28.076 m2, perbaikan aspal jalan sebanyak 71,85 ton aspal dan perbaikan jalan melalui kegiatan 39,72 m3 beton. Pemeliharaan jalan luar kota menghasilkan output kegiatan berupa perbaikan badan jalan aspal sebanyak 450,54 ton aspal, perbaikan 8 unit gorong-gorong dan pemasangan 7 unit box culvert sebagai bentuk penggunaan teknologi terapan dalam pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan. Sedangkan pembiayaan pekerja pemeliharaan rutin dikansakan untuk pembiayaan upah tenaga kerja yang telah menangani kegiatan babat beset (pemeliharaan bahu jalan) sebesar 27.709,5 m2, tenaga galian tanah pemeliharaan jalan sebesar 2.106,68 m3 dan tenaga perbaikan 6.529 m2 aspal jalan. Kegiatan pemeliharaan berkala infrastruktur jalan dan jembatan dilaksanakan melalui pembiayaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus Bidang infrastruktur sub bidang jalan dan jembatan serta Dana Hibah APBN. Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi jalan melalui Dana Alokasi Khusus telah dilaksanakan untuk menangani 5 ruas penanganan dengan out put penanganan sepanjang 6.753 m aspal jalan dengan serapan tenaga kerja bidnag konstruksi sebanyak 6.076 HOK, selain itu dilaksanakan kegiatan penggantian 1 unit jembatan sepanjang 12 meter dengan serapan tenaga kerja konstruksi sebanyak 3.532 HOK. Melalui pendanaan dana hibah APBN dilaksanakan penanganan terhadap 32 ruas jalan dengan panjang penanganan 50.105 m aspal jalan dengan total serapan tenaga kerja sebanyak 40.994 HOK. Kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan baik berupa penanganan pemeliharaan rutin jalan maupun pemeliharaan berkala jalan dan jembatan merupakan kegiatan yang terus ditingkatkan seiring dengan peningkatan capaian pembangunan jalan yang telah dilaksanakan. Kegiatan pemeliharaan ini ditujukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut infrastruktur jalan dan jembatan yang dapat berakibat pada tingginya biaya penanganan.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya. Program ini ditujukan untuk memelihara kapasitas sarana irigasi yang telah terbangun sehingga pelayanan terhadap distribusi air pertanian dapat dilaksanakan secara maksimal. Pencapaian tujuan kegiatan ini dapat sangat mempengaruhi keberhasilan program pertanian yang ada pada daerah irigasi layanan. Pelaksanaan program ini berupa penanganan 21 daerah irigasi, pemeliharan pintu air dan pemeliharaan rutin sarana irigasi. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya ini dilaksanakan dengan pendanaan


59


APBN melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sub bidang Irigasi sebanyak 6 kegiatan, pendanaan melalui Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 15 kegiatan serta pendanaan APBD Kabupaten Wonosobo untuk kegiatan pemeliharaan pintu air dan pemeliharaan rutin sarana irigasi. Kegiatan pemeliharaan sarana irigasi melalui pendanaan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Tahun 2010 menghasilkan out put kegiatan berupa 28 bangunan air, rehabilitasi dan pemeliharaan saluran irigasi sepanjang 16.676 m yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas layanan pada 1.283 Ha areal irigasi sasaran. Pendanaan melalui Dana ALokasi Khusus Sub bidang irigasi dilaksanakan untuk melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan terhadap 15 daerah irigasi teknis dengan capaian out put kegiatan berupa rehabilitasi/pemeliharaan terhadap 41 bangunan air, rehabilitasi/pemeliharaan terhadap 27.672,5 m saluran irigasi yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan distribusi terhadap 1.905 Ha Daerah irigasi sasaran. Kegiatan terkait penaganan sarana irigasi ditujukan untuk menjamin ketersediaan air ertanian melalui efektifitas distribusi air pertanian yang dijamin dengan ketersediaan unfrastruktur baik berupa bangunan air maupun saluran irigasi yang baik. Keberadaan sarana irigasi dalam kondisi baik sudah barang tentu menjadi prioritas penanganan dalam rangka menyukseskan program lanjutan yaitu pencapaian ketahanan pangan, untuk itu kedepan prioritasi dan juga optimalisasi penanganan sarana irigasi harus silaksanakan dengan lebih cermat dengan mensinergikan program penanganan dengan program-program dibidang pertanian.

Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Program ini dilaksanakan sebagai upaya penanganan sumber daya air yang masih berkaitan dengan upaya penanganan sistem irigasi di Kabupaten Wonosobo. Program ini dilaksanakan melalui pendanaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) Tahun 2010. Sasaran kegiatan ini adalah untuk pembangunan embung desa yang berfungsi sebagai areal tangkapan air permukaan buatan yang diharapkan dapat membantu pemenuhan air pertanian. Hasil kegiatan ini adalah pembangunan Embung Paat yang berlokasi di Desa Candimulyo Kecamatan Kertek. Out put kegiatan ini berupa 1 unit embung dengan dimensi tampungan 720 m3. Pelaksanaan kegiatan ini mampu menyerap tenaga kerja sebesar 2.183 HOK. Pembangunan embung desa merupakan upaya untuk mengoptimalisasi peran desa dalam mewujudkan kemandirian pengelolaan sistem pertanian, pemanfaatan embung sebagai tangkapan cadangan air pertanian sangat berguna sebagai upaya pertahanan bidang pertanian terhadap ancaman kekurangan air akibat musim kemarau.

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Pembangunan infrastruktur perdesaan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan sarana prasarana di lingkungan perdesaan yang diharapkan dapat meningkatkan upaya perwujudan lingkungan sehat perdesaan. Pada tahun 2010, program ini dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 14.070.741.000 yang berasal dari Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan APBD Kabupaten Wonosobo atau 25,49% dari total belanja langsung urusan pekerjaan umum tahun 2010. LKPJ 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

60


Sasaran program pembangunan infrastruktur perdesaan adalah pembangunan sarana air bersih perdesaan termasuk replikasi program PAMSIMAS, pembangunan jalan infrastruktur perdesaan, pembangunan jalan lingkungan perdesaan, pembangunan jembatan infrastruktur perdesaan, pembangunan senderan infrastruktur perdesaan, pembangunan sarana irigasi perdesaan, pembangunan talud/saluran/bronjong perdesaan, drainase perdesaan, MCK perdesaan, listrik perdesaan dan gedung sarana umum perdesaan. Pembangunan sarana air bersih perdesaan dilaksanakan dalam 21 kegiatan yang terdiri dari 4 kegiatan yang didanai melalui Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, 5 kegiatan melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sub Bidang Air Bersih dan 12 kegiatan didanai dengan APBD Kabupaten Wonosobo. Usaha pemenuhan kebutuhan air bersih juga dilaksanakan melalui program PAMSIMAS dengan mengedepankan pada sisi pemberdayaan dalam prosesnya. Pada tahun 2010 telah dilaksanakan replikasi PAMSIMAS di 1 lokasi yang didanai secara murni melalui APBD Kabupaten Wonosobo. Out put dari kegiatan replikasi PAMSIMAS ini berupa bangunan brongkaptering 24 unit, reservoir 17 unit, bak sedimentasi 3 unit, perpipaan sepanjang 97.899 meter dan sambungan rumah sebanyak 2.673 SR. Pembangunan jalan infrastuktur perdesaan ditujukan penanganan jalan perdesaan berupa kegiatan aspal jalan sebanyak 16 kegiatan yang menghasilkan penanganan jalan sepanjang 4.584 m, 10 kegiatan pembangunan rolak jalan yang menghasilkan penanganan jalan sepanjang 2.914,6 m dan 6 kegiatan peningkatan jalan dengan out put penanganan jalan sepanjang 749 m. Pembangunan jalan lingkungan perdesaan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesehatan lingkungan di tingkat desa dengan sasaran kegiatannya adalah jalan-jalan di wilayah permukiman dengan penanganan berupa betonisasi dan pavingisasi. Pada tahun 2010 telah dilaksanakan 58 kegiatan betonisasi dengan total panjang penanganan 9.627 m dan 31 kegiatan pavingisasi dengan total penanganan 12.406 m2. Pembangunan jalan lingkungan diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kesehatan lingkungan. Sejalan dengan upaya peningkatan kapasitas pelayanan trasportasi, telah dilaksanakan pembangunan jembatan infrastruktur perdesaan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 7 paket kegiatan pembangunan jembatan perdesaan. Masih terkait dengan pembangunan infrastruktur perdesaan, dibangun pula senderan perdesaan yang ditujukan untuk mencegah kelongsoran terutama pada badan jalan yang dapat berakibat pada gangguan pada arus transportasi lokal, selain itu pembangunan senderan perdesaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keamanan lingkungan dari potensi longsor yang mungkin terjadi di wilayah permukiman. Kegiatan pembangunan senderan terdiri dari 73 paket kegiatan dengan out put berupa senderan lingkungan sepanjang 5.861,11 m. Pembangunan irigasi perdesaan juga menjadi sasaran dari program pembangunan infrastruktur perdesaan. Melalui kegiatan ini dilaksanakan 3 paket penanganan irigasi perdesaan yang menghasilkan out put berupa rehabilitasi saluran irigasi sepanjang 363,1 m dengan areal pelayanan seluas 106 Ha. Pembangunan saluran/talud/bronjong infrastruktur dilaksanakan dalam 10 paket kegiatan dengan ouput kegiatan berupa rehabilitasi 922,1 m saluran, 47,1 m talud dan 1 unit dam. Dalam rangka peningkatan kesehatan lingkungan perdesaan juga dilaksanakan kegiatan pembangunan drainase lingkungan perdesaan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 10 LKPJ 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

61


kegiatan pembangunan drainase lingkungan dengan out put berupa penanganan 1.000 m saluran drainase lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut, dilaksanakan kegiatan pembangunan/rehabilitasi MCK perdesaan sebanyak 4 paket kegiatan. Kegiatan ini ditujukan untuk menyediaan sarana sanitasi yang sehat dan layak bagi masyarakat perdesaan. Dalam rangka peningkatan elektrifikasi perdesaan dilaksanakan kegiatan pengadaan jaringan listrik perdesaan sebanyak 3 lokasi dengan out put kegiatan berupa penambahan jaringan listrik sebanyak 26 titik. Sasaran terakhir dari program pembangunan infrastruktur perdesaan adalah kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Prasarana Umum. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Pada tahun 2010, telah dilaksanakan 10 kegiatan dengan dengan out put berupa rehabilitasi 9 gedung pelayanan umum serta pembangunan 1 unit pagar keliling sekolah.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini merupakan program yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ke-PU-an secara umum. Program ini dilaksanakan melalui 26 kegiatan rutin berupa kegiatan surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis perkantoran, pengadaan barang percetakan, Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Penyediaan makanan dan minuman kedinasan, biaya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah, Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor, kota dan pasar, Penyelesaian Pekerjaan Kantor dan Penyediaan jasa pelayanan umum pemerintahan.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan pokok yang sasaran capaiannya adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang dibutuhkan oleh mayarakat. Kegiatan yang ada dalam program ini yaitu kegiatan-kegiatan rutin pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Berat, Perbengkelan dan Prasarana umum. Selain pelaksanaan kegiatan-kegiatan rutin pemeliharaan sarana prasarana yang tersebut, dalam mencapai tujuan peningkatan sarana parasaran pelayanan publik dilaksanakan kegiatan Pembangunan gedung kantor dan Pengadaan Gerbong Toilet Keliling. Adapun out put kegiatan ini meliputi :  Penyempurnaan Pembangunan Gedung Serbaguna Kel. Kertek dengan capaian out put kegiatan sebesar 70% sehingga masih memerlukan penyempurnaan fisik gedung pada tahap selanjutnya.  Penyempurnaan balai Kelurahan Bumiroso dengan capaian out put kegiatan sebesar 73% sehingga masih memerlukan penyempurnaan fisik gedung pada tahap selanjutnya.  Penyempurnaan balai Kelurahan Bumiroso (Pengadaan Teralis dan Sketsel / Partisi


62


kantor) dengan capaian out put kegiatan sebesar 90% sehingga masih memerlukan penyempurnaan fisik gedung pada tahap selanjutnya.  Pengadaan Gerbang Toilet Keliling yang ditujukan untuk melengkapi fasilitas ruang publik dengan sarana sanitasi yang dapat dipindah tempatkan sesuai dengan kebutuhan.

Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Capaian kinerja urusan pekerjaan umum dapat dilihat pada beberapa indikator pendidikan yang tersaji pada tabel berikut : Tabel. IV.B.4.2 Capaian kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2010 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah No.

Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Berdasarkan EKPPD 2009 1

2

3

4

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (Panjang jalan kab. dalam kondisi baik) / (Panjang seluruh jalan kab./kota di daerah tersebut) x 100% Luas Irigasi kabupaten baik (Luas Irigasi kabupaten baik) / (Luas Irigasi kabupaten) x 100% Rumah Tangga bersanitasi (Jumlah rumah tangga ber sanitasi) / (Jumlah total rumah tangga) x 100% % Kawasan Kumuh (Luas Kawasan Kumuh hektare) / (Luas wilayah hektare) x 100%

44%

52,39%

59,57%

0,25%

2010 455,80 ---------- x 100% 810,10 = 56,26% 13.390 ---------- x 100% 21.050 = 63,61% 76.982 ---------- x 100% 246.606 = 31,22% 243 --------- x 100% 98.468 = 0,25%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum

c. Permasalahan dan Solusi Pemasalahan dalam penanganan infrastruktur lebih tepat dipandang sebagai suatu tantangan dalam mengimbangi kebutuhan infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah yang dihadapkan pada laju perkembangan tuntutan masyarakat yang sejalan dengan perkembangan perekonomian dan kewilayahan. Tuntutan-tuntutan masyarakat terkait perkembangan perekonomian tersebut antara lain :  Pesatnya laju perkembangan trasnportasi sejalan dengan tuntutan akan ketepatan dan kecepatan distribusi barang jasa termasuk manusia memberikan konsekuensi akan tuntutan ketersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai.  Dalam upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat, maka pemenuhan hak dasar menjadi tuntutan yang sudah tidak bisa ditawar kembali. Kebutuhan akan akses air bersih, sanitasi yang layak, lingkungan permukiman yang sehat serta ketersediaan listrik sebagai sumber energi. Tuntutan pemenuhan infrastruktur terkait perkembangan kewilayahan antara lain :


63


-

Keberadaan kutub pertumbuhan yang masih memusat diwilayah perkotaan memberi implikasi pada ketimpangan kemajuan perekonomian antar wilayah yang dipastikan akan terjadi ketimpangan penyebaran sarana dan prasarana publik karena pada dasarnya pembangunan sarana prasarana mempunyai sasaran awal untuk memfasilitasi aktifitas ekonomi.

-

Disisi lain pemusatan daya tarik ekonomi pada wialyah perkotaan telah mengakibatkan berkurangnya daya dukung layanan publik itu sendiri. Hal ini dapat dilihat bahwa saat ini Kabupaten Wonosobo telah memiliki titik-titik kemacetan yang sebenarnya dapat diantisipasi dengan perbaikan pola penataan pusat daya tarik ekonomi.

-

Perkembangan pertumbuhan wilayah permukiman yang masih sulit untuk dikendalikan memaksa angka perhitungan kebutuhan sarana prasarana yang harus disediakan oleh pemerintah melambung tinggi dan kurang efisien.

-

Ancaman eksistensi daerah irigasi yang dihadapkan dengan laju alih fungsi lahan pertanian.

Dalam menghadapi tantangan yang ada, maka yang diperlukan adalah pematangan sistem perencanaan makro pembangunan kabupaten yang lebih terintegrasi dengan pelaksanaan urusan lainnya. Sistem perencanaan tersebut akan menghasilkan strategi yang optimal dalam upaya pemenuhan kebutuhan infrastruktur. Sebagaimana disampaikan diatas bahwa hal yang terpenting adalah bagaimana mengimbangi antara kebutuhan yang harus dipenuhi dengan laju pertumbuhan perekonomian dan kewilayahan. Beberapa hal yang perlu segera ditata dalam rangka penentuan strategi dan perencanaan kedepan adalah :  Dalam rangka mensikapi laju kebutuhan sarana transportasi maka perlu segera untuk menyusun prioritas baru penanganan infrastruktur jalan dan jembatan melihat pola perkembangan perekonomian dan kewilayahan yang ada. Perlu dipertimbangan upaya peningkatan kapasitas jalan kabupaten pada ruas-ruas yang mempunyai tingkat fasilitasi yang cukup besar terhadap perkembangan perekonomian lokal dan perkembangan kewilayahan itu sendiri. Jadi upaya pemenuhan kebutuhan sarana transportasi tidak serta merta dengan membangun semua jalan yang ada namun lebih optimal dengan menskenariokan penanganan ruas jalan mempunyai peran langsung mendukung jalur distribusi barang, jasa dan pola pergerakan manusia.  Pemenuhan kebutuhan dasar dalam angka capaian yang bulat sebesar 100% adalah hal yang sangat mustahil dicapai hal ini disebabkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan terus berkembang seiring dengan perkembangan tingkat sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk itu, strategi yang dikembangkan adalah bagaimana mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat dalam usaha pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang ada. Pola pemberdayaan masyarakat dikembangkan dalam usaha pemenuhan sarana air bersih, pemenuhan sanitasi yang sehat dan pemenuhan infratsruktur permukiman.  Permasalahan infrastruktur terkait perkembangan kewilayahan dapat diminimalisair melalui pengetatan kebijakan pemanfaatan ruang termasuk pelaksanaan insentif dan disinsentif.


64

IV.B.4. Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Recommend Documents