INKINDO. Mengantisipasi Lonjakan Pembangunan Infrastruktur, Peran Konsultan Dituntut Lebih Besar. Kilas Berita DKI JAKARTA MAJALAH

ISSN 1978-7529

Kilas Berita

MAJALAH

INKINDO

Kegiatan Donor Darah Inkindo Tahun 2015

Media informasi & Komunikasi Anggota INKINDO DKI Jakarta

DKI JAKARTA

Edisi: 64 Januari~ April 2015

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan rutin DPP Inkindo DKI Jakarta, pada tanggal 5 Februari 2015 lalu telah diselenggarakan Kegiatan Donor Darah Keuarga Besar Inkindo, yang merupakan kerjasama antara DPP Inkindo DKI Jakarta dan DPN Inkindo, bertempat di Sekretariat DPN Inkindo Jl. Bendungan Hilir Raya No 29, Jakarta.

Mengantisipasi Lonjakan Pembangunan Infrastruktur, Peran Konsultan Dituntut Lebih Besar Wawancara dengan Nusyirwan Soejono, ST, Anggota Komisi V DPR RI

Kunjungan DPP Inkindo Kalimantan Tengah

Komplek Golden Plaza Blok E No.21-22, Jl.R.S. Fatmawati No.15 Jakarta Selatan - 12420 Telp. : 021 - 7654034 Fax 021 - 7507895 Email : [email protected]

www.amythas.com Bimbingan Teknis Penerapan Sistem ISO 9001-2008

Penandatanganan MoU antara DPP Inkindo DKI Jakarta dengan Sinotech Engineering Consultants Ltd., (Taiwan) dan Dong Il Engineering Consultants, (Korea), di Kantor DPP Inkindo DKI

Komplek Golden Plaza Blok J-30 Jl. RS. Fatmawati No. 15 Jakarta Selatan 12420 Telp. 021-75904260 Fax: 021-7590.5951 e-mail: [email protected]

DPP Inkindo DKI Jakarta akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penerapan Sistem ISO 9001-2008 untuk Klas Eksekutif (yang hadir harus Direksi) Anggota Inkindo DKI Jakarta, pada: Waktu Jam Tempat

: Rabu, 20 Mei 2015 : 10.00 – 12.00 WIB : Sekretariat DPP Inkindo DKI Jakarta, Jl. Pertani No 7, Jakarta Selatan. Pembimbing : Ir. Koeswidijono, M.Sc, International Auditor ISO 9001-2008

Bimbingan ini tidak dipungut biaya (gratis). Tempat sangat terbatas (20 orang). Informasi lebih lanjut hubungi Ernawati, HP : 08567785844. Sekretariat DPP Inkindo DKI Jakarta

Graha eNKa Jl. Sapta Taruna III / No. 5 Pondok Pinang Jakarta Selatan 12310 Telp. 021 - 75917733 Fax. 021 - 75917734 E-mail : [email protected]

Seminar Konstruksi & Hukum Mencermati Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi

Majalah INKINDO DKI Jakarta Alamat Redaksi: Sekretariat DPP INKINDO DKI Jakarta Jl. Pertani No. 7 Duren Tiga Pancoran, Jakarta 12760 Telp. (021) 7942940 (hunting) Fax. (021) 7942941, e-mail: [email protected] www.inkindo-dki.org

ISSN 1978-7529 9

771978

752932

Workshop Nasional “Menyiapkan Engineer dan Konsultan Nasional dalam Menghadapi MEA 2015”

Laporan Utama

SALAM REDAKSI

DAFTAR ISI

Antara Peluang dan Tantangan Menghadapi MEA 2015

3 LAPORAN UTAMA

ndustri Jasa Konstruksi Indonesia menghadapi tantang berat dalam tahun-tahun mendatang. Disatu sisi tekad Pemerintah untuk menggenjot sektor infrastruktur dalam lima tahun ke depan (2015-2019) hingga dua kali lipat lebih dibanding periode lima tahun sebelumnya merupakan tantangan yang tidak ringan. Diperkirakan dalam lima tahun mendatang diperlukan Rp 5.500 Triliun atau Rp 1.100 T per tahunnya untuk pembangunan infrastruktur. Sebagai contoh, alokasi anggaran infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum akan mengalami kenaikan sekitar 44% dan Kementerian Perhubungan akan mengalami kenaikan anggaran sekitar 65%.

peran konsultan dituntut lebih besar

Dalam kondisi normal saja, masalah kekurangan tenaga ahli sudah mewarnai usaha jasa konsultansi, apalagi jika terjadi lonjakan volume pembangunan hingga 2 kali lipat lebih, masalah kekurangan tenaga ahli akan merupakan permasalahan akut jika tidak ada langkah-langkah signifikan pemerintah dan pelalu usaha dalam menyelesaiakan hal tersebut.

13 OPINI

I

Tantangan kedua adalah menghadapi berlakunya era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan mulai berlaku akhir Desember 2015. Dimana ada gula tentu akan ada semut. Indonesia diperkirakan merupakan pasar konstruksi terbesar di ASEAN, yaitu 60% pasar konstruksi ASEAN ada di Indonesia. Tidak pelak lagi Indonesia akan menjadi daya tarik utama bagi konsultan ASEAN untuk menyerbu Indonesia. Konon negara-negara ASEAN sudah menyiapkan diri untuk masuk Indenesia, dengan menyelenggarakan kursus bahasa Indonesia yang seperti jamur di musim hujan. Memang diperlukan upaya para pelaku usaha untuk mempersiapkan diri menghadapi era MEA 2015. Namun tanpa kebijakan pemerintah yang memihak kepada kepentingan konsultan Nasional, upaya pelaku usaha saja tidak cukup. Ada ha-hal yang berada di luar kemampuan pelaku usaha. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan untuk mangatasi ketimpangan antara kebutuhan dan pasokan tenaga ahli konstruksi, melalui sistem Billing Rate yang layak dan pemanfaatan SDM dari lembaga pendidikan tinggi dan institusi pemerintah yang nota bene sebagai PNS selama ini kurang diberdayakan potensinya. Sehingga konsultan nasional kelak tidak hanya menjadi penonton di negeri sendiri, di tengah hingar bingarnya pembangunan infrastruktur.

Mengantisipasi lonjakan pembangunan infrastruktur,

LAPORAN KHUSUS 6 Seminar Konstruksi dan Hukum

Mencermati Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi

10 Workshop Nasional

“Menyiapkan Engineer Dan Konsultan Nasional dalam Menghadapi MEA 2015”

Kegagalan Konstruksi Pembangunan Jembatan Penghubung Gedung Perpustakaan di Komplek Taman Ismail Marzuki, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat

16 TOKOH INSPIRATIF

Hermawan Kartajaya, Sang Guru Marketing, membentuk

Jembatan Merah Putih (Ambon)

marketing masa depan

PROFILE PERUSAHAAN 18 PT Ciriajasa Cipta Mandiri

Pengembangan Terminal Peti Kemas Belawan

Mengantisipasi lonjakan pembangunan infrastruktur, peran konsultan dituntut lebih besar

Spesialis Konsultan Manajemen Konstruksi, menangani bangunan gedung hingga proyek infrastruktur

Nusyirwan Soejono, ST, Anggota Komisi V DPR RI

24 PT Virama Karya Persero

Antisipasi lonjakan pembangunan Infrastruktur, targetkan kenaikan omzet di atas 20%

Pembangunan jembatan merah putih di Maluku

30 KEGIATAN ORGANISASI

Pengembangan pelabuhan petikemas Belawan

Laporan Utama wawancara dengan Nusyirwan Soejono, ST

3

Mencermati Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi

Susunan Redaksi

Majalah INKINDO DKI Jakarta

Media Informasi dan Komunikasi Anggota INKINDO DKI Jakarta Pimpinan Umum: Peter Frans, Pemimpin Redaksi: Yudi Setiabudi, Dewan Redaksi: Pung S. Zulkarnain, Safrinal Firdaus, Agoeng Djoko Pitono, Redaktur Pelaksana: Ernawati, Urip Yustono

6

onjakan pembangunan infrastruktur lima tahun mendatang akan merupakan peluang sekaligus tantangan bagi para pelaku usaha di bidang jasa konstruksi. Berikut ini hasil wawancara khusus Redaksi dengan Nusyirwan Soejono, ST, Anggota Komisi V DPR RI, tentang bagaimana seharusnya kalangan Konsultan Nasional menyikapi kenaikan pembangunan infrastruktur yang sangat signifikan dan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Tahun 2015.

L

Politisi dari Partai PDIP yang menjabat sebagai Anggota DPR RI untuk periode ketiga ini, juga pernah aktif sebagai konsultan dan menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Inkindo. Saat ini ia juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Universitas Diponegoro (UNDIP).

Wawancara dengan Nusyirwan Soejono, ST, Anggota Komisi V DPR RI

Bagaimana pendapat Bapak tentang upaya Pemerintah untuk menggalakkan pembangunan dibidang infrastruktur dan bagaimana peluang untuk konsultan nasional?

Alamat Redaksi: Jl. Pertani No. 7 Duren Tiga, Pancoran, Jakarta 12760 Telp. (021) 7942940 (hunting), Fax. (021) 7942941, E-mail: [email protected] Website: www.inkindo-dki.org

Januari~ April 2015

INKINDO DKI

3

Laporan Utama

Laporan Utama pembangunan infrastruktur, bagaimana pandangan Bapak?

Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan Harus diakui bahwa terjadi kelambatan di dalam mengantisipasi kebutuhan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Faktor kelambatan ini tentunya pada saat ini diupayakan dipacu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Itu terlihat dari periode budget Negara 2015 yang terjadi penambahan begitu besar. Penambahan di sektor PU Sekitar Rp 33 T dan Perhubungan Rp 20 T, di samping dukungan BUMN yang bergerak di sektor infrastruktur, seperti Karya, Kemaritiman dan Perhubu- ngan Udara. Semua itu menjadi jawaban atau argumentasi konkret atas upaya untuk mengejar ketertinggalan faktor infrastruktur ini. Tentu saja tidak ada pembangunan infrastruktur yang tidak mengikutsertakan konsultan, maka keterkaitan dengan hal tersebut peran konsultan dituntut lebih besar. Jadi tentunya dari sisi regulator maupun operator dalam hal ini pemerintah atau perusahaan konsultan dapat segera menyesuaikan dengan kebutuhan jasa konsultansi di dalam mewujudkan kebutuhan infrastruktur. Tentang perlu adanya keberpihakan Pemerintah terhadap penggunaan Konsultan Nasional, bagaimana menurut pendapat Bapak?

4

Januari~ April 2015

Pemerintah saat ini tentunya dengan konsep “Nawa Cipta” atau sebelumnya “Tri Sakti”, terkait dengan kemandirian di bidang ekonomi, salah satu perwujudannya memberikan peranan yang lebih besar kepada konsultan nasional. Hal itu tertulis dalam konsep Nawa Cipta Presiden Joko

Itulah yang menjadi salah satu tugas kewajiban Inkindo sebagai asosiasi perusahaan jasa konsultan untuk bisa memberikan solusi. Tentunya kekurangan itu harus diklasifikasi, apa pengertian kekurangan tersebut. Lulusan sarjana teknik kan tidak sedikit. Di sini tentunya pengertian kekurangan, perlu dicari sistem at au met ode b ag aimana ke ahl ian engineering sebagai produk perguruan tinggi bisa dimanfaatkan, melalui proses sertifikasi, dan keahlian-keahlian tertentu yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini Inkindo perlu berperan untuk mempersiapkan tenaga-tenaga ahlinya, disamping tiga regulasi tadi. Perlu mencari sistem atau metode untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli. Sistemnya bagaimana. Sertifikasinya bagaimana. Memberikan kemampuan keahlian bagaimana.

Bagaimana konsultan harus mengantisipasi diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean?

INFRASTRUKTUR YANG HARUS DIBANGUN 2015-2019 Jalan: Jalan baru 2.650 Km

(skala 4,0)

Jalan tol 1.000 Km

Pengembangan e-pengadaan, e-kese-

Pemeliharaan jalan 46.770 Km

hatan, e-pendidikan, dan e-logistik

Pembangunan 24 Pelabuhan baru

Fasilitasi kredit perumahan untuk MBR

Bagaimana pendapat tentang perlunya upaya untuk mewujudkan UndangUndang Jasa Konsultansi?

Pengadaan 26 Kapal Barang Perintis

2,5 Juta rumah tangga

Itu wajar-wajar saja kalau memang Jasa Konsultansi membutuhkan hal tersebut tidak ada salahnya. Hanya saya cenderung berpendapat, UU Jasa Konsultansi tetap diperjuangkan, tetapi yang paling penting adalah upaya kita untuk mengisi, karena masih banyak ha-hal yang bisa dilakukan. Tidak harus menunggu adanya UU Jasa Konsultansi itu, karena nanti kita kehabisan waktu.

Penerbangan

Pembangunan Rusanawa 5.257

Pengadaan 20 Pesawat Perintis

Twinblok (515.711 rumah tangga)

Pengembangan Bandara untuk

Bantuan stimulan perumahan swadaya

pelayanan Cargo Udara di 6 Lokasi

5,5 Juta rumah tangga

Pelabuhan

Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di 60 lokasi Kapal Laut

Ada yang mensinyalir kita akan kekurangan tenaga ahli seiring dengan kenaikan

INKINDO DKI

Kalau dari segi anggaran berapa kali lipat kenaikannya? Kalau di bidang infrastruktur dua kali lipat lebih. Dalam sejarah budget Pemerintah selama ini, baru kali ini ada penambahan budget Pemerintah yang cukup besar di bidang infrastruktur.

Jl. R.A Kartini No. 34 (outer ring road) Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430 Indonesia Phone : +62.21. 750.0701 Fax : +62.21. 750-0700 www.tripatra.com

Penanganan kawasan kumuh 37.407 Ha

Air Bersih Pembangunan SPAM di perkotaan 21,4 juta sambungan rumah (268.680

Pengadaan 2 Kapal Ternak

liter/detik)

Pengadaan 500 unit kapal Rakyat

Pembangunan SPAM di perdesaan 11,1

Pengadaan kapal penyeberangan

juta sambungan rumah (22.647 desa)

(terutama perintis) sebanyak 50 unit Kereta Api

Sanitasi Pembangunan sistem air limbah

Pembangunan Jalur KA 3.258 km di

komunal di 227 kota/kab dan terpusat di

Jawa, Sumatera, Sulawesi dan

430 kota/kab

Kalimantan (KA Antar kota 2.159 km;

Pembangunan IPLT untuk pengelolaan

dan KA Perkotaan 1.099 km)

lumpur tinja perkotaan di 409 kota/kab Pembangunan TPA sanitary landfill dan

Pembangunan BRT di 29 kota

fasilitas 3R di 341 kota/kab dan fasiitas

Pembangunan angkutan massal cepat

3R terpusat & komunal di 294 kota/kab

di kawasan perkotaan (6 Kota metropol-

Pengurangan genangan seluas 22.500

itan, 17 Kota besar)

Ha di kawasan permukiman

Waduk

Pengembangan Bandara Juanda Surabaya

Perumahan

Pembangunan 15 Bandara baru

Angkutan Masal

Widodo. Namun tentunya harus dilakukan revisi terhadap ketentuan- ketentuan regulasi yang ada. Antara lain terkait dengan Billing Rate, Pajak, dan Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Indeks e-government mencapai 3,4

Apabila kita mampu mengatasi kebutuhankebutuhan di dalam negeri saja, itu sebenarnya sudah bisa menjawab tantangan MEA itu. Jadi kalau kita bisa menghadapi tantangan dalam negeri saja, berarti kita sudah separoh lebih siap menghadapi MEA. Jadi kalau kita bisa menghadapi tantangan di dalam negeri, otomatis kita bisa menghadapi tantangan MEA. Kenapa, karena selama ini Indonesia menjadi pasarnya mereka.

Minyak, Gas Dan Energi

Pembangunan 49 Waduk Baru dan 33

Pembangunan 2 kilang minyak 2x300 B

PLTA

Pembangunan FSRU 5 lokasi

Pembangunan/Peningkatan jaringan

Jaringan gas kota sebesar 1 juta

irigasi 1 Juta Ha

sambungan rumah

Rehabilitasi 3 Juta Ha Jaringan Irigasi

Pembangunan SPBG 78 unit

Jaringan Internet

Pembangkit listrik sebesar 35 ribu MW

Jangkauan Pitalebar/broadband di 100%

Gas bumi untuk 600 ribu nelayan

kab/kota

Eksplorasi minyak bumi di laut dalam

Januari~ April 2015

INKINDO DKI

5

Laporan Khusus

Seminar Konstruksi dan Hukum 1.

2.

3.

Para nara sumber seminar konstruksi dan hukum

Proyek konstruksi adalah berisiko tinggi, karena nilai transaksi yang relatif besar, penyerahan relatif lama, tidak mudah dicontohkan, dan melibatkan banyak insitusi. Kondisi semacam itu menyebabkan dalam proyek jasa konstruksi sering timbul permasalahan, yang tidak jarang bermuara pada kasus hukum. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Menurut Undang-Undang 18/1999 tentang Jasa Konstruksi pengaturan jasa konstruksi di Indonesia bertujuan untuk: a) Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal,

4.

5.

berlaku. c) Mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat di bidang jasa konstruksi. Beberapa kasus yang menjadi penyebab terjadinya klaim antara lain disebabkan oleh: 1) Perubahan desain, 2) Perbedaan interpretasi terhadap dokumen kontrak, 3) Perubahan dalam lingkup pekerjaan, 4) Penyelesaian kontraktor yang terlambat, 5) Variation order, 6) Pengambilan keputusan yang lambat oleh semua pihak terkait. Sumber Perselisihan ada beberapa hal yang menjadi sumber perselisihan dalam pekerjaan konstruksi, yaitu: a. Umum Kontrak yang diniatkan sebagai kesepakatan untuk memastikan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, tidak cukup ampuh untuk mencegah timbulnya perselisihan. b. Kesalahan Dalam Memilih Mitra Kerja Salah memilih Mitra Kerja adalah awal musibah dengan nama perselisihan, proyek menjadi mangkrak karena tidak

Mencermati Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi

“

Seminar ini akan sangat bermanfaat bagi anggota, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan dan solusi terkait kontrak dan hukum di bidang jasa konstruksi.

S

eminar dengan tema: “Kontrak Konstruksi dan Hukum Serta Solusinya”, diselenggarakan atas kerjasama Inkindo DKI Jakarta, Universitas Tarumanagara, dan LPJK Provinsi DKI akhir Februari 2015 lalu, di Balai Kartini, Jakarta. Seminar ini menghadirkan beberapa nara sumber yaitu: Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi, MSC (Civ), MSBA (Bus), MH (Law), MDBF, ACIArb, ACPE, Ir. Victor Sianipar, Ir.Gusnando S. Anwar, M.EngSc, Dr. Ir. Djoko Soepriyono, Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA , Dr. Ir. Chaidir A, Makarim. Seminar ini dibuka secara resmi oleh Ketua LPJK Provinsi DKI Jakarta, Ir, Heru Panatas. Dalam sambutannya, Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta Ir. Peter Frans mengemukakan seringnya Inkindo menerima laporan tentang kasus hukum yang dihadapi anggota. Untuk itu Seminar ini akan sangat bermanfaat bagi anggota, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan dan solusi terkait kontrak dan hukum di bidang jasa konstruksi. Beberapa hal yang mengemuka dalam seminar ini adalah sebagai berikut:

6

Januari~ April 2015

INKINDO DKI

6.

Ir. Peter Frans ketua DPP Inkindo DKI Jakarta berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas. b) Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mudah menemukan solusi dalam mengatasi perselisihan seperti ini, tanpa cedera tambahan! Cara rekrut atau prakualifikasi justru bisa menjadi penyebab, apalagi kalau dibumbui dengan KKN dilengkapi korupsi. c. Kesalahan Design Kesalahan design dengan tidak sinkronnya design dan keterlambatan

design terhadap timing pelaksanaan di lapangan merupakan salah satu sumber perselisihan. Kontraktor yang berpengalaman bisa saja memanfaatkan celah-celah Kontrak dalam meluluskan kesalahannya dari keterlambatan dan denda. Melakukan design bukanlah membuat gambar yang indah, tetapi bagaimana: To identity the owner’s need dan To educate the owner. d. Kesalahan Dalam Pelaksanaan Andaikan design sempurna, tidak ada MK/Direksi Pengawas dan pembayaran berjalan sesuai ketentuan Kontrak. Bukankah Kontraktor harus melakukan semua pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak? e. Dosa Bersama Ketentuan Kontrak yang tidak baik, perencanaan yang jauh dari seharusnya, pelaksanaan yang cacat disertai pengawasan yang tidak tegas dan administrasi yang buruk, termasuk dengan cara pembayaran yang selalu terlambat, maka lengkaplah suatu perselisihan yang sempurna menjadi dosa bersama. Menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi istilah kegagalan bangunan dan kegagalan pelaksanaan konstruksi yang membedakan adalah waktu terjadinya kegagalan dan kemudian siapa yang bertanggung jawab sesuai perundang-undangan. Sebenarnya secara harafiah kegagalan bangunan memiliki makna yang sama dengan kegagalan pelaksanaan konstruksi, sehingga secara garis besar mengandung makna: a. Menjadi tidak berfungsi secara keseluruhan atau sebagian; b. Roboh seluruhnya atau sebagian; c. Tidak sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian yang tertuang kesepakatan dalam kontrak kerja konstruksi; d. Pemanfaatannya yang menyimpang; c. Tidak memenuhi ketentuan kaidah keteknikan. Oleh karena itu apabila dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi salah satu pihak tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi sudah termasuk katagori kegagalan, tergantung dari waktu terjadinya.

Januari~ April 2015

INKINDO DKI

7

Laporan Khusus

Seminar Konstruksi dan Hukum - Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Ir. Heru Panatas Kertua LPJK DKI Jakarta 7.

Jika kegagalan pekerjaan kontruksi ataupun kegagalan bangunan atau dalam pelaksanaanya tidak sesuai kontrak, dampak hukum nya timbul sengketa, mengingat ini adalah ranah perdata, para pihak sesuai hukum kontrak, diberi kebebasan untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui badan peradilan atau arbitrase, sesuai pilihan forum yang disepakati. “Pada dasarnya kontrak konstruksi masalah perdata, yang tidak bisa dipidanakan. Polisi, KPK, dan Jaksa tidak bisa serta merta bisa masuk kepekerjaan konstruksi, jelas Djoko. 8. Apabila peristiwa munculnya kegagalan pekerjaan kontruksi ataupun kegagalan bangunan atau dalam pelaksanaanya tidak sesuai dengan kontrak, dampak hukumnya timbul sengketa, dan merugikan keuangan Negara maka resiko hukum mengganti kerugian negara dan dipidana/di penjara. 9. Penyelesaian perselisihan kontrak dapat dilakukan di luar pengadilan maupun melalui peradilan. Kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus mencakup uraian mengenai penyelesaian perselisihan, yang memuat tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan. 10. Penyelesaian perselisihan memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan yang diakibatkan oleh ketidak-sepakatan dalam hal pengertian, penafsiran, atau pelaksanaan berbagai ketentuan dalam kontrak kerja konstruksi

8

Januari~ April 2015

serta ketentuan tentang tempat dan cara penyelesaian. Penyelesaian perselisihan ditempuh melalui antara lain musyawarah, mediasi, arbitrase, ataupun pengadilan. (Penjelasan UU No 18/1999, Pasal 22 (2) h). 11. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam dalam UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesian Sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Peranjian Arbitrase: suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Arbitrase dapat dilakukan dengan sistem Ad-Hoc atau Lembaga. Di Indonesia: BANI, BAPMI (Pasar Modal), Basyarnas (Syariah Nasional), BAAPSKI. Internasional: ICC, AAA. 12. Keunggulan Arbitrase: - Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak. - Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedureal dan administratif. - Para pihak dapat memilih arbitrer. - Para pihak dapat menentukan pilhan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.

INKINDO DKI

13. Kelemahan Arbitrase: - Arbitrase belum dikenal secara luas, baik oleh masyarakat awam maupun maupun masyarakat bisnis. - Masyarakat belum menaruh kepercayaan yang memadai. - Lembaga arbitrase dan ADR tidak mempunyai lembaga daya paksa atau kewenangan melakukan eksekusi putusannya. - Kurangnya kepatuhan para pihak terhadap hasil-hasil penyelesaian yang dicapai dalam arbitrase. - Kurangnya para pihak memegang etika bisnis. 14. Keunggulan penyelesaian melalui pengadilan: Biaya yang dikeluarkan untuk persidangan jauh lebih rendah dibandingkan dengan diselesaikan melalui BANI lagi pula untuk melaksanakan Eksekusi atas Putusan BANI juga harus melalui Pengadilan Negeri, jadi untuk menghindari pengeluaran yang kedua (Double Cost) tetapi kalau klien mampu maka pemilik hukum adalah Arbitrase di Singapore atau di London boleh juga dilahirkan asalkan klien mampu. 15. Menurut PP 29 pasal 36 dimana disebutkan: ”Kegagalan bangunan dinilai dan ditetapkan oleh 1 (satu) atau lebih Penilai Ahli yang professional dan kompeten dalam bidangnya serta bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara obyektif, yang harus dibentuk dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya kegagalan bangunan. Penilai Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dipilih, dan disepakati bersama oleh penyedia jasa dan pengguna jasa”. 16. Penilai Ahli, bertugas untuk antara lain: menetapkan sebab-sebab terjadinya kegagalan bangunan; menetapkan tidak berfungsinya sebagian atau

keseluruhan bangunan, menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan serta tingkat dan sifat kesalahan yang dilakukan; Menetapkan besarnya kerugian serta usulan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak atau pihak-pihak yang melakukan kesalahan: Menetapkan jangka waktu pembayaran kerugian. Selanjutnya, penilai ahli berkewajiban untuk melaporkan hasil penilaiannya kepada pihak yang menunjuknya dan menyampaikan kepada Lembaga dan Instansi yang mengeluarkan izin pembangunan, paling lambat 3 (tiga)

bangunan yang seharusnya sehingga menyebabkan kekuatan konstruksi tidak cukup, kekeliruan ini pada umumnya dilakukan oleh perencana. e)Bila terjadi kegagalan akibat hasil test bahan yang tidak sesuai dengan yang diminta didalam dokumen perencanaan, maka Kekeliruan ini bisa diakibatkan oleh kekeliruan pihak pelaksana atau pengawas. f) Bila terjadi kegagalan akibat tidak dilaksanakannya pemeliharaan dan operasional bangunan yang seharusnya, maka pengguna jasa itu yang harus memikul tanggung jawabnya.

ada alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, antara lain arbitrase. Masing-masing ada kelemahan dan keunggulannya. Namun setidaknya para pelaku usaha jasa konstruksi memiliki beberapa alternatif penyelesian sengketa yang cocok dengan kondisi dan situasi proyek.

Suasana seminar bulan setelah melaksanakan tugasnya”. 17. Pada prinsipnya, kriteria kegagalan bangunan menerapkan tolok ukur teknis sesuai Undang-Undang, yaitu: a) Bila terjadi kegagalan bangunan akibat perencanaan, maka tenaga ahli atau konsultan pelaksanaan yang bertanggung jawab. b) Bila terjadi kegagalan bangunan akibat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan. maka Pelaksana atau Kontraktor yang bertanggung Jawab. c) Bila terjadi kegagalan bangunan akibat pengawasan yang keliru dalam membaca arti suatu perencanaan untuk dilaksanakan. Konsultan/pengawas yang bertanggung Jawab. d) Bila Terjadi kegagalan akibat keliru menggunakan standar bahan

18. Peran Penilai Ahli akan semakin penting. Penilia ahli tumbuh dengan 30%. Ada satu kasus yang tuntutannya Rp 1,3 trilyun. Dengan adanya pasar bebas akan lebih banyak lagi kasus yang memerlukan Penilai Ahli. Penilai ahli diperlukan dalam masalah sengketa, meskipun tidak ada kerusakan. Penilai Ahli identik dengan ahli forensik yang meneliti permasalahan konstruksi dari hulu ke hilir. Kalau kegagalan bangunan akibat cacat desain asuransi tidak mau membayar. Saat ini di Indonesia baru ada sekitar 50 Penilai Ahli. Dari seminar ini dapat disimpulkan bahwa sesuai undang-undang, jika terjadi perselisihan di pekerjaan jasa konstruksi,

Kantor Pusat Jalan Raya Pasar Minggu No. 36D Pancoran – Jakarta Selatan 12760 Tlp. +62-21-7947723 Fax. + 62-21-797528 E-mail: [email protected] Kantor Perwakilan Jl. Selat Karimata No. 16 Mataram Nusa Tenggara Barat Telp./Fax. (0370) 627969 Website: www.ciriajasa-cec.com

Januari~ April 2015

INKINDO DKI

9

Laporan Khusus

Workshop Nasional No Jenis Proyek Infratsruktur

Jalan: Pembangunan 2.650 km jalan baru, 1000 km jalan tol, pemeliharaan jalan 46.770 km. 2 Kereta api: Pembangunan Jalur KA 3.258 km di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. KA antara kota 2.159 km dan KA Perkotaan 1.099 km. 3 Perhubungan Laut: Pembangunan 24 Pelabuhan Baru, Pengadaan 26 kapal barang perintis, pengadaan 2 kapal ternak, pengadaan 500 unit kapal rakyat. 4 Perhubungan Udara: Pembangunan 15 Bandara, pengadaan 20 pesawat perintis, pengembangan bandara untuk pelayanan cargo udara di 6 lokasi. 5 Darat (termasuk ASDP): Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di 60 lokasi, Pengadaan kapal penyeberangan (terutama perintis) sebanyak 50 unit. 6 Transportasi Perkotaan: Pembangunan BRT di 29 koa, Pembangunan anggkutan massal cepat di kawasan perkotaan ( 6 kota metropolitan, 17 Kota besar). 7 Ketenagalistrikan: Pembangkit listrik sebesar 35.000 MW 8 Energi (migas): Pembangunan 2 kilang minyak 2 x 300 ribu barrel, pembangunan FSRU 5 lokasi, Jaringan gas kota sebesar 1 juta sambungan rumah, pembangunan SPBG 78 unit, gas bumi untuk 600 ribu melayan, eksplorasi minyak bumi di laut dalam. 9 Teknologi Komunikasi dan Informatika: Jangkauan pita lebar (broadband) di 100 % kab/kota, indeks e-government mencapai 3,4 (skala 4,o), pengambangan e-pengadaan, e-kesehatan, e-pendidikan, dan e-logistik. 10 Sumber Daya Air: Pembangunan 49 waduk baru dan 33 PLTA, Pembangunan/Peningkatan jaringan irigasi 1 juta Ha, rehabilitasi 3 juta Ha jaringan irigasi. 11 Air Minum dan Limbah: Pembangunan sistem air limbah komunal di 227 kota/ kab dan terpusat di 430 kota/kab, pembangunan IPLT untuk pengelolaanlumpur tinja perkotaan di 409 kota/ kab. Pembangunan TPA Sanitary landfill dan fasilitator 3 R di 341 kota/kab dan fasilitas 3 R terpusat & kommunal di 294 kota/kab, pengurangan genangan seluas 22.500 Ha di kawasan permukaan. Pembangunan SPAM di perkotaan 21,4 juta, sambungan rumah (268.680 liter/detik), pembangunan SPAM pedesaan 11,1 juta sambungan rumah (22,647 desa). 12 Perumahan: Pembangunan Rusunawa 5.257 twin block (515.711 rumah tangga), bantuan stimulan perumahan swadaya 5,5 juta rumah tangga, penanganan kawasan kumuh 37.407 ha, fasilitasi kredit perumahan untuk MBR 2,5 juta rumah tangga. 1

Para Nara Sumber, tampak antara lain Ir. Pandri Prabono, MBA (kedua dari kanan) , praktisi konsultan senior Inkindo.

Workshop Nasional “Menyiapkan Engineer Dan Konsultan Nasional dalam Menghadapi MEA 2015”

M

asalah peluang jasa konstruksi dalam lima tahun ke depan dan tantangan menghadap era MEA Tahun 2015, menjadi topik bahasan dalam Workshop Nasional “Menyiapkan Engineer Dan Konsultan Nasional dalam Menghadapi MEA 2015”, yang diselenggarakan oleh Inkindo DKI Jakarta bekerjasama dengan INTAKINDO DKI Jakarta dan didukung oleh LPJK Provinsi DKI Jakarta, 11 Maret 2015. Seminar ini dibuka secara resmi oleh Ketua LPJK Provinsi DKI Jakarta, Ir. Heru Panatas. Dalam

10

Januari~ April 2015

Seminar tersebut menmapilkan beberapa nara sumber, antara lain: Dr. Ir. Dedy S. Priatna, MSc, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Ir. Hediyanto W Husaini, MSCE, Msi, Plt Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat , Ir. Pandri Prabono, MBA. praktisi konsultan senior, Dr. Ir. Dedy S. Priatna, MSc, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, mengemukakan akan adanya lonjakan pembangunan infrastruktur yang cukup besar dalam 5 tahun mendatang (2015-2019). Beberapa Kementerian akan mengalami kenaikan anggaran yang sangat signifikan dibanding 5 tahun sebelumnya. Sebagai contoh, dalam 5 tahun kedepan (2015-2019) alokasi anggaran infrastruktur Kementerian Pekerjaan Ir. Peter Frans Umum akan mengalami

INKINDO DKI

sebelumnya. Sedangkan Kementerian Perhubungan akan mengalami kenaikan anggaran sekitar 65%. Pembangunan infrastruktur secara keseluruhan dalam 5 tahun ke depan akan memerlukan dana 5.519,4 trilyun rupiah atau setiap tahunnya akan digelontorkan dana 1100 trilyun rupiah. Adapun jenis-jenis proyek infrastruktur yang akan dikembangkan adalah sebagai berikut: Dedy Priatna mengakui, kebutuhan dana untk pembangunan infrastruktur tersebut di atas tidak bisa sepenuhnya dibiayai oleh APBN, peran BUMN dan swasta masih sangat diperlukan. Skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) akan banyak diperlukan untuk pembangunan infrastruktur ke depan. Peran konsultan sangat dibutuhkan dalam skema KPS (PPP), baik dalam tahap penyiapan proyek, tahap transaksi proyek, tahap perjanjian kerjasama, dan tahap manajemen pelaksanaan perjanjian kerjasama. Bukan hanya tenaga engineer, dalam proyek KPS juga banyak dibutuhkan

Perkiraan Kebutuhan Pendanaan (Rp Trilyun)

805 283

900

165

60

115

980 506,6

277,8

400,5

tenaga ahli dibidnag hukum, ekonomi, keuangan, lingkungan dan sosial. Dalam skema KPS ada “Succes Fee Mechanism”, dimana badan usaha atau lembaga internasional dapat membantu pemerintah dalam melakukan penyiapan proyek KPS sampai diperolehnya badan usaha pemenang lelang. Pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh badan usaha dapat dibebankan kepada badan usaha pemenang lelang baik sebagian maupun seluruhnya. Ir. Hediyanto W Husaini, MSCE, Msi, Plt Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam makalahnya, mengemukakan pentingnya peran infrastuktur dalam suatu negara. Kemajuan pembangunan infarstruktur sebagai tolok ukur kemajuan negara. Pembangunan infrastruktur ke depan sesuai dengan Nawacita Presiden RI. Sesuai dengan Benchmark global, alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur masih relatif kecil dibanding GDP. RPJPN 2005-2025 memiliki target untuk menjadikan posisi Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah dengan PDB per kapita US$ 14.500 pada tahun 2025. Perkembangan industri konstruksi Tiongkok, mengalami percepatan luar biasa ketika pada tahun 1998 Tiongkok ditunjuk sebagai tuan rumah olimpiade tahun 2008. Pada tahun 1998 industri baja memiliki kapasitas 89 juta ton/tahun. Akibat pembangunan fasilitas Olimpiade, pada tahun 2008 industri baja di Tiongkok melejit mencapai

499

PT. MARGA GRAHA PENTA ENGINEERING & MANAJEMEN CONSULTANT

527,5

Jl.H.Samali No.5-B,Pejaten Barat Jakarta Selatan - 12510 Telp.

021-794.1922, 7014.0742

Fax.

021-799.2057

Email : [email protected]

Januari~ April 2015

INKINDO DKI

11

Opini

Laporan Khusus tersebut akan meningkat pesat. Tantangan ke depan Rencana Pemerintah yang ambisius dalam pembangunan infrastruktur 5 tahun ke depan bukan tanpa permasalahan. Dalam aspek SDM di bidang keteknikan, misalnya diperkirakan Indonesia akan menghadapi kekuarangan 120 ribu insinyur dalam 5 tahun mendatang. Hal ini tentunya merupakan tantangan bagi para pelaku usaha jasa konstruksi. Namun kekurangan tersebut juga bukan tanpa penyebab, ada tren menurunnya minat sarjana teknik untuk terjun di bidang konstruksi karena imbalan jasa (Billing Rate) yang tidak menarik.

Dr. Ir. Dedy S. Priatna, MSc, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Dr. Ir. Dedy S.Priatna, MSc, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PPN/Bappenas Daya Saing Infrastruktur Beberapa Negara ASEAN

Indonesia

Malaysia

Thailand

72 72 41 77 64 84 54 71

20 19 12 19 19 39 30 73

76 50 74 54 37 58 34 91

Infrastruktur Jalan Kereta Api Pelabuhan Transportasi Udara Listrik Telpon Bergerak Telpon Tetap

Vietnam Philipines 112 104 52 88 87 88 42 86

95 87 80 101 108 87 86 113

Perkiraan Pengeluaran Infrastruktur 2015-2019 (dalam Rp Triliun)

Tahun

APBN dan APBD

BUMN dan Swasta

Total

2015 2016 2017 2018 2019

276 414 552 718 801

193 308 551 745 910

469 722 1.103 1.463 1.711

Dari rasio jumlah insinyur per satu juta penduduk, Indonesia tergolong di urutan terbawah dibanding beberapa negara ASEAN. Indonesia hanya memiliki 3.038 insinyur per 1 juta penduduk, jauh dibanding Singapura (28.235), Malaysia (3.375), Thailand (4.121), Pilipina (5.170), Vietnam (8.917), dan Myanmar (3.844). Akibat produksi insinyur yang masih rendah di satu sisi dan tidak menariknya profesi keteknikan dari segi imbalan jasa, maka wajar jika dalam 5 tahun mendatang akan terjadi kekuranagan 120 ribu insinyur. Hal ini juga merupakan tantangan bagi para pelaku usaha jasa konstruksi, bukan hanya dalam menghadapi MEA 2015, tetapi juga dalam menghadapi lonjakan pembangunan infrastruktur di dalam negeri.

(Sumber: Ditjen Bina Konstruksi,PU) 498 juta ton per tahun, dan pada tahun 2013 naik menjadi 779 juta ton/tahun. Terlihat bahwa industri baja Tiongkok mengalami kenaikan 560% selama 10 tahun atau kenaikan 875% selama 15 tahun. Empat besar perusahaan EPC di Tiongkok pendapatan pertahunnya meningkat sebesar 769% dalam kurun waktu 7 tahun. Jika pada tahun 2006 total omzet perusahaan EPC China hanya 475 trliun rupiah, maka pada tahun 2013 melonjak mencapai 4.131 trliun rupiah.

12

Januari~ April 2015

Meningkatnya pembangunan infrastruktur di Indonesia juga akan meningkatkan kebutuhan semen. Kapasitas pabrik semen saat ini 55 juta ton/tahun, dan kebutuhan tahun 2019 diperkiarakan akan meningkat menjadi 450 juta ton/ tahun. Demikian pula kebutuhan baja nasional juga akan meningkat. Saat ini kapasitas industri baja 10 juta ton/tahun, pada tahun 2019 kebutuhan baja meningkat menjadi 150 juta ton/tahun. Ini merupakan tantangan bagi industri semen dan baja, dan tentu saja kebutuhan SDM di bidang

INKINDO DKI

lokasi menuturkan bahwa sebelum kejadian ada empat orang yang naik ke atas jembatan untuk mengecek teknis pekerjaan. Tidak lama setelah keempat orang itu naik penyangga dibawah jembatan patah dan langsung terdengar suara bergemuruh dan jembatan itu ambruk.

Wijaya Grand Center Blok B-17 Jl. Wijaya II Kel. Pulo Kec. Kebun Baru Jakarta Selatan - Indonesia Telp/fax. 021-724.7489 e-mail: [email protected]

Kegagalan Konstruksi Pembangunan Jembatan Penghubung Gedung Perpustakaan di Komplek Taman Ismail Marzuki, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat Oleh : DR.Ir. HM. Hanafi Darwis, SH, MM

A. PENDAHULUAN Sehubungan dengan berita utama Koran Tempo pada hari sabtu tanggal 01 November 2014 bahwa proyek pembangunan gedung Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) di lokasi Taman Ismail Marzuki dihentikan pelaksanaannya setelah jembatan penghubung gedung perpustakaan dengan gedung arsip daerah ambruk pada kemarin jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 06.00 pagi. Menurut Saifullah, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, bahwa pembangunannya akan ditunda dulu sampai hasil investigasi polisi selesai dilakukan. Jika ditemukan unsur kelalaian maka pemerintah DKI Jakarta mempertimbangkan tidak akan melanjutkan pelaksanaan pembangunannya. Proyek senilai Rp. 23,3 miliar dikerjakan oleh kontraktor PT. XA. Jembatan penghubung yang baru dikerjakan sekitar 20% itu telah ambruk, sehari sebelumnya jembatan tersebut baru selesai dicor, dan insiden ini menewaskan empat pekerja dan lima pekerja lainnya

mengalami luka-luka akibat tertimbun reruntuhan bahan bangunan. Untuk diketahui bahwa perusahaan sebagai konsultan perencana adalah PT. XB sedangkan konsultan pengawasnya PT. XC. Pihak konsultan pengawas mengklaim tidak ada prosedur yang dilanggar dalam pekerjaan konstruksi, semua sudah sesuai prosedur kata pengawas proyek tersebut dan perlengkapan konstruksi seperti steger dan kayu penyangga pun sudah dipasang dengan baik. Pihak pengawas proyek sempat marah kepada pelaksana proyek karena jalanan di bawah lokasi pengecoran masih digunakan untuk lalu lalang kendaraan yang lewat dibawah jembatan tersebut. Yang bersangkutan menyatakan tidak tahu apa penyebab kerusakan struktur hingga ambruk namun bisa saja katanya peristiwa itu terjadi akibat kena getaran kendaraan yang lewat dibawahnya. Berdasarkan informasi bahwa sejumlah truk sempat lalu lalang dibawah jembatan yang baru dicor itu, dan saksi mata di

B. KEGAGALAN KONSTRUKSI DAN KEGAGALAN BANGUNAN 1. Kegagalan Pekerjaan Konstruksi Sebagaimana bunyi daripada bagian kelima Kegagalan pekerjaan konstruksi berdasarkan UU jasa Konstruksi No.18 tahun 1999 Juncto PP No.29 Tahun 2000 pasal 31 yaitu: “Kegagalan Pekerjaan Konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebahagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa”. Perihal kegagalan konstruksi ini menurut penulis waktu kejadiannya kegagalan konstruksi tersebut terjadinya adalah dalam waktu selama tahap konstruksi pembangunan jembatan penghubung tersebut. Selanjutnya perlu diuraikan lagi mengenai bunyi pasal 32 PP No.29 tahun 2000 yaitu: (1). Perencana konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 yang disebabkan kesalahan pengguna jasa, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi. (2). Pelaksana konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 yang disebabkan kesalahan pengguna jasa, perencana konstruksi dan pengawas konstruksi. (3). Pengawas konstruksi bebas dari kewajiban jasa untuk mengganti atau

Januari~ April 2015

INKINDO DKI

13

Opini

Opini

memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 yang disebabkan kesalahan pengguna jasa, perencana konstruksi dan pelaksana konstruksi. (4). Penyedia jasa wajib mengganti dan memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 yang di sebabkan kesalahan penyedia jasa atas biaya sendiri. 2. Kegagalan Bangunan Menurut UU No.18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi Pasal 1 ayat (6) bahwa Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserah terimakan oleh Penyedia jasa kepada pengguna jasa menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan / atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan / pengguna jasa. Pengertian daripada pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekejaan/ proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.

1. Prinsip Ketegasan Tanggung jawab Pemborong Sebagai ahli Pembangunan. Menurut prinsip ini, terhadap pembangunan suatu gedung (dan juga sebagai ahli bangunan) pihak pemborong mesti bertanggung jawab secara hukum atas pekerjaan yang dibuatnya, jika kemudian bangunan musnah (seluruh/sebahagian) asalkan telah memenuhi syarat-syarat: a. Yang diborongkan adalah Pembangunan gedung, dan b. Pekerjaan diborongkan untuk suatu harga tertentu, dan c. Tanggung jawab pihak pemborong (dan juga ahli bangunan) sampai dengan jangka waktu 10 tahun, dan d. Musnahnya barang tersebut disebabkan karena: (1) Cacat dalam penyusunannya, atau (2) Tanah tidak sanggup (menahan gedung tersebut)

Pengertian kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

2. Prinsip larangan Perubahan harga kontrak Yang dimaksud dengan prinsip larangan perubahan harga kontrak adalah bahwa pihak pemborong tidak boleh merubah kontrak secara sepihak dengan menaikan harga borongan dengan alasan telah terjadi: a. Telah terjadi kenaikan upah buruh, atau b. Telah terjadi kenaikan harga bahanbahan bangunan, atau c. Telah terjadi perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan yang tidak termasuk dalam rencana tersebut.

C. PRINSIP HUBUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PEMBORONG Untuk diketahui KUH Perdata Indonesia tidak banyak mengatur tentang kontrak pemborongan, yaitu hanya terdapat dalam 14 pasal saja, mulai dari pasal 1604 sampai dengan dan termasuk

3. Prinsip Kebebasan Pemutusan kontrak secara sepihak oleh pihak bouwheer Prinsip ini berasal dari Pasal 1611 KUH Perdata, Prinsip ini juga telah menentukan bahwa pihak bouwheer bebas memutuskan kontraknya ditengah jalan walaupun tidak disebutkan dalam perjanjian / walau

Sedangkan pengertian Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

14

Pasal 1617 KUHPerdata. Dalam perjanjian pemborongan yang terdapat dalam KUH Perdata adalah terdapat nya antara lain 4 prinsip yaitu sebagai berikut: (Munir Fuadi, “Kontrak pemborongan Mega proyek”, 1998:26)

Januari~ April 2015

INKINDO DKI

sebanyak 10% ( sepuluh perseratus ) dari nilai kontrak.

tanpa kesalahan dari pihak pemborong, asalkan bouwheer tersebut mengganti kerugian biaya ( biaya yang telah dikeluarkan dan keuntungan yang hilang ) dari pekerjaan tersebut.

E. PENUTUP Sebagaimana diketahui biasanya suatu proyek pembangunan selalu ada 4 pihak yang terlibat yaitu: (1). Pihak Pemborong / kontraktor (2). Pihak konsultan Perencana, dan (3). Pihak Konsultan Pengawas. (4). Pihak pemberi Tugas / Pengguna jasa Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Prinsip ini menyimpang dari prinsip kontrak yang umumnya berlaku bahwa para pihak tidak dapat memutuskan kontrak ditengah jalan kecuali disetujui oleh kedua belah pihak atau dengan keputusan pengadilan (Pasal 1266 KUH Perdata) kecuali ditentukan lain dalam kontrak yang bersangkutan. Bahwa oleh Pasal 1611 KUH Perdata hanya diberikan hak untuk memutuskan perjanjian secara sepihak hanya kepada pihak bouwheer, hak mana tidak diberikan kepada pihak pemborong dapat dimengerti, karena apabila suatu konstruksi terbengkalai, sudah tentu pihak bouwheer yang lebih besarkemungkinan menghadapi masalah nantinya , misal sulitnya atau lamanya proses mencari pemborong pengganti. Untuk menghindari masalah seperti itulah, maka undang-undang tidak memberikan hak pemutusan kontrak ini kepada pihak pemborong / sebagai penyedia jasa. 4. Prinsip Vicarious Liability atau tanggung jawab pengganti Yang dimaksud dengan Vicarious Liability atau Tanggung jawab Peng ganti adalah suatu tanggung jawab dari atasan atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan nya terhadap pihak ketiga disaat melakukan tugas yang dibebankan kepadanya oleh atasannya itu. Prinsip tanggung jawab Vicarious liability ini dianut dalam hukum tentang kontrak pemborongan dan konstruksi. Pasal 1613 KUH Perdata bahwa pihak pemborong mesti bertanggung jawab atas tindakantindakan dari orang-orang yang dipekerjakan oleh nya. Tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai bagaimana pemberlakuan

prinsip Vicarious liability kedalam suatu kontrak pemborongan ini, akan tetapi sesuai dengan asas-asas yang berlaku secara universal, maka dalam hubungannya dengan vicarious liability, istilah “tindakan” orang lain tersebut haruslah ditafsirkan bahwa tindakan yang bersangkutan dilakukannya dalam rangka melakukan tugas yang dibebankan kepadanya atau dijanjikan untuk dilakukannya. Selanjutnya penafsiran secara universal terhadap istilah “orang yang dipekerjakan” dalam hubungan dengan vicarious liability adalah mereka yang bekerja tetapi tidak dalam arti “independent contractor”. Jadi dalam hubungannya dengan kontraktor dengan sub kontraktor, maka sub kontraktor akan bertanggung jawab sendiri kepada pihak pertama atau pemilik, dan bukan kepada pihak kontraktornya. D. TANGGUNG JAWAB SECARA HUKUM OLEH PARA PIHAK SESUAI UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI NO.18 TAHUN 1999. Sehubungan dengan tanggung jawab para pihak apabila terjadi Kegagalan konstruksi dan /atau Kegagalan Bangunan maka dapat dikenakan sanksi administratif, perdata dan / atau pidana

sesuai pasal 43 undang- undang jasa konstruksi yang berbunyi sebagai berikut: 1. Barang siapa yang melakukan Perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan Kegagalan konstruksi bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak. 2. Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak. 3. Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 ( lima ) tahun penjara atau dikenakan denda

1. Untuk diketahui sesuai bunyi Pasal 1610 KUHPerdata bahwa Pemborong adalah merupakan “Ahli Pembangunan“, jadi Pemborong tidak bisa mencaricari alasan misalkan gambar pelaksanaannya kurang lengkap dan sebagainya. Apabila shop drawing telah dibuat dan diteken kontraktor maka otomatis tanggung jawab mutlak ada di pihak kontraktor atau pemborong. 2. Bila ditinjau dari aspek hukum pidana dan dengan terjadinya kegagalan konstruksi ini serta terdapat empat pekerja tewas serta lima pekerja lainnya luka-luka dan tentunya hal ini merupakan suatu kelalaian (kealpaan) sesuai pasal 360 KUHP yang telah dilakukan pihak pemborong dalam memanage para tenaga kerja nya. Jadi tentang musibah ini yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan fisik konstruksi terhadap rubuhnya bangunan jembatan penghubung adalah tanggung jawab dari pihak pemborong / kontraktor. .. oo0oo..

Januari~ April 2015

INKINDO DKI

15

Tokoh Inspiratif

Hermawan Kartajaya

Hermawan Kartajaya

Sang Guru Marketing, Membentuk Marketing Masa Depan representatif bagi seorang Guru Marketing yang sudah tersohor di dalam maupun luar negeri ini. Dengan dialek Jawa Timur yang kental, pakar marketing terkemuka yang juga menjadi Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM ini tampak antusias dalam berdialog dengan Ketua DPP Inkindo DKI. Ia mendengarkan dengan saksama ketika Ir. Peter Frans menjelaskan tentang organisasi Inkindo, dari mulai soal keanggotaan hingga Billing Rate.

N

amanya tidak asing di jagad marketing. Pendiri perusahaan konsultan marketing MarkPlus Inc ini bahkan masuk dalam daftar “50 Gurus Who Have Shaped The Future of Marketing “ versi The Chartered Institute of Marketing, Inggris. Hermawan menjadi salah seorang di antara dua tokoh Asia yang masuk daftar tersebut. Tokoh lain adalah Kenichi Ohmae dari Jepang. Sejak tahun 2010, PT Markplus Indonesia di bawah pimpinan Hermawan Kartajaya terdaftar sebagai Anggota Inkindo DKI Jakarta. Ia menerima dengan ramah, ketika Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta Ir. Peter Frans dan Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Dr. Ir. Agoeng Djoko Pitono, M.Sc, berkunjung ke kantornya di kawasan Casablanca, 20 Januari 2015 lalu. Pria kelahiran tahun 1947 itu masih tampak gesit mengantar pengurus DPP Inkindo DKI Jakarta ke beberapa fasilitas modern yang dimiliki Markplus, dari mulai ruang-ruang rapat dan seminar serta ruang perpustakaan. Kantornya di lantai 8 Gedung “88”, seluas lebih dari 1.000 m² dan karyawan sekitar 400 orang, sungguh sangat

Menurut Hermawan Kartajaya yang biasa menangani proyek swasta, standar Billing Rate Inkindo dinilainya terlalu rendah. Menurutnya, Standar Billing Rate Inkindo yang tertinggi, yaitu untuk S3 dengan pengalaman 17 tahun sebesar Rp 60.450.000, kalau dikonversikan ke mandays sama dengan Billing Rate seorang tenaga ahli yunior di proyekproyek swasta yang ditanganinya. Namun ia bisa memahami ketika dijelaskan bahwa Billing Rate Inkindo merupakan standar minimal. Untuk mengetahui lebih banyak sosok Sang Guru Marketing , berikut ini sekilas profil dan pemikiran-pemikiran Hermawan Kartajaya, yang dikutip dari berbagai sumber dan buku terbarunya: “WOW Marketing”. Gagal jadi insinyur tapi sukses di marketing Hermawan Kartajaya lahir di Surabaya, 18 November 1947 dari keluarga Tionghoa sederhana. Setelah lulus SMA, Hermawan mengumpulkan rupiah demi rupiah hasil kerja kerasnya untuk membiayai kuliahnya di ITS (Institut Teknologi 10 November Surabaya) jurusan Teknik Elektro. Namun Hermawan yang merupakan teman kuliah seangkatan mantan Mendiknas Muhammad Nuh ini, merasa kurang sreg. Mata kuliah yang diajarkan lewat begitu saja lkarena ia mengaku tidak berbakat di bidang teknik. Ia pasrah saja saat harus

drop out dari ITS. Gagal menyandang gelar sarjana, berbekal penguasaannya pada matematika dan fisika yang luar biasa, Hermawan menyalurkan kemampuannya dengan menjadi seorang pengajar di SMAK St Louis, Surabaya. Kehadiran Hermawan di sekolah bergengsi itu rupanya mampu membuat para siswa gandrung pada pelajaran yang kerap dipandang sulit itu. Hermawan Kartajaya pun tampil sebagai sosok guru favorit. Namun, pemerintah saat itu menuntut setiap guru SMA wajib menyandang titel sarjana. Agar dapat bertahan sebagai pengajar, sambil tetap mengajar, Hermawan melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Semua pelajaran di bangku kuliah dilahap habis olehnya. Saking pintarnya, para dosen bahkan kerap meminta masukan darinya. Menurut Hermawan, apa yang diajarkan di bangku kuliah sudah ia baca semua, bahkan sudah ketinggalan zaman. Tak heran, jika kemudian Hermawan berhasil menyelesaikan kuliahnya dan menyabet gelar sarjana ekonomi dalam waktu yang relatif singkat. Setelah sempat bekerja di beberapa perusahaan, Hermawan direkrut perusahaan besar sekelas PT. HM Sampoerna untuk mengelola PT. Panggung. Penghasilannya sebagai profesional tentu jauh lebih menjanjikan ketimbang saat masih menjadi guru SMA. Setelah selama beberapa tahun mengabdi di HM Sampoerna, pada tahun 1990, Hermawan memutuskan keluar dari salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia itu dan mulai mencari tantangan baru. Selain itu, pengalaman kerjanya selama dua dekade sebagai guru, membuatnya tidak betah bekerja menjadi karyawan. Maka dibuatlah sebuah perusahaan konsultan dengan nama MarkPlus di kota kelahirannya, Surabaya. Lembaga ini melakukan riset di bidang

Pertemuan DPP Inkindo DKI Jakarta dengan Hermawan Kartajaya di kantor MarkPlus marketing dan memberikan saran strategis bagi organisasi bisnis. Semenjak itu pula, ia rajin mengikuti kuliah singkat maupun kursus bertemakan marketing di luar negeri. Tak cukup puas, Hermawan kemudian melanjutkan pendidikan master di University of Strahclyde, Glasgow dan mendapat gelar MSc pada tahun 1995. Ia juga mengikuti program pendidikan eksekutif di sekolah bisnis terkemuka di Amerika, mulai dari Harvard, Wharton, Kellog hingga University of Michigan. Saat ini, perusahaan yang didirikannya, MarkPlus, Inc. telah merambah ke berbagai negara di Asia hingga Amerika. Pada tahun 2013, namanya berhasil dinobatkan sebagai salah satu dari 50 Gurus Who Have Shaped The Future of Marketing oleh The Chartered Institute of Marketing yang bertempat di Inggris (CIM-UK). Ia pernah menjadi Presiden World Marketing Association (WMA) pada tahun 2002. Meskipun gagal meraih gelar Sarjana dari ITS, pada tahun 2010 Hermawan Kartajaya menerima gelar doktor honoris causa (Dr HC) di bidang marketing dari ITS. “WOW Marketing” Disela kesibukannya memberikan konsultasi kepada sejumlah perusahaan terkemuka di Indonesia, Hermawan masih aktif menulis buku-buku seputar dunia bisnis dan pemasaran Indonesia maupun internasional diantaranya: Repositioning Asia: From Bubble to Sustainable Economy; Rethinking Marketing: Sustainable Marketing Enterprise in Asia ; Hermawan Kartajaya on Marketing, The 18 Guiding Principles of

Peter Frans (kanan), Agoeng Djoko Pitono (kiri) bersama Hermawan Kartajaya marketing in Venus; MarkPlus on Strategy, dan masih banyak lagi. Hermawan juga merupakan kolumnis tetap Majalah SWA, GATRA, dan Harian Bisnis Indonesia. Salah satu bukunya yang paling mutakhir adalah berjudul “WOW Marketing”, edisi tahun 2014, terbitan Gramedia. Buku yang enak dibaca dan mudah dicerna ini berisi tentang jurus-jurus marketing di era dijital dan konektifitas internet. Dalam buku tersebut antara lain dinyatakan: “Perubahan tidak lagi didorong oleh customer dan competitor. Ada faktor lain yang independen dan sulit dihindarkan, yaitu Change. Ya Perubahan itu sendiri.“ Selanjutnya dikatakan, dunia baru diprovokasi tiga kekuatan perubahan, yaitu:1) Dari Vertikal ke Horizontal. Pergeseran dari vertical ke horizontal menyejajarkan tiap orang. Siapa saja memiliki kesempatan yang sama. Dengan penggunannya yang berjumlah 4 kali penduduk Amerika Serikat, Facebook memiliki power untuk mempengaruhi dunia, termasuk customer anda.Jika dulu breaking news ada di CNN, sekarang trending topic di twitter lebih dinantikan. Kita tidak lagi percaya berita yang dikabarkan satu arah, tetapi butuh konfirmasi banyak orang, barulah berita itu lebih valid; 2) Dari eksklusif ke inklusif. Sudah tidak keren lagi jadi eksklusif Eksklusifitas menjauhkan anda dari customer anda. Semakin dekat jarak antar individu maka akan semakin inklusif. Menjadi inklusif bukan berarti harus menjadi sama. Perbedaan tetap diperlukan. Hal yang perlu dilakukan adalah menyadari

adanya perbedaan itu dan tetap nyaman tanpa terganggu; 3). Dari Individual ke Sosial. Manusia pada dasarnya adalah social animal yang selalu berinteraksi dengan spesies lainnya. Mereka membutuhkan eksistensi diri dan ingin dikenal di komunitasnya. Begitu juga dengan customer Anda. Sekarang mereka adalah social person. Tidak seperti dulu yang lebih individualis yang tidak terlalu suka bersosialisasi atau malas untuk eksis. Sekarang akses untuk eksis banyak. Menurut Hermawan, tiga perubahan kekuatan tersebut benar-benar harus ditanggapi serius oleh para pemasar. Semakin Anda menjadi horizontal, inklusif dan terhubung secara sosial, maka Anda justru akan mendapatkan otoritas vertical, citra eksklusif, dan kekuatan individual. “Paradoks memang. Akan tetapi, menguntungkan buat Anda dan customer anda,” tulisnya.

DISIPLAN CONSULT PT. DISIPLAN CONSULT Engineering and Management Consultants

Jl. DR. Sahardjo No. 105F Tebet Jakarta 12810 - Indonesia Telp. +62(21) 8305612 (Hunting) Fax: 62(21) 8281022

Januari~ April 2015

INKINDO DKI

17

Profile Perusahaan

PT Ciriajasa Cipta Mandiri

PT Ciriajasa Cipta Mandiri

“Spesialis Konsultan Manajemen Konstruksi, menangani bangunan gedung hingga proyek infrastruktur” perkantoran, rumah sakit, perbankan, sekolahan, Mall, apartemen, hotel, stadion, pembangkit listrik, hingga akhirnya berkembang ke proyek-proyek infrastruktur di bidang transportasi darat dan udara, yaitu Bandar Udara (Bandara) dan Stasiun Kereta Api. Sampai dengan tahun 2012, konsultan ini telah mampu menyelesaikan sejumlah proyek, dengan luas total bangunan sekitar 3-4 juta m2.

Perluasan Bandaran Sepinggan Balikpapan

“

Sampai dengan tahun 2012, konsultan ini telah mampu menyelesaikan sejumlah proyek, dengan luas total bangunan sekitar 3-4 juta m². erusahaan konsultan yang mengkhususkan diri pada pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) ini awalnya merupakan salah satu divisi dari PT Ciriajasa Konsultan Perencana (CKP). Seiring dengan pesatnya perkembangan Divisi Manajemen Konstruksi CKP, maka pada tahun 1991 Divisi ini berubah menjadi perusahaan sendiri dengan nama PT Ciriajasa Cipta Mandiri (CCM). Telah banyak proyek-proyek bergengsi yang ditangani CCM, dari mulai gedung

P

Untuk meningkatkan daya saing perusahaan, disamping melakukan peningkatan kompetensi SDM dan teknologi perangkat lunak, CCM juga menerapkan sistem manajemen mutu perusahaan. Pada awal tahun 2000 mulai menerapkan sistem ISO 9001: 2000, yang kemudian ditingkatkan pada tahun 2008 menjadi ISO 9001: 2008.Visi Cirijasa CM adalah: “Menjadi perusahaan Konsultan Enjineering yang profesional, handal dan dipercaya dengan pangsa pasar yang luas”. Menurut Direktur Utama PT Cirijasa CM, Ir. Aman Santoso, yang dalam wawancara dengan Redaksi Majalah Inkindo DKI didampingi oleh dua orang Direksi, Ir. Radityo Sasongko dan Ir. Rachmad Mekaniawan, menjelaskan embrio berdirinya Cirijasa CM adalah ketika menangani proyek Gedung DTKD yang kemudian menjadi Gedung Kementerian Perumahan Rakyat. Gedung DTKD awalnya untuk pelatihan tenagatenaga kerja konstruksi dan konsultan untuk dikirim ke Timur Tengah. Sebuah gedung yang cukup unik, dengan ruang terbuka di bagian tengahnya, sehingga dapat memakasimalkan pencahayaan sinar matahari. Dalam proyek tersebut Ciriajasa Konsultan Perencana memenangkan sayembara desain gedung DTKD, namun

untuk pekerjaan MK tidak boleh dilakukan oleh perusahaan konsultan yang sama. Waktu itu ada aturan konsultan desain dan MK tidak boleh dalam satu perusahaan. Maka dibentuklah CCM. Pada awalnya, menurut Aman Santoso, CCM fokus menangani gedung-gedung perbankan seperti Bank Mandiri, gedung Departemen Keuangan, Gedung Bank Indonesia, Pajak, baik di Jakarta maupun di daerah. Kemudian berkembang ke proyek- proyek hotel, seperti Santika di DIY, Cikarang Lippo, dan lain-lain. Berikutnya merambah ke proyek-proyek apartemen, pertamakali menangani proyek apartemen Sahid. Selanjutnya mengembangkan sayapnya ke proyek-proyek Mall, pertamakali Mall di BSD, dan selanjutnya Mall di Pluit, Blok M, dan lain-lain. Proyek-proyek gedung perkantoran menjadi target berikutnya. Bidang baru berikutnya proyek pembangunan Rumah Sakit, segala jenis rumah sakit dari rumah sakit umum hingga spesialis sudah dikerjakan, misal:

rumah sakit Graha Medika, beberapa RSUD Jakarta, rumah sakit mata (Jakarta Eye Center), rumah sakit syaraf di Palembang, Rumah Sakit Gigi dan Mulut, Rumah Sakit Bersalin di RSCM, dan lain-lain. Proyek pembangunan menara-menara telekomunikasi untuk telkom dan Indosat menjadi sasaran berikutnya. Akhirnya dengan banyaknya peluang di proyek infrastruktur, perusahaan ini mulai giat di pembangunan proyek infrastruktur, seperti Bandara Sepinggan, Balikpapan, dan pembangunan fasilitas infrastruktur di lingkungan Bandara Soekarno Hatta. Bandara Sepinggan yang kontekstual dan futuristik Salah satu proyek andalan Ciriajasa CM adalah pembangunan Bandara Sepinggan yang kemudian diberinama baru menjadi Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, di Balikpapan. Bandara di bawah naungan Angkasa Pura Iini diresmikan penggunaannya bulan Maret 2014 lalu. Awalnya Bandara Sepinggan hanya memiliki kapasitas 1,7 juta penumpang pertahun. Pertambahan jumlah penumpang demikian pesat, sehingga pada

tahun 2011 Bandara ini sudah harus melayani 5,6 juta penumpang pertahun, yang kemudian naik lagi tahun berikutnya menjadi 6,4 juta penumpang, dan melonjak lagi menjadi 7,1 juta penumpang pada tahun 2013. Bandara Sepinggan yang baru memiliki luas 110.000 m², dengan kapasitas untuk 10 juta penumpang pertahun. Konstruksi bangunan umumnya menggunakan konstruksi baja dengan bentang terlebar 60 m, pondasi menggunakan tiang pancang beton dengan kedalaman 9-10 m. Bandara ini memiliki fasilitas 11 unit garbarata, 76 konter check-in, 8 unit conveyor, dan apron seluas 140.900 m². Hal yang utama kecanggihan Bandara Sepinggan dibanding yang lain adalah diterapkannya Airport Operation Database (AODB), dimana operasional Bandara disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan layanan penumpang yang ditangani saat itu. Untuk pengaturan bagasi, diterapkan sistem Hold Baggage Screening (HBS) level 4, dan Baggage Handling system (BHS) dengan tingkat keamanan tertinggi, serta gedung parkir

Perluasan Bandaran Sepinggan Balikpapan

Januari~ April 2015

INKINDO DKI

19

Profile Perusahaan

PT Ciriajasa Cipta Mandiri

4 lantai yang mampu menampung 2.300 unit kendaraan.

3 dimensi bisa dilakukan simulasi dan pengecekan antara gambar struktur, arsitektur, instalasi mekanikal dan elektrikal dengan presisi tinggi, sehingga meminimalisir permasalahan di lapangan.

Kekhususan lain Bandara Sepinggan dibanding Bandara lain adalah adanya konsep boutique mall. Ini merupakan pertama di Indonesia sebuah Bandara memiliki Mall, dimana para pengunjungnya bukan hanya para penumpang, juga para pengunjung dari luar Bandara. Para pengunjung diperbolehkan masuk ke gedung terminal hingga area check-in. Ini akan merupakan cikal bakal konsep airport city, dimana Bandara juga akan terintegrasi dengan real estate, hotel, rumah sakit, dan lainnya. Dari aspek perencanaan arsitektur juga cukup unik. Konsep desain Bandara Sepinggan pada dasarnya futuristik dan kotekstual dengan mengadopsi budaya lokal. Lapang dan lega itulah kesan pertama ketika memasuki areal terminal baru. Bandara Sepinggan menjadi landmark baru Kalimantan Timur, yang memiliki desain modern, futuristik, namun masih mengadopsi nuansa lokal khas Kalimantan dalam bentuk dan

Jajaran Direksi PT Ciriajasa CM: Ir. Aman Santoso (paling kanan), Ir. Radityo Sasongko (tengah) dan Ir. Rachmad Mekaniawan (kiri).

Atap terminal bergelombang adalah stilasi ombak perairan Selat Makasar yang berada tepat dihadapan Bandara. Desain modern yang futuristik namun harmonis dengan karakter khas Kalimantan.

Perluasan Bandaran Sepinggan Balikpapan tampilan fasad stilasi dan hutan kalimantan. Tanpa mengurangi- nuansa modern, ornamen interior menonjolkan nuansa lokal yang kental melalui ragam hias khas budaya Kalimantan Timur yang mendominasi areal dalam terminal. Atap konter check-in berbentuk bulat, sebagai simbolisasi jamur dari hutan Kalimantan.

20

Januari~ April 2015

Menurut Team Leader proyek Ciriajasa CM, Ir. Tartib Prabowo, pada proyek Bandara Sepinggan ada 7 paket pekerjaan, yang nilai total kontrak konstruksinya sebesar Rp 1,7 Trilyun. Untuk bangunan terminalnya menghabiskan dana sekitar 1,3 trilyun. Kontrak konsultan manajemen konstruksi di Sepinggan sekitar Rp 16 Milyar. Dari segi

INKINDO DKI

biaya, tidak mahal. Bangunan terminal dengan luas 110.000 m² menelan biaya Rp 1,3 Triliyun, atau permeternya rata-rata sekitar Rp 12 juta. Ini lebih murah dibanding Bandara Ngurahrai, Bali yang rata-rata permeternya sekitar 14-15 juta rupiah. Bandara Sepinggan juga menerapkan konsep bangunan hijau (green Building), termasuk di dalamnya konsep “Eco-Airport”. Secara umum ada enam tolok ukur, konsep bangunan hijau, yaitu tata guna lahan, efisiensi energi, konservasi air, bahan ramah lingkungan, kualitas udara dalam ruangan, dan manajemen sampah. Dalam proyek ini, menurut Tartib Prabowo, pencahayaan semaksimal mungkin memanfaatkan cahaya matahari dengan bentuk atap seperti gelombang laut, lampu menggunakan LED, dan kaca tipe double glass. Yang tidak kalah canggihnya adalah dalam mensinkronkan antara gambar perencana dan pelaksanaan di lapangan. Menurut Rachmad Mekaniawan, dalam melakukan pekerjaan manajemen konstruksi CCM memanfaatkan teknologi perangkat lunak canggih Building Information Modeling (BIM), Revit dari Autodesk. Perangkat lunak ini juga digunakan pada pembangunan Twin Tower di New York, AS, menggantikan menara World Trade Center yang dibom teroris. Dengan perangkat lunak tersebut secara

Menurut Aman Santoso, Bandara Sepinggan didesain oleh lulusan IKJ jurusan interiror. Karena latar belakangnya sebagai perencana interior maka dalam membuat ditail desain maka MK bekerja keras. Dokumen tender banyak kekurangan. Perangkat lunak BIM mampu mengkonversi gambar dua dimensi menjadi 3 dimensi. Koordinasi antara pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan plumbing, dengan jelas dapat dilihat pada tempat dan waktu yang sama. “Kalau ada plumbing yang lebih rendah dari plafon langsung kelihatan. Ducting yang tabrakan dengan plumbing langsung terdeteksi. Hal ini dapat membantu perencana untuk menyempurnakan gambargambarnya,“ jelasnya. Pembangunan fasilitas Bandara di Soekarno Hatta Setelah sukses menangani proyek Bandara Sepinggan, CCM mendapat kepercayaan membangun beberapa fasilitas infrastruktur di Bandara Soekarno Hatta. Ada 7 paket pekerjaan yang ditangani antara lain: apron seluas 300.000 m², dan fasilitas perpindahan antar moda, yang terdiri dari: Stasiun KA

Bandara, People Movers, jalan akses, areal pengendapan taksi, lansekap, dan Flyover. Bangunan Stasiun KA seluas 9000 m², menggunakan konstruksi baja, dan pondasi tiang pancang beton bulat berongga (spun pile) dengan kedalaman 24 m. Yang cukup khusus adalah dalam pembangunan apron, bukan hanya soal luasnya yang fantastis, tetapi juga mengingat kondisi tanah lembek, pondasi apron menggunakan teknologi baru dari Perancis. Sebagaimana diketahui, pada pembangunan tahap pertama apron maupun runway Bandara Soekarno Hatta menggunakan pondasi Cakar Ayam penemuan putra Indonesia Prof. Sediyatmo. Namun dalam pembangunan apron yang baru ini menggunakan teknologi Controlled Modulus Columns (CMC), yang dikembangkan perusahaan Perancis, Menard. Pada dasarnya teknik ini adalah untuk perbaikan tanah. Pekerjaan perbaikan tanah ini dilaksanakan secara design and build oleh kontraktor Perancis spesialis di bidang perbaikan tanah, Menard. Pembuatan CMC pada prinsipnya melakukan grouting dalam bentuk “slurry cement” yang diinjeksikan secara bertahap dengan alat khusus (auger) membentuk suatu material komposit yang agak kaku (tanah dan kolom beton), sehingga dapat menaikan daya dukung tanah secara signifikan dan mampu

Pembangunan Apron Terminal 3, Bandara SUTA

Apartemen Sahid mengatasi perbedan penurunan yang besar. Proses pembuatan CMC tidak menggangu struktur tanah di permukaan dan tanpa getaran. Sebagaimana diketahui, ada beberapa metode perbaikan tanah, seperti menggunakan pemadatan (compaction) dan vertical drain. Di proyek Bandara Soekarno Hatta ini, yang digunakan adalah teknik CMC dengan modul 3,1 m x 3,1 m, dimana dalam satu modul ada 5 tiang : 4 tiang di setiap sudut dan satu tiang di bagian tengah. Injeksi cairan semen dilakukan dengan tekanan 2-3 bar. Kemudian dilakukan pengetesan. Setelah itu kemudian diurug dengan pasir setebal 60 cm. Di atasnya digelar geotekstil sebagai seperator, kemudian dihampar subbase dari bahan crushed stone setebal 15 cm. Struktur plat beton apron menggunakan beton setebal 55 cm, K 400, modul 8 m x 7,5 m, dan menggunakan dowel diameter 5 cm. Pihak kontraktor memberikan garansi bahwa metode CMC tidak akan membuat kegagalan pada konstruksi apron. Sebelumnya sistem CMC pernah digunakan di Vietnam,

Januari~ April 2015

INKINDO DKI

21

Profile Perusahaan

PT Ciriajasa Cipta Mandiri Dalam merekrut SDM ia banyak melakukan tenaga fresh-graduate dan kemudian dididik, karena untuk merekrut tenaga ahli yang berpengalaman fee-nya tinggi. Tenaga engineer baru tersebut kemudian dititipkan di proyek untuk magang. Adakalanya tenaga baru itu tidak masuk remunerasi, tapi adakanya juga diberi imbalan. Dalam menangani proyek-proyek di daerah ia semaksimal mungkin merekrut tenaga lokal. Di proyek Bandara, misalnya, tenaga lokal yang digunakan mencapai 25%. Beberapa diantaranya bahkan ada yang kemudian mendirikan perusahaan konsultan. Hal ini menguntungkan karena ada kecenderungan tenaga ahli konsultan sulit dimobilisasi ke daerah.

Rakyat, yang tersebar di 160 lokasi. Peluang proyek swasta sebenarnya juga cukup banyak. Ada beberapa pemilik proyek swasta yang sudah menjadi langganan CCM. Masalah di proyek swasta adalah soal pembayaran yang sulit, biasanya retensi sebesar 5% sering tidak dibayar oleh owner swasta. “Kalau dibayar, dianggap seperti durian runtuh,” ungkap Aman Santoso. Integritas sangat penting Aman Santoso menegaskan bahwa bisnis Konsultan yang utama adalah terkait dengan manusia, sehingga permasalahannya sering bukan soal keahliannya tapi juga integritasnya. Karena MK merupakan profesi yang rawan, dan bersinggungan dengan hal-hal yang negatif, seperti disogok, dan sebagainya. “Ngetes kepintaran gampang kalau integritas sulit, “ ungkapnya.

Musium Tsunami untuk proyek pelabuhan laut. Sistem ini diperkiarakan baru pertamakali digunakan di Indonesia Billing Rate sudah tidak layak Menurut Aman Santoso, standar Billing Rate konsultan saat ini sudah tidak layak lagi untuk pengembangan konsultan yang profesional. Untuk itu standar Billing Rate konsultan nasional perlu ditinjau lagi agar lebih berkeadilan. Fee konsultan saat ini hanya berkisar 1-2 % dari biaya konstruksi, padahal di luar negeri bisa mencapai 7% dari nilai konstruksinya. Karena untuk mengembangkan SDM perlu investasi tidak sedikit, antara lain untuk kursus dan pelatihan serta kunjungan ke luar negeri, bisa menghabiskan anggaran 5 - 10% dari pendapatan perusahaan. Awal tahun ini, misalnya, Cirijasa CM (CCM) memberangkatkan personilnya sebanyak 30 orang untuk melakukan kunjungan ke Tiongkok, menyaksikan dari dekat sistem perkeretaapian di sana. Dalam kunjungan ke Tiongkok para tenaga engineer CCM merasakan naik kereta api cepat dari Beijing ke Shanghai, dengan kecepatan 300 km/jam, dengan waktu tempuh selama 5 jam. Dari pengamatan di lapangan, setiap 5-6 menit selalu berpapasan dengan kereta lain, berarti penggunaan kereta cepat ini sangat tinggi frekuensinya.

22

Januari~ April 2015

Hal ini dimungkinkan karena jalan kereta api cepat itu menggunakan sistem jalan layang kereta api (elevated-track), yang tidak terganggu oleh lalu lintas jalan raya.

Kalau dari sisi teknis ia merasa optimis, orang Indonesia pinter, tidak kalah dengan

Bisnis Konsultan yang utama adalah terkait dengan manusia, sehingga permasalahannya sering bukan soal keahliannya tapi juga integritasnya. Karena MK merupakan profesi yang rawan, dan bersinggungan dengan hal-hal yang negatif, seperti disogok, dan sebagainya. “Ngetes kepintaran gampang kalau integritas sulit,

INKINDO DKI

Queen Victoria Apartemen Batam ahli asing. Sebagai contoh, dalam proyek pembangunan gedung International Financial Center (IFC) di Jl Sudirman, setinggi 50 lantai dan besemen 6 lapis yang menggunakan metode “top-down construction” , personil CCM bisa mengimbangi bahkan banyak memberikan masukan kepada kontraktor dan konsultan asing yang menangani proyek tersebut. Ketika menanggapi tentang kesiapan menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) tahun 2015, Aman mengakui memang ada kendala bagi SDM saat ini. “Orang kita pinterpinter tetapi tidak mau mengurus legalitas atau sertifikat. Susah disuruh ngurus. Padahal tanpa sertifikat tidak jalan,“ keluhnya.

Saat ini CCM memiliki sekitar 450 orang SDM yang bekerja di kantor pusat maupun di lokasi proyek. Untuk tenaga SDM di kantor pusat berjumlah 50 orang. Mengenai porsi proyek pemerintah dan swasta yang ditangani CCM, hingga saat ini porsi proyek pemerintah masih lebih besar , yaitu 60%, sisanya 40% proyek swasta. Tahun lalu proyek pemerintah terbesar adalah dari Kementerian Perumahan

Bakrie Epicentrum

Menghadapi lonjakan pembangunan infrastruktur secara nasional, CCM mengaku siap mengantisipasi hal tersebut. Bahkan tahun ini CCM akan mengembangkan sayapnya di bidang konsultan Engineering dengan membentuk divisi Engineering. “Sekarang menjadi divisi dulu, tahun depan akan dipisah menjadi perusahaan sendiri. Embrio CCM Engineering adalah proyek pembangunan terminal kereta api di Cengkareng yang saat ini sedang berjalan,” jelas Aman Santoso. Ia optimis akan ada kenaikan omzet perusahaan tahun 2015. Omzet CCM tahun 2014 sebesar Rp 54 Milyar dan tahun 2015 ditargetkan akan meningkat menjadi Rp 63 Milyar.

Disamping itu ia juga mengeluh soal pembajakan tenaga ahli, sebagian besar dilakukan developer. Ada 15 orang SDM dari CCM yang dibajak developer. Pembajakan tenaga ahli menjadi masalah bagi bisnis jasa. Perusahaan konsultan telah mendidik orang, dan diberi kesempatan untuk berkembang. Namun dengan tumbuhnya developer yang bisa menggaji dua kali lipat , tidak bisa berbuat apa-apa. “Sakitnya itu di sini, “ ujar Aman sambil mengusap dada.

Monitoring pekerjaan PLTD MFO 30 MW Lombok

PT. CIRIAJASA CM

total solution for your successfull construction

Jl. Kerinci IX No: 14 Jakarta Selatan Indonesia 12120 Tel. 021-722 9628, 726 5320-22 Fax. 021-725 8483 Email: [email protected] Website: www.ciriajasa.com

Januari~ April 2015

INKINDO DKI

23

PT. Virama Karya Persero

PT Virama Karya Persero

“Antisipasi lonjakan pembangunan Infrastruktur, targetkan kenaikan omzet di atas 20%”

masih terkendala dengan masalah regulasi,“ jelasnya. Omzet ditargetkan naik 20% Proyek-proyek yang ditangani oleh Virama Karya masih didominasi oleh pasar Pemerintah. Tahun 2014, pasar Virama Karya terdiri dari : Pemerintah 60%, BUMN 25%, dan Swasta 15%. Potensi proyek swasta memang besar, namun diakui Arry, proses pembayarannya yang biasanya agak lama. Padahal dari segi nilai kontrak cukup bagus. Bahkan ada kasus, proyek swasta yang sudah selesai 5 tahun belum dibayar.

Direktur Utama PT Virama Karya: Ir Farid Wadjdi MT.

Jembatan Kelok 9 (Sumatera Barat)

“

Virama Karya termasuk dalam salah satu BUMN yang berkembang sangat baik. Sehingga diminta oleh pemegang saham agar kenaikan sales di atas 20%. Pada tahun 2014, dari hasil audit omzet perusahaan mencapai Rp 183 Milyar.

M

ajalah Infobank, pada tahun 2014, memberikan penghargaan (Award) kepada PT. Virama Karya (Persero) karena perusahaan tersebut naik peringkatnya, yaitu dari peringkat 15 pada tahun sebelumnya, menjadi peringkat 12 dari 54 Perusahaan BUMN yang meraih predikat "Sangat Bagus". Dalam wawancara dengan Majalah Inkindo DKI, Direktur Operasi II PT Virama Karya, Drs. Arry Budianto, M.Dev. Plg, mengaku optimis menghadapi lonjakan pembangunan infrastruktur tahun 2015. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Virama Karya awal Januari 2015 lalu, bahkan mentargetkan omzet perusahaan tahun 2015 mengalami kenaikan di atas 20%. PT Virama Karya (Persero) adalah perusahaan

konsultan dengan spesialisasi pada bidang pelayanan jasa teknik dan manajemen bidang transportasi jalan dan jembatan. Pada awalnya , perusahaan ini merupakan perusahaan Swasta Belanda bernama NV Architen Ingeniers Bureau Fermon Cuypers yang didirikan tahun 1961. Perusahaan ini dinasionalisasi melalui peraturan pemerintah (PP) No 56/1961 dan kemudian pada tahun 1970 menjadi PT Virama Karya berdasarkan PP No 38/1970, dengan pembinaan di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Keuangan. Semula seluruh BUMN di Departemen PU, baik konsultan maupun kontraktor, berada di bawah korodinasi Biro Sarana Perusahaan (BSP) Departemen PU. Kemudian setelah dibentuknya Kementerian BUMN, PT Virama Karya dan juga perusahaan- perusahaan BUMN lain di bawah Departemen PU berada di bawah Kementerian BUMN.

Jamsostek). Virama Karya juga masuk ke pasar swasta, seperti: investor proyek jalan tol dari Australia, untuk ruas Solo-Ngawi (desain) dan jalan tol Pejagan-Pemalang (pengawas).

Menurut Arry Budianto, bidang pekerjaan yang ditangani Virama Karya awalnya adalah menangani pekerjaan-pekerjaan jasa konsultan khususnya yang berada di lingkungan Departemen PU seperti proyek jalan, pengairan, dan keciptakaryaan. Namun sejak berada di bawah Kementerian BUMN, bidang usaha tidak hanya di Kementerian PU, tetapi juga di Kementerian- Kementerian lain, seperti: Perhubungan, Dalam Negeri, BUMN (Angkasa Pura, Pelindo, ASDP,

Ia mengakui, untuk masuk pasar luar negeri memang masih cukup banyak kendala, yang sifatnya non teknis. Misalnya, ketika akan mengikuti tender di Aljazair, Virama terkendala masalah administratif, yaitu terkait dengan dukungan perbankan. .’Kita tidak memiliki jaminan perbankan Indonesia yang sudah memiliki perwakilan di Negara tersebut. Akhirnya kita mundur. Pasar Timur Tengah juga potensial baik untuk konsultan maupun kontraktor, namun memang

Disamping itu, Virama Karya juga sudah mengembangkan sayapnya ke pasar luar negeri, missal : di Timor Leste. Proyek yang ditangani di Timor Leste antara lain: Judul gambar perencanaan jalan dan pekerjaan Design & Build proyek jalan bekerjasama dengan PT Waskita Karya. Porsi nilai kontrak untuk masing-masing pekerjaan konsultan tersebut sekitar Rp 50 milyar (sekitar 5 juta US$). Selanjutnya Virama juga sedang mengikuti lelang di Negara Nepal dan Srilangka. Kemudian ada juga rencana untuk mengikuti pengadaan di Vietnam. “Dalam menghadapi MEA, kita sudah siap menangani proyekproyek di luar negeri, “ ujar Arry Budianto.

Virama Karya termasuk dalam salah satu BUMN yang berkembang sangat baik. Sehingga diminta oleh pemegang saham agar kenaikan sales di atas 20%. Pada tahun 2014, dari hasil audit omzet perusahaan mencapai Rp 183 Milyar. Sehingga dengan target kenaikan omzet di atas 20%, maka target tahun 2015 sebesar Rp 240 Milyar. “Kita optimis, karena 2015 adalah tahun infrastruktur. Jadi kalau melihat alokasi anggaran pemerintah untuk infrastuktur meningkat tajam,” jelasnya.

Drs. Arry Budianto M. Dev. Plg Direktur Operasional

Januari~ April 2015

INKINDO DKI

25

Profile Perusahaan

PT. Virama Karya Persero

Tentang kesiapannya menghadapi MEA 2015, menurutnya, sudah dilakukan sejak tiga tahun yang lalu. Khususnya untuk tenaga ahli dibekali dengan kemampuan Ir. Early Merlany Legitasari, Kepala Biro Teknik berkomunikasi dalam bahasa Inggris, membuat laporan dalam bahasa Kiat-kiat yang dilakukan Virama Karya Inggris, belajar dengan referensi internauntuk mencapai target yang optimistis itu, sional, sehingga produk-produknya adalah sesuai dengan Visinya yaitu: berkualitas internasional. Sehingga tenaga “Menjadi badan usaha yang Profesional, ahli Indonesia bisa bersaing dengan tenaga Terpercaya, mampu menjadi Leadfirm pada ahli dari luar negeri. Virama Karya juga sudah pelelangan internasional, dan mampu meraih mengirim beberapa tenaganya untuk peluang pasar di manca Negara.” Berkaitan memperoleh sertifikat ACPE (ASEAN dengan SDM, tahun 2015 akan mencanangChartered Proffesional Engineer). kan penambahan SDM yang cukup besar, sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Masalah Billing Rate Jumlah total karyawan Virama Karya saat Masalah Billing Rate masih rendah, sehingga ini, termasuk kantor Pusat dan Cabang, kita agak sulit untuk mencari tenaga ahli sebanyak 850 orang. Sekitar 50% dari jumlah yang berkualitas baik. Sekarang ini sarjanatersebut adalah tenaga ahli atau engineer. sarjana teknik yang bekerja di konsultan KW 3 bahkan KW 4, karena tidak menarik, Saat ini Virama Karya memiliki 5 Kantor sebabnya adalah Billing Rate yang rendah. Cabang, yaitu: Surabaya, Kupang, Semarang, Dengan Billing Rate rendah maka perusaMakassar, dan Pekanbaru. Pada tahun 2015, haan membayar tenaga ahli juga rendah. dengan volume pekerjaan yang bertambah, maka Virama akan membuka cabang baru untuk mengantisipasi perkembangan pasar di Sumatera dan Kalimantan, yaitu di Medan dan Samarinda. Tentang kiat manajemen, Virama Karya selalu menerapkan pada seluruh jajaran proyek, untuk mengutamakan kualitas kerja dan profesionalisme dalam bekerja. Karena sekarang ini adalah era yang tidak hanya bisa memproduk lapaoran saja, tetapi utamanya kualitas. Untuk itu, Virama Karya bekerja secara professional dengan menerapkan sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2008. “Kita harus berinovasi, sehingga kita dibutuhkan oleh pemberi kerja, sehingga pemberi kerja yang mencari kita. Kita sebagai agen pembangunan, sehingga harus bisa berkontribusi kepada Pemerintah, khususnya di bidang jasa konstruksi, “ujar Arry.

26

Januari~ April 2015

INKINDO DKI

strategis dalam rangka pengembangan IMS-GT (Indonesia-Malaysia- Singapura Growth Triangle), untuk memperlancar arus barang dan jasa Padang-Dumai atau Bukit Tinggi - Pekanbaru.

Konsultan seharusnya memiliki tenaga ahli KW 1. Tetapi sarjana teknik lebih tertarik dengan pekerjaan- pekerjaan non teknik, karena gajinya lebih besar, seperti di perbankan, dan sebagainya. Untuk mendapat tenaga teknik yang berkualitas baik menjadi kesulitan. Upaya Inkindo untuk menaikan Billing Rate, menurut Arry, masih belum dibarengi dengan kenaikan harga satuan di Kementerian teknis. Jadi walaupun usulan Billing Rate tinggi, namun belum dapat diaplikasikan di Kementerian Teknis. Kenyataannya Billing Rate di Kementerian Teknis lebih juh rendah dibanding Billing Rate Inkindo. Kalau banting-bantingan harga itu merupakan masalah internal perusahaan, yang sebenarnya merugikan perusahaan konsultan itu sendiri. Karena harga yang dibanting tersebut akan menjadi acuan pemberi kerja untuk proyek berikutnya. Banting- banting harga, menurutnya, juga terjadi pada proyek-proyek yang berteknologi tinggi. Beberapa kali Virama Karya ranking teknisnya nomer satu, tetapi karena ranking 3 atau 4 banting harga, maka Virama Karya kalah. Hal itu karena seleksi konsultan masih berdasarkan pertimbangan harga QCBS (Quality and Cos Based Selection). Seharusnya konsultan seleksinya menggunakan sistem QBS (Quality Based Selection). “Kita sangat setuju seleksi konsultan mengunakan QBS,

Jalan raya baru, terletak dipantai Selatan Timor Leste

Stadion Bogor

karena dapat menghindari banting-bantingan harga. Untuk proyek-proyek tertentu di Cipta Karya, seperti Masterplan sudah diperbolehkan mengggunakan sistem seleksi QBS,” ujarnya. Proyek andalan Beberapa proyek andalan Virama Karya, menurut Arry, antara lain: Jembatan Suramadu (Jawa Timur), Jembatan Kelok 9 (Sumatera Barat), Studi Review Rencana Induk Bandara Juanda (Jawa Timur), Jembatan Merah Putih (Ambon), Stadion Kabupaten Bogor, pelabuhan Teluk Lamong (Surabaya), Pengembangan Terminal Peti Kemas (Belawan), Jembatan Baturusa (Bangka Belitung), Pembangunan Jalan “expressway” sepanjang 156,95 km di Timor Leste, enam ruas tol dalam kota Jakarta, jalan Tol Pejagan-Pemalang, jalan tol Depok- Antasari, dan lain-lain. Berikut ini beberapa deskripsi proyek-proyek utama yang ditangani PT Virama Karya. Review Desain dan Pengawasan Teknik Jembatan Kelok 9 Ini merupakan salah satu proyek andalan Virama Karya yang banyak menyedot perhatian publik, karena bentuknya yang unik, sehingga menjadi landmark baru sekaligus kebanggaan masyarakat Sumatera Barat. Lokasi ini nampaknya berpotensi untuk menjadi obyek wisata baru, baik untuk masyarakat umum

maupun obyek studi banding bagi para mahasiswa teknik sipil maupun kalangan profesional di bidang jasa konstruksi. Lokasinya yang berada di perbukitan dengan tebing-tebing yang curam dan dalam, merupakan tantangan tersendiri dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Menurut Ir. Merlany Legitasari, Kepala Biro Teknik PT Virama Karya, proyek Kelok 9 sepenuhnya ditangani oleh putra-putra bangsa Indonesia, tidak ada konsultan asing yang terlibat. PT Virama Karya menangani pekerjaan desain dan supervisi. Pekerjaan desain dimulai pada tahun 2002, pelaksanaan fisik dimulai tahun 2003 dan selesai tahun 2013. Lamanya pelaksanaan konstruksi, yaitu 10 tahun, akibat dari pendanaan yang disesuaikan dengan anggaran APBN. Total nilai konstruksi proyek ini Rp 602 Milyar. Kelok 9 terletak di daerah lembah dan pegunungan Bukit Barisan, pada ruas jalan Batas Provinsi Riau-Batas Kota Payakumbuh Pekan Baru pada Km 143 - Km 148 dari Padang. Semula merupakan rute yang sulit dilalui oleh kendaraan berat truk gandeng maupun Trailer, karena radius tikungan lebih kecil dari 20 m dan lebar perkerasan hanya 4,5 m. Ruas jalan ini dibangun tahun 1908 pada zaman kolonial Belanda, yang tidak mungkin diperlebar lagi karena berada di lokasi perbukitan yang sempit dan terjal. Ruas jalan ini sangat

Proyek ini di bawah Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II, yang lingkup pekerjaan meliputi: 1) Pembangunan jembatan dengan panjang total 943 m; 2) Pembangunan jalan 2, 089 km. Pada prinsipnya pembangunan Jembatan Kelok 9 merupakan realinyimen jalan Kelok 9, sehingga truk gandeng dan trailer dapat berjalan lancar. Pembangunan Jembatan Kelok 9 dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu: Tahap I (2003-2011) terdiri dari pembangunan Jembatan NO 3 sepanjang 453 m, jembatan No 5 sepanjang 31 m, dan jembatan No 6 sepanjang 150 m dengan total panjang jembatan 699 m. Pembangunan Tahap II (2012-2013) terdiri dari pembangunan jembatan No 1 sepanjang 20 m, dan jembatan No 2 sepanjang 224 m. Tentang permasalahan dalam pelaksanaan, menurut Merlany, yang utama adalah medan sulit, alignment jembatan pada radius kecil, jadi tidak bisa bebas mendesain radius. Ada keterbatasan dalam pemilihan superstrukturnya. Untuk radius 30-60 m

Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya

Januari~ April 2015

INKINDO DKI

27

Profile Perusahaan

PT. Virama Karya Persero sisi Rumah Tiga 320 m ( 8 x 40 m), dan lebar total jembatan 22,5 m.

menggunakan RC Girder, yang lebih besar menggunakan I-Girder. Ada jembatan yang di lembah cukup dalam dengan bentang cukup panjang, yang terpanjang 453 m, sehingga memilih tipe Arch Bridge, disamping dari segi arsitektur bisa menjadi lansekap. Jenis kontrak ada dua macam, yaitu tahun tunggal dan tahun jamak (multi-years). “ Ini merupakan karya monumental putra bangsa,” ujarnya. Expressway Suai-Beaco, Timor Leste Pada tahun 2010 PT Virama Karya menangani detail-design proyek jalan raya (Expressway) Suai-Beaco, Timor Leste, dengan panjang total sekitar 156,95, 4 lajur dua arah, lebar lajur 3,60 m, bahu luar 3 m, bahu dalam 1,5 m, median 3,5 m. km. Tipe perkerasan lentur di atas timbunan dengan tinggi ratarata 3,5 m. Ada 25 jembatan, 3 lokasi interchange, dan underpass 14 lokasi. Expressway ini merupakan jalan setingkat tol di Indonesia yang akan menghubungkan 3 cluster industri yang akan dibangun, yaitu: Suai (supply base cluster), Betano (Petroleum Refinery dan Petrochemical Industry) dan Beaco (LNG Plant). Pengawasan Pelaksanaan Dermaga Serbaguna Teluk Lamong, Tanjung Perak Dalam proyek ini PT Virama Karya menangani pekerjaan pengawasan pelaksanaan Pembangunan Dermaga Serbaguna di Teluk Lamong, Pelabuhan Tanjung Perak,

Jalan Tol Solo-Ngawi Pemilik Proyek adalah PT Solo Ngawi Jaya. Dalam proyek ini lingkup pekerjaan yang ditangani PT Virama Karya adalah detail design jalan Tol Solo-Ngawi, yang merupakan bagian dari Sistem Jalan Tol Trans Jawa yang akan terbentang sepanjang Pulau Jawa yang dimulai dari Merak ( di sebelah barat Jawa) hingga Banyuwangi (di sebelah timur Jawa) dan melewati Jakarta, Cikampek, Jembatan Baturusa Bangka Belitung

Surabaya, yang terdiri dari pembangunan dermaga (500 x 50) m², Trestle (260 x 12,5) m², Reklamasi Lapangan Penumpukan Tahap I (440 x 60) m², Jembatan Penghubung (1.288 x 12,5 ) m², Jembatan Penghubung (1,248 x 12,5 ) m², dan Causeway (500 x 140) m², dan lain-lain. Project Management Dan Supervisi Pengembangan Terminal Petikemas Belawan Paket II Lingkup pekerjaan yang ditangani PT Virama Karya adalah Project Management dan Supervisi yang meliputi pekerjaan: pengerukan dengan kedalaman 11 m LWS, reklamasi dengan panjang 405 m dan lebar 400 m, pembangunan talud pelindung di sekitar terminal petikemas, pembangunan

Pengembangan Terminal Peti Kemas Belawan

28

Januari~ April 2015

Pemalang, terdiri dari Seksi 1: 14,25 km, dan Seksi 2: 6 km. Pemilik Proyek PT Pejagan Pemalang Toll Road. Dalam proyek ini PT Virama Karya bertindak sebagai Konsultan Pengawas. Masa pelaksanaan Seksi 1: 720 hari (25 Agustus 2014-15 Agustus 2016), Seksi 2: 730 hari(25 Agustus 2014-25 Agustus 2016. Jumlah jalur: main road 2 x 2 dan on/off Ramp 2 x 1. Lebar lajur 3,60 m, lebar bahu luar 3 m, lebar bahu dalam 1,5 m. Lapis perkerasan: LPA (25 cm) + LC (10 cm) + Rigid Pavement (32 cm).

INKINDO DKI

Stadion Kabupaten Bogor Dalam proyek ini PT Virama Karya menangani pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Stadion Kabupaten Bogor, dengan data teknis sebagai berikut: Luas lahan 60 Ha, kapasitas 30.000 penonton, berstandar internasional. Stadion ini terletak di Kampung Cikempong, Keluarahan Pekan Sari, Kecamatan Cibinong.

dermaga dengan system Open pile dengan panjang 350 m, Volume sandar kapasitas 50.00 DWT dan mampu menahan beban Contaner Crane Tipe Post Panorama, pembangunan lapangan penumpukan dan drainase, , pembangunan cause way dan service road dengan sistem reklamasi, pembangunan gate, gedung Kantor, dan Workshop. Jembatan Baturusa, Bangka Belitung Dalam proyek ini PT Virama Karya menangani pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Jembatan Baturusa, di Bangka Belitung. Proyek ini terdiri dari Jembatan causeway (tipe pile on slab), jembatan pendekat (tipe box girder) dengan panjang 28 m dan Jembatan Utama (tipe cablestayed &bascule/buka-tutup) dengan panjang 65 m, lebar 23,2 m terdiri dari 2 arah lajur mobil & sepeda motor. Pemilik Proyek: Dinas Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Masa pelaksanaan pekerjaan: Juli-Desember 2010, April-November 2012, dan April- Desember 2013. Proyek ini terletak dalam wilayah kota Pangkal Pinang, yaitu di sekitar lokasi TPI Ketapang. Jembatan Merah Putih PT Virama Karya menangani pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Merah Putih, yang menggunakan tipe jembatan Cable Stayed Double Pylon, berbentuk H, panjang total 1.060 m, bentang utama sepanjang 300 M (75 m +150 m+75 m), jembatan pendekat sisi Hative 440 m (11 x 40 m), jembatan pendekat

Juanda, Surabaya. Review Master Plan Bandara Juanda , terkait dengan rencana pengembangan Juanda dengan konsep Airport City dan Green Airport. Studi ini meliputi pembangunan: 1) Double Runway berdimensi 3000 x 45 x 2, dengan luas 170.000 m²; 2) Gedung Terminal Penumpang domestic 158.000 m², dengan kapasitas penumpang 15 juta penumpang/ tahun; 3) luas terminal internasional 20.000 m2 dengan kapasitas 1,8 juta penumpang/tahun; 4) Pembangunan sarana dan fasilitas pendukung; 5) Pembangunan MRO; 6) Pembangunan Terminal Haji.

Bandara Juanda

Cirebon, Semarang, Solo, Ngawi, Kertosono, Surabaya, Mojokerto, dan Gempol. Jalan tol Solo-Ngawi memiliki panjang 64,20 km, yang menghubungkan 4 kota utama, yaitu Karanganyar-SragenMantingan-Ngawi. Pelaksanaan konstruksi Jalan Tol Solo-Ngawi di bagi dalam 6 segmen, yaitu: Segmen 1 & 2: Solo-Karanganyar (20,90 km); Segmen 3: Karanganyar-Sragen (14,3 Km); Segmen 4 Sragen –Mantingan (20,9 Km); Segmen 5: Mantingan-Ngawi (30,19 Km). Panjang jalan utama 68,620 Km, kecepatan rencana 120 km/jam, jumlah lajur: 2 lajur x 2 lajur (awal), 3 lajur x 2 lajur (akhir); lebar jalur lalu lintas 3,6 m, lebar bahu luar 3 m, lebar bahu dalam 1,5 m, lebar median 5,5 m (termasuk bah drai pembatas jalan), lebar jalur utama 40-70 m. Jalan Tol Pejagan-Pemalang Proyek pembangunan jalan tol Pejagan-

Studi Review Rencana Induk dan Kawasan Bandara Internasional Juanda-Surabaya Pekerjaan yang diakukan PT Virama Karya adalah berupa Studi Review Rencana Induk dan Kawasan Bandara Serta Konsep Rancangan Gedung Terminal dan Fasilitas Penunjangnya, Bandara Internasional

Proyek-proyek lain Proyek-proyek lain yang sedang ditangani antara lain: 1) Jalan Tol Bekasi-CawangKampung Melayu; 2) Proyek pembangunan 6 ruas jalan tol di Jakarta, sebagai konsultan supervisi, targetnya selesai 7 tahun. Pemilik Proyek Jakarta Toll Road Development. Tahap pertama 2 ruas akan segera dibangun; 3) Jalan tol Depok Antasari, tahun 2006 mengerjakan detail desain, sekarang supervisi , panjang 14 km. Investor PT Citra Waskita.

Jl.Hang Tuah No.26 Kebayoran Baru Jakarta Selatan - 12120 Tel. 021 - 7397545 Fax. 021 - 7204331 Email : [email protected] www.viramakarya.co.id Januari~ April 2015

INKINDO DKI

29

Kegiatan Organisasi

Munas Inkindo 2014 Wakil Ketua Umum Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Dana

M. Nasir

Wakil Ketua Umum Riset, Teknologi & Hubungan Lembaga Perguruan Tinggi

Rudjito

Wakil Ketua Umum Peningkatan Kapasitas Lembaga Provinsi Wilayah I

Zulkifli Abdy

Wakil Ketua Umum Peningkatan Kapasitas Lembaga Provinsi Wilayah II

Wibisana

Wakil Ketua Umum Peningkatan Kapasitas Lembaga Provinsi Wilayah III

Faisal Sayuti

Wakil Ketua Umum Peningkatan Kapasitas Lembaga Provinsi Wilayah IV Wakil Ketua Umum Hubungan Lembaga Pemerintahan dan Hubungan Dunia Usaha Wakil Ketua Umum Peningkatan Kapasitas Usaha Kecil dan Kerjasama Usaha

Munas Inkindo 2014, Bali

“ M “

Ir. Nugroho Pudji Rahardjo terpilih sebagai Ketua Umum DPN Inkindo 2014 ~ 2018

Penguatan dan Peningkatan Peran Jasa Konsultan Nasional Di Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015

30

Ketua Umum

Nugroho Pudji Rahardjo

Wakil Ketua Umum Pengembangan Organisasi dan Kaderisasi

Leo J. Hehanusa

Wakil Ketua Umum Hubungan Internasional

Jimmy S. Michael

Wakil Ketua Umum Pengembangan Profesi Jasa Konsultan Konstruksi

John Pantouw

Januari~ April 2015

INKINDO DKI

Hengky Beno

Arie Bastaman

Ketut Budiarsa

Murlan Tamba Erie Heryadi Zulkifli Halim Sudjarwo Hasbi Muas Yahya Gerald Jumawan Idik Abdullah Fitrianto Alfiandri Supriranyanto Abu Sarif Bafadal Imam Hartawan Andriman Karim Sonny Tamjid Anas Anwar Harahap

Dewan Pertimbangan Organisasi Nasional Inkindo 2014-2018

Dewan Kehormatan Nasional Inkindo 2014-2018

Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota

Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota

Bachder Djohan Anhar K. Kramadisastra ................ ...................... ..................................

Kristiya Kartika Slamet Kitri Edy Susilo Abdul Majid Siadji Simatupang

Pengukuhan Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta

usyawarah Nasional (Munas) Inkindo Tahun 2014, diselenggarakan pada tanggal 19-20 November 2014, di Bali, dengan tema: “Penguatan dan Peningkatan Peran Jasa Konsultan Nasional Di Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015”. Dalam Munas 2014 tersebut telah terpilih Ir. Nugroho Pudji Rahardjo sebagai Ketua Umum DPN Inkindo Masa Bakti 2014-2018. Dalam Munas tersebut juga telah ditetapkan Susunan kepengurusan DPN, DKN dan DPON Inkindo Masa Bakti 2014-2018, sebagaimana tercantum di bawah ini. Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta Ir. Erie Heryadi terpilih sebagai Sekretaris Jenderal DPN Inkindo dan beberapa pengurus DPP Inkindo DKI Jakarta juga masuk dalam jajaran DPN Harian Inkindo.

Susunan kepengurusan Dewan pengurus nasional Inkindo 2014-2018

Wakil Ketua Umum Kajian Masalah Strategis Sekretaris Jenderal Wakil Sekretaris Jenderal Wakil Sekretaris Jenderal Wakil Sekretaris Jenderal Wakil Sekretaris Jenderal Wakil Sekretaris Jenderal Wakil Sekretaris Jenderal Wakil Sekretaris Jenderal Wakil Sekretaris Jenderal Wakil Sekretaris Jenderal Wakil Sekretaris Jenderal Wakil Sekretaris Jenderal Wakil Sekretaris Jenderal Bendahara Umum Wakil Bendahara Wakil Bendahara

Ketua Umum DPN Inkindo, Ir. Nugroho Pudji Rahardjo kukuhkan Ir. Peter Frans sebagai Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta Masa Bakti 2014-2018

Jajaran Pengurus DPN Inkindo 2014 ~ 2018

Wakil Ketua Umum Pengembangan Profesi Jasa Konsultan Non-Konstruksi Wakil Ketua Umum Pranata Usaha dan Profesi Wakil Ketua Umum Hukum dan Perlindungan Profesi

Novia Damayanti Ronald Sihombing Wendi Wardani

Pengukuhan Ir. Peter Frans sebagai ketua DPP Inkindo DKI Jakarta

Hasil Munas Inkindo di Bali, 19-20 November 2014, antara lain telah menetapkan Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta Ir. Erie Heryadi dan beberapa fungsionaris DPP Harian Inkindo DKI Jakarta menjadi pengurus di DPN Harian Inkindo Masa Bakti 2014-2018. Sesuai ketentuan AD/ART Inkindo perlu dilakukan pergantian antar waktu (PAW) Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta Masa Bakti 2014- 2018 untuk menggantikan Ir. Erie Heryadi yang ditetapkan secara aklamasi dalam Musprov Inkindo DKI Jakarta April 2014 lalu. Pada tanggal 5 Desember 2014, telah diselenggarakan Rapat DPP Harian Khusus untuk melakukan pergantian antar waktu (PAW) Ketua DPP. Ada 3 calon

Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta yang dipilih dalam Rapat tersebut, yaitu : Ir. Anang Prabowo, Ir. Peter Frans dan Tri Murdiatmoko, SE. Setelah melalui proses pemungutan suara, Ir. Peter Frans meraih suara terbanyak dan otomatis menjadi Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta Masa Bakti 2014-2018 yang baru menggantikan Ir. Erie Heryadi. Pada tanggal 14 Januari 2015, di Balai Kartini, Ketua Umum DPN Inkindo, Ir. Nugroho Pudji Rahardjo, melakukan pengukuhan Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta yang baru hasil pergantian antar waktu, Ir. Peter Frans. Seusai pelantikan diselenggarakan Rapat DPP Lengkap Ke 2 untuk membahas Review dan Penyempurnaan Program Kerja DPP Inkindo DKI Jakarta Masa Bakti 2014-2018.

Januari~ April 2015

INKINDO DKI

31

Kegiatan Organisasi

Penyerahan KTA Februari 2015. Seminar ini merupakan hasil kompetisi hibah yang diselenggarakan LPJK, dilaksanakan atas kerjasama DPP Inkindo DKI dan Universitas Tarumanagara. • Seminar & Workshop dengan tema : “Menyiapkan para insinyur dan konsultan nasional menghadapi MEA 2015” . Seminar ini merupakan kerjasama antara LPJK DKI Jakarta, DPP Inkindo DKI dan DPP INTAKINDO DKI, yang akan dilaksanakan medio bulan Maret 2015.

Tatap muka dan penyerahan KTA secara langsung kepada Anggota

RAPAT KOORDINASI NASIONAL (RAKORNAS) INKINDO TAHUN 2015

D

ewan Pengurus Nasional (DPN) Inkindo telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pada tanggal 25-26 Maret 2015, di Hotel Ambhara, Jakarta. Rakornas dihadiri oleh Ketua DPP Inkindo dari seluruh Indonesia. Disamping membahas masalah internal organisasi, juga membahas berbagai permasalahan jasa konsultansi secara umum dengan menghadirkan beberapa nara sumber, yaitu: Fadli Arif, Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah, Wilayah II, LKPP, Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hediyanto W. Husaeni, Kejaksaan Agung dan Achsanul Qosasi Anggota BPK RI.

32

Januari~ April 2015

Dari diskusi dengan nara sumber, ada beberapa point penting yang mengemuka, yang selama ini menjadi masalah utama, yaitu : Billing Rate dan Kontrak Lumpsum. Menurut Hediyanto, Kementerian PU akan menerbitkan Standar Minimal Billing Rate, karena yang saat ini berlaku adalah Standar Maksimal. Selanjutnya tentang kontrak lumpsum, ia tidak sependapat bahwa kontrak lumpsum hanya berlaku untuk pekerjaan sederhana. Ia berpendapat makim kompleks pekerjaan makin diperlukan kontrak lumpsum. Design and build sifatnya lebih lumpsum, juga EPC dan peformance based juga lumpsum. Kontrak lumpsum akan memberikan inovasi yang lebih baik. Makin ke depan kontrak bersifat output based bukan input based. Mendesain jembatan bisa

INKINDO DKI

satu bulan, tidak perlu 6 bulan. Membuat kita mundur jika tidak menggunakan lumpsum. Satu rang bisa mendesain satu atau dua jembatan. Achsanul Qosasi dalam diskusi menyatakan terbuka terhadap usulan kontrak lumpsum. BPK menyambut baik usulan Inkindo perlunya persamaan persepsi dalam kontrak Lumpsum. Untuk itu perlu adanya kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa tentang kontrak Lumpsum agar tidak menjadi temuan BPK. Ia menyatakan BPK terbuka untuk menerima pengaduan bagi penyedia jasa konsultan yang tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK.

D

alam rangka lebih mendekatkan diri dan juga untuk menyerap aspirasi langsung dari Anggota, DPP Inkindo DKI Jakarta menyelenggarakan acara tatap muka dengan anggota sekaligus menyerahkan secara langsung KTA Inkindo DKI Jakarta Tahun 2015 yang sudah diperpanjang. Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta, Ir. Peter Frans didampingi Sekretaris DPP Inkindo DKI Ir. Yudi Setiabudi dan Bendahara DPP Inkindo DKI ,R. Bambang Kuntjoro , SE. MM, MSi, melakukan tatap muka langsung dengan Anggota yang sebagian besar diwakili oleh para Direksi perusahaan. Tatap muka dan penyerahan KTA secara langsung diselenggarakan di Ruang Pelatihan Sekretariat Inkindo DKI Jakarta, Jl. Pertani No 7, Jakarta Selatan, sudad dilakukan 7 kali, yaitu pada tanggal 12, 13, 15 dan 20, Januari dan 24 Februari, dan 6 Maret 2015. Para anggota yang hadir berkisar antara 25-50 orang dalam setiap pertemuan. Dalam pertemuan tersebut Ketua DPP Inkindo DKI antara lain menyampaikan kepada anggota tentang: 1. Perlunya kejelasan alamat surat menyurat agar surat dari DPP Inkindo DKI bisa sampai. Karena saat ini masih

ada 200 surat yang tidak sampai ke alamat anggota. 2. Anggota dihimbau agar masuk dalam milis Inkindo DKI, sehingga dapat memperoleh informasi langsung dari DPP. 3. Akan disusun SOP tentang pelayanan KTA dan SBU, sehingga ada kepastian kapan selesainya. 4. Perlu mengantisipasi kecenderungan Pemprov DKI menggunakan konsultan individu. 5. DPP Inkindo DKI memiliki 52 program unggulan dan membuka kesempatan bagi anggota untuk berpartisipasi. 6. Anggota agar melakukan persaingan usaha secara sehat. Kementerian PU akan menerbitkan Billing Rate dengan standar minimal. 7. Pelaksanaan program jangka pendek, antara lain: • Kegiatan Donor Darah bekerjasama dengan DPN Inkindo, tanggal 5 Februari 2015, Sekretariat DPN. • Seminar Konstruksi dan Hukum dengan tema: “Kontrak Konstruksi dan Kasus Hukum Serta Solusinya”., tanggal 25

Dalam sesi tanya jawab dengan para anggota yang hadir banyak dipertanyakan tentang: Billing Rate dan Kontrak Lumpsum yang masih belum sama persepsi diantara para pengguna jasa, sehingga menimbulkan permasalahan. Dalam kesempatan tersebut ada juga permintaan dari peserta kelompok konsultan M&ME untuk menjadi bagian dari pengurus DPP Inkindo DKI Jakarta, yang langsung diresponse oleh Ketua DPP dengan mengakomodir aspirasi tersebut. Para anggota dalam beberapa sarannya juga menyambut posisitf pertemuan semacam tersebut, untuk menjalin silaturahmi dan networking sesama anggota Inkindo DKI Jakarta. Beberapa kegiatan yang diharapkan antara lain: pelatihan perpajakan, sosialisasi regulasi pemerintah, seminar/sharing manajemen SDM/Perusahaan, Woskhsop terkait jasa konsultansi, dan lain sebagainya.

Januari~ April 2015

INKINDO DKI

33

Kegiatan Organisasi

Sosialisasi program BPJS

Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan rogram Jaminan Kesehatan merupakan kewajiban atau mandatory bagi seluruh masyarakat, baik yang bekerja maupun tidak bekerja. Hal itu diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS bahkan akan dikaitkan dengan masalah perijinan perusahaan. Sehingga jika perusahaan tidak ikut program ini akan terhambat di berbagai masalah, dari soal perijinan hingga tender.

P

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

34

Januari~ April 2015

Mengingat pentingnya informasi tentang Program BPJS Kesehatan, maka DPP Inkindo DKI Jakarta menyelenggarakan Sosialisasi kepada anggota Inkindo DKI Jakarta, pada tanggal 18 Februari 2015, di gedung Jakarta Design Center. Peserta cukup banyak dan antusias mengikuti penjelasan Program BPJS dari pejabat BPJS, Siswanto. Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta, Ir. Peter Frans, memberikan sambutan dan sekaligus membuka secara resmi acara sosialisasi tersebut. Beberapa point penting yang mengemuka dalam Sosialisasi tersebut, antara lain sebagai berikut: 1. Program ini merupakan amanat UU sehingga wajib dan ada sanksinya. Seluruh masyarakat Indonesia harus dicover. Pertimbangan: biaya kesehatan terus naik, penyakit infeksi ringan ke penyakit degeratif kronis, perkembangan teknologi kesehatan

INKINDO DKI

semakin maju, pasien tak memiliki pilihan, pasien memiliki posisi tawar yang lemah dan mendapatkan informasi yang asimetris. 2. Kartu BPJS berlaku seluruh Indonesia. 3. Untuk BPJS Karyawan Perusahaan PPU yang ditanggung 5 orang: 1 isteri dan 3 anak, harus dalam satu KK. 4. Anak sampai usia 21 tahun, sesudah dianggap mandiri. Kalau masih kuliah diperbolehkan sampai 25 tahun. 5. Askes masih terus berlaku. PNS tidak perlu mendaftar BPJS. 6. Kalau ikut perusahaan yang bayar satu orang, keluarga memiliki hak yang sama 7. Kartu BPJS bersifat sementara. Sedang dipersiapkan kartu permanen seperti e-KTP. 8. Kelas BPJS ditentukan oleh besaran gajih karyawan. Kalau gajih dibawah 3,5 juta kelas dua, di atas itu kelas satu. 9. Pendafataran perusahaan diperpanjang sampai akhir Juni 2015. Tim kepatuhan sudah dibentuk, akan ditandai. 10. Akan ada PIC atau AR, yang dapat mengurus beberapa perusahaan. 11. Kepersertaan program BPJS Kesehatan bagi perusahaan akan dikaitkan dengan pengurusan: perijinan, tender proyek, IMB, SIM, Paspor, STNK, sertifikat tanah. 1. Bayi yang masih dalam kandungan dapat diikutsertakan dalam Program BPJS. Anak dalam kandungan, usia kandungan 7-8

bulan bisa diurus kartu BPJS sementara. Persyaratannya: foto copy KTP dan KK. Ini bisa digunakan selama 3 bulan. Kalau bayi meninggal di rumah sakit dicover biaya pengurusan jenazah. 12. Cuci darah seumur hidup dibayar BPJS. Operasi jantung, pasang ring dibayar BPJS, tidak ada limitnya. 13. Registrasi BPJS berdasarkan domisili riil, bukan berdasarkan KTP. 14. Meninggal juga dicover, termasuk ambulan. 1. Tahap pertama menggunakan Faskes Primer, kemudian dirujuk. Kalau kondisi darurat bisa langsung ke rumah sakit.

15.

16.

17.

18.

Pertama rujuk dulu BPJS ke swasta baru bisa, tetapi sebaliknya tidak bisa. Akan diterbitkan kriteria gawat darurat dan obat-obat yang tidak dicover. Yang tidak ditanggung: 1) kecelakaan kerja, karena sudah ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan, 2) kecelakan lalu lintas (Jasa Rahardjo). BPJS suda melakukan kerjasama dengan asuransi swasta. Namun untuk pengobatan oleh BPJS dulu, penyembuhan oleh swasta kelas VIP. Yang sudah bekerjasama: Asuransi Inhealth, sinar mas, tugu mandri, dll. Meskipun karyawan hanya 2 orang

Penandatanganan MOU Inkindo DKI dan LPJK DKI Jakarta

Gedung Dana Graha Lt. 1 R.101 Jl. Gondangdia Kecil No. 12-14 Tlp. (021) 2303840 / (021) 2303940 Email: [email protected] [email protected]

tetap harus daftar BPJS. Kalau karyawan sudah mandiri harus dimutasi ke BPJS perusahaan. Nomer tetap tapi tapi kartu berubah. 19. Kalau ada RS yang menarik bayaran agar dilaporkan segera, karena bisa ditindak atau dicabut ijin usahanya. 20. Kalau untuk satu KK beda daerah Faskesnya bisa dibedakan. 21. Kartu BPJS bisa digunakan di daerah dengan menunjukkan surat dinas.

Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta Ir. Peter Frans dan Ketua LPJK Provinsi Inkindo DKI Jakarta Ir. Heru Panatas menandatangani MoU antara LPJK Provinsi DKI Jakarta dan Inkindo DKI Jakarta DKI Jakarta, dalam rangka pelaksanaan “Program Hibah Bersaing Bantuan Biaya Penyelenggaraan Seminar Bidang Hukum, Kontrak, Arbitrase dan Penilai Ahli Konstruksi“ yang diselenggarakan oleh LPJK Provinsi DKI Jakarta. DPP Inkindo DKI Jakarta bekerjasama dengan

Jl. Cempaka Raya No. 10A Bintaro, Pesanggrahan Jakarta Selatan Telp. +6221-7388.8681 Fax. +6221-737.733 e-mail : [email protected] www.gafamulticonsultants.com

Universitas Tarumanagara telah memenangkan kompetisi Program Hibah bersaing LPJK DKI Jakarta tersebut di atas, dalam penyelenggaraan seminar dengan Tema: “KONTRAK KONSTRUKSI DAN KASUS HUKUM SERTA SOLUSINYA” dan Sub Tema: “Permasalahan Kontrak Konstruksi dan Implementasi Audit Serta Kasus Hukum dikaitkan dengan Arbitrase dan Penilai Ahli Konstruksi”, pada tanggal 25 Februari 2015, di Balai Kartini.

Perkantoran Permata Kebayoran Plaza Blok A-11 Jalan Raya Kebayoran Lama No. 225 Jakarta 12220-Indonesia Telp +62-21 7268181 (Hunting) +62-21 7227643 Fax +62-21 7228023 Email : [email protected] Januari~ April 2015

INKINDO DKI

35