Erie Heryadi sebagai Ketua Januari - Juni 2014 INKINDO DKI

BULETIN Kilas Berita

Pertemuan DPP Inkindo DKI Jakarta dengan Kemenkop dan Notaris

Edisi 63 Januari – Juli Juni 2014

Program PNPM Mandiri akan Terus Dilanjutkan Pasca Tahun 205

B

ertempat di kantor sekretariat Inkindo DKI Jakarta, DPP Inkindo DKI Jakarta pada 3 Juli 2014 lalu melakukan pertemuan dengan Kementrian Koperasi (Kemenkop) dan juga pihak notaris. Pertemuan yang dihadiri oleh cukup banyak Pengurus dan Anggota Inkindo DKI Jakarta tersebut, secara khusus membahas mengenai rencana pendirian Koperasi Inkindo DKI Jakarta, yang sudah sejak lama dicita-citakan untuk bisa segera didirikan.

Dalam pertemuan tersebut, Inkindo DKI Jakarta dipimpin langsung oleh Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta – Ir. Erie Heryadi, yang didampingi oleh para pimpinan teras Inkindo DKI Jakarta lainnya. Dalam agenda pertemuan tersebut, para Pengurus dan Anggota Inkindo DKI Jakarta banyak berkonsultansi mengenai tata cara pendirian Koperasi kepada perwakilan Kemenkop. Juga bagaimana tata cara pengelolaan Koperasi yang baik dan benar, sehingga bisa bermanfaat optimal bagi para anggota nantinya.

Sosialisasi Pelatihan Pengisian Formulir Registrasi SBU Jasa Perencana/Pengawas Konstruksi Pada 10 dan 11 Juli 2014 lalu, bertempat di kantor Sekretariat Inkindo DKI Jakarta, DPP Inkindo DKI Jakarta telah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pelatihan Pengisian Formulir Registrasi SBU Jasa Perencana/Pengawas Konstruksi sesuai PERLEM LPJK No. 11 Tahun 2013. Acara ini dihadiri oleh para perwakilan dari anggota-anggota Inkindo DKI Jakarta. Sosialisasi ini diadakan untuk mempermudah anggota Inkindo DKI Jakarta didalam pengurusan SBU Jasa Perencana/Pengawas Konstruksi.

24

Erie Heryadi sebagai Ketua

Buletin INKINDO DKI Jakarta Alamat Redaksi : Sekretariat DPP INKINDO DKI Jakarta INKINDO DKI Januari - Juni 2014 Jl. Pertani No. 7 Duren Tiga, Pancoran, Jakarta 12760 Telp. (021) 7942940 (hunting), Fax. (021) 7942941, E-mail : [email protected] Website : http//www.inkindo-dki.org

Inkindo-63(15)FINAL.indd 24

Musprov Inkindo DKI Jakarta 204, Tetapkan Januari - Juni 2014

INKINDO DKI

DPP Inkindo DKI Jakarta Masa Bakti 204-208 8/8/2014 11:12:15 AM


8/8/2014 11:08:59 AM

SALAM REDAKSI

Informasi

DAFTAR ISI

D

Salam Redaksi..................................................................

2

Laporan Utama...............................................................

3

Laporan Khusus..............................................................

9

SALAM REDAKSI alam Buletin Inkindo DKI Jakarta edisi ini, Redaksi menampilkan Laporan Utama yang secara khusus mengupas tuntas kegiatan “Musprov Inkindo DKI Jakarta 2014”. Kami ingin menginformasikan kepada para pembaca, bahwa pasca Musprov 2014 telah terbentuk kepengurusan DPP Inkindo DKI Jakarta Periode 2014 – 2018, yang memilih kembali Ir. Erie Heryadi sebagai Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta.

Informasi

Kilas Berita........................................................................ 14 Informasi........................................................................... 18

Dalam Laporan Utama tentang Musprov Inkindo DKI Jakarta 2014 ini, terdapat bahasan mengenai ASEAN Economic Community (AEC) di tahun 2015, yang dapat merupakan peluang sekaligus ancaman bagi perusahaan konsultan nasional. Dengan diberlakukannya pasar bersama ASEAN tersebut tidak ada lagi hambatan secara regulasi masuknya konsultan anggota ASEAN ke Indonesia, demikian pula konsultan Indonesia juga bisa merambah pasar di lingkungan negara-negara ASEAN. Namun secara faktual pasar konstruksi di Indonesia justru merupakan terbesar di lingkungan ASEAN . Laporan Utama ini juga memuat Garis-Garis Besar Haluan Kebijakan Organisasi (GBHKO) Dewan Pengurus Provinsi Inkindo Dki Jakarta Masa Bakti 2014 – 2018, yang perlu diketahui oleh para pembaca Buletin Inkindo DKI Jakarta.

Innalillahi wainna Ilaihi Roji’uun Telah Berpulang ke Rahmatullah

Selain Laporan Utama di atas, masih banyak artikel dan informasi lainnya yang mengupas berbagai hal menarik mengenai jasa konsultan di tanah air. Selamat membaca...

BERITA DUKA CITA

BAPAK IR. H. MUCHAYAT

( Ketua Umum INKINDO Masa Bakti 1998-2002 ) Undangan Menulis Bagi Anggota

Meninggal dunia pada hari Selasa, 17 Juni 2014 di Singapura Jenazah disemayamkan di rumah duka Rabu 18 Juni 2014 di Penjaringan Asri Blok B. No. 14, Surabaya

Buletin Inkindo DKI Jakarta telah memperoleh ISSN (International Standard of Serial Number) dari LIPI. Dengan adanya ISSN, maka setiap tulisan ilmiah yang dimuat dalam Buletin ini akan memiliki nilai cum. Untuk itu kami menghimbau kepada para anggota untuk dapat mengisi Buletin Inkindo DKI dengan tulisan-tulisan ilmiah yang berbobot.

Dewan Pengurus Provinsi Inkindo DKI Jakarta Beserta seluruh Jajaran Kepengurusan lainnya Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya

Susunan Redaksi

Semoga Almarhum diterima di sisi Allah SWT dalam keadaan Khusnul Khotimah dan Kepada keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan

Buletin INKINDO DKI Jakarta Media Informasi dan Komunikasi Anggota INKINDO DKI Jakarta

Amin ya Robbal ‘Alamin

Penanggung Jawab Erie Heryadi, Pemimpin Redaksi Yudi Setiabudi, Dewan Redaksi Anas Karim Rivai, Novia Ir NovaDamayanti, Damayanti, Safriel Firdaus, Safrinal FirdausSH, Redaktur Pelaksana Ernawati, Urip Yustono Alamat Redaksi Jl. Pertani No. 7 Duren Tiga, Pancoran, Jakarta 12760, Telp. (021) 7942940 (hunting), Fax. (021) 7942941, DKI Januari - Juni 2014 2 E-mailINKINDO [email protected] Website http//www.inkindo-dki.org


8/8/2014 11:09:14 AM

Januari - Juni Juli 2014


INKINDO DKI

23

8/8/2014 11:12:13 AM

Laporan Utama

Informasi

Musprov Inkindo DKI Jakarta 2014

Ir. Erie Heryadi dikukuhkan sebagai Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta 2014 - 2018, menerima pataka dari Ketua Umum DPN Inkindo, Ir. Bachder Djohan, MM

Tetapkan Erie Heryadi sebagai Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta 2014-2018 I

nkindo DKI Jakarta, tanggal 30 April 2014, menyelenggarakan Musyawarah Provinsi (Musprov) yang ke 9, dengan tema: “Meningkatkan peran dan posisi strategis Inkindo”, dan sub tema: “Tuntutan perubahan peningkatan profesionalisme dan integritas untuk mendapatkan posisi tawar yang strategis.” Musprov merupakan forum konstitusi organisasi tertinggi di tingkat provinsi, yang antara lain berfungsi untuk: menetapkan garisgaris besar haluan kebijakan organisasi (GBHKO) dan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Or-

22

INKINDO DKI


ganisasi (APBO), serta memilih ketua yang baru. Gubernur DKI Jakarta - Joko Widodo, berkesempatan hadir dan menyampaikan sambutannya. Gubernur Jokowi menganggap peran konsultan sangat penting dalam pembangunan, sehingga perlu dekat dengan Pemprov DKI Jakarta. “Dekat-dekatlah dengan kita, “ ungkap Jokowi. Kehadiran Jokowi ini sangat mendapat perhatian dari para wartawan, yang terus menanyakan halhal terkait dengan pencalonan dirinya sebagai Presiden RI. Dalam sambutannya, Ketua DPP


Januari - Juli Juni 2014

8/8/2014 11:12:11 AM


INKINDO DKI

8/8/2014 11:09:28 AM

Laporan Utama

Informasi

Informasi

Inkindo DKI Jakarta, Ir. Erie Heryadi, antara lain menyampaikan, ASEAN Economic Community (AEC) tahun 2015 dapat merupakan peluang sekaligus ancaman bagi perusahaan konsultan nasional. Dengan diberlakukannya pasar bersama ASEAN tersebut tidak ada lagi hambatan secara regulasi masuknya konsultan anggota ASEAN ke Indonesia, demikian pula konsultan Indonesia juga bisa merambah pasar di lingkungan negara-negara ASEAN. Namun secara faktual pasar konstruksi di Indonesia justru merupakan terbesar di lingkungan ASEAN . Menurut Erie, tahun 2015 diperkirakan pasar jasa konstruksi di Indonesia mencapai lingkungan ASEAN sebesar 63 %. Sedangkan negara-negara lain, seperti di Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Pilipina, hanya berkisar 6 %-10 %. ”Hal ini menunjukkan dengan diberlakukannya pasar bersama ASEAN Indonesia lebih cenderung untuk menjadi pasar sangat potensial bagi negara-negara ASEAN lain, dibanding sebaliknya, ” ujarnya. Suatu kenyataan yang memprihatinkan, seiring dengan meningkatkan belanja jasa konstruksi nasional yang signifikan dari tahun ke tahun sesuai

Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta, Ir. Erie Heryadi ketika memberikan sambutan.

dengan Masterplan Percepatan Pembangunan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI), justru dirasakan semakin kekurangan tenaga ahli di hampir seluruh bidang, baik dari sisi kuantitas, terlebih kualitas. Sehingga untuk menangani proyek-proyek di dalam negeri saja sudah kewalahan, apalagi kalau masuk ke pasar luar negeri. Sesuai ketentuan ASEAN Mutual Recognation Arrangement (MRA) di

bidang Jasa Engineering, dipersyaratkan bagi engineer yang akan memberikan jasanya di lingkungan ASEAN harus terdaftar sebagai anggota ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE). Menurut data Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, jumlah keseluruhan ACPE di lingkungan ASEAN 581 orang: terdiri dari :Indonesia 113 orang (18)%, Malaysia 180 orang (29 %), Singapura 204 orang (33 %), dan Vietnam 84 orang (14 %). Dari hasil Musprov Inkindo DKI Jakarta 2014 ini, Ir. Erie Heryadi sebagai Ketua DPP Inkindo DKI 2010-2014 secara aklamasi terpilih kembali sebagai Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta 20142018. Ini merupakan pertama kalinya di Inkindo DKI Jakarta, Ketua DPP Inkindo DKI dipilih secara aklamasi atau dengan cara musyawarah dan mufakat, tanpa melalui proses pemungutan suara. Disamping itu, melalui ketetapan Musprov Erie Heryadi yang terpilih sebagai Ketua DPP Inkindo DKI 20142018 direkomendasikan sebagai satusatunya calon dari Inkindo DKI untuk menjadi Ketua Umum DPN Inkindo 2014-2018, yang akan dilakukan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Inkindo tahun 2014, sekitar bulan November 2014.

Peresmian Pembukaan Musprov IX Inkindo DKI Jakarta Tahun 2014 oleh Ketua Umum DPN Inkindo

4

INKINDO DKI


dulu, maka LPJK provinsi akan tidak berjalan. LPJK sekarang tidak punya tabungan. Ada 3 provinsi disubsidi. Konsultan disubsidi oleh pelaksana. LPJK nasional menetapkan standar minimal proses SBU 20 hari.

Rangkuman Hasil Semiloka Kepranataan Usaha Jasa Konsultansi, Permen PU No 14/PRT/M/2013, Standar Kontrak, SPAN dan Sertifikasi. Selasa, 24 Juni 2014

Panel I : 1. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme usaha jasa konstruksi nasional dan mengantisipasi Asean Economic Community Tahun 2015, maka pemerintah telah memberlakukan Permen PU 08/2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, dengan menerbitkan klasifikasi usaha jasa konstruksi yang mengacu standar internasional CPC (Central Product Classification). 2. Untuk SBU yang belum mengacu Permen PU 08/2011 masih bisa dipakai s/d 30 Juni 2014. Untuk penandatanganan kontrak setelah 30 Juni 2014, pemenang sudah melakukan konversi SBU dan SKA. 3. Segmentasi Pasar Jasa konsultansi yang diatur dalam Permen PU No 14/MRT/M/2013 meliputi : : • Untuk paket pekerjaan < 750 juta untuk usaha Kecil. • Untuk pekerjaan > Rp 750 juta untuk usaha non kecil. Non Kecil tidak boleh intervensi ke usaha kecil. • Paket pekerjaan jasa konsultansi perorangan < Rp 250 juta. Penerapan apa yang dimaksud dengan usaha Kecil dan Non Kecil perlu dijelaskan definisi terhadap UU No 20 Tahun 2008. 4. Dalam Permen PU No 14/2013 diatur jaminan penawaran dan jaminan sanggah banding harus dari bank. Tapi OJK telah mencabut SE OJK No 04/NB/2013 dan menerbitkan Surat OJK Nomor : S-127/NB.2/2014 tanggal 28 April 2014 . Saat ini PU

sedang melakukan revisi Permen PU menyesuaikan dengan Surat OJK yang baru tersebut. Sebelum revisi keluar maka peraturan yang ada akan tetap diberlakukan. 5. Dalam Revisi Permen PU No 14/2013 mendatang perlu dielaborasi lebih lanjut antara lain tentang : • Kontrak PBC & Design and Build: harus ada SBU Design & Build atau SBU Design (Konsultan) dan SBU Kontraktor (Pelaksana Konstruksi), seperti kebutuhan SBU pada pekerjaan-pekerjaan lainnya. • Perlu standar kontrak tambahan jika pembayaran penyedia jasa dalam bentuk konsorsium (seperti Standar yang diatur pada Peraturan Pajak). • Perlu penjelasan uraian, apa yang dimaksud tenaga ahli overlap pada penawaran/proposal pekerjaan konsultan. • Permasalahan Papua dan Papua Barat, perlu dijelaskan apakah letak lokasi pekerjaan atau lokasi Satker. • Perlu dijelaskan kembali masalah pelaksanaan pekerjaan setelah selesai kontrak maksimal 50 hari kerja terhadap pekerjaan konsultan pengawas yang harus mengawasi pekerjaan konstruksi yang melewati kontrak kerja tahun anggaran (PMK 25). • Perlu diatur/diusulkan ke Pemerintah (Perpres, LPJK), terhadap penawaran biaya yang lebih kecil dari 80 % Pagu Anggaran. 6. Surat OJK No S-127/NB.2/2014 merupakan relaksasi pada perusahaan asuransi untuk dapat menyesuaikan format surety Bond sesuai Perpres pengadaan barang dan jasa. Namun relaksasi tersebut masih bersifat sementara sampai dengan harmonisasi peraturan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. 7. OJK perlu melakukan penertiban terhadap perusahaan-perusahaan asuransi dan menerbitkan daftar asuransi yang berhak menerbitkan Surety Bond sehingga ada kepastian bagi pengguna jasa Surety Bond

maupun pihak Ditjen Perbendaharaan yang melakukan eksekusi pencairan jaminan. 8. Perlu dipahami bahwa masalah jaminan dari Konsultan menggunakan Asuransi/Surety Bond, buka Bank Garansi, dari dulu filosofinya adalah “Bisnis Jasa Konsultan adalah berdasarkan brainware,” jadi bukan aset perdata yang bisa dijaminkan di bank untuk mendapatkan plafon kredit atau jaminan bank. 9. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada Satker/Bendhara proyek untuk meminimalisir permasalahan terkait dengan penerapan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara). Hal tersebut agar tidak menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran kepada penyedia jasa dan tidak optimalnya tingkat penyerapan anggaran. 10. Ditjen Perbendaharaan terbuka terhadap setiap masukan dan upaya penyelesaian permasalahan berkaitan dengan penerapan SPAN, yang dapat dilakukan melalui Satker/ Bendahara proyek terkait.

Panel II 1. Sehubungan dengan banyaknya permasalahan hukum dalam penanganan proyek-proyek yang melibatkan tenaga ahli, maka Kontrak Kerja antara pemimpin perusahaan dan tenaga ahli diperlukan baik untuk mengatur tanggungjawab tenaga ahli secara teknis, administrasi dan hukum pada saat melaksanakan pekerjaan atau pasca pelaksanaan pekerjaan. DPP Inkindo DKI cq BAM perlu menyusun draft standar kontrak antara pimpinan perusahaan dan tenaga ahli yang bisa sebagai acuan. 2. Dalam pelaksanaan sertifikasi Tahun 2014 masih terdapat berbagai permasalahan, sehingga jumlah anggota Inkindo DKI yang mengurus SBU masih relatif sedikit dibanding sebelumnya. Untuk itu Inkindo perlu memberikan masukan-masukan kepada LPJK untuk perbaikan proses SBU.l



8/8/2014 11:09:36 AM


INKINDO DKI

21

8/8/2014 11:12:08 AM

Laporan Utama

Informasi

Susunan Dewan Pengurus Provinsi Harian Masa Bakti 204-208

Para nara sumber berfoto bersama dengan pengurus DPP Inkindo DKI Jakarta.

jaminan/suretyship dengan pencantuman kalusula sebagaimana diatur dalam Perpres 54/2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres No 70/2012 dan peraturan pelaksanaannya. Relaksasi dimaksud berlaku sampai dengan dilakukannya penyempurnaan ketentuan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terkait dengan perusahaan asuransi bermasalah, menurut Satori, telah diterbitkan daftar perusahaan asuransi yang dapat menerbitkan Surety Bond pada website OJK. Namun keputusan terserah pengguna asuransi. Belum menemukan payung hukum yang pas untuk menerbitkan daftar perusahaan asuransi, karena daftar sebelumnya diterbitkan sesuai peraturan Menteri Keuangan. Penggunaan Bank Garansi memberatkan usaha yang modalnya terbatas. Kalau Permen PU mengarah ke Bank Garansi akan menimbulkan permasalahan Menyinggung tentang permasalahan pada penerapan system SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara), Direktur Transfromasi Perbendaharaan , Sudarto, SE, MBA, PhD, mengemukakan koreksian dapat dilakukan melalui Satker terkait, karena penyedia jasa tidak bias

20

INKINDO DKI


berhubungan langsung dengan KPPN. Kedepan KPPN akan memiliki no regsiter supplier, bisa melihat kontrak seluruh Indonesia, vendor yang diblacklist serta ketaatan pajak. Ir. Darwis Darlis, Ketua Badan Advokasi dan Mediasi (BAM) Inkindo DKI Jakarta, mengemukakan pemimpin perusahaan sering harus mempertanggungjawabkan pekerjaan tenaga ahli yang sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dibuat kontrak kerjasama antara pimpinan perusahaan dan tenaga ahli, baik pada saat penanganan pekerjaan atau pasca penanganan pekerjaan. Sesuai dengan Rekomendasi Forum Sumatera, BAM Nasional diharapkan menerapkan standar kerja antara pemimpin perusahaan dan tenaga ahli, pada saat melaksanakan pekerjaan atau pasca pelaksanaan pekerjaan. DPP Inkindo DKI telah menyusun contoh Draf Kontrak Kerja yang dapat menjadi acuan.

Sertifikasi badan usaha Pengurus LPJK nasional, Ruslan Rivai dalam presentasinya menjelaskan persyaratan pengurusan SBU Perencana

dan Pengawas Konstruksi semakin sulit. Misalnya untuk kualifikasi K1 harus memiliki PJT yang merangkap tenaga ahli hanya bisa mengambil satu klasifikasi. Jika akan mengambil klasifikasi lagi harus ada tenaga ahli tambahan. Untuk menengah setiap tambahan 2 subklasifikasi harus tambah tenaga ahli.

Ketua

:

Wakil Ketua Bidang Keanggotaan

:

Wakil Ketua Bidang Pengkajian dan Perencanaan Strategis Wakil Ketua Bidang Kepranataan

:

Wakil Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga

:

Wakil Ketua Bidang Penguatan Kapasitas dan

:

Wakil Ketua Bidang Pengembangan Pasar Sektor Pemerintah Wakil Ketua Bidang Pengembangan Pasar Sektor Swasta dan Luar Negeri Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Wakil Ketua Bidang Pengembangan Konsultan Jasa Konstruksi Wakil Ketua Bidang Pengembangan Konsultan Non Jasa Konstruksi Sekretaris

:

:

: : : : :

Wakil Sekretaris Bidang Keanggotaan

Menjawab pertanyaan bagaimana jika kualifikasi kecil bisa menangani pekerjaan di atas Rp 750 juta, LPJK hanya memotret kemampuan badan usaha dari sisi kemampuan keuangan, tenaga kerja dan pengalaman. Kalau ada pengguna jasa yang menggunakan di atas kemampuan yang ditetapkan oleh LPJK silahkan. Peraturan Menteri PU No. 14 mengatur bahwa yang boleh bertarung di segmen kecil hanya K1 dan K2. Kualifikasi Besar tidak boleh bertarung di kualifikasi Kecil. Untuk proyek swasta Di swasta tidak melihat hal tersebut. Ada klien swasta yang memberikan pekerjaan kecil kepada konsultan kualifikasi besar. Permen PU hanya mengatur pasar sektor pemerintah . Permasalahan di lapangan akan dibawa dalam pembahasan LPJKN. Menyinggung biaya sertifikasi yang semakin mahal, menurut Ruslan, kalau harganya sama dengan

Wakil Sekretaris Bidang Pengkajian dan Perencanaan Strategis Wakil Sekretaris Bidang Kepranataan

:

Wakil Sekretaris Bidang Kerjasama Antar Lembaga Wakil Sekretaris Bidang Penguatan Kapasitas dan Pengembangan Pasar Konsultan Kecil Wakil Sekretaris Bidang Pengembangan Pasar Sektor Pemerintah Wakil Sekretaris Bidang Pengembangan Pasar Sektor Swasta dan Luar Negeri Wakil Sekretaris Bidang Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Wakil Sekretaris Bidang Pengembangan Konsultan Jasa Konstruksi Wakil Sekretaris Bidang Pengembangan Konsultan Non Jasa Konstruksi Bendahara

:

Wakil Bendahara 1

:

Wakil Bendahara 2

:

:

: : : : : : :

Ir. Erie Heryadi PT. Amythas Ir. Novia Damayanti, MBA PT. Gafa Multi Consultant Ir. Anang Prabowo PT. Rancang Prima Mandiri Ir. Suwendi, MSc PT. Marga Graha Penta Ir. Mohammad Nasir PT. Maxitex Utama Indonesia Ir. Ronald Sihombing, MSi Pengembangan Pasar Konsultan Kecil PT. Dessi Mecasilvest Ir. Peter E. Frans PT. Ciriajasa Eng. Consultans Ir. S. Agus Nusantoro, ME. PT. Inacon Luhur Pertiwi Ir. Anas Karim Rivai, M.Ec.Dev. KJPP Anas Karim Rivai & Rekan Ir. Arry Budianto PT. Virama Karya (Persero) Ir. Abdullah Fitriantoro, M.Sc. KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Ir. Yudi Setiabudi PT Dhimar Manggala Miyazawa Safrinal Firdaus, SH PT. Indoprofita Konsultama Ir. Bambang Soendaroe, MT. PT. Lenggogeni Ir. Endang Nurzaman PT. Kanta Karya Utama Dr. Ir. Agung D. Pitono, MSc PT. Prana Sakti Ir. Andriman Karim,MM PT. Sarana Perkasa Konsultan Ir. Imam Hartawan MT PT.Disiplan Consult Ir . Tonih Usmana, M.Si PT. PPA Consultants Ir. Montery Darwin PT. Astri Arena Ir. Mukhsin Moechtar, IPU PT. Jaya C.M. Ir. Agus Mulyanto PT. Multi Grahita Nusantara R. Bambang Kuntjoro , SE. MM, MSi PT. Cipta Jaya Utama Konsultan Ir. Pung S. Zulkarnain, MAPPI (Cert) KJPP. Pungs Zulkarnain & Rekan Oktavia Rimanda V.M., ST. PT. Absolut Ciptaselaras



8/8/2014 11:12:08 AM


INKINDO DKI

5

8/8/2014 11:09:36 AM

Laporan Utama

Informasi

Informasi berimplikasi pada penyerapan anggaran pemerintah yang tidak optimal. Masalah pelaksanaan sertifikasi badan usaha Perencana dan Pengawas Konstruksi juga banyak dipertanyakan oleh konsultan, karena adanya perubahan peraturan yang belum sepenuhnya dipahami oleh konsultan.

Penerapan Subklasifikasi dan Subkualifikasi Baru Dalam Keynote Speech Kepala Badan Pembinaan Konstruksi, yang dibacakan oleh Ir. Agus Rahardjo, Dipl. HE Kepala Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum, mengemukakan diferensiasi antara satu penyedia jasa konsultansi dengan yang lainnya tergantung kepada bagaimana penyedia jasa menyediakan sumber daya manusia dalam bentuk tenaga ahli tetap yang memiliki pemikiran kreatif, kompetensi dan pengalaman sesuai kebutuhan pengguna jasa. Perusahaan konsultan masih relative cenderung menjadi “penyalur” tenaga ahli konstruksi, daripada sebagai usaha jasa konsultansi yang memiliki focus mengembangkan kompetensi tenaga ahli tetap, serta mengupdate pengetahuan teknologi konstruksi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Inkindo sebagai asosiasi mitra pemerintah di bidang jasa konsultansi. Pada bagian lain dikemukakan,

Para Kandidat Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta (dari kiri) : Ir. Anang Prabowo, Ir. Peter E Frans, Ir. Erie Heryadi, Ir. Abdullah Fitriantoro, M.Sc, dan Bambang Bambang Kuntjoro, Kun, SE, MM, M.Si. SE, MM, M.Si.

Susunan Dewan Kehormatan Provinsi Masa Bakti 204-208 Ketua merangkap Anggota Wakil Ketua Merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

: : : : : : :

Ir. Laksmo Imawanto Dipl. Ing. J. Ongkosutjahjo Herty Permana, SE.MM Ir. Siadji SP. Simatupang, MBA Ir. Jumadi S. Witopawiro, MS. Ir. Istanto Oerip Ir. Ontoseno Sukotjo

Susunan Dewan Pertimbangan Organisasi Provinsi Masa Bakti 204-208 Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

INKINDO DKI


: : : : : : : : :

Ir. Bambang H. Wikanta, MM.MT Ir. Bakhri Effendi Ir. Ummi Saraswati Ir. John P. Pantouw, MS Sonny Tamdjid BM, SE.MM Ir. Rosa Ardiana Ir. Reza Abidin, M.Sc. Bowo Sidik Pangarso, SE. Ir. Azhar A. Wahid

Ir. Erie Heryadi menyamapiakan sambutan.

Pemerintah telah menerbitkan Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor IK.0201-KK/978 perihal Pemberlakuan Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi Pada Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun 2014, yang berisi : • Untuk SBU yang belum mengacu Permen PU 08/2011 masih bisa dipakai s/d 30 Juni 2014. • Penandatangann kontrak setelah 31 Maret 2014, pengguna jasa wajib memastikan bahwa penyedia jasa pemenang sudah melakukan proses konversi SBU dan SKA. • Pengadaan untuk Tahun 2014 yang dilaksanakan setelah 30 Juni 2014 wajib menggunakan klasifikasi dan kualifikasi Permen PU No 08/2011.

Ketentuan baru Permen PU No 14/2013 Ketentuan baru dalam Permen PU No 14/2013, yang diundangkan pada Maret 2014, meliputi : a. Pemilihan penyedia jasa konsultan meliputi : - seleksi umum, seleksi sederhana nilai paling tinggi Rp 200 juta. - Pengadaan langsung paling tinggi Rp 50 juta. - Penunjukan langsung yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu serta pekerjaan yang memang produknya sudah menjadi hak cipta atau lisensi.

b. Segmentasi Pasar : - Segmen Pasar jasa konsultansi ditetapkan oleh Menteri PU setelah koordinasi dengan LKPP. - Paket pekerjaan di bawah 750 juta untuk usaha jasa konsultansi Kecil. - Di bawah 250 juta untuk perorangan. c. Personil - Personil yang digunakan dalam suatu paket pekerjaan tidak boleh merangkap pada paket pekerjaan lain pada waktu bersamaan. d. Surat Jaminan : - Untuk paket jasa konsultansi di bawah 750 juta : Bank Umum dan Asuransi. - Untuk paket > 750 juta wajib menggunakan Bank Umum. e. Penggunaan tenaga ahli yang sama untuk beberapa pelelangan akan diklarifikasi. f. OJK telah menerbitkan surat No : 127/2014, 28 April 2014, yang mencabut masalah klausul KKN. Menteri PU akan meninjau peraturan tersebut. Namun sebelum dicabut aturan tentang jaminan asuransi pada Permen PU No 14/2013, maka aturan tersebut tetap berlaku.

Surat Edaran OJK Dalam presentasinya, Kepala Divisi Pengawasan Asuransi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ahmad Satori, mengakui terbitnya SE OJK No : 04/ NB/2013 tanggal 18 September 2013 tentang Pencantuman Klausula Dalam Polis Suretyship untuk tidak menjamin kerugian yang disebabkan oleh praktek korupsi, kolusi dan nepotesime, menjadi polemik. Dalam SE tersebut OJK mendukung Pemerintah dalam pemberantasan KKN. OJK melarang asuransi untuk mengcover pekerjaan yang diperoleh secara KKN. Namun kemudian OJK menerbitkan Surat OJK No S-127/NB.2/2014, yang memberikan relaksasi kepada perusahaan asuransi umum yang dapat memasarkan produk suretyship, yang memperkenankan penerbitan surat



8/8/2014 11:09:45 AM


INKINDO DKI

19

8/8/2014 11:12:07 AM

Laporan Utama

Informasi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo

GBHKO 204-208 Dalam Musprov Inkindo DKI Tahun 2014 ini menghasilkan Ketetapan No 02/TAP-MUSPROV IX-DKI/IV/2014 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Kebijakan Organisasi (GBHKO) Dewan Pengurus Provinsi Inkindo Dki Jakarta Masa Bakti 2014 – 2018, yang berisi sebagai berikut:

Paparan tentang sertifiksi badan usaha oleh LPJK nasional dan Standar Kontrak anatara Pimpinan Perusahaan dan Tenaga Ahli.

Semiloka Kepranataan

1. Visi “Terwujudnya Inkindo DKI Jakarta yang memiliki peran dalam pembangunan, sesuai tuntutan perubahan, peningkatan profesionalisme dan integritas sehingga memiliki posisi tawar yang strategis”

Usaha Jasa Konsultansi - Permen PU No. 14/PRT/M/2013, Standar Kontrak, SPAN dan Sertifikasi

Ketua merangkap Anggota Wakil Ketua Merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota emahaman terhadap kepraAnggota nataan usaha memiliki nilai Anggota strategis bagi perusahaan Anggota untuk dapat mengakses pasar di sektor Anggota terkait. Dalam rangka meningkatkan pemahaman anggota tentang kepranataan usaha di sektor pekerjaan umum, DPP Inkindo DKI Jakarta telah menyelenggarakan Semiloka kepranataan usaha terkait dengan Peraturan Menteri PU No Ketua 14/PRT/M/2013, Standar Ketua dan Tenaga Ahli, KontrakWakil Perusahaan Sekretaris Sistem Perbendaharaan dan Anggaran NegaraAnggota (SPAN) dan Sertifikasi Badan Usaha.Anggota Anggota Dalam sambutannya, Ketua DPP InkindoAnggota DKI, Ir. Erie Heryadi mengemuAnggota kakan pada tanggal 17 Desember 2013 Anggota lalu telah terbit Peraturan Menteri Pe-

P

18

INKINDO DKI


: Ir. Laksmo Imawanto : Dipl. Ing. J. Ongkosutjahjo : Herty Permana, SE.MM PRT paket pekerjaan jasa konsultansi di kerjaan Umum No : : 14/MRT/M/2013 Ir. Siadji SP. Simatupang, MBA atas Rp Tentang Perubahan Peraturan Menteri : Ir. Jumadi S. Witopawiro, MS. 750.000.000 menggunakan surat jaminan yang dikeluarkan Pekerjaan Umum: NomorIr.07/PRT/ Istanto Oerip M/2011 Tentang :StandarIr.Dan Pedoman Ontoseno Sukotjo oleh Bank Umum. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Di sisi lain, banyak juga pertanyaan Jasa Konsultansi. Peraturan tersedari anggota terkait dengan penerapan but tentu saja masih belum banyak Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran dipahami oleh para pelaku usaha jasa Negara (SPAN), yang menyebabkan konsultansi. Dalam Permen PU No : PRT terlambatnya proses pembayaran. Hal 14/MRT/M/2013 tersebut antara lain : antara Ir. Bambang H. Wikanta, MM.MT ini mungkin karena belum tersosialdiatur hal-hal baru, lain tentang : Ir. Bakhri Effendi isasinya secara baik sistem SPAN di segmentasi pasar jasa konsultansi dan : jaminan Ir. Ummi Saraswati lingkungan Satker/Bendahara Proyek, ketentuan tentang asuransi, : Ir. John P. Pantouw,sehingga MS penerapan sistem tersebut yaitu : : Sonny Tamdjid BM, SE.MM masih banyak mengalami kendala di • Nilai Paket pekerjaan jasa Kon: dengan Ir. Rosa sultansi sampai Rp Ardiana lapangan. Hal tersebut tentu saja tidak : Ir. Reza Abidin, M.Sc. dapat dibiarkan terlalu lama, karena 750.000.000 diperuntukan untuk : Bowo Sidik Pangarso, SE. disamping menghambat kelancaran usaha kecil. : Ir. Azhar A. Wahid usaha penyedia jasa juga dapat • Penggunaan surat jaminan untuk

2. Misi a. Peningkatan pelayanan, kompetensi, dan pemahaman Kode Etik anggota

b. Mengefektifkan struktur organisasi Inkindo DKI Jakarta. c. Meningkatkan hubungan sinergis Inkindo DKI Jakarta dengan DPN, Pemprov DKI Jakarta, dan institusi nasional. d. Mengupayakan terwujudnya regulasi usaha jasa konsultansi di tingkat provinsi dan nasional. e. Berupaya mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. f. Meningkatkan Advokasi, Regulasi dan Perlindungan Anggota secara berkesinambungan. g. Melindungi pangsa pasar usaha kecil dan meningkatkan kerjasama usaha kecil dengan usaha non kecil. h. Pengembangan pasar melalui peningkatan kompetensi, jaringan ke luar negeri, penetrasi pasar swasta dan inovasi. i. Peningkatan pencitraan melalui berbagai macam media massa, bakti sosial, dan bakti profesi. j. Peningkatan profesionalisme dan daya saing anggota di segala bidang, khususnya menghadap ASEAN Communitty Tahun 2015. 3. Arahan Program a. Keanggotaan 1) Peningkatan Pelayanan Administrasi Keanggotaan. 2) Peningkatan Kompetensi Anggota.

3) Penegakkan dan pemahaman Kode Etik Inkindo. b. Keorganisasian 1) Internal • Meningkatkan pemahaman organisasi bagi para pengurus. • Mengefektifkan struktur organisasi Inkindo DKI Jakarta. • Merekomendasikan perubahan AD/ART Inkindo sesuai kepentingan anggota Inkindo DKI Jakarta. • Meningkatkan tingkat kepedulian anggota kepada organisasi. • Meningkatkan Program dan pengembangan kapasitas serta usaha bagi anggota. 2) External • Meningkatkan keharmonisan dengan DPN Inkindo untuk meningkatkan efektifitas program kerja DPP Inkindo DKI Jakarta. • Meningkatkan peran aktif Inkindo DKI menjadi perwakilan di institusi terkait di Provinsi DKI Jakarta. • Meningkatkan hubungan sinergis Inkindo DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta. • Meningkatkan daya tanggap organisasi menghadapi Perdagangan Bebas ASEAN 2015, antara lain melalui kegiatan studi banding, kerjasama

Foto bersama dengan Gubernur DKI, Joko Widodo, seusai memberikan sambutan.

Foto bersama dengan Gubernur DKI, Joko Widodo, seusai memberikan sambutan.



8/8/2014 11:12:06 AM


INKINDO DKI

8/8/2014 11:09:55 AM

Laporan Utama kemitraan dengan konsultan manca negara, serta mendorong insinyur Indonesia teregister di tingkat ASEAN. c. Kesekretariatan 1) Percepatan pelayanan Administrasi Keanggotaan, antara lain melalui sistem online dan memperpanjang masa berlaku KTA 2-3 tahun. 2) Mengupayakan percepatan Proses SBU Jasa Konsultansi Konstruksi dan Non Jasa Konstruksi. 3) Peningkatan kinerja setprov Inkindo DKI Jakarta. d. Iklim Usaha 1) Mengupayakan penggunaan Pedoman Standar Minimal Biaya Jasa Konsultansi/Billing Rate Inkindo oleh pengguna jasa di tingkat nasional dan provinsi. 2) Penyesuaian secara reguler Pedoman Standar Minimal Biaya Jasa Konsultansi/Billing Rate Inkindo dalam rangka mendorong peningkatan profesionalisme. 3) Berupaya mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dengan menegakkan sanksi organisasi kepada anggota, dan mendorong persaingan usaha yang sehat secara nasional. 4) Mendorong kerjasama antar asosiasi sejenis untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. 5) Perbaikan sistem penganggaran, pengadaan barang dan jasa, jenis kontrak, sistem pertanggungjawaban, yang berpihak kepada penyedia jasa. 6) Mengupayakan penggunaan jasa asuransi dalam pencairan uang muka, sesuai ketentuan Perpres No 70/2012. 7) Mengupayakan perijinan dan perpajakan yang meringankan anggota.

8

INKINDO DKI


Laporan Kilas Khusus Berita

Kilas Berita e. Advokasi & Mediasi 1) Advokasi • Meningkatkan Advokasi Regulasi secara berkesinambungan. • Meningkatkan Advokasi Perlindungan Anggota. 2) Mediasi Meningkatkan mediasi anggota untuk kasus-kasus internal maupun eksternal. f. Pengembangan Pasar 1) Kecil : Melindungi pangsa pasar usaha kecil dan meningkatkan kerjasama usaha kecil dengan usaha non kecil. 2) Non Kecil dan Luar Negeri : Meningkatkan kompetensi dan mengembangkan kerjasama dengan usaha sejenis di luar negeri. 3) Swasta Perluasan pangsa pasar swasta melalui regulasi dan peningkatan pengenalan terhadap eksistensi anggota Inkindo. 4) Inovasi Mengupayakan peluang usaha jasa konsultansi baru melalui penerapan inovasi, antara lain jasa audit bangunan. g. Sertifikasi Badan Usaha 1) Jasa Konstruksi • Mengupayakan kebijakan SBU yang lebih berpihak kepada kepentingan anggota. • Mengupayakan sinkronisasi SBU dengan SKA dan perijinan lainnya. 2) Jasa Non Konstruksi • Mengintensifkan penggunaan SBU Non Jasa Konstruksi di lingkungan pengguna jasa terkait. • Mengupayakan payung hukum agar penerbitan SBU Jasa Konsultansi Non Konstruksi melalui Inkindo. h. Kehumasan dan Publikasi 1) Mengembangkan sarana dan prasarana komunikasi, publikasi, dan informasi, antara lain, penyempurnaan dan updating website secara menerus.

2) Peningkatan pencitraan melalui berbagai macam media massa, bakti sosial, dan bakti profesi. 3) Meningkatkan komunikasi publik yang lebih efektif. i.

Pengkajian dan Perencanaan Strategis. 1) Internal Menyiapkan sarana dan prasarana untuk meresponse isu-isu strategis yang berkembang, khususnya yang terkait dengan usaha jasa konsultansi. 2) Eksternal Mengkaji kebijakan-kebijakan terkait dengan dunia usaha jasa konsultansi.

Pedoman APBO 204 Sesuai dengan Ketetapan Musprov No 03/TAP-MUSPROV IX-DKI/IV/2014 Tentang Pengesahan Pedoman Anggaran Pendapatan Dan Belanja Organisasi (APBO) Dewan Pengurus Provinsi Inkindo Dki Jakarta Masa Bakti 2014 – 2018, yang berisi sebagai berikut: 1. APBO menganut prinsip anggaran berimbang. 2. Sistem pengelolaan asset dan keuangan berbasis kinerja dengan mengutamakan program-program organisasi yang strategis bagi kepentingan anggota dan organisasi, dengan mengedepankan prinsipprinsip Good Corporate Governance. 3. Efiisiensi pengelolaan keuangan DPP dengan memprioritaskan kegiatan yang berkaitan dengan program-program pelayanan kepada anggota, peningkatan kapasitas Anggota, dan perluasan pasar anggota. 4. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan organisasi lain (Fund Raising) yang tidak mengikat, melalui pengembangan Badan-Badan yang bersifat profit-center, kerjasama sponsorship, dan sumbersumber dana dari institusi lain baik dari pemerintah maupun swasta.*

Ada peluang memanfaatkan dana asing yang berjumlah besar dan sektor swasta dalam negeri. Diperlukan cara untuk menyalurkan dana-dana tersebut untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur. Untuk itu pemerintah perlu melakukan upaya-upaya : belajar dari negaranegara yang berhasil, diperlukan transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik untuk menciptakan kepercayaan investor, dan penataan kelembagaan yang sehat. Strategi ADB tahun 2020 telah mengidentifikasi wilayah operasi inti meliputi : infrastruktur, lingkungan termasuk perubahan iklim, kerjasama dan integrasi regional, pengembangan sektor financial dan pendidikan. ADB memiliki peran dalam hal mendukung pemerintah untuk menciptakan iklim kondusif bagi terwujudnya sumber dana di sektor swasta atau Private Financial Inisiative (PFI), melalui : regulasi yang sehat, transparan, dan mudah diprediksi; memberikan penasehatan

proyek-proyek PPP (PPP Advisory), dan ikut mempercepat pendanaan untuk proyek-proyek kerjasama pemerintah dan swasta (PPP). Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh ADB antara lain : ASEAN Infrastructure Fund (AIF), Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF), dan India Infrastructure Finance Limitted (IIFCL). AIF akan memberikan pinjaman hingga $ 3,6 miliar dan dapat membangkitkan investasi sebesar $ 12 miliar melalui pendanaan penyertaan ADB. Menyinggung tentang tren proyekproyek jasa konsultansi ke depan, menurut ADB : • Alternatif metode pengadaan : - Semakin meningkatnya penggunaan Design and Build. - Semakin meningkatnya penggunaan performance based contract (PBC) yang lebih focus kepada pemeliharaan. • Fokus pada biaya siklus hidup (life cycle cost). - Perlunya optimalisasi investasi

bukan hanya pada aspek biaya modal tetapi juga termasuk biaya pemeliharaan dan biaya lain yang timbul. - Diperlukan kehalian dalam hal financial dan pengetahuan operasional. • Memperluas peran financial sektor swata (PFI) melalui : - Pendanaan asset sektor swasta melalui PPP, BOT, DBFOT, dan lain-lain. - Pembagian risiko yang optimal antara pemerintah dan swasta. Indonesia merupakan pasar konstruksi terbesar di ASEAN. Dalam makalahnya berjudul “Sustainability of Consultancy Business”, tokoh konsultan Indonesia Prof. Dr. Ir. Wiratman Wangsadinata, mengemukakan dalam tataran global, pasar konstruksi terbesar pada tahun 2020 dipegang oleh China (19,1 %), disusul masing-masing oleh AS (16,9 %), India (5,1 %), Jepang (5,1 %), Korea Selatan (3,2 %) dan Indonesia di urutan ke 13 sebesar 2,3 %. Namun di lingkungan ASEAN, pasar konstruksi pada tahun 2015, yang terbesar diduduki Indonesia (63 %), Singapura (10 %), dan Malaysia 8 %, lainnya hanya 6-7 %. Menurut Prof. Wiratman, kunci sukses dalam bidang konsultan adalah membangun kontak-kontak baru, menjaga kepercayaan klien yang ada dan tetap fleksibel dalam menangani proyek-proyek. Persaingan dalam bidang konsultan teknik bukan pada tingkat negara atau perusahaan, tetapi lebih merupakan persaingan dalam melakukan rekrutmen orang-orang teknik dan manajerial yang handal.

Dua anggota Inkindo DKI Jakarta memamerkan hasil karyanya di stand Inkindo DKI Jakarta.

Untuk mewujudkan bisnis yang berkelanjutan diperlukan : model bisnis baru, organisasi yang adaptif, visi yang jelas kemana arah tujuan, investasi orang dan mengelolanya, memiliki sistem operasi yang kuat, menanamkan kultur inovasi, strategi dan eksekusi yang handal. l



8/8/2014 11:09:56 AM


INKINDO DKI

17

8/8/2014 11:12:05 AM

Laporan Khusus

Kilas Berita

Inkindo Selenggarakan Konferensi FIDIC-ASPAC & TCDPAP

K

onferensi FIDIC-ASPAC & TCDPAP, dengan tema “ Business Sustainaibility, Asia Pacific Collaboration for Global Partnering in Consultancy “diselenggarakan di Nusa Dua Bali, 2-5 Maret 2014, di Hotel Westin Resort. Ini merupakan yang kedua kalinya Inkindo juga menjadi tuan rumah Konferensi TCDPAP. Yang pertama diselenggarakan pada tahun 2003. Konferensi secara resmi dibuka oleh Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika, dan sebagai Keynote Speaker, hadir Wakil Presiden 2004-2009, H. Muhammad Jusuf Kalla. DPP Inkindo DKI Jakarta ikut berpartisipasi dalam pameran di acara tersebut, antara lain ; Anggota : PT. Yodya Karya, PT. Bina Karya, PT Rekayasa Engineering, dan Non Anggota : PT. KMI Wire and Cable Tbk. Dalam konferensi mengemuka beberapa makalah baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam makalah Asian Development Bank (ADB), tentang “ Asia Pacific Business Outlook 2014,”, dikemukakan tentang potret dan prospek perkembangan ekonomi Asia Pasifik Tahun 2014. Kawasan Pasifik posisinya semakin penting karena dari jumlah penduduknya 54,7 % dari jumlah penduduk dunia. Sedangkan di kawasan Asia Pasifik sendiri, jumlah penduduk terbesar di pegang China (34,8 %), India (30,9 %) dan Indonesia (6,2 %). Dari jumlah konsumsi energi dunia, kawasan Asia Pasifik memegang porsi 39,5 %, Amerika Utara dan Selatan 22 % dan Eropa 22,6 %. Sedangkan di kawasan Asia Pasifik, pengguna energi terbesar adalah China (50 %), India (14,2 %), Korea Selatan (5,1 %) dan Indonesia (4,3 %). Pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang Asia diperkirakan akan meningkat menjadi 6,2 % dari 6 % pada tahun 2013.

16

INKINDO DKI


Ir. Laksmo Imawanto (paling kiri) menjadi moderator dengan para nara sumber : (dari kiri) Dr. Ir. Sudjana Royat, Ir. Tarmizi A. Karim, M.Sc, dan Ir. Adjar Prayudi, MCM, MCE.

Dari Seminar Pemberdayaan Masyarakat Inkindo DKI Jakarta

Program PNPM Mandiri akan terus dilanjutkan

Pasca Tahun 2015

Stand Inkindo DKI Jakarta pada acara Konferensi FIDIC-ASPAC & TCDPAP di Bali.

Beberapa tantangan yang akan dihadap ke depan di kawasan Asia Pasifik adalah : 1. Pertumbuhan jumlah penduduk sekitar 750 juta pada kurun waktu 2008-2025. 2. Perubahan secara demografis didorong oleh urbanisasi yang cepat : • Antara tahun 2010 dan 2014 akan ada pertambahan jumlah penduduk perkotaan sebesar 1 milyar orang. • Pada tahun 2050 urbanisasi diperkirakan akan meningkat

menjadi sekitar 53 % dari pertumbuhan pada tahun 2010 sebesar 43,5 %. • Peningkatan secara massif kebutuhan infrastruktur kota.

S

elama perjalanannya hingga awal tahun 2014, PNPM Mandiri telah banyak mencapai keberhasilan-keberhasilan, seperti kemitraan dalam pelaksanaan program, kemanfaatan yang dirasakan langsung oleh warga miskin, tumbuhnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat, serta capaian keberhasilan lainnya. Meskipun disadari pula bahwa masih terdapat beberapa tantangan serta permasalahan yang perlu diatasi dalam rangka lebih mendukung optimalisasi

ADB memperkirakan investasi infrastruktur yang diperlukan setiap tahun antara 2008-2020 sebesar $750 miliar. Kebutuhan financial untuk investasi tidak dapat lagi dipenuhi hanya oleh anggaran pemerintah, tetapi memerlukan dukungan institusi multilateral, seperti ADB.

pelaksanaan PNPM Mandiri. Capaian keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri tersebut merupakan kontribusi peran dari berbagai pihak, antara lain pelaku-pelaku yang handal dalam melakukan pendampingan, baik Pengelola Program, fasilitator maupun Konsultan Manajemen, dan pihak lainnya. Dengan demikian, keberhasilan PNPM Mandiri salah satunya didukung oleh kapasitas pendamping program yang mempunyai kreatifitas dan inovasi, komitmen yang kuat untuk



8/8/2014 11:12:04 AM


INKINDO DKI

8/8/2014 11:10:01 AM

Laporan Khusus menjadi agen perubahan, serta upaya untuk terus menerus mengembangkan kapasitasnya. Berpijak pada hal tersebut, Konsultan Manajemen sebagai salah satu pelaku pendampingan PNPM Mandiri, perlu mengembangkan kapasitasnya agar tetap konsisten memiliki komitmen kuat dan kapasitas untuk menggulirkan proses pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan bersama pelaku program lainnya. Konsultan Manajemen berperan sebagai pemegang ’tongkat estafet’ pendampingan program baik dari atas ke bawah (konsep ke lapangan) maupun bawah ke atas (pengalaman praksis lapangan ke pembaruan konsep). Tuntutan terhadap tingginya komitment, kapasitas dan tanggungjawab konsultan dalam pelaksanaan pendampingan PNPM Mandiri perlu didukung dengan ruang gerak dan kontribusi yang memadai kepada konsultan sehingga dapat lebih optimal berperan dalam keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri, antara lain terkait dengan pengendalian tenaga ahli, manajemen kegiatan pengembangan kapasitas, dan lain-lain. Untuk dapat merumuskan kontribusi dan peran Konsultan yang lebih

efektif dan optimal dalam mendampingi pelaksanaan PNPM Mandiri, maka Inkindo DKI Jakarta menyelenggarakan Seminar Nasional ”Menggagas Masa Depan PNPM Mandiri Pasca Tahun 2015 “, tanggal 2 April 2014, di Hotel Sahid. Seminar ini diikuti oleh sekitar 150 peserta, dari kalangan pejabat pemerintah, konsultan anggota Inkindo, Satuan Kerja (Satker) Proyek Pemerintah terkait, perguruan tinggi, dan asosiasi terkait. Bertindak selaku Keynote Speaker adalah Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, DR (HC) Dr. H.R. Agung Laksono sekaligus membuka secara resmi seminar ini. Adapun nara sumber adalah : Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenko Kesra, Dr. Ir. Sudjana Royat, D.E.A, Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri, Ir. Tarmizi A. Karim, M.Sc, Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Ir. Adjar Prayudi, MCM, MCE, Perwakilan World Bank , George Sorayadan perwakilan ADB, Siti Hasanah. Sebagai moderator adalah Ir. Laksmo Imawanto (Sesi 1) dan Bowo Sidik Pangarso, SE. (Sesi 2)

Menko Kesra Dr. Agung Laksono berdiskusi dengan para pengurus Inkindo DKI Jakarta.

0

INKINDO DKI


Kilas Berita

Kilas Berita Dalam sambutannya, Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta, Ir. Erie Heryadi, antara lain mengemukakan bahwa ada dua hal penting yang diharapkan dari seminar ini, yaitu tentang keberlanjutan PNPM ke depan dan masalah tender ”non consulting services”. Menurutnya, pelaksanaan pengadaan non-consulting services, dimana peran konsultan hanya membayar gaji dan menyediakan kantor, bukan merupakan fungsi konsultan. Saat ini banyak contoh dimana terjadi banting-bantingan harga dalam menentukan fee, sehingga ada pekerjaan yang berhenti di tengah jalan. Non-consulting services bukan pekerjaan konsultan tetapi ditender untuk perusahaan konsultan. Wakil Ketua Umum DPN Inkindo, Ir. Nugroho Pudji Rahardjo, dalam sambutannya mengemukakan salah satu kebijakan strategis PNPM Mandiri untuk meningkatkan Indeks Pencapaian Manusia (IPM). Indonesia merupakan salah satu contoh sukses dalam pendidikan dasar dan kesetaraan gender. Konsultan Inkindo berperan aktif secara berjenjang dalam pelaksanaan PNPM. Memberikan apresiai besar kepada Inkindo DKI dalam penyelenggaraan seminar, merupakan wujud fungsi organisasi. Ketua Panitia Pelaksana, Bowo Sidik Pangarso, SE, dalam sambutannya mengemukakan, seminar ini bertujuan mengembangkan kapasitas konsultan di Indonesia yang memiliki kapasitas dan motivasi untuk mempersiapkan keberlanjutan program dan kontribusi pada penurunan angka kemiskinan. Secara khusus Seminar ini bertujuan untuk : • Meningkatkan pemahaman mengenai arah kebijakan Pemerintah terkait keberlanjutan PNPM Mandiri. • Merumuskan kontribusi Konsultan dalam pendampingan keberlanjutan Program PNPM Mandiri. • Merumuskan Optimalisasi Tugas dan Fungsi Konsultan dalam Pengendalian Tenaga Ahli dan kualitas pengendalian kegiatan pendampingan PNPM Mandiri. • Membahas dan merumuskan kelanjutan program.

Para anggota dengan penuh perhatian mengikuti sosialisasi perpajakan jasa konsultansi yang diselenggarakan di Auditorium Ditjen Pajak.

merupakan kegiatan sosialisasi paling banyak diminati anggota. Pajak konsorsium pernah menjadi kasus besar di Inkindo DKI Jakarta,” jelas Erie Heryadi. Sebagai nara sumber dalam sosialisasi ini adalah Direktorat Peraturan Perpajakan 1 dan Direktorat Perpajakan 2. Beberapa hal yang mengemuka dalam diskusi dan tanya jawab antara lain : 1. Jasa Konsultansi Konstruksi : 4 % SBU, 6 % tanpa SBU 2. Jasa Konsultansi Non Konstruksi 2 % 3. Konsultan yang 100 % non konstruksi terkena 2 % tidak final. 4. Konsultan yang memiliki non konstruksi dan konstruksi, non final dibuat secara proporsional. 5. Pegawai tetap memiliki gaji tetap dan tidak punya penghasilan lain., Pegawai tetap : jumlah tertentu secara tetap atau kontrak secara teratur. Pegawai honorer dan pegawai kontrak teratur merupakan pegawai tetap meskipun statusnya kontrak. Bukan pegawai : imbalan jasa berdasarkan perintah. Dari sisi perpajakan, yang penting bagaimana penghasilannya dibayar bukan

status kepegawaiannya.. Jika pembayaran tetap maka pegawai tetap. Kalau dibayarnya prestasi tertentu digolongkan sebagai pegawai tidak tetap. 6. Penghasilan bruto s/d 50 M, potongan 50 %. 7. Kalau bisa ada sosialisasi ke Bendahara Proyek karena Bendahara sering berubah, sehingga jika mengkuti Bendahara salah. 8. Sekarang di KPPN satu kontrak yang dikerjakan secara konsorsium bisa dibayar ke masing-masing dengan mengeluarkan faktur pajak, na-

mun banyak Bendahara tidak mau melakukan hal itu. 9. PPN tidak dipungut hanya untuk proyek pemerintah, yaitu proyek yang ada dalam DIP. Jadi kalau bukan proyek pemerintah maka tetap terkena PPN. 10. Pegawai pajak tidak bisa membuka SPT, tetapi jika seseorang diminta memberikan SPT oleh pihak lain maka pihak Pajak tidak bisa melarang. Kalau BPK meminta SPT di luar kewenangan Ditjen Pajak. Belum tahu apakah ada UU yang melarang seseorang meminta SPT.



8/8/2014 11:10:02 AM


INKINDO DKI

15

8/8/2014 11:12:03 AM

Laporan Khusus

Kilas Berita

Kegiatan Sosialisasi Pajak Inkindo DKI 2014

P

emahaman tentang regulasi perpajakan memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan usaha jasa konsultansi. Dalam rangka meningkatkan pemahaman Anggota Inkindo DKI Jakarta tentang regulasi perpajakan Bidang Usaha Jasa Konsultansi, DPP Inkindo DKI Jakarta bekerjasama dengan Direktorat Penyuluhan dan Humas, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, telah menyelenggarakan Sosialisasi Pajak dan Penyiapan SPT Tahun 2013 Bidang Usaha Jasa Konsultansi pada 14 April 2014. Dalam sambutannya mewakili Direktur Penyuluhan dan Humas Direk-

torat Jenderal Pajak, dikemukakan oleh Kasubdit Penyuluhan dan Humas Sanitias, bahwa Ditjen Pajak Menyambut baik inisiasi Inkindo DKI untuk menyelenggarakan sosialisasi ini dalam rangka memahami masalah perpajakan. Ditjen Pajak belum sepenuhya bisa menjangkau seluruh wajib pajak, karena ada 22 juta wajib pajak pribadi dan 200 ribu wajib pajak badan usaha. Pada bagian lain Ir. Reza Abidin, M.Sc selaku panitia penyelenggara mengemukakan, agar kerjasama dapat dilanjutkan ke depan dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan pajak. Beberapa point penting yang perlu dipahami konsultan antara lain terkait dengan :

• Pemotongan Pajak Jasa Konsultansi Konstruksi dan Non Konstruksi. • Pajak jasa konstruksi adalah Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi yang ada bangunan fisiknya. • Jika punya SBU 4 % final, tanpa SBU 6 %. • Bagaimana membebankan pajak konstruksi dan non konstruksi. • Jika peredaran bruto di bawah Rp 4,8 M terkena 1 %. Ketua DPP Inkindo DKI - Ir. Erie Heryadi menyampaikan, Inkindo DKI selalu menyelenggarakan kegiatan yang bermanfaat bagi anggota. ”Sosialisasi perpajakan merupakan prioritas, karena

Para nara sumber dari Ditjen Pajak menyampaikan makalah pada acara sosialisasi.

4

INKINDO DKI


PPM Mandiri akan tetap dilanjutkan Dalam sambutannya, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI, DR. Dr. H.R. Agung Laksono, menyatakan apresiasinya kepada Inkindo yang menggagas forum seminar ini. Selama periode KIB 1 dan KIB 2 , maka PNPM Mandiri merupakan prioritas program di bawah Menko Kesra. Lembaga donor juga memberikan prioritas pada penanggulangan kemiskinan. Bukan hanya target Indonesia tetapi juga target internasional MDGs. Program kedepan adalah Sustainable Development Goals (SDGs) . Ia juga menyambut baik inisiatif Inkindo yang telah memberikan kontribusi pada pelaksanaan PNPM Mandiri. “Presiden SBY sudah memberikan rekomendasi kepada pemerintah mendatang untuk melanjutkan program PNPM Mandiri, karena angka kebocoran yang rendah, “ ungkap Menko Kesra Agung Laksono. Pada bagian lain Menko Kesra mengungkapkan, pendampingan merupakan aspek yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri merupakan progam andalan untuk pemberdayaan masyarakat. Sejak ditetapkannya tahun 2007, program ini telah mendapat sambutan baik dari masyakarat, karena masyarakat merasa “diewongke” karena sebagai aktor utama dalam proses pembangunan. Sehingga rasa memilikinya menjadi besar. Dengan tingkat partisipasi dan ownership yang tinggi, sehingga program ini melekat di masayarakat. Keberhasilan PNPM Mandiri menjadi perhatian dunia. Telah banyak dikunjungi oleh beberapa negara. Mereka ingin menimba ilmu dari kita, merupakan lesson learned yang perlu dilanjutkan. Pilipina mengaku mengkopi program peningkatan kecamatan yang merupakan inti program PNPM Manidir. “Kita patut bangga karena telah sukses melaksanakan PNPM Mandiri,” jelasnya. Dikemukakan juga, agenda 5 pilar keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat adalah : Integrasi perencanaan, keberlanjutan pendampingan, penguatan lembaga masyarakat,

Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta, Ir. Erie Heryadi, menyampaikan sambutan.

penguatan lembaga daerah, tata kelola yang baik. Akan ada remunerasi bagi pendamping PNPM, sudah diajukan ke Menkeu. Pemda akan menjadi aktor utama dalam pelaksanaan PNPM. Dengan adanya UU Desa PNPM lebih diperlukan. Diperlukan pendamping yang lebih kompeten, satu desa satu perencanaan. Perlu penguatan kapasitas desa. “Pendampingan bukan cost tetapi investasi jangka panjang untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan madani. Sistem pendampingan yang baik berjalan secara berkelanjutan. Tidak boleh dimanfaatkan oleh kepentingan politik”, ujar Menko Kesra. Prinsip-prinsip PNPM ada dalam UU Desa Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenko Kesra, Dr. Ir. Sudjana Royat, D.E.A, mengemukakan ke depan PNPM tetap ada hanya lebih dikonsolidasikan dan menyatu dengan UU Desa. Sebagian pasal-pasal UU Desa mengadopsi prinsip-prinsip PNPM Mandiri. Yang membedakan dengan proyek pemberdayaan lain adalah bukan hanya terwujudnya sarana fisik tetapi juga pemberdayaan SDM, dibangkitkan mimpi mereka sendiri, The Power of Dreaming. PNPM dibutuhkan selama ada orang miskin.

Menurut Sudjana Royat, masuknya prinsip-prinsip PNPM ke dalam UU Desa untuk memastikan keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat Artinya : meregulerkan , melembagakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam tata kelola Desa, dan tidak lagi harus menjadi proyek/kegiatan Kementerian. Faktor sukses PNPM Mandiri yang perlu dilanjutkan adalah : • Alokasi dana langsung disalurkan ke kelompok masyarakat dengan cara sederhana dan terukur. • Diberikan pendampingan intensif berjenjang, mengembangkan kapasitas kader desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. • Adanya afirmatif terhadap kaum perempuan dan masyarakat/miskin. • Penentuan prioritas, pemilihan pengelola kegiatan dan forum pertanggungjawaban/serah terima hasil kegiatan dilakukan dalam Musyawarah Desa. • Semua kegiatan skala desa dilakukan swakelola dengan mengikutkan penduduk miskin, baik pembangunan infrastrutur, pengelolaan pelayanan public maupun pengembangan ekonomi rumah tangga. • Mampu menyerap tenaga kerja lokal secara signifikan, dan memiliki potensi untuk menciptakan lapangan pekerjaan sesuai keterampilan dan kondisi desa. • Transparansi dan akuntabilitas menjadi prosedur baku pada setiap tahap kegiatan dengan sanksi tegas dan jelas. Ia mengemukakan PNPM Perkotaan mendapat award dari World Bank, karena transparansi. Tidak main-main menegakkan better governance, ada beberapa pejabat yang menyeleweng masuk penjara. Bagaimana menyiapkan PNPM yang sesuai dengan UU Desa ( UU No 6 Tahun 2004 Tentang Desa). Membutuhkan banyak pendamping TTG (teknologi tepat guna). Diperlukan adanya masa transisi PNPM menuju UU Desa. CSR sudah mengarah bukan charity tetapi kearah pemberdayaan. Hal itu sudah mulai dilakukan oleh



8/8/2014 11:10:09 AM


INKINDO DKI

8/8/2014 11:10:04 AM

Laporan Khusus

Laporan Khusus

Menko Kesra, Dr. Agung Laksono, menyampaikan Keynote Speech.

perusahaan asing maupun dalam negeri seperti : Badak Bontang, Exxon, Conoco. “Partisipasi Inkindo sangat dibutuhkan, jelasnya. Percepatan dan penguatan pembangunan desa Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri, Ir. Tarmizi A Karim, MS.SC, menyatakan PNPM Mandiri Pedesaan yang dilaksanakan sejak tahun 2007, telah menjadikan masyarakat kembali menemukan jati dirinya. Dalam rangka percepatan dan penguatan pembangunan perdesaan, sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa di akhir Tahun 2013 telah ditetapkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang merupakan aktualisasi konsep pemberdayaan masyarakat dengan prinsip dari-oleh-untuk masyarakat (DOUM), yang berarti : • Adanya pengakuan terhadap eksistensi dan hak-hak masyarakat. • Kepercayaan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan secara mandiri. • Tanggungjawab pemerintah dalam memberikan fasilitasi dalam pengalokasian anggaran pembangunan

2

INKINDO DKI


dan peningkatan kapasitas melalui pendampingan. Selanjutnya dijelaskan, UU Desa mengedepankan nilai pengarusutamaan perdamaian dalam pembangunan (peace mainstreaming development). Beberapa isu strategis yang merupakan kemajuan dalam UU Desa, antara lain : • Pembagian Desa Adat dan Desa adminsitrasi (umum) • Pengalokasian 10 % APBN untuk Desa. Ditaksir: akan ada dana 60 T mengalir ke desa-desa, atau sekitar Rp 1,4 M per desa. • Perubahan periodesasi masa jabatan kepala desa dari 2 x 6 tahun menjadi 3 kali 6 tahun. • Perencanaan pembangunan desa sebagai salah satu input perencanaan pembangunan daerah. • Pemberdayaan masyarakat (Community Driven Development) sebagai pendekatan utama pembangunan desa. • Dari 13 pasal pengaturan desa yang tercantum dalam UU ini, terdapat 3 issu utama , yang merupakan bentuk pengakuan terhadap keberdaan hak-hak masyarakat, yaitu : Potensi Lokal, Demokrasi dan Kompetisi, Kemandirian serat Keberlanjutan. • Dari UU Desa akan dibuat 8 PP. Di bagian lain dijelaskan, kemiskinan turun tapi Indeks Gini naik, ada jurang kemiskinan dan kaya yang besar. Diharapkan UU Desa dapat mengatasi hal tersebut. Tahun 2015 tersedia pagu indikatif sebesar 10,5 triliyun untuk program PNPM. Kemandirian kedepan : “sustainable development. “Banyak konsep birokrasi yang perlu diubah untuk pemberdayaan, “ ujar Tarmizi. Dalam sesi diskusi dinyatakan oleh Tarmizi, fokus pemberdayaan masyarakat ke depan memiliki kelembagaan yang berkelanjutan. Dengan adanya UU Desa ada institusi yang dekat dengan rakyat. Kedepan akan berpikir tentang ekonomi rumah tangga. PNPM masih jalan, transisi 3-4 tahun. Akan ditangani yang bersifat lintas desa. Perlu reward and punishment. Singapur maju karena ada reward and punishment.

Masyarakat merasa memiliki Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Ir. Adjar Prayudi, MCM, MCE menyatakan jika masyarakat dilibatkan hasilnya lebih baik karena masyarakat merasa memiliki. Jika Progam baik perlu dilanjutkan kedepan. “Jika Inkindo maunya tidak sekedar sebagai juru bayar, maka perlu didiskusikan, ungkapnya. Selanjutnya Adjar Prayudi mengemukakan Konsultan PNPM Mandiri Perkotaan berperan dalam hal memastikan kinerja pelaksanaan yang berkualitas dan tujuan program yang optimal. Menjamin diterapkannya metode implementasi PNPM Perkotaan yang tepat, efektof dan efisien. Membantu PMU secara operasional. Pekerjaan konsultan butuh keahlian spesifik, tidak hanya menjadi juru bayar. Jumlah total kebutuhan SDM untuk pendampingan sekitar 8000 lebih. Merupakan Program Bank Dunia George Soraya dari perwakilan Bank Dunia di Indonesia mengemukakan, Bank Dunia salah satu mitra pengembangan PNPM. Community Driven Development (CDD) Program merupakan program Bank Dunia di seluruh dunia mendekati 20 % . Dengan konsep CDD biayanya 30-40 % lebih murah dibanding program lainnya. Program rekonstruksi perumahan di Yogyakarta 350 ribu rumah dibangun dengan biaya 35 % lebih murah, pemerintah bisa hemat triliyunan rupiah. Guideline Bank Dunia sudah memasukan community procurement. Dari sisi bank dunia fasilitator masuk sebagai konsultan. Sehingga rekrutmen fasilitator memenuhi guideline bank dunia. Masalah terbesar adalah bagaimana manajemen support fasilitator. Bagaimana mempertahankan SDM yang sudah ada agar tidak hilang, meskipun konsultannya ganti. Bank Dunia menggunakan sistem OSP karena skalanya lebih besar dan memiliki keuntungan : proses seleksi cepat 4-6 bulan (sebelumnya bisa 2 tahun). Sistem OSP akan terus ada, dan digunakan oleh

Bank Dunia ke depan. Program PNPM akan selalu ada bagi negara yang masih melayani kebutuhan dasar. Menanggapi pertanyaan bahwa sistem tender non consulting services yang diselenggarakan Bank Dunia bukan merupakan pembinaan terhadap konsultan, menurut George Soraya, karena service-contract tidak memerlukan input intelektual. Jika dilakukan dalam kontrak konsultan akan banyak temuan, karena penggantian bisa 90 %. Menurutnya,

di negara lain jarang konsultan yang ikut. Di Indonesia banyak konsultan. Di negara lain yang terlibat justru financial-services. Sementara itu dari perwakilan ADB, Siti hasanah, mengemukakan Sejak tahun 2001, lebih dari 100 proyek ADB menggunakan pendekatan CDD. Proyek-proyek bernuansa pemberdayaan yang didanai ADB tidak semuanya PNPM. Sekitar 20 % proyek di Indonesia ada unsur CDD. Proyek yang sedang diusulkan, antara lain :

• Neighborhood Upgrading and Shelter Project (Tahap 2) , US$ 74,4 juta, 2014-2018. • Coral Reef Rehablitation and Management Program (2013-2018). • Community –Focused Investment to Address Deforestation and Forest Degardation (PPTA), disetujui tahun 2014. • Proyek Grant untuk mengurangi emisi akibat penggundulan hutan dan penurunan kualitas hutan di Kalimantan Barat.

RUMUSAN HASIL SEMINAR NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

“MENGGAGAS MASA DEPAN PNPM MANDIRI PASCA TAHUN 205” 1. PNPM Mandiri merupakan Program Nasional yang dinilai telah mencapai keberhasilan-keberhasilan, seperti kemanfaatan yang dirasakan langsung oleh keluarga miskin, menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan di wilayahnya, tumbuh partisipasi dan keswadayaan masyarakat, rendahnya tingkat penyimpangan dana, terwujudnya gerakan kemitraan dan keterlaksanaan program, dan keberhasilan lainnya. 2. Oleh karena itu sangat pantas Program Pemberdayaan Masyarakat/PNPM atau dengan nama lain yang esensinya sama, dapat dipertahankan dan dilanjutkan oleh Pemerintah mendatang. Pasalnya, memang keberhasilan Program ini sangat baik, tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat miskin di Indonesia. 3. Tantangan-tantangan PNPM Mandiri Pasca 2015 terutama terkait dengan berlakukanya UU Desa No 6 Tahun 2014, MP3KI dan Sustainability Development Goals serta penggantain kepemimpinan Nasional pada bulan Oktober 2014. 4. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mempersiapkan rekomendasi kepada Pemerintah periode berikutnya, agar tetap melanjutkan PNPM Mandiri di

5.

6.

7.

8.

9.

masa depan sebagai upaya penguatan pelaksanaan UU Desa. Sejalan dengan berlakunya UU No 6 Tahun 2014, maka PNPM Mandiri akan tetap dilaksanakan selama masa transisi 3-4 tahun untuk menjamin pelaksanaan UU Desa, sesuai dengan prinsippripinsip PNPM Mandiri antara lain : Transparansi, akuntabilitas , tepat sasaran , manfaat langsung dan sebagainya. Tantangan PNPM Mandiri Pasca 2015, terutama terkait dengan sinergi dan integrasi antara PNPM Mandiri dengan UU Desa, membutuhkan kualitas pendampingan yang baik, kuat , berkualitas, termasuk salah satunya dari Inkindo sebagai wadah konsultan di Indonesia. Komponen pendampingan pada Program Pemberdayaan Masyarakat bukanah kategori cost tetapi harus dilihat dari investasi jangka panjang, dalam rangka membangun masyarakat berdaya, mandiri, dan madani. Program-program Pemberdayaan Masyarakat bagi Lembaga Donor dinilai sangat bermanfaat karena menghasilkan penghematan hampir 34 % -40 % dan tepat sasaran. Sistem Konsultan sangat men-

dukung Program Pemberdayaan Masyarakat , oleh karena itu lembaga-lembaga donor sa-ngat membutuhkan konsultan-konsultan yang memadai dan berkualitas. Hanya World Bank untuk sementara menggunakan sistem Non Consulting Services (NCS) untuk pendampingan di tingkat wilayahnya, dengan mempertimbangkan di wilayah sebagai instrument pelaksanaannya saja. 10. Inkindo tidak mendukung pelaksanaan sistem NCS yang dilaksanakan oleh Bank Dunia dalam pengadaan jasa konsultansi di Indonesia karena tidak memberikan manfaat bagi usaha jasa konsultansi di Indonesia. 11. Pengadaan service-provider lebih cocok diikuti oleh lembagalembaga keuangan (financial institution), oleh karena itu perlu dirumuskan secara jelas dan detail di TOR apakah pekerjaan tersebut pendampingan oleh lembaga konsultan atau serviceprovider oleh lembaga keuangan. 12. Perlu diskusi intensif dan konstruktif antara lembaga-lembaga donor dengan Inkindo untuk menemukan win-win solution tentang peran konsultan dalam pelaksanakan Program-Program Pemberdayaan Masyarakat.



8/8/2014 11:10:09 AM


INKINDO DKI

8/8/2014 11:10:09 AM

Erie Heryadi sebagai Ketua Januari - Juni 2014 INKINDO DKI

Recommend Documents