Buku Putih Transportasi Jakarta. Alumni FT UI Terbitkan BULETIN. Audiensi DPP Inkindo DKI dengan Wagub DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama

BULETIN

Edisi 61 Januari – Mei 2013

Audiensi DPP Inkindo DKI dengan Wagub DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama

Alumni FT UI Terbitkan

Buku Putih Transportasi Jakarta Januari - Mei 2013

Inkindo-61-final26.indd 1

INKINDO DKI

4/25/2013 10:01:51 PM

SALAM REDAKSI

SALAM REDAKSI

D

alam Buletin Inkindo DKI Jakarta edisi kali ini, Redaksi menampilkan Laporan Utama mengenai permasalahan Transportasi di Ibukota Jakarta yang sudah semakin tak terkendali. Persoalan kemacetan di ibukota yang bukan hanya menimbulkan inefesiensi waktu, tetapi juga telah menyebabkan pemborosan BBM, dan berbagai problematika sosial dan ekonomi lainnya, memang harus segera dicarikan solusi permasalahannya.

DAFTAR ISI

Salam Redaksi.................................................................. 2 Laporan Utama...............................................................

3

Laporan Khusus..............................................................

7

Kilas Berita.......................................................................

13

Informasi........................................................................... 15 Kilas Berita.......................................................................

21

Pembenahan transportasi publik sudah semakin mendesak di ibukota ini, karena diantara kota-kota besar di dunia, hanya Jakarta yang belum memiliki sistem Mass Rapid Transit (MRT). Laporan Utama tersebut disusun berdasarkan Seminar “Penanganan Infrastruktur Transportasi Dan Kebijakan Anggaran Yang Efesien Dan Akuntabel di Jakarta Sebagai Ibukota Negara RI”, yang diselenggarakan 9 Januari 2013 lalu di Balai Agung, Balai Kota Jakarta oleh Ikatan Alumni Teknik Sipil Unversitas Indonesia. Dalam rubrik Laporan Khusus, kami menampilkan dua artikel yang mengupas secara khusus tentang solusi-solusi problematika banjir di Ibukota Jakarta yang sekarang ini sudah semakin parah. Selain Laporan Utama dan Laporan Khusus di atas, masih banyak artikel dan informasi lainnya yang mengupas berbagai hal menarik mengenai jasa konsultan di tanah air. Selamat membaca...

Undangan Menulis Bagi Anggota Buletin Inkindo DKI Jakarta telah memperoleh ISSN (International Standard of Serial Number) dari LIPI. Dengan adanya ISSN, maka setiap tulisan ilmiah yang dimuat dalam Buletin ini akan memiliki nilai cum. Untuk itu kami menghimbau kepada para anggota untuk dapat mengisi Buletin Inkindo DKI dengan tulisan-tulisan ilmiah yang berbobot.

Susunan Redaksi Buletin INKINDO DKI Jakarta Media Informasi dan Komunikasi Anggota INKINDO DKI Jakarta Penanggung Jawab Erie Heryadi, Pemimpin Redaksi Yudi Setiabudi, Dewan Redaksi Anas Karim Rivai, Cut Syahnaz, Reza Abidin, Tulus Sukariyanto, Zulaidin Mas, Bambang Mursalin, Redaktur Pelaksana Ernawati, Urip Yustono Alamat Redaksi Jl. Pertani No. 7 Duren Tiga, Pancoran, Jakarta 12760, Telp. (021) 7942938, 7942940 (hunting), Fax. (021) 7942941, DKI Januari - Meihttp//www.inkindo-dki.org 2013 E-mailINKINDO [email protected] Website


4/25/2013 10:02:10 PM

Laporan Utama

Solusi Permasalahan Transportasi Jakarta yang sudah

GAWAT

Alumni FT UI Terbitkan

“Buku Putih Transportasi Jakarta” Permasalahan transportasi di Jakarta sudah semakin gawat. Kalau tidak ada langkah-langkah konkret dalam mengatasinya, kemacetan yang melanda Jakarta beberapa tahun kedepan akan semakin parah. Yang dibutuhkan bukan lagi political will tetapi saatnya bertindak.

K

emacetan transportasi Jakarta bukan hanya menimbulkan inefesiensi waktu, tetapi juga telah menyebabkan pemborosan BBM. Diperkirakan kemacetan lalu lintas di Jakarta menyebabkan sekitar 30-40 persen waktu terbuang untuk perjalanan. Jika diasumsikan ada 4 juta kendaraan yang mondar-mandir di jalan raya Ibukota setiap harinya, akibat kemacetan lalu lintas diperkirakan telah menyebabkan pemborosan bahan bakar 2 juta liter per hari, atau setara Rp 9 Milyar. Pembenahan transportasi publik sudah semakin mendesak, karena diantara kota-kota besar di dunia, hanya Jakarta yang belum memiliki sistem Mass Rapid Transit (MRT).

Demikian antara lain pembahasan persoalan-persoalan transportasi yang mencuat dalam Seminar “Penanganan Infrastruktur Transportasi Dan Kebijakan Anggaran Yang Efesien Dan Akuntabel di Jakarta Sebagai Ibukota Negara RI”, yang diselenggarakan tanggal 9 Januari 2013, di Balai Agung, Balai Kota Jakarta. Seminar ini diprakarsai oleh Ikatan Alumni Teknik Sipil Unversitas Indonesia dan dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama, atau dengan panggilan akrab Ahok. Dalam kesempatan tersebut, bertindak selaku Keynote Speaker adalah Wakil Menteri Perhubungan, Dr. Ir. Bambang Susantono. Adapun sebagai nara sumber

Januari - Mei 2013


INKINDO DKI

4/25/2013 10:02:13 PM

Laporan Utama Tahun 2014 lalui lintas Jakarta akan mengalami stagnasi

adalah : Ir. Prasetyo Hatmodjo (Ketua Ikatan Alumni Teknik Sipil UI), Dr. Elly Adrian Sinaga, M.Sc (Sekretaris Balitbang Kementerian Perhubungan), Ir. Ali Wongso HS (Anggota DPR RI Komisi V dan Mantan Ketua Komisi D DPRD DKI), dan Ir. Agus Pambagio (LSM).

INKINDO DKI


Dalam sambutannya, Wakil Gubernur DKI -Basuki Tjahaja Purnama, yang mewakili Gubernur DKI Joko Widodo, mengemukakan pertumbuhan kendaraan rata-rata 10 % pertahun. Pada tahun 2014 lalu lintas Jakarta akan mengalami stagnasi. Untuk itu perlu dipercepat pembangunan infrastruktur, membuat keterpaduan sistem transportasi Jabodetabek, memperbanyak angkutan umum, dan mempercepat pembangunan angkutan massal seperti MRT. Pembatasan kendaraan pribadi melalui electronic pricing, aturan genap ganjil, juga perlu dipikirkan. Saat ini Pemprov DKI Jakarta sudah mengaitkan perijinan pembangunan properti dengan pembangunan jalan. Properti wajib membangun jalan dulu sebelum memperoleh ijin. “Diharapkan Buku Putih dapat menjadi acuan bagi Pemprov DKI, untuk membuat Jakarta tidak macet, “ ujar Ahok. Ali Wongso, Anggota DPR RI Komisi V, sangat mendukung upaya pemecahan masalah transportasi di DKI Jakarta. Bahkan ia bersedia menggalang pembentukkan kaukus lintas partai dan

Januari - Mei 2013

4/25/2013 10:02:22 PM

Laporan Utama

Diharapkan Buku Putih dapat menjadi acuan bagi Pemprov DKI, untuk membuat Jakarta tidak macet.

“

zhou yang menggunakan dua lajur lebih besar dari kapasitas MRT yang akan dibangun di Jakarta. Ia mengemukakan, kemacaetan lalu lintas di Jakarta telah menyebabkan pemborosan waktu 30-40 %, dan BBM sebanyak 2 juta liter per hari, atau senilai Rp 9 M. Ia menyatakan permasalahan transportasi di Jakarta tidak terlepas dari penanganan sistem transportasi di Jabodetabek. Kementerian Perhubungan saat ini sudah mencanangkan adanya insititusi setingkat Kementerian yang memiliki kewenangan mengatur sistem transportasi di wilayah Jabodetabek dengan nama Otoritas Transportasi Jabodetabak (OTJ). Agus Pambagio menyoroti tentang peran masyarakat dalam membereskan kemacetan. Menurutnya, permasalahan kemacetan sudah dimulai dari hulu, antara lain dari mulai pemberian SIM. Demikian mudahnya memperoleh SIM di Indonesia. Konon di Belanda memperoleh SIM sangat sulit, sehingga ketika memperoleh SIM seseorang akan sangat bergembira seperti memperoleh seorang anak. Sementara di Indonesia memperoleh SIM bisa dilakukan tanpa ujian, hal itu menyebabkan perilaku pengendara motor/mobil yang tidak baik di

“

lintas fraksi di DPR RI, untuk mengupayakan percepatan pembangunan Jakarta. Sebenarnya ada UU No 29 tahun 2007 Tentang Jakarta sebagai Ibukota negara, pasal 33 yang mengatur kekhususan Jakarta dalam pembangunan. Namun nampaknya pasal ini belum dimanfaatkan oleh Pemprov DKI. Melalui kaukus di parlemen, akan ada tambahan power dalam memecahkan masalah riil di Jakarta. DPR bisa mengundang masing-masing Bupati/Walikota terkait dengan sistem transportasi Jabodetabek. Ia mengusulkan ada lima program mendesak yang perlu dilakukan untuk penanganan masalah transportasi di Jakarta, yaitu : 1) Optimasi angkutan umum yang ada, 2) Tambah Road Ratio, 3) Tindakan bertahap genangan/banjir di jalan secara terukur, 4) Konsolidasi Traffic Management, dan 5) Pengendalian pertumbuhan kendaraan pribadi. Sementara itu Dr Elly Sinaga mengemukakan, kota Guangzhou di China, dapat menjadi perbandingan dalam penanganan sistem transportasi massal dengan menggunakan Bus Rapid Transit (BRT) yang sangat efesien. Sebagai perbandingan, busway di Guangzhou memiliki kapasitas 25.000 penumpang/jam/arah, sedangkan busway di Jakarta hanya berkapasitas 8000 penumpang/jam/ arah. Bahkan kapasitas BRT di Guang-

Basuki Tjahaja Purnama Wakil Gubernur DKI Jakarta

jalan raya, seperti menentang arus lalu lintas, melewati trotoar, dan sebagainya. Persoalan di hilir antara lain terkait dengan penyuapan petugas dan kepedulian pemakai jalan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah keteladanan bagi para pemimpin dan petugas di jalan raya. Menurut Wakil menteri Perhubungan Dr. Bambang Susantono dalam Keynote Speech, mengemukakan studi

Januari - Mei 2013


INKINDO DKI

4/25/2013 10:02:36 PM

Laporan Utama sudah terlalu banyak, yang ditunggu implementasinya. Jakarta akan dilayani oleh multi port dan multi airport. Ada rencana untuk membangun bandara di arah Timur di Karawang. Kenapa di timur karena akan melakukan redistribusi lalu lintas di Jakarta. Sesuai pola pengembangan kota Jakarta arah Timur-Barat. Kondisi jalan Jakarta tidak mampu menampung tren kenaikan jumlah kendaraan seperti sekarang ini. Yang diperhitungkan awalnya hanya kendaraan roda empat, namun dalam perkembangannya kenaikan roda dua lebih banyak. Pembangunan jalan baru menimbulkan Braess’s paradox, salah satunya adalah jika kita membangun jalan baru akan menimbulkan efek “generated traffic” . Ada 17 langkah Wapres untuk mengatasi kemacetan. Jika disandingkan antara Buku Putih FT UI dan 17 langkah Wapres ada sedikit perbedaan, antara lain dalam hal regulasi, strong leadership, hambatan legal, kebijakan fiscal, yang tidak begitu dielaborasi dalam kebijakan Wapres. Ia menambahkan, masalah leadership sangat penting, karena soal transportasi bukan masalah teknis semata tetapi masalah Good leadership and political will. Terobosan yang dilakukan oleh Wali Kota Bogota, Brasil dan Seoul dalam membenahi kotanya adalah contoh diperlukannya kepemimpinan yang kuat dalam mengatasi masalah transportasi kota.

Buku Putih Transportasi Jakarta Menurut Ir. Prasetyo Hatmodjo, ME, Ketua Ikatan Alumni Fakultas Teknik Sipil UI, Buku Putih yang disusun oleh Ikatan Alumni Teknik Sipil UI merupakan kontribusi dari 42 orang pakar. Dari hasil diskusi-diskusi kemudian dirangkum menjadi Buku Putih Transportasi Jakarta. Menurutnya saatnya bertindak, karena sistem transportasi Jakarta telah berada dalam keadaan gawat darurat. Adapun rangkuman Program dan Prioritas “Buku Putih Transportasi Jakarta” tersebut adalah sebagaimana tertera pada tabel disamping.

INKINDO DKI


PROGRAM DAN PIORITAS PELAKSANAAN No Program

Prioritas

1 Kepemimpinan, Regulasi, Keuangan dan Organisasi a. Kepemimpinan yang kuat dan berani melakukan segala upaya untuk transportasi Jakarta Sangat Mendesak b. Kepemimpinan yang tidak business as usual sebab kondisi transportasi Jakarta amat parah. Sangat Mendesak c. Selektif dan kritis terhadap tawaran pendanaan untuk sektor transportasi. Mendesak d. Memangkas hambatan legal pengembangan angkutan umum/pembatasan kendaraan pribadi. Sangat Mendesak e. Kebijakan ear marking untuk sektor transportasi Mendesak f. Kebijakan fiscal yang berpihak pada angkutan umum Mendesak g. Kebijakan industri yang berpihak pada angkutan umum Mendesak h. Ketaatan pada dokumen tata ruang yang ada dalam rangka mengendalikan pertumbuhan kota Sangat Mendesak i. Integrasi sistem pembayaran angkutan umum dalam skema e-money yang ada Mendesak j. Otoritas transportasi yang lintas bidang, lintas moda dan lintas wilayah Sangat Mendesak 2 Pengembangan Angkutan Umum a. Mempercepat pembangunan dan pengoperasian MRT & terus mengembangkan jarungannya. Sangat Mendesak b. Meningkatkan pelayanan Transjakarta Sangat Mendesak c. Revitalisasi KA Jabodetabek dan Pembangunan KA Bandara Sangat Mendesak d. Restrukturisasi sistem angkutan umum Mendesak e. Mendukung gerakan car pooling Mendesak 3 Peningkatan Prasarana Pejalan Kaki dan Pesepeda a. Peningkatan kualitas & kuantitas trotoar dan segala kelengkapannya Mendesak b. Peningkatan kualitas dan kuantitas jembatan & terowongan penyeberangan orang/zebra cross Mendesak c. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalur khusus sepeda Mendesak d. Penghijauan prasarana dan fasilitas Sangat Mendesak e. Pembukaan lebih banyak ruang terbuka hijau dan ruang public yang nyaman dan aman Sangat Mendesak 4 Penataan Parkir a. Penegakan aturan larangan parker di jalan dan trotoar (on street parking) Mendesak b. Pembangunan prasarana park and ride gratis di terminal dan stasiun tepi kota Mendesak c. Penetapan tariff parker progresif dan berdasarkan zona Mendesak 5 Melengkapi dan meningkatkan jaringan jalan a. Menyambung missing link Mendesak b. Memperbaiki kinerja titik-titik konflik Mendesak 6 Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi a. Menerapkan electronic road pricing (ERP) Mendesak b. Pencabutan subsidi BBM untuk kendaraan pribadi Mendesak 7 Pengendalian pertumbuhan jumlah mobil pribadi a. Pengendalian pertumbuhan jumlah mobil pribadi Mendesak b. Mendorong tumbuhnya industry persewaan mobil yang lebih modern Sedang 8 Pengendalian pertumbuhan jumlah dan penggunaan sepeda motor a. Pembatasan izin baru industri dan penjualan sepeda motor Sedang b. Jalur khusus sepeda motor yang eksklusif dengan penegakkan hukum yang tegas. Mendesak 9 Peningkatan sarana dan prasarana angkutan barang berbasis rel a. Peningkatan pelayanan bongkar muat peti kemas di pelabuhan dengan moda lanjutan kereta Mendesak b. Peningkatan kapasitas jalur kereta angkutan barang Mendesak 10 Penyediaan fasilitas dalam sistem angkutan umum bagi pelaku perjalanan yang memiliki tantangan fisik (physical challenge) Pelayanan angkutan bagi pelaku perjalanan yang mempunyai tantangan fisik Mendesak

Januari - Mei 2013

4/25/2013 10:02:36 PM

Laporan Khusus “KINI . . . SAATNYA MASYARAKAT MEMBANGUN DRAINASE SECARA SWADAYA ! ”. Ada banyak pepatah bermunculan, seperti “menebar sampah.....menuai banjir”.

D

an pada saat banjir Jakarta, memang sampah yang menyumpal saluran, waduk, kolong jembatan muncul ke permukaan sungai. Bahkan orang dapat berjalan diatas sampah sungai tersebut. Sekarang saatnya berhitung, asset apa saja yang telah dibangun oleh Pemerintah, dan apa saja yang telah diberikan warga kota. Bahkan, khusus untuk penataan dan perlindungan aset sumber daya air Pemerintah telah mengundangkan UU-SDA / Sumber Daya Air, No. 7 tahun 2005, yang menetapkan bahwa semua pihak wajib melakukan konservasi, dan pengawetan air, sehingga daya rusak dari air hujan tersebut tidak mengenai dampaknya kepada para pihak yang tinggal disebelah hilir. Tetapi sampai sejauh ini, “bola salju keuangan” Pemerintah untuk sektor Drainase belum menggelinding. Artinya, disatu sisi, banyak kawasan dan kota yang membutuhkan dana untuk memperbaiki sistem drainasenya, sedang pada sisi yang lain, Pemerintah masih kesulitan dana

untuk membangun lebih banyak asset lagi. Termasuk alokasi dana rutin untuk Operasi & Pemeliharaan yang begitu terbatas, sehingga banyak sarana yang kurang terpelihara dan belum optimal fungsinya. Apakah benar, masyarakat belum punya “rasa memiliki / sense of belonging” terhadap prasarana yang dibangun oleh Pemerintah. Lalu bagaimana? Apakah dengan mendorong masyarakat agar membangun prasarana drainase secara swadaya dan swadana mereka akan merawat prasarana tersebut, sebagai milik sendiri? Dan berhenti menimbuni saluran dengan sampah, lumpur, dll? Hampir semua rumah di Indonesia telah dibuatkan saluran depan rumah oleh Pemerintah, yang nilainya mencapai rata-rata sekitar 2,5 juta rupiah/rumah. Selanjutnya sebagai saluran pengumpul Pemerintah membangun lagi saluran yang mencapai Rp 1,5 juta/ rumah. Jadi lebih kurang setiap rumah di Indonesia, telah dibangunkan asset drainase sebesar 4 juta rupiah / rumah. Angka ini adalah rata-

Banjir Jakarta

Mencerca Masyarakat yang Membuang Sampah Penulis: Ir. S. Hindarko Wakil Koordinator Subbidang Perencanaan & Pengkajian Strategis Dewan Pengurus Provinsi Inkindo DKI Jakarta.

Foto Jembatan Kampung Melayu, 20-1-2013 Oleh Ir. S. Hindarko.

Januari - Mei 2013


INKINDO DKI

4/25/2013 10:02:38 PM

Laporan Khusus rata, dimana masyarakat yang rumahnya kecil, hanya dibangunkan asset yang lebih kecil dari 4 juta rupiah, tetapi yang memiliki rumah besar, dibangunkan saluran depan rumah yang lebih panjang, dan biaya yang disediakan oleh Pemerintah lebih besar dari 4 juta rupiah/rumah. Mengapa masyarakat tidak membangun saluran depan rumahnya sendiri ? Karena, air hujan bukan hasil perbuatan masyarakat, melainkan air jatuh dari langit sebagai proses alam. Sehingga Pemerintah yang bertanggung jawab sepenuhnya. Beban yang sedemikian berat untuk Pemerintah, dapat terlaksana dengan baik, karena Pemerintah memakai kepanjangan tangan pihak Developer, Perumnas, Real Estate untuk membangun saluran depan rumah masyarakat ini. Jaringan saluran saja, ternyata belum cukup. Harus ada Saluran Induk, Banjir Kanal, atau Waduk dan Pompa, agar air hujan dari permukiman dapat dihantar sampai laut, atau badan air lainnya, tanpa menimbulkan banjir. Keterlambatan Pemerintah dalam menyediakan prasarana primer ini, menyebabkan banjir, dan mengundang protes masyarakat. Seperti yang terjadi pada kawasan bantaran sungai Cipinang, Sunter, Buaran, Cakung, sebelum dibangun BKT. Pada banjir tanggal 19 Januari 2013 yang lalu, kawasan ini bebas banjir berkat BKT yang telah diselesaikan tahun 2011 yang lalu. Siapa saja yang mendapat hikmah dari investasi Pemerintah sebesar 17 triliun rupiah ini ? Seandainya, bukan Pemerintah yang membiayai 17 triliun rupiah ini, tetapi para penerima manfaat (“beneficiaries”) yang berjumlah 825,000 KK, maka setiap KK akan membayar biaya proyek sebesar 20 juta rupiah. Sekali lagi, besaran swadaya masyarakat ini adalah rata-rata. Tentu saja

INKINDO DKI


berlaku “cross-subsidy”, dimana yang lebih mampu membayar lebih besar. Kawasan bisnis, Gedung bertingkat, seyogyanya mau membayar lebih dari rata-rata. Banjir 16 Januari yang lalu usai sudah, dan menyisakan rencana penanganannya. Beberapa rencana sudah mendapat kepastian biaya, yaitu : [1]. Sebesar 500 milyar dari Pemerintah Pusat, untuk pekerjaan Sudetan Kali Ciliwung dari Otista ke Kebon Nanas. [2]. Rencana “Multipurpose Deep Tunnel” dengan biaya 16 triliun rupiah , khabarnya, akan mendapat sebagian biaya awal dari sector swasta. [3]. Pengerukan lumpur, sampah Banjir Kanal Barat, termasuk revitalisasi muara, sepanjang 13,3 km , memerlukan biaya sekitar 400 milyar rupiah. Apakah masyarakat yang menerima manfaat langsung (“beneficiaries”) mau mengambil bagian untuk mendanai ?

[4]. Pengerukan Waduk Pluit seluas 83 ha, termasuk revitalisasi sarana penunjangnya, memerlukan biaya 200 milyar rupiah. Apakah masyarakat penerima manfaat langsung, mau mengambil bagian? [5]. Pemasangan Pompa Tambahan Waduk Pluit, memerlukan biaya sekitar 400 milyar rupiah Apakah masyarakat yang menerima manfaat langsung (“beneficiaries”) mau mengambil bagian ? Sebaiknya, jangan melihat besarnya biaya rekonstruksi banjir tersebut, tetapi pikirkan besarnya kerugian akibat banjir yang akan ditanggung oleh masyarakat yang mencapai 20 triliun. Kalau rehabilitasi tersebut tertunda-tunda, karena ritual pengajuan dana Pemerintah, mungkin banjir berikutnya keburu datang menerpa masyarakat dalam kawasan bencana banjir tersebut diatas. Syukur, kalau anda menyatakan kesanggupan ikut mendanai rehabilitasi drainase diatas, karena hanya membebani keluarga anda dengan besaran sekitar satu juta rupiah saja. Mungkin urunan anda dapat dikurangi, karena bangunan besar, gedung tingkat yang terendam basement parkirnya mau mendanai lebih banyak. Tetapi, didalam prakteknya, bagaimana pelaksanaan dari hajatan ini? Belum ada undang-undang yang mengatur masyarakat mendanai pembangunan prasarana besar seperti ini. Syukurlah, sudah ada landasan hukum, dimana Menteri / Kepala Lembaga / Kepala Daerah, dapat bekerja sama dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Yaitu, Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 67 Tahun 2005, tentang “ Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur”. Jadi jelas disini, bahwa masyarakat yang tinggal di kawasan Waduk Pluit, misalnya dapat bersatu pendapat membentuk suatu

Januari - Mei 2013

4/25/2013 10:02:38 PM

Laporan Khusus REHABILITASI DRAINASE KALI CILIWUNG - BANJIR KANAL BARAT & WADUK PLUIT No. 1. 2.

3. 4. 5.

PAKET PEKERJAAN. Sudetan Kali Ciliwung Otista – Kebon Nanas Multipurpose Deep Tunnel

Pengerukan Banjir Kanal Barat Dan Revitalisasi Muara Pengerukan Waduk Pluit dan KonStruksi Sarana Penunjang Pemasangan Pompa Tambahan Waduk Pluit

Perkiraan Biaya (Rupiah)

775.000 KK 775.000 KK

400 milyar

Kesanggupan Dana Pemerintah Pusat KPS (Kerja Sama PemerintahSwasta) ?

775.000 KK

520 ribu rupiah

200 milyar

?

216.000 KK

925 ribu rupiah

400 milyar

?

425.000 KK

950 ribu rupiah

500 milyar 16 triliun

Penerima Manfaat

Pembiayaan Per-KK 0 0

*) Angka dalam tabel diatas, hanya perkiraan awal yang masih perlu di-survai lebih lanjut.

badan hukum dan menata prasarana drainase lingkungannya secara swadaya. Sama halnya dengan badan usaha swasta yang hendak bekerja sama dengan Pemprov DKI untuk membangun multipurpose deep tunnel. Sekarang sudah banyak dijumpai “Drainase Mandiri”, berupa kelompok masyarakat yang kebanjiran. Mengumpulkan dana membangun tanggul, waduk dan pompa skala kecil untuk lingkungan mereka saja. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan, serta menagih iuran kepada masyarakat anggota. Kelompok semacam ini, mendapat dukungan penuh dari Pemerintah, dan bahkan kepada mereka dapat dipertimbangkan untuk menerima DAK (Dana Alokasi Khusus) Sanitasi Lingkungan. Sebaik apapun, rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut, diupayakan dana serta direncanakan dengan baik, tetapi kalau perilaku sebagian masyarakat masih membuang sampah ke saluran. Maka, hasil yang diperoleh tidak akan optimal. Oleh karena itu, Pemerintah hendak menggugah rasa tanggung jawab dari masyarakat dengan UUSDA / Sumber Daya Air, No. 7 tahun 2005. Inilah perangkat hukum dari Pemerintah untuk lebih kongkret lagi mengajak masyarakat ikut bertanggung jawab seperti tercantum dalam beberapa pasal dari Undang Undang tersebut. Undang-undang tersebut juga mencerminkan batas kesabaran Pemerintah sebagai provider prasarana. Dimana, debit buangan masyarakat meningkat pesat dari waktu ke waktu,

lumpur, sampah, kotoran, dll juga semakin bertambah banyak. Sehingga Pemerintah harus melakukan pelebaran sungai, menambah pompa, membuat Banjir Kanal, karena dalam hal ini, tidak mungkin Pemerintah melarang masyarakat membuang air drainase ke sungai, dengan memblokir buangan air rumah / bangunan, misalnya. Pem-prov DKI sudah menebarkan jurus yang lebih keras lagi, khususnya kepada Badan Usaha, seperti developer, apartemen, dan pengembang lainnya. Kepada mereka diminta untuk me-

menuhi “zero growth run-off” (“tambahan limpasan air hujan nihil”). Artinya, pada pembangunan yang dilakukan oleh pengembang tersebut, tidak boleh terjadi buangan air hujan ke dalam saluran / sungai Pemerintah semakin meningkat dari besaran semula. Maksimal, debit buangan air hujan keluar kawasan yang dikembangkan sama dengan sebelum lahan tersebut diolah. Bagaimana caranya ? Harus dibangun kolam tampungan air hujan, sumur peresapan, perbanyak lahan hijau dan resapan air. Pasang saringan sampah, bak pengendap lumpur, kotoran. Kendalikan agar debit buangan air hujan sekecil mungkin. Pemerintah hendak mencapai suatu “Reinventing Government” , dimana Pemerintah tidak lagi menjadi penghela beban berat mengadakan asset prasarana, dan memeliharanya. Secara berangsur tugas tersebut dilimpahkan kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian Pemerintah dapat melakukan peran yang lebih penting lagi, yaitu sebagai inspector, legislator dan regulator. *

Pasal UU- Sumber Daya Air (No.7 Tahun 2004) Yang Berkaitan Dengan Drainase. NO. PASAL 1, 2 dan 35

Uraian

Masyarakat Agar Ikut Dalam Pelestariannya.

Sumber daya air (termasuk air hujan), dikelola berdasarkan azas kelestarian dan keseimbangan

Menangkal pencemaran, dan simpan , tanah.

11

Pengelolaan sumber daya air melibatkan seluas-luasnya peran masyarakat

Rumah anda, adalah ujung tombak yang menerima air hujan, jadi anda wajib ikut mengelolanya

21

Perlindungan dan pelestarian sumber daya air dilakukan melalui : (a). pemeliharaan kelang sungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air. (d). pengaturan prasarana dan sarana sanitasi. (termasuk drainase).

Utamakan membangun Sumur Resapan Air Hujan, Bak Penampungan Air Hujan. Jangan Mencemari Saluran Kota dengan air limbah, sampah, lumpur, kotoran, dll

24

Setiap orang dilarang mengganggu upaya pengawetan air.

Kalau tetan gga anda sudah melaksanakan pengawetan, tapi anda belum, berarti anda sudah mengganggu.

Pengendalian daya rusak air , menjadi tanggung jawab masyarakat, dan setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibat kan terjadinya daya rusak ai r.

Anda menimbulkan banjiri atau erosi , kiriman sampah, limbah, sedimen melalui air saluran pada orang lain, berarti menimbulkan daya rusak air dan merugikan orang lain.

Masyarakat yang dirugikan akibat berbagai masalah pengelolaan sumber daya ai r berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan.

Anda harus serius dalam drainase perkotaan, karena ada ancaman denda pidana (mulai 500 juta sampai 1,5 milyar rupiah).

50 dan 51

88

Januari - Mei 2013


resapkan ke dalam

INKINDO DKI

4/25/2013 10:02:40 PM

Laporan Khusus PR IN SIP DASAR PEN GEN DALIAN B AN JIR

DKI JAKARTA

MENATA KEMBALI

WADUK PLUIT

W aduk W aduk SK EMA PRIN SIP DASAR W aduk PEN G EN BAN JIR DADALIAN E R A H R E N DA H N G A L IR A N D G N D K I P EJAK ME K A NARTA IS ME SIST E M P O L D E R

DA E R A H C U K U P T IN G G I P E N G A L IR A N D G N G R AV IT A SI

Penulis: Ir. S. Hindarko Wakil Koordinator Subbidang Perencanaan & Pengkajian Strategis Dewan Pengurus Provinsi Inkindo DKI Jakarta.

K

eberadaan waduk Pluit di Jakarta Utara, sudah sesuai dengan Master Plan Jakarta yang menyarankan bahwa kawasan Pluit yang datar dipantai utara Jakarta, harus diperlengkapi dengan tanggul, waduk dan pompa.

B anjir K anal B ar at

B anjir K anal T im ur

S itu

Situ

K A L I-K A L I YA N G MA S U K K E W IL AYA H D K I JA K A R A Pemerintah D aerah K husus Ibukota Jakar ta

D IN AS PEK ERJAAN UMUM Jl. Taman Jatibaru N o.1 Jakar ta 10150

Tetapi, pada banjir tanggal 20 Januari 2013 yang lalu, Waduk Pluit malahan terendam air sampai “hilang” karena batas waduknya tidak kelihatan lagi, dan menyisakan banjir hebat pada kawasan yang seharusnya dilindunginya. Mengapa hal sedemikian ini dapat terjadi? Apa yang salah dengan waduk ini? 1. WADUK PLUIT MELAYANI ALIRAN SUNGAI YANG SUDAH “ DIINTERSEPSI / DIPOTONG” OLEH BANJIR KANAL BARAT SAJA . BUKAN ALIRAN CILIWUNG ATAU AIR BOBOAN LATUHARHARRY. Inilah komitmen awal penugasan Waduk Pluit sesuai dengan Masterplan, yaitu melayani sisa aliran sungai yang sudah “di-intersepsi /dipotong” oleh Banjir Kanal Barat. Dari arah timur ke barat, sungai tersebut antara lain, Kali Ciliwung, Kali Baru Barat, Krukut, Grogol, Sekretaris. Sehingga dengan demikian luas total Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dilayani oleh Waduk Pluit ini, sekitar 2.400 ha. Den-

10

INKINDO DKI


gan luas Waduk Pluit sendiri, sebesar 83 ha, maka terjadi komposisi 3,4 % luas waduk mencoba mengeringkan kawasan yang mencakup Kebon Sirih, Gambir, Monas, Mangga Besar, Pinangsia, Angke, Jelambar, dengan luas 2.400 ha. Hal ini memungkinkan, dengan teknologi waduk yang melekapinya dengan tanggul keliling, dan dipasang pompa yang memadai kapasitasnya pada muara Waduk. Sehingga dengan demikian air banjir dari kawasan yang dilayani dapat dipompa air langsung ke laut. Dengan teknologi ini pula dapat tercipta elevasi muka air waduk yang relatif lebih rendah daripada elevasi muka air laut pasang. Kalau dibandingkan dengan satu unit waduk di Pantai Indah Kapuk, misalnya yang luasnya 12 ha, melayani kawasan seluas 400 ha, jadi komposisi waduknya adalah 3 %, maka komposisi Waduk Pluit sudah sangat ideal. Dan terbukti selama ini, yaitu pada banjir Jakarta 2002, dan 2007, masih berfungsi dengan baik. Tetapi pada banjir tahun 2013 ini, komitmen awal dengan Waduk Pluit dilanggar sama sekali, karena masuknya air banjir yang

Januari - Mei 2013

4/25/2013 10:02:44 PM

Laporan Khusus seharusnya bukan menjadi tanggung dari Waduk Pluit ini : [1]. Pintu Manggarai dibuka, sehubungan Banjir Kanal Barat sudah tidak dapat lagi menampung banjir Kali Ciliwung. Akibatnya air Ciliwung membanjiri Istana Kepresidenan, terus ke Mangga Besar, Pinangsia dan pada akhirnya mengalir ke Waduk Pluit [2]. Aliran Dari Banjir Kanal Barat, karena tanggulnya bobol di Latuharhary, mula-mula akan membanjiri Thamrin – Sudirman dan sesudah itu, akan mengalir ke Waduk Pluit, melalui bantaran Kali Cideng. Tidak heran, bahwa dalam selang waktu rambatan air banjir sehari, yaitu tanggal 20 Januari 2013, kawasan Pluit dilanda banjir, dan Waduk Pluit kelelap, sampai tidak kelihatan lagi batas waduknya. Dan tentu saja pompa tidak direncanakan untuk menanggung aliran yang seharusnya menjadi tanggung jawab Banjir Kanal Barat ini. Sampai disini, ada tiga pilihan untuk Pemprov DKI Jakarta, yaitu : [a]. Memberdayakan kembali Banjir Kanal Barat, dengan melakukan pengerukan badan kanal secara intensip, serta memperbaiki dan meluruskan posisi muara yang terhimpit kawasan dan sangat berkelok-kelok. [b]. Menyudet Kali Ciliwung, seperti sudah diputuskan oleh Bapak Presiden ke Banjir Kanal Timur. [b]. Menambah Pompa Waduk Pluit, sebesar debit aliran Kali Ciliwung lewat pintu air Manggarai, dan debit yang terjadi, kalau ada tanggul BKB yang jebol lagi. Sebagai catatan, saat ini Pemprov DKI sedang memasang pompa sangat besar di Marina-Ancol untuk mengeringkan genangan di Gunung Sahari. Untuk menambah pompa di Waduk Pluit, mungkin Pemprov DKI harus mengeluarkan dana besar lagi. Dan sebagai perbandingan dengan negara tetangga kita, Thailand yang memiliki hampir 100 pompa untuk drainase Sungai Chao Pharaya, maka seyogyanya Pem-prov DKI mulai menjadi “pump-minded” 2. SAMPAH, ENCENG GONDOK, PER-

MUKIMAN ILLEGAL, PERLU DITANGANI DAN WADUK PLUIT PERLU DITATA KEMBALI. Penghuni kawasan DAS Waduk Pluit, membuang air limbah domestic kedalam saluran depan rumah mereka, sehingga pada akhirnya masuk ke dalam Waduk Pluit juga . Oleh karena itu, Waduk Pluit, terpaksa berfungsi juga sebagai : n Penampung air limbah dan sampah domestic. Limbah ini dapat meresap dan mencemari air tanah, kalau waduk ini “bocor” pada bagian dasar atau dindingnya.

n Instalasi Pengolah Air Limbah, karena pada musim kemarau Waduk Pluit berfungsi sebagai “anaerobic pond”. Isi waduk mengalami “retensi” (penyimpanan) selama beberapa hari, sehingga “bakteri anaerobic” dapat hidup dan berkembang biak dengan sangat pesat. Bahan organik yang terkandung didalam air limbah dijadikan santapannya, sehingga “BOD (Bio chemical Oxygen Demand)” menurun, dan kualitas air limbah dapat ditingkatkan. Tetapi lumpur akan terjadi didasar waduk, sebagai produk sampingan bakteri

Januari - Mei 2013


INKINDO DKI

11

4/25/2013 10:02:46 PM

Laporan Khusus ini. Kandungan phosphate dalam air juga meningkat, sehingga meningkatkan populasi enceng gondok. n Penampung lumpur yang dibawa oleh aliran sungai. Sedimen ini, diakibatkan oleh proses erosi, dibagian hulu sungai. Warna coklat dari tanah yang terlarut air sungai, dapat diendapkan dengan mudah didalam Waduk Pluit, sehingga lumpur ini harus dikeduk, secara rutin. Jadi, prasarana untuk kegiatan pengedukan lumpur, sampah, kotoran ini harus disediakan (lihat Gambar). Hal ini untuk menjaga, agar kapasitas tampung Waduk Pluit ini tidak menurun secara drastis. 3. OPERASIKAN WADUK SUPAYA BERFUNGSI MAKSIMAL ! Supaya Waduk Pluit menjadi “ON” kembali dan berfungsi sebagai prasarana drainase permukiman untuk meredam air banjir, maka dihendaki, suatu kondisi, dimana “Sebelum banjir terjadi, Waduk dipompa habis-habisan dan dibuat sekosong mungkin” . Demikian akan tersedia “wadah” yang cukup (agar air hujan yang disimpan, jangan sampai “meluber”) dan bisa menampung semua air hujan yang masuk kedalam kolam tandon, terutama dalam

kondisi air laut sedang pasang naik, dan hujan sedang turun dengan intensitas yang sangat tinggi. Semakin besar volume ruangan kosong, yang berhasil dicadangkan, maka semakin kecil “pompa” yang dibutuhkan untuk membuang air ke luar tandon. Apalagi, kalau tandon cukup luas, sehingga mungkin tidak diperlukan pompa sama sekali. Jangan sampai, muka air kolam tandon sudah penuh (dalam keadaan “OFF” ) pada saat banjir tiba. Atau dengan kata lain, “buat apa ada kolam kolam tandon ?” kalau belum berfungsi sudah penuh airnya. Cara operasi seperti ini juga langsung menguji , kinerja Waduk Pluit dan pompa. Selanjutnya, pompa harus mampu menyedot air waduk dan membuangnya ke laut, agar muka air waduk jangan sampai naik. Apalagi kalau sampai mencapai batasan “kuning” atau “ merah ” seperti yang tertera di dinding waduk. Karena itu, Operator selalu melihat ketinggian muka air kolam, pada marka dinding, seperti terlihat pada Gambar dibawah ini. 4. SELAIN WADUKNYA, PENGHUNI DAS JUGA PERLU DITATA PERILAKUNYA. Rancangan Peraturan Menteri PU.

Tentang Drainase Perkotaan, telah meluncurkan Paradigma Baru Pembangunan Dan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan sebagai “ Kebijaksanaan dan Strategi ”. Desakan peluncuran paradigma baru ini, sejalan dengan UU No. 22 dan 25 tentang Otonomi Daerah. Yang dalam hal ini, akan mengurangi beban Pemerintah Pusat dalam Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan. Disamping itu, Paradigma ini juga memiliki “payung” hukum UU-SDA No. 7 tahun 2005, yang menetapkan bahwa semua pihak wajib melakukan konservasi, dan pengawetan air, sehingga daya rusak dari air hujan tersebut tidak mengenai dampaknya kepada para pihak yang tinggal disebelah hilir (Waduk Pluit). Selama ini, Pemerintah yang harus menanggung segala akibat daya rusak air hujan, karena para-warga (yang tinggal dalam DAS Waduk Pluit) tidak melakukan konservasi, menyimpan, meresapkan dan memanfaatkan air hujan dalam tampungan kolam, sumur resapan, dll. Tetapi, malahan sebaliknya membuang sampah, lumpur, kotoran, dll ke dalam saluran drainase, sehingga menghambat operasi dan fungsi Waduk Pluit.

Marka Pada Dinding Untuk Keperluan Operasi Pompa Waduk Pluit

12

INKINDO DKI


Januari - Mei 2013

4/25/2013 10:02:47 PM

Kilas Berita

Diskusi DPP Inkindo DKI Jakarta dan Perkindo DPP Inkindo DKI Jakarta telah mengundang dua asosiasi sejenis, yaitu Perkindo dan Askoni untuk melakukan diskusi berbagai isu terkait dengan usaha jasa konsultansi, pada tanggal 28 September 2012, di Sekretariat DPP Inkindo DKI Jakarta. Namun dalam kesempatan tersebut, Askoni tidak dapat hadir, sehingga hanya Perkindo yang hadir. Dari Perkindo antara lain diwakili oleh Sekjen Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perkindo T. Achdiat, MBA dan Seketaris DPD Perkindo DKI Jakarta, Ir. Iwan Sulistiyo Yasin. Sedangkan dari DPP Inkindo DKI Jakarta yang hadir adalah : Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta Ir. Erie Heryadi, Wakil Ketua DPP Ir. Reza Abidin, M.Sc, Sekretaris DPP Ir. Yudi Setiabudi, Wakil Ketua DPP

Sucipto Harimurthi. Pertemuan ini disamping sebagai silaturahmi antar Asosiasi Perusahaan Konsutan, juga membahas isu-isu untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Beberapa isu yang dibahas dalam kesempatan tersebut adalah : Perpres No 70/2012, Billing Rate Konsultan, Iklim Usaha Jasa Konsultansi dan Draft Perlem LPJK. Dalam pertemuan tersebut antara lain disepakati dibentuk Tim Kecil Inkindo dan Perkindo untuk membahas berbagai isu dalam rangka penciptaan iklim usaha jasa konsultansi yang kondusif. Kedua pihak juga sepakat untuk mengupayakan agar pertemuan antara asosiasi sejenis semacam ini juga dapat diselenggaran pada tingkat nasional.

Januari - Mei 2013


INKINDO DKI

13

4/25/2013 10:02:49 PM

Kilas Berita

IN MEMORIAM DJAROT SANTOSA

(Foto ki-ka : Eddy Danoe, Raysuli Muluk, Ontoseno, Djarot Santosa (alm), Pandri Prabono)

Djarot Santosa, aktif di Inkindo di tahun-tahun 80-an. Mulai ikut dalam berbagai kepanitiaan – Munas, Rakernas dan berbagai event lainnya – yang kemudian menjabat sebagai Wakil Sekjen DPP-Inkindo pada periode tahun 1988-1992 yang diketuai pak Ary Mochtar Pedju dan saya sebagai Sekjen. Kesukaannya berorganisasi ditunjukkan dengan bekerja total dalam jabatan apapun yang diamanatkan padanya, tanpa pamrih. Dia adalah seorang pribadi yang menarik, hangat, ringan tangan – orang Solo yang tipikal pandai mempersuasi lawan bicaranya (‘ngglembuk’), tapi juga keras kepala (‘ngeyel’). Sangat nasionalis – merah putih sampai ke sumsum tulangnya. Masa mudanya yang diwarnai dengan aktivitas kemahasiswaan ‘berbau opsus’ sampai keterlibatannya dalam operasi Seroja ke Timtim, sering diceritakannya kepada kita-kita yang selalu menikmati bualannya (‘nggedobos’) setengah percaya setengah tidak. Selamat jalan Djarot, terima kasih telah menemani kami semua selama ini. Ontoseno

14

INKINDO DKI


Innalillahi wainna Ilaihi Roji’uun Telah Berpulang ke Rahmatullah

BAPAK DJAROT SANTOSO

Kakak Tercinta dari Bapak Tri Murdiatmoko, SE dan Mantan Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus INKINDO Nasional Masa Bakti 1998 s/d 1991 Meninggal dunia pada hari Minggu, 10 Maret 2013, disemayamkan di Komplek ASABRI TPU Mayangsari Jatiasih, pada hari Senin, 11 Maret 2013 Dewan Pengurus Provinsi Inkindo DKI Jakarta Beserta seluruh jajaran Kepengurusan lainnya Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya Semoga Almarhumah diterima di sisi Allah SWT dalam keadaan Khusnul Khotimah dan Kepada keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan Amin ya Robbal ‘Alamin

Januari - Mei 2013

4/25/2013 10:02:50 PM

Informasi

INKINDO raih Penghargaan “Nugraha Adhika” KADIN Award 2012. INKINDO berhasil meraih peng-

hargaan “Nugraha Adhika” KADIN Award 2012 pada rangkaian acara Rapimnas KADIN Indonesia 2012. Penghargaan tersebut diberikan kepada Asosiasi Perusahaan yang dianggap memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh tim penilai. Penghargaan diberikan secara langsung oleh Menko Perekonomian Ir. M. Hatta Radjasa kepada Ketua Umum DPN Inkindo Ir. H. Bachder Djohan B, MM., dalam acara pembukaan Rapimnas KADIN yang dihadiri oleh Presiden RI, Dr. H. Susilo Bambang

Yudhoyono di Shangri-La Hotel Jakarta pada hari Selasa, 2 Oktober 2012. KADIN Award 2012 merupakan Rangkaian kegiatan Rapimnas KADIN 2012, nominator KADIN Award 2012 telah melalui tahapan-tahapan penilaian, antara lain tahap 1 berupa validasi dokumentasi kegiatan, tahap 2 berupa kunjungan Tim Penilai, tahap 3 berupa rapat pleno Tim Penilai atas Presentasi kunjungan serta tahap 4 berupa penilaian oleh bidang OKP TKP KADIN Indonesia. Pencapaian diatas tersebut didapat berkat dukungan dan

kerjasama yang baik dari Pengurus DPN, Sekretariat Nasional, Pengurus DPP serta Sekretariat Propinsi Inkindo dalam menyiapkan data-data yang diperlukan dan juga merupakan bentuk apresiasi dan tolak ukur penilaian KADIN atas kinerja INKINDO sebagai assosiasi Perusahaan selama ini. Selamat untuk seluruh jajaran Pengurus Inkindo atas prestasi yang telah dicapai, semoga terus berprestasi untuk kemanfaatan anggota dan dunia jasa konsultansi Indonesia umumnya. (Sumber : DPN Inkindo)

Telah terbentuk Unsur Pengarah USBU dan USTK Tingkat Nasional dan Provinsi DKI Jakarta Dalam rangka pembentukan Unit Sertifikasi Badan Usaha (USBU) dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja (USTK), telah terbentuk Unsur Pengarah USBU dan USTK di tingkat nasional dan tingkat provinsi. Adapun susunan Unsur Pengarah USBU dan USTK di tingkat Nasional dan Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut : I. Unsur Pengarah USBU Nasional 1. R. BAMBANG RAHMADI - Unsur Pengarah dari Unsur Asosiasi Perusahaan 2 . IR. H. M. SUAIB DIDU, MM - Unsur Pengarah dari Unsur Asosiasi Perusahaan 3 . ERRIKA FERDINATA, ST - Unsur Pengarah dari Unsur Asosiasi Perusahaan 4 . IR. ERIE HERYADI - Unsur Pengarah dari Unsur Asosiasi Perusahaan 5 . IR. DADAN KRISNANDAR, MT - Unsur Pengarah dari Unsur Pemerintah 6 . IR. ISMONO YAHMO, MA - Unsur Pengarah dari Unsur Pemerintah 7 . DANNY KOESTANTO, SE. MM - Unsur Pengarah dari Unsur Pemerintah II. Unsur Pengarah USTK Nasional 1 . BAMBANG BARATA - Unsur Penga-

rah dari Unsur Asosiasi Profesi 2 . HARI GUMURUH SOEPARTO - Unsur Pengarah dari Unsur Asosiasi Profesi 3 . LUKAS BELADI SIHOMBING - Unsur Pengarah dari Unsur Asosiasi Profesi 4 . MOHAMMAD SINGGIH - Unsur Pengarah dari Unsur Asosiasi Profesi 5 . IR. SUMARSONO - Unsur Pengarah dari Unsur Asosiasi Profesi 6 . IR. SUBAGYO CES - Unsur Pengarah dari Unsur Pemerintah 7 . GIRI SATRIO - Unsur Pengarah dari unsur badan usaha jasa konstruksi III. Unsur Pengarah USBU Provinsi DKI 1. IR. BOY HARRY HASAN - Unsur Pengarah dari Unsur Asosiasi Perusahaan 2 . GUNAWAN TJIWIDJAJA - Unsur Pengarah dari Unsur Asosiasi Perusahaan 3 . IR. JANNER F. SIHITE, IPM - Unsur Pengarah dari Unsur Asosiasi Perusahaan 4 . NIKSON SILALAHI,ST - Unsur Pengarah dari Unsur Asosiasi Perusahaan 5 . IR. SUWENDI, MSC - Unsur Pengarah dari Unsur Asosiasi Perusahaan 6 . SUKIYOTO, M.ENG - Unsur Pengarah dari Unsur Perguruan Tinggi/Pakar 7 . IR. HERMAN TANDA SITORUS, M.SI

- Unsur Pengarah dari Unsur Pemerintah Daerah IV. Unsur Pengarah USTK Provinsi DKI 1 . IR. R. SOERYOADI, MSC - Unsur Pengarah dari Unsur Asosiasi Profesi 2 . IR. ARYO SATOTO - Unsur Pengarah dari Unsur Asosiasi Profesi 3 . NUR WACHID - Unsur Pengarah dari Unsur Asosiasi Profesi 4 . IR. PUGUH HARIJONO, MM, IAI - Unsur Pengarah dari Unsur Asosiasi Profesi 5 . BARINGIN MANULLANG - Unsur Pengarah dari Unsur Asosiasi Profesi 6 . KENNEDY NAINGGOLAN - Unsur Pengarah dari Unsur Asosiasi Perusahaan 7 . DOMINGGUS MANUPUTTY - Unsur Pengarah dari Unsur Perguruan Tinggi/Pakar 8 . IR. H. ENGKOS KOSASIH, MM - Unsur Pengarah dari Unsur Pemerintah Daerah 9 . IR. TIMMY SETIAWAN TJAHJA, IAI - Unsur Pengarah dari Unsur Badan usaha Jasa Konstruksi. (Sumber : Website LPJK Nasional)

Januari - Mei 2013


INKINDO DKI

15

4/25/2013 10:02:50 PM

Informasi

Penyesuaian Uang Pangkal & Iuran Anggota Bersamaan dengan acara Sosialisasi “Perpajakan, Kontrak Lumpsum dan Billing Rate Konsultan Jasa Konsultansi, ” pada tanggal 18 September 2012, DPP Inkindo DKI Jakarta juga melakukan sosialisasi tentang kebijakan penyesuaian uang pangkal, sesuai dengan SK DPN Inkindo No: 05/TAP.DPN/II/2012. Penyesuaian iuran dan uang pangkal dilaku-

kan setelah 10 tahun tidak ada perubahan. Dalam SK DPN ditetapkan tarif minimum dan maksimum untuk uang pangkal dan minimum. Namun DPP Inkindo DKI Jakarta telah mengambil kebijakan dengan mengambil tarif minimum. Adapun tarif uang pangkal dan iuran anggota serta perbandingannya dengan yang lama adalah seperti pada tabel di bawah ini.

Perbandingan Uang Pangkal Baru dan Lama Uang Pangkal Baru INKINDO berdasarkan SK DPN No 05/TAP.DPN/II/2012 Minimum Maksimum (Rp) (Rp) 5.000.000

Uang Pangkal Lama INKINDO DKI (Rp) 3.000.000

10.000.000

Perbandingan Iuran Anggota Baru dan Lama

Iuran Baru (Perbulan) INKINDO berdasarkan SK DPN No 05/TAP.DPN/II/2012 Minimum (Rp) per bulan B M K

16

INKINDO DKI


500.000 200.000

Maksimum (Rp)

per tahun

Uang Iuran Lama INKINDO DKI per bulan per tahu (Rp) (Rp)

per bulan

per tahun

6.000.000

750.000

9.000.000

150.000

1.800.00

2.400.000

400.000

4.800.000

100.000

1.200.00

840.000

150.000

1.800.000

35.000

420.0

70.000

Januari - Mei 2013

4/25/2013 10:02:51 PM

Informasi

Januari - Mei 2013


INKINDO DKI

17

4/25/2013 10:02:52 PM

Informasi

18

INKINDO DKI


Januari - Mei 2013

4/25/2013 10:02:53 PM

Informasi

Januari - Mei 2013


INKINDO DKI

19

4/25/2013 10:02:55 PM

Informasi

20

INKINDO DKI


Januari - Mei 2013

4/25/2013 10:02:56 PM

Kilas Berita

R

Rakornas Inkindo 2012

apat Koordinasi Nasional (Rakornas) Inkindo tahun 2012, diselenggarakan pada tanggal 7 September 2012, di hotel Grand Melia, Jakarta. Dalam forum tersebut dibahas berbagai isu, antara lain tentang Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per.22/PB/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Terhadap Pihak-Pihak Tertentu Yang melakukan Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Dengan Pemerintah Secara Konsorisum, Draft Perlem LPJK, Permasalahan Kontrak Kerja Jasa Konsultansi, dan Segmentasi Pasar Jasa Konsultansi. Merespon permasalahan anggota yang sering ditemui di lapangan terkait dengan Biaya Langsung Personil/Remunerasi dan Kontrak Lumpsum Jasa Konsultansi, maka DPN Inkindo telah menerbitkan Surat Edaran No 275/SKJ/DPN/VIII/2012, tanggal 9 Agustus 2012, yang ditujukan kepada seluruh Anggota Inkindo melalui DPP Inkindo dan ditembuskan kepada BPK RI, BPKP. Inspektur Jenderal Kementerian, Kepala Bapekon Kementerian Pekerjaan Umum, Inspektur Wilayah

Provinsi, dan Inspektur Wilayah Kabupaten/Kota. (Baca : Surat Edaran). Dalam Rakornas tersebut juga telah disepakati beberapa hal penting, antara lain berkaitan dengan segmentasi pasar dan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam praktik jasa konsultansi. Terkait dengan segmentasi pasar. Rakornas merekomendasikan segmentasi pasar untuk pekerjaan jasa konsultansi sebagai berikut : • K = s/d 750 juta

• •

M = > 750 juta s/d 2,5 Milyar B = > 2,5 Milyar s/d tidak terhingga.

Terkait dengan pelaksanaan GCG, peserta Rakronas yang terdiri dari para Ketua DPP Inkindo seluruh Indonesia juga sepakat bahwa : “Inkindo sebagai organisasi sesuai dengan Kode Etik tidak mentolerir segala bentuk Komitmen Fee mulai dari sekarang sampai yang akan datang”.

Januari - Mei 2013


INKINDO DKI

21

4/25/2013 10:02:59 PM

Informasi

Pointers Hasil Pertemuan dengan Kepala LKPP 22 Januari 2013

Topik Pembahasan 1. Masalah Sanksi Blacklist 2. Billing Rate Pointers Hasil Pertemuan I. Sanksi Blakclist 1. Terkait blacklist arahnya LKPP akan melakukan “Cross Debarment” dengan lembaga donor. LKPP sudah mengupayakan agar Lender besar, seperti Bank Dunia, ADB dan JICA menggunakan aturan Perpres 70/2012. Tapi mereka belum mau. Mereka masih mau menggunakan Guideline masing-masing. Bank Dunia sudah menggunakan Perpres 70/2012 untuk proyek LCB. Sedangkan proyek ICB belum. Diharapkan asosiasi juga ikut bicara dengan Bappenas dan

22

INKINDO DKI


Menteri Keuangan, agar para Lender itu menggunakan Perpres 70/2012. 2. Kalau sudah memalsukan itu kriminal ada hukumnya. Tapi kalau soal direksi yang tidak dapat ikut rapat proyek akan diblakclist itu semena-mena, laporkan saja pada LKPP, kami akan membela. Karena banyak juga blacklist yang sudah diputihkan LKPP. 3. Menurut UU PT No 40, direksi tetap bertanggung jawab meskipun yang melakukan kesalahan anak buah. Menurut UU PT, kalau direksinya terkena pidana, maka seumur hidup orang tersebut tidak boleh menjadi pengurus PT lagi, apapun bidangnya.

4. Jika tiket pesawat hilang cukup membuat pernyataan, hal itu ada ketentuannya. Tidak perlu membuat tiket baru yang palsu. BPK akan memeriksa manifest penumpang, bukan tiketnya. 5. Proyek Loan itu juga termasuk APBN. Pertimbangan masuknya loan tersebut dalam aturan blakclist karena dua-duanya APBN. 6. Prinsipnya aturan tidak boleh berlaku surut. Kalau diblakclist nya sebelum aturan tersebut, maka tidak berlaku. Kalau aturan Pemerintah blacklist hanya 2 tahun, sedangkan blakclist ADB bisa 10 tahun, kalau ada perusahaan yang sudah terkena blacklist ADB 2 tahun, maka perusahaan tersebut seharusnya boleh ikut proyek APBN/APBD murni.

Januari - Mei 2013

4/25/2013 10:03:07 PM

Informasi 7. Masukan-masukan Inkindo DKI akan dipertimbangkan, terkait dengan kebijakan cross-debarment dengan lembaga donor, mengingat hingga saat ini belum ada kesepakatan antara LKPP dengan lembaga donor. II. Billing Rate 1. LKPP sudah melakukan sosialisasi kepada pemerintah agar Billing Rate menggunakan harga pasar, bukan hanya Billing Rate Inkindo, bahkan LKPP juga menggunakan pedoman Billing Rate Kelly.com yang lebih tinggi dari Inkindo. Hal itu dilakukan LKPP. Tetapi LKPP pernah menawarkan Billing Rate 40 juta tapi ditawar 11 juta. Padahal tenaga ahli tersebut bisa membuktikan dibayar 40 juta. Billing Rate yang tinggi akan mendorong tenaga ahli masuk konsultan. Selama kondisinya masih seperti ini orang akan lari ke perbankan. Jadi asosiasi agar mendidik anggotanya tidak asal menawar. 2. Konsultan bisa memberikan yang terbaik kalau inputnya ditentukan sendiri oleh penyedia jasa bukan pengguna jasa. Jika dalam TOR yang dibutuhkan 5 orang , tetapi konsultan punya tenaga ahli yang baik sehingga cukup menggunakan 2 orang saja, dan Billing Rate tenaga ahli bisa tinggi, hal tersebut dimungkinkan. Jadi TOR itu harus dikritisi waktu anwijzing. Negosiasi bukan harus turun tapi boleh naik. Di LKPP negosiasi bisa naik, dan tidak menjadi temuan. 3. LKPP berpendapat, untuk menghargai tenaga ahli maka dalam evaluasi pengalaman perusahaan bisa dikecilkan, tetapi pengalaman tenaga ahli yang dibesarkan.

4. Meskipun perusahaan kecil namun bisa meng-hire tenaga ahli yang baik dan komitmennya ada, maka perusahaan tersebut bisa memperoleh proyek besar. Misalnya ada perusahaan kecil yang bisa meng-hire Prof. Otosumarwoto, maka Pak Otosurmawoto bisa menerima Billing Rate 100 juta. Kenapa kita tidak memperkenalkan konsep seperti itu. Di Peraturan Pemerintah tidak ada yang membatasi Billing Rate. 5. E-proc akan terus disempurnakan. Permintaan ijazah asli pada saat prakualifikasi bisa ditinjau. Namun hingga saat ini Kementerian PU belum bergabung di e-proc LKPP. 6. LKPP berpendapat seleksi konsultan hendaknya tidak mempertimbangkan cost, jadi tidak menerapkan sistem QCBS tapi QBS. Kalau pakai QCBS nanti banyak yang melakukan banting harga.

7. LKPP berpendapat karyawan permanen atau tidak permanen tidak perlu menjadi pertimbangan utama. Karena perusahaan konsultan tidak mungkin bisa memiliki banyak tenaga ahlinya. Tapi asosiasi konsultan harus punya bank tenaga ahli yang bisa dimanfaatkan oleh anggotanya. Sehingga konsultan tidak perlu memiliki jumlah tenaga ahli yang banyak. 8. LKPP sudah mulai menerapkan persyaratan, misalnya kalau Team Leader bukan pengalaman 20 tahun, tetapi misalnya minimal sudah mengerjakan dua kali proyek sejenis. 9. LKPP akan menerbitkan Surat Edaran Kepala LKPP tentang prakualifikasi dan negosiasi, dan lain-lain, agar seimbang. Inkindo diharapkan untuk memberikan masukan dalam proses penyusunan peraturan tersebut.

Januari - Mei 2013


INKINDO DKI

23

4/25/2013 10:03:15 PM

KILAS BERITA

DPP Inkindo DKI Jakarta Telah Salurkan Bantuan Untuk Korban Banjir

D

PP Inkido DKI Jakarta Telah Salurkan Bantuan Untuk Korban Banjir. Dalam rangka pelaksanaan Program Kerja DPP Inkindo DKI Jakarta masa bakti 2010 – 2014 dan untuk meringankan beban penderitaan masyarakat DKI Jakarta yang tertimpa musibah banjir, DPP Inkindo DKI Jakarta telah melakukan kegiatan “Inkindo DKI Jakarta Peduli Banjir 2013”, dengan menghimpun dana dan menyalurkan bantuan untuk masyarakat yang tertimpa bencana banjir. Dana yang telah terkumpul dari para Anggota Inkindo DKI Jakarta telah disalurkan secara langsung ke masyarakat yang tertimpa musibah maupun melalui beberapa institusi terkait, yaitu : 1. Radio Elshinta 2. BPNPB Kalibata dan Dapur Umum di Gudang Peluru (sarung, selimut, karpet, beras, obat-obatan, mie instan, pampers, niskuit, air mineral, ikan kaleng, minyak goreng, alat-alat kesehatan) 3. Kadin DKI Jakarta 4. Trisakti (sarung, selimut, sejadah, kain panjang) Jumlah Total

: Rp 10.000.000,-

: Rp 3.840.000

DPP Inkindo DKI Jakarta telah menerima sumbangan dari para anggota sebesar Rp 61.500.000 dan telah disalurkan sebesar Rp 44.878.000. Masih ada sisa dana Rp 16.622.000, yang akan disalurkan kemudian, mengingat puncak musim hujan masih belum selesai.

: Rp 44.878.000

Sekretariat DPP Inkindo DKI Jakarta

: Rp 21.038.000, : Rp 10.000.000,-

Rapimprov V Tahun 2013 Kadin DKI Jakarta Rapat Pimpinan Provinsi V Tahun 2013 Kadin DKI Jakarta diselenggarakan tanggal 27 Februari 2013, dengan tema : “Peran Dunia Usaha Dalam Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017 Jakarta Menuju Jakara Baru,” di Hotel Sultan, Jakarta. Memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara Rapimprov adalah Ir. Hasan Basri saleh, M.Si, Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta atas nama Gubernur DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga hadir memberikan pengarahan. Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo B. Sulisto juga hadir memberikan sambutan. Secara umum acara Rapimprov

24

INKINDO DKI


dibagi dalam dua sesi, yaitu Diskusi Panel dan Rapimprov. Dalam dikusi panel antara lain menampilkan nara sumber Ir. Wiriyatmoko, MT, Asisten Pembangunan & Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta. Wiriyatmoko disebut-sebut oleh Wagub DKI Ja-

karta Ahok, bakal menjabat sebagai Sekda Provinsi DKI Jakarta. Rapimprov merupakan acara konstitusi organisasi Kadin yang diatur dalam AD/ART Kadin, dihadiri oleh pengurus Kadin Provinsi DKI Jakarta, Pengurus Kadin Kabupaten/ Kota dan Asosiasi di Provinsi DKI Jakarta sebagai Anggota Luar Biasa Kadin DKI Jakarta. Wakil dari Asosiasi terdiri dari seorang peserta dan seorang peninjau. Mewakili DPP Inkindo DKI Jakarta hadir Ir. Yudi Setiabudi Sekretaris DPP dan Ir. Azhar A. Wahid, Wakil Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta Bidang Kerjasama Antar Lembaga.

Januari - Mei 2013

4/25/2013 10:03:23 PM

KILAS BERITA

Mengenal Berbagai Jenis Teknologi

Kunci Pintu & Jendela

M

enurut para pakar ekonomi, prospek sektor properti ke depan sangat menjanjikan karena pertambahan penduduk di Indonesia yang tinggi, yaitu pada tahun 2011 tercatat sebesar 1,02 %, sehingga menyebabkan kebutuhan hunian atau rumah tinggal akan terus meningkat. Beberapa pengamat maupun praktisi menilai bahwa properti di Indonesia sudah melewati masa siklus resesi dan beranjak pada siklus booming properti, dimana harga dan pasar properti akan mengalami peningkatan. Setelah melewati masa resesi sebagai imbas dari resesi global tahun 2008 dan 2009, diperkirakan sektor properti akan memasuki fase booming pada tahun 2014. Indonesia masih kekurangan pasokan (backlog) yang besar dalam hal perumahan. Menurut pengamat properti Panangian Simanungkalit, backlog perumahan

akan bertambah menjadi sekitar 15 juta pada 2014. Mengingat hal tersebut maka Indonesia memang menjadi pasar sangat potensial terkait dengan kebutuhan ikutan perumahan, seperti bahan bangunan, termasuk produk kunci pintu dan jendela. Demikian dikemukakan oleh Ir. Erie Heryadi, Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta, dalam sambutannya pada Seminar “Menjadi Ahli Kunci Pintu & Jendela “ yang diselenggarakan oleh PT Fajar Lestari Adiperkasa, pada tanggal 6 November 2012, di Jakarta. Seminar ini diselenggarakan atas kerjasama DPP Inkindo DKI Jakarta dan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Selanjutnya dikatakan oleh Erie Heryadi, keikutsertaan para konsultan dan arsitek dalam seminar tersebut adalah tepat, karena para konsultan yang mendesain suatu bangunan dan menentukan spesifikasi teknis suatu proyek bangunan.

Seminar ini akan memperluas wawasan teknis para konsultan terkait alternatif teknologi kunci terkini, sehingga dapat memberikan nilai tambah dalam bangunan gedung yang dirancangnya, khususnya dalam hal keamanan dan estetika, baik untuk hunian rumah tinggal, apartemen, perkantoran, hotel, shopping mall, rumah sakit, dan sebagainya. Dalam Seminar tersebut dipresentasikan berbagai kemajuan teknologi mutakhir di bidang pintu dan jendela. Meskipun pintu dan jendela merupakan elemen kecil dari suatu bangunan, namun ternyata teknologinya sudah berkembang sangat pesat. Dekkson menghasilkan produk-produk kunci yang khusus sesuai dengan kebutuhan desain para arsitek, baik untuk bangunan perumahan, pabrik dan hotel. Disamping estetika, juga dikembangkan aspek keamanannya.*

Januari - Mei 2013


INKINDO DKI

25

4/25/2013 10:03:35 PM

Kilas Berita

Beberapa Point Penting dari

“Sosialisasi Perpajakan, Kontrak Lumpsum dan Billing Rate Konsultan Jasa Konsultansi”

DPP Inkindo DKI Jakarta telah menyelenggarakan Sosialisasi “Perpajakan, Kontrak Lumpsum dan Billing Rate Konsultan Jasa Konsultansi, ” pada tanggal 18 September 2012, di Auditorium Bina Karna, Kompleks Bidakara, Jakarta. Apa saja point penting yang mengemuka dari acara sosialisasi ini?

S

osialisasi ini diikuti oleh 300 orang peserta, yang terdiri dari Anggota Inkindo DKI Jakarta, pengurus DPP Inkindo Yogyakarta, DPP Inkindo Jawa Timur, DPP Inkindo Kalimantan Timur, Satker/PPK proyekproyek pemerintah, LKPP, dan Asosiasi terkait. Menurut Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta, Ir. Erie Heryadi, dalam sambutannya, Sosialisasi ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi tentang

26

INKINDO DKI


berbagai regulasi , khususnya yang terkait dengan Billing Rate, Kontrak Lumsump dan Perpajakan Jasa Konsultansi, diantara penyedia jasa, pengguna jasa, regulator dan institusi pemeriksa. Sebagai nara sumber dan materi yang disajikan adalah : Ir. Agus Raharjo, Kapus Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi, BP Konstruksi Kementerian PU (Kontrak Lumpsum Pekerjaan Jasa Konsultansi); Drs. Eduard Simanjuntak, Direktorat Pemeriksaan BPK (SOP Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultansi untk Kontrak Lumpsum dan Kontrak Harga Satuan) ; Drs. Ismed Saputra, Ditjen Perbendaharaan (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per 22/PB/2012); Ir. Nugroho Puji Rahardjo, Wakil Ketua Umum DPN Inkindo (Billing Rate Konsultan, Implikasi Penerapan Per 22/PB/2012. Pemeriksaan oleh Auditor). Sebagai moderator adalah Ir. Reza Abidin, M.Sc, Wakil Ketua

DPP Inkindo DKI Jakarta. Beberapa point penting yang mengemuka dalam Sosialisasi tersebut antara lain : 1. Kontrak Lumpsum : Harga Pasti tidak ada penyesuaian harga, semua resiko ditanggung penyedia jasa, pembayaran didasarkan pada tahapan produk sesuai isi kontrak, sifat pekerjaan berdasarkan keluaran, total harga penawaran mengikat, tidak ada pekerjaan tambah kurang. 2. Memang masih terdapat perbedaan persepsi muncul dari pihak auditor, antara lain tentang volume yang ada dalam kontrak tersebut, masih dianalisa dengan opersional di lapangan dan dimintakan bukti kwintansi sebagai lampiran invoice. 3. Sesuai Permen PU No 07/2011 (JK 12A, Bab 1) • Pekerjaan Jasa Konsultansi dapat menggunakan kontrak

Januari - Mei 2013

4/25/2013 10:03:37 PM

•

•

Lumpsum. Kontrak Lumpsum berdasarkan keluaran, contoh : FS, Desain, Studi, evaluasi, telaah, produk hukum, sertifikasi, dan lainnya. Pra-studi kelayakan, studi lingkungan, pedoman, petunjuk, perencanaan umum dan teknis (Master Plan, Desain Developmen, Detail Design, QS). Dokumen yang diperlukan dalam proses pembayaran : berita acara,absensi, notulensi, tidak perlu dilampirkan rinci bukti pengeluaran biaya.

4. Cara pengadaan untuk kontrak Lumpsum belum diatur untuk e-proc. 5. BP Kons sedang melakukan penelahaan tentang Billing Rate Jasa Konsultansi. Billing Rate Inkindo dapat menjadi masukan. Bulan November 2012 diharapkan sudah dapat ditetapkan standar Billing Rate konsultan oleh kementerian PU. Dengan adanya Pedoman Billing Rate PU diharapkan tidak terjadi banting-bantingan harga. 6. Dalam penyusunan harga harus obyektif. Kalau kontrak yang disebabkan akibat banting harga maka tidak obyektif untuk dijadikan acuan kontrak berikutnya. 7. DPN Inkindo telah menerbitkan Surat Edaran Nomor : 275/SKJ/DPN/ VIII/2012, Tanggal 9 Agustus 2012, yang menjelaskan tentang :Negosiasi Biaya Langsung Personil, Pengertian Biaya Langsung Personil (Remuneration), Pembayaran kepada konsultan pada kontrak Lumpsum (fixed price), dan Penyelesaian Pekerjaan Kontrak Lumpsum. 8. Implikasi Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : 22/2012 • Konsorsium tanpa membentuk entitas baru, perusahaan tercantum dalam kontrak. • PPH konsorsium ditanggung oleh seluruh anggota konsorsium secara proporsional. • PPN ditanggung secara proporsional. • Sebelumnya : berita acara pem-

bayaran , PKP dan NPWP atas nama leadfirm. Potongan pajak sangat besar, anggota konsorsium tidak punya bukti pungutan pajak dan membuat laporan pajak yang benar, pembayaran masuk ke bank leadfirm. • Sesudah ada Per 22/2012 : Kontrak harus membuat total dan masing-masing, tagihan masing-masing sesuai pekerjaan masing-masing. BAP 2 macam : BAP Induk dan BAP masing- masing. Jaminan garansi bank dibuat oleh masing-masing anggota konsorsium. SPP dan SPM dibuat masing-masing perusahaan. • Aturan peralihan : perlu adendum kontrak. • Format Kontrak konsorsium dengan mempertimbangkan pola hubungan antara leadfirm dan anggota, tugas dan kewenangan leadfirm dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan, penye-

derhanaan proses birokrasi administrasi pembayaran, posisi hukum leadfirm dan anggota konsorsium. • Untuk kontrak yang sudah berjalan perlu dilakukan adendum kontrak dengan mensplit ke masing-masing perusahaan. Formatnya sudah ada di lampiran Per 22/2012. 9. Jenis pemeriksaan : Pemeriksa Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Tujuan Tertentu Pemeriksa akan melakukan konfirmasi dengan Satker sebelum menyimpulkan. 10. Menurut BPK, auditor tidak serta merta memaksakan kriteria, didiskusikan dulu dengan Satker yang diperiksa, dengan mengikuti peraturan yang ada. 11. Pihak BPK menyambut ajakan Inkindo untuk berdiskusi guna menyamakan persepsi.

Januari - Mei 2013


INKINDO DKI

27

4/25/2013 10:03:44 PM

Kilas Berita

Audiensi DPP Inkindo DKI dengan Wagub DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama

Harapan Rakyat Sangat Besar,

Kita Harus Memenuhi Ekspektasi Rakyat Jajaran pengurus DPP Inkindo DKI Jakarta barubaru ini melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta - Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota. Apa saja yang menjadi sorotan dalam audiensi tersebut? Dan bagaimana makna strategis yang didapat oleh Inkindo DKI Jakarta?

28

INKINDO DKI


P

ernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau panggilan akrab Ahok, dalam rapat internal dengan Dinas PU yang diunggah di Youtube menjadi perhatian luas di masyarakat, karena baru pertama kali rapat internal di Pemprov DKI Jakarta dipublikasi secara luas melalui media Youtube. Sikap tegas Wagub DKI Ahok untuk menerapkan prinsip tata kelola yang baik atau good corporate governance (GCG) dalam penanganan proyek-proyek di lingkungan Pemprov DKI Jakarta pantas diacungi jempol. Namun dalam pernyataan Wagub DKI tersebut ada yang perlu diklarifikasi lebih lanjut, khususnya yang terkait dengan konsultan, yang terkesan tidak begitu diperlukan dalam pembangunan di lingkungan DKI Jakarta. Menyikapi pernyataan Wagub DKI Jakarta terkait dengan konsultan, DPP Inkindo DKI Jakarta telah mengeluarkan pernyataan pers (Press Release) yang

telah dimuat di beberapa media cetak Ibukota, termasuk kantor berita Antara. Beberapa substansi dari pernyataan DPP Inkindo DKI Jakarta, yang disampaikan oleh Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta, Ir. Erie Heryadi, menyatakan sependapat dengan kebijakan Wakil Gubernur DKI

Januari - Mei 2013

4/25/2013 10:03:49 PM

Jakarta untuk menegakkan prinsipprinsip tata kelola yang baik (GCG) di Pemprov DKI Jakarta. Seperti dikutip Antara, ada beberapa pernyataan Wagub DKI Jakarta tentang konsultan yang terkesan menyederhanakan peran dan fungsi profesi jasa konsultansi, sehingga dapat merusak citra profesi konsultan. Ia juga menegaskan, pihaknya memahami bahwa masih ada kasus-kasus penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum konsultan yang tidak profesional dan memang harus dibenahi, tetapi masih banyak juga konsultan yang tetap konsisten dengan etika dan sikap profesional. “Konsultan hendaknya menerima imbalan jasa yang layak sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensinya. Jika tidak, maka akan berakibat turunnya minat tenaga ahli nasional untuk menjadi konsultan dan jangka panjang, akan membahayakan strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan, karena Indonesia akan sangat tergantung pada konsultan asing, “ ujar Erie Heryadi, seperti dikutip Antara.

Audiensi dengan Wagub DKI Jakarta

Sebagai upaya DPP Inkindo DKI Jakarta menyikapi lebih lanjut pernyataan Wagub DKI Jakarta dan untuk menjalin kerjasama yang sinergis dengan Pemprov DKI Jakarta, DPP Inkindo DKI Jakarta melakukan audiensi dengan Wagub

DKI Jakarta. Delegasi DPP Inkindo DKI Jakarta, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta, Ir. Erie Heryadi, diterima Wakil Gubernur DKI Jakarta tanggal 4 Januari 2013, di Ruang Rapat Wakil Gubernur, di Balai Kota, Jakarta. Dalam audiensi tersebut, Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta didampingi oleh Ir. Bambang H. Wikanta, MM, MT (Ketua DPOP), Ir. Reza Abidin, M.Sc (Wakil Ketua DPP), Ir. Peter Frans (Wakil Ketua DPP) , Ir. M. Basir (Wakil Ketua DPP), Ir. Imam Hartawan, MT (Wakil Sekretaris DPP). Seluruh jalannya audiensi dapat disaksikan oleh seluruh Anggota Inkindo DKI Jakarta, bahkan seluruh masyarakat luas Indonesia dan internasional, karena sudah diunggah dalam media sosial Youtube. Pada awal pembicaraan, Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta, Erie Heryadi, menyatakan secara prinsip setuju kebijakan Pemprov. Inkindo secara organisasi setuju untuk tidak mentolerir praktek KKN. Meskipun pada awal pertemuan agak sedikit tegang, karena secara terus menerus Wagub Basuki menyatakan kekesalannya terhadap praktek konsultan yang nakal, namun akhirnya suasana pertemuan menjadi cair, setelah Basuki menjelaskan maksud sebenarnya. “Yang saya maksud konsultan tentu bukan semua konsultan. Konsultan yang menaikkan harga dan ikut KKN yang akan saya coret dari DKI. Saya juga pakai konsultan,” ungkap Basuki.

“Silahkan Inkindo masuk, ada hambatan apapun kasih tahu kami. Siapa yang menghambat akan kami selesaikan. Urat takut saya sudah lewat, saya sudah masuk fase pasrah. Kita tidak mau rusak nama. Di Pemprov DKI banyak SDM yang baik dan pinter-pinter. Kenapa konsultan di swasta bisa murah, di pemerintah lebih mahal. Sampaikan kepada seluruh anggota. Jangan takut untuk jujur, jangan takut bilang tidak untuk permainan. Sekarang ada kami di sini. Kalau dulu jujur dicoret, sekarang ada kami di sini. Siapapun boleh datang di lantai tiga. Kita harus berani perangi bersama, baru negara ini beres,” ujarnya pula. Wagub DKI Basuki terlihat sangat responsif ketika Ketua DPP Inkindo DKI menyampaikan Buku Standar Billing Rate Inkindo Tahun 2011, dan langsung menulis memo di atas buku tersebut agar menjadi masukkan dalam rangka penyusun Pergub DKI tentang HPS. Wagub DKI kemudian menyatakan bahwa Pemprov DKI memang sedang memperbaiki HPS. Ir. Bambang Wikanta, dalam kesempatan tersebut menyampaikan agar ada koordinasi antara Pemprov DKI dan Inkindo. Dijelaskan pula tentang berbagai sistem pelaksanaan proyek, dari mulai sistem konvensional, tetapi ada juga design and build, hingga PPP dimana konsultan ada dalam investor. “Kalau perlu diskusi kita bisa dipanggil. Konsul-

Januari - Mei 2013


INKINDO DKI

29

4/25/2013 10:03:52 PM

tan ada golongan kecil, misalnya untuk pekerjaan gorong-gorong memerlukan konsultan kecil, mohon jangan dihapus. Dalam penyusunan Pergub, lebih baik sebelum difinalkan diskusi dulu. Misalnya dulu ada ketentuan setiap Rp 1 milyar harus ada value engineering, pelaksanaannya susah. Inkindo bukan hanya bermain di proyek pemerintah, kita main di swasta,” jelas Bambang Wikanta. “Bapak lihat saja mana ada peraturan yang harus direvisi, silahkan kasih kepada kami draftnya. Bisa Bappeda sebagai mitra Inkindo. Kadang-kadang konsultan untuk memperoleh proyek ikut main, karena kalau tidak ikut tidak survive. Kalau di Singapura ada aturan yang nyogok tidak dihukum. Karena filosofinya, kalau yang dihukum hanya pejabat yang menerima maka pejabat itu sendiri tidak berani meminta suap. Sedangkan kalau dihukum dua-duanya keduanya akan tutup mulut. Pejabat itu takut kalau dilaporkan Asosiasi untuk berani perangi permainan itu untuk menghemat uang rakyat. Kalau ada masalah kami bantu. Kalau sama-sama ikut nyolong akan bermasalah. Mana ada SK atau Pergub yang memberatkan, jangan sampai kita ikut maling karena peraturannya memberatkan. Menurut Pak Gubernur, satu hari menerbitkan 100 pergub pun saya mampu tandatangan. Nggak usah malu revisi 100 Pergub setiap hari, asal untuk kebaikan orang banyak. Untuk Pergub kita tunggu, kalau bisa minggu depan kita tunggu.

30

INKINDO DKI


Silahkan minta waktu kapan saja untuk menyampaikan masukan. Di ruang saya semua orang bisa nongkrong. Saya tidak memiliki ruang pribadi di sini, ruang saya ramai sama aktivis, saya punya ruang pribadi sewaktu di toilet dan toilet saya pun dipakai semua orang. Paling setelah 7.30 sudah sampai. Sampai 9-10 malam masih di kantor. Harapan rakyat sangat besar, bahkan lebih besar dibanding kemampuan kami, maka kita harus memenuhi ekspektasi rakyat,” papar Ahok panjang lebar.

Tolong pasang CCTV

Dalam kesempatan tersebut, Wagub DKI Ahok meminta Inkindo untuk berpartisipasi memasang CCTV ke arah jalan atau sungai, yang bisa dintegrasikan dengan CCTV Pemda. “Tolong

pasang satu CCTV mengarah ke jalan atau sungai, IP nya diberikan supaya di-link ke Pemprov DKI, sehingga juga bisa dipantau oleh Pemprov DKI. Kalau ada apa-apa kemanan turunnya cepat. Inteligent system akan membuat lampu merah stuck jika ada kejahatan. Diharapkan semua gedung berkontribusi. Kalau CCTV yang dipasang Pemprov DKI kalau ditembak pun tidak pecah. Pada bagian lain, menanggapi permintaan DPP Inkindo agar untuk kantor konsultan kecil yang memiliki pegawai hanya beberapa orang bisa memperoleh ijin domisili di dearah permukiman, menurut Wagub DKI, memang agak susah karena tetangga komplain. Direncanakan ada apartemen sewa yang murah bagi pengusaha muda. “Saya punya LSM di Cut Mutia tidak dapat ijin, tapi di Benhil boleh. Karena biasanya diprotes oleh masyarakat sekitar. Itu sebagai masukan tetapi bukan prioritas,” jelasnya. Acara audiensi ditutup dengan pemberian cindera mata berupa plakat dari Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta kepada Wagub DKI Jakarta. Kemudian disusul dengan acara potret bersama delegasi DPP Inkindo dengan Wagub, di ruang kerjanya. Di ruang kerjanya tampak tidak “angker” sebagaimana umumnya ruangan seorang Wagub. Terlihat banyak aktivis yang sedang berdiskusi di ruang Wagub. Di samping itu, di ruang tunggu Wagub tampak banyak lalu lalang insan pers yang siap mengejar berita aktual.

Januari - Mei 2013

4/25/2013 10:04:00 PM

Kilas Berita

Jurus Jitu Atasi Krisis, Pengalaman Mustafa Abubakar Memimpin Bulog

B

ertepatan dengan hari ulang tahun Dr. Ir. Mustafa Abubakar, MSi, ke 63, telah dilakukan peluncuran buku berjudul “Jurus Jitu Atasi Krisis, Pengalaman Mustafa Abubakar Memimpin Bulog”, bertempat di auditorium Bulog, tanggal 15 Oktober 2012 lalu. Buku tersebut menggambarkan kiprah Pak Mus , demikian panggilan akrabnya, dalam memimpin Bulog periode Maret 2007Oktober 2009. Beliau kemudian diangkat sebagai Menteri BUMN pada 22 Oktober 2009. Mustafa Abubakar juga pernah menjabat sebagai Ketua DPD Inkindo DKI Jakarta dua periode (1993-2001). Buku ini sangat inspiratif dan layak dijadikan rujukan bagi para pemimpin dan calon pemimpin—terutama di instansi Bulog. Betapa tidak, buku ini mengangkat fakta pelik krisis beras ketika Pak Mustafa, demikian beliau disapa, baru diangkat menjadi kepala Perum Bulog namun dalam waktu singkat, tepatnya 2 tahun 7 bulan, krisis pangan dapat teratasi dengan amat baik dan berbuah manis. Kiprah Pak Mus memberikan dampak yang signifikan pada kinerja Bulog. Pada tahun 2008 Bulog mampu menyerap beras petani sebesar 3,2 juta ton dan meningkat menjadi 3,6 juta ton pada tahun 2009, yang merupakan jumlah pengadaan beras terbesar sepanjang sejarah Bulog. Dengan

pengadaan beras sebesar itu, Indonesia bisa mencapai swasembada beras (20082009), bahkan bisa mengekspor jenis beras unggulan. Sayangnya prestasi Bulog tersebut tidak dapat diikuti oleh penggantinya, sehingga Bulog kemudian masih harus mengimpor beras. Disamping kapasitas pengadaan beras Bulog yang meningkat, Pak Mus juga melakukan pembenahan internal Bulog, dari aspek governance maupun finansial. Di bawah kepemimpinannya, Bulog sering menghadirkan pimpinan KPK untuk memberikan ceramah di depan para karyawan

Bulog. Akibatnya, Bulog yang biasa merugi kemudian bisa mencapai keuntungan. Pasca ditahannya Dirut Bulog sebelumnya yang terkena kasus hukum, Widjanarko P., citra Bulog sempat merosot ke titik nadir yang menurunkan moral dan semangat kerja pegawai Bulog. Mustafa masuk Bulog dalam kondisi krisis kepercayaan yang luar biasa terhadap Bulog. Buku “Jurus Jitu Atasi Krisis, Pengalaman Mustafa Abubakar Memimpin Bulog”, setebal 516 halaman, layak dibaca, karena mengandung banyak pengetahuan tentang kebijakan perberasan nasional serta kiat-kiat kepemimpinan praktis yang penuh muatan moral. Peluncuran Buku yang diterbitkan oleh Republika tersebut sangat meriah, karena dihadiri oleh beberapa tokoh nasional terkemuka, antara lain : mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, mantan Menteri PAN Sarwono Kusumaatmadja, mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris, dan lain-lain. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Bulog memberikan kata sambutan, menceritakan tentang beratnya menjadi pimpinan Bulog, karena kalau tidak hatihati bisa masuk penjara..

Januari - Mei 2013


INKINDO DKI

31

4/25/2013 10:04:06 PM

Jalan Sehat

HUT INKINDO ke-33 dan HUT Inkindo DKI ke-30

Bertempat di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, pada tanggal 11 November 2012, DPP Inkindo DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan Jalan Sehat, dalam rangka HUT Inkindo Ke 33 dan HUT Inkindo DKI ke 30. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta, Ir. Wiriyatmoko, MT, memberikan sambutan dan membuka secara resmi kegiatan jalan sehat tersebut. Kegiatan jalan sehat merupakan kegiatan rutin setiap tahun. Kegiatan jalan sehat dimulai sejak tahun 2002, atau merupakan yang ke 11 kalinya. Peserta jalan sehat sekitar 650 orang. Peserta disuguhi hiburan music dan door prize yang menarik. Hadir beberapa undangan antara lain wakil dari : LPJK DKI Jakarta, Kadin DKI Jakarta, DPP Inkindo Jawa Timur, dan instansi lainnya.

32

Buletin INKINDO DKI Jakarta Alamat Redaksi : Sekretariat DPP INKINDO DKI Jakarta INKINDO DKI Januari - Mei 2013 Jl. Pertani No. 7 Duren Tiga, Pancoran, Jakarta 12760 Telp. (021) 7942938, 7942940 (hunting), Fax. (021) 7942941, E-mail : [email protected] Website : http//www.inkindo-dki.org


4/25/2013 10:04:37 PM

Buku Putih Transportasi Jakarta. Alumni FT UI Terbitkan BULETIN. Audiensi DPP Inkindo DKI dengan Wagub DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama

Recommend Documents