INKINDO. Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Laporan utama DKI JAKARTA MAJALAH. Pengembangan Reaktor Nuklir di Indonesia ISSN

ISSN 1978-7529

INKINDO MAJALAH

Media informasi & komunikasi anggota INKINDO DKI Jakarta

DKI JAKAR TA

Edisi: 65 (Januari ~ Maret 2016)

Laporan utama

Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia Pengembangan Reaktor Nuklir di Indonesia

ISSN 1978-7529 9

771978

752932

Edisi 65: Januari ~ Maret 2016

INKINDO DKI

1

Salam Redaksi roses globalisasi telah mengubah “paradigma industri dan perdagangan” yang semula Negara industri menghasilkan produk final, berubah menjadi penghasil produk setengah jadi, dan mencari lokasi-lokasi di negara di “pertengahan” untuk proses lebih lanjut, finalisasi, dan pemasaran. Indonesia sebagai Negara di “pertengahan” jalan memiliki 4 di antara 10 lokasi paling strategis dunia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makasar. Keempat lokasi ini berpotensi untuk menjadi pusat kegiatan industri, perdagangan, dan maritim dunia.

P

Seiring dengan kapal-kapal generasi IV, V dan VI yang ukurannya semakin “meraksasa”, dewasa ini mencapai panjang 300 M, 400 M, bahkan 500 M, sudah tidak bisa melewati Selat Malaka, karena dangkal, dan telah memilih melewati ALKI II (Alur Laut Kepulauan Indonesia) Selat Lombok – Selat Makasar yang memiliki laut dalam. Dengan demikian, Indonesia berpotensi menjadi Poros Maritim Dunia di masa depan. Hal ini perlu diantisipasi oleh penyedia jasa konsultansi, karena hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi penyedia jasa konsultansi di sektor kemaritiman. Perlu adanya perubahan paradigma dari yang semula hanya berorientasi darat, diekspansi ke laut. -oo0oo-

Daftar Isi LAPORAN UTAMA

3. Rakernas Inkindo Pembangunan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia

ANTAR LEMBAGA

8. BADAPSKI, Badan Arbitrase Khusus Jasa Konstruksi 9. DPRD DKI Jakarta dan Asosi asi Bahas konsolidasi paket proyek di DKI Jakarta

OPINI

10. Bagaimana Sikap Anggota Inkindo Bila Bendera Perusahaannya Dipinjam Pihak Lain Dan Akan Tetapi Bisa Lepas Demi Hukum? Oleh: Dr. Ir. Hm. Hanafi Darwis, Sh., Mm. 12. Tantangan Dan Peluang Pasar Baru Bagi Jasa Konsultan Non Konstruksi Bidang Transportasi Sebagai Penyusun Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Oleh: Dr. H. Haris Muhammadun, ATD, MM Ketua BSAP INKINDO DKI Jakarta 14. SURAT EDARAN Beberapa Permasalah salam Pelaksanaan Kontrak Kerja Jasa Konsultasi dan Process Audit

LAPORAN KHUSUS

22. Sosialisasi Permen PUPR No 31/PRT/M/2015 “Untuk Kontrak Lumsump Tenaga Ahli Bisa Tumpang Tindih” 24. Technical Visit Ke Taiwan 18 – 22 Oktober 2015

SEKILAS BERITA

33. DPP Inkindo DKI Jakarta Selenggarakan Sosialisasi Perpajakan Usaha Jasa Konsultansi 33. Berita Bergambar: Penyelenggaraan Sosialisasi Perpajakan Usaha Jasa Konsultansi l. 34. Pelatihan Dasar Desain Teknis Power Plant Geothermal 35. FGD Pemberdayaan Konsultan Kecil “Kembali Merebut Peluang Jasa Konsultansi di Provinsi DKI Jakarta “

LAPORAN KHUSUS

36. Pemprov DKI Jakarta Memberikan Pelayanan Perizinan Satu Atap 38. Perspektif Hukum Kontrak Konstruksi Menurut Badan Pemeriksa Keuangan Dan Penyedia Jasa Konstruksi 40. Peningkatan Sinergi antara Pembina, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Konstruksi di Provinsi DKI Jakarta

PROFILE PERUSAHAAN

43. Rekayasa Engineering 15 tahun berkiprah memba ngun negeri di bidang engineering 47. PT EMI (Persero) PT Energy Management Indonesia (persero) kembangkan Konservasi Energi dan Air Hingga Pembangkit Listrik Tenaga Laut

KEGIATAN ORGANISASI

Susunan Redaksi Majalah INKINDO DKI Jakarta Media Informasi dan Komunikasi Anggota INKINDO DKI Jakarta Pimpinan Umum : Peter Frans, Pemimpin Redaksi: Yudi Setiabudi, Dewan Redaksi : Pung S. Zulkarnain, Safrinal Firdaus, Agoeng Djoko Pitono, Redaktur Pelaksana: Ernawati, Urip Yustono Alamat Redaksi : Jl. Pertani No. 7 Duren Tiga, Pancoran, Jakarta 12760 Telp. (021) 7942940 (hunting), Fax. (021) 7942941, E-mail: [email protected] | www.inkindo-dki.org

2

Majalah anggota

INKINDO DKI

Laporan Utama

Rakernas Inkindo

Pembangunan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia Suasana Rakernas dan Diskusi Panel dengan nara sumber Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakayat Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono dan Anggota DPR RI Komisi V Ir. Nusyirwan Soejono. Press conference Rakernas Inkindo 2015

apat Kerja Nasional (Rakernas) Inkindo telah diselenggarakan pada tanggal 29 September hingga 2 Oktober 2015, di Santosa Villas & Resort, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Disamping membahas masalah internal organisasi, berupa program kerja dan anggaran dan belanja organisasi, dalam Rakernas tersebut juga diselenggarakan Diskusi Panel dengan tema “REVITALISASI PERAN KONSULTAN NASIONAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA”. Rakernas Inkindo ini dibuka secara resmi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc. Dalam kesempatan tersebut hadir pula Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. TGH M. Zainul Majdi, dan Deputi Pengembangan Regional Bappenas, Dr. Arifin Rudiyanto, dan Anggota DPR RI Komisi V, Nusyirwan Soejono, ST, . sebagai nara sumber dalam Diskusi Panel.

R

Menjadi Poros Maritim Dunia Proses globalisasi telah mengubah “paradigma industri dan perdagangan” yang semula Negara industri menghasilkan

produk final, berubah menjadi penghasil produk setengah jadi, dan mencari lokasilokasi di negara di “pertengahan” untuk proses lebih lanjut, finalisasi,dan pemasaran. Indonesia sebagai Negara di “pertengahan” jalan memiliki 4 di antara 10 lokasi paling strategis dunia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makasar. Keempat lokasi ini berpotensi untuk menjadi pusat kegiatan industri, perdagangan, dan maritim dunia. Indonesia dilalui oleh 40% kapal-kapal perdagangan dunia, yang sebagian besar

Edisi 65: Januari ~ Maret 2016

INKINDO DKI

3

Laporan Utama melalui Selat Malaka. Namun kapal-kapal dunia ukurannya semakin “meraksasa”, yang dewasa ini mencapai panjang 300 M, 400 M, bahkan 500 M yang mampu membawa 18.000 TEUS kontainer. Kapal-kapal generasi IV, V, dan VI sudah sulit/tidak bisa melewati Selat Malaka, karena dangkal, dan telah memilih melewati ALKI II (Alur Laut Kepulauan Indonesia) Selat Lombok – Selat Makasar yang memiliki laut dalam. Demikian dikemukakan Ketua Umum DPN Inkindo, Ir. Nugroho Pudji Rahardjo, dalam sambuatannya pada acara Diskusi. Pada bagian lain disebutkan, di bidang maritim, dan berakibat pada industri dan perdagangan, Indonesia menghadapi pesaing kuat Malaysia dan “adidaya” Singapura yang mengendalikan sebagian (besar) perdagangan Indonesia, dan menjadi HUB internasional, yang berakibat 95% ekspor impor Indonesia menggunakan kapal-kapal Negara lain. Hampir 100% perdagangan dalam negeri telah dilayani kapal-kapal Indonesia (cabotage). Namun untuk “go international” masih lemah karena selain belum memiliki kapal-kapal besar (generasi III,

IV, V, VI), hampir semua pelabuhan kelas satu Indonesia DANGKAL, hanya memiliki alur dan kolam pelabuhan yang dalamnya kurang dari 12 M. Ini termasuk pelabuhan-pelabuhan di Selat Malaka, Jawa, dan Sulawesi, sehingga tidak bisa melayani kapal-kapal internasional, yang berukuran besar dan extra besar. Menurut Nugroho, pembangunan Poros Maritim sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia berperan penting dalam dalam sistem global, dalam lingkup internasional, regional Asia Pasifik dan ASEAN, yaitu sebagai: 1. Pusat kegiatan maritim dunia, termasuk pelayaran dan industri perkapalan (shipping and ship bilding) yang mendukung kegiatan industri dan perdagangan dunia. 2. Pusat kegiatan industri dunia, termasuk industri penambah nilai (value added industry) dan logistik (industrial logistic) yang memerlukan lokasi-lokasi di “pertengahan” atau “persimpangan” jalan dalam sistem industri dan perdagangan dunia. 3. Pusat perdagangan dunia,

Peserta Rakernas Inkindo mewakili DPP Inkindo dari Seluruh Indonesia.

4

Majalah anggota

INKINDO DKI

termasuk jasa keuangan dan jasa lainnya yang dibutuhkan dalam kegiatan industri dan maritim dunia. 4. Negara industri perikanan terkemuka di dunia, yang didukung armada kapal perikanan nasional, kawasan- kawasan budidaya, dan industri terkait, yang terintegrasi secara horizontal (antar wilayah/ sektor) dan vertikal (hulu hilir) antara lokal domestik dan manca Negara. 5. Negara tujuan wisata kelautan terkemuka di dunia, yang memiliki kawasan-kawasan wisata berkelas dunia, beserta industri terkait, yang terintegrasi horizontal (antar wilayah/sektor) dan vertikal (hulu hilir) antara lokal domestik dan manca Negara. 6. Negara pengguna energy hijau berbasis kelautan terkemuka di dunia, termasuk penggunaan bio masa laut (algae) dan arus laut (ocean current energy), yang sesungguhnya murah dan dapat mencukupi sebagian besar kebutuhan Indonesia dan Negara tetangga.

7. Negara yang memiliki sistem kota-kota internasional untuk kegiatan di atas, mulai dari tingkatan tertinggi/terbesar yaitu kota “hub internasional”, kota-kota “hub nasional” dan atau “gateway”, kota-kota “hub wilayah”, kota-kota “kolektor lokal”, dan yang terkecil yaitu pusat-pusat kegiatan “mina/ marina politan”. 8. Negara yang memiliki sistem pertahanan, keamanan dan keselamatan (sipil) di laut yang dapat melindungi serta melayani penduduk dan kegiatannya baik domestik maupun internasional di Indonesia. 9. Negara yang berperanan penting dalam menjaga ketertiban dan kedamaian dunia, sebagai Negara plural yang menghormati semua bangsa di dunia. 10. Jasa Konsultansi memiliki peran strategis dalam proses pembangunan karena dapat terlibat dari hulu hingga hilir dan mampu menjadi ujung tombak pengembangan industri terkait. Untuk itu, menurut Nugroho, dalam menjaga keberlanjutan dalam

Pembangunan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia

Kapal generasi V dan VI tidak bisa lagi melewati Selat Malaka , sehingga memerlukan selat laut dalam yang ada di Indonesia

pengembangan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia peran konsultan nasional menjadi suatu keniscayaan. INKINDO ingin berkontribusi dalam pembangunan Poros Maritim tersebut di atas. INKINDO dapat memberikan jasa konsultansi mulai dari merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan Poros Maritim, perencanaan wilayah dan sektor-sektor maritim serta yang terkait, baik perencanaan sosial, budaya, ekonomi, fisik perkotaan, lingkungan, infrastruktur, maupun pertahanan dan keamanan, sampai dengan rencana detail perekayasaan dan pengawasan serta pengendaliannya. Indonesia Bisa Membangun 4 Singapura Pakar kemaritiman Dr. Ir. H. Sondimar, M.Sc, mengemukakan mestinya Indonesia yang menjadi poros maritime, bukan Singapura yang kecil. Indonesia bahkan bisa membangun 4 Singapura. Juanda telah memperjuangkan semua laut

diantara pulau menjadi wilayah Indonesia, yang hal tersebut telah diakui dunia. Negara maju tidak mengolah barang jadi, tetapi produk setengah jadi untuk memprosesnya yang dekat dengan pasar. Kapal Generasi 3 dan 4 tidak dapat lewat Indonesia, pelabuhan Jakarta hanya 7 M, hanya Generasi 2 dan 3 yang bisa masuk. Selat Lombok sudah bisa dilewati kapal generasi 5 dan 6. Jadi Lombok menjadi alternatif penting. “Membangun maritim bukan hanya kapal dan pelabuhan, tetapi butuh SDM dan hinterlandnya, yaitu kota-kota berbasis maritime. Kajian Bappenas tahun 2009, Lombok dirancang sebagai Global Hub, di Bandar Kayangan. Kapal yang bisa lewat dengan kapasitas 300.0001 juta DWT. Membangun kota tidak cukup dengan APBN.. Perlu mencari peluang baru. Menurut Son Diamar, Indonesia perlu melakukan reposisi global, yaitu menjadi pusat industry, perdagangan, dan maritime dunia. Indonesia bisa membangun tanpa uang Negara, yaitu dengan berbasis pada Sumber Daya Alam dan Aset lain yang

bisa menjadi modal. Indonesia memiliki kota-kota pelabuhan yang bisa menjadi “Bandar Internasional”, yaitu: Batam, Kota Ag ung , B andar K ayang an, Mamuju, S ab ang , Medan, Padang , B elit ung , Jakar t a, Surabaya, Singkawang Tarakan, Kupang, Bitung, Makasar, Ambon, Morotai, Sorong. Pemerintah tetapkan Kuala Tanjung (KT) & Bitung sbg “international hub”. Tapi, menurut Son Diamar, KT bersaing berat dg Port Klang & Tanjung Pelepas Malaysia yg modern dan besar... dan Singapura sang adidaya. Cachment area KT hanya utk kapal-kapal Generasi I & II Sumatera bagian utara. Bitung, catchment area kapal-kapal Gen I & II Indonesia Timur. Keduanya hanya “gateway” bagi sub wilayah Indonesia. Bukan kapal-kapal antar belahan dunia. Kendala: LOKASI dan DANGKAL. Selanjutnya dikatakan, Pemerintah membangun 24 pelabuhan. Tapi semua pelabuhan kelas I Indonesia kedalaman alur/kolamnya kurang dari 14 M. Medan 10 M/10 M, Jakarta

14 M/7 M. Bitung 9 M/12 M, Makasar 10 M/16 M. Hanya bisa utk kapal-kapal generasi I dan II. Tidak bisa untuk kapalkapal generasi III – VI. Apalagi yg panjangnya 500 M, yg perlu kedalaman minimal 35 M. Rotterdam selama 40 tahun ditetapkan sebagai pelabuhan No 1 di dunia. Tapi tahun 2013 posisi tersebut diambil alih oleh Shanghai No 1. Sementara untuk peringkat No 3, 4, 6, 7, 8 dan No 10 berada di China. Rotterdam jaya karena “gateway” Eropa, China ports besar karena “gateway” untuk negerinya sendiri. Cachment area lua tapi bukan HUB antar belahan dunia. Singapura,walau tidak miliki SDA dan Industri luas, tetap kuat, No 2, karena HUB Dunia dan “gateway” ASEAN. Bandar Kayangan di Pulau Lombok Kapal-kapal dunia “extra large” tidak bisa lewat Selat Malaka yang dangkal. Pilihan Favorit, menurut Son Diamar, adalah lewat Selat Lombok. Global Hub baru di Lombok adalah solusi bagi dunia. “Globalisasi membawa berkah, industry

Edisi 65: Januari ~ Maret 2016

INKINDO DKI

5

Laporan Utama

Lombok telah dirancang menjadi “Global Hub” dengan konsep Bandar Kayangan

butuh lokasi di tengah atau simpang jalan untuk finalisasi produk dan pemasaran, butuh kawasan industry, pelabuhan, SDM ahli, energi dan jasa-jasa,” ungkapnya. Kota “Global Hub” Bandar Kayangan berlokasi sebagian di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, dipilih dg pertimbangan sbb: 1. Kedalaman laut mampu menerima kapal-kapal masa depan, berukuran 300 ribu – 1 juta DWT. 2. Lokasi dekat dg Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II) yg me rupakan “highway” pelayaran dunia, dan pada “posisi strategis” berdasarkan analisis United Nation Conference on the Trade and Development (UNCTAD). 3. Tersedia lahan kosong s/d !2.000 Ha, untuk pelabuhan, kawasan industri, CBD (Central Business District), kawasan hunian, kilang minyak, dan lainnya, termasuk untuk sarana, prasarana, dan ruang terbuka hijau (RTH). 4. Memiliki keunggulan “beauty” dg latar belakang

6

Majalah anggota

Gunung Rinjani.. 5. Berada pada kawasan “dikenal dan menarik” bagi dunia, yaitu BALI- LOMBOK. Konsep Badar Kayangan ini, menurut Son Diamar, telah mendapat response positif dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, anggota DPR RI dan DPRD, dan investor asing. Antara lain: Presiden RI, SFECO BUMN terbesar ke 2 China telah menyatakan minatnya untuk membangun Bandar Kayangan. Sudah ada MOU dengan sindikasi investasi internasional Hong Kong. Kota Bandar Kayangan, Lombok direncanakan memiliki areal untuk fasilitas : • PORT 600 Ha, • CBD 600 Ha • INDUSTRIAL Parks 1800 Ha • ENERGY 1000 Ha, • UNIV 300 Ha • TOURISM and SPORT 200 Ha • RECIDENCIAL 2500 Ha, TOTAL 7.000 Ha PENDUDUK : 1- 1.2 juta Pengembangan Kawasan

INKINDO DKI

Strategis Kemaritiman Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengemukakan perwujudan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) merupakan salah satu agenda prioritas di dalam pembangunan nasional tahun 2015-2019, untuk menciptakan sebuah Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaulat berbasis pada ekonomi kelautan, hankam dan budaya maritim. Dalam jangka pendek-menengah (20152020), sektor-sektor ekonomi kelautan dituntut untuk mampu memecahkan permasalahan internal sektornya masing-masing, dan secara simultan berkontribusi secara signifikan dalam mengatasi sejumlah permasalahan bangsa. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sedang mengembangkan konsep Pengembangan Wilayah Berbasis Kemaritiman antara lain meliputi : WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Batam-Bintan; WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-Api (MBBPT); WPS Pusat

Pertumbuhan Sedang Berkembang Manado-Belitung-Amurang; WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Makassar- Pare-Pare Mamuju; WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Ambon-Seram. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PUPR juga menegaskan tentang peran strategis Inkindo dan perusahaan konsultan sebagai mitra dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Kementerian PUPR bersama Inkindo akan bahu membahu dalam upaya meningkatkan kualitas jasa konsultan dan tenaga ahli, menciptakan dukungan aturan yang kondusif, dan mendorong inovasi dalam kegiatan jasa konsultan di Indonesia. NTB berpotensi menjadi salah satu Poros Maritim Dunia Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. TGH M. Zainul Majdi, dalam paparannya mengemukakan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memilih prioritas di pariwisata dan pertanian, karena pertimbangan sustainabilitas. NTB merupakan 1 dari 8 provinsi lumbung beras nasional. Saat ini NTB sedang berupaya untuk menggalakan

Pembangunan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia

Selat lombok berpotensi menjadi lalulintas kapal generasi V dan VI

peternakan sapi, sehingga NTB bisa menjadi pemasok daging sapi secara nasional. Provinsi NTB memiliki potensi untuk menjadi Global Hub (Poros Maritim). Perlu diciptakan agar selat lombok menjadi satu kekuatan dengan menciptakan infrastruktur yang bisa menyaingi Singapura. Kajian-kajian akademik menunjukan masa depan perdagangan dunia lewat Selat Lombok. Karena kapal-kapal generasi 5 dan 6 tidak bisa lagi melewati Singapura. Inkindo diharapkan dapat berperan dalam menciptakan poros maritim di NTB. Selat Lombok dapat menjadi daya tawar secara internasional yang sangat strategis dalam perdagangan dunia. Pada tahun 2008 jumlah wisatawan yang berkunjung ke NTB sebanyak 400 ribu orang, pada tahun 2013 jumlah wisatawan meningkat menjadi 1 juta orang. Pada tahun 2017 Gubernur NTB mentargetkan kunjungan wisatawan 2 juta orang. Di pulau Sumbawa, misalnya ada tujuan wisata yang sangat diminati wisatawan asing, beberapa tokoh dunia pernah tinggal di sana. Pulau

Moyo, salah satu pulau besar yang pernah disinggahi tokoh terkenal dunia seperti Lady Di dan Bill Clinton. Diperlukan Pembina Sektor Jasa Konsultan Dalam sambutannya tertulis Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas DR Sofyan A. Djalil, antara lain mengemukakan, kebutuhan investasi infrastruktur dalam kurun waktu 2015-2019 mencapi kurang lebih Rp 5.400 trilyun. Menurut data Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR , dengan asumsi 2,5 % dari anggaran untuk belanja konsultan maka setiap tahun diperkirakan terjadi defisit tenaga konsultan sebanyak 10.000 orang. Selanjutnya dikemukakan oleh Menteri Sofyan Djalil, sektor Jasa konsultan adalah sektor strategis yang memerlukan pembinaan agar pada perkembangannya ke depan bisa menjawab kebutuhan jasa konsultan untuk menunjang program pembangunan nasional. Ketiadaan instansi pembina bagi sektor jasa konsultansi selama ini mengakibatkan kebi-

jakan yang kurang terpadu dan kurang kondusif terkait dengan pengembangan jasa konsultansi nasional, serta berkontribusi terjadinya “brain drain.” Dalam rangka revitalisasi jasa konsultansi di Indonesia diperlukan langkah tindak lanjut sebagai berikut: • Diperlukan instansi pembina sektor jasa konsultan untuk menjamin keberadaan dan terlaksananya kebijakan nasional yang terarah untuk perkembangan jasa konsultan dalam rangka memenuhi program pembangunan nasional dari aspek kuantitas maupun kualitas. Bappenas siap bekerja sama dengan INKINDO dan siap menjadi patron bagi INKINDO untuk membangun jasa konsultan yang benar-benar professional dan menjadi kebanggan bangsa. • Diperlukan kebijakan dan strategi nasional yang affirmative untuk mengantisipasi “free flow of good and services” sebagai dampak Masyarakat Ekonomi ASEAN maupun AFTA di sektor jasa konsultan. • Diperlukan regulasi pengadaan jasa yang transparan, efisein



dan akuntabel, untuk menjamin keberlangsungan usaha sektor jasa konsultan nasional. • Diperlukan dukungan bagi penerapan standar harga satuan tenaga ahli, yang berlaku secara nasional untuk jasa konsultan pasar pemerintah yang bersifat kondusif bagi revitalisasi sektor jasa konsultan Indonesia. • Masih diperlukan program link and match dengan perguruan tinggi dunia akademik untuk mempercepat supply tenaga ahli yang berkualifikasi bagi sektor jasa konsultansi. • Diperlukan payung hukum berupa undang-undang tentang jasa konsultansi untuk menciptakan iklim dunia jasa konsultansi yang kondusif dan profesional guna mendukung pembangunan infrastruktur nasional.

Edisi 65: Januari ~ Maret 2016

INKINDO DKI

7

Antar Lembaga

BADAPSKI, Badan Arbitrase Khusus Jasa Konstruksi Proyek MRT Jakarta Jalan layang non tol jakarta

adan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Konstruksi Indonesia (BADAPSKI) sebuah Badan Arbitrase yang khusus menangani sengketa bidang jasa konstruksi telah lahir di Indonesia. Ini merupakan babak baru tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan di bidang jasa konstruksi, yang sebelumnya hanya ditangani oleh BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). BADAPSKI berdiri tahun 2014,

B

Ir. Erie Heryadi, Sekjen DPN INkindo yang juga salah satu pendiri BADAPSKI.

8

Majalah anggota

INKINDO DKI

diresmikan pendiriannya oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Saat ini BADAPSKI sudah melakukan kegiatan sosialisasi dengan menyelenggarakan beberapa event seminar yang terkait. Menurut Ir. Erie Heryadi, Sekjen DPN Inkindo yang juga salah seorang pendiri BADAPSKI, tujuan didirikannya BADAPSKI sebagai badan arbitrase dan penyelesaian sengketa khusus untuk dunia konstruksi, sementara badan arbitrase yang ada , yaitu BANI bersifat umum. Disamping itu BADAPSKI lebih memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang bersengketa, khususnya terkait dengan uang muka lebih ringan dan bisa dinegosiasikan. Bagi institusi Pemerintah yang tergantung pada dana APBN diberi kelonggaran, dengan menyampaikan surat jaminan, sebagai pengganti biaya administrasi yang nantinya dibayarkan setelah tersedianya anggaran atau pada saat putusan majelis arbitrase diterbitkan. Selama ini Pemerintah kesulitan dalam mengalokasikan dana uang muka jika ada sengketa. Kalau dilihat dari besaran nilai kontrak yang disengketakan

umumnya memang terkait dengan perusahaan kontraktor. Nilai-nilai kontrak di atas Rp 100 miliar di lingkungaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat wajib dimasukan klausul tentang penyelesaian sengketa melalui BADAPSKI. Untuk nilai kontrak di bawah Rp 100 miliar tidak harus mencantumkan penyelesaian sengketa melalui BADAPSKI, namun jika mau dicantumkan boleh saja. “Ada kesalahan persepsi seakan BANI itu milik Pemerintah, padahal BANI itu bukan milik Pemerintah tetapi swasta juga. Sehingga Permen PU pernah mencantumkan penyelesaian sengketa melalui BANI. Sekarang Permen PUPR tidak lagi mencantumkan BANI, tetapi hanya mencantumkan Badan Arbitrase. Namun untuk dalam kontrakkontrak di lingkungan Kementerian PUPR di atas Rp 100 Milyar secara eksplisit disebutkan penyelesaian sengketa melalui BADAPSKI, “ jelas Erie yang juga menjabat wakil Bendahara BADAPSKI. Anggota BADAPSKI terdiri dari tokoh-tokoh bidang konstruksi dan hukum yang diketuai oleh

Antar Lembaga pakar hukum terkemuka Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M, Ph.D. Para pendirinya adalah: Ir. Djoko Kirmanto, Dr. Ir. Wiratman Wangsadinata, Dp.HE, Abdul Rahman Saleh, SH, MH, Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi, Ir. Agus Rahardjo, M.S.M, Prof.Dr. Firman Widjaja,Prof. Ir. Roesdiman Soegiarso, M.Sc, Ph.D, Ir. Hedianto Husaini, M.Sc, M.Si, Irjen Pol (Purn) Hadiman, SH, M.Sc, Ir. Erie Heryadi, Dr. Amad Sudiro, SH, MH, MM, Bintang Perbowo, SE, MM, Dr. Ir. Sudarto, MT, Dr. Satya Arinanto , dan Prof. Hikmahanto sebagai Ketua. BADAPSKI telah melakukan launching di Universitas Tarumanagara dengan menyelenggarakan Seminar bulan September lalu. Diantara pendiri BDAPSKI juga ada yang mewakili kalangan perguruan tinggi, yaitu Roesdiman Soegiarso (Rektor UNTAR) dan Dr. Ahmad Sudiro (DEKAN) Fakultas Hukum UNTAR. Yang mewakili kalangan konsultan adalah Erie Heryadi. Sedangkan dari kalangan kontraktor diwakili oleh Bintang Perbowo ( Ketua AKI) yang juga Dirut PT Wijaya Karya (Persero) dan mantan Ketua AKI Sudarto. Jasa Konstruksi rawan sengketa Jasa Konstruksi merupakan salah satu sektor yang cukup rawan dengan sengketa. Sebab bisnis ini melibatkan banyak pihak dan memiliki layanan yang kompleks. Layanan tersebut mulai dari jasa konsultansi perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Tidak heran jika dalam jasa konstruksi melahirkan banyak sengketa. Penyelesaian sengketa jasa konstruksi sesuai dengan UU No 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Menurut Prof. Hikmahanto, penyelesaian dengan cara arbitrase dan alternatif penyelesian sengketa terbukti efektif dalam penyelesian sengketa, terutama yang terkait konstruksi.

Hal tersebut menjadi salah satu latar belakang mengapa BADAPSKI didirikan. Disamping itu, menurut praktisi hukum Ahmad Sudiro, dibandingkan dengan proses beracara di pengadilan, alternatif penyelesaian sengketa bisa lebih efisien. Terlebih lagi dalam bisnis yang cukup kompleks, seperti konstruksi. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase maupun alternatif lain di luar pengadilan didukung oleh ahli yang memahami persoalan. BADAPSKI diharapkan bisa mengembangkan secara positif pembangunan infrastruktur tanpa adanya sengketa antara pihak yang dapat menimbulkan terjadinya hambatan fisik dan finansial pada proyek-proyek infrastruktur. Hal tersebut bisa mengurangi biaya ligitasi konvensional dan pengunduran waktu yang bisa terjadi, serta mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan. Menurut data, dari kasus sengketa yang ditangani BANI, sekitar 47 % kasus sengketa terkait konstruksi sehingga perlu badan arbitrase khusus sektor konstruksi. Hediyanto W. Husaini mensinyalir hampir sebagian besar kontrak terutama di atas Rp 100 miliar selalu mengalami perbedaan sudut pandang dan menjadi permasalahan yang harus dicarikan titik temu. Lebih lagi dengan masuknya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir 2015, maka akan semakin banyak kontrak-kontrak yang dipahami secara berbeda dan membutuhkan pihak ketiga untuk menjadi penengah.

DPRD DKI Jakarta dan Asosiasi Bahas konsolidasi paket proyek di DKI Jakarta DPRD DKI Jakarta mengundang kehadiran Asosiasi Penyedia Jasa Konstruksi, LPJK, SKPD, dan LKPP, dalam rapat untuk membahas tentang Konfirmasi Mekanisme Proses Pelelangan Penyediaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Rapat diselenggarakan pada tanggal 26 Februari 2016, di Ruang Serbaguna Gedung DPRD DKI Jakarta, lantai 3. Beberapa isu yang mengemuka dalam Rapat tersebut antara lain: 1. Konsolidasi paket-paket lelang pekerjaan dirasakan sangat merugikan usaha kecil dan menengah, karena hanya perusahaan besar yang mampu mengerjakan proyek-proyek besar yang merupakan penggabungan dari paket-paket kecil. Padahal penyedia jasa UKM merupakan 90 % dari anggota Asosiasi. 2. Paket-paket proyek yang besar hanya bisa dikerjakan oleh kontraktor besar dan

BUMN yang jumlahya sedikit. 3. Penggabungan paket- paket proyek secara regulasi bisa dilakukan, namun melindungi UKM merupakan keharusan yang diamanatkan oleh UU UKM. 4. Atas nama Efesiensi jangan membuat UKM terpinggirkan. 5. Penjelasan LKPP masih belum memuaskan asosiasi jasa konstruksi, terkait apakah konsolidasi paket-paket pekerjaan yang merugikan Usaha kecil dan menengah itu diperbolehkan atau tidak. 6. Anggota asosiasi secara umum sepakat untuk menolak konsolidasi proyekproyek kecil menjadi paket besar yang merugikan UKM, dan mengusulkan agar dilakukan penundaan pelelangan proyek. 7. Pimpinan DPRD berjanji untuk membuat forum yang lebih kecil yang dihadiri oleh perwakilan asosiasi, guna membahas masalah konsolidasi paket lelang lebih focus.

Edisi 65: Januari ~ Maret 2016

INKINDO DKI

9

Opini Bagaimana Sikap Anggota Inkindo Bila Bendera Perusahaannya Dipinjam Pihak Lain Dan Akan Tetapi Bisa Lepas Demi Hukum? Oleh: Dr. Ir. Hm. Hanafi Darwis, Sh., Mm. A. Pengertian judul daripada kasus penulisan Yang dimaksud dengan bagaimana sikap anggota Inkindo bila bendera perusahaannya dipinjam pihak lain yang belum terjerat kasus hukum sehubungan judul tersebut diatas, ibaratnya jangan jatuh kedalam lubang yang sama pada kasus serupa berikutnya. Sesuai makna daripada uraian judul tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini yaitu para pihak konsultan sering dipinjam nama perusahaannya saja untuk melaksa- nakan

suatu proyek, sedang- kan pelaku atau pelaksana sesungguhnya adalah pihak lain, sebut saja pihak “Z”. B. Zaakwaarneming dalam perjanjian Kata zaakwaarneming berasal dari bahasa Belanda, yang pengertiannya adalah mengurus kepentingan orang lain, dan sesuai pasal 1354 KUHPerdata yaitu berbunyi “ mengurus kepentingan orang lain yang dalam hal ini adalah suatu perbuatan mengurus kepentingan orang lain secara sukarela tanpa ada perintah untuk itu baik den-

Judul perjanjian :............... PERJANJIAN KERJA SAMA Kepala perjanjian / pembukaan :......pada hari ini.....’ tanggal....... tahun...... bahwa kami yang bertanda tangan dibawah ini: I. Nama : ................. Jabatan : Direktur PT.A , Selanjutnya disebut pihak pertama II. Nama : ................... Jabatan : pihak “Z”, selanjutnya disebut pihak kedua Sebab/dasar perjanjian: ........ Dengan ini Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama ini, dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 DASAR PERJANJIAN 1.1. Bahwa kedua belah pihak setuju mengikat diri dalam perjanjian ini untuk bekerja sama untuk melaksanakan proyek, dimisalkan pekerjaan:.......................................... 1.2. Bahwa pihak kedua adalah yang ditunjuk dan atau mendapatkan proyek / pekerjaan tersebut sebagaimana pasal 1 ayat 1.1 1.3. Bahwa pihak pertama adalah pemilik perusahaan

10

Majalah anggota

INKINDO DKI

gan pengetahuan maupun tanpa pengetahuan dari yang diurus kepentingannya”. Sehubungan dengan hal tersebut perbuatannya dapat seperti perbuatan hukum atau perbuatan nyata lainnya dan tidak boleh menagih upah, sesuai pasal 1356 KUHPerdata (Purwahid Patrik, “Hukum Perikatan,” 1994:72 ).

PT. A dengan pihak “Z”. Dalam perjanjian tambahan ini pihak PT.A sebagai Pihak Pertama dan pihak “Z” sebagai Pihak kedua. Untuk lebih jelasnya dicontohkan sebagai berikut:

C. Perjanjian Kerja Sama Tentang perjanjian kerja sama yang dimaksud disini adalaah merupakan perjanjian accessoir (perjanjian tambahan) dengan pemilik Perusahaan, misal pihak pemilik perusahaan konsultan

PT.A yang diajak bekerja sama oleh pihak kedua untuk melaksanakan pekerjaan seperti tersebut pada pasal 1 ayat 1.1 Pasal 2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pihak Pertama : 2.1. Pihak pertama membantu dibidang administrasi yang diperlukan berkaitan dengan tender atau lelang untuk pekerjaan yang dimaksud. 2.2. Pihak pertama menanda tangani kontrak dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atas nama pihak kedua . 2.3. Pihak pertama mengajukan penagihan kepada Pejabat pembuat komitmen dan menerima pembayaran atas tagihan tersebut untuk selanjutnya diberikan kepada pihak kedua. Pihak Kedua: 2.4. Pihak kedua bertangung jawab terhadap pekerjaan sesuai pasal I dan akan menyiapkan proses penyelesaian pengurusan kontrak pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan. 2.5. Pihak kedua bertanggung jawab penuh secara perdata

Bagaimana Sikap Anggota Inkindo Bila Bendera Perusahaannya Dipinjam Pihak Lain Dan Akan Tetapi Bisa Lepas Demi Hukum

Tentang pasal-pasal berikutnya seperti pasal 3 dan pasal 4 dan seterusnya dapat dibuatkan sesuai kebutuhan masing -masing para pihak.

tanggung jawab penuh pihak kedua secara perdata). 2. Dari aspek hukum pidana secara logika hukum pidana bahwa si pelaku kejahatan yang harus dihukum dan tidak bisa diwakilkan. Jadi kalau ada seseorang yang membuat rusak suatu bangunan maka “si perusak” tersebut lah yang harus bertanggung jawab, dan bukan orang yang meminjamkan bendera perusahaannya, yang dalam hal ini tidak tahu menahu begaimana sesungguhnya proses konstruksi yang terjadi di lapangan.

Sangat penting untuk di ingatkan lagi yaitu jangan sampai lupa menuliskan pasal tentang tanggung jawab penuh pihak kedua secara perdata dan pidana atas pelaksanaan proyek nya, sehingga jika ada pemeriksaan dari pihak BPKP, Jaksa, atau KPK maka pihak kedua (pihak “Z”) tersebutlah yang harus tampil untuk bertanggung jawab (zaakwaarneming), dan bukan pihak pemilik perusahaan konsultan PT.A yang biasanya hanya menerima honorarium yang sangat kecil dibandingkan dengan besarnya nilai dari pada pekerjaan tersebut.

Penting untuk diketahui pasal 387 KUHP (Juncto) pasal 7(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut, Pasal 1 berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan, yang pada waktu membuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan/ melakukan sesuatu perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan atau barang.”

D. Sikap Anggota Inkindo sebagai si Peminjam Bendera Perusahaan

Pasal 2 berbunyi : “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan barang-barang itu, sengaja membiarkan perbuatan yang curang itu.”

atau pidana atas pelaksanaan proyek atau pekerjaan tersebut sesuai pasal 1 ayat 1.1 Jadi menurut penulis tentang keberadaan pasal 1 dan pasal 2 diatas sifatnya adalah mutlak. Sedangkan uraian - uraian nya dapat dibuat lebih jelas lagi sesuai kebutuhan.

Perlu juga disampaikan bagaiman sebaiknya sikap anggota inkindo yang posisinya sebagai si peminjam bendera perusahaan, dan saran penulis sebaiknya si peminjam bendera diharuskan bekerjasama atau KSO (Kerja Sama Operasional) dengan yang dipinjam bendera perusahaanya,sehingga tanggung jawab pelaksanaan proyek terlihat jelas.

-oo0oo-

Hal tersebut diatas tentu sesuai harapan dari “founding father” Inkindo yang menginginkan semua anggotanya saling bekerjasama untuk menghasilkan kualitas proyek secara optimal dan bermanfaat untuk masyarakat pada khususnya dan negara pada umumnya. E. KESIMPULAN 1. Dari aspek hukum perdata terbukti bahwa anggota inkindo yang bendera perusahaanya yang dipinjamkan kepada pihak lain ternyata dapat lepas demi hukum (Onslag), dikarenakan adanya pernyataan dari pihak yang berfungsi sebagai si peminjam bendera perusahaan (lihat zaakwaarneming atau pasal tentang Edisi 65: Januari ~ Maret 2016

INKINDO DKI

11

Opini Tantangan Dan Peluang Pasar Baru Bagi Jasa Konsultan Non Konstruksi Bidang Transportasi Sebagai Penyusun Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Oleh : Dr. H. Haris Muhammadun, ATD, MM Ketua BSAP INKINDO DKI Jakarta

seperti rumah sakit, klinik bersama dan bank 6. Stasiun pengisian bahan bakar umum 7. Hotel 8. Gedung pertemuan 9. Restoran 10. Fasilitas olah raga (indoor atau outdoor) 11. Bengkel kendaraan bermotor 12. Pencucian mobil dan/atau 13. Bangunan lainnya

Illustrasi: Apartemen Merupakan Salah Satu Bangunan Yang Wajib Mempunyai Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas

12

Majalah anggota

Pendahuluan Dengan diterbitkannya Peraturan Menterin Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, sebagai petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, dan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka semakin terbuka lagi peluang pasar baru bagi jasa konsultansi non konstruksi bidang transportasi sebagai penyusun dokumen analisis dampak lalu lintas. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, jenis pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang diwajibkan untuk membuat Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas meliputi: 1. Kegiatan perdagangan 2. Kegiatan perkantoran 3. Kegiatan industri 4. Fasilitas pendidikan, seperti sekolah atau universitas serta lembaga kursus 5. Fasilitas pelayanan umum,

INKINDO DKI

Adapun untuk klasifikasi permukiman, yang diwajibkan untuk menyusun dokumen analisis dampak lalu lintas meliputi perumahan dan pemukiman, rumah susun dan apartemen, asrama, ruko, dan/atau permukiman lainnya. Untuk jenis infrastruktur yang diwajibkan menyusun dokumen analisis dampak lalu lintas adalah sebagai berikut : 14. Akses ke dan dari jalan tol 15. Pelabuhan 16. Bandar udara 17. Terminal 18. Stasiun kereta api 19. Pool kendaraan 20. Fasilitas parkir untuk umum 21. Jalan layang (fly over) 22. Lintas bawah (under pass) 23. Terowongan (tunnel), dan/ atau 24. Inrastruktur lainnya. Peluang Pasar Jasa Konsultan Non Konstruksi Saat ini dan pada masa yang akan datang, pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia terus berkembang pesat. Hal ini berarti peluang pasar baru bagi jasa konsultan non konstruksi, khususnya bidang transportasi. Karena mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015, tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak

Lalu Lintas, menyatakan bahwa : Pasal 2 (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas. (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan. Pasal 8 (1) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas. (2) Dalam melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang atau Pembangun menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat. (3) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum. Mengacu atas pasal 2 dan pasal 8, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tersebut, TIDAK TERBANTAHKAN LAGI, bahwa terbuka sangat luas, adanya peluang usaha baru bagi jasa konsultansi non konstruksi untuk dapat berpartisipasi sebagai Penyusun Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas. Dokumen ini sangat penting dalam menjamin pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang terbangun

Tantangan dan Peluang Pasar Baru Bagi Jasa Konsultan Non Konstruksi Bidang Transportasi Sebagai Penyusun Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas tersebut tidak akan menimbulkan dampak bagi kemacetan lalu lintas disekitar lokasi. Didalamnya akan termuat kewajiban Pengembang atau Pembangun dan kewajiban Pemerintah dalam melakukan pengelolaan dampak lalu lintas yang ditimbulkan akibat terbangunnya pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur tersebut. Lebih lanjut, dokumen analisis dampak lalu lintas ini merupakan salah satu syarat bagi Pengembang untuk mendapatkan perijinan b e r i k u t nya , t e r u t a m a IM B (ijin mendirikan bangunan). Dengan demikian tidak akan bisa dibangun pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur, kalau belum terdapat Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas. Tantangan INKINDO DKI JAKARTA Inkindo DKI Jakarta, sebagai Asosiasi Perusahaan Konsultan yang mempunyai anggota paling besar diseluruh Indonesia, serta merupakan wilayah paling aktif dalam hal pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan insfrastruktur, terutama JABODETABEK, h a r u s se g e r a m e nya mb u t peluang ini dengan melakukan berbagai persiapan. Badan Sertifkasi dan Akreditasi Provinsi (BSAP), akan segera mempersiapkan untuk melakukan pengembangan SBU Jasa Konsultansi Non Konstruksi Bidang Transportasi. Saat ini SBU Jasa Konsultansi Non Konstruksi Bidang Transportasi (kode SB 1.02) terdiri atas 4 (empat) sub bidang, yaitu: a. Sub Bidang Pengembangan Sarana Transportasi (survey asal tujuan, peramalan permintaan, pemodelan, kebijakan dan program investasi), Kode SB 1.02.01 b. Sub Bidang Legislasi/Peraturan Bidang Transportasi, Kode SB 1.02.02 c. Sub Bidang Usaha Jasa Angkutan (peraturan usaha jasa angkutan, pengelolaan dan pengembangan organisasi usaha angkutan, analisis keuangan, perhitungan harga

pokok dan penetapan tarif), Kode SB 1.02.03 d. Sub Bidang transportasi lainnya, Kode SB 1.02.99 Dengan perkembangan seperti sekarang ini,berarti harus terdapat penyesuaian dengan melakukan pengembangan sub bidang baru yaitu Sub Bidang Penyusun Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas. Oleh karenanya, BSAP dan BSAN, harus segera merumusakan dengan cepat pengembangan SBU Jasa Konsultansi Non Konstruksi Bidang Transportasi. Beberapa waktu yang lalu DPP INKINDO DKI Jakarta, berinisiatif mengirim surat ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan untuk mengadakan “Audiensi” dengan jajaran pemangku kebijakan masalah Analisis Dampak Lalu Lintas agar terdapat sinergi yang baik antara pemangku kebijakan dengan INKINDO sebagai asosiasi perusahaan konsultan dalam hal kualitas dokumen yang dihasilkan. Hal ini sangat penting, karena Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas merupakan dokumen sebagai dasar penerbitan IMB. Jika kualitas dokumen tidak baik, maka pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur akan berdampak pada kemacetan lalu lintas. Dampak ini tidak saja merugikan masyarakat, lebih jauh lagi dapat berpotensi menimbulkan sengketa dengan pihak lain, sebagaimana barubaru ini terjadi di wilayah Bintaro Jaya, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, antara PT Jaya Real Property dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Akibat tidak berkompetenya penyusun Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas pada lokasi rencana pembangunan Rumah Sakit Mitra Keluarga di lokasi Bintaro Jaya, rekomendasi yang tertuang dalam dokumen, saat ini menjadi obyek sengketa yang berujung di Pengadilan PTUN Banten. Semoga INKINDO dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Kementerian Perhubungan serta pihak lain yang terkait, segera dapat merumuskan formulasi yang baik agar terbukanya peluang pasar Jasa Konsultansi Non Konstruksi untuk Penyusun Dokumen Analisis Dampak Lalu

Lintas tersebut dapat dimanfaatkan dengan tetap mengedepankan kualitas produk jasa konsultansi.

Tabel: Kriteria Ukuran Minimal Analisis Dampak Lalu Lintas No

JENIS RENCANA PEMBANGUNAN

1. a.

Pusat Kegiatan Kegiatan Perdagangan Pusat Perbelanjaan/Ritail Kegiatan Perkantoran Kegiatan Industri Industri dan Pergudangan Fasilitas Pendidikan Sekolah / Universitas Lembaga Kursus Fasilitas Pelayanan Umum Rumah Sakit Klinik Bersama Bank Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Hotel Gedung Pertemuan Restoran Fasilitas Olah raga (Indoor atau Out door) Bengkel Kendaraan Bermotor Pencucian Mobil

b. c. d. 1). 2). e. 1). 2). 3). f. g. h. i. j. k. l. 2. a. 1). 2). b.

Pemukiman Perumahan dan Pemukiman Perumahan Sederhana Perumahan Menengah Atas

UKURAN MINIMAL

500 m2 luas lantai bangunan 1.000 m2 luas lantai bangunan 2.500 m2 luas lantai bangunan 500 siswa Bangunan dengan 50 siswa/waktu 50 tempat tidur 10 ruang praktek dokter 500 m2 luas lantai bangunan 1 dispenser 50 kamar 500 m2 luas lantai bangunan 100 tempat duduk Kapasitas penonton 100 orang dan / atau 10.000 m2 2.000 m2 luas lantai bangunan 2.000 m2 luas lantai bangunan

150 unit 50 unit

Rumah Susun dan Apartemen

1). Rumah Susun Sederhana 2). Apartemen

100 unit 50 unit

c.

Asrama

50 kamar

d.

Ruko

Luas lantai keseluruhan 2.000 m2

3.

Infrastruktur

a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Akses ke dan dari Tol Pelabuhan Bandar Udara Terminal Stasiun Kereta Api Pool Kendaraan Fasilitas Parkir untuk Umum Jalan Layang (Fly Over) Lintas Bawah (Underpass)

Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib

j.

Terowongan (Turnel)

Wajib

Bangunan/Pemukiman/Infra4. Wajib struktur lainnya Wajib dilakukan studi analisis dampak lalulintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau pemukiman atau insfrastruk yang dibangun atau dikembangkan. Catatan: Angka pada kolom di ats adalah angka kumulatif

Edisi 65: Januari ~ Maret 2016

INKINDO DKI

13

Surat Edaran

14

Majalah anggota

INKINDO DKI

Beberapa Permasalah salam Pelaksanaan Kontrak Kerja Jasa Konsultasi dan Process Audit

Edisi 65: Januari ~ Maret 2016

INKINDO DKI

15

Surat Edaran

16

Majalah anggota

INKINDO DKI

Beberapa Permasalah salam Pelaksanaan Kontrak Kerja Jasa Konsultasi dan Process Audit

Edisi 65: Januari ~ Maret 2016

INKINDO DKI

17

Surat Edaran

18

Majalah anggota

INKINDO DKI

Beberapa Permasalah salam Pelaksanaan Kontrak Kerja Jasa Konsultasi dan Process Audit

Edisi 65: Januari ~ Maret 2016

INKINDO DKI

19

Surat Edaran

20

Majalah anggota

INKINDO DKI

Beberapa Permasalah salam Pelaksanaan Kontrak Kerja Jasa Konsultasi dan Process Audit

Edisi 65: Januari ~ Maret 2016

INKINDO DKI

21

Laporan Khusus Sosialisasi Permen PUPR No 31/PRT/M/2015

“Untuk Kontrak Lumsump Tenaga Ahli Bisa Tumpang Tindih”

Sosialisasi Permen PUPR No 31/PRT/M/2015 di Kantor Inkindo DKI Jakarta yang dihadiri oleh jajaran pengurus DPP INkindo DKI Jakarta, Ketua Umum dan jajaran pengurus DPN Inkindo.

ada tanggal 9 Oktober 2015, ertempat di Kantor DPP Inkindo DKI Jakarta, telah diselenggarakan Sosialisasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Prumahan Rakyat No 31/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri PU Nomor 07/PRT/2011 Tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara DPN Inkindo dan DPP Inkindo DKI Jakarta. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Umum DPN Inkindo, Ir. NugrohoPudji Rahardjo dan jajaran kepengurusan DPN Inkindo, Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta Ir. Peter Frans dan jajaran DPP Inkindo DKI Jakarta, serta beberapa pengurus DPP Inkindo dari beberapa provinsi. Sebagai nara sumber adalah pejabat dari Ditjen BP Konstruksi, Kementerian PUPR.

P

Beberapa hal yang penting dikemukakan dalam Sosialisasi tersebut antara lain sebagai

22

Majalah anggota

berikut: 1. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE): • Dengan mendaftar sebagai peserta melalui SPSE maka peserta telah menyetujui dan menandatangani pakta integritas dan formulir isian kualifikasi. (TIDAK DITANDATANGANI MAKA TIDAK MENGGUGURKAN). • Pakta integritas untuk Badan Usaha berbentuk Kemitraan/KSO . HARUS diupload dan ditandatangani oleh yang berwenang. • Surat penawaran memenuhi ketentuan: jangka waktu berlakunya surat penawaran dan bertanggal (TIDAK DITANDATANGANI MAKA TIDAK MENGGUGURKAN). 2. Jaminan Uang Muka: a. Sampai dengan Rp750.000.000, Dapat diterbitkan oleh Bank Umum, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Penjaminan, konsorsium perusahaan asuransi

INKINDO DKI

umum/konsorsium lembaga penjaminan/ konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) yang direkomendasikan OJK. b. Di atas Rp 750.000.000 Diterbitkan oleh Bank Umum, konsorsium perusahaan asuransi umum/konsorsium lembaga penjaminan/ konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) yg direkomendasikan OJK. 3. Kesamaan Personil a. Jika menawarkan personil yang sama untuk beberapa paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan personil tersebut akan ditempatkan, sedangkan

untuk paket pekerjaan lainnya personil dinyatakan tidak ada dan dinyatakan gugur. b. Pengecualian Untuk Jasa Konsultansi menggunakan kontrak lump sum (paling banyak tiga paket) atau bagian lump sum pada kontrak gabungan lump sum dan harga satuan atau untuk kontrak harga satuan dengan personil yang diusulkan penugasannya tidak tumpang tindih (overlap). 4. Tanggung Jawab Konsultan Perencana a. Konsultan perencana bertanggung jawab terhadap hasil desain sekurang-kurangnya sampai produk desain tersebut selesai dilaksana kan pembangunannya, sepanjang lingkup dan/ atau kondisi lingkungan masih sesuai dengan kriteria desain awal. b. Konsultan perencana yang tidak cermat sehingga hasil desain tidak dapat dilaksanakan, dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan perencana yang bersangkutan, apabila tidak bersedia dikenakan sanksi masuk dalam daftar hitam atau sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. 5. Persyaratan Kualifikasi a. Memiliki IUJK dan SBU yang masih berlaku b. Memiliki NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) c. Memperoleh paling

Sosialisasi Permen PUPR No 31/PRT/M/2015

Suasana Sosialisasi di Ruang Rapat Utama, DPP INkindo DKI Jakarta.

sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir d. Memiliki pengalaman pekerjaan pada subbidang sesuai/ sejenis e. Memiliki Tenaga Ahli Tetap 6. Evaluasi Teknis Evaluasi penawaran teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap kriteria yang dinilai dan bobot yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, kemudian mem bandingkan jumlah perolehan nilai dari para peserta. Penilaian dilakukan sesuai pembobotan dari masingmasing unsur yang telah ditentukan dalam Dokumen Pemilihan, meliputi: Pengalaman perusahaan: (bobot 10%-20%) Pendekatan dan metodologi: (bobot 20%-40%) Kualifikasi tenaga ahli: (bobot 50%-70%) Peserta dinyatakan Lulus apabila memenuhi ambang batas unsur dan ambang batas total 7. Dari hasil Tanya jawab dan diskusi ada beberapa hal yang mengemuka antara lain:

a. Tanggungjawab konsultan perencana sampai dengan selesainya pelaksanaan bangunan. Jika perencanaan tidak bisa dilaksanakan harus membuat perencanaan dengan biaya perencana. b. Audit payroll menjadi bahan diskusi sesuai usulan Inkindo dan sedang diusulkan oleh Kemen PUPR agar audit payroll dihapus. c. Lelang sekarang sudah mengikuti ketentuan Permen No 31/2015. d. Perusahaan baru boleh ikut. Perusahaan baru bobotnya 5 %. Perusahaan baru 4 tahun boleh mengikuti PQ. e. Urutan shortlist mulai dari perusahaan yang paling baru. f. Pengalaman banyak tapi tidak melampirkan referensi tidak menang. Jika tidak ada referensi pengalaman tidak dinilai. g. Batas waktu kapan desain disebut expired belum diatur, ini meru pakan masukan. Tapi diatur kondisinya. h. Sedang mencari celah aturan untuk menggunakan tenaga akdemisi. Sedang berkonsultasi dengan auditor BPK dan BPKP. Bagaimana

i.

j.



k.

l.

m.

n.

o.

mengatur ini tetapi tidak menabrak auturan. Jika audit payroll dihapus LKPP menanyakan apa gantinya. Inkindo mengusulkan kajian Billing Rate sebagai gantinya, hal tersebut akan dibahas. Pengalaman perusahaan lama paling lama 4 tahun, perusahaan baru 3 tahun bisa. Pengalaman melalui sub. Kalau sudah menganggur 4 tahun harus sub dulu. Kalau tidak maka tidak bisa lelang. Untuk Kontrak Lumpsum (LS) boleh overlap 3 pekerjaan satu tenaga ahli, harga satuan boleh asal penugasannya tidak tumpang tindih. Pada saat Rakernas Inkindo di Lombok Menteri PUPR mengharapkan masukan jika ada perubahan. Mengapa konsideran tidak mencantumkan UU JK, sehingga semua pekerjaan konstruksi mengikuti aturan ini. Dalam Perpres ada pembayaran persentas bentuk konsultan. Tidak menyebutkan kontrak presentasi dalam Perpres. Untuk kontrak lumpsum bisa overlap, harga satuan bisa asal tidak

tumpang tindih. Perlu diintroduksi kontrak manweek atau mandays untuk tidak terjadi tumpang tindih. p. Diusulkan agar Shortlist tidak dibatasi agar asas persamaan. q. Menteri PU mengharapkan 2016 akan diterapkan DRM. Menteri PU sedang membangun komunikasi dengan LKPP. r. Konsultan dari aspek resiko kecil, berbeda dengan konstruksi. Dengan demikian Inkindo mengusulkan agar jaminan tidak dikaitkan dengan kualifikasi kecil dan non kecil, tetapi terhadap resiko. s. Audit payroll dan bukti pajak harus dihapus. Perlu dilakukan diskusi untuk menyamakan persepsi.

Edisi 65: Januari ~ Maret 2016

INKINDO DKI

23

Laporan Khusus

Laporan Technical Visit ke Taiwan 18 – 22 Oktober 2015

Lansekap Ibukota Taiwan, Taipei, dengan Gedung 101 yang menjulang tinggi di angkasa. Sumber: www.superbwallpapers.com/taiwan/

Kondisi Infrastruktur di Taiwan.

Penyerahan kenang-kenangan dari Ketua DPP INkindo DKI Jakarta Ir. Peter Frans kepada Pimpinan Mingtan Pump Power Storage.

epulauan Taiwan pertamakali diduduki oleh Jepang di abad 12. Kemudian tahun 1590, Portugal mer upakan bang s a Eropa pertama yang menjejakkan kakinya di pulau tersebut, yang kemudian diberinama “Ilha Formosa”, yang artinya sebuah pulau indah di Portugis. Perang terjadi antara Belanda dan Spanyol yang semakin memperkokoh kedudukan mereka di Taiwan. Belanda bergeser, dan mengkleim kepemilikan pulau Penghu tahun 1662. Pendudukan Belanda di Taiwan hanya berjalan singkat.

K

Pada tahun 1945 dengan kalahnya Jepang dalam Perang Dunia II, Taiwan dan pulau Penghu dinyatakan sebagai bagian dari provinsi China. Saat itu Taiwan diperintah dari Nanjing oleh Chiang Kai-shek. Akibat kekalahannya dari Mao Zedong,

24

Majalah anggota

INKINDO DKI

Kuomintang pimpinan Chiang Kai-shek melarikan diri ke Taiwan. Chiang Kai-shek kemudian menjadi Presiden Taiwan pertama, yang mendapat dukungan dari AS. Chiang Kai-Shek yang memerintah dengan tangan besi terpilih sebagai Presiden Taiwan kelima kali tahun 1972. Chiang Kai-shek meninggal tahun 1975 kemudian digantikan oleh anak tertuanya Chaing Ching-kuo. Pemerintah darurat militer berakhir tahun 1987. Presiden orang Taiwan pertama L ee Teng-hui memerint ah Taiwan sejak 1988 lebih memperkokoh posisi orang Taiwan di pemerintahan. Sekarang kepala pemerintahan Taiwan masih seorang Presiden, dipilih untuk jangka waktu empat tahun beralih dari pemerintahan rejim s atu par t ai ke demokr a si. Presiden Maying-jeou dari Partai

Kuomintang memenangkan pemilu tahun 2008. Kebudayaan Taiwan merupakan fusi dari tradisi nenek moyang China, Jepang dan Barat. Bahasa China Mandarin merupakan bahasa resmi Taiwan, sementara bahasa Taiwan sebagai bahasa yang digunakan secara luas di pulau tersebut. Taiwan tumbuh menjadi salah satu dari empat “Macan Asia” bersama Korea Selatan, Singapura, dan Hongkong. Menurut data Global Competitiveness Index yang diterbitkan oleh World Economic Forum (WEF) Tahun 2015-2016, daya saing global Taiwan berada di peringkat 15 dari 140 negara yang disurvei. Untuk bidang infrastruktur, Taiwan berada di peringkat 12. Sebagai perbandingan daya saing global Indonesia berada di peringkat

Laporan Technical Visit ke Taiwan Skedul Technical Visit ke Taiwan

37 dan daya saing di bidang infrastruktur di peringkat 62. Luas total wilayah Taiwan 36.193 km2 dengan penduduk 23.461.708 orang, dan pendapatan perkapita $ 43.599, atau berada di peringkat 17 dunia. Pada tahun 1950-an dan 1960-an Taiwan adalah penerima bantuan dari Amerika Serikat. Diperkirakan pada tahun 1960-an AS telah menggelontorkan bantuan ke Taiwan sebesar $4 milyar. Sekarang Taiwan menjadi salah satu investor ke luar negeri terbesar dan sebagai negara donor yang memiliki cadangan devisa nomer lima terbesar di dunia. Adalah wajar jika Taiwan menjadi salah satu tujuan Tachnical Visit yang diselenggarakan oleh DPP Inkindo DKI Jakarta, karena banyak hal yang bisa dipelajari dari perkembangan pembangunan di Taiwan dan bagaimana peran konsultan lokal dalam proses pembangunan negara tersebut. Yang perlu dicatat adalah peran kon-

sultan Taiwan sangat penting dalam proses pembangunan infrastruktur di dalam negeri, sehingga beberapa konsultan Taiwan mampu berkiprah di luar negeri, menjadi pemain penting dalam penanganan proyek-proyek di luar negerinya, termasuk di Indonesia. Beberapa konsultan Indonesia telah banyak bekerja sama dengan konsultan Taiwan dalam penanganan proyek-proyek di Indonesia. Program Technical Visit ke Taiwan pada tahun 2015 ini, menurut Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta, Ir. Peter Frans, merupakan tindak lanjut dari kerjasama yang ditandatangani antara DPP Inkindo DKI Jakarta dan Sinnotech dalam rangka Kerjasama “Asia For Asia”. MoU antara DPP Inkindo DKI Jakarta dan Sinotech Engineering Consultants Ltd ditandatangani tanggal 10 Maret 2015, di Kantor Sekretariat DPP Inkindo DKI Jakarta, dalam rangka membentuk Asian Consulting Services Alliance (ACSA), untuk melakukan kerjasama dan partisipasi

dalam proyek-proyek jasa konsultansi dinegara-negara di kawasan Asia. Untuk tujuan yang sama DPP Inkindo DKI

Jakarta juga telah melakukan penandatanganan MoU dengan konsultan Korea, Dong il Engineering Consultants.

Edisi 65: Januari ~ Maret 2016

INKINDO DKI

25

Laporan Khusus

Traffic Control Center MRT di Taipei

Menara 101

26

Majalah anggota

Tujuan utama kunjungan ke Taiwan, menurut Peter Frans, untuk mempelajari perkembangan teknologi di Taiwan di bidang jasa konsultansi yang bisa dikerjasamakaan dalam proyek-proyek jasa konsultansi di Indonesia atau di luar negeri. Banyak anggota Inkindo DKI Jakarta yang berminat untuk berpartisipasi dalam program Asian Partnership ini. Untuk itu DPP Inkindo DKI Jakarta telah menerbitkan Direktori dalam bahasa Inggris bagi perusahaan-perusahaan yang berminat untuk meraih pasar di luar negeri. Direktori ini berisi informasi tentang bidang dan layanan serta pengalaman perusahaan menangani proyekproyek jasa konsultansi. Direktori ini dapat digunakan sebagai database untuk pembentukan konsorsium sesuai dengan proyek yang akan ditangani. Technical Vsit ke Taiwan ini diikuti oleh 40 perusahaan konsultan, utamanya anggota Inkindo DKI Jakarta dan beberapa peserta dari Inkindo Jambi, Inkindo Sumatera Barat, Inkindo Daerah Istimewa Yogyakarta dan Inkindo Nusa Tenggara Barat.

INKINDO DKI

Obyek Techinical VisIt meliputi: 1. Taoyuan International Airport MRT@Taoyuan HSR station 2. DiHua Sewage Treatment Plant 3. Mengunjungi The Chinese Association of Engineering Consultants 4. Mengunjungi Kantor Pusat Sinnotech 5. Taiwan Railway Traffic Control Center@Taipei Main Station 6. Menuju Taichung dengan Kereta Kecepatan tinggi 7. MingTan Pump storage power plant Obyek Wisata yang dikunjungi: 1. Menara 101 2. Sun moon Lake 3. Taman Nasional 4. Museum 5. CKS Memorial Hall 6. Belanja Mengunjungi Menara 101 Delegasi Technical Visit Inkindo DKI Jakarta berangkat dari Bandara Sukarno-Hatta, Cengkareng, Minggu pagi hari, 18 Oktober 2015, jam 06.05 pagi, menggunakan China Airlines. Setelah terlebih dahulu transit di Hongkong sekitar jam

12.00 lebih, kemudian melanjutkan perjalanan dan tiba di Taipei jam 15.00 waktu setempat. Untuk mengoptimalkan waktu, rombongan tidak langsung check ini di Hotel, namun melakukan city tour mengunjungi Menara Taipei 101, di kota Taipei. Ini merupakan gedung tertinggi kedua di dunia setelah Burj Khalifa, di Dubai. Gedung Taipei

Laporan Technical Visit ke Taiwan lantai atas (obeservatory deck) menggunakan lift super cepat, untuk menyaksikan pemandangan indah kota Taipei pada ketinggian 391 m. Taoyuan International Airport Access MRT System The Taiwan Taoyuan International Airport Access MRT System, biasanya dikenal sebagai “Taoyuan International Airport MRT”, merupakan sistem transportasi massal cepat yang direncanakan untuk menghubungkan Kota Taipei dan bandara internasional Taipei Taoyuan, sebelum tersambung dengan Taoyuan MRT dengan THSR Taoyuan Station dan Zhongli. Suasana Stasiun Kereta Cepat Taiwan

101 telah menjadi landmark kota Taipei, ketinggiannya mengungguli Menara Petronas , Kuala Lumpur, yang sebelumnya menjadi gedung tertinggi di dunia. Menara Petronas, Taipei 101, dan Burj Khalifa merupakan babak baru keunggulan Asia dalam pembangunan gedung pencakar langit tertinggi di dunia setelah beberapa dekade sebelumnya didominasi oleh

negara adidaya Amerika Serikat. Gedung Manara Taipei atau juga dikenal sebagai Taipei World F in a n cia l Cent er , s ele s a i dibangun tahun 2004 sebagai gedung tertinggi di dunia sampai diresmikannya Burj Khalifa tahun 2010. Taipei 101 bergaya arsitektur post modern didesain oleh C.Y. Lee, dengan ketinggian 508 m (puncak menara) dan 5 lantai besemen,

pembangunannya menghabiskan dana US$ 1, 934 milyar. Sebagai perbandingan, Menara Kembar Petronas, Kuala Lumpur, memiliki ketinggian 412,4 m. Menara Taipei 101 didesain untuk mampu menahan angin topan dengan kecepatan 60 m perdetik (216 km/jam), dan gempa bumi dengan periode ulang 2.500 tahunan. Para wisatawan dapat naik ke

Taiwan Taoyuan International Airport merupakan kunci pintu gerbang ke kominitas intenasional. Salah satu ciri sebagai negara maju adalah kemampuannya untuk menyediakan para penumpang bandara pelayanan transit yang aman, nyaman, dan berkualitas tinggi. Sebagai salah satu dari 12 proyek yang dibiayai oleh pemerintah Taiwan, sistem transit ini akan menghubungkan bandara internasional Taoyuan

Peninjauan ke Traffic Control Center MRT dan naik MRT di Taipei Edisi 65: Januari ~ Maret 2016

INKINDO DKI

27

Laporan Khusus

Mengunjungi Kantor Pusat Sinotech di Taipei

dengan pusat-pusat transportasi di sekitarnya, seperti stasiun utama Taipei, Stasiun Kereta Cepat Taoyuan, dan lain-lain, sehingga maskapai penerbangan terhubung dengan jaringan transportasi lokal. Proyek ini juga merangsang kesejahteraan ekonomi masyarakat sepanjang rute dengan pembangunan-pembangunan perkotaan, sehingga tercapai keseimbangan antara kota dan daerah pedesaan. Biaya total proyek ini sebesar NT$113, 85 milyar . Proyek ini memiliki rute dari Terminal II Bandara Internaisonal Taoyuan Taiwan menuju ke arah timur ke Terminal I, kemudian melewati desa-desa dan kota-kota Luhju,

Linkou, Gueshan, Sinjhuang, Taishan, Sanchong ke kota Taipei. Sementara ke arah selatan melalui stasiun Kereta Cepat Taoyuan ke kota Jhongli. Panjang total rute sekitar 51,03 km, termasuk bagian yang berada di bawah tanah sepanjang 10,92 km dan bagian tidak sebidang (elevated) sekitar 40,11 km. Terdapat 22 stasiun, 15 diantaranya di atas tanah dan 7 di bawah tanah, dan 2 depo pemeliharaan, yaitu di Chingpu dan Luchu. Berkunjung Ke Kantor Pusat Sinnotech Delegasi Technical Visit Inkindo DKI Jakarta berkunjung ke kantor pusat Sinnoech Engineering Consultants, Ltd (Sinotech), di Taipei. Sinnotech berdiri

Sistem Pengolahan limbah Dihua Sewage Treatment Plant

28

Majalah anggota

INKINDO DKI

pada tahun 1970, didanai oleh berbagai perusahaan di bawah Kementerian Perekonomian Taiwan. Awalnya adalah bukan merupakan organisasi profit. Seiring dengan modernisasi Taiwan Sinnotech tampil sebagai pelopor di bidang konsultan teknik, terlibat dalam 10 proyek besar, meliputi : galangan kapal, pabrik baja. Jalan raya, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, kawasan industri, dan jalan kereta api. Pada tahun 1994 Sinnotech mulai memfokuskan kegiatan penelitian dan pengembangan pada praktik rekayasa teknik. Dari awalnya yang bukan merupakan organisasi bisnis, Sinnotech kemudian bertransformasi menjadi perusahaan

konsultan yang mampu membangun infratruktur negara dan menjadi pemain utama dalam bisnis konsulan teknik di Taiwan. Sinnotech telah menyelesaikan lebih dari 4000 proyek engineering di Taiwan dan 200 proyek di luar negeri yang meliputi 5 benua. Layanan jasa konsultansi yang diberikan oleh Sinnotech meliputi : sumber daya air dan pembangklit listrik, Arsitektur dan Teknik Sipil, Jalan kereta api, Lingkungan Hidup, dan Mechanical & Electrical Engineering. Pengolahan Air Limbah Kota Taipei Kantor Sistem Pengolahan Limbah Kota Taiwan dibentuk tahun 1972 untuk mengelola dan membangun sistem

Laporan Technical Visit ke Taiwan pengolahan limbah kota Taiwan sesuai dengan “Taipei Sewarage System Master Plan”. Tujuannya membangun sistem pengolahan limbah yang terpisah dengan pengolahan yang terpusat. Lingkup wilayah meliputi 16 distrik Taipei dan 14 kota. Total area seluas 94.000 hektar, luas areal rencana yang ditangani 25.000 hektar, dengan jumlah penduduk 6,4 juta. Pengolahan limbah ini memiliki kapasitas 2,5 juta ton per hari dan akan selesai pembangunannya pada tahun 2020. Sistem pengolahan limbah akan terdiri dari 3 saluran utama yang dibangun sepanjang sungai Keelung, Xindian, dan Dahan. Saluran-saluran cabang akan dibangun sepanjang jalan raya untuk mengangkut dan mengumpulkan limbah domestik dan buangan industri. Pengolahan limbah kota Taipei dibagi menjadi dua bagian, yaitu Neihu Sewage Treatment Plant dan Dihua Sewage Treatment Plant. Neihu Sewage Treatment Plant sudah selesai dan berfungsi tahun 2004. Dihua Sewage Treatment Plant sudah diupgrade menjadi pengolah sekunder pada tahun 2006 dan melakukan percobaan tahun berikutnya. Menurut data konstruksi sampai dengan Desember 2009 telah terbangun saluran utama sepanjang 47.762 m dan

Bagan Struktur Organisasi CAEC

sekarang sudah 100 % selesai. Saluran sekunder rencana sepanjang 79.160 m sudah terpasang sekitar 88 % dan saluran cabang sepanjang 905.000 m yang sudah mencapai 81 %. Bertemu Asosiasi Konsultan Taiwan (CAEC) Asosiasi Konsultan Engineering China, Taiwan (The China Association of Engineering Consultants /CAEC) beridiri tanggal 5 Desember 2015. Awalnya jumlah anggoa hanya 66 perusahaan, namun kemudian meningkat secara pesat sehingga saat ini anggotanya berjumlah 478 perusahaan. CAEC memiliki misi: • Meningkatkan networking dan kontak diantara para

Suasana interior Kereta Cepat Taipei ke Taichung

anggota. • Melindungi hak dan kepentingan anggota. • Meningkatkan teknologi rekayasa teknik. • Mengutamakan spirit pelayanan tugas. • Berpartisipasi dalam pembangunan nasional, meningkatkan pertukaran teknik dan kerjasama internasional dan regional. • Memperkuat posisi nasional Taiwan di tingkat internasional. Lingkup Layanan Organisasi CAEC 1. Studi-studi investigasi dan pengembangan, survey, analisis statistik dan riset dalam bidang industri

2.

3.

4.

5.

konsultan engineeering di dalam dan luar negeri. Melakukan kontak, koordinasi, pengenalan dan promosi kegiatan melalui perusahaan-perusahaan internasional. Memberikan masukan kepada pemerintah dalam pengembangan kebijakan ekonomi dan regulasi di bidang engineering , melalui riset dan rekomendasi. Melakukan mediasi dalam kasus perselisihan perusahaan-perusahaan para anggota. Menyelenggarakan pelatihan dan seminar-seminar dalam pengembangan kapasitas para staf perusahaan anggota.

Penyerahan kenang-kenangan dari Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta Ir. Peter Frans kepada Pimpinan Dihua Sewage Treatment Plant. Edisi 65: Januari ~ Maret 2016

INKINDO DKI

29

Laporan Khusus

Peserta Technical Visit Taiwan berfoto bersama di Dermaga Tua Dadaocheng Wharf

6. Membantu anggota dalam pameran, sertifikasi. 7. Menyusun database anggota dan perwakilan anggota dan memberikan bantuan dalam hal survei dan regsitrasi. 8. Melaksanakan aplikasi perubahan dan pembaharuan lisensi/ijin dan pelayanan lain atas nama para anggota. 9. Menyelenggarakan kegiatan untuk kesejahteraan para anggota dan masyarakat. 10. Kegiatan organisasi untuk melindungi hak legal dan keuntungan perusahaan anggota. 11. Penyediaan pelayanan yang dipersyaratkan pemerintah dan organisasi lain. 12. Partisipasi dalam kegiatan sosial. Naik Kereta Peluru Taiwan Hari ketiga, tanggal 20 Oktober 2015, delegasi Technical Visit menggunakan kereta api cepat

30

Majalah anggota

Taiwan High Speed Rail (THSR) menuju Taichung. Jalur kereta peluru Taiwan (THSR) membentang sepanjang sekitar 345 km di pantai barat Taiwan, dari stasiun Taipei ke arah selatan kota Kaohsiung. Proyek kereta api super cepat ini telah menghabiskan dana pembangunan sebesar US$ 18 milyar. Pada saat proyek ini dibangun merupakan proyek kereta terbesar yang dibiayai swasta. Kereta api super cepat Taiwan ini menggunakan teknologi Shinkansen dari Jepang. Mulai beroperasi tanggal 5 Januari 2007, kereta api peluru Taiwan ini mampu melaju hingga kecepatan 300 km/jam, namun kecepatan operasional rata-rata di bawah 300 km/jam. Pada beberapa bulan pertama kereta peluru tersebut beroperasi hanya mengangkut penumpang 40.000 orang per hari, namun pada bulan Juni 2013 melonjak menjadi 129.000 penumpang per hari.

INKINDO DKI

Menjelang bulan Agustus 2010 angkutan massal tersebut telah mampu mengangkut 100 juta penumpang dan lebih dari 200 juta penumpang telah diangkut hingga Desember 2012. Ming Tan Pumped Power Station Pembangkit listrik dengan sistem “pumped storage” jauh lebih efektif dan mampu menyimpan surplus energi di jam-jam tidak sibuk (off-peak hours) untuk keperluan jam-jam puncak (peak-hours). Proyek pembangkit listrik sejenis pertama dibangun di Taiwan adalah Ming-Hu Pumped Storage Project kemudian segera disusul proyek Ming-Hu. Bendungan Mingtan terletak di sungai Shuili sekitar 4 km sebelah hilir outlet Sun Moon Lake, di Taiwan Tengah, dengan ketinggian 61,5 m dan panjang 314 m. Membentuk waduk Mingtan dengan kapasitas total 14.000.000 m3, dimana

waduk bagian bawah sebagai pembangkit listrik sistem pompa Mingtan. Pembangunan bendungan selesai tahun 1994 dan dibuka setahun kemudian. Ketika terjadi gempa berkuatan 7,2 tahun 1999, bendungan Mingtan merupakan salah satu dari delapan bendungan yang tidak mengalami kerusakan. Pembangkit listrik tenaga air Mingtan merupakan PLTA terbesar di Taiwan. Memanfaatkan Sun Moon Lake sebagai resorvoir bagian atas dan Sungai Shuili sebagai reservoir bagian bawah. Pada saat kebutuhan listrik tinggi, air digunakan untuk pembangkit listrik dari waduk Sun Moon Lake dan Sungai Shuili, untuk mengisi waduk Mingtan. Ketika kebutuhan listrik rendah, air dipompa kembali ke danau di hulu. Sistem ini mampu menghasilkan 1.602 megawatts pada saat beban puncak. Mengunjungi beberapa Obyek

Laporan Technical Visit ke Taiwan

Foto Bersama di Kantor Mingtan Pump Storage

Wisata Disamping mengunjungi obyekobyek Technical Visit yang membuat dahi berkerut , Delegasi Technical Visit juga mengunjungi beberapa obyek wisata terkemuka di Taiwan. Keindahan alam, peninggalan sejarah dan last but not least wisata belanja tidak dilewatkan. Bagi umat Muslim wisata kuliner kurang menarik, karena tidak mudah menemukan makanan halal.

Sun Moon Lake Sun Moon Lake (danau matahari bulan) berlokasi ditengah jantung Taiwan. Danau ini terbesar terbesar di Taiwan, diberi nama demikian berdasarkan bentuknya mirip matahari dan bulan sabit. Wilayah ini dikelilingi oleh pegunungan hijau alamaiah. Dibelah oleh pulau Lalu, pemandangan Sun Moon Lake sangat indah, sehingga dinobatkan sebagai salah satu dari delapan

keajaiban Dunia, disamping sebagai sumber tenaga listrik utama di Taiwan. Lansekap Sun Moon Lake menawarkan tema “gunung tinggi dan danau”, “budaya suku asli” dan “ekologi alam”. Hanya Sun Moon Lake yang dapat menyajikan wisata 3 dimensi: danau, langit dan tanah. Obyek wisata ini telah mampu menarik sekitar 6 juta wisatawan untuk berkunjung setiap tahunnya.

Chiang Kai Shek Memorial Hall Dengan beratap Genteng biru dan pemukaan bangunan bermarmer putih CKS Memorial Hall menempati area seluas 250.000 meter persegi. Bangunan memorial ini di kelilingi oleh Taman Zhong Zheng . Teater dan gedung konser Nasional. Atraksi yang harus ditonton pengunjung adalah pergantian penjaga yang dilakukan setiap jam.

Suasana di komplek Mingtan Pump Power Storage dan Underground Power House

Edisi 65: Januari ~ Maret 2016

INKINDO DKI

31

Laporan Technical Visit ke Taiwan

Sun Moon Lake (Upper Reservoir)

Bagian atap bangunan berwarna biru dan berbentuk oktagonal, suatu bentuk yang melambangkan angka delapan, angka yang dipercaya membawa nasib baik. Sepasang tangga berwarna putih masing-masing memilik 89 anak tangga melambangkan umur Chiang ketika meninggal dunia, membawa ke pintu utama. National Museum Palace Musium Nasional ini termasuk museum terkenal ke 4 di dunia, Didalam museum tersimpan koleksi lebih dari 650.000 jenis barang, termasuk lukisan kaligrafi, buku buku dan dokumen, benda benda jaman Dinasti

Naik Kereta Gantung di Sun Moon Lake

Qing, bejana perunggu , benda benda dari batu giok, keramik dan benda antik lainnya yang semuanya memiliki sejarah mulai dari 7000 tahun yang lalu. Sangat bermanfaat menambah wawasan Roni Wicaksono peserta dari PT Virama Karya menyatakan apresiasi yang tinggi kepada DPP Inkindo DKI Jakarta yang telah menyelenggarakan keg i a t a n Te c h n i c a l V i s i t k e Taiwan. Ia menyatakan kegiatan tersebut sangat bermanfaat menambah wawasan bagi para peserta, khususnya dalam menghadapi Masyarakat

Foto Bersama di CKS Memorial Hall

32

Majalah anggota

INKINDO DKI

Ekonomi ASEAN (MEA). “ Negara yang dikunjungi (Taiwan) cukup tepat, dengan terdapatnya berbagai jenis infrastruktur berteknologi tinggi untuk

Mengunjungi CKS Memorial Hall

beberapa sektor terkait Urban Development yang dikunjungi (Station Transportasi Massal/ HSRT, Pengolahan Limbah Kota, Penyediaan Energi/PLTA,

Sekilas Berita O p t im a si Wa duk deng a n Sistem Pumping Storage,” jelasnya. Menurutnya, acara kunjungan wisata kota (city tour) serta wisata belanja sebagai bentuk refreshing serta keinginan membawa bingkisan/kenangkenangan ke Indonesia juga terakomodir cukup baik. “Suasana yang terbangun dalam Rombongan selama pelaksanaan kegiatan Technical Visit sangat menyenangkan dan kekeluargaan, sehingga waktu yang dilalui selama kegiatan ini, 5 hari 4 malam, terasa sangat singkat,” kenangnya. Ia menambahkan, Kegiatan positif semacam ini hendaknya dapat terus dilakukan oleh INKINDO DKI secara kontinyu dalam rangka peningkatan Sharing Knowledge dan Capacity Building kepada anggotanya (dalam hal ini para Perusahaan Konsultan). Ia menyarankan untuk tujuan Negara yang akan dikunjungi berikutnya, kemungkinan dapat dipertimbangkan Negara di Asia yang tergolong Development Country, namun telah berhasil melakukan suatu lonjakan pembangunan yang signifikan dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki (sumberdaya Alam, sumberdaya Manusia, dan pengembangan Teknologi Tinggi).

DPP Inkindo DKI Jakarta Selenggarakan Sosialisasi Perpajakan Usaha Jasa Konsultansi DPP Inkindo DKI Jakarta telah menyelenggarakan Sosialisasi Perpajakan Usaha Jasa Konsultansi, 27 Januari 2016, bertempat di Aula Gedung A, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan atas kerjasama antara DPP Inkindo DKI Jakarta dengan Ditjen Pajak. Sosialisasi ini dihadiri oleh sekitar 200 orang, dari perusahaan anggota Inkindo DKI Jakarta, DPN Inkindo, dan beberapa anggota DPP Inkindo lainnya. Memberikan sambutan dalam pembukaan acara terse-

Berita Bergambar

but adalah Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta, Ir. Peter Frans dan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Mekar Satria Utama, SE, M.P.Acc. Topik-topik yang dibahas dalam Sosialisasi tersebut meliputi : 1. Aspek Pajak Pertambahan Nilai Atas Usaha Jasa Konsultansi. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajaka Nomor PER-32/ PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.

3. Sistem Pembayaran Pajak Elektronik (Billing System) Dalam Sistem Modul Penerimaan Negara (MPN G2). 4. Pajak Penghasilan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang diterima Atau Diperoleh Wjib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 6. Pajak Penghasil Pasal 23. 7. Contoh Siklus Transaksi Perpajakan Dari Bidang Usaha Jasa Konsultan Non Kecil.

Suasana Penyelenggaraan Sosialisasi Perpajakan Usaha Jasa Konsultansi.l

Hal tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan motivasi bagi para anggota INKINDO untuk berkontribusi positif dalam percepatan peningkatan modernisasi Bangsa dan Negeri ini, dengan memberikan masukanmasukan kepada Penentu Kebijakan dalam tiap pekerjaan yang ditangani, khususnya untuk kegiatan Study/Masterplan/Desain yang berkaitan dengan Konsep Pengembangan Kota (UrbanDevelopment) serta Infrastruktur Penunjang yang utama. (UY)

Edisi 65: Januari ~ Maret 2016

INKINDO DKI

33

Sekilas Berita Pelatihan Dasar Desain Teknis Power Plant Geothermal

Dengan demikian potensi pengembangan energi geothermal di Indonesia sangat besar, dan merupakan peluang usaha signifikan bagi konsultan nasional.

embangunan Kelistrikan merupakan salah satu prioritas Pemerintah, sehingga peluang usaha jasa konsultansi di bidang tersebut cukup signifikan. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme Anggota Inkindo DKI Jakarta untuk meraih peluang usaha, khususnya di bidang pembangkit listrik panas bumi (Geothermal), Badan Pelatihan dan peningkatan Kompetensi Anggota Inkindo DKI Jakarta telah menyelenggarakan pelatihan “Dasar Desain Teknis Power Plant Goethermal”, pada tanggal 27 Oktober 2015 lalu. Sebagai nara sumber adalah Ir. Udibowo

Pada bagian lain, Ketua Badan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Anggota, Ir. Widjaja S. Sumarjadi, MM, IPU, ACPE yang juga Direktur PT Tripatra Engineering, menyatakan merasa tertantang membawa pengetahuan tentang geothermal. Perekonomian dunia sulit, harga minyak rendah, sehingga perlu jalan lain untuk energi. Pemanfaatan energy geothermal akan 2 kali lipat dalam 10 tahun. Presiden Joko Widodo memberikan insentif fiskal yang lebih kondusif. Geothermal kita yakini sebagai salah satu penyokong ekonomi Indonesia. PT Tripatra pernah melakukan

P

intah tahun 2025 menetapkan kontribusi energi terbarukan diharapkan mencapai 25 %. Menurut peraturan perundangan yang baru geothermal sudah terpusat, tendernya di lakukan ESDM. Umur geothermal cukup lama, sebagai contoh PLTP Kamojang 1 (dry steam) sudah 35 tahun masih baik. Untuk pembangkit geothermal, biaya investasinya secara rule of thumb 2 juta dolar/per MW. Biaya produksi masingmasing lokasi berbeda : 7-8 MW per sumur, namun ada sumur yang bisa menghasilkan 42 MW. Tapi biasanya diambil 7-8 MW/sumur. Secara umum Succes Rate untuk geothermal adalah sebagai berikut: a) Eksplorasi 50-60 % b) Development 80 % . c) Sumur 7-8 MW, tapi ada yang 40 MW.

Suasana Pelatihan, yang diselenggarakan di ruang pelatihan PT Tripatra Engineering

Ciptomulyono, M.Sc, pakar di bidang geothermal, bertempat di Kantor PT Tripatra Engineering, Jakarta. Dalam sambutan tertulis Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta, yang diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Antar Lembaga, DR. Ir. Agung Djoko Pitono, mengemukakan pembangun sektor energi ke depan akan merupakan prioritas pemerintah, termasuk pembangunan energi terbarukan seperti pembangkit listrik Geothermal. Sebagai negara yang kaya gunung api, Indonesia memang memiliki potensi energi panas bumi 40 % dari cadangan panas bumi dunia, yaitu sebesar 27.000 MW. Namun pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia masih sangat minim dibanding potensinya. Hingga saat ini Indonesia baru mengembangkan energi panas bumi sebesar 1.194 MW atau baru sekitar 4,4 %. Konstribusi pembangkit listrik panas bumi di Indonesia baru sekitar 3 % dari kapasitas terpasang listrik PLN.

34

Majalah anggota

INKINDO DKI

operation dan maintenance PLTP di Salak milik Chevron. Tripatra berniat untuk mengg uide per us aha an Indonesia untuk meningkatkan kemampuan desain di bidang pembangkit listrik geothermal. Power mix energy terbarukan ditargetkan 25 % Menurut Udibowo, rasio elektrifikasi di Indonesia 80 %. Indonesia diharapkan dapat mencapai Power Mix 25 % merupakan energi terbarukan. Harga minyak turun sehingga gamang melakukan eksplorasi. Pembangkit Listrik Tenaga Angin tidak laku. Pembebasan tanah untuk PLTA susah sehingga tidak bisa diharapkan, lebih baik ke arah mikro hidro. Menurutnya keuntungan geothermal antara lain: Energi setempat., energi bersih, aneka ragam kegunaan, geothermal tahan lama, Low maintanenca: 8 %, Potensi geothermal no 1 di Indonesia, geothermal boilernya dari Tuhan, sehingga murah. Kebijakan Pemer-

Secara ekonomi pembangkit geothermal maksimal memiliki kapasitas 135 MW, misal PLTP Derajat. Untuk kapasitas kecil harusnya bisa menggunakan mobile welhead. Perlu pemeliharaan agar uap tidak hilang. Contoh PLTP Laderedo , di Italia, yang merupakan PLTP paling tua di dunia, bahkan kapasitasnya bisa naik 20 %, karena pemeliharannya bagus. Akan dikembangkan PLTP Hybrid antara PLTD dan Geothermal. Pada bagian lain dijelasan, dari pengalaman, per KWH 5,2 sen/kwh dari proven, pada tahun 1998..IRR 40 %, jadi 2,5 tahun sudah baik. Biaya geothermal yang tinggi resikonya adalah eksplorasinya. Tapi sebenarnya managable. Untuk percepatan Asosiasi Geothermal sudah menyusun Roadmap. Sebaiknya aturan dipermudah dan tender di permudah.

FGD Pemberdayaan Konsultan Kecil “Kembali Merebut Peluang Jasa Konsultansi di Provinsi DKI Jakarta “

FGD Konsultan Kecil untuk merebut peluang proyek di DKI Jakarta.

alam upaya pemberdayaan konsultan kecil, pada tanggal 15 Oktober 2015, telah diselenggarakan Focus Group Discussion (FGD), dengan tema: “Kembali Merebut Peluang Jasa Konsultansi di Provinsi DKI Jakarta.” Dalam pengarahannya, Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta, Ir. Peter Frans mengemukakan bahwa perusahaan konsultan yang menangani gedung-gedung di Jakarta banyak tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU). Perlu dipelajari pasal-pasal yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Bagaimana agar pekerjaan gedung di DKI harus dikerjakan oleh perusahaan konsultan yang memiliki SBU.

D

Di DKI banyak proyek yang menggunakan individual konsultan. Setuju konsultan individual maju tapi jangan mematikan konsultan kecil. Konsultan Kecil seharusnya menjadi konsultan spesialis. Perlu dirumuskan apa yang bisa dilakukan konsultan kecil di DKI. Dalam hal permodalan, ada fasilitas kredit dari BRI tanpa jaminan. Terkait

dengan banyaknya pekerjaan pembangunan di DKI Jakarta yang menggunakan sistem design and build, maka Inkindo mengharapkan posisi konsultan sama dengan kontraktor dalam pekerjaan design and build. Beberapa hal yang mengemuka dalam diskusi antara lain : • Kondisi sekarang sudah berbeda, pergantian pejabat cepat. • Billing Rate antar dinas berbeda beda di DKI Jakarta. Persepsi panitia berbeda tentang Billing Rate. Ada pekerjaan non fisik diminta SBU. • Masalah rangkap tenaga ahli, sebaiknya diperbolehkan. • Perlu menyamakan sistem pelalangan di sudin-sudin tidak standar. • Mengusulkan ke DPRD DKI untuk memasukan Perda agar Pergub tidak boleh megalahkan undang undang. • Perbaikan Billing Rate. • Inkindo perlu menyiapkan standarisasi output. Misalnya, harus disebutkan penggunaan

arsitek lansekap sebagai team leader untuk pekerjaan ruang terbuka hijau. Dulu disebutkan arsitek saja. • Di Dinas Perhubungan DKI ada persyaratan tentang perusahaan baru, berdiri 4 tahun terkahir. Shortlist dimulai dari perusahaan yang terbaru berdirinya. Perusahaan baru diberi bobot 5 %. • Pengalaman di proyek swasta di DKI Jakarta, tidak ada masalah, Billing Rate masih bisa diterima. Pekerjaan bersifat repeat order. Harga tidak masalah, tetapi waktu singkat. Dari FGD ini diharapkan ditindakanjuti dengan melakukan audiensi dengan Gubernur DKI, dan dialog dengan Pemprov DKI, seperti Dinas-Dinas terkait, ULP, dan sebagainya.

Edisi 65: Januari ~ Maret 2016

INKINDO DKI

35

Laporan Khusus

Pemprov DKI Jakarta Memberikan Pelayanan Perizinan Satu Atap

Diskusi Panel kerjasama antara Kadin DKI Jakarta dan DPP Inkindo DKI Jakarta.

elayanan public telah menjadi isu strategis , karena kualitas kinerja birokrasi pemberi layanan publik memiliki implikasi luas dalam kehidupan ekonomi dan politik. Hakekat pelayanan adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Upaya menerapkan pelayanan berkualitas dilakukan melalui konsep pelayanan prima yang dijabarkan dalam berbagai sistem seperti pelayanan terpadu satu pintu, serta perubahan kebijakan dan peraturan perundangundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka peningkatan efiensi dan kualitas pelayanan.

P

Demikian disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, dalam sambutan terulis yang dibacakan oleh

36

Majalah anggota

INKINDO DKI

Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Pemprov DKI Jakar ta, dalam acara “Diskusi Panel Tentang Perizinan Dunia Usaha Jasa Konsultansi Terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ”2 Desember 2015 lalu, di Hotel Sahid, Jakarta. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Kadin DKI Jakarta dan DPP Inkindo DKI Jakarta. Ketua Kadin DKI Jakarta Ir. Eddy Kuntadi dalam sambutannya mengemukakan pelayanan terpadu satu pintu penting untuk meningkatkan daya saing usaha. Menurutnya kebijakan zonasi yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta akan memiliki dampak terhadap dunia usaha, khusunya usaha UMKM, kaena sekitar 90% lebih usaha di Jakarta adalah UMKM. Solusi sangat ditunggu oleh usaha jasa konsultansi untuk perpanjangan domisili. Kegiatan usaha jasa konsultansi tidak menimbulkan gangguan. Diharapkan Pemprov

DKI memberikan solusi agar dunia usaha bergairah. Perlu kawasan khusus untuk kegiatan usaha UMKM. Revolusi pelayanan di DKI menurut Dr. Edy Junaedi, MSi, Kepala Badan Pelayan- an Terpadu Satu Pintu (PB PTSP) Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 1 Januari 2015 telah dibentuk BP PTSP memberikan pelayanan 318 service point dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota Administrasi dan Provinsi. Bisa mengatasi semua jenis ijin di Jakarta agar lebih cepat dan responsif. Prosedur lebih transparan, waktu lebih pasti dan biaya jelas. Ada perbaikan pelayanan yang diberikan. Misalnya memberikan one day service untuk SIUP dan TDP, pelayanan prioritas untuk usaha skala besar atau proyek nasional dan internasional . Pelayanan ‘drive-through” diberikan untuk ijin yang bisa diselaikan

Pemprov DKI Jakarta Memberikan Pelayanan Perizinan Satu Atap

Suasana Diskusi Panel, DKI menyelenggarakan Pelayanan Satu Pintu.

kurang dari 1 jam, misal IUJK. Bulan depan, akan meluncurkan AJIP (antar jemput ijin bermotor). Kalau urus ijin tinggal telpon, dan petugas akan datang untuk memproses, hasil bisa diantar kepada yang bersangkutan. Pelayanan keliling melalui mobile service unit (MSU) akan diluncurkan tahun depan. Proses ijin SIPPT bisa 15 hari (dulu 6 bulan). IMB bisa 120 hari selesai. “ Asosiasi konsultan perlu mengusulkan kepada Gubernur melalui PTSPT apakah diijinkan atau tidak berkantor yang tidak sesuai dengan zonasi,” ujar Edy Junaedi. Dalam diskusi dan Tanya jawab terungkap hal-hal sebagai berikut : 1. Untuk pengurusan UUG bisa dilakukan di kelurahan. 2. Tentang zonasi bisa dilihat di PTSP kelurahan. 3. Tentang Virtual office, Kemendag tidak merekomendasikan ijin usaha dengan

alamat virtual office. Sampai sekarang PTSP tidak melarang menggunakan virtual office. Namun dengan pernyataan bahwa yang bersangkutan akan melakukan usaha dengan baik. Ringkasan Hasil Diskusi Panel: 1. Ijin domisili masih merupakan masalah. Sekarang ada perpanjangan sampai 2017, ada rencana perpanjangan lagi sampai tahun 2019.

Pada daerah abu-abu, untuk usaha yang tidak mengganggu lingkungan agar diperbolehkan. Misalnya untuk jasa konsultan UMKM, ada disepensasi khusus. 3. Untuk tabel kegiatan bisa diusulkan ke Gubernur. Agar dibuatkan surat ke Gubernur, untuk konsultan M dan K agar bisa diberi dispensasi. 4. Implementasi UU JK seharusnya bisa diterapkan di

5. Sertifikasi Non JK Kadin agar dipersyaratkan di semua stakeholder. Perlu dibentuk Tim Kadin DKI dan Inkindo DKI untuk membahas masalah tersebut.

ISO 9001:2015 • ISO 14001:2015 • OHSAS 18001:2007 • ISO 22000:2005 • ISO 27001:2013 • ISO 13485 I ISO • TS 16949 • HACCP • GMP • ISO 50001 • CE MARKING • SMK3 • BRC • GREEN CERTIFICATE • ISO 29001 • ISO 20000 • AS 9100 • ISO 28000 • LEAD AUDITOR COURSE • TRAINING

Tapi ijin yang

2.

baru tidak bisa. FULL AKREDITASI

Kami Siap Mensertifikasi Perusahaan Anda !!! proyek swasta. Perlu ada HUBUNGI: persamaan perlakukanSERVICES (IAS) – INDONESIA INTEGRATED ASSESSMENT Royal Palace Blok A20,asing Jl. Prof. Dr. Soepomo Kav. 178 A, untuk konsultan yang Tebet, Jakarta, Indonesia mengerjakan proyek di Telp: 021 – 8379 2006/8378 9513 I Hotline: 0818.0883.9992 Indonesia. [email protected] 8. Email: Perlu mendaklanjuti agar I www.ias-indonesia.com swasta bisa memberlakuInspiring kan SBU JK untukIntegrated swasta.

Improvement …

Edisi 65: Januari ~ Maret 2016

INKINDO DKI

37

Laporan Khusus Perspektif Hukum Kontrak Konstruksi Menurut Badan Pemeriksa Keuangan Dan Penyedia Jasa Konstruksi di Indonesia, karena iklim usaha yang kurang kondusif.

Foto bersama Panitia dan Nara sumber, di Kampus UKI.

asa Konstruksi memegang per an pent ing dalam pembangunan di Indonesia saat ini, seiring dengan meningkatnya secara signifikan anggaran pembangunan di bidang infrastruktur. Sesuai Program Pemerintah, dibutuhkan dana sekitar Rp 5.400 Trilyun dalam 5 tahun ke depan. Indonesia merupakan pasar konstruksi terbesar di ASEAN, yaitu sekitar 60 % pasar konstruksi ASEAN ada di Indonesia.

J

Volume pembangunan infrastruktur yang demikian besar berpotensi menimbulkan

berbagai permasalahan, baik dari aspek teknis maupun non teknis, salah satunya terkait dengan aspek pemeriksaan oleh auditor di lapangan untuk proyek-proyek pemerintah. Di lapangan masih sering terjadi perbedaan persepsi antara penyedia jasa dan pemeriksa, misalnya terkait dengan Kontrak Lumpsum dan Billing Rate Konsultan. Perbedaan persepsi tersebut tidak jarang bermuara pada kasus hukum atau kriminalisasi terhadap penyedia jasa. Jika hal tersebut dibiarkan terjadi, maka dapat menganggu laju pembangunan infrastuktur

Keynote Speaker adalah Ir. Mas’ud Dohim, MBA, MM, AUt.HAEI

38

Majalah anggota

INKINDO DKI

Demikian dikemukakan oleh Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta, Ir. Peter Frans, dalam sambutannya pada Seminar dengan tema ”PERSPEKTIF HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI MENURUT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI”, tanggal 29 Oktober 2015, di Kampus Universitas Kristen Indonesia, Jakarta. Menurutnya, seminar pada hari ini cukup penting, karena salah satu nara sumber adalah pejabat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) yang memiliki otoritas dalam hal audit proyek-proyek pemerintah, termasuk di bidang Jasa Konstruksi. Sehingga berbagai pertanyaan tentang audit di bidang jasa konstruksi diharapkan dapat diperoleh penjelasan yang lebih komprehensif. Dalam Seminar ini menampilkan nara sumber : Dr. Ir. H. Djoko Soepriyono, SH, MT, M. Hum (Praktisi), Novy G.A. Palenkahu, MBA, Ak, Staf Ahli BUMN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Ir. Victor Sianipar (Ketua Badan Advokasi dan Mediasi Anggota Inkindo DKI), Aartje Tehupelory, SH, MH (Ahli Hukum Universitas Kristen Indonesia). Sebagai Keynote Speaker adalah Ir. Mas’ud Dohim, MBA, MM, AUt. HAEI, Ketua Himpunan Ahli Elektro Indonesia. Seminar dibuka secara resmi oleh Ketua LPJK Provinsi DKI Jakarta Ir. Heru Panatas. Menurut Ketua LPJK Provinsi DKI Jakarta Ir. Heru Panatas, mengemukakan dalam sambutannya LPJK DKI akan menghadap Gubernur DKI untuk

Perspektif Hukum Kontrak Konstruksi Menurut Badan Pemeriksa Keuangan Dan Penyedia Jasa Konstruksi

Dr. Ir. H. Djoko Supriyono, SH, MT, MHUm, salah satu nara sumber. (kiri) dan suasana seminar.

menyampaikan permasalahan kontrak konstruksi. LPJK DKI juga telah diundang oleh Sekda Pemprov DKI untuk mendiskusikan masalah kontrak konstruksi, para SKPD takut dikriminalisasi, padahal Pemprov DKI ingin melakukan percepatan penyerapan anggaran, karena DKI penyerapannya paling rendah. “LPJK menyambut gembira seminar ini dilaksanakan oleh Inkindo DKI dan UKI, yang membedah kontrak konstruksi dari kacamata BPK dan UU Jasa Konstruksi, “ujar Heru Panatas.

RANGKUMAN HASIL SEMINAR Seminar “Perspektif Hukum Kontrak Konstruksi Menurut Badan Pemeriksa Keuangan dan Penyedia Jasa Konstruksi” (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia DKI Jakarta, Universitas Kristen Indonesia) , Jakarta, 29 Oktober 2015. A. PERUNDANG-UNDANGAN. 1. UUJK pelu direvisi sedemikian : • Pemberlakuan harus untuk semua jasa konstruksi, dan hal-hal yang sangat terikat dengan proyek pemerintah agar

Ir. Peter Frans dan Ketua Umum LPJK DKI Ir. Heru Panatas bersama Dekan Fakultas Teknik UKI.

dir ujuk ke Un da ng undang lain. 2. Perpres pengadaan Barang dan Jasa agar dipisahkan Penyedia Jasa sebagai Konsultan dan Penyedia Jasa sebagai Kontraktor. 3. Diperlukan peninjauan menyeluruh perundang undangan terkait Jasa Konstruksi dan keterkaitan dengan UU Peraturan lainnya. B. BPK. 1. BPK memberlakukan kontrak sebagai undang undang dan acuan pertama dalam mengaudit proyek. Penyedia Jasa merasakan hal yang berbeda, terutama dalam penerapan lumpsum. 2. Dalam pengalaman BPK, Pengguna Jasa yang menjalankan Good Corporate Governance (GCG), tidak ditemukan adanya permasalahan. Contoh: di Bank Indonesia.

ngan di lapangan. 2. Dibutuhkan pertemuan yang lebih intensif ditingkat policy maker antara Pengguna Jasa, Penyedia Jasa dan Auditor/BPK. 3. Mengatasi konflik masalah lumpsum, disarankan untuk menguraikan dalam kontrak agar tidak terjadi persepsi yang berbeda. 4. Dengan dukungan pemerintah/LKPP, penyedia jasa harus meningkatkan kemampuannya, terlebih menghadapi dunia yang semakin terbuka seperti Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

C. CATATAN TINDAK PERBAIKAN. 1. Masalah SKA dan SBU agar dicari jalan keluar yang lebih simple untuk tidak menjadi batu sanduEdisi 65: Januari ~ Maret 2016

INKINDO DKI

39

Laporan Khusus Peningkatan Sinergi antara Pembina, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Konstruksi di Provinsi DKI Jakarta membuka secara resmi Diskusi Panel dan Seminar tersebut.

Prof. Ir. Krishna Mochtar, MSCE, PhD, Wakil Ketua LPJK DKI Jakarta, memimpin jalannya diskusi panel. Para Nara Sumber Seminar.

enyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Pengadaan Barang dan Jasa sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, karena semakin besar daya serap anggaran pemerintah akan semakin besar lapangan pekerjaan yang diciptakan. Daya serap anggaran Pemerintah Provnsi DKI Jakarta yang masih rendah memerlukan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, yang meliputi pengguna, penyedia jasa dan aparat pengak hukum.

P

Kegiatan Diskusi Panel dan Seminar pada tanggal 17 Desember 2015 , di Hotel Aryaduta, Jakarta, dengan tema: “Peningkatan Sinergi antara Pembina, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Konstruksi di Provnsi DKI Jakarta”, merupakan suatu upaya untuk meningkatkan sinergitas berbagai pemangku kepentingan yang berperan dalam proses penyelenggaraan jasa konstruksi dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Provinsi DKI Jakarta, merupakan kerjasama antara LPJK Provinsi DKI Jakarta, DPP Inkindo DKI Jakar ta dan Gapensi DKI

40

Majalah anggota

INKINDO DKI

Jakarta, sebagai tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang telah dibiayai oleh LPJK Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini dibagi dalam dua Sesi. Sesi 1 merupakan Diskusi Panel sengan tema : “Diseminasi Hasil Riset dan Hasil Seminar Hibah LPJK Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015”. LPJK Provinsi DKI Jakarta telah menyelenggaraan Hibah Bersaing untuk 3 kegiatan riset dan 11 kegiatan seminar, dengan tema meliputi: Hukum, Kontrak, Arbitrase dan Penilai. Sebagai nara sumber adalah Prof. Ir. Krishna Mochtar, MSCE, PhD. Sebagai penanggap adalah dari LPJK Nasional, Pemprov DKI Jakarta, Polda Metro Jaya dan BPKP DKI Jakarta. Sesi 2 merupakan Seminar dengan tema : “Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Pembinaan Jasa Konstruksi dan Pengadaan Barang dan Jasa”, dengan Nara Sumber LKPP, Ditjen Bina Konstruksi, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Pemprov DKI Jakarta. Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. Pemprov DKI Jakarta, Oswar Muadzin Mungkasa,

Dalam sambutannya mewakili Gubernur DKI Jakarta, Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. Pemprov DKI Jakarta, Oswar Muadzin Mungkasa mengemukakan , Diskusi Panel dan Seminar ini sangat penting dan stretgis, sesuai dengan spirit Pemprov DKI untuk meningkatkan sinergitas dengan para pemangku kepentingan untuk mendukung percepatan penyerapkan anggaran. Menurut data AECOM 2014, Jakarta merupakan kota paling berkembang pasar jasa konstruksinya dibanding Kualalumpur dan Shanghai. Namun dalam pelaksanaan pembangunan sering terjadi kriminalisasi penyedia dan pengguna jasa konstruksi. Pada bagian lain, Ketua LPJK Provinsi DKI Jakarta Ir. Heru Panatas mengemukakan Pemprov DKI Jakarta telah melakukan upaya percepatan anggaran melalui penggabungan beberapa paket, swakelola dan design and build. Hal tersebut belum dipahami oleh unit pelaksana, sehingga masih menimbulkan permasalahan di lapangan. Disamping itu, sudah ada Mou antara Pemprov DKI dengan Polda Metro Jaya, Kejaksanaan, LKPP, untuk mendukung percepatan pembangunan di DKI Jakarta. Hasil Seminar sebagai masukan bagi Pemprov DKI dalam penyusunan regulasi di bidang Jasa Konstruksi dan pengadaan barang dan jasa. Beberapa yang mengemuka dalam Diskusi Panel antara lain sebagai berikut: 1. Pemprov DKI Tahun 2002 pernah Pemprov DKI menerapkan VE. Pada prakteknya tidak

Peningkatan Sinergi antara Pembina, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Konstruksi di Provinsi DKI Jakarta terjadi setelah penyerahan akhir pekerjaan. • LPJKN mengeluarkan Ser tifikat Penilai Ahli (SPA). • Kegagalan konstruksi menyebabkan korban jiwa nuansanya adalah pidana. • Penilai Ahli untuk kegagalan bangunan sudah banyak namun untuk menyelsaikan sengketa belum banyak.

terjadi bagi-bagi, karena tidak ada dasar hukumnya. Dalam pelaksanaan VE tidak sesuai aturan di text book, karena ada hal non teknis. Kalau diterapkan di konstruksi akan menimbulkan banyak pertanyaan, kalau sistem akuntansi sekarang akan repot. VE bisa diterapkan hal yang bersifat rutin, pemeliharaan kalau bersifat kontraktual maka sulit. Akan menjadi bumerang jika dimasukan dalam Keppres. 2. BPKP Semua pengeluaran negara harus ekonomis. Abstrak: efisien, efektif. Sesuatu yang abstrak diukur dari yang konkret. Kerugian keuangan negara dapat didekati dari beberapa aspek : administrasi, niat jahat (mensrea). BPKP hanya aspek yang konkret. Sepanjang uang negara menjadi ekonomis OK. Kalau bagi-bagi uang negara, perlu dikaji lagi. 3. Polda Metro Jaya • Penyidik bekerja untuk merangkai mulai adanya kegiatan sampai tercapainya tujuan kegiatannya. Jika

•

• •

•

ada penyimpang yang lahir dari kejahatan akan diarahakan ke pasalpasal tertentu dalam perundangan. Adanya UU Keinsinyuran dan UU JK menjadi acuan juga. VE metode untuk mengurang biaya tanpa mengurangi mutu. Tidak boleh masuk dalam UU, karena merupakan rahasia yang dimiliki seorang ahli. Tidak tepat masuk UU. Meskipun perjanjian perdata bisa ke ranah pidana jika ada niat jahatnya. Kriminalisasi dalam bahasa hukum ada suatu kegiatan yang semula dipandang tidak jahat, sehingga hukum perdata tidak mampu maka dibuat kriminilalisasi hukum, seperti UU JK dan UU Keinsinyuran yang bisa menjadi pidana. UU Insinyur merupakan malapetaka bagi ahli, karena penegak hukum memiliki alat yang baru jika ada penyimpangan, jika tidak menyimpang membuat harmonis. Penilai ahli dapat numpang pada Polisi

sesuai Pasal 20 KUHP. 4. LPJK Nasional • LPJK melakukan sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Dalam UU Keinsinyuran diatur juga sertifikasi tenaga kerja. Harmonisasi akan dilakukan dalam penyusunan PP UU Keinsinyuran, terkait SKA yang diterbitkan LLPJK dan registrasi PII. Tidak seluruh insinyur bekerja di sektor konstruksi. Sepanjang seorang bekerja di sektor konstruksi maka harus tunduk pada UU Jasa Konstruksi. • Penilai ahli berperan dalam kegagalan konstruksi, kegagalan bangunan, dan peran dan kontraktual. • Kegagalan Pekerjaan Konstruksi: definisinya akan berbahaya. Karena tidak sesuai dengan spesifikasi. Ini akan menjadi pidana. • Kegagalankonstruksi ma sih keperdat a an karena belum serah terima sesuai kontrak. Jadi nuansanya keperdataan diatur sesuai isi kontrak. • Kegagalan bangunan jka

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Sesi 2, membahas tentang “Kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam Pembinaan Jasa Konstruksi dan Pengadaan Barang dan Jasa”., dengan nara sumber : Ditjen Bina Konstruksi, ULP , Asbang LH Pemprov DKI, ULP Pemprov DKI dan LKPP. Beberapa hal yang mengemuka dalam Seminar ini antara lain: 1. Ditjen Bina Konstruksi • UU No 18 Tahun 1999 tidak begitu jelas mengatur masalah pembinaan oleh Pemda. Pemda agak susah melakukan pembinaan. UU JK saat ini sedang direview, inisiatif DPR akan mengatur pembinaan lebih jelas. RUU JK. sedang disampaikan ke Presiden. Pada bulan Januari 2016 RUUJK akan dibahas oleh Panja. • UU No 2 Tahun 2014, tidak banyak menyebutkan pembinaan Jasa Konstruksi. Di Pusat ada urusan dan provinsi ada 2, di kota/kab ada 4. Tidak ada menyebutkan usaha jasa konstruksi kecuali masalah perijinan. • Dalam RUU JK lebih me ngarah kepada Industri Konstruksi bukan hanya jasa. Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat bisa melakukan. Tapi di Kab/Kota tidak ada urusan Pusat yang masuk ke Kabupaten/Kota. • Pasar Jasa Konstruksi

Edisi 65: Januari ~ Maret 2016

INKINDO DKI

41

Laporan Khusus

Ketua LPJK DKI Ir. Heru Panatas (kiri), Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Oswar Muadzin Mungkasa, dan Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta Ir. Peter Frans..

•

•

• •

di Indonesia sekitar Rp 1000 Triliun per tahun.. 7-8 juta pekerja konstruksi di Indonesia. Sekitar 40 % yang bersertifikat. Asosiasi tahu persis terkait usaha dan tenaga kerja. Ke depan peran asosiasi besar. Masalah duplikasi IPTB dan SK A merupakan sesuatu yang harus diatur untuk percepatan. Presiden mengharapkan ijin diberikan dalam hitungan jam. IUJK menyatakan dia berusaha sah. SBU terkait dengan kompetensi. Jadi IUJK jangan dikaitkan dengan SBU.

• Sebaiknya usaha kecil bersifat spesialis jangan generalis. • Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat, sehingga bisa melakukan pembinaan. • 40 % masuk ahli atau terampil dari 7 juta, yang punya sertifikat 500.000. Ada 2,5 juta yang tidak bersetrifikat yang bekerja di sektor konstruksi. • Di UU tidak bicara ijin kerja. Orang yang bekerja memiliki kompetensi. Ijin urusan pemerintah. IPTB tidak melanggar karena ijin yang diterbitkan oleh pemerintah. • Yang terkait dengan UU JK, UU Kesektoran,

Suasana diskusi panel

42

Majalah anggota

INKINDO DKI

Tenaga Kerja. Kelistrikan ijinya dari kelistrikan. Mekanikal masih masuk keKonstruksi. 2. Asbang LH , Biro Penataan Kota • SK Gub 2013 masih menggunakan nomenklatur lama, sehingga tidak jelas pembinannya. Tugas Pembinaan Jasa Konstruksi tidak ada di tupoksi Sekda. Ke depan mudah-mudahan terakomodir. • Pembangunan infrastuktur: pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan. Pemda DKI belum banyak membina usaha jasa konstruksi. • Ijin usaha sudah dilakiukan oleh Badan Pelayanan Satu Pintu. Masih ada kekosongan karena Perda belum sinkron. 3. LKPP • Kebijakan penggabungan paket dapat dilakukan sejauh tidak menghalangi usaha kecil. • Pekerjaan terintegrasi bisa untuk konstruksi yang bersifat kompleks. • Swakelola diperbolehkan : dikerjakan sendiri,

bersama institusi lain, bekerjasama dengan masyarakat langsung, pilot project, rahasia. Perlu ada MoU. 4. ULP Pemprov DKI , Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Pemprov DKI • Akan melakukan percepatan pelalangan. Di PU sudah lelang 2016 70 %. Di DKI untuk tahun 2016 yang sudah lelang nol. Perpres kalah dengan permendagri No 13 Tahun 2006. Daerah harus tunduk pada Permendagri. Di Pusat tidak terhalang oleh Permendagri. • Pengadaan baru bisa dilakukan setelah Raperda dibahas dengan DPRD. Pekerjaan konstruksi yang dikonsoloidasi untuk nilai di atas 2,5 M. • Design and Build merupakan konsolidasi. Design and Build perlu untuk bangunan standar : gedung sekolah, Puskesamas, Kantor Lurah, yang bersifat prototip. • Akan diterapkan Competitive catalog : lelang hanya 3 jam, harga tidak boleh di bawah 80 %.

Profile Perusahaan

“15 tahun berkiprah membangun negeri di bidang engineering” gan, serta mendorong peningkatan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan. 3. Memberikan manfaat dan citra yang baik bagi pemangku kepentingan. Menurut Direktur Utama RE, Ir. Meita Sari Widayati (yang akrab dipanggil Ibu Dada), ketika diwawancarai oleh tim Redaksi Majalah Inkindo DKI, didampingi oleh Direktur Operasi dan Direktur Keuangan dan Infrastruk tur, awalnya RE hanya merupakan Profit Centre Detailed Engineering pada PT Rekayasa Industri, dimana di tahun 2001 RE memisahkan diri (spin off) menjadi perusahaan engineering. Secara bertahap bisnis RE kian tumbuh dan berkembang hingga memiliki lebih dari 350 orang karyawan. Tidak hanya itu, RE pun telah memiliki 2 anak perusahaan, yakni PT Rekayasa Cakrawala Resources (RECARE) dan PT Recon Sarana Utama (RECON). Project : Pusri 2B Client : PT Rekayasa Industri Owner : PT Pupuk Sriwidjaja Location : Palembang, Sumatera Selatan

erdiri sejak tanggal 27 Agustus 2001, PT Rekayasa Engineering (“RE”) bersama dengan PT Rekayasa Industri sebagai induk perusahaan, membangun negeri secara mandiri dengan Visi “Menjadikan Perusahaan Perekayasaan nasional terdepan dalam inovasi dan kualitas, serta tangguh dan berdaya saing dalam lingkup global” dan Misi : 1. Menyediakan jasa perekayasaan terbaik bagi pelanggan, dengan mengutamakan inovasi dan kualitas desain produk secara optimal melalui pelaksanaan yang efektif dan efisien. 2. Meningkatkan kompetensi usaha untuk memberikan nilai tambah dan memaksimalkan kepuasan pelang-

B

Bidang pekerjaan yang ditangani Saat ini

...membangun negeri secara mandiri dengan Visi “Menjadikan Perusahaan Perekayasaan nasional terdepan dalam inovasi dan kualitas, serta tangguh dan berdaya saing dalam lingkup global”

Edisi 65: Januari ~ Maret 2016

INKINDO DKI

43

Profile Perusahaan

Project : Reaktor Daya Eksperimental Client : BATAN Owner : BATAN Location : Serpong, Tangerang Project : Lampung LNG FSRU Client : PT Rekayasa Industri Owner : PT PGN (Persero) Location : Labuhan Maringgai, Lampung Project : Tanjung Tiga Barat Client : PT Pertamina EP Owner : PT Pertamina EP Location : Palembang, Sum-Sel

RE dan anak perusahannya memiliki ke mampuan dalam berbagai Jasa Perekayasaan, yang meliputi: • Front End Engineering Design (FEED) • Basic Engineering Design • Detailed Engineering Design • Field Engineering Design • EPC Services • EPC Electrical & Instrument • EPC Tank • Engineering School Center • Workshop & Training Development • Certification • Manpower Supply Bidang industri yang telah digeluti oleh RE diantaranya: • Oil & Gas • Geothermal & Power Plant • Petrochemical & Industrial Plant • Mining, Mineral & Infrastructure “Dalam menjalankan bisnis kami berkomitmen memberikan layanan yang efisien dengan biaya yang kompetitif, tepat waktu, dan kualitas terjaga. Sedangkan untuk memenuhi standar sistem manajemen mutu perusahaan kami telah memperoleh Sertifikat ISO 9001:2008 dan OHSAS 19001:2007 yang diterbitkan oleh SUCOFINDO International Certification Services” tegas Ibu Dada. Alumnus Universitas Katolik Parahyangan Bandung ini juga menyatakan bahwa secara umum layanan jasa yang ditangani RE adalah Jasa Perekayasaan Onshore dan Offshore.

44

Majalah anggota

INKINDO DKI

Eksekusi Proyek Dalam mendukung proyek EPC (Engineering, Procurement, & Construction), RE melibatkan para engineer, designer, dan drafter yang berpengalaman sehingga proyek dapat dieksekusi dengan performance dan kualitas terbaik, tepat waktu, serta sesuai budget. “Dalam tahap Engineering, RE melakukan Basic Engineering Design dan Detailed Engineering Design untuk disiplin Process, Mechanical, Piping, Civil, Electrical, dan Instrument. Tahap Procurement, RE menyiapkan dokumen Requisition, Technical Bid Evaluation, dan Vendor Print Check. Sedangkan dalam tahap Construction, RE menyediakan layanan jasa Field Engineering dan Supervison Services. Saat ini, RE mampu mengeksekusi proyek dengan jumlah 550.000 s/d 600.000 manhours per-tahun.” jelas Ibu Dada. Proyek-proyek prestisius yang pernah ditangani RE telah menangani banyak proyek prestisius, antara lain: • Tahun 2015 : Proyek Penyusunan Dokumen Desain Rekayasa Awal (Preliminary Engineering Design) Reaktor Daya Eksperimental, berlokasi di Serpong – Tangerang Selatan, Banten. • Tahun 2013 : Proyek Pembangunan NH3 Tank PUSRI–2B, merupakan proyek EPC Tank Double Wall dengan volume 20.000 MT yang menggunakan metode Air Raising dalam pemasangan Dome Roof, berlokasi di Palembang. • Tahun 2013: Proyek Pupuk Sriwidjaja (PUSRI–2B) dengan menggunakan teknologi Smart Plant 3D, berlokasi di

PT Rekayasa Engineering

•

•

Palembang. Tahun 2009 : Proyek Ammonium Nitrate Plant, pabrik bahan baku pupuk dan peledak terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas produksi 300.000 Ton per-tahun, berlokasi di Bontang, Kalimantan Timur. Tahun 2008 : Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya kapasitas 1 x 600 MW, berlokasi di Cilegon, Banten.

Pada Proyek Reaktor Daya Eksperimental (RDE), RE membentuk Konsorsium RENUKO dan bertindak sebagai leader. Konsorsium RENUKO merupakan gabungan dari 3 perusahaan yang terdiri dari 2 perusahaan lokal (Indonesia) dan 1 perusahaan asing (Jerman). Proyek RDE merupakan proyek reaktor riset yang dikemudian hari akan dijadikan model bagi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) komersial di Indonesia.

Peningkatan Revenue Dijelaskan oleh Ibu Dada, revenue RE dalam 5 tahun terakhir mengalami kenaikan signifikan rata-rata sebesar 136,6 % selama 5 tahun. Di tahun 2016 RE menargetkan revenue sekitar Rp 278 Milyar. Revenue tersebut termasuk kontribusi dari 2 anak perusahaan RE. Ibu Dada mengakui bahwa sebagian besar revenue RE berasal dari PT Rekayasa Industri selaku induk perusahaan. Disamping itu, RE juga memiliki klien eksternal, beberapa diantaranya: PT Pembangunan Perumahan (Persero), Badan Tenaga Nuklir Nasional, PT Freeport Indonesia, VALE INCO Indonesia, Conoco Phillips, Chevron, Pertamina, VICO Indonesia, CABOT, Total E&P. Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

(MEA) Dengan telah diberlakukannya era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir Desember 2015, menurut Ibu Dada sudah barang tentu meningkatkan persaingan diantara para pelaku usaha sehingga perlu diterapkan strategi yang tepat, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai aset utama dan inovasi untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Manajemen perusahaan harus fokus pada teknologi dan integritas sebagai dasar dalam pengembangan usaha agar bisa bersaing di pasar global yang sangat kompetitif. Manajemen yang sehat juga perlu dikembangkan seiring dengan SDM yang profesional

Kontribusi RE dalam Proyek RDE adalah Penyusunan Dokumen Desain Rekayasa Awal (Preliminary Engineering Design) yang menghasilkan dokumen Front End Engineering Design (FEED). Termasuk didalamnya adalah Studi Kelayakan Tapak, Rencana Pengembangan Tapak (Site Development Plan), perhitungan reactor core, dan Laporan Analisis Keselamatan (Safety Analysis Report). RDE dirancang menggunakan teknologi terkini yaitu High Temperature Gas Cooled Reactor (HTGR).

Edisi 65: Januari ~ Maret 2016

INKINDO DKI

45

Profile Perusahaan

dan bertanggung jawab. Direktur Utama : Ir Meita Sari Widayati Direktur Operasi: Ir Edy Sutrisman Direktur Keuangan & Infrastruktur: Yusman Zendrato, SE Project : BMJ Paper Mill #3 Client : PT Bukit Muria Jaya Owner : PT Bukit Muria Jaya Location : Karawang, Jawa Barat

46

Majalah anggota

Guna meningkatkan kompetensi SDM, RE mengadakan program pelatihan khusus dan korporasi bagi karyawan, khususnya para engineer. Sebagian besar engineer RE bahkan sudah memiliki sertifikat profesi dari lembaga Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan secara ber tahap nantinya seluruh engineer akan memperoleh sertifikat yang sama. Tidak berhenti disitu, RE pun sudah mulai mengikuti program untuk memperoleh sertifikasi profesi berstandar internasional, terutama yang berlaku di kawasan ASEAN. Sedangkan untuk jajaran manajemen, RE mengadakan program PMBOK (Project Management Body of Knowledge) yang dilakukan secara reguler. Mengakhiri wawancara, Ibu Dada juga memberikan tanggapan terhadap kondisi di bidang energi saat ini bahwa tantangan utamanya adalah produksi minyak dalam negeri yang terus menurun sedangkan konsumsi energi meningkat seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Sementara itu ekspor batu bara kian gencar dilakukan dan minimnya pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia. Dengan demikian RE optimis bahwa tantangan tersebut akan terjawab dengan peman-

INKINDO DKI

faatan energi baru terbarukan yang lebih optimal melalui pembangunan infrastruktur (Power Plant) dan menjadi prospek bisnis RE di masa mendatang.

Revenue PT. Rekayasa Engineering Periode 2010 - 2016 300,00

275,90

250,00 200,00

174,96

150,00 100,00

278,83

244,92

115,19 73,16

77,37

2010

2011

50,00 2012

2013

Revenue (Audited)

2014

* Dalam Milyar Rupiah

PT. REKAYASA ENGINEERING

2015

Revenue (RKAP)

Jl.Kalibata Timur II No.27 RT.002 RW.008 Kel.Kalibata, Kec.Pancoran Jakarta Selatan - 12740 Telepon: 62 21 79181180 Fax: 62 21 7940984

2016

PT Energy Management Indonesia (persero) “Kembangkan Konservasi Energi dan Air Hingga Pembangkit Listrik Tenaga Laut”

Efisiensi dan Peningkatan Kualitas Penerangan di Bandara Terminal 2 Soetta

erusahaan ini semula bernama PT. Konservasi Energy Abadi (Persero) atau disingkat KONEBA, didirikan pada tahun 1987, oleh 5 perusahaan industri pupuk, yaitu PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda, PT. Pupuk Kalimantan Timur dan P T Petro Kimia Gresik. Menurut Direk tur Utama PT Energy Management Indonesia (Persero), Dr. Aris Yunanto, awalnya adalah suatu proyek di bawah PT Pupuk Sriwijaya, yang didanai oleh bantuan Bank Dunia untuk implementasi efisiensi energi di bidang pupuk. Setelah proyek selesai, kemudian dijadikan anak perusahaan dari lima BUMN Pupuk tersebut. Selanjutnya pada tahun 1993 perusahaan tersebut ditarik ke Kementerian BUMN menjadi perusahaan BUMN murni, setara dengan BUMN yang semula menjadi induk perusahaan.

P

Pada tahun 2006 KONEBA ber-

ganti nama menjadi PT Energy Management Indonesia (Persero) disingkat EMI, dengan bidang utama Konservasi Energi dan Konservasi Air. Bidang Konservasi Air merupakan bidang baru yang dalam perjalanannya menjadi andalan, khususnya terkait dengan dibatalkannya UU No 71/2004 Tentang Sumber Daya Air (SDA) oleh Mahkamah Konstitusi pada 18 Februari 2015, sehingga peran BUMN/BUMD di bidang pengelolaan SDA akan semakin besar. Peluang usaha ini langsung ditangkap oleh EMI, sehingga ke depan porsi pemasukan perusahaan dari bidang SDA ini akan semakin besar. Bidang konservasi air tersebut terkait dengan bagaimana mengupayakan ketersediaan air bersih atau air minum tanpa harus mengambil dari tanah, jadi yang diolah adalah dari air permukaan dan air laut (desalinasi) menjadi air bersih atau air minum. Visi PT. EMI (Persero) adalah menjadi perusahaan yang mendukung keberlangsungan tersedianya energi, terutama energi terbarukan, dan tersedianya air bersih di masa depan sebagai penunjang pembangunan bangsa dan peningkatan daya saing negara di kancah regional maupun internasional. EMI berkomitmen untuk: Mengawal implementasi kebijakan Pemerintah dalam hal Konservasi Energi dan Air Bersih; Meningkatkan sinergi dengan BUMN untuk mencapai target-target yang diharapkan:

(1) Diversifikasi Energi, (2) Konservasi Energi, (3) Konservasi Air; Mengampanyekan dan mengedukasi Publik, Pemerintah, dan Industri tentang pentingnya Diversifikasi dan Konservasi Energi serta Air Bersih; dan Menjadi EMI baru yang lebih profesional dan berdaya saing. Strategi Pengembangan Perusahaan: • Meningkatkan sinergi antar BUMN untuk manajemen energi • Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk pengadaan tenaga ahli • Kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembiayaan proyek Strategi Pemasaran: • Prioritas pada pekerjaan implementasi efisiensi energi • Fokus pengembangan pasar pada BUMN, Kementerian, dan pengguna energi di atas 6.000 TOE • Pengembangan produk inovasi untuk pemanfaatan energi terbarukan dan air bersih • Penyempurnaan proses pemasaran dengan analisa cash flow Layanan dan Usaha PT. EMI (Persero) • Konsultasi Energi • Pemeriksaan dan Pelaksanaan Teknis • Pelatihan • Perekayasaan, Konstruksi, & Diversifikasi • Pengadaan Teknologi Hemat Energi

Edisi 65: Januari ~ Maret 2016

INKINDO DKI

47

Profile Perusahaan

Pengolahan Air Laut SWRO di Pulau Panggang - Kep Seribu

Dalam foto (dari kiri ke kanan): Andhika Prastawa (Kepala Balai Besar Teknologi Energi - BPPT), Aris Yunanto, Unggul Priyanto (Kepala BPPT), dan Hammam Riza (Deputi Kepala Bid. TIEM BPPT) melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk mengembangkan dan menerapkan energi terbarukan di Graha PT Len Industri (Persero), Bandung, Jawa Barat

Dr. Aris Yunanto, Direktur Utama PT Energy Management Indonesia

• Efisiensi Energi dengan Skema ESCO • Pengolahan Air (grey water dan sea water) Bidang Konservasi Energi Bidang utama yang digarap EMI adalah Konservasi Energi dan Konser vasi Air. Untuk Bidang Konser vasi Energi meliputi audit energi, implementasi efisiensi energi, sistem monitoring energi, dan Energy Service Company (ESCO). Jasa ESCO ini merupakan konservasi energi yang dikaitkan dengan pembiayaan. Dalam program ESCO investasi yang dilakukan dalam efisensi ener g i a da la h m eng ub a h pengeluaran Capital Expenditure menjadi pengeluaran rutin seperti Operational Expenditure, dimana pengembalian investasi diperoleh melalui penghematan yang didapat. Dalam bidang konservasi energi, disamping sebagai konsultan EMI juga juga bisa sebagai implementatornya. Karena dalam konser vasi energi kalau hanya sampai audit saja, maka tidak akan tuntas dalam implementasinya. Sehingga dalam banyak proyek EMI juga menangani pekerjaan secara Design and Build, dari mulai audit energi hingga imlementasi. Untuk audit energi satu gedung, misalnya biayanya bisa mencapai Rp100 juta - Rp 200 juta, dengan waktu sekitar 3 bulan. ” Biaya audit energi tergantung pada besar kecilnya

48

Majalah anggota

INKINDO DKI

suatu gedung, dan tingkat kerumitannya. Untuk industri bisa mencapai 150 juta-200 juta, tapi kalau gedung kecil hanya 60 juta, ” jelas Aris Yunanto, dalam wawancara dengan Majalah Inkindo DKI, di kantornya, di Jl. Wolter Monginsidi No 6 Kebayoran Baru, Jakarta. Untuk biaya implementasinya juga tergantung kasusnya. Misalnya jika kaitannya dengan penggunaan lampu relatif murah, tetapi kalau terkait dengan penggunaan chiller lebih mahal. Untuk Bandara Sukarno Hatta, misalnya, harga chillernya mahal, bisa mencapai Rp 100 Milyar. Belum termasuk lampu dan peralatan lain yang perlu diganti agar lebih hemat energi. Investasi untuk mencapai hemat energi misalnya menghemat Rp 100 juta bisa kembali dalam waktu 2- 3 tahun, sementara peralatan yang dipakai bisa digunakan hingga 15 tahun. Jadi sisanya merupakan keuntungan bagi klien. EMI sudah memiliki daftar peralatan mekanikal dan elektrikal di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga dapat ditentukan sebelumnya berapa penghematan energi yang bisa dicapai jika menggunakan peralatan tersebut. ”Biasanya untuk bangunan penghematannya bisa dicapai 25-30 persen, kalau industri 15-20 persen, Mall dan Hotel bisa 25-30 persen. Jadi penghematannya cukup tinggi,” ujarnya.

Menurut alumnus Universitas Indonesia ini, peran hemat energi secara nasional cukup strategis. Bidang audit energi ke depan akan menjadi kebutuhan. Bayangkan jika penggunaan listrik yang saat ini dikelola oleh PLN sebesar 55.000 MW bisa dihemat 20 % saja, maka akan ada tambahan daya listrik secara nasional sebesar 11.000 MW, tanpa harus membangun pembangkit listri baru. Hal itu bisa dilakukan dalam tempo 6-9 bulan. Untuk keperluan rumah tangga saja bisa dihemat 10-15 persen. Menurut Aris, audit energi yang dilakukan saat ini memang masih banyak terkait dengan persyaratan Proper Lingkungan KLH, bagian dari audit lingkungan. Namun ke depan karena BBM tidak disubsidi lagi, harga listrik dan energi semakin mahal, maka mau tidak mau orang harus berpikir untuk menghemat energi. Bagaimana cara menghemat, harus melalui audit energi. Biaya energi dari setiap instansi mencapai 25-30 persen dari seluruh biaya operasional. Sementara biaya karyawan juga sekitar 30 persen. Untuk urusan personalia (HRD) sudah ada yang mengurusi, namun untuk urusan penggunaan energi belum ada yang mengurusi. Staf bidang energi biasanya digabung dengan staf M&E, padahal menghemat energi

PT. EMI (Persero)

bukan semata-mata urusan M & E. ”Mestinya perusahaan menempatkan orang-orang kompeten untuk bisa mengelola penggunaan energi. Seluruh Indonesia saat ini hanya sekitar 150 manajer energi, padahal kebutuhannya ribuan. Saat ini sudah ada asosiasi profesinya, yaitu Himpunan Ahli Konservasi Energi (HAKE),” paparnya. Bidang Konservasi Air Untuk bidang Konservasi Air bekerjasama dengan BUMD di bidang air atau PDAM. Kerjasama tersebut bisa dalam bentuk jasa konsultansi saja atau dalam bentuk BOT (BuildOperate-Transfer) atau KSO (Kerjasama Operasi) dimana EMI juga ikut menjadi investor di proyek tersebut. Proyek Konservasi Air yang saat ini sedang digarap misalnya di Surakarta, Bekasi, Surabaya, Kabupaten Badung- Bali (desalinasi). Untuk KSO biasanya berlangsung selama 10 tahun hingga 20 tahun. Dilihat dari kontribusi terhadap omzet, menurut Aris, bidang konservasi energi masih lebih besar, sekitar 60 %: 40 %. Namun ke depan bidang konervasi air akan lebih besar. Sehubungan dengan semakin besarnya peran BUMN dan BUMD dalam pengelolaan sumber daya air pasca pembatalan UU No 71/2004, maka EMI akan lebih memperluas di bidang SDA. Karena untuk

perusahaan BUMN, yang bergerak di bidang air hanya ada 3 perusahaan, yaitu Jasa Tirta I , Jasa Tirta 2, dan EMI. Sedangkan BUMD adalah P DA M di m a sing-m a sing daerah. Untuk Jasa Tirta sudah dibagi wilayahnya, yaitu Jasa Tirta 1 di wilayah Jawa Timur untuk Umbulan dan Brantas, sedangkan Jasa Tirta 2 wilayah Jati Luhur dan Jati Gede. ” Untuk EMI tidak ditentukan wilayah operasionalnya, jadi bisa beroperasi di seluruh Indonesia untuk pengolahan air permukaan, berupa air sungai, air selokan, air limbah dan air laut,” ungkapnya. Potensi pengolahan air bersih di pulau-pulau kecil bahkan di kapal-kapal sangat besar. Karena untuk menyuci kapal harus menggunakan air tawar, tidak bisa dengan air laut. Ada beberapa pengolahan air laut di atas kapal yang sudah direncanakan untuk kapalkapal Pelni, dengan kapasitas hingga 200 m3/hari. Untuk pengolahan air laut menjadi air tawar dulu bisa sekitar Rp 25 ribu/m3, namun sekarang bisa ditekan di bawah Rp 10 ribu/m3. Untuk air tawar yang bahan bakunya bagus biayanya sekitar Rp 600 – Rp 800 per m3, sedangkan jika bahan baku kurang bagus bisa mencapai Rp 2000/m3. Proses air laut menjadi air tawar memang lebih mahal, namun masalahnya di beberapa lokasi sumber air tawarnya tidak ada, sehingga

harus mengolah air laut. Beberapa PDAM bahkan sudah mengalami kesulitan untuk memperoleh air tawar sebagai air baku. Meskipun demikian secara ekonomis masih memungkinkan, karena PDAM menjualnya ke konsumen Rp 13.000 per m3. Di Kepulauan Seribu EMI telah membangun instalasi pengolahan air bersih, yang bisa langsung diminum dan kualitasnya tidak kalah dengan air minum kemasan yang dijual di pasaran. Proyek-proyek yang ditangani meliputi: 1. Telah Dilaksanakan: a. Pembangunan water treatment plant di UNSRI - Program CSR PT. Pertamina (Persero) b. Pembangunan Sea Water Reverse Osmosis di Pulau Panggang - Program CSR PT. PGN (Persero) c. Pembuatan Sistem Manajemen Energi pada kilang PHE berdasarkan ISO 50001:2011 di PT. Singgar Mulia. d. Konsultasi penerapan Sistem Manajemen Energi ISO 50001:2011 (Jogja dan Bali) di PT. Pertamina (Persero) e. Audit energi di PT. Bukit Asam (Persero) f. Audit energi di PT. Pertamina Geothermal Energy g. Audit energi di PT. Bumi Siak Pusako

h. Implementasi dan audit energi di PEMDA DKI Jakarta i. Implementasi dan audit energi di PT. Angkasa Pura II (Persero) Jakarta. Hasil retrofitting penerangan di Terminal 2 Angkasa Pura II Jakarta: Kualitas penerangan meningkat, biaya dihemat hingga hanya 30% j. Memanfaatkan kayu keras dan limbah kayu untuk pembuatan wood pellet k. Akan dibangun pabrik pembuatan wood pellet di Jawa Tengah dan Jawa Timur, melalui Sinergi BUMN. Benefit : Bahan baku pembangkit energi berbasis biomassa Permintaan wood pellet dari pasar internasional (Korea dan Jepang) 2. Sedang dan akan dilaksanakan: a. Instalasi Pengolahan Air di Dumai, Riau Pengolahan air payau menjadi air bersih untuk kapal dan masyarakat sekitar dermaga Bekerjasama dengan PRIMKOPAL Dumai . Kapasitas produksi 10 liter / detik b. Proyek pengolahan air di ITDC-Bali, c. Penghematan energi di PT Bukit Asam, PT Pupuk Kaltim, PT Semen Indonesia. d.

PT. EMI (Persero)

Energy Managemen Indonesia

Jl.Wolter Monginsidi No.6 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan Telepon : 62 21 7268881/82 Fax : 62 21 7268880 Website : www.energyservices.co.id Email : [email protected] Edisi 65: Januari ~ Maret 2016

INKINDO DKI

49

PT. EMI (Persero)

Audit Energi di Area Kerja PT. Pertamina Hulu Energi

CSR Pertamina untuk elektrifikasi daerah tertinggal. e. Pengembangan energi terbarukan bekerjasama dengan Pertamina, misalnya : mikor hidro, pembangkit listri tenaga Biomassa. Saat ini sedang membangun pabrik Biomasa di Purworejo-Jawa Tengah dan BangkalanMadura. f. Bentuknya seperti batu bara, tapi tidak menimbulkan polusi seperti batu bara. Bahan bakunya berupa kayu, sisa gergajian atau buangan industri kayu. Target omzet Rp 123 Milyar Dilihat dari kontribusi omzet, proyek BUMN lebih besar dibanding swasta dan Pemerintah (APBN) , yaitu BUMN: 70 %, APBN : 5 % dan Swasta: 25 %. Omzet perusahaan tahun 2014 Rp 14 Milyar. Menurut Aris, Kementerian BUMN mematok target tahun 2015 omzet EMI sebesar Rp 123 Milyar. Untuk mencapai target kenaikan omzet yang spektakuler tersebut, ia bertekad untuk lebih mengintensifkan bergerak di bidang sumber daya air dan implementasi efisiensi energi. Untuk meningkatkan penyediaan SDM dilakukan dengan outsourcing dan meningkatkan kualitas SDM yang ada sesuai bidangnya. Karyawan sekarang berjumlah 44 orang. Tahun depan akan buka cabung di Bali, Purworejo dan Madura

50

Majalah anggota

”Kita harus optimis untuk mencapai target omzet tersebut,” tegasnya. Ia menggambarkan bidang air dan energi itu seperti sembako. Artinya, ke depan tidak ada orang yang melepaskan keterkaitan dengan air dan energi. Apalagi energi yang dikembangkan termasuk jenis energi baru yang terbarukan. Ini merupakan bisnis masa depan. Pertamina, PGN dan para pemain batu bara akan kehabisan energi. Masalahnya karena minyak bumi diperkirakan akan bertahan hingga 12 tahun mendatang, sementara gas bumi hingga 30 tahun dan batu bara 60 tahun. Potensi energi terbarukan Indonesia cukup besar (lihat Tabel) Kembangkan Energi Laut EMI saat ini juga sudah mulai mengembangkan prototipe pembangkit listrik dengan energi arus bawah laut yang akan selesai tahun depan, dengan kapasitas 5 MW. Untuk satu pembangkit listrik tenaga arus laut ini bisa didesain dengan

kapasitas 200-500 MW. Potensi energi arus laut di Indonesia, menurut Aris Yunanto, cukup besar karena Indonesia diapit oleh dua benua, Samudera Hindia dan Pasifik. Dua Samudera ini setiap musim menyebabkan timbulnya air laut di bagian bawah, dari Samudera Hindia ke Pasifik dan sebaliknya. Banyaknya selat di Indonesia juga penyebab besarnya potensi energi laut di Indonesia. Pembangkit listrik energi laut di Negara-negara maju tidak berkembang karena tidak dilewati oleh dua samudera. Pengembangan energi laut ini bekerjasama dengan Irlandia, yang kondisinya kepulauan mirip Indonesia. Soviet, AS, dan Tiongkok tidak mengembangkan energy laut karena mereka merupakan Negara daratan. Jepang meskipun teknologinya punya tapi tidak mengembangkan energi laut karena tidak diapit oleh dua samudera. “Kita kaya energi, tapi miskin pengelolaan, Tapi ada negara lain yang miskin energi tapi kaya pengelolaan,“ ujarnya. Menghadapi MEA Dalam mengahadapi era MEA akhir tahun 2015, menurut Aris, tidak terlalu khawatir. Energi masuk dalam daftar negative list pemerintah, yaitu boleh masuk tetapi sahamnya tidak boleh mayoritas. Paling besar kepemilikan asing 49 persen, sehingga harus bekerjasama dengan perusahaan lokal. Terkait dengan kelangkaan tenaga ahi, menurutnya karena dunia industri selama

ini kurang bisa memberikan masukan kepada perguruan tinggi, untuk mencetak kualitas yang dibutuhkan. Supaya jasa konsultansi lebih bisa terjangkau sebaiknya ada interaksi antara Inkindo dengan perguruan tinggi tempat mencetak SDM konsultan. Perguruan Tinggi punya kurikulum, tapi problemnya tidak bisa diterapkan, untuk itu perlu penyesuaian kurikulum. Perlu ada komunikasi intensif antara perguruan tinggi dengan Inkindo. Konsultan jangan egois, ilmunya dipegang terus sementara kliennya tidak tahu apa-apa. Perlu di-create beberapa tenaga di pihak pengguna jasa yang bisa bertindak sebagai konsultan untuk pelengkap. Dengan demikian pekerjaan konsultan akan lebih ringan dan bisa menangani proyek lebih banyak. Selanjutnya dikemukakan Aris, diversifikasi dan konservasi energi perlu digiatkan. Sebanyak apapun pembangkit listrik atau kilang minyak baru dibangun, akan jadi sia-sia apabila penggunaan energi itu sendiri masih boros - menyebabkan kebutuhan energi tetap tinggi. Peningkatan suplai energi, terutama dari sumber energi terbarukan, harus disertai dengan upaya efisiensi dan konservasi energi. Efisiensi dan konservasi energi menjadi cara paling murah, paling mudah, dan paling hijau untuk menjaga ketersediaan energi.

Sumber Energi Terbarukan Indonesia Sumber Energi

Potensi

Terpasang

Geotermal Air Surya Biomassa

16.502 MW 75.000 MW 112.000 GWp 13.662 MWe

1.341 MW 7.059 MW 10 MWp 1.364 MWe

INKINDO DKI

Kegiatan Organisasi

Suasana Rapat DPP Harian Ke 11 di Cisarua, Bogor.

Suasana Rapat DPP Harian Ke 10, di Kantor Inkindo DKI Jakarta.

Edisi 65: Januari ~ Maret 2016

INKINDO DKI

51

Kegiatan Organisasi

Rapat Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) Inkindo DKI Jakarta dan acara perpisahan Ir. Ontoseno sebagai Anggota DKP Inkindo DKI Jakarta.

Suasana Penataran Kode Etik Inkindo.

52

Majalah anggota

INKINDO DKI

Kegiatan Organisasi

Penandatanganan MoU Program Hibah Bersaing antara LPJK DKI Jakarta dan DPP Inkindo DKI Jakarta.

Edisi 65: Januari ~ Maret 2016

INKINDO DKI

53

Kegiatan Organisasi

Suasana Audiensi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta.

Penandatanganan MoU para peserta sertifikasi kolektif ISO dan OHSAS Batch 1.

54

Majalah anggota

INKINDO DKI

Kegiatan Organisasi

Halal Bihalal 1436 H dan Sosialisasi Regulasi Jasa Konsultansi.

Edisi 65: Januari ~ Maret 2016

INKINDO DKI

55

Kilas Berita DPN Inkindo dalam acara Economic Chalanges di Metro TV bersama Menteri PUPR

Pendampingan sertifikasi ISO secara kolektif oleh INKINDO DKI Jakarta

Donor Darah Inkindo DKI Jakarta

56

Majalah anggota

INKINDO DKI

Majalah INKINDO DKI Jakarta Alamat Redaksi: Sekretariat DPP INKINDO DKI Jakarta Jl. Pertani No. 7 Duren Tiga Pancoran, Jakarta 12760 Telp. (021) 7942940 (hunting) Fax. (021) 7942941, e-mail: [email protected] www.inkindo-dki.org