TATA KELOLA KEAMANAN LAUT INDONESIA DALAM MENDUKUNG PROGRAM PENGEMBANGAN POROS MARITIM DUNIA
Oleh: Laksdya TNI Dr. Desi Albert Mamahit, M. Sc. Universitas Pertahanan Indonesia
Dipresentasikan pada Pertemuan Forum Rektor Indonesia 2015 Medan, 24 Januari 2015 Kampus Universitas Sumatera Utara
Outline Presentasi • Pengantar • Posisi Strategis Indonesia • Kondisi Keamanan Laut dan Permasalahannya • Kebijakan Maritim Berbasis Ekonomi dan Keamanan • Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Riset Maritim
• Penutup (Rekomendasi)
Pengantar
Pengantar • Peran penting Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim. • Indonesia memiliki kontribusi dalam konteks keamanan laut internasional. • Perlunya membangun visi Indonesia sebagai negara maritim. • Pentingnya jaminan keamanan laut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Posisi Strategis Indonesia
4 Posisi Strategis Indonesia Indonesia sebagai strategic junction Pelayaran Internasional Indonesia sebagai strategic fishing ground Indonesia sebagai strategic potential business
Indonesia sebagai strategic key partner bagi negara-negara besar
1. Indonesia sebagai strategic junction Pelayaran Internasional
Indonesia menjadi pintu gerbang dan jembatan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik.
2. Indonesia sebagai strategic fishing ground
3. Indonesia sebagai strategic potential business
4. Indonesia sebagai strategic key partner bagi negara-negara besar
Kondisi Keamanan Laut dan Permasalahannya
Potret Kondisi Keamanan Laut dan Permasalahannya
1. Kecenderungan Keamanan Laut
2. Disparitas Pembangunan Kelautan 3. Regulasi dan Kelembagaan 4. Infrastruktur pertahanan dan keamanan
1. Kecenderungan Keamanan Laut Maraknya aktifitas pencurian ikan (illegal fishing), masih terdapatnya sejumlah kekerasan di laut. International Maritime Bureau (IMB) di Malaysia: Peristiwa tindak kekerasan yang terjadi di perairan Indonesia 2013-2014 mengalami peningkatan. FAO: Kerugian Indonesia sebagai akibat dari praktek illegal fishing mengalami kerugian sebesar Rp 30 triliun/tahun. Banyak data yang dipublikasikan oleh asing terkait kejahatan di laut terlalu dibesar-besarkan.
2. Disparitas Pembangunan Kelautan
Keamanan laut tidak terlepas dari kebijakan dan strategi nasional yang melingkupi isu-isu penegakan hukum di laut, search and rescue, keselamatan navigasi, perlindungan perikanan, lingkungan, dan keimigrasian.
Perlunya fungsi penegakan hukum, pengamanan, dan keselamatan yang belum dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diatasi melalui lembaga atau badan keamanan laut yang kini sudah terbentuk.
Keterbatasan dukungan anggaran pertahanan dan keamanan juga menjadi salah satu permasalahan penting dalam meningkatkan kinerja keamanan laut.
3. Regulasi dan Kelembagaan Kapal Patroli
KRI UnKnown Ships
Manage Control SECURITY
Manage Control
TNI AL
DKP Control
Manage
Known Ships
Sea Resources
Manage
SAFETY
RESOURCE
Manage HUBLA
SHARING & KOLABORASI
3. Regulasi dan kelembagaan (lanjut) Menko Perekonomian dan Menko Kemaritiman
Menko Polhukam National Policy
Foreign Policy
Defense Policy
Military Strategy Land Strategy
Air Strategy
Joint Operations
Kemlu
Perdagangan
Economic Policy
Kemhan
DEKIN, Perikanan & Kelautan
Maritime Policy
Mabes TNI Bakamla Naval Strategy
Perhubungan
Maritime Commerce
Kekuatan Maritim Maritime Maritime Capabilities Capabilities
Military Military Operations
Maritime Strategy
Naval Operations
Civil Commercial operations
4. Infrastruktur Pertahanan dan Keamanan Tiga elemen penting terkait infrastruktur yang perlu ditingkatkan yakni: Pertama, penambahan unsur-unsur patroli yang berupa kapal dan pesawat pengintai/patroli maritim jarak sedang, lengkap dengan logistik di pangkalan depan/aju. Kedua, pengintegrasian infrastruktur sistem informasi dan komunikasi data keamanan laut. Ketiga, meningkatkan pembangunan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung kegiatan penegakan hukum di laut.
Kebijakan Maritim Berbasis Ekonomi dan Keamanan
Kebijakan Maritim Berbasis Ekonomi dan Keamanan yang Perlu Ditingkatkan 1. Pembangunan infrastruktur hub-seaport connectivity 2. Peningkatan industri jasa maritim 3. Modernisasi kekuatan pertahanan laut 4. Penguatan kerjasama keamanan maritim
1. Pembangunan Infrastruktur Hub-seaport Connectivity
Sumber: Perpres Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional Tri Achmadi - Anggota Tim Sislognas, Kemenko Perekonomian Prodi Transportasi Laut, FTK – ITS dalam presentasi Jompa (2014)
2. Peningkatan Industri Jasa Maritim Potensi Bioteknologi Rp400 T/th Potensi Minyak bumi Rp210.000.0 00.000/th
Potensi Perikanan Rp320 T/th
Pembangunan Industri Jasa Maritim Potensi Wilayah Pesisir Rp560 T
Transportasi Laut Rp200 T/th
Potensi Wisata Bahari Rp20 T/ th Sumber: Presentasi Jamaluddin Jompa dalam Seminar Transformasi Konsep Maritim Indonesia
3. Modernisasi Kekuatan Pertahanan Laut
4. Penguatan Kerjasama Keamanan Maritim
4. Penguatan Kerjasama Keamanan Maritim (Capacity Building)
Program Kuliah Kerja Luar Negeri (KKLN) Prodi Keamanan Maritim Unhan ke Naval Postgraduate School (NPS), Monterey, Amerika Serikat
Pengembangan SDM, Teknologi, dan Riset Maritim
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Riset Maritim
Penyiapan pusat-pusat pendidikan dan latihan kemaritiman Pembangunan kapasitas lembaga-lembaga bagi stakeholder kemaritiman Pengembangan jaringan dan teknologi sistem keamanan laut Peningkatan riset dalam dimensi keselamatan dan keamanan laut
Penutup
Penutup (Rekomendasi)
Perlunya mengembangkan kesadaran dan kapasitas lembaga maritim. Peningkatan kerjasama antarlembaga. Mengembangkan maritime security belt Nusantara. Mengembangkan kemampuan teknologi pertahanan nasional.
