TANTANGAN DIPLOMASI MARITIM INDONESIA MENUJU POROS MARITIM DUNIA
Shanti Darmastuti dan Emmy Farida Subekti
ABSTRACT Promoting the concept of Indonesia as the global maritime axis can be understood as a doctrine of comprehensive development, in order to increase the prosperity. Indonesia as the global maritime axis has five pillars, namely: rebuilding the maritime culture, preserve and manage marine resources, encouraging the development of infrastructure and maritime connectivity, maritime diplomacy, and build a maritime defense forces. Through maritime diplomacy, Indonesia invites other countries to cooperate in the field of marine and solve the problems at sea, such as illegal fishing, a violation of sovereignty, territorial disputes, piracy and marine pollution problems. Maritime diplomacy also aimed to intensify maritime cooperation among countries both bilaterally and multilaterally. Maritime diplomacy will play an important role in international relations. Keywords: maritime, diplomacy, cooperation berkomitmen untuk memperkuat kapabilitas
PENDAHULUAN Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)
angkatan
laut
untuk
mengamankan
berusaha untuk memulai sebuah doktrin
kebebasan navigasi dan perdagangan di laut
kebijakan luar negeri baru. Doktrin ini
tersebut. Untuk itu, pemerintah berencana
difokuskan pada perluasan kekuatan maritim
meningkatkan
Indonesia yang meliputi
Indonesia
perdagangan,
pembangunan
pelabuhan
infrastruktur
pengiriman
dan
maritim.
lainnya. Dengan demikian, Indonesia dapat
Landasan dari kebijakan baru tersebut
menjadi negara yang lebih terintegrasi ke
adalah bahwa Indonesia merupakan "titik
dalam perdagangan antara India dan lautan
tumpu" antara kekuatan Indian Ocean
Pasifik.
infrastruktur,
dan
keamanan
(yaitu, India) dan kekuatan Pasifik seperti
Untuk
menjadi
harus
negara
mampu
maritim,
China dan Amerika Serikat. Di samping itu,
Indonesia
memanfaatkan
kebijakan ini didasarkan pada keinginan
semua unsur kelautan di sekelilingnya untuk
untuk mewujudkan wilayah laut yang damai
kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa.
serta dapat membantu melindungi sumber
Indonesia juga harus mampu menghadirkan
daya alam laut. Dalam hal ini, Indonesia
kekuatan
keamanan laut yang memadai, 17
UPN "VETERAN" JAKARTA
semacam
Mempromosaikan konsep Indonesia
sea and coast guard, guna
menjaga keamanan perairan Indonesia dari
sebagai
berbagai tindak pelanggaran hukum.
dimengerti sebagai doktrin pembangunan
samping
itu,
Indonesia
harus
Di dapat
poros
menyeluruh
maritim
dunia
guna
dapat
meningkatkan
merespons dan turut mencari solusi atas
kemakmuran dan kesejahteraan di Indonesia
berbagai permasalahan keamanan maritim
melalui
kawasan. Sengketa perbatasan maritim yang
domain maritim. Pada dasarnya, komponen
hingga kini masih terjadi di antara sejumlah
geopolitik dalam agenda pembangunan ini,
negara
tuntas
merupakan panggilan untuk konseptualisasi
diselesaikan secara damai adalah salah satu
dari kepentingan vital Indonesia sebagai
permasalahan
negara kepulauan yang berada pada posisi
kawasan
dan
yang
belum
perlu
mendapatkan
pengembangan
di
ekonomi
perhatian serius (Simela Victor Muhammad:
strategis,
persimpangan
2014).
kekuatan utama di Indo-Pasifik.
dari
kepentingan
terhadap
pentingnya
Selanjutnya, pada KTT Asia Timur
Indonesia
sebenarnya
ke-9, Presiden Jokowi memaparkan konsep
bukan merupakan hal yang baru dalam
Indonesia sebagai poros maritim dunia
pemikiran strategis negara. Upaya pertama
dengan lima pilar, yakni: pembangunan
yang
untuk
kembali budaya maritim, menjaga dan
mengartikulasikan kebijakan strategis dalam
mengelola sumber daya laut, mendorong
Apresiasi geografi
maritim
dilakukan
Indonesia
geografi maritim adalah melalui Deklarasi
pengembangan
infrastruktur
dan
Djuanda 1957. Hal ini merupakan awal
konektivitas maritim, diplomasi maritim,
kelahiran Wawasan Nusantara atau doktrin
dan
kepulauan Indonesia, yang menjadi dasar
maritim. Ide utama dari poros maritim dunia
pemikiran geopolitik negara (Greta Nabbs
ini
Keller:
maritim Indonesia. Menegaskan kembali
2014).
Selanjutnya,
pemerintah
membangun
adalah
untuk
kekuatan
pertahanan
mendorong
Indonesia
sebagai
identitas
Indonesia pada tahun 1985 telah meratifikasi
pandangan
negara
UNCLOS III/1982 dengan mengeluarkan
kepulauan, Presiden Jokowi menghargai
UU No 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan
perairan sekitar kepulauan Indonesia sebagai
United Nations Convention on the Law of
potensi ekonomi dan kekuatan nasional,
the Sea yang ketiga.
bukan sebagai kerugian (Joko Widodo : 2014). 18
UPN "VETERAN" JAKARTA
Isu maritim di Asia Timur telah berkembang
dalam
berbagai
konteks
Elemen-elemen kunci dari kebijakan maritim Indonesia termasuk mendorong
termasuk politik, ekonomi, dan hukum
pertumbuhan
internasional. Secara khusus, negara-negara
pengembangan
industri
di Asia Timur membentuk struktur berlapis-
pengembangan
infrastruktur
lapis
serta meningkatkan kemampuan pertahanan
dari
masalah
yang
melibatkan
ekonomi
perikanan
dan
pelabuhan,
kedaulatan wilayah, pengembangan sumber
maritim
negara
daya maritim, delimitasi batas maritim, dan
masalah
kedaulatan
perlindungan
Kerawanan
elemen ini akan mendukung kebijakan
eskalasi konflik di laut beberapa tahun
menangani masalah keamanan, terutama
terakhir menjadi perhatian banyak negara di
yang berkaitan dengan Laut China Selatan.
lingkungan.
dan
melalui
tanggap
terhadap
teritorial.
Elemen-
Diplomasi maritim yang merupakan
kawasan Asia Timur. Hal ini misalnya terlihat dari terjadinya sengketa wilayah
salah
satu
pilar
dalam
yang melibatkan beberapa negara di Asia
Indonesia sebagai poros maritim dunia
Timur.
berkontribusi
untuk
mewujudkan
menciptakan
akan
perdamaian dan stabilitas regional dengan
menjadi abad maritim. Hal ini terlihat dari
menyelesaikan permasalahan-permasalahan
sebagian besar perdagangan global bergerak
di laut yang mempengaruhi perdagangan di
melalui laut serta sebagian besar penduduk
perairan Asia Timur. Wilayah Asia Timur
dunia hidup dalam 200 mil dari pantai.
sangat bergantung pada sektor kelautan
Karena itu, kemampuan negara dalam
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,
membuat dan mengimplementasikan visi
tetapi sampai saat ini, wilayah laut masih
yang jelas tentang isu-isu maritim akan
diwarnai dengan permasalahan sengketa
menentukan politik internasional abad ini.
maritim. Karena itu, diplomasi maritim
Melalui
Indonesia akan mencakup sejumlah inisiatif
Tampaknya
diplomasi
Abad
ke-21
maritim,
Indonesia
mengajak negara lain untuk bekerja sama di
untuk
bidang
negara-negara di Asia Timur.
kelautan
dan
mengatasi
permasalahan di laut, seperti illegal fishing,
membangun
Melalui
kepercayaan
diplomasi
antara
maritim,
pelanggaran kedaulatan, sengketa teritorial,
pemerintah Indonesia mengundang semua
pembajakan dan masalah polusi laut.
mitra untuk bekerja sama di sektor maritim. Diplomasi maritim juga ditujukan untuk 19
UPN "VETERAN" JAKARTA
mengintensifkan kerjasama maritim antar
oleh dua negara atau lebih mengenai batas
negara baik bilateral maupun multilateral.
laut, kerjasama maritim serta pertahanan.
Dalam hal ini, pemerintah mengintensifkan
Diplomasi
diplomasi untuk mencari dukungan dari
dimaksudkan untuk menyebabkan perang,
mitra regional dan internasional dalam
melainkan untuk memberikan isyarat kepada
upaya membangun infrastruktur maritim
negara sekutu dan lawan maksud dari
Indonesia.
Dengan
demikian
kebijakan
diplomasi
maritim,
pemerintah
melalui
maritim
maritim
biasanya
serta
tidak
kemampuan
dapat
pertahanan maritim suatu negara (Christian
menjaga kedaulatan negara dengan beberapa
Le Miere: 2014). Implikasi yang muncul
langkah
adalah
diantaranya:
1)
mempercepat
terwujud
melalui
jaminan,
negosiasi untuk menyelesaikan masalah
pencegahan, ataupun diplomasi koersif.
perbatasan dengan negara tetangga; 2)
Diplomasi
meningkatkan keamanan pulau-pulau terluar
mengarah ke perang. Oleh karena itu
dan 3) mengamankan sumber daya kelautan
diplomasi maritim merupakan alat yang unik
dalam wilayah perairan an Zona Ekonomi
dan berguna bagi pemerintah di seluruh
Eksklusif (ZEE). Karena itu, pemerintah
dunia guna mencapai kepentingannya.
maritim
sering
gagal
jika
akan bekerja sama dengan negara-negara
Diplomasi maritim di rancang oleh
mitra untuk mengelola dan mencari solusi
Presiden Jokowi untuk menangani sumber
sengketa teritorial dan maritim di kawasan.
konflik di laut. Menurut Jokowi, konflik-
Indonesia bekerja sama dengan negara-
konflik ini disebabkan oleh pencurian ikan,
negara mitra untuk menghilangkan sumber
pelanggaran batas kedaulatan, sengketa
konflik maritim seperti illegal fishing,
wilayah, pembajakan dan polusi. Upaya
pelanggaran kedaulatan, sengketa teritorial,
diplomatik, setidaknya dua hingga tiga tahun
dan kerusakan lingkungan laut.
ke depan cenderung fokus pada Indian Ocean Rim Association (IORA). Dengan
DIPLOMASI MARITIM DAN POROS
asumsi Indonesia akan menjadi ketua IORA
MARITIM DUNIA
pada bulan November 2015 dan akan ada
Diplomasi
maritim
merupakan
finalisasi batas maritim dengan negara
bagian penting dari doktrin maritim Presiden
tetangga.
Upaya
Indonesia
dalam
Jokowi. Diplomasi maritim sendiri adalah
memperbaiki hubungan dengan wilayah
negosiasi atau perundingan yang dilakukan
Samudera Hindia terjadi pada waktu yang 20
UPN "VETERAN" JAKARTA
• Mengintensifkan
tepat. Di mana IORA sekarang fokus kepada kemaanan dan pertahanan maritim, fasilitas
diplomasi
pertahanan.
manajemen
• Mengurangi persaingan maritim
perikanan, menejemen potensi bencana,
antara negara-negara besar dan
teknologi dan sains, kerjasama pendidikan
membantu penyelesaian sengketa
dan
regional.
perdagangan
dan
turisme,
investasi,
serta
pertukaran
budaya.
Indonesia kemungkinan akan memanfaatkan posisinya
sebagai
ketua
November
2015)
peningkatan
perhatian
IORA
untuk
(pada
membawa
regional
kepada
doktrin maritimnya (Mervyn Piesse: 2015).
Dalam RSiS policy report dijelaskan bahwa untuk
meningkatkan
perwakilan
diplomatik di wilayah ini, pemerintah Indonesia akan melakukan kebijakan seperti: (i) konsolidasi kepemimpinan Indonesia
Sebagai langkah komitmen untuk
dalam ASEAN; (ii) memperkuat sentralitas
mempromosikan identitas Indonesia sebagai
dan kerjasama dalam kelompok regional;
negara
kepulauan
(iii)
maritim
dunia,
dan
menjadi
pemerintah
diplomasi
dan
kerjasama
Kebijakan
luar negeri
poros
membangun
arsitektur
keamanan
melakukan
regional untuk menghindari munculnya
internasional.
kekuatan lebih besar; (iv) pendalaman dan
dan
pertahanan
mengembangkan
kemitraan
strategis
Indonesia akan diimplementasikan melalui
bilateral; (v) pengelolaan dampak integrasi
lima kunci aksi, yakni (Joko Widodo: 2014):
ekonomi regional dan perdagangan bebas
• Diplomasi
maritim
untuk
pada kepentingan ekonomi nasional; dan
penyelesaian
(vi) mempromosikan kerjasama maritim
sengketa perbatasan Indonesia,
yang luas, khususnya di bawah kerangka
termasuk perbatasan darat dengan
IORA.
10 negara tetangga.
adalah prioritas utama kebijakan luar negeri
mempercepat
• Menjaga
Melindungi kedaulatan teritorial
NKRI,
Indonesia. Untuk tujuan itu, pemerintah
kedaulatan dan keamaan maritim,
tampaknya bertekad untuk menegakkan
dan kesejahteraan pulau terluar.
kedaulatan
keutuhan
• Mengamankan sumber daya alam Indonesia
di
Ekonomi (ZEE).
Zona
Ekslusif
teritorial
terhadap
setiap
gangguan dan mengintensifkan diplomasi untuk menyelesaikan konflik perbatasan dengan negara-negara tetangga.
21
UPN "VETERAN" JAKARTA
Pengembangan kemitraan strategis
internasional, yakni: KTT APEC, KTT
yang bersifat bilateral dapat dilihat dari
ASEAN, dan G-20 dengan memperkenalkan
upaya pembentukan
high-level bilateral
poros maritim sebagai landasan infrastruktur
maritime forum antara pemerintah Indonesia
dan pembangunan Indonesia. Diplomasi
dan
maritim
pemerintah
Jepang.
Inisiatif
ini
tersebut
dilakukan
untuk
merupakan bagian dari upaya kedua negara
merealisasikan maritime interconnectivity
untuk
memperkuat
kemitraan
strategis
yang membutuhkan biaya yang sangat besar.
secara
keseluruhan.
Hal
menandai
Diharapkan melalui diplomasi ini, Indonesia
ini
kedua
negara
untuk
dapat menarik minat investor negara-negara
memperkuat
kemitraan
strategis
dalam
anggota forum tersebut. Selain hal tersebut,
kerjasama
maritim.
Japan-Indonesia
pemerintah juga fokus melakukan ratifikasi
Maritime Forum yang ditujukan untuk
terhadap seluruh perjanjian yang telah
memperkuat dan mempercepat kerjasama
disepakati
maritim antara lain dalam keselamatan dan
persoalan kemaritiman untuk menjalankan
keamanan
diplomasi maritim dengan berpedoman pada
adanya
upaya
maritim,
promosi
industri
maritim, sebagai salah satu pilar penting
Indonesia
terkait
dengan
UNCLOS. Kementerian Luar Negeri Indonesia
menuju meningkatkan hubungan kerjasama akan
juga melakukan upaya terkait konsep poros
dengan
maritim dunia, antara lain dengan menyusun
memperkuat kapasitas untuk keselamatan
prosedur standar operasi (SOP) dan "rules of
maritim, galangan kapal dan pengiriman
engagement"
industri,
wilayah-wilayah
bilateral.
Kedua
meningkatkan
belah
pihak
kerjasama
serta
meningkatkan
langkah-
(aturan
keterlibatan)
maritim
yang
bagi belum
langkah untuk keselamatan lalu lintas
disepakati batas-batasnya (Sandro Gatra:
maritim.
2015)
dilakukan
Dalam
kerjasama
ini
akan
. Capaian yang telah diraih berkenaan
beberapa macam kerjasama
hal ini adalah adanya kesepakatan tiga
teknis seperti pengiriman ahli, penyediaan
segmen perbatasan maritim baru dengan
peralatan dan bantuan keuangan (Prashanth
Singapura
Parameswaran: 2015).
Kejelasan dan kepastian batas maritim serta
Sementara upaya-upaya diplomasi
dan
Filipina
tahun
2014.
kepemilikan pulau terluar akan membantu
maritim telah dilakukan oleh Presiden
mempromosikan
Jokowi
pengiriman, perikanan, dan pengembangan
secara
lugas
di
tiga
forum
kerjasama
dalam
22
UPN "VETERAN" JAKARTA
sumber daya maritim lainnya. Kepastian
Di sisi lain, Indonesia juga dituntut
batas maritim juga penting terkait dengan
untuk dapat memanfaatkan semua mesin
penegakan
contoh,
diplomatiknya untuk menarik investasi dan
ilegal.
pendanaan dari negara-negara mitra untuk
hukum.
peneggelaman
Sebagai
kapal
nelayan
Indonesia sangat tegas dalam implementasi
pembangunan
kebijakan terkait penangkapan ikan illegal,
galangan kapal dan industri perikanan.
karena Indonesia yakin bahwa kapal asing
Karena itu, Indonesia perlu mengembangkan
banyak yang melanggar batas kedaulatan
cetak
wilayah Indonesia. Hal semacam ini juga
pedoman diplomasi maritim. Cetak biru ini
dilakukan oleh negara-negara lain yang
harus menjadi referensi bagi para diplomat
menerapkan tindakan tegas terhadap nelayan
untuk menentukan dengan negara apa dan
Indonesia yang menangkap ikan di wilayah
dalam kerjasama maritim di sektor apa yang
mereka.
harus dipromosikan.
Untuk
diplomatik
yang
menghindari
insiden
tidak
nelayan
perlu,
biru
infrastruktur
maritim
maritim,
Indonesia
sebagai
Diplomasi Indonesia terlihat fokus
Indonesia harus menyadari batas maritim
dalam
antara Indonesia dan negara tetangga.
maritim dunia. Permasalahan seperti belum
Memberikan
nelayan
adanya diplomasi nyata terkait permasalahan
merupakan bagian integral dari upaya
Selat Malaka serta masalah perbatasan yang
diplomasi maritim Indonesia.
masih terjadi dengan 10 negara, merupakan
informasi
kepada
mempromosikan
konsep
poros
mengenai
pokok permasalahan yang harus dilakukan
keamanan juga dilakukan melalui mediasi
negosiasi dengan negara-negara tetangga.
konflik territorial Laut China Selatan.
Hal ini perlu segera dilakukan untuk
Indonesia dan anggota ASEAN lainnya yang
menunjukkan kedaulatan Indonesia atas
tidak memiliki klaim atas wilayah yang
lautnya
disengketakan
maritim.
Sementara
diplomasi
dapat
memainkan
peran
dan
posisinya
sebagai
poros
mediator. Jika Indonesia ingin menjadi poros maritim di kawasan tersebut, perlu
DIPLOMASI MARITIM INDONESIA
dilakukan penekanan potensi konflik di Laut
KE DEPAN
China Selatan sebanyak mungkin melalui diplomasi.
Konsep Indonesia sebagai poros maritim
dunia
merupakan
orientasi
kebijakan luar negeri Indonesia yang bagus 23
UPN "VETERAN" JAKARTA
secara teori (Nelson Brad: 2015). Secara
Selanjutnya, pemerintah, khususnya
keseluruhan, dengan mencoba melindungi
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), harus
kedaulatan
meningkatkan
memiliki para diplomat yang piawai dan
melawan
handal melihat ketentuan-ketentuan dalam
serta
UNCLOS ketika melakukan perundingan.
Indonesia,
pertahanan
maritimnya,
pembajakan
secara
meningkatkan
regional,
konektivitas
di
dalam
Ketentuan
dalam
UNCLOS
harus
Indonesia merupakan tujuan yang berfaedah.
diterjemahkan secara cermat dan tepat
Bila dikombinasikan dengan keamanan,
ketika bernegosiasi. Pemerintah juga harus
ekonomi,
memiliki
dan
soft
power-nya,
dapat
unit
pendukung
bagi
proses
mengangkat status dan posisi Indonesia di
diplomasi sehingga amunisi saat berunding
dunia.
tidak Namun, ketika bergeser dari teori ke
kalah
Pemerintah
dengan harus
negara
memiliki
tetangga. kepiawaian
mengimplementasikan
dalam mengelola publik di Indonesia agar
kebijakan ini akan menghadapi banyak
hasil negosiasi dapat diterima dan tidak
hambatan.
menuai kritikan.
praktek,
dalam
Indonesia tombak
Dalam
diplomasi
khususnya promosi
dihadapkan
pada
yang
poros
maritim merupakan
maritim
beberapa
dunia
tantangan.
Hal
tersebut
mengingat
diplomasi
memainkan
peranan
perlu
diperhatikan
maritim penting
akan dalam
Diplomasi yang efektif akan menjadi bagian
hubungan antarbangsa. Khususnya dalam
geostrategi dalam memperkuat geopolitik
persinggungan
Indonesia (Ribut Lupiyanto: 2015). Forum
kepentingan
internasional
bilateral
persoalan jurisdiksi hukum internasional di
merupakan media diplomasi efektif untuk
lautan. Diplomasi maritim menjadi relevan
merealisasikan peta jalan menuju poros
ketika situasi dan kondisi akibat ancaman
maritim dunia. Dalam prosesnya beberapa
politik berbagai pihak terus berlangsung. Di
kendala muncul. Seperti, konsep poros
sisi lain, setiap negara harus
maritim Indonesia masih terbatas sebagai
mempertahankan kerja sama yang erat di
sebuah konsep. Pemerintah tidak memiliki
bidang perdagangan dan investasi. Dalam
strategi bagaimana pengimplementasian atas
perspektif ini, perlu disadari bahwa kekuatan
konsep tersebut.
diplomasi maritim merupakan denominator
dan
pertemuan
krusial kedaulatan
tarik-menarik nasional
dan
tetap
yang meredam keinginan untuk melakukan 24
UPN "VETERAN" JAKARTA
konflik. Hal ini harus didukung oleh kondisi
dimensi, di mana kemitraan dengan negara-
regional yang damai dan stabil. Diplomasi
negara lain dapat dibina. Pertama harus
maritim perlu dirumuskan secara benar
memastikan bagaimana Indonesia diberikan
sesuai dengan nuansa abad ke-21 ataupun
kedaulatan penuh atas wilayah perairannya
mengikuti
hukum
beserta hak-hak berdaulat atas sumber daya
internasional sehingga tidak dengan mudah
alam di zona ekonomi eksklusif. Ini telah
berubah menjadi gunboat diplomacy (Rene
diakui dalam hukum internasional Konvensi
L Pattiradjawane: 2015)
PBB tentang Hukum Laut 1982. Meskipun
nilai
dan
norma
Seperti yang dijelaskan sebelumnya,
Indonesia telah menetapkan batas maritim
dalam menjalankan diplomasi maritim ke
sendiri sesuai dengan hukum internasional,
depan, Indonesia akan menghadapi masalah
menggambarkan
yang sifatnya mendasar, seperti arti akan
membutuhkan negosiasi dengan negara-
poros maritim itu sendiri yang masih
negara tetangga. Kepastian batas maritim
memiliki banyak definisi, tidak adanya
juga penting dalam penegakan hukum.
sturktur
Kedua adalah dimensi keamanan. Indonesia
kebijakan
yang
komprehensif,
batas
maritim
masih
diplomasi yang dilakukan tidak bersifat
tidak
substansial, serta kemampuan para diplomat
dinamika kelautan dan aktivitas ekonomi
akan konsep poros maritim. Pemerintah
antara dua benua dan dua samudera, tetapi
dituntut untuk memperjelas makna dari
juga harus mengambil tanggung jawab
poros
besar. Jika Indonesia ingin menjadi pusat
maritim
membuat berdasar
tersebut
skema pada
dan
kemudian
komprehensif
posisi
yang
Indonesia
dalam
hanya
kegiatan
bertindak
maritim
pemerintah
di
Indonesia
sebagai
kawasan, harus
pusat
maka
menjamin
diplomasi maritim, permasalahan yang harus
bahwa wilayah perairan Indonesia aman.
segera
Ketiga adalah dimensi kemakmuran. Hal ini
diatasi
seperti
konflik
wilayah
perbatasan, serta timbal baliknnya bagi
menunjukkan
kawasan.
meningkatkan perekonomian tidak hanya
bahwa
Indonesia
dapat
Berdasarkan kondisi tersebut, dalam
dengan mengambil keuntungan dari sumber
menjalankan diplomasi maritim, kelautan
daya kelautan tetapi juga dari dinamika
secara
maritim dan interaksi di kawasan Asia-
inheren
harus
dilihat
secara
multidimensi dan multisektor. Titik tumpu maritim
harus
ditafsirkan
dalam
Pasifik (Darmansjah Djumala: 2015).
tiga 25
UPN "VETERAN" JAKARTA
Sehubungan
batas-batas
meja perundingan lebih dari 20 kali sejak
maritim, negara di seluruh dunia mungkin
tahun 2005, ketika kasus Ambalat pertama
memiliki masalah batas-batas yang belum
kali muncul. Mengingat betapa sensitif
terselesaikan
yang
masalah ini, tampaknya batas maritim
berdekatan. Batas maritim yang belum
dengan Malaysia menjadi prioritas pertama
terselesaikan merupakan masalah besar yang
untuk Indonesia. Ini termasuk batas maritim
harus
Masalah
di Selat Malaka (ZEE), Selat Singapura (laut
karena
teritorial), Laut Cina Selatan (ZEE), dan
memiliki hubungan erat dengan perdamaian,
Laut Sulawesi (laut teritorial, ZEE dan
stabilitas dan keamanan internasional. Batas
landas
maritim yang belum terselesaikan harus
memprediksi berapa lama waktu yang
dikelola dengan hati-hati sehingga tidak
dibutuhkan untuk satu segmen dari negosiasi
menimbulkan ketegangan antar negara dan
batas
masalah politik dalam negeri. Tumpang
penyelesaian
tindih kawasan maritim yang menyebabkan
Malaysia, Indonesia juga telah membuat
perselisihan selalu menjadi topik yang
kemajuan dengan Palau (Samudera Pasifik)
paling
masalah
dan Filipina (Laut Sulawesi). Sejumlah
Tenggara.
negosiasi telah dilakukan antara Indonesia
Keyakinan historis dan sumber daya laut
dan dua negara tetangganya dalam dua tahun
menjadi alasan utama di balik sengketa ini.
terakhir. Sementara itu, batas negosiasi
dengan
segara
perbatasan
negara
diselesaikan.
menjadi
menarik
keamanan
dengan
penting
pada
maritim
di
daftar Asia
Banyak negara memiliki perbatasan maritim Konvensi
yang PBB
dibentuk tentang
sesuai
dengan
Hukum
Laut
kontinen).
maritim
maritim
Tidak
akan batas
dengan
mudah
selesai. maritim
Timor
untuk
Selain dengan
Leste
sedang
menunggu finalisasi batas tanah. Delimitasi maritim dengan Australia sudah selesai
(UNCLOS), negara pantai berhak atas batas
tetapi tidak menjamin akan bebas masalah.
maritim termasuk laut teritorial (sampai
Masalah batas maritim tidak lagi merupakan
12nm), zona tambahan (24nm), Ekonomi
cara menggambar garis tapi bagaimana
Eksklusif zone (ZEE) (200nm) dan landas
mengelola batas yang ada serta memastikan
kontinen (350nm atau lebih). Terkait dengan
bahwa
batas maritim ini, Indonesia dan Malaysia
diminimalkan
secara intensif telah melakukan negosiasi
(Made Andi Arsana: 2011)
penyeberangan atau
bahkan
perbatasan dihilangkan
batas maritim dan telah resmi bertemu di 26
UPN "VETERAN" JAKARTA
permasalahan
Sebagai negara maritim maka Indonesia
perbatasan maritim, pemerintah Indonesia
akan mendorong konsep poros maritim
membuat
dunia dan kerja sama maritim dengan
Dalam
menyikapi
utusan
khusus
untuk
mengeksplorasi isu-isu maritim sebagai awal
beberapa
untuk diskusi yang lebih formal di masa
(republika: 2015).
depan.
Perselisihan
perbatasan
negara
kepulauan
lainnya
Peningkatan kerjasama internasional
maritim
antara Indonesia dan Malaysia merupakan
juga
permasalahan yang "lama dan kompleks".
ancaman
Sebagai langkah pertama untuk mengurangi
keamanan maritim membutuhkan kerjasama
ketegangan
internasional
maritim,
kedua
pemimpin
dibutuhkan
dalam
keamanan
menanggulangi
maritim.
karena
Ancaman
ancaman
tersebut
sepakat bahwa nelayan yang bergerak ke
bersifat transnasional. Kejahatan maritim
perairan yang disengketakan akan diusir
transnasional melibatkan aktivitas yang
tanpa tindakan hukum, sementara mereka
bermotif
yang hadir secara ilegal di perairan Malaysia
penyelundupan,
atau Indonesia akan ditangkap dan akan
Kejahatan maritim transnasional memiliki
menghadapi langkah hukum
konsekuensi keamanan substansial. Selain
Dalam
rangka
mengoptimalkan
itu,
ekonomi
seperti
dan
memiliki
migrasi
efek
yang
antar-negara
dan
memperburuk
akan berupaya meningkatkan diplomasi
kekerasan politik non-state.
maritim
Guna Indonesia,
menyelesaikan pemeritah
batas telah
ilegal.
sinergis
diplomasri maritim, pemerintah Indonesia
perbatasan.
konflik
pembajakan,
Perubahan struktural, normatif, dan ekonomi
dalam
sistem
regional
menyusun roadmap perundingan perbatasan.
memungkinkan
Saat ini, diplomasi perbatasan Indonesia
maritim
telah meraih beberapa capaian, salah satunya
kerjasama yang lebih besar terjadi karena
kesepakatan tiga segmen perbatasan maritim
didorong oleh beberapa hal, diantaranya: 1)
baru dengan Singapura dan Filipina pada
kepekaan terhadap wilayah kedaulatan yang
tahun 2014.
meningkat,
Pemerintah Indonesia juga
yang
2)
kerjasama lebih
besar.
adanya
keamanan Perubahan
kepentingan
akan mendorong terbentuknya berbagai
kekuasaan extraregional; 3) meningkatnya
kerja sama, baik bilateral maupun regional,
prevalensi norma kerjasama; 4) upaya
untuk mewujudkan keterhubungan maritim
meningkatkan sumber daya negara, dan 5)
dan memfasilitasi pengembangan jalur laut.
meningkatkan prioritas keamanan maritim. 27
UPN "VETERAN" JAKARTA
Kelima faktor tersebut merupakan konsep
bidang
analisis
untuk
perikanan dan pelestarian lingkungan bahari
menggambarkan adanya kebutuhan untuk
juga perlu untuk ditingkatkan. Pada tingkat
saling melengkapi.
bilateral,
yang
digunakan
infrastruktur
maritim,
kerjasama
energi,
maritim
perlu
banyak
dikembangkan dalam kerangka kemitraan
masalah dalam menjaga dan memberikan
strategis dan komprehensif dengan negara
keamanan di wilayah laut. Peningkatan
sahabat. Diplomasi maritim Indonesia juga
kerjasama dengan negara lain diperlukan
difokuskan pada upaya untuk mempercepat
karena
pembangunan infrastruktur dan konektivitas
Indonesia
menghadapi
perairan
kepulauan
Indonesia
menjadi jalur laut paling signifikan dari
(Kemenlu: 2015). Setidaknya terdapat dua prioritas
transportasi dan komunikasi internasional. sebelumnya,
diplomasi maritim yang perlu diperhatikan
kerjasama internasional diperlukan dalam
oleh pemerintah diantaranya, yaitu dalam
menyikapi permasalahan keamanan maritim.
penetapan
Seperti misalnya, kerja sama pemberantasan
peran yang lebih penting dalam menyikapi
IUU Fishing serta people-smuggling perlu
masalah Laut Cina Selatan. Sehubungan
menjadi
dengan batas maritim ini, terdapat batas-
Seperti
yang
dijelaskan
perhatian
Indonesia.
politik
Memperkuat
luar
negeri
kerjasama
batas
batas di laut dan memainkan
yang
belum
diselesaikan
oleh
keamanan maritim baik bilateral, regional,
pemerintah Indonesia, yaitu (XUE Song:
maupun multilateral, harus tetap dalam
2015):
kerangka kepentingan nasional yang telah
• Laut Teritorial: Malaysia, Filipina
ditetapkan.
dan Timor Leste
Pertahanan maritim Indonesia akan
• Contiguous zone: Indonesia belum
lebih mudah jika peran diplomasi kelautan
menandatangani
lebih diperkuat lagi, sesuai dengan kondisi
dengan negara manapun
perjanjian
fisik Indonesia sebagai negara kepulauan.
• Zona Ekonomi Eksklusif: India,
Karena itu, diplomasi perbatasan perlu untuk
Thailand, Malaysia, Palau, dan
lebih ditingkatkan pada tahun 2015. Khusus
Vietnam
untuk penyelesaian batas maritim, Indonesia
• Continental shelf: Filipina
menyusun roadmap perundingan perbatasan.
Pada bulan Februari 2015, pemerintah telah
Kerja sama regional dan internasional di
melakukan negosiasi diplomatik dengan 28
UPN "VETERAN" JAKARTA
Malaysia di perbatasan laut teritorial. Kedua
maritim
belah pihak telah sepakat
mengembangkan
untuk
menunjuk
"mengadakan
utusan
telah sepakat khusus
pembicaraan
untuk
penjajakan".
dunia
juga
ditujukan
ekonomi
Indonesia
dengan
konektivitas
nasional,
untuk kelautan
meningkatkan efisiensi,
dan
Sementara, pemerintah Indonesia juga harus
pertumbuhan. Visi ini memiliki lima pilar.
segera
Melalui
menyelesaikan perbatasan landas
kontinen
dengan
pemerintah
Filipina.
berinisiatif
Meskipun aktif
untuk
visi
tersebut,
Indonesia
akan
meningkatkan
otoritas
nasional
pada
wilayah perairannya, reorientasi persepsi
menyelesaikan sengketa perbatasan dengan
ancaman
dan
strategi
negara tetangga, namun tidak segera diikuti
meningkatkan kemampuan angkatan laut,
dengan negosiasi substansial. Pada isu Laut
dan
China Selatan, pemerintah telah menyatakan
infrastruktur maritim.
mendorong
investasi
keamanan,
di
bidang
Guna mewujudkan visi tersebut,
niat beberapa kali untuk menjadi "mediator" antara China dan ASEAN. Keinginan ini
pemerintah
dilatarbelakangi oleh beberapa hal, seperti:
mengoperasionalkan konsep poros maritim
1)
dunia
Indonesia
sering
dianggap
sebagai
akan
dengan
berusaha
meningkatkan luar
otoritas
pemimpin informal ASEAN; 2) Indonesia
kebijakan
tidak mengklaim untuk setiap wilayah
reposisi Indonesia dalam urusan global.
sengketa di Laut China Selata; 3) Indonesia
Indonesia
tetap netral dalam sebagian besar urusan
mempromosikan identitas Indonesia sebagai
internasional.
negara kepulauan melalui diplomasi dan
telah
negeri
untuk
berkomitmen
dan
untuk
kerjasama internasional. Sebagai negara kepulauan, Indonesia
PENUTUP Menekankan
posisi
geografis
akan berupaya mengamankan kepentingan
strategis Indonesia dan pentingnya lautan
maritim sebagai fokus kebijakan luar negeri.
luas di Indonesia, Presiden Indonesia Jokowi
Dalam hal ini, pemerintah akan terus bekerja
telah membuat visi maritim baru untuk
sama
Indonesia. Visi baru ini dimaksudkan untuk
menyelesaikan permasalahan batas maritim.
memaksimalkan peran Indonesia sebagai
Melalui
"poros maritim dunia" antara dua samudera.
pemerintah
Mewujudkan Indonesia
kedaulatan maritim dan hak-hak kedaulatan,
sebagai poros
dengan
negara
diplomasi dapat
tetangga
maritim,
untuk
diharapkan
mempertahankan
29
UPN "VETERAN" JAKARTA
melindungi sumber daya laut, dan menjamin
sama
keamanan
menghilangkan sumber konflik maritim
serta
keselamatan
laut.
Di
dengan
beberapa
samping itu, pemerintah akan memainkan
seperti
peran aktif dalam mencari solusi pada
kedaulatan,
sengketa
sengketa
kerusakan
lingkungan
Laut
China
Selatan
serta
menciptakan stabilitas di wilayah tersebut. Melalui
fishing,
untuk
pelanggaran
teritorial, laut.
dan
Dengan
mengoptimallan diplomasi maritim, maka
maritim,
setidaknya dapat tercapai dua tujuan, yaitu:
semua mitra untuk
Pertama, menjamin keamanan dan kedua,
diplomasi
pemerintah mengajak
illegal
negara
bekerja sama di sektor maritim. Dalam hal
secara
ini,
perbatasan dan melakukan mediasi sengketa
pemerintah
akan
berupaya
untuk
mengintensifkan kerjasama maritim. Di samping
itu,
pemerintah
aktif
menyelesaikan
sengketa
batas wilayah antarnegara.
juga
mengintensifkan diplomasi untuk mencari
REFERENSI
dukungan
Gatra, Sandro, “Menlu: Diplomasi untuk
dari
internasional
mitra dalam
regional upaya
dan untuk
Lindungi
Kedaulatan
membangun infrastruktur maritim Indonesia.
Indonesia”,
Kompas,
Karena itu, diplomasi maritim dilakukan
Januari 2015.
Wilayah Kamis
8
maritim
Keller, Greta Nabbs, “ Strategic Clarity,
Indonesia dengan beberapa langkah seperti:
Political Uncertainty: Prospects for
1)
Defence
and
Security
under
menyelesaikan masalah perbatasan dengan
President
Joko
Widodo”,
Perth
negara tetangga; 2) Meningkatkan keamanan
USAsia Centre, 2014.
untuk
memastikan
Mempercepat
kedaulatan
negosiasi
dalam
pulau-pulau terluar, dan 3) Mengamankan sumber
daya
kelautan
dalam
wilayah
perairan dan Zona Ekonomi Eksklusif
Kementerian Luar Negeri, “Pernyataan Pers Tahunan
Menteri
Luar
Negeri
Republik Indonesia”, 2015 Le Miere, Christian, “Maritim Diplomacy in
(ZEE). Diplomasi maritin juga dilakukan untuk bekerja sama dengan beberapa negara untuk mengelola dan mencari solusi bagi
the
21st
Century:
Drivers
and
Challenges, Routledge, 2014 Muhammad,
Simela Victor,
sengketa teritorial dan maritim di kawasan.
Menuju
Dalam hal ini, pemerintah melakukan kerja
dalam
Poros Info
“Indonesia
Maritim Singkat
Dunia”, Hubungan 30
UPN "VETERAN" JAKARTA
Internasional
Vol,
VI
No.21
/I/P3DI/November/2014.
mercury.ethz.ch/.../PR150409_Indon esias-Mariti...
Nelson, Brad and Yohanes Sulaiman, “The
Lupiyanto, Ribut, Kolom Opini “Menguji
Implications of Jokowi’s Global
Geostrategi
Maritim
diakses
Axis”,
dalam
Strategic
Review, April-Juni 2015.
Konstitusi,”
Indonesia”, dari
http://waspadamedan.com/index.php
Widodo, Joko “Di Bawah Kehendak Rakyat da
Maritim
pidato
inagurasi
?option=com_content&view=article &id=40414:menguji-geostrategi-
presiden di MPR-RI, 20 Oktober
maritim-
2014.
jokowi&catid=59:opini&Itemid=21
Widodo, Joko dan Jusuf Kalla, “Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat,
Mandiri,
Berkepribadian:
Visi,
Misi,
5 Parameswaran,
Prashanth, “Japan and
dan
Indonesia:
dan
Forum?”,
Program Aksi”, Mei 2014.
A
New
Maritime
diakses
dari
http://thediplomat.com/2015/03/japa
Arsana, Made Andi, “Predicting Indonesia’s maritime boundaries”, diakses dari http://www.thejakartapost.com/news/
n-and-indonesia-a-new-maritimeforum/ Pattiradjawane,
Rene L,
“Diplomasi
2011/12/22/predicting-indonesia-s-
Maritim Tahun Kambing”, diakses
maritime-boundaries.html
dari
Djumala, Darmansjah, “ Diplomacy for
http://nasional.kompas.com/read/201
Maritim Fulcrum”, Jakarta Post, 9
5/02/19/13124041/Diplomasi.Mariti
Februari
m.Tahun.Kambing
2015,
diakses
dari
http://www.thejakartapost.com/news/
Piesse, Mervyn, “The Indonesian Maritim
2015/02/09/diplomacy-maritim-
Doctrine: Realising the Potential of
fulcrum.html
the
Gindarsah,
Iis
dan
Adhi
Priamarizki,
Ocean”,
diakses
dari
http://www.futuredirections.org.au/p
“Indonesia’s Maritime Doctrine And
ublications/indian-ocean/2087-the-
Security Concerns”, diakses dari
indonesian-maritime-doctrine-
RSiS
realising-the-potential-of-the-
Policy
Report,
ocean.html 31
UPN "VETERAN" JAKARTA
Song, XUE, “Indonesia’s Worlds Maritime
“Diplomasi
RI
Berkarakter
Maritim”,
Axis Vision under Jokowi”, diakses
diakses
dari
http://www.republika.co.id/berita/ko
http://www.futurecenter.ae/en/analys
ran/internasional-
.php?analys=480, 2015
koran/15/01/09/nhwmgl20-
dari
diplomasi-ri-berkarakter-maritim
32
UPN "VETERAN" JAKARTA
