PERCEPATAN PENCAPAIAN VISI INDONESIA POROS MARITIM DUNIA DENGAN KERANGKA KERJA MARITIM DAERAH (KKMD) Sub : Contoh Provinsi Maritim Maluku

PERCEPATAN PENCAPAIAN VISI “INDONESIA POROS MARITIM DUNIA” DENGAN KERANGKA KERJA MARITIM DAERAH (KKMD) Sub : Contoh Provinsi Maritim Maluku Flash Back Sudah tiga puluh satu bulan pencanangan visi “Indonesia poros maritim dunia” dideklarasikan oleh presiden Joko Widodo dan berbagai kebijakan dan program pembangunan telah diambil untuk mencapai visi tersebut, namun hasilnya belum nampak signifikan. Pencanangan visi tersebut dimulai pada saat pelantikan beliau tanggal 20 Oktober 2014, bahwa “samudera, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradapan kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera, memunggungi selat dan teluk”. Hal tersebut ditegaskan kembali oleh presiden Joko Widodo dalam KTT-EAS bulan November 2014 dengan lima pilar utama, yang meliputi : Pembangunan Budaya maritim, Pengelolaan sumber daya laut, konektifitas dan infrastruktur, diplomasi maritim, dan ketahanan maritim. Kebijakan pembangunan ‘Poros Maritim Dunia’ ini disampaikan lagi oleh Presiden Joko Widodo pada bulan April 2016 dalam Sidang IMO MEPC ke 69 di London. Pada pertengahan Agustus 2016, Presiden Jokowi mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap implementasi konsep poros maritim dunia (kompas, 21 Agustus 2016). Oleh karena itu diterbitkanlah Inpres No. 07 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Solusi ini masih tataran konsep dan sangat sektoral walaupun 25 (duapuluh lima) Lembaga/ Kementerian tercakup di dalam inpres tersebut. Untuk implementasi inpres tersebut, pada bulan Januari tahun 2017 dikuatkan dengan menerbitkan Perpres RI No. 03 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Karena dipandang cakupan perpres tersebut masih sangat sektoral maka diterbitkan lagi Perpres RI No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia yang dipandang lebih komprehensip. Dalam Perpres inilah pertamakalinya definisi “Poros Maritim Dunia” dijelaskan, dengan demikian implementasi perpres ini diharapkan menjadi solusi pencapaian visi Indonesia Poros Maritim Dunia tersebut. Dalam rangka menghadapi program “Jalur Sutera” Tiongkok, pada tanggal 15 Mei 2017, Presiden Joko Widodo menawarkan untuk kerjasama konektivitas kawasan yang sejajar dan saling menguntungkan. Untuk percepatan pencapaian visi Poros Maritim Dunia tersebut dan agar dampaknya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia dapat segera dirasakan, maka disusun suatu instrument Kerangka Kerja Maritim Daerah (KKMD). Perpres RI No. 16 Tahun 2017 Perpres nomor 16 tahun 2017 diterbitkan dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Dengan pertimbangan, bahwa Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas dengan potensi sumber daya kelautan yang melimpah sehingga perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya kelautan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka

mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, dan dalam upaya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

“Sedangkan Poros Maritim Dunia adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. “Kebijakan Kelautan Indonesia adalah pedoman umum kebijakan kelautan dan langkah pelaksanaannya melalui program dan kegiatan kementerian/lembaga di bidang kelautan yang disusun dalam rangka percepatan implementasi Poros Maritim Dunia,” bunyi Pasal 1 ayat (1) Perpres tersebut. Menurut Perpres ini, Kebijakan Kelautan Indonesia terdiri atas: a. Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia; dan b. Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia. Ditegaskan dalam Perpres ini, bahwa Kebijakan Kelautan Indonesia berfungsi sebagai: a. pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan sektor kelautan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia; dan b. acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam ikut serta melaksanakan pembangunan sektor kelautan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia. “Pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Kebijakan Kelautan Indonesia sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Sedangkan pelaksanaan Kebijakan Kelautan Indonesia pada masing-masing kementerian/lembaga diatur lebih lanjut oleh menteri/pimpinan lembaga, sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. “Perpres ini menegaskan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman setelah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyampaikan laporan pelaksanaan Kebijakan Kelautan Indonesia yang terintegrasi kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

5 (Lima) Claster Program Prioritas

Program Prioritas A : Batas aritim, Ruang Laut dan Diplomasi Maritim

Program Prioritas B : Industri Maritim dan Konektifitas Laut

Program Prioritas C : Industri Sumber Daya Alam dan Jasa Kelautan , serta Pengelolaan Lingkungan Laut

Program Prioritas D : Pertahanan dan Keamanan Laut

Program Prioritas E : Budaya Bahari

Prestasi atau capaian progam poros maritim dunia sampai akhir April 2017 adalah sebagai berikut : Trayek tol laut bertambah sehingga harga komoditas turun dan stabil, perbedaan harga antar wilayah berubah drastis, namun masih banyak kendala dan kurang efesien dari sisi penentuan trayek, sehingga disparitas harga tipis masih belum sesuai harapan. Belum semua daerah terjangkau tol laut terutama pulau terdepan yang belum punya fasilitas dermaga dan infrastruktur penunjangnya. Sudah ada GERAI MARITIM yaitu menfasilitasi distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting ke daerah terpencil, terluar dan perbatasan, dengan tujuan mengurangi atau menurunkan disparitas harga. Gerai Maritim ini hanya ada pada daerah yang dilalui trayek tol laut. Evaluasi program Tol Laut harus selalu dilakukan secara kontinyu untuk mendapatkan hasil yang optimal. Penambahan jalur pelayaran international pada pelabuhan makasar mengurangi waktu ekspor wilayah timur Indonesia yang dikombinasikan dengan perbaikan manajemen kepelabuhan, penerapan teknologi dan pembenahan SDM dapat memperpendek dwelling time, sehingga berdampak menurunnya biaya ekspor secara signifikan yaitu sekitar 200 USD/ container 40’. Data Dwelling Time April 2017 (INSW), Belawan 3,73 hari, Tanjung Priok 3,69 hari, Tanjung Perak 4,35 hari, Makasar 0,66 hari. Di Bidang Tatakelola Industri Pariwisata, telah diterbitkan Perpres 49/2016, tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba dan Perpres 46/2017, tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Boro, serta Penyelesaian pembebasan lahan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

Industri Energi, pertambangan offshore dan energy laut (EBT), telah diterbitkan Perpres No.22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional dimana pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) tercakup di dalamnya. Produksi ikan Indonesia tidak pernah turun dari waktu ke waktu. Yang membedakan adalah sekarang ini kesejahteraan nelayan meningkat karena perbaikan pada tata kelola perikanan. Untuk pertamakali setelah 71 tahun merdeka, Indonesia memiliki kebijakan kelautan Indonesia (Ocean Policy) dengan adanya visi besar Poros Maritim Dunia dan memiliki Tata Ruang Laut Nasional, sehingga dapat mencegah konflik perebutan ruang laut, optimalisasi pemanfaatan sumberdaya laut, dan memastikan keberlanjutan sumber daya laut. Beberapa capaian tersebut memang sudah pada jalur yang benar, namun masih banyak program rencana aksi yang belum terealisasi karena beberapa kendala antara lain infrastruktur, SDM, regulasi dan kebijakan, rendahnya koordinasi antara lembaga, Kemampuan daerah yang sangat rendah dalam menterjemahkan dan mengelola potensi daerah, sehingga beberapa keberhasilan tersebut belum dapat dirasakan masyarakat daerah secara langsung. Untuk membantu pemerintah daerah dalam implementasi Perpres RI No.3, Perpres RI No.16, Perpres RI No.22 Tahun 2017 dan peraturan lain yang terkait dengan visi Indonesia Poros Maritim Dunia, diusulkan untuk menyusun Kerangka Kerja Maritim Daerah (KKMD) sebagai instrument bagi stake holder kemaritiman di daerah. Kerangka Kerja Maritim Daerah (KKMD) Sebagai bagian dari anak bangsa, Lembaga kajian Pelopor Maritim (PORMAR) Indonesia, adalah sebuah lembaga kajian di bidang maritim yang beranggotakan para pakar, praktisi, pemerhati, pelaku usaha dan akademisi yang peduli terhadap kemaritiman, bekerjasama dengan Organisasi Masyarakat Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) yang mempunyai visi Indonesia Mandiri Pangan, Mandiri Energi dan Mandiri Maritim, terpanggil untuk turut serta dalam proses pembangunan kemaritiman di Indonesia, yaitu melalui rekomendasi aplikasi Kerangka Kerja Maritim Daerah (KKMD). KKMD dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan pembangunan kemaritiman di masingmasing daerah provinsi. Dengan demikian setiap Provinsi memiliki dashboard yang menampilkan indikator-indikator bagi arah pembangunan kemaritiman dan bagi evaluasi pencapaiannya di daerah. KKMD terdiri dari unsur- unsur visi dan modal utama, input, proses, output dan penunjang. Hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain secara rinci dapat dilihat pada skema Kerangka Kerja Maritim Daerah (Gambar 1. Contoh KKMD Maluku). Unsur Output adalah Menjadi Provinsi Maritim yang masing-masing daerah berbeda tahun capaiannya (2025 s/d 2030). Untuk mengetahui progress pencapaian Output tersebut, diperlukan indikator yang dinamakan 5 (lima) parameter provinsi maritim, artinya bahwa visi Provinsi Maritim dapat terwujud apabila 5 (lima) parameter yang ditetapkan dalam KKMD telah dicapai yang diperkirakan pada tahun 2025 s/d 2030, dengan kata lain “Suatu daerah dikatakan sebagai Provinsi Maritim” dan apabila telah

terbentuk provinsi maritim lebih dari 20 daerah provinsi maka Indonesia dapat mendeklarasikan ke dunia International sebagai Poros Maritim Dunia.

Gambar 1. Kerangka Kerja Maritim Daerah Maluku Unsur input terdiri dari: Pertama, Konsepsi paradigma baru budaya dan provinsi maritim, penyiapan SDM bidang maritim yang jujur dan unggul. Kedua, Siapnya Kawasan Ekonomi Khusus atau pusat ekonomi maritim di daerah. Ketiga, Infrastruktur perikanan dan budidaya laut yang memadai, sistem manjemen distribusi dan trading yang memadai, infrastruktur energy maritim yang memadai. Keempat, Program Tol Laut yang efisien, Infrastruktur fasilitas pelabuhan dan armada kapal yang memadai. Kelima, Cakupan Sektor industri maritim yang diperluas disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah

Unsur Proses terdiri dari 5 (lima) cluster program prioritas sesuai perpres no.16 tahun 2017 yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah : (1). Batas Maritim , Ruang Laut, Diplomasi Maritim (diperuntukkan bagi provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga); (2). Industri Maritim dan Konektivitas Laut; (3). Industri Sumber Daya Alam dan Jasa Kelautan, serta Pengelolaan Lingkungan Laut; (4). Seni dan Wisata bahari, (5). Budaya Bahari. Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) aspek, Pertama, Regulasi/ Aspek Legal dan kebijakan pendukung yang melekat pada setiap program kerja. Regulasi dan kebijakan dapat berupa Undangundang, Perpres, Inpres, PP, Kepmen, Permen, Perda yang disesuaikan dengan program kerja maritim. Kedua, Institusi Pemrakarsa yang meliputi beberapa stakeholder (Perencanaan & Pengendalian dari pemerintah pusat dan daerah, Pelaksana, dan Pemerhati, BUMN, BUMD, Koperasi, Swasta). Untuk mencapai visi Pemerintah Daerah Bengkulu tersebut pada tahun 2025 perlu disiapkan Peta Jalan Bengkulu Menjadi Provinsi Maritim 2025, sehingga masing-masing stakeholder maritim, jelas sesuai dengan tupoksi, tugas dan tanggung jawabnya. PEMRAKARSA / TATA KELOLA MARITIM DI DAERAH Lembaga Pemerintah Daerah sebagai domain kemaritiman di daerah provinsi, mustinya memiliki minimum 5 (lima) fungsi sebagai berikut : Bidang Budaya Maritim, Bidang Sumber Daya Laut, Bidang Infrastruktur, Bidang Ekonomi Maritim, Bidang Regulasi dan Kebijakan Maritim PENERAPAN KKMD DI MALUKU Sampai saat ini sikap Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/ Kota terhadap visi poros maritim dunia, berbeda-beda karena mereka belum punya dasar kebijakan pembangunan maritim di daerah, kecuali beberapa daerah tertentu yang memang karena kondisinya telah mempunyai program maritim walau belum komprehenship, seperti di Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Banten, Maluku untuk level Provinsi dan Kabupaten Trenggalek, Kota Surabaya, Bitung, Kepulauan Talaud, untuk tingkat Kabupaten/ Kota. Jawa Barat misalnya sampai sekarang belum mempunyai program pembangunan maritim yang terpadu dengan program poros maritim dunia walaupun memiliki panjang pantai sekitar 1000 km dan daerah Patimban Subang akan dibangun Pelabuhan International. Pada prinsipnya Perangkat KKMD meliputi implementasi pembangunan maritim di seluruh wilayah Provinsi sampai ke daerah, sehingga perlu disusun Kerangka Kerja Maritim Daerah (KKMD) yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi daerah yang bersangkutan. Dengan demikian setiap daerah juga mempunyai target dan konsentrasi yang dituangkan di dalam parameter provinsi maritim sebagai indikator tercapainya predikat provinsi maritim, yang mana masing-masing provinsi berbeda parameternya. Pembangunan sektor maritim harus mengikutsertakan daerah sebagai subyek dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh daerah, yang pada akhirnya Indonesia Poros Maritim Dunia tidak hanya menggaung keluar namun secara internal dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia sampai

daerah pinggiran sekalipun. Dengan kata lain pembangunan kemaritiman Indonesia mempunyai dua tujuan sekaligus yaitu pertumbuhan dan pemerataan. Inilah yang dinamakan “Kemandirian Maritim” Visi/ predikat Indonesia sebagai Poros Maritm Dunia hanya dapat dicapai jika ada Provinsi Maritim. Provinsi Maritim dapat dicapai jika ada Kabupaten/ Kota Maritim. Kabupaten/ Kota Maritim dapat dicapai jika ada Kecamatan Maritim dan/ atau Desa/ Kelurahan Maritim. Contoh lain, terlampir konsep dan penerapan KKMD Provinsi Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung dan Banten. (Terlampir) Untuk mencapai visi Pemerintah Provinsi Maluku tersebut pada tahun 2025 perlu disiapkan Peta Jalan Maluku Menjadi Provinsi Maritim 2025, sehingga masing-masing stakeholder maritim, jelas sesuai dengan tupoksi, tugas dan tanggung jawabnya. PEMBANGUNAN BUDAYA MARITIM DI MALUKU Untuk mencapai visi Provinsi Maritim Maluku, hal yang paling dasar adalah membangun budaya maritime kepada masyarakat Maluku dengan menyusun suatu konsep sebagai pedoman “Paradigma Baru Provinsi dan Budaya Maritim”, sehingga masyarakat Maluku mempunyai sikap: 1. Meletakkan Maritim sebagai masa depan peradapan, sebagai sumber penghidupan dan kesejahteraan rakyat. 2. Maritim sebagai sumber ekonomi dan energi baru dan terbarukan, sehingga mempunyai tekad dan motivasi tinggi untuk menjadikan sektor-sektor kemaritiman mampu menjadi prime-mover dan pilar pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. 3. Masyarakat mencintai maritim baik sebagai mata pencaharian maupun sebagi tempat untuk beribadah mengabdikan hidupnya melalui maritim, sehingga bangga menjadi masyarakat maritim. 4. Mempunyai kesadaran dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia juga sebagai negara maritim.

PENDIDIKAN VOKASI SEBAGAI SOLUSI PENYIAPAN SDM BIDANG MARITIM SELAMAT HARI PENDIDIKAN, 02 MEI 2017 Momentum Hari Pendidikan Nasioanl harus dijadikan kebangkitan pendidikan Kemaritiman. Penyiapan Sumber daya manusia bidang maritim yang handal adalah syarat utama untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Perpres no.16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan (Ocean Policy) juga mengamanatkan Pendidikan Kemaritiman yang dituangkan dalam rencana aksi lima tahunan. Secara kwantitas dan kwalitas kehandalan tersebut dapat dicapai dengan modal utama yang telah dimiliki Indonesia yaitu adanya bonus demografi dan system pendidikan Vokasi yang telah dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016. Demikian disampaikan oleh Siswanto, salah satu pendiri

STM Perkapalan Sidoarjo yang menerapkan sistem pendididkan vokasi pertama di Indonesia untuk bidang kemaritiman, dalam siaran persnya 02 Mei 2017.

PENDIDIKAN VOKASI (VOCATIOANAL EDUCATION) YANG DIPERLUAS Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, program pendidikan di pendidikan tinggi mencakup (1) pendidikan akademik (sarjana, magister, dan doktor), (2) pendidikan profesi/spesialis, dan (3) pendidikan vokasi (diploma). Pendidikan tinggi penyelenggara pendidikan tersebut dapat memberikan gelar akademik (sarjana, magister, dan doktor), gelar profesi/spesialis, dan gelar vokasi. Pendidikan vokasi (program diploma) bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan tenaga ahli profesional dalam menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan teknologi dan/atau kesenian. Beban pengajaran pada program pendidikan vokasi telah disusun lebih mengutamakan beban mata kuliah ketrampilan dan keahlian dibandingkan dengan beban mata kuliah teori. Pendidikan vokasi adalah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu, yang mencakup program pendidikan diploma I, diploma II, diploma III, dan diploma IV. Lulusan pendidikan vokasi mendapatkan gelar vokasi, misalnya A.Ma (Ahli Muda), A.Md (Ahli Madya). Pendidikan vokasi yang diperluas adalah pendidikan vokasi dengan menambahkan atau mengakomodasi system “Link and Match” atau Pendidikan Sistem Ganda (PSG) dan kelanjutan dari diploma IV yaitu Spesialis 1 (Profesional 1/ P1) dan Spesialis 2 (Profesional 2/P2), sehingga susunan jenjang pendidikannya jika dikaitkan sistem ketenagakerjaan terutama di bidang maritim (sebagai contoh tenaga kerja Kepelautan) sebagai berikut : Tenaga Kerja

Jenjang Pendidikan

Bidang Konstruksi

1. Profesional ==> P2 ==> Profesional 2. Senior Engineer/ Spesialist ==> P1 ==> Spesialist 3. Engineer ==> D4 ==> Ahli Utama 4. Yunior Engineer ==> D3 ==> Ahli Madya 5. Teknisi Senior ==> D2 ==> Ahli Muda 6. Teknisi ==> D1 ==> Ahli Pratama 7. Teknisi Yunior ==> PSG4 ==> Terampil IV 8. Senior Skill worker ==> PSG3 ==> Terampil III 9. Skill Worker ==> PSG2 ==> Terampil II 10. Yunior Skill Worker ==> PSG1 ==> Terampil I 11. Unskill worker ==> Pend. dasar 9 tahun => Labour / Pembantu Susunan jenjang tersebut dapat disesuaikan dengan sistem ketenagkerjaan untuk sub bidang kemaritiman yang lain misalnya perikanan, galangan kapal, pelabuhan, energy laut dan industri maritim lainnya yang meliputi beberapa program keahlian seperti Listrik, Elektronika, Manufaktur, Mekanik, Elektronika Otomasi, Metal, Otomotif, Teknik Pendingin, Gambar Bangunan kapal dan lepas pantai, Konstruksi Baja, Travel and Tourism, penjualan, akuntansi, manajemen perkantoran dan sebagainya. Sistem sertifikasi diusulkan sedemikian rupa sehingga setiap jenjang (level) pendidikan ini dapat diterminasi melalui test jenjang dengan memberikan sertifikat apabila lulus melampaui passing grade yang telah ditentukan dan langsung dapat bekerja sesuai dengan jenjang tenaga kerja. Lembaga sertifikasi (Assosiasi Jasa terkait) adalah merupakan badan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan sertifikasi keahlian tertentu yang disyahkan oleh pemerintah.

REKOMENDASI ACTION PLAN 1.

Pemerintah Propinsi Maluku harus menyiapkan Tim Terpadu untuk Poros Maritim ini yang mencakup beberapa bidang yaitu : -

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Bidang Budaya Maritim Bidang Sumber Daya Laut Bidang Infrastruktur Bidang Ekonomi Maritim Bidang Regulasi dan Kebijakan Maritim

Segera dilakukan studi pemetaan secara detail terhadap potensi laut dan pesisir Provinsi Maluku. Menyusun Konsep “Paradigma Baru Budaya dan Provinsi Maritim” Menyiapkan SDM Maritim melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan latihan Maritim dengan sistem Pendidikan dan Latihan Vokasional Plus.. Membuat Studi “Petajalan Propinsi Maluku sebagai Poros Maritim Indonesia 2025” berdasarkan KKMD Maluku, jika diperlukan dibuatkan Perda. Implementasi Program termasuk pembangunan infrastruktur yang diperlukan. Mengusulkan kepada pemerintah pusat agar diadakan lomba Predikat Provinsi Maritim untuk mendorong Pemda Provinsi dalam membangun kemaritiman, karena tidak ada satu provinsipun yang tidak punya laut. Selanjutnya nantinya juga ada predikat Kabupaten/ Kota Maritim, Kecamatan Maritim dan Desa/Kelurahan Maritim berdasarkan kriteria atau parameter yang telah ditentukan oleh Kemenko Maritim.

MEWUJUDKAN BENGKULU MENJADI PROVINSI MARITIM TAHUN 2025 DENGAN KERANGKA KERJA MARITIM DAERAH BENGKULU (KKMD BENGKULU) KERANGKA KERJA MARITIM DAERAH BENGKULU BENGKULU MENJADI POROS MARITIM INDONESIA 2025

DENGAN 5 PILAR UTAMA

PROGRAM KERJA

MODAL UTAMA 1.BONUS DEMOGRAFI (2020 S/D 2030) 2.PANJANG PANTAI 525 KM, WILAYAH LAUT 43%, POTENSI TAMBAK UDANG 5000 HA , POTENSI MENJADI PUSAT EKONOMI BARU DI SUMATERA 3. MEMPUNYAI PULAU ENGGANO YANG LOKASINYA SANGAT STRATEGIS

PENYIAPAN SDM BIDANG MARITIM YANG JUJUR & UNGGUL (500 RIBU ORANG)

(1). Batas Maritim , Ruang Laut, Diplomasi Maritim; (2). Industri Maritim dan Konektivitas Laut; (3). Industri Sumber Daya Alam dan Jasa Kelautan, serta Pengelolaan Lingkungan Laut; (4). Seni dan Wisata bahari, (5). Budaya Bahari. Contoh : FASILITAS PELABUHAN, SHIP YARD DAN DOCKING, KOMPONEN KAPAL, KAWASAN INDUSTRI MARITIM, PABRIK PENGOLAHAN IKAN & BIOTA LAUT SERTA STORAGE, PERIKANAN TANGKAP, PERIKANAN BUDIDAYA, BUDIDAYA LAUT, BIOTEKNOLOGI DAN BIO FUEL, KONSERVASI, WILAYAH PESISIR (industry Garam), AGRO MARITIM, WISATA BAHARI, SCIENCE TECHNO PARK, ENERGI LAUT (MOBILE POWER PLANT, Shell, GELOMBANG, ARUS, TIDAL, PANAS, ANGIN), MINERAL, 11. TRANSPORTASI LAUT, 12. JASA MARITIM

KONSEP PARADIGMA BARU PROPINSI DAN BUDAYA MARITIM

PEMETAAN LAUT SECARA DETAIL

INDUSTRI AGRO MARITIM YANG TERPADU

INFRASTRUKTUR ENERGI MARITIM YANG MEMADAI

SYSTEM DAN MANAJEMEN DISTRIBUSI DAN TRADING YANG

INFRASTRUKTUR PERIKANAN DAN BUDIDAYA LAUT YANG MEMADAI

TERINTEGRASI

INFRASTRUKTUR FASILITAS PELABUHAN DAN ARMADA KAPAL MEMADAI REGULASI/ASPEK LEGAL DAN KEBIJAKAN PENDUKUNG, MELEKAT PADA SETIAP PROGRAM KERJA

PEMRAKARSA DARI BEBERAPA STAKE HOLDER (PEMERINTAH, BUMN, BUMD, KOPERASI, SWASTA)

EKONOMI MARITIM MELIPUTI : 1. PERIKANAN TANGKAP, 2. PERIKANAN BUDIDAYA, 3. BUDIDAYA LAUT, 4. BIOTEKNOLOGI, BIO FUEL 5. KONSERVASI, 6. WILAYAH PESISIR (PEMBUATAN GARAM, DLL), AGRO MARITIM, 7. WISATA BAHARI, SCIENCE TECHNO PARK, 8. ENERGI LAUT (MOBILE POWER PLANT, GELOMBANG, ARUS, TIDAL, PANAS, ANGIN), 9. MINERAL, 10. TRANSPORTASI LAUT, 11. JASA MARITIM

PROGRAM TOL LAUT

MANAEJEMEN TRANSPORTASI LAUT/ PELAYARAN YANG TERPADU

5 (lima) cluster program prioritas INDUSTRI MARITIM

BUDAYA MARITM MENJADI JIWA HIDUP, 40 % PDRB DARI LAUT

SIAPNYA KAWASAN INDUSTRI MARITIM YANG MEMADAI (10000 HA)

EXPORTIR PRODUK LAUT TERBESAR DI SUMATERA DAN MANDIRI ENERGI & PANGAN DARI LAUT

BIAYA LOGISTIK MURAH, DISPARITAS HARGA KOMODITAS TIPIS PADA SETIAP DAERAH

SECARA FINANCIAL PENDAPATAN DAERAH SEKITAR RP.25 TRILIUN/ TAHUN

5 PARAMETER BENGKULU PROPINSI MARITIM

MEWUJUDKAN LAMPUNG MENJADI PROVINSI MARITIM TAHUN 2025 DENGAN KERANGKA KERJA MARITIM DAERAH LAMPUNG (KKMD LAMPUNG)

KERANGKA KERJA MARITIM DAERAH LAMPUNG LAMPUNG MENJADI POROS MARITIM INDONESIA 2025

MODAL UTAMA 1.BONUS DEMOGRAFI (2020 S/D 2030) 2.PANJANG PANTAI 3000 KM, WILAYAH LAUT 43%, POTENSI TAMBAK UDANG 5000 HA , POTENSI MENJADI PUSAT EKONOMI BARU DI SUMATERA 3. MEMPUNYAI PULAU TELUK SEMANGKA YANG LOKASINYA SANGAT STRATEGIS

DENGAN 5 PILAR UTAMAPENYIAPAN SDM BIDANG

PROGRAM KERJA

MARITIM YANG JUJUR & UNGGUL (1 JUTA ORANG)


REGULASI/ASPEK LEGAL DAN KEBIJAKAN PENDUKUNG, MELEKAT PADA SETIAP PROGRAM KERJA

KONSEP PARADIGMA BARU PROVINSI DAN BUDAYA MARITIM





TERINTEGRASI

INFRASTRUKTUR FASILITAS PELABUHAN DAN ARMADA KAPAL MEMADAI


EKONOMI MARITIM MELIPUTI : 1. PERIKANAN TANGKAP, 2. PERIKANAN BUDIDAYA, 3. BUDIDAYA LAUT, 4. BIOTEKNOLOGI, BIO FUEL 5. KONSERVASI, 6. WILAYAH PESISIR (PEMBUATAN GARAM, DLL), AGRO MARITIM, 7. WISATA BAHARI, SCIENCE TECHNO PARK, 8. ENERGI LAUT (MOBILE POWER PLANT, GELOMBANG, ARUS, TIDAL, PANAS, ANGIN, SURYA), 9. MINERAL, 10. TRANSPORTASI LAUT, 11. JASA MARITIM


PROGRAM TOL LAUT




SIAPNYA KAWASAN INDUSTRI MARITIM YANG MEMADAI (10000 HA)




5 PARAMETER LAMPUNG PROVINSI MARITIM

MEWUJUDKAN BANGKA BELITUNG MENJADI POROS MARITIM INDONESIA 2022 DENGAN KERANGKA KERJA MARITIM DAERAH (KKMD) – BANGKA BELITUNG KERANGKA KERJA MARITIM DAERAH BANGKA BELITUNG BANGKA BELITUNG SEBAGAI PROPINSI MARITIM 2022

PROGRAM KERJA

DENGAN 5 PILAR UTAMA

MODAL UTAMA 1.BONUS DEMOGRAFI (2020 S/D 2030) 2.PANJANG PANTAI 1.200 KM, WILAYAH LAUT 63.301.00 KM2, WIL. DARAT 16.424.12 KM2 POTENSI TAMBAK 5000 HA , POTENSI MENJADI PUSAT EKONOMI BARU DI SUMATERA 3. MEMPUNYAI PULAU ENGGANO YANG LOKASINYA SANGAT STRATEGIS

PENYIAPAN SDM BIDANG MARITIM YANG JUJUR & UNGGUL (500.000 ORANG)


KONSEP PARADIGMA BARU PROVINSI DAN BUDAYA MARITIM






TERINTEGRASI




EKONOMI MARITIM MELIPUTI : 1. PERIKANAN TANGKAP, 2. PERIKANAN BUDIDAYA, 3. BUDIDAYA LAUT, 4. BIOTEKNOLOGI, BIO FUEL 5. KONSERVASI, 6. WILAYAH PESISIR (PEMBUATAN GARAM, DLL), AGRO MARITIM, 7. WISATA BAHARI, SCIENCE TECHNO PARK, 8. ENERGI LAUT (MOBILE POWER PLANT, GELOMBANG, ARUS, TIDAL, PANAS, ANGIN), 9. MINERAL, 10. TRANSPORTASI LAUT, 11. JASA MARITIM

PROGRAM TOL LAUT




SIAPNYA KAWASAN INDUSTRI MARITIM YANG MEMADAI ( 5000 HA)




5 PARAMETER BANGKA BELITUNG PROPINSI MARITIM

MEWUJUDKAN BANTEN MENJADI PROVINSI MARITIM TAHUN 2025 DENGAN KERANGKA KERJA MARITIM DAERAH - BANTEN (KKMD-BANTEN) KERANGKA KERJA MARITIM DAERAH - BANTEN BANTEN SEBAGAI POROS MARITIM INDONESIA 2025

MODAL UTAMA 1.BONUS DEMOGRAFI (2020 S/D 2030) 2.PANJANG PANTAI 509 KM, WILAYAH LAUT 43%, POTENSI TAMBAK , POTENSI MENJADI PUSAT EKONOMI JAWA BAGIAN BARAT 3. MEMPUNYAI 55 PULAUKECIL

DENGAN 5 PILAR UTAMAPENYIAPAN SDM BIDANG



KONSEP PARADIGMA BARU PROPINSI DAN BUDAYA MARITIM

MARITIM YANG JUJUR & UNGGUL (500 ORANG)

PROGRAM KERJA






TERINTEGRASI



EKONOMI MARITIM MELIPUTI : 1. PERIKANAN TANGKAP, 2. PERIKANAN BUDIDAYA, 3. BUDIDAYA LAUT, 4. BIOTEKNOLOGI, BIO FUEL 5. KONSERVASI, 6. WILAYAH PESISIR (PEMBUATAN GARAM, DLL), AGRO MARITIM, 7. SENI DAN WISATA BAHARI, SCIENCE TECHNO PARK, 8. ENERGI LAUT ( GELOMBANG, ARUS, TIDAL, PANAS, ANGIN), 9. MINERAL, 10. TRANSPORTASI LAUT, 11. JASA MARITIM

PROGRAM TOL LAUT




SIAPNYA KAWASAN EKONOMI KHUSUS WISATA BAHARI SEBAGAI ANER (5000 HA) EXPORTIR PRODUK LAUT DAN MANDIRI ENERGI & PANGAN DARI LAUT



5 PARAMETER BANTEN PROVINSI MARITIM

PERCEPATAN PENCAPAIAN VISI INDONESIA POROS MARITIM DUNIA DENGAN KERANGKA KERJA MARITIM DAERAH (KKMD) Sub : Contoh Provinsi Maritim Maluku

Recommend Documents